Bill Gates disebut bakal ikut meninjau program makan bergizi gratis (MBG) dalam kunjungannya, usai tiba hari ini di Indonesia, Rabu (7/5/2025). Menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Bill Gates mendukung program dengan target sasaran lebih dari 20 juta orang hingga Agustus 2025.

"Yang jelas akan meninjau program Makan Bergizi Gratis," kata Dadan kepada wartawan di kompleks parlemen, Selasa (6/5/2025).

"Salah satunya kedatangan beliau ingin mendukung program Makan Bergizi, (tapi) mekanisme dukungannya juga belum disampaikan secara detail," ujar Dadan.

Jadwal bertemunya pendiri Microsoft Bill Gates dengan Presiden Prabowo Subianto hari ini, juga disebut sebagai bentuk penghargaan atas berjalannya MBG. Sebelumnya diberitakan, permintaan untuk kedatangan ke Indonesia sudah diajukan dalam bentuk surat sejak November lalu.

"Surat permintaan kedatangan sudah masuk sejak November lalu. Salah satu tujuannya adalah untuk menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap program makan bergizi yang kita jalankan," ujar Prabowo dalam memberikan arahan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5).

Prabowo juga sebelumnya menyoroti keberhasilan MBG yang diklaim mencapai 99,9 persen, di tengah sejumlah laporan keracunan pada siswa-siswi sekolah dasar. Insiden keracunan disebut 'hanya' terjadi pada 0,5 persen dari total penerima.

Prabowo menargetkan program tersebut bisa diperluas hingga 82,9 juta penerima di Desember 2025.

Video Kepala BGN Perketat Kriteria Pemilihan Mitra Program Makan Gratis

Video Kepala BGN Perketat Kriteria Pemilihan Mitra Program Makan Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah sejak awal tahun ini ternyata belum sepenuhnya melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam proses standardisasi dan pengawasan mutu pangan.

Hal ini disorot oleh Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa (6/5).

Netty menilai keterlibatan BPOM seharusnya dilakukan sejak awal program bergulir, bukan hanya ketika muncul laporan dugaan keracunan makanan di beberapa daerah.

"Soal koordinasi dengan Badan POM itu juga menjadi pertanyaan saya. Sebetulnya kan kerjasama dan koordinasi dengan Badan POM bukan hanya ketika ada kejadian. Justru standardisasi, kemudian juga sertifikasi tentang mutu dan keamanan pangan itu seharusnya sudah dilakukan pada saat kita akan menjalankan program ini," ujar legislator dari Fraksi PKS tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui koordinasi dengan BPOM masih dalam tahap awal dan belum berjalan secara penuh.

Ia menjelaskan pihaknya tengah menyusun mekanisme kerja sama formal dengan BPOM sebagai lembaga pengawas kualitas dan keamanan pangan.

"Karena ini (program) baru ya, jadi kami masih dalam tahap penyusunan rencana dan kemudian implementasi untuk seluruh kerja sama. Jadi kita sudah sepakat dengan Badan POM bahwa yang memantau, memitigasi terkait kualitas dan keamanan pangan nanti yang melakukan Badan POM," ujar Dadan.

Dadan menambahkan sambil menunggu peran formal BPOM, BGN telah menggandeng Dinas Kesehatan setempat di sejumlah daerah untuk melakukan pengawasan rutin terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau mitra penyedia makanan MBG di lapangan.

"Dinas Kesehatan selalu melakukan cek, terutama terkait aspek higienis dan keamanan pangan. Jadi bahan baku kami biasanya dicek oleh Dinas Kesehatan rutin, baik itu untuk bahan berbahaya maupun pestisida," jelasnya.

Ia juga menyebut adanya inisiatif dari beberapa daerah yang sudah lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan.

"Sebetulnya ada di Bojonegoro, itu Dinas Kesehatannya secara inisiatif melakukan pelatihan," katanya.

Dadan menyampaikan, ke depan, setelah Instruksi Presiden (Inpres) terkait program MBG disahkan, koordinasi lintas lembaga termasuk dengan BPOM diharapkan akan berjalan lebih sistematis.

