Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji meninjau salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Majalengka, Jawa Barat. Wihaji juga mengecek penyaluran makan bergizi gratis (MBG) bagi ibu hamil bersama Bupati Majalengka, Eman Suherman.

Pantauan detikcom di SPPG Yayasan Kusuma Raga Utama di Jalan KH Abdul Halim, Senin (21/4/2025), Wihaji tampak meninjau proses produksi makanan di dapur tersebut.

Wihaji mengatakan satu SPPG MBG diharuskan mendistribusikan 10% dari porsi makanannya kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Distribusi juga dilakukan dengan memperhitungkan jarak SPPG dengan rumah penerima manfaat.

Menteri Wihaji cek makan bergizi gratis bagi ibu hamil di Majalengka (Maulani/detikcom)

"Kebetulan memang sini masih uji coba khusus MBG, ibu hamil, ibu menyusui, balita. Karena tugas Kementerian kita tiga. Satu mendata di sekeliling ini titik 6 Km dari 3.294. 3.294 berarti ada 329 itu adalah peruntukannya untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," tutur Wihaji di SPPG Yayasan Kusuma Raga Utama.

Distribusi kepada penerima manfaat dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga dari BKKBN yang bertugas di daerah masing-masing. Selain mendistribusikan, tim itu juga melakukan evaluasi.

"Yang kedua setelah kita data kita ditugasi mendistribusikan. Siapa? Kita punya TPK namanya. Tim Pendamping Keluarga yang selama ini tugas di lini lapangan untuk membantu mendistribusikan. Yang ketiga mengevaluasi," tutur Wihaji.

Wihaji juga ikut menyalurkan langsung menu MBG kepada salah seorang ibu dan balita.. Penerima manfaat tersebut merupakan ibu menyusui berusia 42 tahun yang memiliki balita usia 2 tahun dengan jumlah anak 3 orang.

"Pastikan apakah penerima manfaatnya itu ibu hamil atau nggak. Yang kedua ketika dikasih ibu hamil yang makan suaminya atau ibu hamilnya. Karena kira-kira gitu nanti kita cek. Karena ini penting jangan sampai nanti yang menerima manfaat justru nggak makan yang makan orang lain," tutur Wihaji.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri untuk merapatkan barisan.

Cak Imin menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya para jurnalis mengenai pembahasan selama acara halalbihalal bersama dirinya pada Minggu (20/4) malam.

“Tadi Presiden juga menelepon saya, menyampaikan selamat halalbihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan,” ujar Cak Imin di rumah dinas Menko PM, Jakarta, Minggu (20/4) malam.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa Presiden telah diundang untuk menghadiri acara halalbihalal bersama dirinya, dan saat menelepon turut mengucapkan selamat terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sementara itu, dia mengungkapkan bahwa pembahasan antarmenteri dalam acara tersebut hanya terkait isu-isu umum.

“Umum semua ya. Intinya dengan halalbihalal ini para menteri yang datang dapat meningkatkan pola kerja bersama yang hadir di antara anggota Kabinet Merah Putih ini,” jelasnya.

Adapun sejumlah menteri yang hadir di acara tersebut, antara lain, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko PM sebut Presiden Prabowo minta para menteri rapatkan barisan

KOMPAS.com - Rencana pengoperasian rute Transjabodetabek Kota Wisata-Cawang yang digagas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Transportasi Jakarta mendapat sambutan positif dari warga Perumahan Kota Wisata, Kabupaten Bogor.

Meskipun pengelola perumahan, PT Mekanusa Cipta belum mengeluarkan surat dukungan resmi karena kendala teknis, suara warga semakin lantang mendukung kehadiran transportasi umum ini.

Urgensi Transjakarta di kawasan perumahan, terutama untuk mendukung mobilitas masyarakat, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan konektivitas, menjadi alasan kuat di balik dukungan ini.

Hal ini sebagaimana tersaji dalam petisi yang diinisiasi Linda Rooroh dan ditandatangani para warga yang dirangkum Kompas.com berikut ini:

@Evi Rumondang:

Sbg warga Kota Wisata, saya ras harusnya ada bus umum yg masuk kedalam komplex agar memudahkan warga keluar masuk. Dan terjangkau. Feeder2x yg skrg hanya beroperasi di jam2x tertentu utk orang2x yg bekerja di jakarta saja. Diluar jam2x itu, tidak ada kendaraan umum keluar komplex kecuali ojol.

