Kudus (ANTARA) - Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kini memiliki tiga dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ada tambahan dua dapur dan mulai beroperasi untuk menyalurkan paket menu makan bergizi terhadap ribuan pelajar di Kabupaten Kudus.

"Dua dapur MBG yang baru tersebut, yakni di Kecamatan Jekulo dan Kota sehingga menambah jumlah sasaran menjadi 9.081 siswa yang dilayani tiga dapur MBG," kata Komandan Kodim (Dandim) 0722/Kudus Letkol Inf Hermawan Setya Budi ditemui usai halal bi halal anggota Kodim 0722/Kudus di Sidji Cafe Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Kamis.

Sebelumnya, kata dia, satu dapur MBG, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ponpes Nashrul Ummah Kudus hanya melayani 3.263 siswa, kini ada tambahan dua dapur jumlahnya semakin bertambah.

Jika dapur MBG di Kecamatan Mejobo beroperasi mulai Januari 2025, maka dua MBG tambahan mulai beroperasi pekan ini.

Adapun total sekolah yang dilayani yang tersebar di tiga kecamatan berjumlah 45 sekolah.

Rinciannya, untuk Kecamatan Mejobo terdapat 16 sekolah tingkat PAUD, TK, SD, hingga SMA/SMK dengan jumlah sasaran 2.942 orang.

Sementara SPPG Dapur BGN Mitra Mandiri Yayasan Ponpes Al Chalimi yang ada di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, melayani 14 sekolah dari tingkat KB hingga SMP/MTs dengan sasaran 3.109 siswa. Sedangkan SPPG BGN Mitra Jepangpakis, Kecamatan Jati, melayani 15 sekolah dari TK hingga SMA dengan sasaran 2.967 siswa.

Ia memastikan semua dapur MBG yang ada di Kabupaten Kudus dibayar lunas, sehingga tidak ada tunggakan.

"Kami mengimbau masyarakat jika ada pihak yang menawarkan kerja sama terkait MBG silakan menghubungi kami untuk memastikan kebenaran informasinya, guna menghindari kemungkinan adanya penipuan," ujarnya.

Untuk menu makan yang disajikan dari ketiga dapur MBG tersebut, berbeda-beda karena ada yang menyajikan lauk ayam, ikan fillet atau potongan, dan ikan asam manis. Sedangkan buah-buahan yang disajikan juga berbeda-beda karena ada yang semangka, pisang, dan pepaya.*

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Siswa SMPN 1 Kota Semarang dikejutkan dengan ulat buah yang ditemukan di tempat makan untuk program makan bergizi gratis (MBG). Ulat buah itu berasal dari buah yang disertakan di menu makan siswa.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak ulat muncul di tempat makan atau ompreng milik siswa. Diketahui, peristiwa itu terjadi pada Rabu (16/4).

Dimintai konfirmasi, Kepala SMPN 1 Kota Semarang, Siminto membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan terdapat ulat dalam buah yang disediakan untuk salah satu siswa.

"Memang ini yang kemarin itu ada satu yang ndilalah (kebetulan) di omprengnya ada yang uget-uget, ternyata dari buah yang disajikan," kata Siminto di SMPN 1 Semarang, Kecamatan Semarang Barat, Kamis (17/4/2025).

Ia menjelaskan pihak sekolah telah melaporkan hal tersebut kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia MBG di SMPN 1 Kota Semarang.

"Sudah kami laporkan ke penyedia dan sudah diganti, kami juga mewanti-wanti ke penyedia agar tidak terulang lagi, harus lebih baik," tuturnya.

"Posisi kami hanya menerima, barang datang ke sini langsung kami bagikan. Bisa jadi luarnya nggak apa-apa, tapi saat di sini ndilalah keluar (ulatnya)," lanjutnya.

Siminto mengatakan ulat buah yang ditemukan di salak itu pun langsung dibuang dan tidak dimakan oleh siswa.

"Langsung kami laporkan karena ini menyangkut kesehatan anak. Nggak dimakan sama anaknya. Itu ulat buah," jelasnya.

