JAKARTA, KOMPAS.com - Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menjadi sorotan publik akibat sejumlah pernyataan dan kebijakan yang memicu kegaduhan sektor perumahan.

Kontroversi ini terutama berkisar pada tudingan terhadap pengembang perumahan yang dianggap nakal, wacana rumah gratis, penurunan harga rumah, dan yang terbaru batasan maksimal penghasilan penerima rumah subsidi yang dinilai mengganggu ekosistem perumahan.

Kritik dari asosiasi pengembang seperti Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mencerminkan ketegangan antara pemerintah dan pelaku industri.

Artikel ini menjadi terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Selanjutnya baca di siniKontroversi Maruarar Sirait Picu Kegaduhan Ekosistem Perumahan

Aturan rumah subsidi perlu dipahami masyarakat yang berencana untuk membelinya.

Pasalnya, rumah subsidi adalah program pemerintah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk itu, pemerintah pun mengatur beberapa ketentuan tentang program rumah subsidi yang harus dipatuhi oleh penerima manfaatnya.

Selanjutnya baca di sini Aturan Rumah Subsidi: Penerima, Spesifikasi Unit, serta Harganya

Masyarakat yang hendak membeli rumah di Jabodetabek melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi tentu ingin mengetahui besaran cicilan per bulan.

Pengetahuan besaran cicilan KPR subsidi penting sebagai landasan perencanaan keuangan bulanan. Hal itu mengingat KPR merupakan pinjaman jangka panjang.

Untuk mengetahui cicilan per bulan, masyarakat dapat melakukan simulasi salah satunya melalui laman "Kalkulator KPR BTN Properti".

Selengkapnya baca di sini Berapa Cicilan KPR Subsidi di Jabodetabek?

Jakarta: Pemerintah melalui kerja sama Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian
Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana menyalurkan 1.000 rumah subsidi dan layak
huni untuk jurnalis mulai 6 Mei 2025.

Program ini kerja sama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Komunikasi dan Digital, BPS, Tapera dan BTN, dengan menggunakan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).

FLPP ini sebenarnya bisa diakses oleh siapa saja, warga negara yang memenuhi
persyaratan. Persyaratan di antaranya belum memiliki rumah, penghasilan maksimal 7 juta
(lajang) atau 8 juta (mereka yang berkeluarga). Bunganya ditetapkan 5 persen fix dan uang muka
1 persen dari harga rumah.

Meskipun Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan program ini merupakan
bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan jurnalis, bukan alat politik atau upaya
meredam kritik.

Namun jurnalis mendapatkan keistimewaan atau jalur khusus untuk memperoleh program kredit rumah ini. Sementara program ini tidak ada hubungannya dengan tugas pers atau jurnalistik.

Memberi jalur khusus kepada jurnalis untuk mendapatkan program rumah bersubsidi, akan
memberi kesan buruk pada profesi jurnalis, seolah patut diistimewakan. Sementara
golongan profesi lain harus memperebutkan program rumah bersubsidi ini lewat jalur
normal.

“Subsidi rumah mestinya bukan berdasarkan profesi tapi untuk warga yang membutuhkan
dengan kategori penghasilan, apapun profesinya,” kata Ketua Umum PFI Reno Esnir dalam keterangan tertulis, Rabu, 16 April 2025.

Sementara itu Ketua Umum AJI, Nany Afrida mengatakan jika jurnalis mendapatkan rumah
dari Komdigi, tidak bisa dielakkan kesan publik bahwa jurnalis sudah tidak kritis lagi. Maka
sebaiknya program ini dihentikan saja, biarlah teman-teman mendapatkan kredit lewat jalur
normal seperti lewat Tapera atau bank.

Jurnalis sebagai warga negara memang membutuhkan rumah. Namun tidak hanya jurnalis,
melainkan semua warga negara apapun profesinya membutuhkan rumah. Karena itu
persyaratan kredit rumah harus berlaku untuk semua warga negara tanpa harus
membedakan profesinya.

“Pemerintah mesti fokus bagaimana persyaratan kredit rumah terjangkau semua lapisan
masyarakat. IJTI mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian kepada jurnalis, tapi berharap pemerintah bisa membantu pers dengan berbagai regulasi yang bisa membangun ekosistem media dengan baik," kata Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan.

Herik menyarankan Dewan Pers tidak perlu terlibat dalam program tersebut.
Karena Dewan Pers mandatnya lebih fokus pada jurnalistik, sementara program rumah
subsidi untuk jurnalis tidak terkait langsung dengan pers.

“Tidak perlu ada campur tangan Dewan Pers. Karena bukan mandat Dewan Pers untuk
mengurusi perumahan,” ujar dia.