"Saya kira dengan semakin intensnya kegiatan kita dan inpresnya akan selesai, koordinasinya akan lebih mudah," tutupnya.

Adapun program MBG saat ini telah berlangsung di ratusan wilayah dan menjangkau jutaan penerima manfaat, namun belakangan mendapat sorotan menyusul sejumlah laporan dugaan keracunan makanan di berbagai daerah.

Oleh sebab itu, hal ini memperkuat pentingnya pengawasan mutu pangan sejak awal distribusi program besutan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa humaniora terjadi di Indonesia, Selasa (6/5), mulai dari penjelasan Badan Gizi Nasional terkait serapan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sekitar 3 persen hingga potensi penurunan biaya haji.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca.

1. Ini alasan BGN serap anggaran MBG baru 3 persen

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan serapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih sekitar tiga persen karena tiga bulan pertama 2025 penerima manfaat hanya tiga juta orang dan setelah itu naik menjadi enam juta orang.

Demikian juga dengan sumber daya manusia di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) masih sedikit karena yang baru dididik hanya dua ribu orang dan yang sedang mengikuti pendidikan saat ini ada 30.000 orang.

Selengkapnya baca di sini.

2. Kepala BGN: Hasil laboratorium kasus keracunan MBG di Cianjur negatif

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut hasil laboratorium kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cianjur, Jawa Barat, dinyatakan negatif.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (6/5), Dadan menyatakan kasus ini sudah memasuki minggu ketiga, dan ada dua sekolah yang terdampak dari sembilan sekolah.

Selengkapnya baca di sini.

3. Basarnas bantah praktik kanibalisasi alutsista SAR

Kepala Basarnas Mohamad Syafi’i membantah adanya praktik kanibalisasi alutsista SAR di lembaganya dan menegaskan bahwa operasional pesawat dan kapal tetap mengikuti prosedur standar keselamatan secara ketat.

Dugaan praktik kanibalisasi alutsista SAR ini menjadi salah satu poin pertanyaan dari Anggota Komisi V DPR RI Muhamad Lokot Nasution kepada Basarnas, saat agenda rapat dengar pendapat di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (6/5).

Selengkapnya baca di sini.

4. KemenPPPA kecam kekerasan seksual anak oleh guru ngaji di Makassar

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengecam keras dugaan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak yang dilakukan oleh seorang guru mengaji di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan serius yang meninggalkan luka mendalam bagi korban, keluarga, dan masyarakat. Negara tidak akan tinggal diam," kata Arifah Fauzi di Jakarta, Selasa (6/5).

Selengkapnya baca di sini.

5. Menag: Ke depan masih akan ada penurunan biaya haji

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar membuka peluang penurunan kembali biaya haji Indonesia setelah adanya instruksi dari Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

"Karena Presiden masih menginginkan adanya penurunan, nanti mungkin ke depan masih akan ada penurunan biaya haji," ujar Menag Nasaruddin Umar saat ditemui usai acara Pembukaan Program Pendidikan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) 25 Lemhannas di Jakarta, Selasa (6/5).

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bicara keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diklaim mencapai 99,99%. Namun di saat bersamaan, program ini juga diwarnai sejumlah kasus keracunan makanan.

Klaim keberhasilan program MBG 99,99% mulanya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sedangkan untuk angka kasus keracunan atau sakit disebutnya cukup minim, hanya sekitar 0,005%.

Dadan menjelaskan, angka 99,99% tersebut berdasarkan pada data kuantitatif yang ada di lapangan. Nilainya merupakan hasil perbandingan antara angka jumlah penerima manfaat 3,5 juta orang dibandingkan angka kejadian keracunan.

"Kita targetnya zero accident dan Pak Presiden (Prabowo) menyampaikan angka. Itu angkanya mencerminkan, bukan kita yang mengklaim, tapi angka. Sekarang penerima manfaat 3,5 juta. Angka kejadian bisa hitung sendiri, tinggal dibagi dengan 3,5 juta," kata Dadan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengakui banyak laporan keracunan dan makanan basi melalui media sosial. Namun, saat dicek langsung di lapangan, banyak kasus yang sebetulnya tidak ada.