@Wahyu Malayu
Akses untuk trasnportasi kota wisata lebih banyak varian. Membuat penghuni lebih nyaman.

@Hartini Nara·
Transportasi umum seperti bus TJ, dapat mengurangi kemacetan, dan polusi, sebagai dampak dari banyaknya penggunaan kendaraan pribadi.

@Ridho Andra
Warga kota wisata memerlukan tranportasi umum yg tidak mahal

@Beby Astrid
Mengurangi pemakaian kendaraan pribadi shg mengurangi kemacetan dan polusi

Urgensi Transportasi Umum di Perumahan

Kehadiran Transjabodetabek di perumahan seperti Kota Wisata bukan sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak.

Dengan tarif sekitar Rp 3.500 berkat subsidi APBD DKI Jakarta, Transjabodetabek menjadi solusi bagi pekerja berpenghasilan rendah, seperti asisten rumah tangga, petugas kebersihan, atau pegawai toko di Kota Wisata.

Pelajar dan mahasiswa juga diuntungkan karena dapat bepergian ke sekolah atau kampus tanpa membebani anggaran keluarga.

“Saya kerja sebagai staf keamanan di sini. Kalau ada bus murah ke Cawang, saya nggak perlu keluar duit banyak buat bensin motor,” ujar Budi (34), salah satu pekerja di Kota Wisata, Minggu (20/4/2025).

Selain itu, warga penghuni Perumahan Kota Wisata sering menghadapi kepadatan lalu lintas, terutama di Jalan Raya Narogong.

Banyak warga mengandalkan mobil atau sepeda motor untuk bepergian, yang turut menyumbang kemacetan dan polusi.

Transjabodetabek diyakini dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan, dan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman.

“Jalanan di sini macet kalau pagi dan sore. Kalau ada Transjakarta, saya lebih pilih naik bus daripada bawa mobil,” kata Rina (28), ibu rumah tangga di Kota Wisata.

Rute Kota Wisata-Cawang yang akan terhubung dengan Halte BNN Cawang, ini terintegrasi dengan LRT Jabodebek dan koridor utama Transjakarta.

Hal ini memudahkan warga mengakses pusat bisnis, perkantoran, atau fasilitas publik di Jakarta.

Pengamat transportasi dari MTI Djoko Setijowarno menegaskan, perumahan tanpa transportasi umum dianggap kurang layak huni.

"Kehadiran Transjabodetabek dapat meningkatkan nilai Kota Wisata sebagai kawasan yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal, menarik lebih banyak penghuni dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal," tandas Djoko.

Dia menegaskan, keputusan kehadiran Transjabodetabek seharusnya tidak hanya bergantung pada pengelola perumahan, tetapi juga suara warga.

“Masyarakat yang membuat keputusan. Transportasi umum di perumahan sangat membantu penghuni untuk bermobilitas dengan tarif murah,” ujar Djoko kepada Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).

Menurutnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Bogor Rudy Susmanto dapat memfasilitasi dialog antara pengelola dan warga untuk mempercepat realisasi rute ini, memastikan kepentingan publik diutamakan.

KOMPAS.com - Rencana pengoperasian rute Transjabodetabek Kota Wisata-Cawang yang digagas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Transportasi Jakarta mendapat sambutan positif dari warga Perumahan Kota Wisata, Kabupaten Bogor.

Meskipun pengelola perumahan, PT Mekanusa Cipta belum mengeluarkan surat dukungan resmi karena kendala teknis, suara warga semakin lantang mendukung kehadiran transportasi umum ini.

Urgensi Transjakarta di kawasan perumahan, terutama untuk mendukung mobilitas masyarakat, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan konektivitas, menjadi alasan kuat di balik dukungan ini.

Hal ini sebagaimana tersaji dalam petisi yang diinisiasi Linda Rooroh dan ditandatangani para warga yang dirangkum Kompas.com berikut ini:

@Evi Rumondang:

Sbg warga Kota Wisata, saya ras harusnya ada bus umum yg masuk kedalam komplex agar memudahkan warga keluar masuk. Dan terjangkau. Feeder2x yg skrg hanya beroperasi di jam2x tertentu utk orang2x yg bekerja di jakarta saja. Diluar jam2x itu, tidak ada kendaraan umum keluar komplex kecuali ojol.

