Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau rumah tidak layak huni dan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menyoroti pentingnya memiliki sistem pengolahan sampah dan mandi cuci kakus (MCK) di perumahan.

Menurutnya Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan khususnya di bidang perumahan. Dirinya mencontohkan masih banyak RTLH (rumah tidak layak huni) tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan data kekurangan kepemilikan rumah yang cukup tinggi.

"Jadi saya bersama Bupati Lombok Tengah melihat langsung secara nyata bahwa masih banyak rumah tidak layak huni di NTB," ujar Fahri dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (17/11/2024).

Hal itu diungkapkannya ketika melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi pembangunan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Fahri berharap para warga sekitar ke depan bisa ikut saling membantu sesama warga jika memang ada masyarakat kurang mampu yang ingin membangun rumah.

Pemenuhan Sarana MCK

Fahri menjelaskan, salah satu tugas Kementerian PKP mengusahakan agar masyarakat bisa memiliki rumah dengan cara yang sebaik-baiknya. Ia pun mendorong pemenuhan sarana mandi cuci kakus (MCK) agar terwujud rumah layak sehat, sehingga para penghuninya tinggal dengan nyaman.

"Banyak rumah rakyat yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga dan kurang memiliki sanitasi yang baik. Seperti rumah nenek berusia lebih dari 100 tahun yang saya kunjungi dan dia tinggal empat generasi yakni anak cucu dan cicitnya di rumah," katanya.

Adanya Program BSPS selama ini juga dinilai sudah baik, tetapi perlu ada tambahan dalam hal sarana MCK. Dengan demikian, rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni serta dilengkapi dengan sarana sanitasi. Masyarakatnya juga perlu diedukasi agar menjaga kebersihan agar membuang sampah pada tempatnya.

"Kami juga mengimbau agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai. Prioritas utama Program BSPS selain program peningkatan kualitas rumah adalah MCK. Pokoknya semua rumah di Indonesia MCK nya harus bagus, dapurnya harus bagus dan fasilitas standar rumah sehat," ucapnya.

Penjabat sementara (Pjs) Bupati Lombok Tengah, Abdul Aziz mengatakan melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Nusa Tenggara I telah membantu pembangunan 883 unit rumah yang tidak layak bagi masyarakat Lombok Tengah. Sedangkan di Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah terdapat 42 unit rumah yang mendapatkan Program BSPS.

"Kami juga mendorong masyarakat yang mendapat Program BSPS agar bisa berswadaya secara dana maupun tenaga karena jumlah bantuan stimulannya hanya Rp 20 juta per unit rumah. Kami harap dengan Program BSPS penataan wilayah ini bisa lebih bagus karena alamnya Asri ada sungai dan rumah yang layak huni," katanya.

Sistem Pengelolaan Sampah

Pada kesempatan lain, Fahri menyatakan perlu ada regulasi khusus tentang pengelolaan sampah di setiap perumahan termasuk perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) jalan lingkungan, juga diperlukan fasilitasi dari pemerintah untuk pemilahan sampah sehingga lingkungan rumah bersubsidi menjadi lebih bersih dan sehat serta nyaman untuk dihuni.

"Jadi harus ada regulasi tentang pengelolaan sampah yang dimulai dari pemilahan, sehingga fasilitas dasar pemilahan sampah itu harus ada di setiap perumahan termasuk rumah bersubsidi," tegasnya.

Hal itu disampaikannya saat meninjau Perumahan Bersubsidi Alam Kerato Asri di Kabupaten Sumbawa, NTB pada Sabtu (16/11) lalu.

Fahri meminta para pengembang tidak hanya fokus pada fasilitas PSU seperti jalan lingkungan saja, tetapi juga perlu mengatasi masalah pengelolaan sampah. Nantinya, hal ini harus diwajibkan di setiap perumahan agar terwujud lingkungan yang asri dan nyaman untuk dihuni.

"Kalau dibiarkan begini terus, tentu tidak akan pernah ada pemilahan. Padahal kalau tidak ada pemilahan akan jadi 'dosa' kita. Jadi jangan biarkan masalah sampah dibiarkan begitu saja tanpa ada solusi yang tepat ataupun mengandalkan pihak tertentu seperti kepala desa setempat untuk mengelolanya," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Lihat juga Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

[Gambas:Video 20detik]

(dhw/das)

KOMPAS.com - Kota Subulussalam di Aceh sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Subulussalam:

1. Adiva Residence: Tipe 36

   Terletak di Simpang Kiri, Kota Subulussalam. perumahan ini dikembangkan PT Largo Properti Indonesia dengan banderol Rp 151 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/98 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 160 unit lagi.

2. Amira Residence: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Ari Binanga Perkasa yang terletak di Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dengan patokan harga Rp 151 juta.