Karena itu AJI (Aliansi Jurnalis Independen), IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia) dan
PFI (Pewarta Foto Indonesia) menolak rencana program pemerintah memberikan kredit
rumah bersubsidi bagi jurnalis.

Jurnalis memang membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Sebaiknya para jurnalis memperoleh program kredit rumah bersubsidi lewat jalur normal, bersama-sama dengan warga negara yang lain.

Dan rumah adalah kebutuhan pokok yang juga menjadi tanggung jawab negara untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan lebih baik jika pemerintah fokus pada pengadaan
rumah yang terjangkau oleh warga negara dan target 3 juta rumah benar terpenuhi.

Jika pemerintah mau memperbaiki kesejahteraan jurnalis, seharusnya memastikan
perusahaan media menjalankan UU Tenaga Kerja. Termasuk memastikan upah minimum
jurnalis, memperbaiki ekosistem media dan menghormati kerja-kerja jurnalis.

"Jika upah jurnalis sudah layak, maka kredit rumah dengan mudah dapat dipenuhi. Jurnalis termasuk fotografer, membutuhkan jaminan kebebasan dan keamanan ketika melakukan liputan. Karena itu sebaiknya program pemerintah fokus pada jaminan keamanan saat jurnalis meliput,"kata Reno.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) mendukung program pemajuan budaya hingga pembangunan perumahan yang diinisiasi pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum Formas, Yohanes Handojo Budhisedjati dalam acara Lebaran bersama Formas di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa Formas memiliki berbagai program yang akan diluncurkan pada tahun 2025 untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pendidikan, hingga pembangunan perumahan.

"Kita akan meluncurkan beberapa program, pertama program kebudayaan. Kami mengimbau agar pemerintah betul-betul memperhatikan budaya, utamanya pelestarian tradisi Nusantara. Hari ini kami meluncurkan Gerakan Masyarakat Peduli Tradisi Nusantara (Gempita), untuk itu kami ingin pemerintah mendukung kami, bukan dalam bentuk uang, melainkan kami ingin didukung keberadaan kami ini didorong, dimotivasi, dibina," katanya.

Ia menambahkan Formas juga akan meluncurkan Program Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan Rakyat atau Gempar, yang merupakan bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang mengutamakan program-program pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan mendirikan sekolah rakyat.

"Kami berdiri di sisi pendidikan vokasi, pendidikan informal, yang kami percaya juga mendukung peningkatan kecerdasan bangsa," ucapnya.

Sedangkan dukungan untuk program perumahan yang dilakukan Formas, yakni melalui Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) yang akan mendukung program tiga juta rumah per tahun.

"Agar publik tahu bahwa Formas peduli dan mendukung program pemerintah, maka kami juga punya program perumahan lewat organisasi masyarakat (ormas) yang kita sebut Asprumnas. Itu akan membangun dan kita serempak dari 70 ormas yang ada, berjanji, ayo kita sama-sama mendukung pemerintah menggalakkan tiga juta rumah per tahun ini," paparnya.

Yohanes mengemukakan keberadaan Formas menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah untuk saling bersatu dan menguatkan di tengah kondisi ekonomi dunia yang sedang mengalami ketidakpastian.

"Ini benar-benar menjadi tanda bahwa kami ada bersama rakyat sebagai teman-teman kami. Ayo kita bersama-sama membangun bangsa ini, jangan sampai bangsa ini terpecah. Keadaan situasi ekonomi dunia yang memburuk, harus membuat kita menjadi lebih kuat," tuturnya.

Formas menyelenggarakan acara halal bihalal yang bertajuk "Silaturahim tanpa batas, bersatu dalam keberagaman" sebagai salah satu upaya untuk mengajak seluruh ormas, utamanya dari kalangan pebisnis untuk bersama-sama mendukung program-program pemerintah.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com -Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menjadi sorotan publik akibat sejumlah pernyataan dan kebijakan yang memicu kegaduhan di sektor perumahan.

Kontroversi ini terutama berkisar pada tudingan terhadap pengembang perumahan yang dianggap nakal, wacana rumah gratis, penurunan harga rumah, dan yang terbaru batasan maksimal penghasilan penerima rumah subsidi yang dinilai mengganggu ekosistem perumahan.

Kritik dari asosiasi pengembang seperti Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mencerminkan ketegangan antara pemerintah dan pelaku industri.

Sejak dilantik pada Oktober 2024, Maruarar Sirait, akrab disapa Ara, menargetkan percepatan realisasi Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo.

Skeptisisme muncul terkait ketersediaan lahan, anggaran, infrastruktur pendukung, serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pengembang.

Sejumlah pengamat menilai target ini terlalu tinggi dan berpotensi menimbulkan tekanan pada kualitas pembangunan dan penyerapan anggaran.

