Jakarta -

Siswa yang mengalami keracunan diduga usai mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat, bertambah. Terbaru, total sebanyak 223 siswa TK hingga SMA tercatat mengalami keracunan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Selasa (13/5/2025).

Data tersebut tercatat hingga hari Senin (12/5) kemarin, berdasarkan penyelidikan epidemiologi lanjutan terhadap 13 sekolah. Sebanyak lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

"Kemudian terdapat laporan 27 orang yang sudah selesai rawat inap, sehingga jumlah total yang masih berada di RS (rumah sakit) sebagai pasien rawat inap sebanyak 18 orang," ungkapnya.

Sri Nowo menyebut data tersebut masih bisa bertambah seiring dengan penambahan pendataan. Sri merinci, dari 223 yang keracunan, sebanyak 45 orang menjalani rawat inap, 49 rawat jalan, dan 129 mengalami keluhan ringan.

"Dinas Kesehatan terus berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang terpapar jika ada penambahan kasus dan koordinasi dengan rumah sakit untuk penanganan pasien dengan baik," jelasnya.

Pemkot Tetapkan Status KLB

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) buntut ratusan siswa mengalami keracunan usai diduga mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG). Pemkot meminta siswa yang terdampak untuk segera berobat ke rumah sakit.

"Atas kejadian ini, Pemkot Bogor telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Jumat itu kita tetapkan KLB supaya siapa pun yang terdampak, terindikasi keracunan silakan berobat ke rumah sakit," kata Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dalam keterangannya, Senin (12/5).

Penetapan KLB, kata Dedie, diperlukan untuk menindaklanjuti penanganan korban keracunan. Dia menyebut biaya pengobatan gratis.

"Penanggulangan KLB adalah upaya yang dilakukan untuk menangani penderita, mencegah perluasan, dan mencegah timbulnya penderita baru pada suatu KLB yang sedang terjadi," kata Dedie.

"Kemarin waktu hari Minggu saya dengan Kepala BGN melihat (korban keracunan) ke RSUD. Sebetulnya kita mendorong anak-anak untuk segera pulang, tidak apa-apa, yang penting sampai pulih, sampai sehat. Insyaallah dari pemerintah kota Bogor kita biayai untuk masalah kesehatan," imbuhnya.

(rdh/wnv)

Bisnis.com, TANGERANG SELATAN — Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan 24 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di tingkat kabupaten dan kota untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan bahwa Pemprov Banten telah menandatangani kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah sebagai lokasi pembangunan SPPG.

“Kami bersama-sama menandatangani MoU dengan BGN langsung bersama Kepala BGN. Ditargetkan ada 24 SPPG yang akan dibangun menggunakan APBN [anggaran pendapatan dan belanja negara] di atas lahan yang disediakan oleh pemda," ujarnya dikutip dari keterangan resmi Pemprov Banten, Selasa (13/5/2025).

Andra menuturkan pihaknya telah menawarkan sejumlah aset lahan kepada BGN untuk dapat dijadikan sebagai lokasi pembangunan SPPG.

"Termasuk kami sampaikan, memiliki 33 SMK Tata Boga dan itu juga bisa dimanfaatkan sebagai dapur untuk SPPG," katanya.

Nantinya aset lahan yang telah diusulkan akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pembangunan SPPG.

"Lahan akan dilakukan verifikasi oleh BGN. Prinsipnya semua daerah telah menyampaikan kesanggupannya dan kita akan terus bekerja sama untuk mewujudkan itu," katanya.

Kolaborasi dengan Pemda

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan Provinsi Banten baru terdapat 35 SPPG sehingga masih membutuhkan upaya kolaborasi yang lebih masif.

"Di Banten ini termasuk yang besar. Target kami itu harus melayani 2,9 juta siswa belum termasuk ibu hamil dan menyusui. Sehingga dibutuhkan kurang lebih 1.388 SPPG," ujarnya.

Dadan menyampaikan, pihaknya berharap hingga akhir tahun 2025 seluruh penerima manfaat program MBG dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

Para kepala daerah kabupaten dan kota di Provinsi Banten menyampaikan dan mengusulkan minimal tiga lokasi rencana pembangunan SPPG di masing-masing daerah.

Berdasarkan laporan perekonomian Bank Indonesia, angka harapan hidup saat lahir di Provinsi Banten mencapai 74,97 tahun sedangkan pendapatan per kapita sebesar Rp 13.097.000.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong Angka Harapan Hidup adalah dengan memberikan dukungan biaya kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, pembangunan Rumah Sakit beserta infrastrukturnya (RSUD Banten, RSUD Labuan, RSUD Cilograng, RS Jiwa dan Ketergantungan Obat), pembentukan tematik holistik penanggulangan stunting, dan pembentukan tim penanggulangan stunting.

Lebih lanjut, adanya langkah konkret monitoring stunting melalui aplikasi e-dasawisma dapat turut membantu proses penanganan maupun pencegahan yang lebih efisien dan terarah.

TANGERANG - PT Mentari Abadi Sentosa (PT MAS), pengembang perumahan The First Stone menawarkan rumah dengan konsep 3 lantai yang berada di cluster Emerald. Produk ini merupakan cluster ketiga yang dikembangkan The First Stone dengan jumlah rumah sebanyak 377 unit yang dikembangkan di atas lahan 4,5 hektare.

Direktur Utama PT MAS Indrawan Soemarko mengatakan, cluster Emerald dipasarkan sejak awal 2025 dengan konsep berbeda dari 2 cluster sebelumnya. ?New product, new concept yakni dengan memberikan konsep berbeda dengan desain bangunan dan layout yang compact dengan konsep 3 lantai,? katanya dalam siaran pers, Selasa (23/5/2025).