Kasus-kasus ini juga menurutnya langsung ditangani hingga melibatkan Kepolisian. Salah satunya seperti kasus keracunan di Cianjur yang membuat 72 siswa muntah-muntah.

"Kita nggak bilang nggak signifikan (dampaknya). Kita targetnya nol. Kalau masih ada kejadian itu berarti kita harus meningkatkan kualitas kita," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga sempat menjelaskan bahwa angka keberhasilan 99,99% ini merupakan hasil kalkulasi dengan mereka yang terkena keracunan atau sakit setelah mengkonsumsi MBG. Dari 3 juta penerima, sebanyak 200 di antaranya keracunan. Angka itu menurutnya cuma 0,005% dari total penerima 3 juta.

"Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau perutnya nggak enak itu sejumlah 200 dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah 0,005%. Berarti keberhasilan 99,99%," beber Prabowo, dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Keperluan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

"Di mana ada usaha manusia, di bidang apapun kalau 99,99% keberhasilan, oke dong," sebutnya.

Prabowo menegaskan semua pihak tidak boleh cepat puas dengan hasil keberhasilan ini. Nol penyimpangan harus jadi target operasi MBG.

Persoalan pembayaran operasional dapur untuk program Mitra Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan masih terus berjalan.

Yayasan mitra Program MBG di Kalibata, Media Berkat Nusantara (MBN) menegaskan mitra dapur dibayar secara mengganti atau membayar kembali (reimburse). Hal itu berarti pihak-pihak yang menjadi mitra dapur untuk menyediakan menu MBG harus memberikan bukti (bon) operasional sebelum dibayar pihak Yayasan MBG.

"Sistemnya 'reimbursement'. Jadi, kalau kita udah beli, dapat bon, terus kita 'reimburse'. Nah, data pendukungnya mana? Itu aja intinya," kata kuasa hukum yayasan tersebut, Timoty Ezra Simanjuntak di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Selasa (6/5) seperti dikutip dari Antara.

Timoty mengatakan dalam sistem itu tentu pihaknya tidak langsung membayar dan membutuhkan data pendukung seperti bukti tagihan (invoice) jika ingin biaya operasional mitra dapur tersebut diganti.

Namun hingga kini, klaimnya, yayasan MBG belum menerima bukti tagihan sepenuhnya dari mitra dapur ibu Ira.

"Dari sekian banyak tagihan yang ditagihkan ke kita katanya Rp900 juta. Nah ini bon-bon ini masih terkumpul Rp70 juta. Jadi, kita minta, mana bon-bon pembiayaan bahan baku dan lainnya mana," ujarnya.

Sementara, kuasa hukum lainnya, Nico Hermawan mengatakan pada Senin (5/5) malam telah diperiksa dua koordinator yayasan MBG yakni berinisial MI dan GR oleh kepolisian. Keduanya menerima sebanyak 30 pertanyaan dalam pemeriksaan polisi itu.

Salah satunya soal biaya untuk pelaksanaan operasional MBG.

"Ada hampir Rp400 juta yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional yang ditanggung mitra seharusnya. Tapi dalam hal ini yayasan memberikan atensi untuk dapat melakukan talangan terlebih dahulu," ucap Nico.

Ia merinci Rp437.387.549 meliputi alat pelindung diri (APD), upah sumber daya manusia (SDM), pembelian bahan baku, listrik dan sewa alat dapur.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke polisi terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan, pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihak Ira selaku mitra dapur kemudian sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan diubah menjadi Rp13 ribu.

Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara terkait polemik pembayaran mitra dapur di Kalibata, Jaksel yang berujung pelaporan ke kepolisian.

Dadan menjelaskan persoalan tersebut merupakan masalah internal antara mitra dan yayasan. Ia menyebut dana yang disalurkan BGN masih dalam keadaan aman di rekening Yayasan MBG.

"Masalah internal mitra. Menurut keterangan, dana aman di rekening yayasan," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/4).