Terlebih, sejumlah pernyataan dan langkahnya memicu polemik. Salah satu isu utama adalah tudingan terhadap pengembang perumahan, khususnya rumah subsidi, disebut "nakal" karena dianggap tidak bertanggung jawab atas kualitas pembangunan.

Selain itu, wacana rumah gratis dan rencana penurunan harga rumah subsidi memicu keresahan di kalangan pengembang, yang merasa kebijakan ini mengancam keberlanjutan bisnis mereka.

Kontroversi lain muncul terkait keterlibatan investor asing dalam pembangunan perumahan, terutama setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan investor Qatar untuk pembangunan 1 juta unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Meskipun investasi asing dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan pendanaan, beberapa pihak mengkhawatirkan dampaknya terhadap kedaulatan negara dalam sektor strategis seperti perumahan, serta potensi dominasi asing dan kurangnya keberpihakan pada pengembang lokal.

Ketidakjelasan peta jalan Program 3 Juta Rumah hingga April 2025 ini juga memperburuk situasi, dengan asosiasi pengembang menyatakan ketidakpastian yang menghambat perencanaan mereka.

Penetapan batas maksimal gaji untuk penerima rumah subsidi juga menjadi perdebatan. Meskipun penyesuaian batas penghasilan hingga Rp 12 juta-14 juta di wilayah Jabodetabek dianggap langkah positif untuk memperluas jangkauan program, sebagian kalangan menilai batas ini masih terlalu tinggi.

Hal ini karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di atas batas yang juga kesulitan memiliki rumah.

Kontroversi ini mencapai puncaknya ketika lima asosiasi pengembang yakni REI, Apersi, Appernas Jaya, Himperra, dan Asprumnas, menggelar konferensi pers bersama pada 18 Februari 2025 di Jakarta.

Mereka menyatakan kekecewaan terhadap gaya kepemimpinan Maruarar yang dinilai kontraproduktif dan merusak ekosistem perumahan yang telah terbangun selama puluhan tahun.

Selain itu, gaya komunikasi dan pernyataan Menteri Ara yang cenderung optimistis dan penuh semangat terkadang dianggap kurang realistis oleh sebagian pelaku industri dan pengamat.

Pernyataan-pernyataan yang bombastis tanpa diikuti dengan detail implementasi yang jelas dapat menimbulkan ekspektasi yang berlebihan dan berujung pada kekecewaan jika target tidak tercapai.

Potensi konflik kepentingan juga menjadi sorotan, mengingat latar belakang politik Maruarar Sirait sebagai politisi senior dan kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan.

Meskipun tidak ada indikasi pelanggaran yang jelas, pengawasan dan transparansi dalam setiap kebijakan dan penunjukan di sektor perumahan menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.

Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjadi salah satu tokoh yang vokal mengkritik Ara.

Kepada Kompas.com, Senin (14/4/2025), Joko menyatakan bahwa tudingan "pengembang nakal" dari Kementerian PKP membuat pengembang merasa tersudut dan tidak mendapat perlindungan dari pemerintah.

Menurutnya, Kementerian PKP tidak pernah mengomunikasikan isu ini dengan asosiasi sebelum menyampaikannya ke publik, sehingga menciptakan stigma negatif terhadap pengembang.

"Kami mendapat stigma, berada di kondisi bahwa pengembang harus salah," ujar Joko.

Ia menegaskan, pengembang perumahan telah berkontribusi besar dengan menyediakan hunian bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan membayar pajak.

Namun, tanpa bimbingan yang memadai dari pemerintah, pengembang merasa dibiarkan berjuang sendiri.

Joko juga mengkritik fokus Ara pada isu-isu seperti audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ketimbang mempercepat Program 3 Juta Rumah.

"Setelah tiga bulan mendukung euforia Kementerian PKP, kami justru mendapat kondisi yang membingungkan dan sangat kontraproduktif," tambahnya.

Joko menyoroti kebijakan seperti wacana rumah gratis, keterlibatan investor asing, dan penurunan harga rumah telah mengguncang industri.

Ia menyebut bahwa pengembang, khususnya yang bergerak di segmen rumah subsidi, mayoritas adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang rentan terhadap kebijakan yang tidak ramah.

Meski demikian, Joko mengakui adanya pengembang dengan kinerja buruk, namun ia menekankan perlunya pendekatan yang konstruktif, bukan tudingan sepihak.

Sementara itu, Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah mempertanyakan definisi "nakal" yang digunakan Ara, dengan menyebut bahwa masalah seperti rumah retak atau genangan air adalah isu teknis yang dapat diselesaikan, bukan pelanggaran fatal seperti penipuan konsumen.

"Menurut kami, konotasi nakal adalah melakukan tindak pidana. Misalnya, menipu konsumen," kata Junaidi.

