BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahan pangan untuk program makan bergizi gratis harus berasal dari dalam negeri, bukan dari impor.

Hal ini bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa.

"Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, bukan impor. Nah, bahan bakunya bukan impor," kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Budi menjelaskan bahwa program makan bergizi ini akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sebanyak 1.923 koperasi telah menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam program ini, dengan berbagai jenis koperasi seperti koperasi telur, koperasi sayur, dan lainnya yang akan memasok bahan makanan.

"Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis," ucap Budi.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menambahkan bahwa desa-desa juga siap menyuplai bahan baku untuk program ini.

Dia menyebutkan adanya sejumlah desa dengan komoditas unggulan seperti desa padi, desa jagung, desa ikan nila, dan desa melon.

"Jadi kita akan menyukseskan makan siang bergizi. Ya (menyuplai) untuk makan siang bergizi. Jadi kita tadi arahan Bapak Presiden, makan siang bergizi itu melalui kerja sama dengan Koperasi, BUMDes, itu seharusnya sepatutnya bahan bakunya dari desa," tutur Yandri.

Meskipun demikian, pemerintah belum menghitung total perputaran uang di desa yang dihasilkan dari program makan bergizi gratis.

Namun, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari dana desa, yang totalnya mencapai Rp 71 triliun, untuk program ini sepanjang tahun 2025.

"Yang pasti tadi untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa, tadi saya sampaikan, saya laporkan 20 persen dari Rp 71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan," tandasnya.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis akan dimulai pada 6 Januari 2025, dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun yang disiapkan oleh pemerintah untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Prabowo menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Pemerintah juga menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tandas Prabowo dalam konferensi pers di Istana, 29 November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah merencanakan pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan secara masif pada 6 Januari 2025, dengan anggaran Rp 71 triliun.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Pemerintah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa program tersebut bakal dimulai di 932 titik pada Januari 2025.

"Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke. Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif mulai dari 923 titik,” kata Dadan di Jakarta pada 25 November 2024, dikutip dari Antaranews.

Memasuki awal tahun 2025, pemerintah pun mulai membahas secara serius lagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Mengingat, program belajar mengajar mayoritas akan kembali dimulai di sekolah pada 6 Januari 2025.

Presiden pimpin rapat

Pada 3 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terkait pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Kepala Negara mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sejak siang. Setidaknya, rapat berlangsung sekitar 2 jam lebih sejak dimulai pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, rapat itu dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Menteri Koperasi Budi Arie.

"(Rapat) tentang semua terkait pemberdayaan masyarakat. Di mana negara hadir untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat.

Menurut Budi Arie, makan bergizi gratis juga masuk dalam pembahasan rapat.

"Makan bergizi gimana peran desa, peran koperasi, peran BUMDes, dan sebagainya. Kita (koperasi) memang bertugas untuk membantu, kita memang betul-betul untuk bantu,” ujarnya.

Budi Arie mengungkapkan, kesiapan terkait makan bergizi lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana. Sebab, kementerian dan lembaga lain hanya merupakan pendukung program.

1.923 koperasi desa siap pasok makanan

Lebih lanjut, Budi Arie Setiadi mengatakan, sebanyak 1.923 koperasi siap terlibat dalam program makan bergizi gratis.

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengumumkan bahwa pemerintah akan melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025.

Pengumuman ini disampaikan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1/2025).

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," kata Budi Arie.

Program ini akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Budi Arie menyatakan bahwa sebanyak 1.923 koperasi telah siap berpartisipasi dalam program tersebut.

Beragam jenis koperasi akan terlibat, termasuk koperasi telur, koperasi sayur, dan koperasi lainnya.

Masing-masing koperasi akan menyuplai bahan makanan yang diperlukan, seperti koperasi telur yang akan memasok telur.

"Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis," ungkapnya.

Budi Arie juga menjelaskan bahwa pemerintah belum menghitung total perputaran uang di desa terkait program makan bergizi gratis ini.

Namun, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari total Rp 71 triliun anggaran untuk program tersebut sepanjang tahun 2025.

"Ini kan gini, ini kan baru jalan. Bagaimana kamu mau putar transaksinya, orang jalan juga belum," seloroh Budi.

Sebagai informasi tambahan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program unggulan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Pemerintah sebelumnya menetapkan anggaran untuk program ini sebesar Rp 15.000 per porsi, namun setelah perhitungan, anggaran tersebut diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tandas Prabowo dalam konferensi pers pada 29 November 2024.

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, sebanyak 1.923 koperasi siap terlibat dalam program makan bergizi gratis.

"Koperasi ada data kita sudah menyampaikan, ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis," kata Budi Arie usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Budi menuturkan, jenis koperasi yang siap terlibat ada bermacam-macam, seperti koperasi telur, koperasi sayur, maupun koperasi lainnya.

Kontribusi tiap koperasi adalah memasok bahan makanan yang tersedia, misalnya koperasi telur yang akan memasok telur.

"Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya, ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis," ucap Budi.

"Oh iya, (memasok bahan makanan). Termasuk desa (juga memasok). Desa juga BUMDes sudah menyiapkan semuanya. Kita di 29 provinsi, ya," kata dia melanjutkan.

Budi mengakui bahwa pemerintah belum menghitung berapa total perputaran uang di desa dari program makan bergizi gratis.

Namun, ia menekankan, pemerintah mengalokasikan 20 persen dana desa dari total Rp 71 triliun anggaran makan bergizi gratis sepanjang tahun 2025.

"Ini kan gini, ini kan baru jalan. Bagaimana kamu mau putar transaksinya, orang jalan juga belum," seloroh Budi.

Untuk diketahui, pemerintah bakal memulai makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 71 triliun untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

Pada akhir November 2024 lalu, Prabowo mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Pemerintah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Sejatinya, kata Prabowo, pihaknya ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis, tetapi anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," kata Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, 29 November 2024.

Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memangkas anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp 15.000/anak menjadi Rp 10.000/anak. Hal itu dikarenakan anggarannya yang terbatas yakni Rp 71 triliun di 2025.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15 ribu tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," kata Prabowo saat memberikan keterangan resmi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Prabowo memaparkan hitungannya bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan Makan Bergizi Gratis punya sekitar 3-4 anak, artinya setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30 ribu dalam bentuk makanan bergizi. Jika dihitung sebulan bisa mencapai Rp 2,7 juta.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," beber Prabowo.

Nah jika program ini ditambahkan dengan bantuan-bantuan sosial dan tunjangan sosial lainnya, dia yakin pemerintah bisa mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh.

"Saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang," sebut Prabowo.

Sasar 3 Juta Orang di Tahap Awal

Pelaksanaan program MBG akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat terlebih dahulu mulai 6 Januari 2025. Secara bertahap jumlah penerima akan terus ditingkatkan jika satuan pelayanan di daerah tersebut sudah siap.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat ditemui wartawan usai Rakortas CPP 2025, Senin (23/12/2024).

Dalam hal ini waktu pemberian MBG akan berbeda setiap jenjang pendidikan karena menyesuaikan waktu kepulangan. Makanan akan dibagikan satu kali sehari kepada anak sekolah dari tingkat PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Untuk anak PAUD, TK sampai kelas 2 Sekolah Dasar (SD), makanan akan dibagikan pukul 08.00. Sementara sekitar 09.30 WIB dibagikan untuk anak kelas 3-6 SD.

Lalu sekitar pukul 12.00 WIB, makanan akan dibagikan bagi anak SMP hingga SMA. Jadwal pemberian MBG ini dibuat sesuai dengan jadwal belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia.

Menu Makan Bergizi Gratis

Dadan mengungkapkan menu MBG akan berbeda-beda setiap daerah. Terkait menu akan ditentukan oleh ahli gizi di setiap satuan pelayanan di daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11).

Dadan menyebut anggaran MBG setiap daerah bersifat fleksibel. Jika ada daerah yang anggarannya lebih rendah dari yang dianggarkan, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," bebernya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelasnya.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

Tak semua anak sekolah bisa dapat susu di program Makan Bergizi Gratis. Klik untuk berita selengkapnya....

Tidak Semua Dapat Susu

Tidak semua anak sekolah akan mendapatkan susu dalam program MBG. Sebagai gantinya, anak-anak ini akan menerima lauk lainnya.

Dadan mengatakan penyaluran susu untuk keperluan makan bergizi gratis akan difokuskan di daerah-daerah sentra sapi perah terlebih dahulu.

"Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan kan, tidak usah dipaksakan," ujar Dadan saat ditemui wartawan usai Rakortas CPP 2025, Senin (23/12).

Sebagai contoh, Dadan mengatakan menu susu dapat diganti dengan telur untuk memenuhi kebutuhan protein anak peserta MBG. Sedangkan untuk kebutuhan kalsium dapat diganti dengan daun kelor.

"(Menu susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur, bisa kelor," terangnya.

"Tapi di daerah-daerah dengan peternakan yang sapi perah yang cukup ya itu akan menjadi bagian dari makanan mereka," tegas Dadan lagi.

IDXChannel - Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini didesain agar menciptakan anak-anak cerdas dan terhindar dari stunting.

Prabowo pernah mengatakan, sekira 25-30 persen anak-anak Indonesia mengalami kurang gizi atau malnutrisi. Sehingga, program Makan Bergizi Gratis ini akan sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia.

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis juga bisa memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Sebab, bisa mendorong daya beli pemerintah terhadap produk makanan yang disediakan oleh UMKM.

Dengan begitu, stimulus tersebut diharapkan bisa mendorong ekonomi di masing-masing daerah. Sehingga, juga bisa turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok di angka 8 persen.