Indrawan menututkan, total cluster yang ada di The First Stone sebanyak 5 cluster. Saat ini di pasaran khususnya kawasan Tangerang Raya telah menjadi magnet properti, sehingga permintaan pasar perumahan cukup tinggi dan terus bertumbuh jumlahnya.

Menariknya, produk yang dikembangkan saat ini banyak yang menawarkan konsep rumah 2 lantai yang menawarkan konsep berbeda-beda. Ada kebutuhan pasar yang terus bertambah yaitu butuh ruang yang lebih, untuk itu cluster Emerald dikembangkan dengan konsep 3 lantai. ?Pengembangan rumah dengan konsep 3 lantai ini karena harga tanah terus naik dan kebutuhannya tinggi karena faktor lokasi yang strategis,? ujarnya.

Direktur Marketing PT MAS Chandra Mulianto menegaskan lokasi The First Stone berada di Jalan Diklat Pemda Kelapa Dua dan sangat strategis karena berbatasan dengan kawasan Gading Serpong, Lippo Karawaci dan juga dekat dengan BSD City. ?Selain itu dekat dengan 3 pintu tol yaitu pintu tol karawaci, Gading Serpong dan pintu tol Legok,? terangnya.

Dengan luas 30 hektare dikembangkan dengan memadukan perumahan dan area komersial untuk memenuhi kebutuhan penghuninya. Selain memadukan hunian dan area komersil The First Stone menggabungkan keunggulan konsep green living yaitu tersedianya ruang terbuka hijau (RTH), desain rumah modern dan efisiensi terkait layout ruang.

Tawarkan Uang Muka 0%
Bukan hanya desain dan estetika rumah yang jadi keunggulan unit rumah di Emerald, tetapi juga aspek fungsionalnya. Seperti ventilasi dan pencahayaan ruangan yang maksimal dan perawatan rumah yang mudah. Untuk memberikan pilihan pada konsumen, cluster Emerald menawarkan tiga tipe rumah sesuai kebutuhan konsumen.

Chandra menjelaskan, selain rumah konsep 3 lantai, kita juga menawarkan tipe 2 lantai untuk ukuran terkecil dengan jumlah terbatas. ?Tipe yang ada untuk 3 lantai adalah Peony dengan luas tanah 60, bangunan 86 (Rp 1,4 miliar). Kemudian tipe Orchid dengan luas tanah 72, bangunan 123 (Rp 1,8 miliar) dan tipe terkecil dengan konsep 2 lantai harganya Rp 900 jutaan dengan luas tanah 50, bangunan 55,? jelasnya.

Chandra menegaskan, pembelian unit rumah di cluster Emerald ini tak perlu uang muka atau DP 0%, cukup dengan booking fee. PT MAS sengaja memberikan kemudahan ini untuk memudahkan konsumen memiliki rumah.

Di mana setiap unit rumah mendapatkan fasilitas smart doorlock, solar heater, AC dan lainnya. Dan untuk pemanfaatan air bersih The First Stone telah mengoperasikan WTP atau Water Treatment Plant, sebuah instalasi atau sistem yang digunakan untuk mengolah air menjadi air bersih yang layak dikonsumsi.

Proyek The First Stone tidak hanya menawarkan hunian dengan kenyamanan, tetapi juga lingkungan yang mengutamakan keberlanjutan dan kemudahan sebagai tempat tinggal. Seperti fasilitas yang ada saat ini sudah ada club house, lapangan basket, jogging track, danau buatan, mini market, cafe and resto dan area F&B (food and beverage).

Fasilitas-fasilitas ini untuk memenuhi kebutuhan warga The First Stione yang saat ini jumlahnya sudah mencapai 500 KK (kepala keluarga) yang terangkum di cluster Agate dan Diamond. ?Nantinya kita akan terus menambah fasilitas bagi warga The First Stone, seperti sarana olahraga hingga area lifestyle dan entertaintment. Karena berada di kawasan premium atau jalan utama tentunya fasilitas-fasilitas ini nantinya bisa dimanfaatkan warga sekitar The First Stone,? jelasnya.

IDX Channel - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mendorong pemanfaatan tempat-tempat yang tidak lagi aktif seperti restoran, cafe, rumah, hingga lapangan futsal, untuk dijadikan satuan pemenuhan gizi atau dapur umum untuk program Makanan Bergizi Gratis atau MBG.

KOMPAS.com - Hasil uji laboratorium atas sampel makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menjadi penyebab keracunan massal di Kota Bogor mengandung bakteri.

Meski hasil laboratorium menunjukkan bahwa makanan yang dimasak di dapur Sekolah Bosowa Bina Insani terkontaminasi, dapur tersebut masih tetap beroperasi.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyatakan, aktivitas memasak dan distribusi makanan tetap berlangsung namun kini berada di bawah pengawasan ketat Badan Gizi Nasional (BGN).

"Distribusi, masak, dan sebagainya masih berlangsung. Tetapi pengawasan langsung dari BGN," katadi Rumah Dinas Wali Kota, Senin (12/5/2025).

Pemkot Bogor juga meminta agar pengelola dapur MBG lebih disiplin dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP).

Menurut Dedie, pengawasan terhadap proses pengolahan makanan perlu diperketat agar insiden serupa tidak terulang.

“Kita meminta SOP-nya diperketat lagi dan termasuk pengawasannya. Jangan dianggap sepele hal ini. Karena ini menurut kami sesuatu yang sangat serius,” tandas Dedie.

Dari pemeriksaan laboratorium mengonfirmasi bahwa dua menu makanan yang disajikan kepada siswa mengandung bakteri berbahaya, yakni Escherichia coli (E. Coli) dan Salmonella.

Dedie mengungkapkan bahwa keberadaan kedua jenis bakteri tersebut ditemukan dalam makanan yang dikonsumsi oleh ratusan siswa dari 13 sekolah.

