Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah sedang menyiapkan skema asuransi dalam program makan bergizi gratis (MBG). Salah satu risiko yang akan dilindungi adalah kasus keracunan makanan. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 327 siswa mengalami keracunan sejak program MBG berjalan pada Januari 2025.

Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe, Direktur Utama PT Asuransi Asei Indonesia, mengatakan bahwa pada prinsipnya asuransi bukan sekadar instrumen keuangan, tetapi bagian dari infrastruktur sosial yang mendukung masyarakat agar bisa hidup lebih tenang, produktif, dan sejahtera.

Menurutnya, peran asuransi jauh lebih luas daripada sekadar menerbitkan polis dan membayar klaim. Di tataran strategis, asuransi akan berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan.

"Dalam program MBG sebagai program pemerintah, meskipun program utamanya merupakan program sosial dan kesehatan, asuransi berperan sebagai penjaga keberlangsungan, keandalan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat, dari pemerintah hingga anak-anak penerima manfaat. Tanpa perlindungan risiko yang memadai, program bisa terganggu atau menimbulkan kerugian lebih besar," kata Dody kepada Bisnis, Selasa (14/5/2025).

Dody merinci setidaknya ada lima peran asuransi dalam program MBG. Pertama, asuransi menjamin keberlanjutan operasional program karena program MBG ini melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, penyedia bahan pangan, penyedia jasa katering, transportasi, sekolah sampai fasilitas kesehatan.

Dody menilai asuransi dapat membantu menjamin kelangsungan operasional program dengan memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko seperti gangguan distribusi, misalnya kecelakaan kendaraan pengangkut makanan, risiko kerusakan bahan makanan, hingga risiko kebakaran atau bencana di dapur atau fasilitas penyimpanan.

"Kedua, asuransi dapat melindungi kesehatan dan keselamatan penerima manfaat, karena program ini menyasar anak-anak sekolah atau kelompok rentan lainnya. Apabila terjadi keracunan makanan atau gangguan kesehatan akibat konsumsi, maka asuransi tanggung gugat [liability insurance] dapat memberikan perlindungan hukum dan kompensasi kepada korban," ujarnya.

Ketiga, Dody menilai asuransi dalam program MBG dapat memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang terlibat dalam pengadaan, persiapan, dan distribusi makanan. Risiko-risiko yang bisa timbul dalam hal ini antara lain cidera saat memasak atau mengangkut makanan, kecelakaan kerja, kematian, atau cacat tetap.

Keempat, menurutnya asuransi dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas, di mana program-program sosial rentan terhadap kebocoran dana, kualitas buruk, atau keterlambatan layanan.

"Asuransi dapat dijadikan bagian dari skema penjaminan kinerja dari pihak ketiga, seperti katering atau vendor logistik. Jika mereka gagal memenuhi standar mutu atau jadwal, maka asuransi bisa menanggung kerugian pemerintah," ujarnya.

Kelima, Dody menilai penerapan asuransi dalam program MBG dapat meningkatkan kepercayaan publik, bahwa program ini dikelola secara profesional dan siap menghadapi risiko. Menurutnya, hadirnya asuransi dalam program MBG akan meningkatkan dukungan sosial dan legitimasi program, terutama di masa awal peluncuran atau saat skala program diperluas.

Meski banyak manfaat yang bisa ditawarkan perlindungan asuransi dalam pelaksanaan program MBG, Dody mengatakan saat ini pihaknya belum mendapat kabar terbaru dari wacana itu.

Adapun saat ini pembahasan skema asuransi dalam program MBG sedang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

"Secara umum perlu ada komunikasi yang baik dan konstruktif agar pesan dalam informasi tersebut tersampaikan dengan baik dan tidak disalahartikan oleh masyarakat," pungkasnya.

JAKARTA - Ombudsman RI mencatat banyak persoalan terkait berlangsungnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah masalah itu dilatarbelakangi program yang belum didukung kebijakan anggaran memadai.

"Memang diakui bahwa selama Januari sampai April kami catat banyak persoalan di lapangan karena Ombudsman melihat program ini (MBG) belum didukung kebijakan anggaran memadai," ujar Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika, Rabu (14/5/2025).

Dia menilai Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyusun prosedur dan anggaran sehingga program MBG bisa berjalan pada awal Januari 2025. Kendati demikian, sejumlah temuan tersebut tak bisa menjadi alasan program MBG harus disetop.

Belum lagi, beban politik pada program MBG begitu besar. Karena itu, BGN harus tetap menjalankan program tersebut meskipun ada keterbatasan.

"Jadi tensi politik terhadap program ini tinggi sekali. Maka itu, jalan yang harus dilakukan oleh BGN yakni program ini harus running dengan berbagai macam keterbatasan yang ada," kata Yeka.