Prabowo menyebutkan, ada 76 negara yang telah memberikan program makan bergizi untuk anak-anak di sekolah. Sedangkan, ada enam negara yang sedang mempersiapkan program makan gratis tersebut.

Anggaran Jumbo Rp71 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mematok anggaran Makan Bergizi Gratis di angka Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Untuk program prioritas Presiden terpilih makanan bergizi gratis yang Rp71 triliun sudah ada di sini. Nanti akan dijelaskan dari tim makanan bergizi gratis yang saat ini terus disempurnakan,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Meski begitu, Sri Mulyani belum merinci detail dana senilai Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis. Misalnya saja, berapa porsi anggaran per anak berapa persen dari total alokasi.

Namun yang pasti, anggaran ini nantinya akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Peruntukan anggaran tersebut mencakup pelaksanaan program makan bergizi gratis dan operasional badan gizi itu sendiri.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, nantinya Badan Gizi Nasional akan menggandeng pihak swasta. Sebab, program makan bergizi nasional dilaksanakan setiap hari dan menyangkut target yang besar.

"Ini kan program yang sangat besar, ya, dan dilaksanakan setiap hari, menyangkut target yang besar juga. Jadi, semua pihak pasti welcome terlibat," kata dia.

Dadan juga memastikan program Makan Bergizi Gratis serempak berjalan pada 2 Januari 2025.

Lebih lanjut, Dadan menyatakan, pemerintah siap mengalokasi anggaran sebesar Rp800 miliar per hari untuk membiayai program tersebut.

Secara keseluruhan, Badan Gizi Nasional akan mengeluarkan anggaran mencapai Rp1,2 triliun setiap harinya. Anggaran itu sudah termasuk investasi sumber daya manusia (SDM) di masa depan.

Sementara 85 persen dari Rp1,2 triliun itu akan digunakan untuk membeli produk-produk pertanian sebagai bahan baku program Makan Bergizi Gratis.

"Pak, Ibu, harus tahu 75 persen dari Rp1,2 triliun itu kurang lebih Rp800 miliar setiap hari, dan 85 persen dari uang yang di-spending untuk intervensi itu untuk membeli produk-produk pertanian untuk membeli bahan baku," kata dia.

Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu per Anak

Presiden Prabowo Subianto mematok anggaran program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp10 ribu per hari per anak atau per ibu hamil. Angka ini turun dari rencana anggaran sebelumnya Rp15 ribu.

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp10 ribu per hari," kata Prabowo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Dia mengaku, pemerintah berharap dapat mengalokasikan Rp15 ribu per hari. Namun, kondisi anggaran saat ini memungkinkan angka Rp10 ribu sebagai batas realistis yang tetap efektif.

“Kita ingin Rp15 ribu, tapi kondisi anggaran mungkin Rp10 ribu. Kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu, dan bergizi,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menegaskan, program ini akan disinergikan dengan bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan perlindungan sosial. Tujuannya, guna memastikan dukungan yang maksimal bagi masyarakat, terutama kelompok buruh.

“Jadi kalau ini semua dengan bantuan bansos dan perlindungan sosial lainnya termasuk PKH dan bantuan sosial pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh, saya kira sudah sudah sangat maksimal pada saat ini. Tentunya kita ingin memperbaiki di saat-saat mendatang,” ujar Prabowo.

Stok Pangan Program Makan Bergizi Gratis Aman

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memasok ikan segar untuk program Makan Bergizi Gratis. Sebab, surplus ikan segar mencapai 13 juta ton.

"Kita punya 13 juta ton artinya cukup kita. Kita selalu surplus, yang impor hanya salmon dan salmon kecil. Ekspor kita USD6,2 miliar, impornya cuma USD600 juta. Lebih dari cukup belum lagi budi daya," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Kampus UI, Depok, Kamis (6/6/2024).

Trenggono menerangkan, Makan Bergizi Gratis dengan menu ikan sangat mungkin dan mendapatkan protein sangat tinggi tentunya.

"Kalau bicara makan ikan gratis dengan menu ikan itu sangat mungkin dan itu bisa mendapatkan protein sangat tinggi," katanya.

Di kesempatan lain, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, ada puluhan perusahana yang tertarik investasi penyediaan susu dan daging sapi untuk program Makan Bergizi Gratis.

"Kalau untuk mendatangkan sapi hidup yang untuk perah itu kalau enggak salah ada sekitar 50-60 perusahaan, yang susu yang sapi untuk daging juga sama segitu. Komitmen tapi ya, artinya belum ada satupun perusahaan yang mendatangkan sapinya," kata Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Sudaryono menjelaskan, perusahaan yang melakukan investasi tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Para investor tersebut, katanya, melihat adanya peluang untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Biasa kalau Anda semua minum susu, maksudnya itu dia nambah populasi, sapinya. Ada juga yang dari pihak luar ada yang berminat ya karena ada jaminan paling tidak kebutuhan susu untuk makan bergizinya kan di masa depan besar ya. Sehingga itu kan satu peluang, dilihat oleh beberapa investor peluang itu," ujarnya.