"Dari hasil pemeriksaan laboratorium selama kurang lebih empat hari terakhir, hasilnya menunjukkan beberapa bahan itu mengandung bakteri Coli dan Salmonela," ujar Dedie.

Apa Menu yang Mengandung Bakteri Berbahaya?

Menu yang menjadi penyebab keracunan adalah telur ceplok saus barbeque dan tumis tahu tauge. Kedua menu ini diketahui dimasak di dapur Sekolah Bosowa Bina Insani, yang melayani 13 sekolah dalam program MBG Kota Bogor.

Masalah diduga bermula dari proses pengolahan makanan. Telur, misalnya, dimasak pada malam hari dan baru didistribusikan ke sekolah-sekolah pada siang hari berikutnya.

Dedie menyebutkan, selain pemeriksaan makanan, pihaknya juga memeriksa kualitas air serta kondisi fisik siswa.

“Air juga kita periksa, kemudian juga ada pemeriksaan langsung kepada tubuh dari siswa, hasilnya sore ini. Tetapi kesimpulan sementara yang bisa kami sampaikan hari ini bahwa telah terjadi pendistribusian makanan yang mengandung bakteri Coli dan juga Salmonela,” jelasnya.

Bagaimana Dampaknya terhadap Para Siswa?

Akibat konsumsi makanan terkontaminasi, sebanyak 213 orang yang mayoritas siswa dan beberapa guru mengalami gejala keracunan. Gejala yang dialami meliputi muntah-muntah, diare, mual, pusing, dan tubuh lemas.

Dari jumlah tersebut, setidaknya 12 siswa masih menjalani perawatan di beberapa rumah sakit, meskipun kondisinya disebut mulai membaik.

“Sebagian besar keluhannya masih, badannya lemas. Kemudian masih mual dan pusing,” ujar Dedie.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Pemerintah Kota Bogor menanggung seluruh biaya pengobatan bagi korban keracunan.

Pemkot Bogor tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk kinerja dapur penyedia makanan.

Fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh dapur yang beroperasi mengikuti standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat.

Dedie berharap, insiden keracunan ini menjadi pembelajaran untuk semua pihak agar lebih waspada terhadap kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak sekolah.

Dengan langkah korektif yang tepat, ia berharap program MBG tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan kesehatan siswa.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Sajikan Telur dan Toge Berbakteri Hingga Ratusan Siswa Keracunan, Dapur MBG Tetap Beroperasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) memfasilitasi asuransi untuk para karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga penerima manfaat, menuai polemik usai kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi sorotan.

Diketahui, sebanyak 22 dari 171 siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, harus dirawat inap di sejumlah rumah sakit setelah diduga mengalami keracunan akibat menu MBG.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, ratusan siswa yang mengalami keracunan berasal dari enam sekolah di Kota Bogor.

Dengan rincian, TK Bina Insani (18 siswa), SD Bina Insani (2 siswa), SMP Bina Insani (82 siswa), SD Negeri Kukupu 3 (9 siswa), SD Negeri Kedung Jaya 1 (16 siswa), dan SD Negeri Kedung Jaya 2 (43 siswa).

Sebelumnya, kejadian keracunan MBG terjadi di Cianjur. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG pada 21 April 2025.

Kemudian, berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam kurun waktu tiga bulan sejak Program MBG berjalan, tercatat sedikitnya 320 siswa diduga keracunan makanan dari paket MBG yang dibagikan kepada siswa di beberapa daerah.

Dengan kata lain, sekitar 0,0156 persen kasus jika dibandingkan dengan penerima manfaat Program MBG yang mencapai sebanyak 2,05 juta anak per Maret 2025.

Akal-akalan Menopang Industri Asuransi

Menanggapi rencana asuransi tersebut, Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Iskandar menilai bahwa asuransi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanyalah akal-akalan untuk menopang industri asuransi.

"Saya kira ini hanya akal-akalan saja dari pemerintah untuk menopang industri asuransi BUMN maupun swasta," kata Media Wahyudi dihubungi Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

"Ini membuka potensi dana negara disalurkan untuk pihak ketiga, khususnya untuk asuransi ya, yang saat ini tengah lesu karena penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat," ujarnya lagi.

Media Wahyudi juga mengatakan bahwa ini merupakan pemberian jaminan secara berulang, mengingat saat ini pemerintah telah memiliki jaminan sosial untuk pekerja, yaitu BPJS Ketenagakerjaan.

“Ini sudah pasti redundant dengan asuransi-asuransi pemerintah lainnya ya, seperti BPJS,” kata Media Wahyudi.

“Hingga hari ini saya juga belum menemukan logikanya untuk semua penerima manfaat itu diasuransikan, termasuk juga SPPG,” ujarnya lagi.

Pemborosan Fiskal, Buang-buang Anggaran

Selain itu, menurut dia, program Asuransi MBG berimplikasi pada pemborosan fiskal. Hal ini karena program tersebut dinilai menambah pengeluaran program yang sudah ada.

“Yang pasti ini akan implikasinya pada pemborosan fiskal ya, karena terjadi penghamburan program perlindungan sosial yang sebetulnya alokasinya itu, idealnya itu diterima langsung oleh penerima manfaat,” kata Media Wahyudi.

“Tapi ada sebagian yang kemudian justru digeser kebutuhannya pada korporasi, atau lembaga eksternal asuransi, yang kalau seandainya ditelisik lebih jauh, potensi moral hazardnya itu tinggi sekali,” ujarnya lagi.

Dia juga menilai bahwa program asuransi MBG ini belum termasuk pada persoalan administrasi lain, termasuk skema asuransi, seperti verifikasi hingga pembayaran premi yang membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit.