Sementara itu, dimintai konfirmasi, Direktur Utama Prima Raja Sari Resto, mitra penyedia SPPG Tawangsari, Amin Wasono, mengatakan hewan yang ditemukan dalam buah siswa SMPN 1 Kota Semarang merupakan ulat buah.

"Saya kira itu ulat buah, bukan magot atau belatung seperti yang dinarasikan. Kami sudah koordinasikan, sudah kami ganti, itu pure dari buah bukan dari sayur. Kalau dari sayur harusnya mati," jelas Amin.

Ia menegaskan selama ini belum ada temuan di sekolah lain. Adapun pihaknya menyediakan menu MBG di 3 TK, 5 SD, 1 SMP, dan 1 SMA di Semarang.

"Itu kita kecolongan satu buah, kita prosesnya di sini sudah sortir, pilih, tapi ada satu kecolongan. TK, SD, SMA nggak ada masalah," kata Amin.

"Ini kami jadikan evaluasi, menu yang berpotensi ada ulat buah dan yang lain akan kami hindari. Ini jadi catatan kami juga, kami di sini standar makanan disamakan dengan standar restoran," imbuh dia.

Ke depan, kata Amin, menu MBG tidak akan menyertakan buah salak, dan hanya akan menggunakan buah yang tak berpotensi terdapat ulat buah di dalamnya.

"Saya sampaikan ke ahli gizi sementara nggak boleh pakai salak, ke depan pun saya hindari, karena potensi untuk ada ulatnya tidak bisa dilihat. Kita cari buah yang tidak berpotensi ada ulatnya," tutupnya.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan ibu rumah tangga yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapatkan penghasilan sebesar Rp 2 juta per bulan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan menilai salah satu dampak dari MBG, yakni banyak ibu rumah tangga (IRT) yang semula tidak berpenghasilan, kini bisa menerimanya. Dadan menyebut IRT yang berusia sekitar 40-45 tahun ini dapat bekerja di SPPG dengan penghasilan Rp 2 juta per bulan. SPPG sendiri merupakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah untuk menyediakan menu program makan bergizi gratis (MBG).

"Dampak MBG ini banyak ibu rumah tangga (40-45 tahun) yang sebelumnya tak berpenghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp 2 juta per bulan dengan bekerja di SPPG, " kata Dadan dalam keterangannya, dikutip Kamis (17/4/2025).

Dadan menyebut program MBG merupakan program investasi sumber daya manusia terbesar pemerintah yang memerlukan dukungan tenaga kerja yang massif. Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, Dadan menjelaskan MBG diperkirakan mampu menyerap atau menciptakan 1,5 juta lapangan pekerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

Hingga bulan April 2025 ini, sudah ada 1.072 1.072 kepala SPPG, 1072 ahli gizi, 1072 ahli akuntansi yang sudah bekerja.

"Setiap SPPG itu ada tiga pegawai badan fungsional yakni kepala satuan pelayanan (satpel) pemenuhan gizi, ahli gizi dan ahli akuntansi serta para relawan bertugas memasak, memotong, membersihkan dengan total yang bekerja langsung 50 orang, " terang Dadan.

Selain itu, keberadaan SPPG di seluruh Indonesia juga mampu menciptakan 15 wirausaha baru di sektor pangan. Mulai dari pemasok daging, telur, aneka buah-buahan, sayur, tepung, dan susu. Termasuk pengelola minyak jelantah dan limbah/sampah organik.

Simak juga Video: BGN Targetkan Bangun 1.542 SPPG, Daerah 3T Jadi Fokusnya

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Sri Haryati mengatakan penguatan regulasi penting untuk percepatan program-program terkait perumahan pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kami dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengidentifikasi langkah percepatan program ini, apa yang harus kita berikan solusi. Pertama, adalah tentu saja regulasi,” kata Sri dalam paparannya pada “Indonesia CEO & Leaders Forum 2025: Redefining Indonesia’s Sustainable and Investment-Driven Property Sector” di Jakarta, Kamis.