Ia menegaskan bahwa tanggung jawab perumahan tidak hanya ada pada pengembang, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dalam hal perizinan dan pengawasan.

Junaidi juga menyoroti bahwa komunikasi yang buruk dari Kementerian PKP memperburuk situasi.

"Kalau menemukan ada developer nakal, pemerintah bisa melakukan pembinaan dan melibatkan asosiasi. Kalau bandel, mungkin perlu mekanisme sewajarnya," usulnya.

Junaidi juga menyatakan pesimisme terhadap realisasi Program 3 Juta Rumah jika gaya kepemimpinan Ara tidak berubah.

"Banyak hal receh diurusin, tidak visioner. Sektor perumahan memerlukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan semua ekosistem perumahan," tegasnya.

Meski begitu, Junaidi menegaskan komitmen Apersi untuk mendukung program pemerintah, dengan catatan adanya kejelasan regulasi dan sinergi yang lebih baik.

Tanggapan Ara

Ara sendiri menanggapi kritik dari asosiasi pengembang dengan nada yang relatif terbuka, meski tetap menegaskan komitmennya pada Program 3 Juta Rumah.

Kepada Kompas.com, Ara menegaskan, "Biar publik yang menilai. Saya bekerja untuk negara, dan masyarakat yang hingga saat ini belum punya rumah".

Sebelumnya, dalam audiensi dengan Apersi pada 6 Desember 2024, Ara mengajak pengembang untuk berkolaborasi dan memberikan masukan guna memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif.

"Kami berharap Apersi terus membangun rumah untuk masyarakat guna mendukung Program 3 Juta Rumah," ujarnya, seraya menyatakan kesiapannya menerima saran terkait tantangan di sektor perumahan.

Terkait tudingan "pengembang nakal," Ara tidak secara langsung menarik pernyataannya, tetapi fokus pada upaya memperbaiki ekosistem perumahan.

Ia menekankan pentingnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan mendorong pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan transportasi umum sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pada Januari 2025, Ara menyampaikan bahwa peta jalan Program 3 Juta Rumah masih dalam tahap penyusunan, menunjukkan bahwa kementeriannya sedang berupaya merumuskan langkah konkret.

Maruarar juga menanggapi kegaduhan yang ditimbulkan dengan menegaskan bahwa sektor perumahan harus berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam acara HUT ke-26 Apersi pada 11 Desember 2024, ia menyatakan bahwa sektor perumahan untuk MBR akan diusulkan sebagai PSN untuk mempermudah akses hunian yang layak.

"Saya dan beberapa menteri diarahkan Presiden Prabowo untuk merumuskan langkah-langkah dari Program 3 Juta Rumah," jelasnya.

Jakarta -

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mendorong akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Salah satunya dengan memanfaatkan aset milik Pemerintah Provinsi Jateng untuk digunakan sebagai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Luthfi mengatakan dirinya sudah menginstruksikan kepada Tim Percepatan Program MBG Jawa Tengah untuk memetakan aset Pemprov Jateng yang dapat dimanfaatkan sebagai dapur SPPG. Hasilnya, terdapat 21 aset milik Pemprov Jateng serta 1 aset milik BUMD. Jumlah tersebut terdiri dari 12 bangunan dan 7 bidang tanah.

Selain itu, terdapat 34 SMK di Jateng yang memiliki catering/tata boga/kantin tipe A yang sudah bersertifikat BPOM. Sejauh ini, sudah ada 7 satuan pendidikan yang masuk daftar usulan dapur SPPG.

Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menyukseskan program MBG. Termasuk dengan TNI dan Polri yang juga memiliki dapur SPPG.

"Langkah ke depan kita bentuk tim MBG, tingkat kabupaten kita bentuk. Kemudian kita rapatkan dengan seluruh stakeholder untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan ini," kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/4/2025).

Dalam rapat koordinasi di kantornya, Luthfi menjelaskan langkah lain yang ditempuh Pemprov Jateng yaitu menggandeng pihak swasta, dalam hal ini adalah pengusaha jasa boga. Terkait ini dia sudah menyiapkan memorandum of understanding (MoU) dengan Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI).

"Kita sudah rapat dengan beliau (Ketum DPP APJI) dan seluruh jajarannya terkait program pemerintah yaitu MBG. Di mana mereka akan kita ikut sertakan dalam rangka menyukseskan program makan bergizi gratis," kata Luthfi.

Luthfi menjelaskan Tim Percepatan Program MBG yang ia bentuk diketuai oleh Wakil Gubernur Taj Yasin dan sekretarisnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jateng, Sujarwanto. Tim ini bertugas untuk mengkonsolidasikan seluruh upaya percepatan MBG di Jawa Tengah, termasuk koordinasi dengan tim tingkat kabupaten/kota.

