Intinya (tambahan anggaran) untuk menyelenggarakan program makan bergizi, di situ ada bahan baku, operasional, dan lain-lain

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut kebutuhan tambahan anggaran senilai Rp75 triliun sampai Rp100 triliun untuk makan bergizi gratis (MBG) guna melayani 82,9 juta penerima manfaat MBG yang ditargetkan terwujud pada akhir 2025.

Dadan menyebut tambahan anggaran itu di antaranya untuk membiayai operasional, belanja bahan baku, pelatihan, dan memperluas jaringan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bertugas mengoperasikan dapur-dapur umum MBG.

“Nanti (pencairannya) kami proses kalau infrastruktur sudah siap,” kata Kepala BGN saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dia menyebut ada mekanisme anggaran yang harus dilewati Badan Gizi Nasional sebelum akhirnya menerima tambahan anggaran, di antaranya mencakup persetujuan dari DPR RI.

Dadan menyatakan sejauh ini Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas tambahan anggaran itu. “Ya itu kan memang sudah dianggarkan,” kata Dadan.

Jika nantinya infrastruktur pendukung MBG, termasuk tambahan SPPG dan dapur-dapur umumnya mulai beroperasi September 2025, maka BGN dapat menerima tambahan anggaran sampai Rp100 triliun. Tetapi jika siapnya Oktober, maka tambahan anggarannya Rp75 triliun.

“Intinya (tambahan anggaran) untuk menyelenggarakan program makan bergizi, di situ ada bahan baku, operasional, dan lain-lain,” kata Dadan Hindayana.

Anggaran untuk makan bergizi gratis dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar 3 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi 6 juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Oleh karena itu, anggaran untuk makan bergizi gratis perlu ditambah seiring dengan bertambahnya jumlah penerima.

“Bapak (Presiden) ingin akhir 2025 itu 82,9 juta (orang) sudah terima (makan bergizi), dan anggaran sudah disiapkan Bapak (Presiden). Kalau mulai September, dikejar sejumlah itu (82,9 juta, butuh) Rp100 triliun. Tetapi, kalau misalnya dikejar bertahap mulai Oktober, November, itu bisa kurang dari itu. (Butuh) Rp100 T kalau dari September,” kata Dadan saat ditemui selepas sidang kabinet di Istana pada 22 Januari.

Dia melanjutkan ke depannya, yaitu pada periode Januari—Desember 2026, anggaran makan bergizi gratis mencapai Rp400 triliun, karena jumlah penerimanya sebanyak 82,9 juta orang.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan, makanan yang diberikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadhan tetap aman dan tidak cepat basi, terutama bagi penerima manfaat yang menjalankan ibadah puasa.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya telah menyesuaikan jenis makanan yang dibagikan agar tetap layak konsumsi saat waktu berbuka puasa.

“Kami usahakan semua makanan yang tahan lama, misalnya susu, telur, buah, kurma, dan kue kering. Hari ini kami juga sedang menguji sayuran yang bisa bertahan hingga 12 jam,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Selain itu, pemilihan makanan akan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah, tergantung pada ketersediaan bahan baku dan karakteristik lingkungan.

Agar makanan tetap segar hingga waktu berbuka, BGN menerapkan strategi dalam pengemasan dan distribusi.

“Distribusi makanan akan dilakukan menjelang siang atau sore, sehingga saat sampai ke penerima manfaat, kondisinya tetap baik," ujar dia.

"Kami juga memastikan penggunaan bahan baku yang tahan lama agar kualitas makanan tetap terjaga,” jelasnya.

Untuk mengakomodasi kebutuhan penerima manfaat yang berpuasa, mekanisme distribusi juga telah disesuaikan.

“Dan di daerah-daerah yang mayoritas puasa, kami menyarankan satu kali minimal buka puasa bersama," jelas Dadan.

"Kalau untuk yang puasa, ya nanti makanannya yang tahan lama. Dibagikan pada saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang, dimakan pada saat buka," tegas Dadan.

PKK harus bersinergi dengan program pemerintah daerah (pemda) untuk menurunkan stunting dan mendukung program nasional MBG

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengajak PKK dan posyandu kabupaten/kota meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), percepatan penurunan angka stunting, serta menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai fokus utama pada tahun ini.

"PKK harus bersinergi dengan program pemerintah daerah (pemda) untuk menurunkan stunting dan mendukung program nasional MBG. Tentunya hal ini juga perlu didukung oleh bupati dan wali kota agar kedua program tersebut sukses di Jawa Timur," ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Senin.