Sudaryono menekankan pemerintah tidak melakukan impor susu sapi atau sapi. Menurutnya, pemerintah membuka ruang bagi para investor untuk berinvestasi susu maupun daging sapi.

"Jadi yang impor bukan pemerintah ya ini biar enggak missleading. Kita membuka ruang yang lebar kepada dunia usaha untuk mendatangkan sapi hidup ke Indonesia, berbisnis di Indonesia, berinvestasi di Indonesia, untuk supaya memenuhi kebutuhan daging dan susu yang selama ini impor," kata Sudaryono.

Negara Lain Mendukung Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah China sepakat untuk mendukung pendanaan program Makan Bergizi Gratis. Dalam hal ini, Indonesia-China menyepakati pendanaan 'Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia'.

Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Xi Jinping.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, China yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

"Ya mereka (pemerintah China) akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini," kata Airlangga dalam keterangannya dikutip Senin (11/11/2024).

Indonesia dan China juga menyepakati pedoman kerja sama teknis (Technical Cooperation Guidelines/TCG). Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China, Han Jun.

RI Ingin Belajar dari Brasil

Presiden Prabowo Subianto mengaku ingin belajar dari kesuksesan Brasil yang sukses menjalankan program Makan Bergizi Gratis.

“Saya memberikan makanan gratis kepada setiap anak di Indonesia. Dan dalam hal ini, saya juga ingin belajar dari Brasil yang sudah sukses. Jadi saya sudah meminta tim saya untuk mengatur dengan investor Anda ke Indonesia,” kata Prabowo dalam Indonesia-Brasil Business Forum in the sideline of G20 Summit di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Senin (18/11/2024).

Prabowo mengungkapkan akan mengerahkan tim guna mempelajari program Makan Bergizi Gratis yang diterapkan di Brasil.

“Kami ingin membentuk tim untuk mempelajari program makanan Brasil ini untuk anak-anak sekolah. Jadi setelah kecukupan pangan dan makan anak, kita juga menuju kecukupan energi,” kata dia.

Uji Coba Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai serentak secara nasional pada Januari 2025 ini sudah beberapa kali dilakukan uji coba. Bahkan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah beberapa kali meninjau uji coba ini di sejumlah Sekolah Dasar (SD).

Bahkan, Badan Gizi Nasional (BGN) telah melaksanakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (Makan Bergizi Gratis) di 80 titik di seluruh Indonesia. Diharapkan pada 2 Januari 2025, program ini akan memasuki fase perluasan yang direncanakan menjangkau seluruh provinsi di Indonesia.

(Dhera Arizona)

Pada pertengahan Mei tahun ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pengenaan simpanan wajib untuk pekerja berupa tabungan perumahan rakyat (Tapera). Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2024.

Kebijakan baru itu keluar di akhir-akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini mewajibkan para pekerja baik pegawai negeri sipil, pegawai swasta hingga pekerja mandiri, untuk dipotong gajinya 3% setiap bulannya.

Kebijakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap perumahan yang layak. Namun, implementasi kebijakan ini menuai pro dan kontra di berbagai kalangan.

Gaji Pekerja Dipotong

Dalam PP 21 tahun 2024 pasal 15 disebutkan bahwa besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Untuk peserta pekerja ditanggung bersama pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Sementara itu, untuk peserta pekerja mandiri seluruh simpanan ditanggung olehnya.

Dana yang terkumpul melalui Tapera akan dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) untuk mendukung pembangunan dan penyediaan rumah bagi masyarakat yang memenuhi syarat. Kebijakan ini resmi diberlakukan untuk pekerja formal, termasuk karyawan swasta, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan pegawai BUMN.

Pemberi kerja, wajib menyetorkan simpanan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening Dana Tapera. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, simpan dibayarkan pada hari kerja pertama setelah libur.

Untuk pekerja mandiri juga wajib melakukan pembayaran simpanan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Pembayaran dilakukan melalui bank kustodian, bank penampung, atau pihak lainnya.

Adapun, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya paling lambat 7 tahun sejak PP 25 tahun 2020 berlaku yaitu pada 20 Mei 2020. Artinya, pemberi kerja paling lambat mendaftarkan pekerjanya pada 2027 mendatang.

Siapa yang Wajib dan Tidak Wajib Membayar?

Tidak semua pekerja diwajibkan mengikuti program Tapera. Kebijakan ini tidak berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari tiga bulan, menerima gaji di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), atau telah memasuki masa pensiun.