“Ini belum termasuk persoalan administrasi lainnya ya, soal asuransi ini. Karena perlu proses administrasi yang jelas, mulai dari verifikasi, pembayaran premi, dan ini lagi-lagi membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa program asuransi MBG pada dasarnya tidak efisien dan hanya membuang-buang anggran negara saja.

“Pemerintah sudah pasti buang-buang anggaran yang seharusnya kalau seandainya diberikan langsung ke semua penerima, penerima akan menerima manfaat jauh lebih banyak dari program dan rencana yang asuransi ini sangat-sangat tidak efisien,” tegas dia.

Pembiaran Buruknya Mutu Makanan

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi mengingatkan agar jangan sampai asuransi yang diberikan kepada penerima program makan bergizi gratis menjadi pembiaran terhadap buruknya mutu MBG.

Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, asuransi boleh saja diberikan kepada penerima MBG. Akan tetapi, BGN harus mengutamakan kualitas dan gizi makanannya.

"Langkah kuratif seperti asuransi boleh saja menjadi pelengkap, tapi yang utama tetap harus pada aspek preventif. Kesehatan masyarakat harus dijaga sejak dari hulu, yakni memastikan kualitas makanan yang dikonsumsi benar-benar aman dan layak. Jangan sampai asuransi ini justru menjadi bentuk pembiaran terhadap potensi buruknya mutu makanan," ujar Ashabul kepada Kompas.com pada 12 Mei 2025.

Ashabul pun mendorong agar dilakukan evaluasi kualitas makanan secara berkala dengan melibatkan langsung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menurut dia, pengawasan harus dilakukan dalam semua proses, termasuk ketika produksi, distribusi, dan penyimpanan makanan bantuan.

"Jaminan mutu makanan itu tidak bisa ditawar. Jangan sampai muncul persepsi bahwa selama ada asuransi, kualitas bisa dikompromikan. Skema perlindungan harus menyatu dengan sistem pengawasan yang ketat dan berkelanjutan," imbuhnya.

Sebagai informasi, BGN berencana menghadirkan asuransi untuk para karyawan SPPG dan juga penerima manfaat.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan), BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan,” ujarnya lagi.

Terkait rencana tersebut, BGN diketahui telah berkoordinasi dengan beberapa pihak mulai dari BPJS Ketenagakerjaan hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Skema asuransi MBG ini nantinya untuk karyawan SPPG akan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, sementara untuk penerima manfaat akan melibatkan dua asuransi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum.

Adapun premi untuk karyawan SPPG adalah Rp 16.000 per orang per bulan. Sedangkan untuk penerima manfaat saat ini masih didiskusikan dan belum mencapai angka final.

Pengadaan asuransi bagi penerima maanfaat berawal dari kasus keracunan menu MBG yang terjadi di berbagai daerah.

KOMPAS.com — Kasus keracunan massal akibat program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor terus bertambah.

Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor per Sabtu (10/5/2025), jumlah korban kini telah mencapai 214 orang, naik dari sebelumnya 210 orang.

Insiden ini mencuat setelah dapur milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina Insani turut mendistribusikan paket makanan ke 12 sekolah.

Kasus pertama dilaporkan pada Rabu (7/5/2025), dan sejak itu laporan serupa terus bermunculan.

Hasil penyelidikan epidemiologi mencatat sembilan sekolah yang melaporkan adanya kasus keracunan, dengan rincian sebagai berikut:

1. TK Bosowa Bina Insani: 25 siswa
2. SD Bosowa Bina Insani: 10 siswa
3. SMP Bosowa Bina Insani: 94 siswa
4. SMA Bosowa Bina Insani: 1 siswa
5. SDN Kukupu 3: 8 siswa
6. SDN Kedung Waringin: 7 siswa
7. SDN Kedung Jaya 1: 16 siswa
8. SDN Kedung Jaya 2: 45 siswa
9. SMP Bina Graha: 8 siswa

Telur dan Tumis Tauge Diduga Jadi Pemicu

Dari hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Bogor, ditemukan dua jenis bakteri berbahaya dalam menu makanan, yakni E.coli dan Salmonella.

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, menjelaskan bakteri tersebut ditemukan dalam dua jenis makanan yang dikonsumsi para siswa.

"Bakteri ini muncul dari ceplok telor yang dipakai bumbu barbeque. Kemudian ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung Salmonella," ujar Dedie saat memberikan keterangan di Rumah Dinas Wali Kota Bogor, Senin (12/5/2025).

"Jadi ada dua, bakteri E.coli dan Salmonella ini kita peroleh dari dua jenis makanan yang kita periksa," lanjutnya.

Dedie menyampaikan bahwa sampel yang diuji berasal dari sisa makanan para siswa setelah mereka menunjukkan gejala keracunan.

“Saya menerima laporan hasil uji lab dari Labkesda. Hasilnya memang menunjukkan beberapa bahan makanan mengandung bakteri,” ujarnya.

Kepala Sekolah Ceritakan Kronologi

Rudi Hartono, Kepala SD Negeri Kedung Jaya 1, menyampaikan bahwa sejumlah siswanya mengalami gejala mual, muntah, dan pusing setelah menyantap menu MBG yang dibagikan pada Selasa (6/5/2025).

“Menunya waktu itu ada telor, tahu, sayur toge, sama pisang. Itu menunya murni dari dapur MBG Bina Insani,” ungkap Rudi.

Menurut Rudi, keluhan mulai muncul pada keesokan harinya, Rabu (7/5/2025). Setelah menerima laporan siswa sakit, pihak sekolah segera berkoordinasi dengan puskesmas, Dinkes, dan pihak MBG untuk penanganan.

"Kita memang nerima MBG hanya khusus kelas enam saja. Pada saat kejadian, saya juga enggak tahu apa itu makanan di hari Selasa atau yang Rabu, karena kami mendapatkan laporan ada anak yang sakit," kata dia.