Khofifah menyebutkan baik program penurunan stunting maupun MBG berkaitan erat dengan peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu koordinasi antara PKK, pemda, Dinas Kesehatan, dan Badan Gizi Nasional (BGN)< sangat diperlukan.

Ia juga menyoroti perbedaan data stunting antara Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Bulan Timbang yang dilakukan di daerah. Menurutnya, perlu ada kesepahaman bersama agar data yang digunakan menjadi acuan yang valid dan akurat.

"Perlu ada evaluasi dan koreksi bersama agar Bulan Timbang bisa menjadi referensi yang sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan," ujarnya.

Lebih lanjut Khofifah menjelaskan pelantikan dilakukan secara serentak mengingat keterbatasan waktu, sementara kebutuhan layanan masyarakat harus segera dipenuhi.

"Saya ucapkan selamat kepada seluruh Ketua TP PKK dan Ketua TP Posyandu Kabupaten/Kota yang baru dilantik. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan baik," katanya.

Sementara itu Ketua TP PKK Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak meminta Ketua TP PKK kabupaten/kota untuk lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat.

Ia menegaskan program PKK harus berfokus pada isu-isu prioritas yang berdampak langsung, seperti kesehatan mental anak, pengentasan stunting, pendidikan, peningkatan kualitas keluarga, serta ketahanan keluarga.

"Harapan saya, seluruh program dapat dimaksimalkan. Saya optimistis kita bisa mengatasi berbagai permasalahan tersebut," ujar Arumi.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Komandan Kodim 0730/Gunungkidul, Roni Hermawan, mengumumkan bahwa program Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) akan kembali dilaksanakan selama bulan puasa.

Dalam program ini, makanan kering seperti kurma akan menjadi salah satu sajian utama.

Roni menjelaskan bahwa dapur baru akan dibangun di wilayah Kapanewon Rongkop dalam waktu dekat.

"Kalau tidak ada perubahan, hari Kamis (6/3/2025) mulai dilaksanakan lagi. Nanti berupa makanan kering dan tahan lama seperti kurma, telur rebus, susu, hingga buah," ungkap Roni saat ditemui usai serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati di Bangsal Sewokoprojo, Wonosari, pada Senin (3/3/2025).

Pelaksanaan droping makanan akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Makanan akan dikemas dalam goody bag sehingga dapat dibawa pulang dan dinikmati saat buka puasa.

"Menunya tetap bervariasi, tidak hanya itu saja," tambahnya.

Roni juga menyatakan bahwa saat ini sudah ada empat sekolah yang menerima manfaat dari program ini, yaitu SD N 1 Wonosari, SMP N 1 Wonosari, SMK 3 Wonosari, dan SMA 1 Wonosari.

Pihaknya saat ini sedang mendata ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di sekitar dapur sehat Kodim 0730/Gunungkidul.

"Data yang kita terima masih data lama, harus berkoordinasi dengan posyandu setempat," jelasnya.

Roni menekankan pentingnya evaluasi rutin setiap hari terkait pelaksanaan MBG.

"Intinya, kalau saya pribadi lebih mengutamakan kualitas setelah itu baru kuantitas," tegasnya.

Dengan dibangunnya dapur sehat di wilayah Rongkop, cakupan program MBG yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat meluas.

Sebelumnya, program ini hanya dilaksanakan di dua Kapanewon, yaitu Wonosari dan Tepus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dibagikan pada saat Bulan Ramadhan tidak akan basi saat dinikmati pada jam berbuka puasa.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebelumnya mengatakan bahwa MBG akan dibagikan pada saat pulang sekolah, dan dibawa pulang, untuk dinikmati pada saat berbuka puasa.

Hal ini tidak hanya berlaku pada siswa muslim saja, tapi juga nonmuslim.

Dadan mengatakan bahwa menu MBG yang akan dibagikan kepada siswa adalah makanan yang tahan hingga waktu berbuka.

“Contoh, telur, kurma, buah, susu, sayuran, kue kering fortifikasi, dan lain-lain,” kata Dadan kepada Kompas.com, Minggu (2/3/2025).

Selain itu, Dadan juga memastikan bahwa pihaknya telah siap untuk pembagian MBG di bulan Ramadhan dan memastikan makanan tetap fresh ketika dimakan saat berbuka.

“(Untuk kesiapan pembagian MBG saat Ramadhan) kami sudah siap,” kata Dadan.

Sebab, pelaksanaan MBG saat puasa juga telah dilakukan uji coba sebelumnya.