   Terdapat 192 unit dengan luas bangunan masing-masing 36/120 meter persgei. Hingga saat ini, sudah terjual 187 unit, dan tersisa 5 unit lagi.

3. Irada Indah: Tipe 36

   Berlokasi di Simpang Kiri, Kota Subulussalam, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Subulussalam Prima Indah dengan harga Rp 151 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/120 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 13 unit untuk dipasarkan dari total 105 rumah.

KOMPAS.com - Kota Lhokseumawe di Aceh sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Lhokseumawe:

1. Griya Indah: Tipe 36

   Terletak di Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, perumahan ini dikembangkan PT Asrafi Sulfaz Beujaya.

   Proyek ini menawarkan 58 rumah dengan harga per unit adalah Rp 120 juta. Sebanyak 36 unit telah terjual, dan menyisakan 22 unit.

2. Perumahan Aman Sentausa( Permata): Tipe 36B

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Lembah Thamar Perdana yang terletak di Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Menawarkan 39 rumah dengan harga Rp 140 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 36/130 meter persgei. Hingga saat ini, sudah terjual 32 unit, dan sisanya masih 7 unit lagi.

3. An Nisa Mansion - Lhokseumawe: Tipe T30

   Berlokasi di Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, perumahan ini dikembangkan oleh PT Karya Adhi Putra dengan banderol Rp 142 juta.

   Bangunan rumah tapak dibuat seluas 30/98 meter persgei. Hingga saat ini, masih tersedia 119 rumah dari total 161 unit.

4. Villa Buket Rata: Tipe 36/112

   Perumahan keempat ini terletak di Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dengan total 19 unit dan dibanderol Rp 145 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/112 meter persegi. PT Cipta Karya Beurata masih memasarkan 5 unit sisanya.

5. Firya Lientas Residance: Tipe 36

   Di Muara Dua, Kota Lhokseumawe, terdapat perumahan 19 unit dengan harga Rp 145 juta.

   PT Firya Lientas Utama membangun rumah-rumah ini dengan luas 36/108 meter persegi. Sisa unit yang tersedia untuk dijual adalah 3 unit.

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengharapkan agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meningkatkan jumlah anggaran Kementerian PKP sebesar Rp 48,4 triliun dalam APBN 2025. Dengan tambahan anggaran tersebut total anggaran Kementerian PKP dapat mencapai Rp 53,6 triliun.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 Triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah  Rp 53,6 Triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 Triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," ucap Maruarar dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (17/11/2024).

Kementerian PKP juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Kementerian PKP menurutnya juga telah merencanakan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan. Hal itu diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN tapi juga dari pendanaan perbankan.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 50 menjadi 50 : 50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," terang Ara.

Ara juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.

“Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah. Hal itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka keran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," kata Suahasil.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta adanya tambahan sebesar Rp 48,4 triliun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dana tersebut nantinya digunakan untuk beberapa program di bidang perumahan, salah satunya adalah Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Kementerian, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Pada kesempatan itu, Menteri PKP menyatakan bahwa dirinya juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP.

Hal ini dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.

Selain itu, Menteri PKP juga menyampaikan struktur organisasi Kementerian PKP serta sejumlah kebutuhan SDM yang akan bertugas di sejumlah unit kerja yang ada.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan, kebutuhan dana pembangunan rumah adalah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," kata Menteri Ara dalam siaran persnya, Sabtu (16/11/2024).

Selain itu, pihaknya juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Kementerian PKP, menurutnya, juga telah merencanakan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan.

Hal ini diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN, tetapi juga dari pendanaan perbankan.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu, kami juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75:50 menjadi 50:50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," jelas Menteri Ara.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 juta rumah.

Hal ini diperlukan karena sektor properti dapat membuka kran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun, kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," kata Wamenkeu.

Jakarta, Investor.id- Para pengembang rumah sederhana angkat bicara terkait Program Tiga Juta Rumah yang digulirkan pemerintah.

Mereka mengingatkan tentang pentingnya peran semua pengembang, termasuk developer kecil dalam mendukung program pemerintah dalam menyediakan hunian bagi rakyat.

Suara para pengembang itu terhimpun dalam Sekretariat Bersama Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (Gasperr).

Sekber tersebut diinisiasi oleh  empat asosiasi pengembang yang mencakup Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Junaidi Abdillah, koordinator Gasperr menyebutkan bahwa gagasan mendirikan sekber berangkat dari keinginan asosiasi-asosiasi yang selama ini fokus dan bergerak dalam pembangunan rumah sederhana bagi rakyat untuk menjadi mitra terdekat pemerintah.

Namun, kata dia, belakangan nama dan perannya tidak disebut pemerintah. Padahal sebanyak 70%  pembangunan  perumahan bersubsidi diproduksi dan berhasil  direalisasikan oleh pengembang anggota empat asosiasi tersebut.