Berdasarkan Pasal 23 PP 25 tahun 2020, berikut ini kriteria peserta Tapera yang berakhir atau tak wajib ikut kepesertaan:
A. Telah pensiun bagi pekerja
B. Telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri
C. peserta meninggal dunia
D. Peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut

Pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program Tapera paling lambat tahun 2027. Bagi mereka yang tidak mendaftar atau tidak membayar iuran, sanksi administratif seperti teguran, denda, hingga pembekuan kegiatan usaha dapat diberlakukan.

Dalam aturan baru tersebut juga disebutkan bahwa pemberi kerja, wajib menyetorkan simpanan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening Dana Tapera. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, simpan dibayarkan pada hari kerja pertama setelah libur.

Untuk pekerja mandiri juga wajib melakukan pembayaran simpanan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Pembayaran dilakukan melalui bank kustodian, bank penampung, atau pihak lainnya.

Polemik di Kalangan Pekerja dan Pengusaha

Kebijakan Tapera menghadirkan berbagai pandangan di kalangan. Banyak yang merasa keberatan dengan potongan gaji ini, terutama dari kalangan pekerja. Mereka menganggap bahwa potongan ini menambah beban finansial yang sudah berat.

Di sisi lain, pengusaha juga menyampaikan keberatannya. Mereka menilai kontribusi wajib ini dapat membebani keuangan perusahaan, terutama untuk sektor usaha yang masih dalam tahap pemulihan pascapandemi.

Bahkan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) lewat keterangan resminya menyatakan penolakan dengan tegas kebijakan pemerintah yang mewajibkan potongan gaji pekerja sebesar 3% untuk Tapera itu.

"Sejak munculnya UU No. 4 Tahun 2016 tentang 'Tabungan Perumahan Rakyat' APINDO dengan tegas telah menolak diberlakukannya UU tersebut. APINDO telah melakukan sejumlah diskusi, koordinasi, dan mengirimkan surat kepada Presiden mengenai Tapera. Sejalan dengan APINDO, Serikat Buruh/Pekerja juga menolak pemberlakukan program Tapera. Program Tapera dinilai memberatkan beban iuran baik dari sisi pelaku usaha dan pekerja/buruh," kata Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani, dalam keterangan resminya, Selasa (28/5/2024).

Tujuan Kebijakan Tapera

Tujuan utama dari Tapera adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan. Dana yang dikumpulkan akan dikelola secara profesional dan diawasi ketat oleh BP Tapera. Selain itu, dana ini juga diinvestasikan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pemerintah optimis bahwa program ini dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi kebutuhan hunian masyarakat.

Transformasi Tapera sebagai Badan Investasi Perumahan

Muncul kabar terbaru dari kebijakan Tapera itu sendiri. Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengusulkan transformasi BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan dengan alasan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana dari BP Tapera.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, dengan mengubah BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia dinilai mampu untuk mendapatkan likuiditas dengan lebih optimal yang nantinya bisa digunakan untuk pembiayaan perumahan. Tak hanya itu, perubahan tersebut juga dianggap bisa membuat BP Tapera lebih fleksibel.

"Tujuannya adalah untuk memberikan likuiditas kepada perbankan, masyarakat menabung, Tapera memberikan 5% (bunga) sementara 56% dana Tapera itu memberikan likuiditas kepada BTN dengan bunga 0,6%. 40% baru diinvestasikan dengan bunga, dia dapat sekitar 5-6%. Artinya kan Tapera merugi tiap tahun," kata Bonny kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

CIMAHI,iNews BandungRaya.id - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberi peluang bagi seluruh pekerja untuk memiliki hunian.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cimahi, Ahmad Feisal Santoso mengatakan seluruh pekerja dapat mewujudkan mimpi memiliki hunian melalui manfaat layanan tambahan (MLT) program perumahan.

Adanya MLT tersebut yang merupakan program perumahan, bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian para pekerja dalam memiliki rumah.

“MLT program perumahan ini sebagai wujud nyata BP Jamsostek dalam menyukseskan program ‘sejuta rumah’ dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan kerja serta menjaga pekerja/buruh untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja," ucap Feisal, Jumat (20/12/2024).

Feisal menjelaskan, kemudahan mendapatkan renovasi dan hunian itu adalah manfaat layanan tambahan dari program jaminan hari tua (JHT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JHT. 

Selanjutnya, Peraturan Menteri Tenaga kerja (Permenaker) Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan.

“Ada empat jenis manfaat layanan tambahan yang dapat diakses peserta BP Jamsostek, yakni kredit kepemilikan rumah (KPR), pinjaman uang muka perumahan (PUMP), pinjaman renovasi perumahan (PRP), dan fasiitas pembiayaan perumahan pekerja/kredit konstruksi (FPPP/KK)," sebutnya.

Untuk diketahui, MLT merupakan fasilitas layanan tambahan yang diberikan oleh BP Jamsostek kepada peserta berupa bunga bank yang lebih ringan dibandingkan bunga komersil lain.

Semisal pada pinjaman KPR dengan maksimal harga rumah 500 juta, Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp150 juta, dan Pinjaman Renovasi Perumahan maksimal sebesar Rp200 juta.