“Ada beberapa regulasi yang tentu saat ini sedang kami siapkan perubahan, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh teman-teman dari pengembang,” ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Sri juga menyinggung rencana revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan, yang diharapkan bisa mengakselerasi Program 3 Juta Rumah dan pemberian insentif untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Bersama-sama dengan asosiasi pengembang dan seluruh stakeholder perumahan, kita ingin agar regulasinya betul-betul bisa mempercepat program ini,” kata Sri.

Tak hanya itu, Sri juga menggarisbawahi pentingnya perhatian dari para pemangku kepentingan terkait untuk tetap memperhatikan kualitas rumah subsidi.

“Utamanya kita ingin, walaupun misalnya tadi program subsidi rumah, tetap kualitasnya harus bagus,” kata Sri.

“Saatnya sekarang kita juga sudah berpikir, bahwa rumah juga bisa tahan terhadap gempa, bagaimana rumah juga dari sisi keberlanjutan atau sustainability-nya juga kita perhatikan, termasuk bagaimana pengelolaan air, limbah, dan lain-lain,” imbuhnya.

Selain memberikan dampak positif bagi calon penghuni, diharapkan dengan memperhatikan kualitas dan karakteristik bangunan yang tepat, bisa membuat program-program terkait perumahan ini berkelanjutan dan membuka peluang untuk berinvestasi.

“Kita ingin betul-betul memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang akan menghuni, maupun juga tentu memberikan iklim investasi yang sehat bagi para developer atau pengembang,” ujar Sri.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Sri Haryati mengatakan penguatan regulasi penting untuk percepatan program-program terkait perumahan pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kami dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengidentifikasi langkah percepatan program ini, apa yang harus kita berikan solusi. Pertama, adalah tentu saja regulasi,” kata Sri dalam paparannya pada “Indonesia CEO & Leaders Forum 2025: Redefining Indonesia’s Sustainable and Investment-Driven Property Sector” di Jakarta, Kamis.

“Ada beberapa regulasi yang tentu saat ini sedang kami siapkan perubahan, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh teman-teman dari pengembang,” ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Sri juga menyinggung rencana revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan, yang diharapkan bisa mengakselerasi Program 3 Juta Rumah dan pemberian insentif untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Bersama-sama dengan asosiasi pengembang dan seluruh stakeholder perumahan, kita ingin agar regulasinya betul-betul bisa mempercepat program ini,” kata Sri.

Tak hanya itu, Sri juga menggarisbawahi pentingnya perhatian dari para pemangku kepentingan terkait untuk tetap memperhatikan kualitas rumah subsidi.

“Utamanya kita ingin, walaupun misalnya tadi program subsidi rumah, tetap kualitasnya harus bagus,” kata Sri.

“Saatnya sekarang kita juga sudah berpikir, bahwa rumah juga bisa tahan terhadap gempa, bagaimana rumah juga dari sisi keberlanjutan atau sustainability-nya juga kita perhatikan, termasuk bagaimana pengelolaan air, limbah, dan lain-lain,” imbuhnya.

Selain memberikan dampak positif bagi calon penghuni, diharapkan dengan memperhatikan kualitas dan karakteristik bangunan yang tepat, bisa membuat program-program terkait perumahan ini berkelanjutan dan membuka peluang untuk berinvestasi.

“Kita ingin betul-betul memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang akan menghuni, maupun juga tentu memberikan iklim investasi yang sehat bagi para developer atau pengembang,” ujar Sri.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Sri Haryati mengatakan penguatan regulasi penting untuk percepatan program-program terkait perumahan pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kami dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengidentifikasi langkah percepatan program ini, apa yang harus kita berikan solusi. Pertama, adalah tentu saja regulasi,” kata Sri dalam paparannya pada “Indonesia CEO & Leaders Forum 2025: Redefining Indonesia’s Sustainable and Investment-Driven Property Sector” di Jakarta, Kamis.

“Ada beberapa regulasi yang tentu saat ini sedang kami siapkan perubahan, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh teman-teman dari pengembang,” ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Sri juga menyinggung rencana revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan, yang diharapkan bisa mengakselerasi Program 3 Juta Rumah dan pemberian insentif untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Bersama-sama dengan asosiasi pengembang dan seluruh stakeholder perumahan, kita ingin agar regulasinya betul-betul bisa mempercepat program ini,” kata Sri.