@Wahyu Malayu
Akses untuk trasnportasi kota wisata lebih banyak varian. Membuat penghuni lebih nyaman.

@Hartini Nara·
Transportasi umum seperti bus TJ, dapat mengurangi kemacetan, dan polusi, sebagai dampak dari banyaknya penggunaan kendaraan pribadi.

@Ridho Andra
Warga kota wisata memerlukan tranportasi umum yg tidak mahal

@Beby Astrid
Mengurangi pemakaian kendaraan pribadi shg mengurangi kemacetan dan polusi

Urgensi Transportasi Umum di Perumahan

Kehadiran Transjabodetabek di perumahan seperti Kota Wisata bukan sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak.

Dengan tarif sekitar Rp 3.500 berkat subsidi APBD DKI Jakarta, Transjabodetabek menjadi solusi bagi pekerja berpenghasilan rendah, seperti asisten rumah tangga, petugas kebersihan, atau pegawai toko di Kota Wisata.

Pelajar dan mahasiswa juga diuntungkan karena dapat bepergian ke sekolah atau kampus tanpa membebani anggaran keluarga.

“Saya kerja sebagai staf keamanan di sini. Kalau ada bus murah ke Cawang, saya nggak perlu keluar duit banyak buat bensin motor,” ujar Budi (34), salah satu pekerja di Kota Wisata, Minggu (20/4/2025).

Selain itu, warga penghuni Perumahan Kota Wisata sering menghadapi kepadatan lalu lintas, terutama di Jalan Raya Narogong.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mengungkapkan aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) masih menjadi hambatan dalam kepemilikan rumah.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra Ari Tri Priyono mengapresiasi upaya yang tengah diperjuangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Pasalnya, selama ini SLIK masih menjadi salah satu hambatan terbesar masyarakat MBR untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan lewat perbankan.

“Kenyataan di lapangan, teman-teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK. Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit/pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Kami ingin ada solusi dari masalah itu,” ujarnya dilansir Antara, Minggu (20/4/2025).

Dia menyambut baik rencana kebijakan Kementerian PKP untuk memperluas kebijakan maksimal penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah.

“Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp3 juta – Rp14 juta. Kebijakan ini sangat baik. Jangan dibalik, hanya masyarakat yang bergaji Rp14 jt saja yang dapat beli rumah subsidi seperti di TikTok,” katanya.

Ari mengusulkan ada skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp8 juta hingga Rp14 juta agar bisa membeli rumah. Hal ini agar masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp185 jt sampai dengan Rp400 jutaan bisa menikmati insentif bunga murah.

“Suku bunga KPR-nya bisa 2% hingga 3% di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik,” ucapnya.

Dia meyakini konsumen milenial akan sangat tertarik selain angsuran terjangkau, cicilan flat, dan dapat rumah komersial yang secara lokasi, desain, dan kualitas lingkungan jauh lebih baik dari rumah subsidi.

Ari mendukung himbauan pemerintah akan pembangunan perumahan subsidi yang berkualitas. Hal ini diwujudkan dengan membentuk sekolah Himperra dalam membina dan mendidik anggota untuk meningkatkan skil sehingga memiliki kualitas dan kapasitas dalam membangun rumah MBR.

"Himperra juga secara khusus menunjuk bidang khusus yang menangani penjaminan mutu dan kualitas pembangunan rumah DPP Himperra. Ini semua dilakukan DPP untuk mendukung penuh program pembangunan rumah berkualitas dari program 3 juta rumah program Presiden Prabowo," tutur Ari.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menuturkan selain memperluas kelompok penerima subsidi sampai dengan yang berpenghasilan Rp14 juta, pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat yaitu sebanyak 440.000 unit rumah sepanjang 2025. Di samping penyediaan pendanaan rumah komersil (harga rumah Rp400 juta) dengan kuota hingga 100.000 unit melalui mekanisme pasar.

“Untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditasnya lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (bunga KPR 5% dan harga rumah Rp175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp1,8 triliun, FLPP Rp47 trilun dan SMF Rp7,9 triliun,” ujarnya.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar berpendapat adanya penambahan kuota FLPP menjadi dua kali lipat tahun ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat pengembangan dan perbankan.