Menurut dia, temuan permasalahan anggaran telah rampung diselesaikan. Dengan demikian, sejak Mei 2025 program ini tidak akan ada masalah anggaran.

"Mei ke sana tidak ada lagi persoalan masalah anggaran. Tidak ada lagi persoalan pembayaran," ucapnya.

Jakarta -

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana. Pertemuan itu membahas pengawasan program makan bergizi gratis.

"Hari ini kami melakukan rapat koordinasi karena beberapa keluhan yang sudah dilaporkan baik secara langsung atau tidak langsung kepada Ombudsman," kata Yeka, dalam konferensi pers, Rabu (14/5/2025).

Yeka mengatakan ada beberapa isu yang dibahas, yaitu terkait peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Ia mengatakan pada Januari hingga April tercatat banyak persoalan di lapangan karena program tersebut belum didukung anggaran yang memadai. Ombudsman pun menemukan adanya 'calo yayasan' yang bermitra dengan program MBG.

"Jadi intinya BGN di lapangan itu 1 pemilik, antara yayasan dan pemilik dapur, ternyata, ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan 'saya melihat bahwa bergentayanganlah calo-calo yayasan'," ujarnya.

"Tadi sudah disepakati dan sudah dijalankan bahwa untuk ke depan ini BGN sudah meminta kepada Kemenkumham untuk mempermudah proses yayasan terutama bagi masyarakat yang memiliki kesiapan berkontribusi dalam membangun dapurnya," katanya.

Diketahui, tahun ini pemerintah menargetkan terbentuknya 30 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekitar 2000 SPPG dibangun oleh APBN dan selebihnya sekitar 28 ribu SPPG dibangun oleh mitra yang bekerjasama dengan SPPG.

Ombudsman mengatakan sebelumnya ditemukan pembayaran yang tertunda, namun kini masalah tersebut sudah terselesaikan. Karena per bulan Mei, anggaran untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis akan dilakukan dengan cara uang muka. Ia berharap tidak ada lagi persoalan serupa.

"Jadi biaya untuk 10 hari ke depan itu sudah di transfer dari awal. Dan nanti 5 hari berikutnya SPPG mengajukan anggaran untuk 10 hari berikutnya. Jadi sebetulnya sudah tidak ada hutang. Jadi negara tidak ada lagi hutang kepada pelaku usaha dengan format begini karena untuk pembiayaan 10 hari ke depan itu sudah dibayar di muka," katanya.

Selain itu Ombudsman juga menemukan adanya isu terkait kualitas makanan pada program MBG. Ombudsman pun mendorong agar prosedur tetap dilaksanakan oleh semua satuan pelayanan dapur yang ada di daerah dan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi persoalan kualitas makanan, seperti misalnya keracunan.

Selanjutnya Ombudsman akan melakukan pengawasan terhadap yayasan dalam program MBG. Selain itu, Ombudsman juga akan mengawasi menu makanan yang ada pada program MBG tersebut.

"Ke depan apa yang akan dilakukan oleh Ombudsman? Ombudsman akan fokus terhadap pengawasan yayasan. Jadi pengawasan yayasan dalam pelaksanaan program MBG ini akan kami pantau, kami akan melakukan uji petik di 34 provinsi," kata Yeka.

"Kami akan monitoring, akan konsentrasi 'apakah semua SOP sudah dijalankan oleh yayasan', dan yang kedua 'apakah menu yang disajikan sudah sesuai juga dengan SOP-nya'," katanya.

Yeka berharap calo yayasan program MBG sudah tidak ada lagi. "Kami sudah mulai juga melihat bahwa calo-calo yayasan sudah, rasanya nanti di Mei atau Juni ini sudah pada out lah, karena sudah tidak ada ruang lagi bagi mereka untuk bermain-main di program ini," katanya.

Sementara itu, Dadan mengatakan pihaknya telah berdiksusi dengan Ombudsman mengenai pengawasan anggaran. Dadan juga berharap agar ada pengawasan secara harian di lapangan terutama dalam penggunaan anggaran dan kualitas makanan.

"Kami berharap bahwa Ombudsman bisa lebih intens terlibat terutama di seluruh SPPG yang sudah jalan dan akan jalan. dan dua hal yang bisa dilakukan di sana pertama adalah pengawasan penggunaan keuangan, yang kedua adalah penerapan SOP terkait dengan produksi makanan yang akan dibagikan kepada penerima manfaat," kata Dadan.

"Jadi dengan pengawasan yang intens dari Ombudsman saya yakin program ini akan semakin lama, semakin berkualitas dan memberikan manfaat yang besar kepada target penerima manfaat untuk menghasilkan SDM Indonesia masa depan yang berkualitas," katanya.