“Dalam program miliki hunian BPJS Ketenagakerjaan ini bekerja sama dengan beberapa perbankan (Bank Tabungan Negara dan Bank BJB) dan developer untuk membantu pekerja dalam kepemilikan rumah. Yakni dengan harga sangat kompetitif, subsidi bunga, suku bunga lebih rendah dari suku bunga komersil, dan tenor pinjaman maksimum 30 tahun," ucap Feisal.

Dia mengungkapkan, untuk mendapatkan manfaat tersebut, peserta harus sudah terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek minimal satu tahun.

Serta mengikuti minimal tiga program antara lain JHT, Jaminan Kesehatan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan aktif membayar iuran.

“Masing-masing jenis produk MLT bertujuan untuk membantu pekerja penerima upah mendapatkan rumah dengan plafond yang berbeda-beda. Bagi peserta yang ingin memanfaatkan jenis layanan dari program JHT ini bisa mengakses melalui aplikasi JMO, datang ke kantor BP Jamsostek terdekat,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizki Maulana

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyebut pemotongan anggaran makan bergizi gratis (MBG) dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 bukan kewenangan pihaknya. Dia meyakini pemangkasan anggaran tak mempengaruhi kualitas makanan.

Adapun, beberapa hari lalu pemerintah memangkas anggaran program MBG dari semula Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000 per porsi

Zulhas sapaan akrabnya menuturkan bahwa keputusan pemangkasan anggaran program MBG bukan kewenangan dirinya, tapi kewenangan dari Badan Gizi Nasional.

“Sudah diputuskan itu Badan Gizi Nasional, bukan saya (Menko Pangan),” kata Zulhas setelah meninjau uji coba program MBG yang dilakukan Grab Indonesia di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (16/12/2024).

Ketua Partai Amanat Nasional ini menyampaikan, meski adanya pemangkasan anggaran, dirinya melihat anggaran tersebut sudah mencakup gizi yang diperlukan anak-anak. Sebab, anggaran tersebut dikelola dan dihitung langsung oleh Badan Gizi Nasional.

“Jadi nanti jika sudah dihitung badan gizi berarti cukup ya (gizinya),” ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo memangkas anggaran program MBG dari semula Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000 per porsi.

Namun, orang nomor satu di RI itu menilai anggaran MBG senilai Rp10.000 per porsi sudah masuk ke kategori cukup bermutu dan bergizi.

“Kita ingin Rp15.000 [per hari], tetapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi,” ungkap Presiden Prabowo, dikutip dari akun YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Prabowo mengatakan, pemerintah telah memperkirakan jika satu keluarga dengan 3-4 orang anak, maka setiap keluarga bisa menerima rata-rata program MBG senilai Rp30.000 per hari.

Jika dihitung selama 1 bulan, maka anggaran yang digelontorkan sudah mencapai Rp2,7 juta. Belum lagi, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

“Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan perlindungan lainnya, termasuk PKH [program keluarga harapan] dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” terangnya.

MELALUI beberapa pernyataan Menteri Desa Yandri Suanto tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG), pesan yang dapat diperkaya adalah: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan aktor kunci dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Substansi arah kebijakan Mendes di balik program MBG adalah menekan angka malnutrisi dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat miskin di pedesaan.

Gagasan ini sejalan dengan salah satu butir Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, yakni "desa tanpa kelaparan".

Selain itu, program ini juga bertujuan meningkatkan Local Economic Development (LED) melalui BUMDes sebagai key actors dalam rangka memperkuat ekonomi desa dengan BUMDes sebagai pilar utamanya, yakni sebagai social enterprise.

Program MBG sekaligus menjadikan BUMDes sebagai pilar penting dalam pembangunan ekosistem pertanian desa.

Pasalnya, program makan bergizi gratis sangat bergantung pada seberapa besar dukungan kelancaran supply chain pangan yang sebagian besar berada di kawasan pedesaan.

Program MBG adalah momentum strategis untuk membangun ekonomi desa melalui rantai pasok pangan, karena desa secara hakikatnya adalah sumber lumbung pangan nasional.

Dengan narasi ideal ini (desa sebagai lumbung pangan), maka semestinya statistik kesejahteraan yang lebih tinggi adalah milik masyarakat desa.

Namun, kenyataannya, statistik kesejahteraan sering kali menempatkan desa pada posisi terendah dari seluruh aspek ekonomi.

Program MBG tak sekadar memastikan siswa/i yang kurang mampu dapat mengakses nutrisi yang cukup di sekolah. Sasaran lain dari program ini adalah membangun pilar ekonomi secara bottom-up (dari desa).

Oleh sebab itu, diperlukan dukungan manajerial untuk menghubungkan mata rantai ekonomi dengan menjadikan pemerintah desa sebagai government actors, BUMDes sebagai primary stakeholders, serta masyarakat desa sebagai shareholders sekaligus workforce.