“Gasperr harus membangun kekuatan yang lebih besar, satu tujuan dan satu nasib dalam memperjuangkan perumahan rakyat. Program Tiga Juta Rumah pasti akan melibatkan pengembang, kalangan dunia usaha,” kata Junaidi yang juga Ketua Umum DPP Apersi dalam siaran pers Sabtu (16/11/2024).

Terkait adanya kegiatan membagi rumah gratis, Gasperr ingin agar pembagian itu untuk masyarakat tidak mampu yang penghasilannya di bawah Rp1 juta per bulan. Bukan orang mampu.

“Itu harus diklarifikasi(rumah gratis). Selama ini terjadi simpang siur terkait rumah gratis dan itu mengganngu industri properti. Efeknya besar karena orang akan tidak jadi beli. Menunda beli karena dengar rumah gratis,” tutur Junaidi.

Menurut Ari Tri Priyono, ketua umum Himperra, negara harus menghargai seluruh pihak yang membantu program perumahan nasional.

Karena itu, jelas dia Sekber Gasperr akan menginisiasi ide-ide dalam membantu pemerintah agar sukses dalam mengembankan tugasnya menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dari desa sampai perkotaan.

“Gasperr akan menjadi teman diskusi yang baik untuk pemerintah. Bukan berarti menafikkan (pengembang) yang besar. Maka kami menyediakan diri sebagai sparing diskusi yang tepat bagi pemerintah,” tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Muhamad Syawali, ketua umum Asprumnas meminta pemerintah untuk juga memperhatikan peran pengembang yang membangun perumahan bersubsidi yang sebagian besar adalah perusahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Walaupun pengembang kecil, peran anggota kami dalam menyukseskan program pemerintah selama ini cukup besar. Kami berharap Gasperr bisa melahirkan ide-ide dan menjadi ujung tombak kebijakan yang akan diusulkan ke pemerintah,” harap dia.

Sementara itu, Andriliwan Muhamad, ketua umum Appernas Jaya berharap Sekber ini akan membuat perhatian pemerintah dan mitra kerja terkait lebih kompak dan kokoh mengawal isu-isu perumahan rakyat ke depan. 

“Harus diingat keberadaan Gasperr adalah dalam rangka menyatukan pendapat asosiasi sebagai mitra terdekat untuk mensupport seluruh program pemerintah. Akan ada poin-poin penting dalam deklarasi ini yang nanti akan kami sampaikan kepada pemerintah,” ujar dia.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ( PKP ) menargetkan kuota rumah subsidi mulai tahun 2025 naik dari sebelumnya 220.000 unit menjadi 800.000 unit.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, penambahan kuota rumah subdisi ini dalam rangka mendorong daya beli masyarakat atas hunian yang layak, sekaligus mendukung capaian program 3 juta rumah pemerintahan Prabowo Subianto.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000 unit. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75:50 menjadi 50:50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," ujar Menteri Ara dalam keterangan resmi, Sabtu (16/11/2024).

Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Guna mendukung peningkatan kuota rumah subdisi ini, dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan dibutuhkan. Karena itu, Menteri PKP meminta tambahan anggaran Kementerian PKP tahun 2025 sebesar Rp48,8 triliun.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," kata Ara.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah. Hal itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka keran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," tambah Wamenkeu.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan sejumlah usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP Tahun 2025 kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ara menyebut Kementerian PKP membutuhkan dana setidaknya Rp 48,4 triliun untuk program perumahan.

Usulan ini ia sampaikan bersama Wamen PKP Fahri Hamzah dalam rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Kementerian, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," kata Ara dalam keterangan tertulis seperti yang dikutip pada Sabtu (16/11/2024).

Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk beberapa program bidang perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," tuturnya.

Kementerian PKP juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Koordinasi akan dilakukan dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Ada pula perencanaan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan. Hal itu diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN tapi juga dari pendanaan perbankan.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 50 menjadi 50 : 50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," jelasnya.

Lalu, ia menyampaikan struktur organisasi Kementerian PKP serta sejumlah kebutuhan SDM yang akan bertugas di sejumlah unit kerja yang ada.

Ara juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu sekaligus menduduki jabatan di Kementerian PKP. Dengan begitu, pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah. Menurutnya, sektor properti dapat membuka keran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," kata Suahasil.