Simak juga Video Poin Jawaban Yayasan soal Polemik Pembayaran Mitra Makan Gratis Kalibata

(yld/dhn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pemilihan bahan baku untuk menu makan bergizi gratis (MBG) akan lebih diselektif.

Hal ini menyusul adanya temuan ratusan anak keracunan MBG yang terkontaminasi dua jenis bakteri, Escherichia coli (E. coli) dan Salmonella, di Bogor, Jawa Barat.

"Kami menetapkan beberapa langkah, pertama lebih selektif dalam penilihan bahan baku dan memendekan waktu antara penyiapan dan pemrosesan, termasuk penyiapan untuk pengiriman," kata Dadan, di Gedung Ombudsman, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Dadan menyampaikan, BGN juga bakal memperketat waktu pengiriman MBG sampai ke sekolah dengan waktu konsumsi.

"Karena ada kejadian, pengirimannya tepat waktu, tapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat. Makanan itu terlalu lama disimpan," kata dia.

Menurut Dadan, SPPG membutuhkan penyegaran setiap dua sampai tiga bulan sekali agar tetap menjaga kualitas MBG.

"Standar kualitas tetap dijaga supaya tidak membiuskan mereka, kelancaran yang sama ini juga tidak membuat mereka ternina-bobokan," imbuh dia.

Sebagai informasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 orang hingga Selasa (13/5/2025).

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyampaikan bahwa data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari ceplok telur yang dipakai bumbu barbeque.

Kemudian, ada juga tumis tauge dan tahu yang terindikasi mengandung Salmonella.

Jakarta (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk Indonesia Emas 2045. Program ini diluncurkan untuk mendukung salah satu dari delapan misi Astacita, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Namun, kasus-kasus keracunan makanan yang mencuat akhir-akhir ini dalam pelaksanaan program MBG menunjukkan bahwa aspek keamanan pangan masih menjadi tantangan serius.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan telaah secara sains, misalnya dengan melakukan analisis peran mikroorganisme penyebab keracunan makanan, yang diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keracunan makanan dalam program MBG ini.

Penting untuk dilakukan pendekatan preventif berbasis sains, serta integrasi konsep halal dan thayyib sebagai pendekatan holistik dalam menjamin kualitas makanan MBG.

Dalam dunia sains biologi dikenal berbagai macam mikroorganisme. Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan hanya bisa diamati dengan menggunakan mikroskop. Mikroorganisme juga disebut mikroba atau jasad renik.

Mikroorganisme ini dapat berupa bakteri, jamur, protozoa, virus, dan alga. Di antara mikroorganisme ada yang bersifat patogen yang dapat menjadi penyebab keracunan makanan.

Beberapa mikroorganisme dari kelompok bakteri yang paling umum menyebabkan keracunan makanan di antaranya adalah Staphylococcus aureus yang menyebabkan diare dan muntah-muntah); Salmonella spp yangmenyebabkan penyakit salmonellosis, yaitu infeksi saluran pencernaan dengan gejala diare, demam, dan kram perut.

Infeksi ini ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi, seperti daging, unggas, telur, dan susu mentah.

Bakteri lain adalah Clostridium perfringens yang dapat menyebabkan keracunan makanan, dengan gejala seperti sakit perut, diare, dan mual); Bacillus cereus yang berkembang biak pada makanan dengan karbohidrat tinggi dan keracunan makanan akibat ini dapat menyebabkan gejala seperti mual, muntah, diare, dan sakit perut); Escherichia coli O157:H7 yang dapat menyebabkan infeksi serius pada manusia dan menghasilkan racun yang merusak dinding usus kecil, serta menyebabkan diare berdarah, kram perut, dan muntah-muntah.

Menurut laporan World Health Organization (WHO) dan Food and Agriculture Organization (FAO) tahun 2022, sekitar 600 juta kasus penyakit akibat makanan tercemar terjadi setiap tahun di seluruh dunia, dan banyak di antaranya menyerang anak-anak.

Kasus keracunan terbesar dalam Program MBG adalah yang terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat minggu ini, ketika sebanyak 223 siswa dari berbagai jenjang pendidikan mengalami keracunan makanan setelah menyantap menu MBG.

Kejadian ini dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Dinas Kesehatan setempat. Pemeriksaan terhadap bahan makanan dan dapur penyedia menunjukkan kurangnya standar higiene dan pengawasan rantai pasok.

Fakta ini menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis masih memiliki celah dalam hal keamanan pangan. Karena itu, sangat penting untuk memperkuat sistem pengawasan, terutama dalam tiga hal utama.