Evaluasi Menyeluruh oleh BGN

Menyikapi kasus ini, Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh alur penyajian makanan dalam program MBG. Evaluasi akan mencakup mulai dari pemilihan bahan makanan, proses memasak, hingga distribusi dari dapur ke sekolah.

"Saat ini sumber masalah dalam pendalaman. Kita masih nunggu hasil laboratorium," ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana.

Ia menambahkan bahwa BGN juga akan memperketat uji organoleptik, yakni penilaian kualitas makanan dengan indera manusia. Selain itu, akan dilakukan pelatihan rutin setiap tiga bulan di dapur-dapur SPPG untuk meningkatkan standar keamanan pangan.

“Kami juga bekerja sama dengan BPOM, Dinkes, dan para profesional yang terlibat dalam tata boga food and beverage. Jadi itu langkah-langkah yang akan kami lakukan kepada para SPPG, dan kami meminta mereka untuk meningkatkan lagi kewaspadaan," jelas Dadan.

Pemkot Bogor Tetapkan Status KLB

Melihat jumlah korban yang terus bertambah, Pemerintah Kota Bogor akhirnya menetapkan kejadian ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Atas kejadian ini Pemkot Bogor telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB),” kata Wali Kota Dedie Rachim.

Ia memastikan, pemerintah daerah telah mengambil langkah penanganan mulai dari pengobatan korban, upaya pencegahan, penyelidikan epidemiologi, hingga koordinasi dengan BGN.

“Kita pastikan mereka yang terkena dampak ini biaya medisnya ditanggung Pemkot Bogor,” tegas Dedie.

Sumber: Kompas.com

BOGOR, KOMPAS.com - Kasus keracunan paket menu makan bergizi gratis (MBG) terhadap ratusan penerima manfaat di Kota Bogor, Jawa Barat, terus bertambah.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor per Sabtu (10/5/2025), jumlah korban keracunan MBG mencapai 214 orang. Angka tersebut meningkat dari sebelumnya yang berjumlah 210 orang.

Penyebaran kasus keracunan terjadi setelah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina Insani turut melayani distribusi MBG terhadap 12 sekolah lainnya.

Kasus keracunan ini pertama kali dilaporkan pada Rabu (7/5/2025).

Dari hasil penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan, ditemukan sembilan sekolah yang telah melaporkan kejadian keracunan itu.

Dinkes Kota Bogor merinci, sekolah-sekolah yang siswanya mengalami keracunan berasal dari TK Bosowa Bina Insani (25 orang), SD Bosowa Bina Insani (10 orang), SMP Bosowa Bina Insani (94 orang), SMA Bosowa Bina Insani (1 orang), SDN Kukupu 3 (8 orang), SDN Kedung Waringin (7 orang), SDN Kedung Jaya 1 (16 orang), SDN Kedung Jaya 2 (45 orang), dan SMP Bina Graha (8 orang).

Mengandung Bakteri E.coli dan Salmonella

Hasil uji sampel Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Bogor, Jawa Barat, menunjukkan adanya kandungan bakteri E.coli dan bakteri Salmonella di paket menu makan bergizi gratis (MBG) yang disediakan oleh dapur SPPG Bosowa Bina insani.

Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, kedua bakteri itu ditemukan di dua jenis makanan, yaitu telor ceplok yang dicampur bumbu barbeque serta tumis tahu dan toge.

"Bakteri ini muncul dari ceplok telor yang dipakai bumbu barbeque. Kemudian ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung Salmonella," ujar Dedie, di Rumah Dinas Wali Kota Bogor, Senin (12/5/2025).

"Jadi ada dua, bakteri E.coli dan Salmonella ini kita peroleh dari dua jenis makanan yang kita periksa," tambah dia.

Dedie mengungkapkan, uji sampel itu dilakukan terhadap sisa-sisa makanan yang dikonsumsi oleh sejumlah siswa setelah mengalami keracunan.

Sisa makanan itu kemudian dibawa petugas kesehatan ke Labkesda Kota Bogor untuk dilakukan uji laboratorium untuk memastikan penyebab keracunan.

"Saya menerima laporan hasil uji lab dari Labkesda. Hasilnya memang menunjukkan beberapa bahan makanan mengandung bakteri," ucap dia.

Diduga keracunan usai menyantap telor dan sayur taoge

Kepala Sekolah SD Negeri Kedung Jaya 1 Kota Bogor, Rudi Hartono, mengaku sejumlah siswanya mengalami gejala muntah, mual, dan pusing usai mengonsumsi paket menu makan bergizi gratis (MBG).

Rudi menyampaikan, beberapa siswanya diduga keracunan usai menyantap menu MBG yang diterima pada Selasa (6/5/2025).

Menu MBG tersebut diterima dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bina insani.

"Menunya waktu itu ada telor, tahu, sayur toge, sama pisang. Itu menunya murni dari dapur MBG Bina Insani," kata Rudi.

Rudi menceritakan, keluhan diare hingga muntah-muntah yang dialami siswa SDN Kedung Jaya 1 terjadi pada Rabu (7/5/2025) atau sehari setelah mereka menerima paket menu MBG.

Usai mendapat laporan kasus tersebut, sambung Rudi, pihak sekolah langsung berkoordinasi dengan Puskemas, Dinas Kesehatan, serta pihak MBG untuk penanganan korban keracunan.

"Kita memang nerima MBG hanya khusus kelas enam saja. Pada saat kejadian, saya juga enggak tahu apa itu makanan di hari Selasa atau yang Rabu, karena kami mendapatkan laporan ada anak yang sakit," ujar dia.