(akn/akn)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memiliki Program 3 Juta Rumah yang realisasinya 2 juta rumah berada di desa dan pesisir serta 1 juta apartemen di perkotaan.

Untuk realisasi 2 juta rumah di desa dan pesisir menurut Ketua Satgas Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo akan dilakukan oleh UMKM Koperasi dan BUMDes. Sementara itu, perusahaan konglomerat besar, dilarang untuk masuk ke pembangunan di wilayah ini. Mereka hanya boleh ikut serta di program 1 juta apartemen di perkotaan.

Lantas, apakah sudah ada pembangunan yang berjalan di program 2 juta rumah di desa dan pesisir?

Menurut penuturan Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah hingga saat ini pengembang belum mendapat arahan lebih lanjut. Begitu pula dengan pertemuan yang membahas mengenai program ini.

"Kami asosiasi perumahan sebagai bagian ekosistem perumahan sampai dengan sekarang belum tau dan belum pernah diajak diskusi dari Kementerian PKP terkait rumah desa dan rumah pesisir," kata Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah saat dihubungi detikProperti, Rabu (9/4/2025).

Junaidi menyatakan pihaknya telah siap berkontribusi di dalamnya dan berharap pemerintah bener-benar menepati janjinya untuk melibatkan pengusaha lokal seperti pengembang lokal dalam program 2 juta rumah ini.

"Konsentrasi pembangunannya kita harapkan melibatkan banyak pengusaha di desa dimana tempat dibangunnya baik rumah pedesaan dan pesisir, untuk kami anggota APERSI tetep konsentrasi pada program pemerintah dengan fasilitas KPR FLPP," ujarnya.

Terpisah, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menyampaikan program 2 juta rumah di desa dan pesisir diramal dapat memberikan peluang dan stimulus yang bagus untuk daerah tersebut. Salah satunya adalah aktivitas ekonomi akan berjalan karena akan banyak lapangan pekerjaan baru tersedia ketika pembangunan rumah berjalan.

"Kalau itu sudah dilakukan maka ada stimulus aktivitas ekonomi di desa, memberikan peluang lapangan pekerjaan. Kalau kita hitung bisa sampai 10 juta. Memberikan dorongan bagi entrepreneur baru untuk tumbuh. Hitungan kita bisa sampai 400 ribu sampai 1,5 juta entrepreneur baru yang akan dibimbing melalui program itu dalam jangka 5 tahun," jelasnya.

Joko menyampaikan pelaku dan ekosistem yang akan mendukung program 2 juta rumah ini sudah ada dan siap. Hanya saja semua itu masih menunggu untuk segera direalisasikan.

Kemudian untuk pembangunan 2 juta rumah di desa dan pesisir, Joko menyebut tidak ada hambatan mengenai ketersediaan lahan. Sebab, target pembangunannya lebih sedikit yakni sekitar 25 unit rumah per desa.

"Pesisir itu kan bukan langsung di satu titik berupa ribuan unit, itu kan nggak. Ini kan terbagi di desa-desa. Jadi taruh lah averagenya (rata-rata) per desa 25 unit rumah. Itu kan dimaksudkan kepada mereka yang sudah punya tanah atau yang sudah punya rumah tetapi belum layak," jelas Joko.

Sementara itu, Pihak REI telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa mereka mendukung Program 3 Juta Rumah dan siap ikut serta dalam pembangunan di daerah desa dan pesisir.

Dalam surat tersebut, REI menyampaikan 4 kebijakan yang harus disiapkan demi kelancaran Program 3 Juta Rumah yakni kebijakan mengenai pertanahannya, perizinan, pengawasan, dan kebijakan mengenai kondusifitas dan relasi industri properti.

"Kami sudah berkirim surat kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan, dukungan kami terhadap Program 3 Juta Rumah. Sehingga ini bisa segera tereksekusi dan dampaknya akan sangat optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi," ungkap Joko.

(aqi/aqi)

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar mengingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa untuk menggenjot telur hingga ayam lewat industri unggas membutuhkan waktu dua tahun guna memenuhi kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa pemerintah sedini mungkin harus merencanakan pemenuhan kekurangan telur, termasuk langkah untuk mendorong hilirisasi.

“Untuk menjawab kebutuhan MBG, hemat saya, harus disiapkan dari sekarang. Industri unggas itu industri biologis yang tidak bisa produksinya digenjot atau diturunkan tiba-tiba, perencanaan butuh 1,5–2 tahun,” kata Khudori kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

Adapun, Khudori menyampaikan bahwa surplus 200.000 ton telur ayam yang ada saat ini juga perlu dipertahankan agar tidak menurun, meski ada kebutuhan untuk mengimpor ke Amerika Serikat.