Pertama, memberikan pelatihan yang memadai bagi penjamah makanan agar memahami prinsip higienitas. Kedua, memastikan penyimpanan bahan pangan dilakukan dengan benar agar tidak terkontaminasi; dan ketiga, menata ulang prosedur pengolahan serta distribusi makanan agar aman dikonsumsi, higienis, dan sesuai standar halal-thayyib.

Tanpa penguatan di area-area ini, risiko munculnya penyakit akibat makanan tercemar akan tetap mengintai para penerima manfaat MBG, terutama anak-anak sekolah. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan dan pendekatan sains dalam menangani keracunan makanan.

Penelitian dari Nurdiani et al. (2021) dalam Jurnal Keamanan Pangan Indonesia menunjukkan bahwa pelatihan keamanan pangan kepada pengelola dapur sekolah menurunkan risiko kontaminasi hingga 72 persen.

Terdapat pendekatan yang disarankan WHO berupa lima kunci keamanan pangan yaitu menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan dapur, memisahkan bahan makanan mentah dan matang, makanan harus dimasak hingga suhu aman, menyimpan makanan pada suhu yang sesuai dengan kondisi makanan, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman.

Penerapan standar HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) sangat penting untuk memastikan keamanan makanan. Dengan HACCP, setiap tahapan dalam proses produksi makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi, dianalisis untuk menemukan titik-titik yang rawan terjadi kontaminasi.

Titik-titik kritis ini kemudian diawasi secara ketat agar risiko bahaya seperti mikroorganisme patogen, logam berat, atau bahan kimia berbahaya bisa dicegah sejak dini. Konsep ini sebenarnya juga sejalan dengan konsep halal-thayyib dalam Islam. Konsep ini tidak hanya memberikan jaminan spiritual, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan fisik dan mental.

Makanan halal dan bersih terbukti lebih aman dari cemaran mikroba maupun bahan tambahan berbahaya. Tentu hal ini memiliki relevansi terhadap kecerdasan anak dan Indonesia Emas 2045.

Konsumsi makanan yang halal dan thayyib berpengaruh pada perkembangan otak anak, sistem imun, dan prestasi akademik. Studi oleh Afifah et al (2022) menyatakan bahwa asupan gizi seimbang yang aman secara mikrobiologis dapat meningkatkan skor IQ anak secara signifikan.

Dengan visi Indonesia Emas 2045 --saat negeri ini genap 100 tahun merdeka dan bercita-cita menjadi negara maju, berdaulat, dan berkelanjutan-- anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depan.

Karena itu, sangat penting memastikan bahwa setiap upaya atau program seperti halnya Makan Bergizi Gratis yang diperuntukkan untuk mereka disusun dengan prinsip yang halal, aman, dan penuh keberkahan, demi menyiapkan generasi unggul yang sehat jasmani dan rohani.

Kasus keracunan makanan yang terjadi dalam program MBG bisa menjadi ancaman serius jika tidak segera diatasi. Untuk mencegahnya, perlu dilakukan langkah nyata dengan menggabungkan pendekatan sains secara terpadu.

Musuh utama kita adalah mikroorganisme patogen, dan untuk menghadapinya dibutuhkan pelatihan yang tepat, pengawasan yang ketat, serta penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan yang jelas dan terukur.

Prinsip halal dan thayyib bukan hanya soal mengikuti aturan agama, tetapi juga merupakan cara ilmiah untuk memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak bersih, aman, dan bergizi.

Untuk mewujudkan hal ini, perlu kerja sama antara Kementerian Kesehatan, BPOM, MUI, dan lembaga pendidikan dalam menjaga kualitas makanan bergizi gratis agar dapat mendukung tumbuh kembang generasi emas Indonesia tahun 2045.

*) Misbakhul Munir adalah Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membangun 1.542 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. SPPG ini akan dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditargetkan rampung pada Agustus 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, saat ini ada 1.286 unit SPPG yang telah beroperasi. Namun SPPG tersebut seluruhnya dibangun oleh mitra Makan Bergizi Gratis (MBG). Ke depan, pihaknya membangun 1.542 unit SPPG baru.

"Ini sudah ada anggarannya, dalam tahap konsultan perencanaan. Akhir bulan ini akan ditender, dan selesai paling lambat Agustus lah sudah selesai bangunan itu," kata Dadan di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Dadan menjelaskan, SPPG atau dapur MBG ini akan dibangun di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh mitra MBG. Ditargetkan dibangun 3 dapur MBG per kabupaten di seluruh Indonesia.

Daerah terpencil menjadi prioritas utama pembangunan dapur MBG. Menurutnya, pembangunan dapur di daerah terpencil itu perlu mendapat dukungan dari pemerintah karena jumlah penerima manfaat yang minim sehingga mitra keberatan masuk.