Evaluasi

Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses atau alur penyajian makanan dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Langkah itu dilakukan menyusul ditemukan banyaknya siswa yang diduga keracunan usai mengonsumsi menu MBG di sejumlah wilayah termasuk di Kota Bogor, Jawa Barat.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, evaluasi standar operasional prosedur (SOP) akan dilakukan mulai dari pemilihan bahan baku makanan, proses memasak, hingga alur distribusi makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Saat ini sumber masalah dalam pendalaman. Kita masih nunggu hasil laboratorium," kata Dadan.

BGN juga akan meningkatkan uji organoleptik yaitu metode penilaian kualitas suatu produk, bahan, atau komoditas yang menggunakan pancaindra manusia.

Selain itu, BGN juga berencana akan melakukan penyegaran tiga bulan sekali di setiap dapur SPPG dengan melakukan pelatihan rutin terkait peningkatan kualitas makanan, pemilihan bahan baku, dan lain sebagainya.

"Kami juga bekerja sama dengan BPOM, Dinkes, dan para profesional yang terlibat dalam tata boga food and beverage. Jadi itu langkah-langkah yang akan kami lakukan kepada para SPPG, dan kami meminta mereka untuk meningkatkan lagi kewaspadaan," ujar Dadan.

Status KLB

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, menetapkan kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) yang terjadi sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Penetapan KLB dilakukan menyusul meningkatnya sebaran kasus yang memapari 214 siswa dari sejumlah sekolah di Kota Hujan itu.

"Atas kejadian ini Pemkot Bogor telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB)," kata Wali Kota Bogor Dedie Rachim.

Dedie menyampaikan, saat ini Pemkot Bogor telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi termasuk penanganan atas kasus tersebut.

Dedie menuturkan, sejauh ini pengobatan terhadap korban keracunan, pencegahan, hingga penyelidikan epidemiologi (PE) dan kesiapsiagaan telah dilakukan.

"Kita pastikan mereka yang terkena dampak ini biaya medisnya ditanggung Pemkot Bogor," pungkas dia.

Bogor -

Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah kembali mencuat dan kali ini menimpa ratusan pelajar di Kota Bogor. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengungkap hasil lab menu MBG yang diduga jadi penyebab ratusan murid keracunan.

Makanan yang dikonsumsi para korban merupakan bagian dari program MBG yang disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bina Insani, Tanahsareal. Menu tersebut didistribusikan ke sejumlah sekolah.

"Keracunan yang menimpa anak-anak siswa di lingkungan Tanahsareal, sumbernya dari SPPG Bina Insani yang tentunya kita harus lihat lebih mendalam," ujar Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Rabu (7/5/2025).

Pemkot Bogor bersama Dinkes bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) di 13 sekolah. Pemeriksaan mencakup sampel makanan, muntahan pasien, air minum isi ulang, hingga usap wadah makanan dan penjamah makanan.

"Selanjutnya berkoordinasi dengan Labkesda untuk pemeriksaan sampel muntahan pasien, serta pengambilan sampel dari dapur MBG," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor. Hal ini dilakukan untuk melacak sumber pasti penyebab keracunan yang belum terkonfirmasi secara laboratorium.

Badan Gizi Nasional (BGN) turut terlibat dalam penyelidikan untuk menelusuri sumber keracunan massal program MBG di Bogor ini.

Adapun Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin memastikan seluruh biaya pengobatan korban keracunan akan ditanggung oleh Pemkot, terutama bagi siswa dan guru yang tidak memiliki BPJS atau asuransi. Ia juga meminta orang tua segera melapor jika anak mengalami keluhan lanjutan.

"Soal biaya, bagi yang tidak memiliki asuransi atau BPJS, insyaallah Pemkot yang cover, bisa melalui Jamkesda, UAC atau BPJS juga bisa kita daftarkan. Jangan khawatir, biaya (perawatan) Pemkot yang cover," kata Jenal setelah menjenguk korban di rumah sakit, Jumat (9/5).

Berikut sederet hal yang terungkap dari kasus keracunan menu MBG di Bogor:

Jumlah Korban Capai 210 Orang

Jumlah korban keracunan terus bertambah. Hingga 9 Mei 2025, Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat total korban mencapai 210 orang.

Kasus ini tersebar di 8 sekolah yang menerima pasokan makanan dari satu penyedia yang sama. Dari total korban, 34 orang masih dirawat di rumah sakit, sementara lainnya mengalami gejala lebih ringan.

"Sebaran kasus berdasarkan sekolah, berasal dari delapan sekolah yang telah melaporkan kejadian. Kemudian dari 210 orang itu rinciannya 34 orang menjalani rawat inap, 47 orang menjalani rawat jalan, dan 129 orang mengalami keluhan ringan," jelas Kepala Dinkes Sri Nowo Retno, Minggu (11/5/2015).

Menu MBG di Bogor Mengandung Bakteri E.coli-Salmonella

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengungkap hasil lab menu MBG yang diduga menyebabkan ratusan siswa keracunan. Berdasarkan hasil lab, beberapa makanan ternyata mengandung dua jenis bakteri E.coli dan Salmonella.

"Saya menerima hasil pemeriksaan dari Labkesda Kota Bogor terkait beberapa sampel pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan lab yang sudah kita lakukan kurang lebih hampir 4 hari terakhir, hasilnya menunjukkan bahwa beberapa bahan (makanan) itu ternyata mengandung bakteri E.coli dan Salmonella," kata Dedie, Senin (12/5/2025).

Dedie menambahkan uji laboratorium juga dilakukan terhadap air yang dikonsumsi dan pemeriksaan langsung pada tubuh korban keracunan. Akan tetapi hasilnya belum bisa diketahui dalam waktu cepat.

"Untuk pemeriksaan tambahan berupa air, juga kita periksa. Kemudian juga ada pemeriksaan langsung kepada tubuh dari siswa, yang harus kita periksa lebih mendalam. Itu hasilnya mungkin baru kita peroleh sore ini," kata Dedie.

