30 persen aplikasi yang diajukan ke pengembang untuk beli rumah KPR Subsidi ditolak karena Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merah akibat pinjol

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan pinjaman daring (online) atau pinjol kerap menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi.

"30 persen aplikasi yang diajukan ke pengembang untuk beli rumah KPR Subsidi ditolak karena Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merah akibat pinjol," kata Nixon dalam Dialog Interaktif Seri Kedua: Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Jumat.

Sementara dari sisi bank, ketentuan mengenai SLIK OJK bersifat mutlak sehingga harus dipatuhi oleh perbankan.

Maka, BTN menilai persoalan pinjol perlu didiskusikan agar muncul solusi yang dapat membantu masyarakat bisa mengakses KPR Subsidi.

Dialog Interaktif Seri Kedua oleh BTN menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan yang terkait dengan perumahan untuk mendiskusikan Program 3 Juta Rumah yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut regulasi terkait pembiayaan rumah dapat dimudahkan maka target Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah per tahun dapat terwujud.

Erick mengatakan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN perlu diberi pendanaan untuk pembangunan rumah.

Dengan dukungan finansial yang cukup, kata Erick, BTN akan lebih mudah dalam membangun rumah untuk rakyat.

"Kalau BTN ini diberikan kesempatan pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800 ribu rumah. Nah kalau pendanaannya tidak mencukupi, bagaimana BTN bisa," katanya saat melakukan kunjungan ke Perumahan Rakyat di Margonda, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/11).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah sedang mengupayakan program 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rumah (MBR). Salah satu tantangan yang dihadapi adalah menyediakan tanah untuk membangun rumah tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengaku sudah intensif berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pihaknya pun sudah menyerahkan data ketersediaan tanah.

"Pertama isu tanah karena yang tanah sebuah pemukiman kan tak mungkin kita kasih tanah yang ada di perkebunan. Kita serahkan datanya kepada mereka (Kementerian PKP)," ujar Nusron dalam Media Gathering di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (29/11/2024).

Kemudian, Nusron menghitung luas tanah yang dibutuhkan untuk membangun 3 juta rumah. Ia mengasumsikan satu rumah membutuhkan 60 meter persegi tanah, maka membangun satu juta rumah membutuhkan 60 juta meter persegi atau setara 6 ribu hektare tanah. Dengan begitu, 3 juta rumah akan membutuhkan 18 ribu hektare tanah.

Selain itu, luas tanah untuk fasilitas umum 40% dari lahan rumah tersebut, yakni sekitar 8 ribu hektare. Oleh karena itu, total tanah yang dibutuhkan untuk membangun perumahan MBR sekitar 26 ribu hektare.

Menurutnya, ada Kementerian ATR/BPN memiliki potensi cadangan tanah telantar yang cukup untuk membangun 3 juta rumah. Ia pun menyerahkan keputusan kepada Kementerian PKP untuk memanfaatkan lahan tersebut.

"Jadi sebetulnya program rumah MBR itu membutuhkan lahan sebesar 26 ribu (hektare) Kita mempunyai cadangan ya kan potensi cadangan tanah telantar itu 1.3 juta (hektare). Itu yang bisa digunakan untuk perumahan plus minus sekitar 200 ribu hektare," ucapnya.

Sebelumnya, Nusron mengatakan pihaknya siap membantu dalam penyediaan tanah untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah dari Kementerian PKP. Ia mengungkapkan Kementerian ATR/BPN memiliki tanah telantar yang berasal dari tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1,3 juta hektare.

Hal itu disampaikan langsung kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (05/11).

"Ini yang baru bisa ditindaklanjuti dalam waktu dekat ada di Mojokerto seluas 151 hektare dan di Tangerang 6 hektare. Tapi nanti akan dilihat dengan detail, apakah cocok atau tidak. Sehingga yang cocok berapa kami belum bisa umumkan, tim masih bekerja," ucap Nusron dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024) dikutip dari detikNews.

Video: Nusron Wahid Tegaskan Tak Ada Intervensi di Pansus Haji

Video: Nusron Wahid Tegaskan Tak Ada Intervensi di Pansus Haji

Pengusaha konstruksi menyambut baik rencana Pemerintahan Presiden Prabowo membangun 3 juta rumah. Program tersebut diyakini membawa angin segar bagi industri properti dalam negeri.