"Di daerah terpencil, di daerah yang paling membutuhkan, yang mungkin jumlah penerima manfaatnya hanya 200, 300, 500 (orang). Di daerah seperti itu, mitra akan keberatan masuk. Makanya negara hadir di daerah seperti itu, dan kami belum bisa melakukannya karena itu kan menggunakan uang negara," ujarnya.

Untuk mulai pembangunan dapur MBG diperlukan prosedur penggunaan anggaran hingga penetapan lokasi. Proses ini masih membutuhkan waktu beberapa bulan, sehingga ditargetkan baru bisa selesai pada Agustus 2025.

Meski dapur MBG akan dibangun di tempat terpencil, Dadan memastikan bahwa operasional di daerah tersebut akan aman, termasuk dari kasus keracunan seperti yang terjadi di beberapa daerah belakangan ini karena akan ada kepala satuan yang berjaga dari perwakilan pusat.

"Seluruhnya (Kepala Satuan) dari pusat. Semua program makan bergizi tidak ada yang dilepas ke pihak lain. Langsung diawasi oleh pusat, dilakukan oleh pusat," tegasnya.

Sebagai informasi, untuk membangun SPPG ini diperlukan dana Rp 6 triliun. BGN telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan SPPG tersebut.

"Kurang lebih sekitar Rp 6 triliun (hanya untuk yang) baru ya," kata Dadan di Kompleks DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Simak juga Video 'BGN Kaji Skema Asuransi untuk Program Makan Gratis':

(shc/ara)

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengklaim pemerintah daerah merespons secara positif imbauan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait peminjaman lahan untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Dadan, banyak kepala daerah yang mulai mengajukan lahan untuk dipinjam pakaikan kepada BGN demi mendukung kelancaran program nasional tersebut.

“Respons sangat positif, dan para kepala daerah telah mulai menyampaikan ajuan-ajuan lahan yang dapat dipinjam pakaikan," ujar Dadan saat dihubungi Bisnis, Rabu (14/5/2025).

Dukungan tidak hanya datang dari wilayah Pulau Jawa. Dadan menekankan bahaw beberapa daerah luar Jawa juga sudah mulai menyampaikan pengajuan lahan, di antaranya Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Aceh.

Dadan menyebut, Provinsi Banten menjadi salah satu daerah yang paling sigap dalam mendukung inisiatif ini. “Provinsi Banten sudah semua [mengajukan lahan]," pungkas Dadan.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri minta kepala daerah meminjamkan tanah kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengemukakan pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ ihwal Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dalam SE itu, kata Tito, seluruh gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk meminjamkan tanah milik pemerintah daerah kepada Badan Gizi Nasional.

Setiap kepala daerah diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan jangkauan BGN, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasinya, artinya program beliau harus bisa dipercepat," tuturnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Tito membeberkan selain untuk pemenuhan gizi, program MBG juga menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta membuka peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah.

Peluang pertama, menurut Tito, program MBG akan menyerap tenaga kerja. Artinya, masyarakat di daerah dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan program MBG karena diperkirakan setiap SPPG butuh lebih dari 50 orang relawan untuk membuat MBG tersebut.

Kedua, program ini juga akan mendorong terwujudnya ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan. Pola ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Maka dari itu, Tito meminta agar hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan Pemda dapat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan MBG, terlebih menurutnya, Pemda juga diminta agar merealisasikan belanja APBD untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memicu aktivitas ekonomi, termasuk MBG.

“Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat,” kata Tito.

JAKARTA, KOMPAS.com -Ombudsman Republik Indonesia (RI) mencatat banyak persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berlangsung sejak Januari 2025. Hal ini dikarenakan program belum didukung kebijakan anggaran yang memadai.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan program MBG, baik berkomunikasi langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) maupun mengunjungi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Salah satu persoalan yang disoroti adalah kebijakan anggaran yang belum memadai sepanjang Januari-April 2025.

"Memang diakui bahwa selama dari Januari sampai April lah kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan karena Ombudsman melihat program ini belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Ia menuturkan, berdasarkan prosedur yang ditetapkan BGN, seharusnya pembahasan anggaran rampung pada Desember 2024, sehingga program MBG bisa dijalankan pada Januari 2025.

Sayangnya, target persoalan anggaran rampung akhir tahun lalu itu tidak bisa terlaksana.

Sementara, persiapan teknis pelaksanaan MBG sudah dilakukan jauh sebelumnya. Maka dari itu, BGN pada pada akhirnya tetap melaksanaan program MBG dengan berbagai keterbatasannya mulai Januari 2025.

"Apalagi program ini bobot politiknya sudah sangat tinggi sekali. Jadi tensi politik terhadap program ini tinggi sekali. Oleh karena itu jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah memang program ini harus running dengan berbagai macam keterbatasan yang ada," jelas Yeka.