Terkait kemungkinan langkah evaluasi atau penangguhan pencairan dana menyusul laporan polisi yang sudah dilayangkan oleh mitra, Dadan tidak menjelaskan secara rinci langkah pengawasan lanjutan dari BGN.

Ia hanya menegaskan penyelesaian soal pembayaran ke mitra merupakan urusan internal yang harus diselesaikan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

"Ini urusan internal mitra, solusi harus selesai di antara mereka," tegasnya kala itu.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan pihaknya melatih penjamah makanan secara intensif, utamanya di akhir pekan untuk mencegah keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami siswa di berbagai daerah terus berulang.

"BGN membuat program penyegaran dan pelatihan penjamah makanan secara rutin pada Sabtu dan Minggu, seperti yang di Cianjur dan Tasikmalaya, Jawa Barat, kami sudah kumpulkan untuk dilatih kembali," katanya ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan, pelatihan secara intensif juga dilakukan di Pali dan Palembang, Sumatera Selatan yang juga baru saja mengalami kejadian keracunan diduga akibat MBG.

"Kami juga menetapkan kewajiban untuk uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) untuk MBG di sekolah sebelum dibagikan. Kami akan tugaskan orang tertentu untuk uji tersebut," ucapnya.

Selama ini, menurutnya Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) agak terlena dengan distribusi yang baik-baik saja untuk MBG, sehingga evaluasi secara menyeluruh perlu dilakukan, utamanya dalam hal pelatihan penjamah makanan yang akan dilakukan lebih rutin.

"Pelatihan ini kelihatannya harus dilakukan rutin minimal dua bulan sekali, supaya kelengahan-kelengahan itu tidak terjadi," ujar dia.

Selain melatih penjamah makanan, BGN juga memperketat pengawasan dengan membatasi waktu memasak dan distribusi, mengingat di beberapa kejadian, disinyalir penyebab keracunan berawal dari proses memasak yang terlalu awal.

"Kemudian, kita juga sudah mulai memperketat mekanisme pengiriman ke sekolah. Kalau bisa memang kami sudah targetkan tidak lebih dari 30 menit, mungkin sekarang harus lebih singkat lagi. Begitu sampai di sekolah distribusinya, juga harus kita evaluasi tambahan, jangan pula misalnya sampai di sekolah jam 09.00, baru dimakan jam 12.00," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melacak laporan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah.

"Lakukan tracing (pelacakan) mulai dari seperti apa bahan lokalnya, bagaimana penerimaan, penyiapan, pengelolaan, sampai distribusinya," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BGN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Netty menyampaikan laporan dari Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives CISDI tentang standardisasi penyediaan MBG, yang menyatakan hanya 17 persen makanan bergizi gratis memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.

"Yang menjadi temuan CISDI juga, 45 persen menu yang disajikan adalah makanan ultra-proses, padahal justru kita ingin memberdayakan petani lokal dan mengenalkan pangan lokal," ujar dia.

CISDI juga memberikan beberapa catatan tentang kelayakan SPPG jika harus melayani 3.000-3.500 orang, padahal di Jepang misalnya, untuk makan bergizi gratis bagi siswa hanya melayani 500 orang.

"Di Brasil juga tidak boleh diberikan makanan ultra-proses untuk anak-anak sekolah. Praktik baik ini perlu dijadikan catatan bagi BGN agar kepercayaan masyarakat semakin tinggi terhadap Program MBG," paparnya.

Ia juga meminta BGN mengoptimalkan koordinasi dan pelibatan aktif kementerian/lembaga terkait untuk memastikan respons yang cepat dalam menangani kasus keracunan makanan dan mencegah penyebaran lebih lanjut.

Selain itu, Komisi IX juga menyarankan BGN terus berkoordinasi dengan BPOM RI guna memastikan setiap mitra yang terlibat dalam program MBG memenuhi standar keamanan pangan yang ketat.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya tengah memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan MBG berulang.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," katanya.

Prosedur pengetatan kedua, lanjutnya, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Badan Gizi Nasional (BGN) akan memberikan sanksi tegas berupa pemutusan kontrak untuk para mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang nakal. Hal ini menyusul serangkaian kasus yang terjadi beberapa waktu terakhir, termasuk keracunan.

Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung mengatakan, pihaknya akan memberikan peringatan awal kepada SPPG terkait masalah tersebut, di antaranya yang terseret kasus keracunan di Cianjur. Apabila kembali terulang di kemudian hari, pihaknya tidak segan-segan menerapkan sanksi berupa pemutusan kontrak terhadap mitra tersebut.

"Masalah sanksi, sanksi kepada SPPG yang tidak benar ya memang kalau dia kejadian pertama kaya umpamanya di Cianjur, oh ini sudah kita peringatkan. Kalau kejadian lagi yang ketiga, memang kita harus putuskan kontrak," kata Lodewyk dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Lodewyk menjelaskan, penerapan sanksi ini telah dirumuskan oleh Deputi Penyediaan dan Penyaluran, berkoordinasi dengan Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN. Inspektur Utama BGN juga telah menurunkan tim untuk memantau langsung.

"Inspektur utama sudah menurunkan tim untuk memantau di wilayah-wilayah itu, terutama yang kita anggap agak-agak rawan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," ujarnya.

Pihaknya juga menerima masukan untuk pengawasan berlapis terhadap distribusi makanan yang keluar dari dapur menuju ke sekolah. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

"Di perjalanan juga dia harus diawasi. Kemudian pada saat pembagian, kita harus kontrol juga karena takut juga kadang-kadang setelah dibagikan itu ada aja tangan-tangan jahil yang bisa mungkin merusak nama baik BGN," kata dia.

Selain sanksi, BGN juga akan merevisi besaran insentif untuk SPPG dengan kategori unggul. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, akan dibuat pemeringkatan SPPG dalam bentuk akreditasi yang ditetapkan melalui proses sertifikasi.

Rencananya, proses pemeringkatan ini mulai dilangsungkan segera setelah target pembangunan 1.994 unit SPPG tercapai. Targetnya, jumlah tersebut bisa terwujud pada akhir Mei 2025 ini.

"Kami sekarang sedang bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk menyusun kriteria-kriteria sertifikasi akreditasi, sehingga nanti SPPG itu akan mendapatkan evaluasi apakah masuk dalam kategori unggul, atau kategori baik sekali, atau kategori baik, dan itu yang akan menentukan juga berapa inisiatif yang layak diterima," ujar Dadan.

Dadan menjelaskan, saat ini BGN memukul rata besaran insentif yang diberikan untuk para SPPG dalam rangka memberikan dorongan agar para mitra meningkatkan kualitas dan fasilitasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) menghapus sistem penggantian biaya atau reimbursement bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dari makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, uang MBG dari pemerintah sebelumnya masuk ke rekening yayasan, kemudian yayasan langsung bisa menggunakannya.

“Tapi BGN mengubah menjadi rekening masuk ke yayasan, kami verifikasi melalui SPPG. Dan sekarang kami ubah lagi dengan menggunakan virtual account,” kata Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan menyebutkan, mitra-mitra yang sudah terverifikasi sebagai mitra BGN akan dibuatkan virtual account. “Jadi sekarang tidak ada lagi sistem reimburse," ujar Dadan.

Ia menambahkan, SPPG tidak boleh beroperasional sebelum memiliki virtual account dan uang muka masuk.

“Jadi kalau mitra ingin melaksanakan program MBG pada tanggal 5 Mei, maka mitra dengan kepala SPPG harus membuat proposal pada tanggal 20 April, kemudian masuk ke kami, kemudian kami verifikasi, nanti uangnya akan kami kirim,” kata Dadan.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Sejumlah siswa TK dan SD di Kecamatan Rancaekek tengah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu lalu

Dadan menyebutkan, proposal harus berisi tiga komponen utama, yakni pengeluaran untuk bahan baku, operasional, dan insentif.

Proposal disusun untuk periode 10 hari, diikuti dengan laporan keuangan atas realisasi anggaran pada pekan sebelumnya.

“Mitra-mitra bekerja dengan uang muka yang dikirim oleh Badan Gizi Nasional untuk 10 hari ke depan,” kata Dadan.