“Iya berbasis pengalaman tahun 2024 dan juga uji coba dalam pekan terakhir ini,” tegas dia.

Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Ari meminta pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis tersebar merata di seluruh wilayah NTB.

Sitti Ari dalam penyataan di Mataram, Minggu, menuturkan pemerataan dapur ke berbagai daerah bisa mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi lokal.

"Kami mendorong kualitas dapur MBG ke depan diutamakan dan merata," ujarnya.

Ari mengapresiasi pemberian Makan Bergizi Gratis kepada para siswa sekolah di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Porsi dan kualitas makanan sudah terbilang baik.

Dia berhadap makanan berkualitas bisa didapatkan oleh seluruh siswa sekolah di NTB, sehingga bisa meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak yang masih dalam tahap tumbuh kembang.

Dalam rapat koordinasi Forkopimda NTB pada 12 Februari 2025 lalu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebut sudah ada 37 dapur umum penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis dan 17 dapur sudah menyatakan kesiapan.

Namun, menurut dia, puluhan dapur umum Program Makan Bergizi Gratis tersebut masih berpusat di Pulau Lombok. Sedangkan Pulau Sumbawa hanya berpusat di Bima dan Sumbawa.

Bila mengacu jumlah kecamatan di NTB yang mencapai 117 kecamatan, maka jumlah dapur umum idealnya adalah sebanyak 117 dapur agar penyaluran makanan ke sekolah-sekolah bisa optimal.

"Sinergi dan kolaborasi menjadi langkah yang kini dilakukan oleh berbagai pihak agar Program Makan Bergizi gratis berjalan baik di Nusa Tenggara Barat," katanya.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Manokwari (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren mengungkapkan penerapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Barat menjadi langkah strategis menuju Indonesia Emas tahun 2045.

"Program ini bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing pada masa depan menuju Indonesia Emas 2045," kata Obet di Manokwari, Minggu.

Anggota DPR RI Dapil Papua Barat ini mengatakan berdasarkan riset Indonesia diproyeksikan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045, sehingga Program MBG menjadi pilar penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.

Program yang diluncurkan sejak 6 Januari 2025 ini dirancang untuk memperluas akses makanan bergizi bagi masyarakat, terutama anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Lebih dari sekadar pemenuhan gizi, Program MBG juga bertujuan meningkatkan prestasi akademik siswa. Dengan adanya makanan bergizi di sekolah, kata dia, diharapkan siswa dapat lebih fokus dan aktif dalam kegiatan belajar.

Sebagai bentuk dukungan terhadap Program MBG, pihaknya telah melakukan kunjungan di Manokwari dan Manokwari Selatan untuk melakukan sosialisasi.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat seperti tokoh agama, kepala suku, dan pemerintah daerah, untuk bersama-sama mengawal program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh semua warga," ujar Obet.

Saat melakukan sosialisasi Program MBG di Manokwari pada 28 Februari 2025, Obet berdialog dengan lebih dari 300 warga dan sebagian besar antusias dan menyambut baik program tersebut. Sosialisasi juga dihadiri perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Alfa Riza.

"Orang Papua harus sejahtera di Tanah Papua. Jika kita ingin generasi muda yang cerdas dan ahli di berbagai bidang, mereka harus mendapatkan asupan gizi yang cukup melalui makanan sehat dan pendidikan yang layak," ujarnya.

Perwakilan BGN Alfa Riza mengatakan salah satu inovasi utama dalam program ini adalah pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yaitu dapur umum yang dikelola oleh tenaga profesional di bidang gizi serta melibatkan masyarakat lokal.

"Dapur ini bukan sekadar tempat memasak, tetapi bagian dari sistem ketahanan pangan lokal. Masyarakat bisa berkontribusi dengan memasok bahan pangan seperti ayam, telur, dan sayur-mayur, sehingga ekonomi Papua Barat dapat berkembang lebih baik," jelas Alfa.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Ratusan siswa SMA Negeri Jatinangor, Kabupaten Sumedang, batal mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan pihak katering pada Rabu (26/2/2025).

Para siswa menolak makanan tersebut setelah mencium bau tidak sedap dari sayuran yang menjadi bagian dari menu tersebut.

Wakil Kepala SMAN Jatinangor, Asep Suhayat, mengungkapkan bahwa pihak sekolah segera mengajukan komplain kepada penyedia katering dan mengembalikan sisa paket makanan yang tidak disantap siswa.p

Di SMAN Jatinangor, penyedia katering bertanggung jawab menyediakan 1.285 paket makanan setiap harinya. Namun, sejak hari pertama distribusi, Senin (24/2/2025), ditemukan sejumlah permasalahan.