Kendati begitu, seiring berjalannya waktu, persoalan anggaran ini mulai teratasi. Tunggakan pembayaran terhadap SPPG-SPPG pun diselesaikan.

Dalam hal ini Ombudsman RI meminta BGN untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan anggaran MBG. Selain itu, diminta pula persoalan tunggakan ini tidak terjadi lagi di masa mendatang.

"Nah ini dipastikan dari Mei ke sana tidak ada lagi persoalan masalah anggaran, tidak ada lagi persoalan pembayaran," kata dia.

Selain anggaran, Ombudsman RI juga menyoroti masalah kualitas makanan. Hal ini merespons terjadinya insiden keracunan makanan dari program MBG di beberapa daerah.

Yeka menuturkan, kualitas makanan menjadi isu yang krusial sebab menyangkut persoalan keselamatan dan kesehatan penerima MBG. Maka dari itu, Ombudsman meminta BGN memastikan standar operasional prosedur (SOP) dijalankan di seluruh dapur atau SPPG.

Ombudsman juga akan turun langsung ke 34 provinsi untuk melakukan pemantauan terkait pelaksanaan MBG, mulai dari pengelolaannya hingga menu yang disajikan setiap harinya sudah sesuai SOP atau tidak.

"Ombudsman mendorong agar SOP tetap dilaksanakan oleh semua satuan pelayanan dapur yang ada di daerah. Dan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi persoalan dampak dari isu makanan yang keracunan, maka mulai dari dua minggu yang lalu Kepala BGN sudah melakukan pembenahan untuk lebih memperketat. Dan sampai sekarang kami melihat progresnya semakin membaik," papar Yeka.

Prinsip halal dan 'thayyib' bukan hanya soal mengikuti aturan agama, tetapi juga merupakan cara ilmiah untuk memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak bersih, aman, dan bergizi.

Jakarta (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk Indonesia Emas 2045. Program ini diluncurkan untuk mendukung salah satu dari delapan misi Astacita, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Namun, kasus-kasus keracunan makanan yang mencuat akhir-akhir ini dalam pelaksanaan program MBG menunjukkan bahwa aspek keamanan pangan masih menjadi tantangan serius.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan telaah secara sains, misalnya dengan melakukan analisis peran mikroorganisme penyebab keracunan makanan, yang diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keracunan makanan dalam program MBG ini.

Penting untuk dilakukan pendekatan preventif berbasis sains, serta integrasi konsep halal dan thayyib sebagai pendekatan holistik dalam menjamin kualitas makanan MBG.

Dalam dunia sains biologi dikenal berbagai macam mikroorganisme. Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan hanya bisa diamati dengan menggunakan mikroskop. Mikroorganisme juga disebut mikroba atau jasad renik.

Mikroorganisme ini dapat berupa bakteri, jamur, protozoa, virus, dan alga. Di antara mikroorganisme ada yang bersifat patogen yang dapat menjadi penyebab keracunan makanan.

Beberapa mikroorganisme dari kelompok bakteri yang paling umum menyebabkan keracunan makanan di antaranya adalah Staphylococcus aureus yang menyebabkan diare dan muntah-muntah); Salmonella spp yangmenyebabkan penyakit salmonellosis, yaitu infeksi saluran pencernaan dengan gejala diare, demam, dan kram perut. Infeksi ini ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi, seperti daging, unggas, telur, dan susu mentah.

Bakteri lain adalah Clostridium perfringens yang dapat menyebabkan keracunan makanan, dengan gejala seperti sakit perut, diare, dan mual); Bacillus cereus yang berkembang biak pada makanan dengan karbohidrat tinggi dan keracunan makanan akibat ini dapat menyebabkan gejala seperti mual, muntah, diare, dan sakit perut); Escherichia coli O157:H7 yang dapat menyebabkan infeksi serius pada manusia dan menghasilkan racun yang merusak dinding usus kecil, serta menyebabkan diare berdarah, kram perut, dan muntah-muntah.

Menurut laporan World Health Organization (WHO) dan Food and Agriculture Organization (FAO) tahun 2022, sekitar 600 juta kasus penyakit akibat makanan tercemar terjadi setiap tahun di seluruh dunia, dan banyak di antaranya menyerang anak-anak.

Kasus keracunan terbesar dalam Program MBG adalah yang terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat minggu ini, ketika sebanyak 223 siswa dari berbagai jenjang pendidikan mengalami keracunan makanan setelah menyantap menu MBG.

Kejadian ini dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Dinas Kesehatan setempat. Pemeriksaan terhadap bahan makanan dan dapur penyedia menunjukkan kurangnya standar higiene dan pengawasan rantai pasok.