Musa Kadzim Anwar Wakil Sekjen Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) mengatakan program 3 juta rumah Dari Pemerintahan Prabowo membawa angin Segar bagi industri properti di Indonesia. Pasca pandemi covid industri properti kurang menggeliat di tanah sir, tapi didukung dengan program 3 juta rumah pemerintahan Presiden Prabowo akan membawa efek yang sangat bagus.

"Bahkan belum dimulainya saja program ini, sudah menggeliat untuk pasar-pasar properti menengah ke bawah yang sangat baik. Dan saya juga sebagai pelaku usaha di bidang properti juga sangat merasakan sekali," ungkap Musa, di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Ia juga berharap pertumbuhan ekonomi ini terus meningkat sehingga pendapatan masyarakat juga terus meningkat. Dan ekonomi membaik dengan kepemimpinan Presiden Prabowo.

"Khususnya untuk daerah karena kita hidupkan lagi daerah-daerah. Dan tidak hanya main di pusat atau di Pulau Jawa, tapi di daerah-daerah lain seperti Bali, Nusra, Kalimantan Sumatera dan lain sebagainya harus dihidupkan. Mulai dari daerah agar pembangunan bisa merata," imbuhnya.

Sementara itu, produsen cat ikut mengapresiasi program 3 juta rumah dari pemerintah, menurut pemilik PT Surya Kumala Abadi (SKA) Herdy Dabari, program tersebut akan membuat industri cat makin menggeliat.

"Dengan menggeliatnya pembangunan fasilitas penunjang pariwisata dan mendukung program 3 juta rumah dari Kementrian PUPR. Inisiatif ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan hunian yang layak," ujar Herdy.

Lebih lanjut dikatakannya melalui produk Warna Jaya Paint, pihaknya berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperindah dan melindungi rumah-rumah yang dibangun untuk masyarakat. Maka dalam setiap pembangunan tersebut diperlukan cat yang berkualitas baik dan harga yang bersaing, sehingga kami mengambil peluang menjadi distributor Warna Jaya Paint.

"Sebagai distributor, kami akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan organisasi-organisasi seperti HIPMI, HMI, PII, GAPENSI dan lain lain. Kehadiran warna-warna cat terbaru ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali yang kaya akan seni dan budaya. Produk ini tidak hanya memberikan nilai estetika tetapi juga mendukung pengembangan sektor properti, pariwisata, dan infrastruktur yang terus berkembang di Bali," imbuhnya.

Pihaknya juga berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan menjangkau lebih banyak pelanggan, menyediakan produk yang ramah lingkungan, dan memberikan pelayanan terbaik.

"Dengan demikian, kami berharap produk ini dapat memberikan dampak positif tidak hanya untuk sektor bisnis tetapi juga masyarakat Bali secara keseluruhan," tutupnya.

IDXChannel - Perum Perumnas memastikan 50 persen program 3 juta rumah akan dialokasikan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR) atau rumah subsidi. Sedangkan, 50 persen lainnya untuk segmen komersial.

Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan, pada program 3 juta rumah, alokasi hunian untuk segmen MBR naik dari ketentuan yang ada sebesar 20 persen.

"Saat ini perumahan untuk MBR hanya 20 persen, lebihnya bisa komersial. Tapi saat ini yang kita lakukan adalah 50 persen komersial, 50 persen untuk MBR,” ujar Budi, Kamis (28/11/2024).

Budi yakin, bisnis perusahaan tidak tertekan walaupun 50 persen proyek hunian dialokasikan bagi masyarakat kelas menengah bawah.

“Portofolionya yang kita atur, mana yang menjadi kewajiban Perumnas mendukung pemerintah, mana yang dijadikan oleh Perumnas sebagai faktor pendorong pertumbuhan perusahaan,” kata dia.

BUMN di sektor properti ini memang dipercaya pemerintah sebagai pengembang dalam program 3 juta rumah. Budi menegaskan kesiapan pihaknya mendukung target pembangunan proyek tersebut.

Di luar pulau Jawa, tahap awal pelaksanaan program 3 juta rumah mulai dilaksanakan pada 2025, menyusul ratusan hektare (ha) lahan sudah disiapkan Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero).