“Kami sambut baik kenaikan kuota tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan. Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas,” katanya.

Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggencarkan sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG) di Rumah Kebon Astuty, Cinangka, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.

Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045.

“Sosialisasi yang mengusung tema Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia itu diikuti oleh lebih dari 300 warga setempat,”

Lucy menegaskan, program MBG adalah salah satu upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu, melalui pemenuhan kebutuhan gizi.

“Program MBG bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak dan ibu. Selain itu juga untuk mengurangi angka stunting dan malnutrisi,” kata Lucy.

Ia menambahkan, program ini tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku makan yang lebih sehat dan membangun kesadaran hidup sehat sejak dini.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025.

Rencananya, anggaran itu akan ditambah Rp100 triliun sehingga menjadi Rp171 triliun, dengan sasaran mencapai 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

“Makan Bergizi Gratis ini menyasar empat kelompok utama, yaitu pelajar (dari PAUD hingga SMA sederajat serta santri), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” kata Lucy.

Sementara itu, Tenaga Ahli dari BGN Mochammad Halim menyampaikan bahwa program MBG ini dirancang untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dia menambahkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). harus mampu menjangkau 3.000 hingga 3.500 penerima manfaat dalam radius 6 kilometer.

“Selain itu, tenaga kerja dan pasokan bahan baku untuk SPPG juga harus terpenuhi dari sumber daya lokal yang berada di dalamjangkauan wilayah SPPG,” katanya.

Bandung (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni menyampaikan program makan bergizi gratis (MBG) yang telah digulirkan bisa menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045.

“Dengan adanya makanan bergizi yang disediakan setiap hari, anak-anak di seluruh Indonesia diharapkan mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga bisa lebih fokus dalam belajar untuk meraih prestasi sebaik mungkin,” kata Obon dalam keterangan yang diterima di Bandung, Minggu.

Obon menyampaikan komitmennya mendukung penuh program MBG sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak di Indonesia.

Menurut dia, asupan gizi sangat penting untuk menghindari stunting dan menciptakan masyarakat yang berkualitas. Program ini juga akan berdampak pada perekonomian masyarakat.

“Angka stunting dan malnutrisi masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Karena itu, Komisi IX DPR RI mendorong agar program MBG terus diperluas guna mengatasi permasalahan gizi yang berdampak terhadap kualitas SDM,” kata dia.

Sementara itu, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional Wahyudi Indrayana menjelaskan bahwa pemenuhan gizi yang baik akan berdampak langsung pada kemampuan anak dalam belajar serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

“Harapan dari program MBG ini adalah meningkatkan asupan gizi berkualitas pada masyarakat,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa akan terus memantau pelaksanaan program ini sampai turun ke lapangan agar tujuan akhirnya tercapai.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari aspek fundamental, yakni pemenuhan gizi sejak dini.

“Pencegahan stunting dan gizi buruk menjadiprioritas karena memiliki dampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak dan potensi kecerdasannya di masa depan,” katanya.

Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI bersama mitra kerjanya yakni Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Kegiatan sosialisasi dengan tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia diikuti kurang lebih 300 peserta yang merupakan warga dan tokoh masyarakat setempat,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni dalam keterangan yang diterima di Bandung, Minggu.

Obon mengatakan bahwa MBG langkah pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama untuk mendukung kelompok anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

Dia mengungkapkan pihaknya mendukung penuh tumbuh kembang anak yang optimal serta kesehatan masyarakat yang merata.

“Berdasarkan data menunjukan angka kekurangan gizi seperti stunting dan malnutrisi masih menjaditantangan besar yang dihadapi bangsa ini,” katanya.

Menurut dia, program MBG adalah bentuk kepedulian pemerintahterhadap generasi penerus bangsa di masa mendatang.

Dengan adanya makanan bergizi yang disediakan setiap hari, anak-anak di seluruh Indonesia diharapkan mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga bisa lebih fokus dalam belajar untuk meraih prestasi sebaik mungkin.

“Oleh karena itu Komisi IX DPR RI mendukung program makan bergizi gratis dalam mencegah permasalahan gizi di Indonesia,” kata dia.

Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional Wahyudi Indrayana menegaskan bahwa akan terus memantau pelaksanaan program ini sampai turun ke lapangan agar tujuan akhirnya tercapai.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari aspek fundamental, yakni pemenuhan gizi sejak dini.