"(Misalnya) pada tanggal 15 ketika uang muka sudah masuk, mitra dan kepala SPPG sudah membuat proposal untuk tanggal 25 sambil membuat laporan penggunaan uang yang tanggal 5-10," ucap Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan seluruh pegawai struktural di lembaganya hingga kini belum menerima gaji dan tunjangan kinerja (tukin). Pasalnya, peraturan presiden (perpres) yang mengatur hak keuangan mereka belum terbit.

"Perlu ibu-bapak ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji," ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Ia menjelaskan dari total pagu anggaran BGN sebesar Rp71 triliun, serapan anggaran hingga awal Mei baru mencapai Rp2,386 triliun atau sekitar 3,36 persen. Khusus untuk belanja pegawai, serapan masih sangat rendah di angka 0,01 persen atau sebesar Rp386,8 juta.

Menurutnya, hal ini terjadi karena pembayaran gaji baru diberikan kepada tenaga non struktural seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), ahli gizi, dan akuntan. Sementara, untuk pegawai struktural, pembayaran belum dapat dilakukan karena belum ada dasar hukum resmi dari pemerintah.

Saat ditanya lebih lanjut, Dadan menjelaskan proses pencairan gaji pegawai struktural BGN masih menunggu perpres yang saat ini sedang diproses di Kementerian Sekretariat Negara.

"Oh, struktural menunggu perpres. Yang perpresnya sekarang sedang di Sekretariat Negara. Jadi kita tunggu perpres selesai," katanya.

Dadan menyebut dirinya dilantik sejak Agustus 2024 dan sampai saat ini perpres yang menjadi dasar pencairan hak keuangan belum selesai.

Ia menegaskan kembali bahwa yang belum dibayarkan adalah tukin (tunjangan kinerja), yang juga termasuk dalam komponen hak keuangan pegawai struktural.

"Hak keuangan dan tukin itu kan dikeluarkan lewat perpres. Nah itu kemarin saya sudah paraf. Enggak apa-apa, itu kan dirapel," imbuhnya.

Dadan kemudian menerangkan sebagian pegawai BGN yang merupakan pindahan dari instansi lain seperti Kementerian Keuangan atau IPB tetap menerima gaji pokok. Namun, hak keuangan tambahan seperti tukin belum bisa diberikan karena masih menunggu regulasi resmi.

Dengan perpres yang kini disebutnya sudah masuk tahap paraf dan berada di meja Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Dadan berharap proses pencairan gaji dan tukin pegawai struktural dapat segera terealisasi.

"Masing-masing kan ada yang pindah dari (Kementerian) Keuangan, dari IPB (Institut Pertanian Bogor) kan terima gaji. Tapi tukinnya kan hak keuangannya harus dirumuskan dalam perpres," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk meningkatkan jumlah penerima program makan bergizi gratis (MBG) dari 3,5 juta menjadi 82,9 juta orang, lebih rendah dari usulan sebelumnya.

Dari hasil simulasi, kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai target itu hanya sebesar Rp 50 triliun, dari usulan sebelumnya mencapai Rp 100 triliun pada tahun 2025.

"Ya ini sebetulnya kebijakan Pak Presiden, sudah diskusi, dan mendapat jaminan dari Kementerian Keuangan, terkait dengan tambahannya. Kan tambahannya Rp 100 triliun ya, tapi dari simulasi kami sih, mungkin kami hanya membutuhkan tambahan Rp 50 triliun saja," kata Dadan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan menuturkan, tambahan anggaran ini bakal digunakan ketika pagu Rp 71 triliun tahun berjalan hampir habis.

Sedangkan saat ini, realisasi anggaran BGN untuk program MBG masih minim. Secara keseluruhan, anggaran yang terserap baru Rp 2,38 triliun atau 3,36 persen dari total pagu Rp 71 triliun.

"Yang sekarang saja Rp 71 (triliun) baru 3 persen kan. Jadi nanti kalau sudah mendekati di mana anggaran itu kurang, itu segera akan direalisasikan," beber Dadan.