“Bahwa ada kebutuhan impor AS, iya. Tetapi nggak mudah. Terlebih setelah ada tarif Trump. Salah satu masalah di industri unggas, baik telur atau ayam adalah memanfaatkan surplus,” bebernya.

Di sisi lain, Khudori menyebut terbuka kesempatan untuk berinvestasi, membuka usaha, serta lapangan kerja dengan adanya program MBG. Namun, dia mengingatkan bahwa pemerintah harus memastikan kebutuhan dan pemenuhan telur di dalam negeri.

Untuk itu, lanjut dia, kementerian/lembaga terkait mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), BUMN, Badan Pangan Nasional (Bapanas), hingga Kementerian Koordinator Bidang Pangan harus merumuskan masalah ini.

“Agar tidak gambling, pemerintah mesti memastikan antara kebutuhan dengan pemenuhan, termasuk langkah hilirisasi untuk surplus produksi [telur]. BGN, Kementan, Kemenperin, BUMN, Bapanas, Menko Pangan perlu duduk bersama merumuskan ini,” tuturnya.

Dia juga menyoroti target 82,9 juta penerima manfaat MBG yang dipercepat menjadi akhir November 2025. Menurutnya, target ini bukan sesuatu yang mudah. Padahal sebelumnya, 82,9 juta penerima MBG itu ditargetkan menjangkau hingga 2029 mendatang.

Menurutnya, titik krusial dalam mempercepat program prioritas Presiden Prabowo adalah dengan membangun infrastruktur sesuai standar operasional prosedur atau SOP BGN. Serta, membangun ekosistem hulu dan hilir.

“Membangun ekosistem hulu-hilir antara pasar MBG dengan di hulu juga perlu waktu dan gerakan massal,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mewanti-wanti adanya kemungkinan Indonesia akan kekurangan telur saat program MBG menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.

Awalnya, Dadan menjelaskan bahwa setiap satu SPPG yang melayani 3.000 siswa membutuhkan 3.000 telur setiap sekali masak.

Sementara itu, jumlah telur akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang. Dadan menyebut, Indonesia membutuhkan 400.000 ton telur untuk memasok program MBG dalam satu tahun.

“Kalau 82,9 juta [penerima manfaat MBG] sudah dilaksanakan pada November, maka setiap kali masak butuh 82,9 juta telur. Itu artinya berapa? 5.000 ton [telur]. Kalau dua kali saja seminggu kita masak maka butuh 10.000 ton [telur]. Artinya, kalau 1 tahun itu butuh 400.000 ton telur,” ujar Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Adapun, Dadan menyoroti neraca komoditas telur yang surplus, dengan mencatatkan surplus 200.000 ton telur per tahun. Alhasil, dengan adanya surplus ini membuat Indonesia bisa mengekspor telur ke Amerika Serikat (AS).

Menurut Dadan, 200.000 ton telur yang surplus itu bisa cepat terserap jika program MBG sudah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir November 2025.

“Kalau Badan Gizi sudah melaksanakan program makan bergizi dan melayani 82,9 juta [penerima manfaat], maka yang 200.000 [ton telur] itu sebentar saja langsung terserap, Pak Presiden,” katanya.

Dadan menyebut perlu adanya peternak telur ayam baru guna memenuhi permintaan telur di program prioritas yang diusung Kepala Negara RI.

“Kalau tidak ada entrepeneur baru yang menghasilkan peternak baru, maka nanti kita akan membatasi penggunaan telurnya karena akhirnya akan kurang 200.000 ton,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat aduan dari 26 konsumen Meikarta yang hingga saat ini belum kunjung menerima unit yang dibelinya.

Asosiasi Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Yosafat Erland mengatakan, total kerugian konsumen yang masuk ke dalam laporannya mencapai Rp4,5 miliar yang terdiri dari 26 konsumen.

“Kalau dari paguyuban itu terdiri dari 26 orang, itu kerugiannya di Rp4,5 miliar,” kata Yosafat saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Kamis (10/4/2025).

Yosafat menjelaskan, kerugian per individu yang ditanggung 26 konsumen Meikarta itu berada di kisaran Rp180 juta hingga Rp300 jutaan.

Dia menjelaskan, mayoritas pihak konsumen meminta agar ganti rugi dilakukan dalam bentuk pengembalian uang dan menolak penggantian unit.

“Jadi itu saya menyebutnya pemenuhan hak, karena setiap orang ada keinginannya masing-masing. Ada yang memang ingin diganti unit, ada yang memang ingin dikembalikan [uangnya yang sudah masuk],” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Kementerian PKP, Mulyansari memastikan bakal menyelesaikan laporan konsumen Meikarta tersebut.