Fakta ini menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis masih memiliki celah dalam hal keamanan pangan. Karena itu, sangat penting untuk memperkuat sistem pengawasan, terutama dalam tiga hal utama.

Pertama, memberikan pelatihan yang memadai bagi penjamah makanan agar memahami prinsip higienitas. Kedua, memastikan penyimpanan bahan pangan dilakukan dengan benar agar tidak terkontaminasi; dan ketiga, menata ulang prosedur pengolahan serta distribusi makanan agar aman dikonsumsi, higienis, dan sesuai standar halal-thayyib.

Tanpa penguatan di area-area ini, risiko munculnya penyakit akibat makanan tercemar akan tetap mengintai para penerima manfaat MBG, terutama anak-anak sekolah. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan dan pendekatan sains dalam menangani keracunan makanan.Penelitian dari Nurdiani et al. (2021) dalam Jurnal Keamanan Pangan Indonesia menunjukkan bahwa pelatihan keamanan pangan kepada pengelola dapur sekolah menurunkan risiko kontaminasi hingga 72 persen.

Terdapat pendekatan yang disarankan WHO berupa lima kunci keamanan pangan yaitu menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan dapur, memisahkan bahan makanan mentah dan matang, makanan harus dimasak hingga suhu aman, menyimpan makanan pada suhu yang sesuai dengan kondisi makanan, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman.

Penerapan standar HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) sangat penting untuk memastikan keamanan makanan. Dengan HACCP, setiap tahapan dalam proses produksi makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi, dianalisis untuk menemukan titik-titik yang rawan terjadi kontaminasi.

Titik-titik kritis ini kemudian diawasi secara ketat agar risiko bahaya seperti mikroorganisme patogen, logam berat, atau bahan kimia berbahaya bisa dicegah sejak dini. Konsep ini sebenarnya juga sejalan dengan konsep halal-thayyib dalam Islam. Konsep ini tidak hanya memberikan jaminan spiritual, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan fisik dan mental.

Makanan halal dan bersih terbukti lebih aman dari cemaran mikroba maupun bahan tambahan berbahaya. Tentu hal ini memiliki relevansi terhadap kecerdasan anak dan Indonesia Emas 2045.

Konsumsi makanan yang halal dan thayyib berpengaruh pada perkembangan otak anak, sistem imun, dan prestasi akademik. Studi oleh Afifah et al (2022) menyatakan bahwa asupan gizi seimbang yang aman secara mikrobiologis dapat meningkatkan skor IQ anak secara signifikan.

Dengan visi Indonesia Emas 2045 --saat negeri ini genap 100 tahun merdeka dan bercita-cita menjadi negara maju, berdaulat, dan berkelanjutan-- anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depan. Karena itu, sangat penting memastikan bahwa setiap upaya atau program seperti halnya Makan Bergizi Gratis yang diperuntukkan untuk mereka disusun dengan prinsip yang halal, aman, dan penuh keberkahan, demi menyiapkan generasi unggul yang sehat jasmani dan rohani.

Kasus keracunan makanan yang terjadi dalam program MBG bisa menjadi ancaman serius jika tidak segera diatasi. Untuk mencegahnya, perlu dilakukan langkah nyata dengan menggabungkan pendekatan sains secara terpadu.

Musuh utama kita adalah mikroorganisme patogen, dan untuk menghadapinya dibutuhkan pelatihan yang tepat, pengawasan yang ketat, serta penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan yang jelas dan terukur.

Prinsip halal dan thayyib bukan hanya soal mengikuti aturan agama, tetapi juga merupakan cara ilmiah untuk memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak bersih, aman, dan bergizi.

Untuk mewujudkan hal ini, perlu kerja sama antara Kementerian Kesehatan, BPOM, MUI, dan lembaga pendidikan dalam menjaga kualitas makanan bergizi gratis agar dapat mendukung tumbuh kembang generasi emas Indonesia tahun 2045.

*) Misbakhul Munir adalah Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya

Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap penyebab ratusan siswa di Kota Bogor keracunan usai menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diduga, makanan itu telah terkontaminasi bakteri.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya, ini sudah keluar dari lab bahwa ada istilahnya kontaminasi Salmonella dan E. Coli ya, dari bakteri," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Bakteri-bakteri itu, kata dia, datang dari bahan baku makanan seperti telur dan sayuran. Dadan menyebut makanan itu tidak dicurigai terkontaminasi saat pertama kali disajikan.

"(Terkontaminasi) Itu dari air, ada di bahan baku, telur dan juga ada di sayuran. Saya bertanya juga kepada korbannya bahwa tidak ada hal yang mencurigakan terkait hal itu (makanan terkontaminasi)," ujar Dadan.