Dengan demikian, setiap lapisan dalam mata rantai ekonomi program MBG adalah entitas yang dapat tumbuh bersama secara ekonomi.

Anggaran program MBG sebesar Rp 71 triliun dalam APBN, selain menunjukkan konsistensi pemerintah untuk berinvestasi di bidang SDM, juga menjadi wujud penguatan ekonomi desa berbasis rantai suplai pangan.

Banyak pihak meragukan program MBG, terutama setelah anggaran per anak diturunkan dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000.

Namun, menurut penulis, pendekatan terhadap kebijakan dalam perspektif administrasi publik modern harus teknokratis dan futuristik, bukan sekadar politis semata.

Program MBG senilai Rp 10.000 per anak bisa saja memenuhi standar gizi dan biaya jika inflasi (volatile food) terkendali melalui berbagai kebijakan stabilisasi harga pangan.

Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal atau subsidi dalam supply chain program MBG.

Menurut penulis, program makan bergizi gratis juga menjadi milestone hilirisasi komoditas pangan, baik komoditas pertanian maupun perikanan (agricultural and fishery commodities), menjadi produk akhir yang memiliki value-added tinggi. Dampak ekonominya pun bersifat berganda.

Dalam kebijakan MBG ini, terdapat kontribusi para ahli, seperti ahli gizi dan ahli ekonomi. Semua aspek dikalibrasi agar program MBG eligible secara gizi dan worth it secara ekonomi. Yang jelas, ada political will untuk investasi di SDM.

Pemerintah tampak serius melakukan investasi di SDM. Visi Prabowo ini cenderung mengikuti model Romer (teori pertumbuhan endogen).

Paul Romer, penerima Hadiah Nobel Ekonomi 2018, adalah pelopor teori pertumbuhan endogen. Romer menekankan bahwa investasi SDM adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan menitikberatkan pada pentingnya human capital.

Sebenarnya, ada tiga pilar penting yang menempatkan BUMDes sebagai key actors dalam program MBG.

Pertama, stimulus ekonomi lokal. Dengan ekuitas awal yang bersumber dari APBDes, CSR, dan pembiayaan kreatif melalui berbagai pooling fund, BUMDes dapat melibatkan seluruh komponen desa sebagai pemangku kepentingan dalam rantai suplai pengelolaan program MBG.

Misalnya, bekerja sama dengan petani desa untuk penyediaan bahan makanan MBG. Rantai pasok ini juga mengakomodasi elemen seperti petani, buruh tani, UMKM transportasi lokal, dan lainnya yang terlibat dalam produksi hasil pertanian.

Kedua, kegiatan pendukung. Di luar rantai pasok, program MBG juga melibatkan kegiatan pendukung seperti edukasi gizi, pengelolaan distribusi makanan, atau aktivitas komunitas yang mendukung implementasi program. Ini menciptakan efek ekonomi dan sosial yang lebih luas di desa.

Ketiga, pembangunan ekosistem ekonomi desa. Program MBG menciptakan ekosistem ekonomi berbasis supply chain pangan desa.

Arah pembangunan desa melalui APBDes yang terencana melalui Musrenbangdes/Musdes, menyasar pada pembangunan kawasan ekonomi pedesaan yang terintegrasi. Tidak lagi parsial seperti sebelumnya.

Dengan arah kebijakan yang jelas, program MBG diharapkan menciptakan siklus ekonomi desa berkelanjutan, di mana produk lokal dapat dikelola, dipasarkan, dan dikonsumsi, baik di dalam maupun di luar desa.

Musykil kedaulatan pangan terjadi, bila ekosistem ekonomi desa melalui sektor pertanian tak diperkuat. Program MBG adalah momentum yang tepat untuk membangun ekosistem ekonomi pangan dari desa.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan sejumlah rekomendasi produk perikanan yang bisa masuk ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bakal berjalan pada awal 2025.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) KKP Budi Sulistyo mengatakan, ikan tongkol, kembung, hingga lele bisa menjadi produk perikanan yang bisa masuk ke menu MBG.

“KKP pasti produk perikanan. Perikanan yang ikan tangkap segar, beku, ada ikan lain, seperti tongkol, layang, kembung, lele, nila, udang pun juga bisa,” kata Budi saat ditemui di sela-sela acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum: Blue Food Competent Authority Dialogue, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Budi mengatakan, KKP berharap ikan menjadi menu utama dalam program andalan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ahli gizi sejatinya telah merancang menu MBG setiap tiga pekan sekali.

Dia pun mencontohkan, untuk harga ikan layang dibanderol Rp20.000 per kilogram dengan isi 10 ekor ikan. Jika ikan ini diolah untuk menu MBG, maka setidaknya biaya masaknya sekitar Rp1.000 dengan memperhitungkan anggaran MBG seharga Rp10.000 per porsi.