Mulyansari bahkan menargetkan, proses verifikasi data konsumen bakal rampung dalam kurun waktu 4 bulan saja.

“Makanya itu kita harus ada jangka waktu-jangka waktunya juga. Kita beri mereka kepastian agar tidak terlalu lama. Makanya kemarin kita kasih 4 bulan itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait optimistis sengketa proyek hunian vertikal Meikarta milik PT Lippo Group dapat rampung di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan, dirinya telah beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap manajemen Lippo Group membahas kelanjutan pembangunan proyek Meikarta.

“Kami banyak mendapat laporan [terkait Meikarta] salah satunya dari YLKI [Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia], ini tolong dikawal terus, kasus ini saya mau di zaman saya selesai” jelas Ara saat ditemui di Kantornya, Selasa (8/3/2025).

Madrid (ANTARA) - Puluhan ribu demonstran memadati jalan-jalan di Madrid, Barcelona, dan lebih dari 40 kota lainnya di seluruh Spanyol pada Sabtu (5/4), untuk memprotes lonjakan harga sewa dan krisis perumahan yang semakin dalam, yang telah melanda negara itu selama lebih dari satu dekade.

Aksi tersebut merupakan demonstrasi nasional terkoordinasi pertama dalam skala besar dan diselenggarakan oleh berbagai asosiasi penyewa.

Para pengunjuk rasa membawa poster bertuliskan “Akhiri bisnis perumahan” dan “Potong sewa 50 persen”, sebagai bentuk kritik terhadap pasar properti yang dinilai tidak berkelanjutan dan penuh spekulasi.

Kelompok penyewa juga mengancam akan melakukan mogok bayar sewa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Juru bicara Asosiasi Penyewa Madrid, Valeria Racu, menyerukan aksi tak terbatas dan mogok nasional untuk melawan harga sewa yang tinggi dan spekulan properti. Ia mendesak 500.000 rumah tangga yang masa sewanya habis pada 2025 agar melawan penggusuran.

Racu menegaskan komitmen mereka terhadap rencana mogok bayar sewa dan menyatakan bahwa jutaan orang telah menunjukkan kekuatannya. Ia memperkirakan, jika aksi ini berjalan, harga sewa dapat turun setidaknya 30 persen.

Ia juga menegaskan bahwa baik para spekulan maupun pemerintah harus bertanggung jawab atas krisis perumahan yang membuat keluarga dan generasi muda tersingkir dari pusat kota ke wilayah pinggiran.

Sementara itu, juru bicara Asosiasi Penyewa di Logrono, Mariola Gutierrez, menyatakan bahwa gerakan itu bertujuan untuk menurunkan harga perumahan dan menghentikan “gelembung sewa” yang kian membesar, dengan menekan spekulan dan pemerintah agar mengambil tindakan nyata.

Menurut laporan Bank Sentral Spanyol, negara itu membutuhkan sekitar 500.000 rumah baru untuk mengatasi krisis perumahan.

Untuk memungkinkan pembangunan perumahan sosial oleh pemerintah, laporan tersebut merekomendasikan reformasi hukum pertanahan, penyederhanaan birokrasi, pengurangan beban pajak perumahan yang saat ini sebesar 25 persen, serta penghentian penyewaan jangka pendek untuk turis di kota-kota besar dan kawasan pesisir.

Meskipun pemerintah koalisi kiri yang berkuasa telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi krisis ini, upaya tersebut dinilai masih belum memadai.

Salah satu kebijakan yang baru dihentikan adalah program “visa emas”, yang memberikan izin tinggal permanen kepada investor asing yang membeli properti senilai minimal 500.000 euro. Program ini dihentikan pada 3 April lalu, setelah sejak 2013 memberikan manfaat kepada sekitar 15.000 investor asing.

Harga sewa di Spanyol kini mencapai rekor tertinggi. Dalam setahun terakhir, tarif sewa naik 11,5 persen, dan secara triwulanan naik 3,9 persen. Rata-rata harga sewa per meter persegi kini mencapai 13,5 euro. Di Madrid, harga sewa bahkan melonjak 91 persen dalam satu dekade terakhir, sementara biaya pembangunan rumah baru meningkat rata-rata 7,6 persen.

Di tengah tren urbanisasi dari kota kecil ke kota besar, anak-anak muda di Spanyol kini semakin banyak pindah ke wilayah pinggiran akibat mahalnya harga sewa dan rumah di pusat kota.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta - Harga rumah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini membuat beberapa orang mengurungkan niat untuk membeli rumah karena harganya yang tidak terjangkau.