Rinciannya, 800 hektare di Kwala Bekala, Medan. Di kawasan ini kedua entitas pelat merah mulai menggodok 241 hektare dari total lahan yang dimiliki dan disediakan PTPN.

Lalu, 100 hektare lahan di Talang Keramat, Palembang, Sumatera Selatan, juga sudah disiapkan. Budi memastikan Perumnas selaku pengembang siap membangun hunian di bumi Sriwijaya ini.

“Kemudian di Palembang, Talang Keramat itu kurang lebih ada 100 hektare, itu siap untuk dibangun,” kata dia.

Kesiapan lahan juga sudah dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan luasan tanah mencapai 90 hektare.

Budi menyebut, proses konstruksi mulai dilakukan di tahun depan, jika sudah ada permintaan pasar. “Kita sesuaikan dengan pasar, kalau memang sana memerlukan ya kita ikut,” tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Pemerintah secara resmi melakukan penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Keputusan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB yang telah ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo.

Penghapusan BPHTB dan PBG ini dilakukan guna mendukung realisasi program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, juga untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah, menyambut baik kebijakan Pemerintah yang baru saja disahkan ini. Menurutnya, apa yang dilakukan Pemerintah patut untuk diapresiasi.

"Saya sampaikan kita patut berikan apresiasi. Penghapusan BPHTB sangat bermanfaat bagi calon pembeli rumah, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Junaidi dalam program Market Review yang ditayangkan di IDX Channel, Kamis (28/11/2024).

Dia menambahkan, dengan kebijakan tersebut, beban konsumen semakin berkurang dan diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat.

"Karena selama ini BPHTB itu juga yang paling memberatkan untuk masyarakat MBR, ya Rp4-6 juta itu menurut saya untuk masyarakat MBR itu sangat berat," kata dia.

Meski demikian, Junaidi menekankan agar Pemerintah Pusat tegas dan konsisten untuk benar-benar merealisasikan kebijakan ini. Jangan sampai niat baik Pemerintah Pusat justru terkendala karena tidak ada dukungan dari Pemerintah Daerah.

Junaidi mengungkapkan bahwa kebijakan pengurangan BPHTB sebenarnya juga pernah dilakukan beberapa waktu lalu. Namun, dalam pelaksanaannya tidak ada dukungan dari Pemerintah Daerah sehingga angin segar yang diberikan Pemerintah Pusat tidak bisa dirasakan masyarakat.

"Kalau tidak ada pressure, pasti agak lama ya. Dulu kan sebenarnya ini kan juga pernah terjadi bahwa BPHTB itu kan maksimal 5 persen, tapi kan tidak pernah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tetap saja maksimal yang dipakai. Jadi harus ada ketegasan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menekan pemerintah daerah supaya segera ini dilaksanakan," ujar Junaidi.

Dia menyarankan agar Pemerintah Pusat memberikan deadline kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kebijakan ini dengan sebenar-benarnya. Sehingga penghapusan BPHTB bisa berjalan beriringan tanpa ada kendala.

"Ya mungkin ada deadline, kapan ini bisa dilaksanakan. Harapan kita di tahun 2025 ini sudah bisa dilaksanakan. Jadi, ada satu bulan ini mungkin Pemerintah Daerah sudah mengatur Perda di daerah-daerahnya masing-masing," kaat dia.

(NIA DEVIYANA)

Bandung (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria mengingatkan bahwa setiap desa di tanah air harus mampu menjadi penyuplai bahan pangan bagi program Makan Bergizi Gratis yang mulai dilaksanakan pada 2025.

"Setiap desa harus mampu. Tidak boleh ada satu kabupaten membeli kebutuhan Makan Bergizi Gratis dari kabupaten lain, bahkan setiap kecamatan tidak boleh lagi membeli kebutuhan Makan Bergizi Gratis (dari kecamatan lain)," ujar Riza saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Workshop Exit Strategy Desa Cerdas di Bandung, Jawa Barat, Kamis malam.

Ia menyampaikan bahwa saat ini jajaran Kemendes PDT telah ditugaskan untuk memetakan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa-desa di Indonesia, terutama yang terkait dengan pangan.