"Kesimpulan sementara yang bisa kami sampaikan di sini, bahwa telah terjadi pendistribusian makanan yang mengandung bakteri E.coli dan juga Salmonella, yang kami duga atau dari hasil lab itu memang sampelnya kami peroleh dari SPPG bersangkutan (SPPG Bina Insani)," imbuhnya.

Bakteri dari Telur Ceplok dan Tumis Tauge

Dedie mengatakan menu Makan Bergizi Gratis diduga penyebab ratusan siswa keracunan berasal dari telur ceplok bumbu barbekyu (BBQ) serta tumis tahu dan tauge. Telur ceplok bumbu barbekyu itu ternyata dimasak malam hari dan baru disajikan keesokan harinya kepada siswa.

"Yang pertama dari ceplok telur yang pakai bumbu barbekyu. Menurut data yang kita peroleh, memasaknya itu kurang lebih di malam harinya dan kemudian didistribusikannya siang hari," kata Dedie.

Dedie belum memastikan apakah kesalahan terjadi ketika proses memasak atau proses distribusi makanan hingga dikonsumsi. Sebab menurutnya, pengawasan teknis Satuan Pelayanan Pemenuhan (SPPG) dipegang langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Tetapi intinya bakteri ini datang dari ceplok telor yang dikasih bumbu barbekyu. Kemudian yang kedua ada tumis tahu dan tauge yang juga terindikasi mengandung salmonella," lanjutnya.

Dedie meminta persoalan keracunan siswa tidak dipandang sepele. Dia berharap pihak terkait betul-betul memperbaiki SOP agar kejadian tidak terulang.

"Jadi jangan kemudian dianggap sepele, karena ini betul-betul kalau menurut kami ini sesuatu yang sangat serius. Mengingat pada saat anak-anak terdampak keracunan makanan, maka pemerintah Kota Bogor harus ikut serta terlibat, terutama di dalam penanganan medisnya," ujarnya.

Status Kejadian Luar Biasa (KLB)

Dedie menyatakan bahwa kasus dugaan keracunan massal ini termasuk kejadian luar biasa (KLB). Pemerintah berkomitmen mengevaluasi pelaksanaan program MBG agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Atas kejadian ini, Pemkot Bogor telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Jumat itu kita tetapkan KLB supaya siapa pun yang terdampak, terindikasi keracunan silakan berobat ke rumah sakit," kata Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dalam keterangannya, Minggu (12/5/2025).

Penetapan KLB, kata Dedie, diperlukan untuk menindaklanjuti penanganan korban keracunan. Dia menyebut biaya pengobatan gratis.

"Penanggulangan KLB adalah upaya yang dilakukan untuk menangani penderita, mencegah perluasan, dan mencegah timbulnya penderita baru pada suatu KLB yang sedang terjadi," kata Dedie.

"Kemarin waktu hari Minggu saya dengan Kepala BGN melihat (korban keracunan) ke RSUD. Sebetulnya kita mendorong anak-anak untuk segera pulang, tidak apa-apa, yang penting sampai pulih, sampai sehat. Insyaallah dari pemerintah kota Bogor kita biayai untuk masalah kesehatan," imbuhnya.

Tonton juga "Hindari Risiko Keracunan, Program Makan Gratis Diusulkan Dijamin Asuransi" di sini:

(wia/idn)

Jakarta -

Pemerintah Kota Bogor menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) buntut ratusan siswa mengalami keracunan usai diduga mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG). Pemkot meminta siswa yang terdampak untuk segera berobat ke rumah sakit.

"Atas kejadian ini, Pemkot Bogor telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Jumat itu kita tetapkan KLB supaya siapa pun yang terdampak, terindikasi keracunan silakan berobat ke rumah sakit," kata Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dalam keterangannya, Minggu (12/5/2025).

Penetapan KLB, kata Dedie, diperlukan untuk menindaklanjuti penanganan korban keracunan. Dia menyebut biaya pengobatan gratis.

"Penanggulangan KLB adalah upaya yang dilakukan untuk menangani penderita, mencegah perluasan, dan mencegah timbulnya penderita baru pada suatu KLB yang sedang terjadi," kata Dedie.

"Kemarin waktu hari Minggu saya dengan Kepala BGN melihat (korban keracunan) ke RSUD. Sebetulnya kita mendorong anak-anak untuk segera pulang, tidak apa-apa, yang penting sampai pulih, sampai sehat. Insyaallah dari pemerintah kota Bogor kita biayai untuk masalah kesehatan," imbuhnya.

Kandungan Bakteri Ecoli dan Sanmonella di Menu MBG

Diberitakan sebelumnya, Dedie A Rachim mengungkap hasil lab menu MBG yang diduga menyebabkan ratusan siswa keracunan. Berdasarkan hasil lab, beberapa makanan ternyata mengandung dua jenis bakteri E.coli dan Salmonella.

"Saya menerima hasil pemeriksaan dari Labkesda Kota Bogor terkait beberapa sampel pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan lab yang sudah kita lakukan kurang lebih hampir 4 hari terakhir, hasilnya menunjukkan bahwa beberapa bahan (makanan) itu ternyata mengandung bakteri E.coli dan Salmonella," kata Dedie.

Dedie mengatakan dua jenis bakteri E.coli dan Salmonella terdapat pada menu telur ceplok dengan bumbu barbekyu, serta tumis tahu dan toge. Dua menu tersebut disajikan kepada 210 siswa yang mengalami keracunan.

"Bakteri E.coli dan Salmonella ini didapat dari 2 jenis makanan yang disajikan kepada siswa, yang mengakibatkan lebih dari 200 siswa terdampak. Intinya bakteri ini datang dari ceplok telor yang dikasih bumbu barbekyu. Kemudian yang kedua ada tumis tahu dan toge yang juga terindikasi mengandung salmonella," kata Dedie.