(aqi/abr)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta tambahan anggaran Rp48,4 triliun untuk membangun rumah rakyat.
Ara menjelaskan saat ini ada beberapa program bidang perumahan yang akan dilaksanakan serta kebutuhan dana yang diusulkan guna mendukung Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.
Dia menyebut jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp5,1 triliun. Sedangkan, berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp53,6 Triliun.
"Sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kementerian Keuangan [Kemenkeu] dalam penganggaran Kementerian PKP," kata Ara melalui keterangan resmi, Sabtu (16/11/2024).
Selain itu, Ara juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai dan pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP.
Menurutnya, hal itu dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kemenkeu.
Di sisi lain, Ara akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan.
Dengan begitu, target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
Kementerian PKP, kata Ara, juga telah merencanakan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan. Hal itu diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN tapi juga dari pendanaan perbankan.
"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 50 menjadi 50 : 50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," ucap Ara.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah.
Menurutnya, hal itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka keran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.
"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," kata Suahasil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun untuk membangun rumah.

Hal itu disampaikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Kementerian, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Saat ini anggaran yang tersedia untuk Kementerian PKP hanya Rp 5,1 triliun yang merupakan limpahan anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada kabinet sebelumnya.

"Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun," ujar Ara, dikutip dari keterangan resmi.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk menyukseskan program 3 juta rumah dan juga program kerja lainnya di Kementerian PKP.

Pada kesempatan tersebut Ara juga menargetkan pembiayaan perumahaan lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) naik dari 220.000 unit rumah subsidi menjadi 800.000 unit rumah subsidi.

"Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan bank yang sebelumnya 75:50 menjadi 50:50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," lanjut Ara.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program 3 juta rumah.

Itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka peluang investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

"Kami memberikan dukungan terhadap program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," ucap Suahasil Nazara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta adanya tambahan sebesar Rp 48,4 triliun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dana tersebut nantinya digunakan untuk beberapa program di bidang perumahan, salah satunya adalah Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Kementerian, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Pada kesempatan itu, Menteri PKP menyatakan bahwa dirinya juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP.

Hal ini dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.

Selain itu, Menteri PKP juga menyampaikan struktur organisasi Kementerian PKP serta sejumlah kebutuhan SDM yang akan bertugas di sejumlah unit kerja yang ada.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan, kebutuhan dana pembangunan rumah adalah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," kata Menteri Ara dalam siaran persnya, Sabtu (16/11/2024).

Selain itu, pihaknya juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Kementerian PKP, menurutnya, juga telah merencanakan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan.

Hal ini diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN, tetapi juga dari pendanaan perbankan.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu, kami juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75:50 menjadi 50:50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," jelas Menteri Ara.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 juta rumah.

Hal ini diperlukan karena sektor properti dapat membuka kran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun, kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," kata Wamenkeu.

Jakarta -

Asosiasi pengembang yang berkumpul dalam Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (GASPERR) ingin dilibatkan dalam diskusi perumahan masyarakat bersama pemerintah. Mereka mengaku siap membangun 2 juta rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pedesaan.

Ketua Koordinator GASPERR dan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah mengatakan asosiasi yang tergabung dalam GASPERR sudah terbiasa membangun rumah MBR. Untuk itu, mereka siap mendorong pembangunan 2 juta rumah di desa. Mengingat, pemerintah menetapkan program penyediaan 3 juta, yang terdiri dari 2 juta rumah di desa dan 1 juta rumah di kota.

"Empat asosiasi ini di GASPERR seluruhnya adalah rata-rata pengembang rumah sederhana dan rumah KPR bersubsidi dan yang mendukung program pemerintah terdepan. Nah, kumpulan kami ini kalau dihitung kurang lebih (memberikan hampir) 70% sumbangsih kepada rakyat Indonesia terhadap penyediaan rumah," ujar Junaidi dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Adapun pembentukan GASPERR untuk menyatukan asosiasi pengembang, sehingga mereka lebih didengar dan dilibatkan oleh pemerintah.

"Melihat beberapa kali pertemuan, beberapa kali jumpa pers bahwa asosiasi yang kecil-kecil ini jarang disebut oleh para pihak. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya, kenapa ini? Padahal kami sudah menghitung dari realisasi TAPERA, asosiasi yang fokus menengah ke bawah ini kan kita-kita ini. Artinya yang bergerak di rumah subsidi bahkan rumah sederhana adalah kita-kita ini," ucapnya.

Ketua Umum HIMPERRA yang juga salah satu Pendiri GASPERR, Ari Tri Priyono juga mengatakan kumpulan asosiasi tersebut terbuka untuk berdiskusi dengan pemerintah. Hal ini guna menyampaikan ide untuk membantu wujudkan program 3 juta rumah. Ia menilai program-program yang sudah ada dapat dipacu lagi untuk memenuhi target rumah.

"Sebaiknya kalau pengin program ini jalan, yang sudah ada itu kan didorong mestinya. Yang jualan rumah FLPP maupun komersil didorong biar semula 600 ribu (unit) itu didorong dua kali lipat atau tiga kali lipat. Ditambah ide-ide baru, termasuk badan-badan yang mau menyumbang gratis, jawatan-jawatan yang membikin rumah untuk karyawannya itu didorong semua," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)