Dengan demikian, Kemendes dapat membantu desa-desa mengembangkan potensi pangan yang mereka miliki. Pada akhirnya, kata dia, seluruh desa pun akan mampu mengambil peran sebagai penyuplai bahan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

"Setiap desa harus mampu memenuhi kebutuhan Makan Bergizi Gratis, menyuplai bahwa bahan pokok makan itu sendiri, mulai dari beras, sayur, buah, ikan, telur, daging, dan lain sebagainya," ujar Riza.

Program Makan Bergizi Gratis diketahui akan menyasar 82,9 juta jiwa. Badan Gizi Nasional pun telah menetapkan bahwa BUMDes dan koperasi menjadi pemasok bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis. Lalu, mereka juga akan membentuk Satuan Pelayanan Gizi.

Satuan Pelayanan Gizi itu akan menyebar ke seluruh desa dan kelurahan dengan skala pelayanan yakni 1 banding 3 ribu jiwa atau 1 Satuan Pelayanan Gizi melayani tiga ribu jiwa yang di dalamnya mencakup siswa dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA, ibu hamil dan menyusui, serta balita.

Program tersebut pun telah dikenalkan oleh Presiden Prabowo kepada dunia saat menghadiri sesi pertama KTT G20 di Brasil, Senin (18/11) waktu setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan kelaparan dan kemiskinan bagi Indonesia adalah masalah yang nyata.

"Dalam kehidupan sehari-hari kami masih mempunyai persentase cukup besar penduduk di bawah garis kemiskinan, kami juga melihat 25 persen anak-anak kami kelaparan setiap hari,” kata Prabowo.

Dengan demikian, ia menghadirkan strategi berupa memberikan anggaran yang besar untuk sektor pendidikan karena dia meyakini pendidikan akan membawa Indonesia terbebas dari kemiskinan. Selain itu, ia juga menyampaikan pemberian makanan gratis lewat program Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak menjadi bagian vital pula dalam strategi menuntaskan masalah kemiskinan dan kelaparan.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

IDX Channel - Pemerintah secara resmi melakukan penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Keputusan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, kebijakan ini guna mendukung realisasi program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan SKB 3 Kementerian ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses kredit pemilikan rumah, dengan menghapuskan BPHTB dan PBG sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, SKB tersebut juga bertujuan untuk mempercepat proses persetujuan pembangunan gedung, yang kini diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari.

Tito memastikan, langkah penghapusan BPHTB dan PBG bagi MBR ini didasarkan pada sejumlah regulasi yang telah ada, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana MBR dikecualikan dari kewajiban BPHTB. Kemudian, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 yang memberi ruang bagi pengecualian BPHTB bagi MBR.

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Pemerintah akan memulai program 3 juta rumah pada tahun 2025, dengan fokus pembangunan berada di luar Pulau Jawa.

Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyatakan bahwa pihaknya, bersama Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III, telah menyiapkan ratusan hektare lahan di Pulau Sumatera.

Rincian tersebut mencakup 800 hektare lahan di Kwala Bekala, Medan, di mana kedua entitas BUMN tersebut mulai mengembangkan 241 hektare dari total lahan yang disiapkan oleh PTPN.

"Kami bekerja sama dengan PTPN untuk mengelola tanah yang ada. Kawasan yang cukup luas di Medan, tepatnya di Kota Bekala, adalah tanah milik PTPN," ujar Budi ketika ditemui di Jakarta Selatan pada Kamis (28/11/2024).

Ia menambahkan, "Kita telah mendirikan perusahaan untuk mengelola tanah ini, dan saat ini kami telah mengolah 241 hektare dari total 800 hektare yang ada di Kota Bekala."

Selain itu, sekitar 100 hektare lahan di Talang Keramat, Palembang, Sumatera Selatan, juga telah siap untuk pembangunan. Budi memastikan bahwa Perumnas sebagai pengembang siap membangun hunian di daerah tersebut.

"Di Palembang, Talang Keramat, ada sekitar 100 hektare lahan yang siap untuk dibangun," ungkapnya.

Kesiapan lahan juga telah dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan luas tanah mencapai 90 hektare. Budi meyakinkan bahwa proses konstruksi akan dimulai tahun depan, tergantung pada permintaan pasar.

"Kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar; jika di sana ada permintaan, kami siap untuk melaksanakan pembangunan," tegasnya.

Program 3 juta rumah ini akan mencakup pembangunan dua juta rumah di kawasan perdesaan dan satu juta unit hunian di kawasan perkotaan. (*)

Editor : Syahrir Rasyid

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pihaknya akan menemui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengusulkan mengubah aturan kenaikan PPN menjadi 12 persen khusus di sektor perumahan.

Maruarar menilai sebuah kebijakan tentunya dapat diubah atas dasar kepentingan rakyat. Mengingat, saat ini Kementerian PKP sendiri tengah mengupayakan agar harga rumah bisa lebih murah agar mampu terserap lebih banyak di masyarakat.

"Kalau diputuskan UU, kan pilihannya bagaimana dilaksanakan, sebagai warga negara kan begitu, tentu kalau misalnya ada kebijakan yang kita anggap bisa diubah untuk kepentingan rakyat, sehingga mari kita bicarakan, kita usulkan," kata Maruarar di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

Pada kesempatan itu, Maruarar memberikan contoh seperti adanya kebijakan penghapusan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai 5 persen dari harga jual rumah yang dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), hingga retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Contoh kan kita kemarin mengubah (BPHTB) yang tadinya 5 persen di kabupaten tingkat 2 dan tingkat 1, tidak ada lagi. Artinya, itu kan bisa berubah kebijakannya," kata Maruarar.

Meski demikian, dia menegaskan, memang untuk mengubah suatu kebijakan perlu didiskusikan lebih jauh terkait kebermanfaatannya bagi khalayak luas.

"Semua kan ada kewenangannya masing-masing, kewenangan itu terbagi ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian satu dengan kementerian lain," kata Maruarar.

"Spirit saya, semangat saya, sesuai dengan Presiden Prabowo, bagaimana mengadakan rumah bagi rakyat. Tentu paling penting rakyat kecil yang banyak belum memiliki rumah," kata dia.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan adanya layanan kereta KRL Komuter Ekspres pada jam-jam tertentu dalam rangka memberi kemudahan dan kecepatan perjalanan untuk para pekerja yang tinggal di luar Jakarta.

"Banyak rumah-rumah yang kecil di luar Jakarta. Dari tempat dia sampai Jakarta, naik kereta api itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-berhenti. Padahal itu ribuan orang. Nanti saya usul Kementerian Perhubungan dan PT KAI agar yang seperti ini, dia bikin Ekspres. Misalnya dari Maja ke Tanah Abang Ekspres jamnya setiap pagi jam 6, sore jam 6 juga atau jam 7 malam," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Kereta KRL Komuter Ekspres itu nantinya dapat membuat kereta api lebih efisien karena tidak usah berhenti-berhenti dan juga membuat konsumen lebih senang, lebih cepat sampai kantor, kemudian ketika pergi lebih cepat sampai rumah dan bertemu dengan keluarga.

"Jadi kita harus buat variasi bagaimana itu ekspres pada jam-jam tertentu. Nanti kalau ada yang besar-besar seperti itu, kita buat satu kali jalan, jadi nggak ada berhenti. Kita membuat strategi bagaimana lebih efisien, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah buat rakyat." kata Ara.

Sebagai informasi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat peningkatan volume penumpang, dengan total 338,14 juta penumpang yang diangkut hingga triwulan III 2024.

VP Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan bahwa ratusan juta penumpang tersebut terdiri atas 38.667.118 penumpang dikelola langsung oleh KAI, 275.768.006 penumpang KAI Komuter, 4.178.617 penumpang KAI Bandara, 14.653.832 penumpang LRT Jabodebek, 108.836 penumpang KAI Wisata dan 4.770.980 penumpang Whoosh.

Anne mengatakan peningkatan volume penumpang ini didukung oleh perbaikan performa ketepatan waktu kereta api, baik dalam hal keberangkatan maupun kedatangan.

Pada Agustus 2024 tingkat ketepatan waktu keberangkatan mencapai 99,85 persen, meningkat dari 99,76 persen dibanding periode yang sama tahun 2023.