“Pencegahan stunting dan gizi buruk menjadiprioritas karena memiliki dampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak dan potensi kecerdasannya di masa depan,” katanya.

Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI bersama mitra kerjanya yakni Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Kegiatan sosialisasi dengan tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia diikuti kurang lebih 300 peserta yang merupakan warga dan tokoh masyarakat setempat,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni dalam keterangan yang diterima di Bandung, Minggu.

Obon mengatakan bahwa MBG langkah pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama untuk mendukung kelompok anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

Dia mengungkapkan pihaknya mendukung penuh tumbuh kembang anak yang optimal serta kesehatan masyarakat yang merata.

“Berdasarkan data menunjukan angka kekurangan gizi seperti stunting dan malnutrisi masih menjaditantangan besar yang dihadapi bangsa ini,” katanya.

Menurut dia, program MBG adalah bentuk kepedulian pemerintahterhadap generasi penerus bangsa di masa mendatang.

Dengan adanya makanan bergizi yang disediakan setiap hari, anak-anak di seluruh Indonesia diharapkan mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga bisa lebih fokus dalam belajar untuk meraih prestasi sebaik mungkin.

“Oleh karena itu Komisi IX DPR RI mendukung program makan bergizi gratis dalam mencegah permasalahan gizi di Indonesia,” kata dia.

Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional Wahyudi Indrayana menegaskan bahwa akan terus memantau pelaksanaan program ini sampai turun ke lapangan agar tujuan akhirnya tercapai.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari aspek fundamental, yakni pemenuhan gizi sejak dini.

“Pencegahan stunting dan gizi buruk menjadiprioritas karena memiliki dampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak dan potensi kecerdasannya di masa depan,” katanya.

KOMPAS.com - Rencana pengoperasian rute baru Transjabodetabek Kota Wisata di Kabupaten Bogor menuju Cawang di Jakarta Timur, yang diinisiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Transportasi Jakarta, masih menemui hambatan.

Hingga April 2025, layanan ini belum bisa dinikmati warga penghuni dan masyarakat umum karena Pengelola Perumahan Kota Wisata, PT Mekanusa Cipta, belum mengeluarkan surat dukungan yang diminta operator.

Kendala teknis dan kebutuhan kajian lebih lanjut menjadi alasan utama, meskipun rencana ini mendapat sorotan positif dari pengamat transportasi dan warga yang mengharapkan transportasi umum murah.

Transjabodetabek, sebagaimana kita ketahui, merupakan perluasan layanan Transjakarta yang bertujuan menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Rute Kota Wisata-Cawang, yang melintasi Jatiasih, menjadi salah satu dari empat rute baru yang direncanakan, bersama Bekasi-Cawang, Alam Sutera-Blok M, dan Binong-Grogol.

Rute ini diharapkan mempermudah mobilitas warga Perumahan Kota Wisata, menuju pusat transportasi Cawang, yang terhubung dengan LRT Jabodebek dan koridor utama Transjakarta.

Layanan ini didukung subsidi operasional dari APBD Provinsi DKI Jakarta, menawarkan tarif murah, sekitar Rp 3.500 untuk layanan non-BRT, sehingga menjadi solusi bagi pekerja, pelajar, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Uji coba rute ini telah dimulai sejak 14 Maret 2025, dengan rencana trayek dari Hero Kota Wisata melalui Jalan Raya Narogong, Pasar Bantar Gebang, Jalan Cipendawa Baru, Jalan Swatantra V, Jalan Raya Jatiasih, hingga masuk Tol JORR 1 menuju Halte BNN Cawang.

Namun, operasional penuh tertunda karena pengelola belum memberikan izin formal.

Kendati dalam surat tanggapan yang dikirimkan kepada Kompas.com, Sabtu (19/4/2025), PT Mekanusa Cipta mengapresiasi inisiatif PT Transportasi Jakarta, namun belum bisa mengeluarkan surat dukungan karena tiga kendala utama.

Pertama, kondisi badan jalan belum memadai. Jalan di dalam Perumahan Kota Wisata, mereka nilai belum cukup lebar dan kuat untuk dilalui bus Transjabodetabek, yang merupakan kendaraan umum skala besar.