Dadan menuturkan, hal tersebut terjadi karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang mengelola dapur dan jumlah penerima yang baru menyasar 3,5 juta orang.

Pihaknya masih mendidik Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menjadi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebanyak 30.000 SPPI baru akan menyelesaikan pelatihan dari Universitas Pertahanan pada Juli dan siap menjadi Kepala SPPG pada Agustus 2025.

"Penyerapan anggaran di Badan Gizi ini kan identik dengan penerima manfaat. Jadi semakin besar penerima manfaat, maka penyerapan anggaran akan semakin besar," ungkap dia.

Dadan menjelaskan, jumlah penerima program MBG akan bertambah setiap bulannya.

Seiring dengan itu, penyerapan pagu direncanakan mencapai Rp 4,7 triliun pada Juni 2025, Rp 16 triliun pada Juli 2025, Rp 28 triliun pada Agustus 2025, dan Rp 51 triliun pada September 2025.

Kemudian, Rp 60 triliun pada Oktober 2025, Rp 88 triliun pada November, dan Rp 116 triliun pada akhir tahun nanti.

"Untuk 3 bulan pertama kan 3 juta (penerima). Tiga bulan berikutnya dari mulai Mei, Juni, Juli, kami targetkan 6 juta, dan mudah-mudahan itu akan bisa tercapai di akhir Mei atau awal Juni, sehingga penyerapannya akan meningkat," jelas Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana angkat bicara terkait dugaan keracunan makan bergizi gratis (MBG) yang dialami ratusan siswa di PALI. Dia menyebut hal itu lantaran masakan terlalu awal dimasak.

"Baik yang di Bandung, maupun di Tasik, maupun di PALI yang baru terjadi itu karena masakan terlalu awal dimasak dan tidak cepat untuk bisa di-delivery," kata Dadan dilansir detikNews, Selasa (6/5/2025).

Dia menyebut pihaknya telah memperbaiki prosedur menyikapi kasus ini. Termasuk dalam pemilihan bahan baku juga dilakukan lebih selektif.

"Karena ini terjadi di PALI di mana ikan diterima hari Jumat kemudian dimasukkan ke dalam freezer, kemudian pada saat dimasak dikeluarkan, kemudian diolah setengah matang, setelah diolah setengah matang masuk lagi ke dalam freezer, kemudian diolah," ujar Dadan.

"Dan setelah dites dalam keadaan baik, tapi terjadi di lapangan. Kami kemudian memutuskan pemilihan bahan baku harus lebih selektif, mungkin lebih fresh akan lebih baik," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan siswa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan (Sumsel) diduga keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis (MBG), Senin (5/5/2025). Menyikapi hal tersebut, pihak penyedia menghentikan sementara waktu pembagian MBG ke para siswa.

"Dari pengelola katering untuk sementara waktu menyetop distribusi MBG," ujar Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Selasa (6/5/2025).

Menurut Iwan, proses penyediaan menu MBG perlu mendapat evaluasi mengingat pelaksananya sudah berjalan tiga bulan. Ditambah lagi, dengan adanya kasus keracunan terhadap ratusan siswa ini maka perlu dievaluasi lagi agar kejadian serupa tidak terulang.

"Mudah-mudahan cepat selesai hasil dan evaluasinya agar program MBG bisa berjalan seperti semula," ujarnya.

Iwan menyebut pihaknya masih menunggu hasil dari pemeriksaan laboratorium untuk memastikan kualitas menu MBG yang dibagikan ke para siswa.

"Kami masih menunggu hasil dari hasil laboratorium semoga cepat keluar dan mohon doanya," katanya.

Iwan menambahkan untuk saat ini masih ada 11 siswa yang dirawat di rumah sakit dari 173 siswa yang mengalami keracunan.

"Masih ada 11 orang yang masih menjalani perawatan di rumah sakit dari 170-an yang mengalami keracunan dan semoga hari ini segera pulih dan lekas pulang," pungkasnya.

Video: Duel Maut Orang Tua di OKI gegara Anak Berkelahi, 1 Orang Tewas

Video: Duel Maut Orang Tua di OKI gegara Anak Berkelahi, 1 Orang Tewas