Sementara itu, tingkat ketepatan waktu kedatangan pada Agustus 2024 tercatat 97,87 persen meningkat dibanding pada Agustus 2023 yakni 95,46 persen.

"Kita patut mengapresiasi hal baik yang dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pak Maruarar Sirait untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku melalui sayembara dengan memberi hadiah Rp8 milyar bagi yang menangkap Harun

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengapresiasi pernyataan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait soal sayembara Rp8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buronan kasus korupsi Harun Masiku.

"Kita patut mengapresiasi hal baik yang dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pak Maruarar Sirait untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku melalui sayembara dengan memberi hadiah Rp8 milyar bagi yang menangkap Harun Masiku dalam upaya menegakkan hukum di NKRI," kata Tanak saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Tanak menilai sikap Ara, sapaan akrab Maruarar, dalam mendukung penegakan hukum di Tanah Air layak menjadi contoh dan beliau patut diberi penghargaan.

"Sudah sepatutnya beliau diberi penghargaan oleh negara karena dari sekitar 281,6 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya beliau yang mau mengorbankan hartanya agar pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dapat ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum," ujarnya.

Pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu juga menegaskan bahwa KPK sampai saat ini tidak pernah berhenti melakukan pencarian terhadap Harun Masiku.

"Hingga saat ini KPK tetap melakukan upaya penangkapan terhadap Harun Masiku," kata Tanak.

Untuk diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menggelar sayembara untuk menemukan buronan kasus korupsi, Harun Masiku.

Dalam video yang beredar di media sosial, ia mengatakan akan memberi bonus Rp8 miliar dari uang pribadinya, bagi siapa saja yang bisa menangkap Harun Masiku.

"Saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku Rp8 miliar uang pribadi saya, ya supaya semangat, supaya tidak ada lagi yang kebal hukum," kata Maruarar dalam video tersebut.

Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan adanya layanan kereta KRL Ekspres untuk para pekerja yang tinggal di luar Jakarta.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menilai KRL Ekspres ini disediakan pada jam-jam tertentu dalam rangka memberi kemudahan dan kecepatan perjalanan para pekerja dari kota penyangga Jakarta. 

"Banyak rumah-rumah yang kecil di luar Jakarta, dari tempat dia sampai Jakarta, naik kereta api itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-berhenti. Padahal itu ribuan orang. Nanti saya usul Kementerian Perhubungan dan PT KAI agar yang seperti ini, dia bikin Ekspres. Misalnya dari Maja ke Tanah Abang Ekspres jamnya setiap pagi jam 6, sore jam 6 juga atau jam 7 malam," ujarnya di Jakarta, Rabu (27/11) dikutip Antara.

Kereta KRL Komuter Ekspres itu nantinya dapat membuat kereta api lebih efisien karena tidak perlu berhenti di beberapa stasiun sehingga penumpang lebih cepat sampai kantor, kemudian ketika jam pulang pun lebih cepat sampai rumah dan bertemu dengan keluarga.

"Jadi kita harus buat variasi bagaimana itu ekspres pada jam-jam tertentu. Nanti kalau ada yang besar-besar seperti itu, kita buat satu kali jalan, jadi nggak ada berhenti. Kita membuat strategi bagaimana lebih efisien, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah buat rakyat," kata Ara.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat peningkatan volume penumpang kereta secara total mencapai 338 juta orang pada kuartal III 2024.

VP Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan ratusan juta penumpang tersebut terdiri atas 38 juta penumpang dikelola langsung oleh KAI, lalu 275 juta penumpang KAI Komuter, kemudian 4,1 juta penumpang KAI Bandara, 14 juta penumpang LRT Jabodebek, 108 ribu penumpang KAI Wisata, serta 4,7 penumpang kereta cepat Whoosh.

Anne mengatakan peningkatan volume penumpang ini didukung oleh perbaikan performa ketepatan waktu kereta api, baik dalam hal keberangkatan maupun kedatangan.

Pada Agustus 2024, tingkat ketepatan waktu keberangkatan mencapai 99,85 persen, meningkat dari 99,76 persen dibanding periode yang sama tahun 2023.

Sementara itu, tingkat ketepatan waktu kedatangan pada Agustus 2024 tercatat 97,87 persen meningkat dibanding pada Agustus 2023 yakni 95,46 persen.