“Kalau 1 kilogram ikan Rp20.000, isi 10 [ekor] ikan, jadi per orangnya Rp2.000,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi mengungkap bahwa pihaknya juga telah berkomunsikasi dengan Badan Gizi Nasional terkait produk ikan di dalam menu MBG.

“Mereka yang menganalisa di masing-masing posisi itu. Jadi nanti memperkuat ketersediaan bahan baku lokal di sana,” jelasnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo memangkas anggaran program MBG dari semula Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000 per porsi. Namun, orang nomor satu di RI itu menilai anggaran MBG senilai Rp10.000 per porsi sudah masuk ke kategori cukup bermutu dan bergizi.

“Kita ingin Rp15.000 [per hari], tetapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi,” ungkap Presiden Prabowo, dikutip dari akun YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Prabowo mengatakan, pemerintah telah memperkirakan jika satu keluarga dengan 3-4 orang anak, maka setiap keluarga bisa menerima rata-rata program MBG senilai Rp30.000 per hari.

Jika dihitung selama 1 bulan, maka anggaran yang digelontorkan sudah mencapai Rp2,7 juta. Belum lagi, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

“Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan perlindungan lainnya, termasuk PKH [program keluarga harapan] dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” terangnya.

Namun, pemangkasan anggaran MBG menjadi Rp10.000 per porsi ini dinilai berisiko dan dikhawatirkan memperlebar ketimpangan nilai gizi di Indonesia.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengkhawatirkan adanya risiko ketimpangan nilai gizi jika anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG per porsi terlalu kecil.

“Khawatir biaya per porsi MBG yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah,” kata Bhima kepadaBisnis, dikutip pada Senin (2/12/2024).

Dia menilai biaya program makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi merupakan anggaran yang terlalu kecil lantaran adanya disparitas harga kebutuhan pokok lebih mahal dari Pulau Jawa.

Menurut Bhima, faktor inflasi di luar Jawa perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Jika melihat data inflasi per Oktober 2024, Bhima menyampaikan inflasi di Papua Tengah tercatat 4,19% secara tahunan tahunan (year-on-year/yoy) dan Sulawesi Utara 2,58% yoy.

Bhima menerangkan angka inflasi di kedua provinsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,71% yoy.

“Artinya harga barang di beberapa daerah kenaikan harganya lebih tinggi,” terangnya.

Bhima memandang pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya logistik sebagai penyalur program MBG, serta biaya birokrasi. Untuk itu, dia menyarankan, dengan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebaiknya pemerintah menetapkan anggaran MBG senilai Rp15.000–Rp20.000 per porsi.

Namun, sambung Bhima, wilayah yang mendapatkan MBG dibatasi, dengan tahun pertama diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setelah itu, pemerintah bisa memperluas cakupan daerah program makan bergizi gratis di tahun kedua.

KOMPAS.com - Imelia, siswi MTs Al Khalifah, menangis saat memilih tidak menghabiskan makanan bergizi gratis untuk sang adik.

Siswi kelas VII ini ingin membawa pulang susu dan makanan yang ia santap di sekolah dari Polres Malang, pada Rabu (4/12/2024).

Anggota polisi yang menyerahkan makanan terkejut dan mendekati Imelia untuk mengetahui alasan di balik tindakannya.

Imelia menjelaskan bahwa ia ingin berbagi dengan adiknya di rumah.

Ia mengaku sebagai anak dari seorang buruh tani dan menyatakan bahwa ia dan adiknya jarang menikmati makanan enak.

Tangis Imelia tidak tertahankan saat menceritakan hal tersebut kepada anggota polisi.

“Ya, dia hanya makan separuh makanan yang diberikan. Dia mengatakan separuhnya akan diberikan kepada adiknya, termasuk susu-nya juga."

"Kami sangat tersentuh dengan kondisi seperti ini,” ungkap Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, usai memberikan makanan bergizi kepada para siswa.
Putu menjelaskan bahwa agenda pemberian makanan bergizi kepada siswa ini merupakan bagian dari simulasi untuk mendukung program pemerintah Republik Indonesia terkait peningkatan gizi anak-anak sekolah.

"MTs Al Khalifah kami pilih karena banyaknya siswa di sini yang berasal dari kalangan duafa dan anak yatim," ujarnya.

Program makanan bergizi gratis ini diberikan kepada sebanyak 167 siswa dan guru di MTs Al Khalifah.

Makanan yang diberikan terdiri dari nasi, ayam goreng, sayur mayur, buah segar dan susu.

Sebelumnya, Putu menyebutkan bahwa Polres Malang juga telah melaksanakan kegiatan serupa di SD Negeri 04 Sitiarjo dan SD Swasta TPN Sendangbiru, Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

"Dua sekolah yang kami lakukan uji coba sebelumnya merupakan lokasi terdampak bencana banjir," tuturnya.

Sumber: Kompas.com (Imron Hakiki, Aloysius Gonsaga AE)