Tenang, rumah murah dengan harga di bawah Rp 200 juta masih banyak tersedia, salah satunya berada di Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Dikutip dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikembangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama BP Tapera, Minggu (6/4/2025), berikut ini daftarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengatakan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan program 3 juta rumah, bisa melindungi industri keramik domestik imbas pemberlakuan tarif impor Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto menyatakan dengan program dan kebijakan sertifikasi tersebut akan secara langsung membuat permintaan keramik dalam negeri terjaga dari dampak kebijakan tarif AS.

"Melalui sertifikasi TKDN yang telah terbukti efektif membantu penyerapan produk dalam negeri bagi industri keramik nasional. Selain itu Asaki mendesak Pemerintah Prabowo segera menjalankan program 3 juta rumah yang akan memberikan banyak multiplier effect bagi industri-industri bahan bangunan," katanya, seperti dikutip Antara, Jumat (4/4/2025).

Asaki berharap pemerintah konsisten mendorong penerapan alokasi belanja kementerian/lembaga melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta meminta program 3 juta rumah dijalankan, karena turut memacu sektor ubin keramik, sanitary ware, dan genteng keramik.

Edy mengatakan pihaknya mengharapkan atensi pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap industri domestik, mengingat adanya potensi pengalihan ekspor produk-produk negara lain yang tidak bisa tembus ke pasar AS setelah penerapan tarif resiprokal.

Ia menyampaikan bahwa Asaki mengkhawatirkan adanya banjir produk keramik dari India, mengingat negara tersebut selama ini menjadi eksportir keramik terbesar di AS setelah keramik dari China dikenakan tarif anti dumping 200% - 400%.

"Untuk itu Asaki akan mempersiapkan segera pengajuan anti dumping untuk keramik dari India yang naik signifikan dari tahun ke tahun sebesar ratusan persen," ujarnya.

Selain itu, pihaknya mengharapkan Pemerintah Indonesia segera memulai negosiasi dengan Amerika Serikat yang telah menerapkan secara sepihak besaran tarif impor yang tidak sesuai dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Bisa saja Indonesia memulai pembahasan kemungkinan impor gas alam cair dari Amerika Serikat di mana saat ini industri keramik nasional mengalami gangguan suplai gas dan mahalnya harga regasifikasi gas," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Asosiasi Aneka IndustriKeramik Indonesia (Asaki) menilai sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan program pembangunan 3 juta rumah dapat menjaga pasar keramik dalam negeri dari dampak kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap Indonesia.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan, dua program itu dapat menopang permintaan keramik nasional di tengah tekanan global.

"Melalui sertifikasi TKDN yang telah terbukti efektif membantu penyerapan produk dalam negeri bagi industri keramik nasional. Selain itu Asaki mendesak Pemerintah Prabowo segera menjalankan program 3 juta rumah yang akan memberikan banyak multiplier effect bagi industri-industri bahan bangunan," ujarnya di Jakarta, Jumat (4/4/2025), seperti dilansir Antara.

Edy berharap pemerintah konsisten mendorong alokasi belanja kementerian dan lembaga melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Program 3 juta rumah diminta agar segera dijalankan, karena bisa menggerakkan sektor ubin keramik, sanitary ware, dan genteng keramik.

Ia mengingatkan potensi masuknya produk negara lain ke Indonesia usai kebijakan tarif AS. Produk-produk itu tak bisa lagi menembus pasar AS dan berpotensi dialihkan ke Indonesia.

Asaki juga khawatir akan membanjirnya keramik asal India. Negara tersebut menjadi eksportir utama keramik ke AS setelah produk dari China dikenai tarif antidumping sebesar 200–400 persen.

"Untuk itu Asaki akan mempersiapkan segera pengajuan antidumping untuk keramik dari India yang naik signifikan dari tahun ke tahun sebesar ratusan persen," kata Edy.

Asaki juga meminta pemerintah memulai negosiasi dengan Amerika Serikat. Menurut Edy, tarif impor AS yang diberlakukan secara sepihak itu tidak sejalan dengan prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Bisa saja Indonesia memulai pembahasan kemungkinan impor gas alam cair dari Amerika Serikat di mana saat ini industri keramik nasional mengalami gangguan suplai gas dan mahalnya harga regasifikasi gas," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif baru pada Rabu (2/4/2025).

Tarif dasar minimal 10 persen dikenakan untuk semua barang impor. Sebanyak 60 negara termasuk Indonesia juga terkena tarif tambahan. Tarif untuk Indonesia ditetapkan sebesar 32 persen.

Indonesia menempati urutan kedelapan dalam daftar negara terdampak.

Beberapa negara Asia Tenggara juga terkena imbas. Malaysia dikenai tarif 24 persen, Kamboja 49 persen, Vietnam 46 persen, dan Thailand 36 persen.