"Pada hari pertama, paket yang dikirim hanya sekitar 500 dari total 1.285 paket yang seharusnya diterima. Saat itu, makanan juga sudah tercium bau, tetapi tetap dikonsumsi karena jumlahnya sedikit," ujar Asep Suhayat saat dikonfirmasi TribunJabar.id.

Pada hari kedua, Selasa (25/2/2025), masalah serupa terjadi. Puncaknya terjadi pada hari ketiga, Rabu (26/2/2025), karena lebih banyak makanan yang berbau, bahkan ditemukan ulat dalam sayuran.

Akibatnya, sebanyak 275 paket makanan dikembalikan ke pihak katering.

"Yang bau itu sayurannya, seperti capcay dengan brokoli. Ada ulat juga, sepertinya dari brokoli," ungkap Asep.

Ia menambahkan bahwa pihak sekolah telah mencoba berbicara dengan baik kepada penyedia katering agar makanan diganti dengan yang lebih segar dan dikirim tepat waktu sesuai perjanjian.

Keterlambatan pengiriman dan distribusi tidak teratur

Selain permasalahan kualitas makanan, distribusi MBG juga mengalami kendala keterlambatan pengiriman.

Pada hari pertama, paket makanan datang dalam dua tahap, yaitu pukul 10.00 dan 14.00, padahal seharusnya tiba pada pukul 12.00 saat istirahat kedua.

"Anak-anak sudah menunggu lama, akhirnya pembagian makanan menjadi tidak teratur," ujar Asep.

Menanggapi keluhan tersebut, pemilik katering MBG, Alex Leo Sugiono, menegaskan bahwa makanan yang dikirimkan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Ia juga memastikan bahwa proses memasak dan pengepakan diawasi oleh ahli gizi sebelum didistribusikan ke SMAN Jatinangor dan enam sekolah lainnya.

"Kalau menurut tim pengiriman kami, itu bukan pengembalian karena isi paket sudah tidak lengkap," kata Alex, Rabu petang.

Ia menduga bahwa bau yang muncul bukan berasal dari proses memasak, melainkan akibat cara pengepakan dan pengiriman.

"Mungkin karena proses packing, panas langsung ditutup dan dikirim, jadi muncul bau," ujarnya.

Alex menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga kebersihan dan kualitas makanan.

"Saya jamin makanan kami higienis, bahkan diawasi ahli gizi selama 24 jam," katanya.

Ia juga mengaku bahwa pihaknya terbuka terhadap evaluasi dan masukan dari berbagai pihak agar layanan MBG semakin baik ke depannya.

"Ini baru hari ketiga. Memang sempat ada keterlambatan di hari pertama, tapi kami akan terus memperbaiki apa yang perlu dievaluasi," tutupnya.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Makanan MBG Berbau, Ratusan Siswa SMAN Jatinangor Sumedang Tolak Menyantap, Sisanya Dikembalikan

Manokwari (ANTARA) - Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari menyebut pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah menyasar kurang lebih 24 pelajar di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Panglima Kodam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu di Manokwari, Sabtu, mengatakan seiring berjalan waktu jumlah pelajar penerima Program MBG mulai dari tingkat Paud hingga SMA/SMK akan terus meningkat.

"Kurang lebih sudah ada 24 ribu pelajar penerima Program MBG tersebar di dua provinsi wilayah kerja Kodam Kasuari," kata Jimmy.

Menurut dia uji coba Program MBG di Papua Barat maupun Papua Barat Daya dimulai secara bertahap sejak 6 Januari 2025, dan program tersebut bertujuan meningkatkan asupan gizi generasi muda.

Jajaran Komando Daerah Militer di wilayah Kodam XVIII/Kasuari telah memfasilitasi pembangunan serta penambahan jumlah dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Contoh seperti di Manokwari sudah dua dapur sehat, dan daerah lain ada yang dibangun secara mandiri," jelas Jimmy.

Dia mengatakan bahwa perluasan cakupan wilayah sasaran pelaksanaan Program MBG perlu dukungan dari masing-masing pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.

Kabupaten/kota yang sudah melaksanakan Program MBG antara lain, Manokwari, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan, dan lainnya.

"Semuanya berjalan lancar, mudah-mudahan cakupan wilayah terus diperluas dan jumlah pelajar penerima manfaat MBG terus bertambah," ujar Jimmy.

Anggota Komisi IX DPR RI Obeth Rumbruren menilai Program MBG berdampak positif terhadap upaya membentuk generasi muda Papua yang semakin sehat, berdaya saing, dan berkualitas.