Kedua, pengelola mengeklaim, belum mendapat izin dari warga di sekitar rute yang akan dilalui, mempertimbangkan potensi gangguan seperti kebisingan atau kemacetan.

Ketiga, keterbatasan lahan operasional, di mana area Kota Wisata belum memiliki lahan yang ideal untuk menampung fasilitas operasional bus, seperti tempat parkir atau halte.

Untuk mengatasi kendala ini, pengelola mengusulkan kajian partisipatif bersama PT Transportasi Jakarta dan pemangku kepentingan lainnya.

Kajian ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan, dampak, dan solusi yang inklusif bagi warga Kota Wisata, penghuni sekitar, dan masyarakat luas.

Pengelola juga menyatakan keterbukaan untuk berdiskusi mengenai aksesibilitas Transjakarta ke wilayah lain yang mereka kelola.

Dorongan Pengamat Transportasi

Pengamat transportasi yang juga akademisi dari Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua MTI Pusat Djoko Setijowarno menilai, penolakan terhadap Transjabodetabek oleh pengelola Kota Wisata tidak seharusnya terjadi.

Meskipun kawasan ini telah dilayani JR Connexion yakni layanan bus penghubung ke stasiun LRT atau pusat kota, Transjabodetabek menawarkan keunggulan berupa tarif murah berkat subsidi APBD DKI Jakarta.

Djoko menegaskan, layanan ini akan sangat bermanfaat bagi pekerja di Kota Wisata, terutama kelompok berpenghasilan setara UMR, seperti asisten rumah tangga, pelajar, atau mahasiswa.

“Kelompok ini tidak perlu membeli sepeda motor untuk ke tempat kerja. Cukup dengan Transjabodetabek bertarif murah, bahkan bisa masuk kategori bebas bayar,” ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (19/4/2025).

Ia juga menyoroti bahwa transportasi umum di perumahan elite seperti Kota Wisata tetap diperlukan untuk mendukung mobilitas pekerja dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Djoko mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk memperhatikan pengembang perumahan yang menolak Transjabodetabek.

Menurutnya, keputusan seharusnya tidak hanya bergantung pada pengelola, melainkan melibatkan suara warga.

“Sebagian wilayah NKRI sudah dikuasai oligarki. Tidak perlu minta surat dukungan dari pengembang, masyarakat yang membuat keputusan,” tegasnya.

Sentimen Publik di Media Sosial

Reaksi warga terhadap penundaan rute ini tentu saja menyayangkan. Bahkan, Sabtu (19/4/2025) muncul petisi Warga Perumahan Kota Wisata yang diinisiasi Linda Rooroh.

Petisi ini meminta pengelola Kota Wisata untuk melakukan tiga hal. Pertama meminta pengelola Kota Wisata mendukung pengembangan Transjadebotabek.

Kedua, meminta pengelola Kota Wisata untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dalam meningkatkan infrastruktur transportasi umum.

Ketiga, meminta pengelola Kota Wisata untuk mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan transportasi umum.

Hingga artikel ini tayang, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 451 orang.

Sementara di platform X, sejumlah pengguna menyayangkan sikap pengelola, dengan menyebut penundaan ini sangat merugikan penghuni yang membutuhkan transportasi umum murah.

Salah satu unggahan menyebut Kota Wisata sebagai car-centric housing developer yang menolak akses bus gratis dari Pemprov DKI.

Pengguna lain mempertanyakan alasan penolakan, mengingat operasional rute ini sepenuhnya dibiayai APBD DKI untuk membantu mobilitas warga, termasuk di Kabupaten Bogor.

Urgensi Transportasi Umum di Perumahan

Djoko menegaskan, perumahan tanpa transportasi umum menjadi kurang layak huni. Terlebih perumahan elite seperti Kota Wisata yang saat ini telah dihuni oleh lebih dari 45.000 orang dari puluhan klaster.

Kehadiran Transjabodetabek di Kota Wisata dapat mengurangi kemacetan, mendukung efisiensi waktu, dan meningkatkan kenyamanan perjalanan warga menuju pusat bisnis dan pemerintahan di Cawang.

Di sisi lain, pengelola Kota Wisata memiliki alasan teknis, seperti keterbatasan infrastruktur jalan dan lahan.