210 Siswa Keracunan

Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat total 210 orang menjadi korban keracunan diduga akibat mengkonsumsi MBG. Jumlah ini bertambah dari data sebelumnya.

"Total perkembangan kasus dugaan keracunan makanan dari tanggal 7-9 Mei 2025, secara kumulatif total korban yang tercatat sebanyak 210 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Sri Nowo Retno dalam keterangan tertulis, Minggu (11/5).

Sri Nowo menyebutkan, total 210 orang yang diduga keracunan berasal dari delapan sekolah yang mendapat MBG dari satu SPPG yang sama. Saat ini, sebanyak 34 orang masih menjalani perawatan medis di rumah sakit.

Lihat juga Video: Hindari Risiko Keracunan, Program Makan Gratis Diusulkan Dijamin Asuransi

(sol/whn)

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium terkait insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa penerima program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh Labkesda Kota Bogor, ditemukan dua jenis bakteri penyebab keracunan, yakni Escherichia coli (E.coli) dan Salmonella.

"Dari hasil pemeriksaan lab yang sudah kita lakukan kurang lebih hampir 4 hari terakhir, hasilnya menunjukkan bahwa beberapa bahan (makanan) itu ternyata mengandung bakteri E.coli dan Salmonella," kata Dedie dalam konferensi pers mengutip detikcom, Senin (12/5).

Dua jenis bakteri tersebut terdeteksi pada menu telur ceplok berbumbu barbekyu dan tumis tahu toge, dua hidangan yang disediakan oleh penyedia makanan SPPG Bina Insani. Menu inilah yang disajikan kepada 210 siswa yang kemudian mengalami gejala keracunan.

"Intinya bakteri ini datang dari ceplok telor yang dikasih bumbu barbekyu. Kemudian yang kedua ada tumis tahu dan toge yang juga terindikasi mengandung salmonella," lanjut Dedie.

Lebih lanjut, Dedie mengungkapkan bahwa telur ceplok dengan bumbu barbekyu itu diketahui dimasak pada malam hari dan baru diberikan kepada siswa keesokan siangnya. Waktu penyimpanan yang panjang tanpa penanganan higienis diduga menjadi salah satu faktor berkembangnya bakteri berbahaya tersebut.

"Yang pertama dari ceplok telor yang pakai bumbu barbekyu. Menurut data yang kita peroleh, memasaknya itu kurang lebih di malam harinya dan kemudian didistribusikannya siang hari," jelasnya.

Selain makanan, sampel air dan pemeriksaan langsung terhadap tubuh korban juga telah dilakukan, namun hasilnya belum tersedia karena masih dalam proses lebih lanjut.

Dedie menegaskan bahwa kejadian ini tidak bisa dianggap ringan. Ia meminta semua pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) penyediaan makanan agar kejadian serupa tidak terulang.

"Jadi jangan kemudian dianggap sepele, karena ini betul-betul kalau menurut kami ini sesuatu yang sangat serius. Mengingat pada saat anak-anak terdampak keracunan makanan, maka pemerintah Kota Bogor harus ikut serta terlibat, terutama di dalam penanganan medisnya," tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo, merinci total 210 orang yang mengalami gejala keracunan berasal dari delapan sekolah yang menerima MBG dari penyedia yang sama. Dari jumlah tersebut, 34 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit.

"Sebaran kasus berdasarkan sekolah, berasal dari delapan sekolah yang telah melaporkan kejadian. Kemudian dari 210 orang itu rinciannya 34 orang menjalani rawat inap, 47 orang menjalani rawat jalan, dan 129 orang mengalami keluhan ringan," ujar Sri.

Baca berita lengkapnya di sini.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mendapat keluhan dari para pengembang hunian vertikal mengenai pasar apartemen yang tak kunjung pulih.

Ara menjelaskan, pihaknya mendapat banyak laporan bahwa banyak unit apartemen di sekitar wilayah Jakarta yang belum terisi. Padahal, dari sisi lokasi apartemen-apartemen itu disebut cukup strategis.

“Salah satunya adalah, tadi ada cukup banyak unit-unit apartemen yang ready stock ya, belum terjual ya. Saya minta mereka [pengembang apartemen] nanti diskusi sama saya bagaimana cari solusinya,” tegasnya saat ditemui di MidPlaza, Jumat (9/5/2025).

Tak banyak penjelasan yang disampaikan Maruarar Sirait mengenai strateginya memulihkan pasar kondominium tersebut. Dia menegaskan, masih akan melakukan diskusi lanjutan mencari akar masalah lesunya penjualan unit hunian vertikal dengan para pengembang.

Sementara itu, pada kesempatan berbeda Konsultan properti Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia menyebut bahwa penjualan apartemen atau kondominium di Jakarta pada Kuartal I/2025 memang masih lemah di posisi 58%.

Head of Research JLL Indonesia, Yunus Karim menyebut bahwa total penjualan apartemen itu tidaklah menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, mengindikasikan bahwa pasar belum sepenuhnya pulih dari penurunan yang terjadi sejak tahun 2020.

“Pasar kondominium memasuki tahun ini dengan hati-hati, semakin melambat didorong oleh periode tradisional Ramadan yang dimulai pada bulan Maret. Pasar belum sepenuhnya pulih dari penurunan tahun 2020,” tegasnya.

Akibat dari kondisi pasar apartemen atau kondominium yang pulih itu, hingga kuartal I/2025 belum terdapat proyek baru yang bakal diluncurkan.

“Didorong oleh terbatasnya volume transaksi dan ketidakpastian pasar, para pengembang sebagian besar mempertahankan strategi penetapan harga flat. Alih-alih menaikkan harga, fokus mereka adalah fokus mereka adalah meningkatkan penjualan,” pungkasnya.