Program tersebut relevan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

"Makanya, semua sekolah termasuk di kampung-kampung, pedalaman, dan pesisir di Papua Barat dapat makan bergizi ini," kata Obeth.

di Manokwari sudah dua dapur sehat, dan daerah lain ada yang dibangun secara mandiri

Manokwari (ANTARA) - Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari menyebut pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah menyasar kurang lebih 24 pelajar di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Panglima Kodam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu di Manokwari, Sabtu, mengatakan seiring berjalan waktu jumlah pelajar penerima Program MBG mulai dari tingkat Paud hingga SMA/SMK akan terus meningkat.

"Kurang lebih sudah ada 24 ribu pelajar penerima Program MBG tersebar di dua provinsi wilayah kerja Kodam Kasuari," kata Jimmy.

Menurut dia uji coba Program MBG di Papua Barat maupun Papua Barat Daya dimulai secara bertahap sejak 6 Januari 2025, dan program tersebut bertujuan meningkatkan asupan gizi generasi muda.

Jajaran Komando Daerah Militer di wilayah Kodam XVIII/Kasuari telah memfasilitasi pembangunan serta penambahan jumlah dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Contoh seperti di Manokwari sudah dua dapur sehat, dan daerah lain ada yang dibangun secara mandiri," jelas Jimmy.

Dia mengatakan bahwa perluasan cakupan wilayah sasaran pelaksanaan Program MBG perlu dukungan dari masing-masing pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.

Kabupaten/kota yang sudah melaksanakan Program MBG antara lain, Manokwari, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan, dan lainnya.

"Semuanya berjalan lancar, mudah-mudahan cakupan wilayah terus diperluas dan jumlah pelajar penerima manfaat MBG juga terus bertambah," ujar Jimmy.

Anggota Komisi IX DPR RI Obeth Rumbruren menilai Program MBG berdampak positif terhadap upaya membentuk generasi muda Papua yang semakin sehat, berdaya saing, dan berkualitas.

Program tersebut relevan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

"Makanya, semua sekolah termasuk di kampung-kampung, pedalaman, dan pesisir di Papua Barat dapat makan bergizi ini," kata Obeth.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan bertanggujawab apabila ada murid penerima manfaat yang keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG).

Ia mengatakan biaya pengobatan akan ditanggung oleh SPPG terkait.

"Nanti (anak yang sakit setelah menyantap MBG) di-handle sama kepala satuan pelayanan," ujar Dadan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2).

Dadan menjelaskan setiap SPPG memiliki anggaran bahan baku dan operasional. Nantinya, SPPG akan menggunakan dana operasional untuk menangani apabila siswa yang sakit.

"Biaya operasional di satuan pelayanan itu, sifatnya add cost untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu," ucapnya.

Ia pun memastikan akan senantiasa mengevaluasi pelaksanaan MBG akan di setiap daerah agar tak menimbulkan masalah.

Dadan menyatakan BGN akan terus berupaya menjaga kualitas MBG, sehingga tidak ada keluhan dari penerima manfaat ke depannya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, pemerintah daerah tak wajib menyediakan anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Ia menyampaikan, MBG merupakan program pemerintah pusat. Presiden RI Prabowo Subianto pun telah memastikan kecukupan pembiayaan untuk program MBG.

"Tidak ada kewajiban. Kalau [daerah] yang tidak mampu, enggak usah. Karena ini program pusat dan pak presiden sudah menyatakan biaya untuk makan bergizi cukup," kata Dadan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2).

Dadan menyampaikan, BGN juga sudah menyiapkan anggaran untuk menunjang infrastruktur pelaksanaan MBG di daerah terpencil.

Namun demikian, tak menutup kemungkinan jika ada daerah yang memiliki agar berlebih dan ingin menyumbang ke program MBG.

Dadan mencontohkan seperti yang dilakukan Pemprov Jawa Timur yang menyiapkan Rp700 miliar dan Pemkab Bojonegoro yang menyiapkan Rp99 miliar untuk MBG.

"Tapi kami arahkan [alokasinya] tidak untuk makan bergizinya. Tapi untuk penyiapan infrastruktur, rantai pasok, dan juga nanti pendampingan-pendampingan," ujar dia.

Dadan pun mengatakan bahwa seluruh kepala daerah berkomitmen penuh mendukung program MBG ke depan.

"Semua kemarin senang dapat penjelasan dan clear gitu, sehingga mereka bisa mengefisienkan anggaran ke arah yang lebih produktif," ucapnya.