Namun, pandangan Djoko bahwa suara warga harus didahulukan menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepentingan pengelola dan kebutuhan publik.

Kajian partisipatif yang diusulkan pengelola bisa menjadi langkah awal, tetapi percepatan keputusan diperlukan agar manfaat layanan ini segera dirasakan.

Peran Pemerintah Daerah yakni Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor dapat memfasilitasi dialog agar pengelola mendukung kebijakan transportasi publik yang selaras dengan kepentingan warga.

Wamena (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Papua Pegunungan menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) membantu mencerdaskan siswa.

Kepala Disdibud Papua Pegunungan Aron Wanimbo ketika dihubungi di Wamena, Minggu, mengatakan bahwa program MBG akan sangat membantu kecerdasan siswa di semua tingkatan satuan pendidikan.

"Program ini akan mendorong siswa datang ke sekolah untuk belajar, kemudian pelan-pelan ilmu yang diberikan oleh guru akan masuk ketika kebutuhan perutnya terisi dengan baik," katanya.

Menurut Aron, fondasi anak-anak Papua Pegunungan ke depan untuk kecerdasan di bidang pendidikan adalah pemberian makan bergizi sejak anak tersebut berada di dalam kandungan maupun pada usia sekolah.

"Kami inginkan anak-anak Papua Pegunungan menjadi orang-orang sukses, memiliki gelar doktor hingga profesor," ujarnya.

Maka, lanjut dia, program yang baik ini harus didukung dan disukseskan guna ciptakan generasi Papua Pegunungan yang hebat pada masa depan.

Aron menjelaskan bahwa program MBG juga akan sangat membantu orang tua saat mempersiapkan anak-anak mereka ke sekolah.

"Orang tua tidak perlu memikirkan untuk membuat sarapan atau makan pagi bagi anak mereka karena cukup suruh ke sekolah akan diberikan makan," katanya.

Untuk mendukung program ini berjalan sukses, dia memandang perlu pendekatan kebudayaan di Papua Pegunungan, salah satunya dengan melibatkan unsur perempuan, pemuda, dan gereja.

Ia lantas mengusulkan setiap dapur umur program MBG melibatkan mama-mama dari organisasi gereja, PKK, serta melibatkan unsur pemuda supaya mereka membantu memasak dapat menepis isu-isu yang kurang baik terhadap makanan yang mereka berikan.

Kami inginkan anak-anak Papua Pegunungan menjadi orang-orang sukses, memiliki gelar doktor hingga profesor.

Wamena (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Papua Pegunungan menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) membantu mencerdaskan siswa.

Kepala Disdibud Papua Pegunungan Aron Wanimbo ketika dihubungi di Wamena, Minggu, mengatakan bahwa program MBG akan sangat membantu kecerdasan siswa di semua tingkatan satuan pendidikan.

"Program ini akan mendorong siswa datang ke sekolah untuk belajar, kemudian pelan-pelan ilmu yang diberikan oleh guru akan masuk ketika kebutuhan perutnya terisi dengan baik," katanya.

Menurut Aron, fondasi anak-anak Papua Pegunungan ke depan untuk kecerdasan di bidang pendidikan adalah pemberian makan bergizi sejak anak tersebut berada di dalam kandungan maupun pada usia sekolah.

"Kami inginkan anak-anak Papua Pegunungan menjadi orang-orang sukses, memiliki gelar doktor hingga profesor," ujarnya.

Maka, lanjut dia, program yang baik ini harus didukung dan disukseskan guna ciptakan generasi Papua Pegunungan yang hebat pada masa depan.

Aron menjelaskan bahwa program MBG juga akan sangat membantu orang tua saat mempersiapkan anak-anak mereka ke sekolah.

"Orang tua tidak perlu memikirkan untuk membuat sarapan atau makan pagi bagi anak mereka karena cukup suruh ke sekolah akan diberikan makan," katanya.

Untuk mendukung program ini berjalan sukses, dia memandang perlu pendekatan kebudayaan di Papua Pegunungan, salah satunya dengan melibatkan unsur perempuan, pemuda, dan gereja.

Ia lantas mengusulkan setiap dapur umur program MBG melibatkan mama-mama dari organisasi gereja, PKK, serta melibatkan unsur pemuda supaya mereka membantu memasak dapat menepis isu-isu yang kurang baik terhadap makanan yang mereka berikan.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025