Merespons hal ini, Dadan menegaskan, BGN akan memperpendek waktu penyajian makanan hingga bisa dikonsumsi oleh penerima manfaat. Artinya, makanan yang disajikan harus lebih cepat dikonsumsi.

"Kita mungkin sudah harus perketat supaya tidak terjadi lagi. Karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk konsumsi," kata Dadan.

Sebagai informasi, hingga Selasa (13/5/2025), Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat setidaknya terdapat 223 siswa yang keracunan diduga karena menyantap makanan dari program MBG.

Rincian kasus keracunan makanan sejak 7-12 Mei 2025 secara kumulatif 45 orang menjalani rawat inap, 49 orang menjalani rawat jalan, dan 129 orang mengalami keluhan ringan.

(Dhera Arizona)

Jakarta -

Kepala Badan Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa asuransi untuk korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih wacana. Hal ini juga masih perlu didiskusikan lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Dadan usai Rapat Koordinasi bersama Ombudsman RI. Menurutnya, asuransi tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut, mengingat produk serupa belum pernah ada di Indonesia.

"Terkait dengan asuransi untuk penerima manfaat, ini masih dalam wacana ya, karena wacana, karena produknya pun belum ada di Indonesia," kata Dadan di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

BGN telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membahas produk asuransi untuk penerima MBG. Selain itu, juga akan ada dua asosiasi yang terlibat dalam pembahasannya yakni Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Dadan menambahkan, asuransi untuk para penerima MBG juga belum secara detail dibahas mekanisme pemberiannya hingga besaran premi yang akan dibayarkan. Dengan demikian, prosesnya masih cukup panjang untuk sampai tahap realisasi.

"Kita belum secara detail bagaimana mekanismenya, kemudian berapa besar premi yang harus dikeluarkan. Jadi, belum sampai ke arah situ, dan terus terang, kita belum secara intensif juga berbicara terkait dengan ini, dengan Pak Presiden (Prabowo)," ujar dia.

"Jadi nanti apakah diizinkan atau tidak atau ada mekanisme lain. Ini baru kita sedang melihat ada usulan dari Komisioner OJK untuk melihat peran asuransi di dalam program MBG ini," sambungnya.

Sebagai informasi, sebelumnya rencana BGN agar korban keracunan dari program MBG ditanggung asuransi disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan.

Hal ini disampaikannya merespons terkait ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat mengalami keracunan dengan dugaan karena menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, BGN telah bekerja sama dengan Puskesmas setempat untuk menanggung biaya pengobatannya.

"Kemudian yang kedua, yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," kata Tigor dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/5/2025).

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP), OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan saat ini asosiasi asuransi tengah menyusun proposal awal agar industri asuransi masuk ke program pemerintah, termasuk program MBG.

"Asosiasi telah mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi dihadapi, baik penyediaan bahan baku pengolahan dan distribusi dan konsumen telah diidentifikasi risiko," kata Ogi dalam acara Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Jumat (9/5/2025).

Ogi menerangkan ada beberapa risiko dalam program tersebut yang dapat dijamin oleh asuransi. Pertama, risiko keracunan bagi para penerima MBG. Kedua risiko kecelakaan untuk para pihak yang menyelenggarakan MBG, seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi dan menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi kepada program MBG. Tentunya nanti kita akan membicarakan masalah besarnya, pertanggungan atau santunan yang diberikan dan premi yang harus dibayarkan," terang Ogi.

(shc/ara)

BOGOR - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap penyebab ratusan siswa di Kota Bogor keracunan usai menyantap program Makan Bergizi Gratis (MBG) . Ternyata, makanan itu telah terkontaminasi bakteri.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya, ini sudah keluar dari lab bahwa ada istilahnya kontaminasi Salmonella dan E.coli ya, dari bakteri," kata Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, di Kantor Ombudsman, Rabu (14/5/2025).

Bakteri-bakteri itu menurutnya datang dari bahan baku makanan seperti telur dan sayuran. Dadan menyebut makanan itu tidak dicurigai terkontaminasi saat pertama kali disajikan.

"(terkontaminasi) Itu dari air, ada di bahan baku, telur dan juga ada di sayuran. Saya bertanya juga kepada korbannya bahwa tidak ada hal yang mencurigakan terkait hal itu (makanan terkontaminasi)," ujar Dadan.



Sebagai informasi, hingga Selasa, 13 Mei 2025 Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat setidaknya terdapat 223 siswa yang keracunan diduga karena menyantap makanan dari program MBG.

Rinciannya kasus keracunan makanan sejak 7-12 Mei 2025 secara kumulatif 45 orang menjalani rawat inap, 49 orang menjalani rawat jalan, dan 129 orang mengalami keluhan ringan.