Tak hanya itu, Sri juga menggarisbawahi pentingnya perhatian dari para pemangku kepentingan terkait untuk tetap memperhatikan kualitas rumah subsidi.

“Utamanya kita ingin, walaupun misalnya tadi program subsidi rumah, tetap kualitasnya harus bagus,” kata Sri.

“Saatnya sekarang kita juga sudah berpikir, bahwa rumah juga bisa tahan terhadap gempa, bagaimana rumah juga dari sisi keberlanjutan atau sustainability-nya juga kita perhatikan, termasuk bagaimana pengelolaan air, limbah, dan lain-lain,” imbuhnya.

Selain memberikan dampak positif bagi calon penghuni, diharapkan dengan memperhatikan kualitas dan karakteristik bangunan yang tepat, bisa membuat program-program terkait perumahan ini berkelanjutan dan membuka peluang untuk berinvestasi.

“Kita ingin betul-betul memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang akan menghuni, maupun juga tentu memberikan iklim investasi yang sehat bagi para developer atau pengembang,” ujar Sri.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Ya, kasus keracunan pada siswa pada Senin (14/4) baru pertama kali terjadi. Oleh karena itu sebelum menu MBG didistribusikan pada siswa, pengelola akan memberikan sampel untuk dicicipi dulu oleh guru

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah, memperketat pengawasan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan didistribusikan pada siswa Sekolah Dasar (SD) sebagai upaya mencegah kasus keracunan.

Kepala Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Batang Bambang Suryantoro Sudibyo di Batang, Kamis, mengatakan guru akan mencicipi menu MBG itu sebelum didistribusikan kepada para siswa sebagai upaya meminimalisasi hal yang tidak diinginkan.

"Ya, kasus keracunan pada siswa pada Senin (14/4) baru pertama kali terjadi. Oleh karena itu sebelum menu MBG didistribusikan pada siswa, pengelola akan memberikan sampel untuk dicicipi dulu oleh guru," katanya.

Kepada pengelola atau vendor penyedia menu MBG, kata dia, diharapkan lebih memperhatikan dalam pengawasan pada makanan itu, apalagi tidak semua siswa menyukai menu yang disajikan.

"Kami mohon bagi yang bertugas memasak bisa memperhatikan kesehatan anak. Yang jelas, dengan adanya kasus keracunan pada siswa maka kami memperketat pengawasan menu MBG," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Batang Didiet Wisnuhardanto mengatakan usai mendapatkan laporan pihaknya segera bergegas melakukan penyelidikan epidemiologi dan mengambil beberapa sampel untuk diperiksa.

Berdasar data hingga per 16 April 2025 disebutkan ada 60 siswa yang diduga mengalami gejala keracunan dengan ditandai mual, muntah, dan perut sakit.

"Penyebab masih dipelajari karena kami telah mengirim spesimen ke BP Labkesmas Semarang. Alhamdulillah, anak sudah sehat kembali dan bisa melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah," katanya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dilaksanakan di SDN 004 Samarinda Utara mulai Senin, 14 April 2025.

Kegiatan ini dimulai setelah libur Idul Fitri dan disambut antusias oleh siswa serta pihak sekolah.

Wakil Kepala Sekolah SDN 004 Samarinda Utara, Tajuddin, mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBG berjalan lancar sejak hari pertama.

“Alhamdulillah, kita sudah mulai di minggu ini, sejak Senin tanggal 14 April. Sampai hari ini, di hari keempat, program makan gratis ini sudah berjalan baik sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran pasca-libur,” ujar Tajuddin kepada Kompas.com pada Kamis (17/4/2025).

Selama bulan puasa, meskipun siswa tetap masuk sekolah, makanan yang dibagikan diganti dengan makanan tahan lama seperti susu, buah, kurma, dan sereal.

Hal ini dilakukan agar siswa tetap mendapatkan asupan bergizi tanpa mengganggu ibadah puasa.

Program MBG di sekolah ini menyasar lebih dari 500 siswa.

Pembagian makanan dilakukan dalam beberapa sesi yang disesuaikan dengan jadwal masuk dan kelas para siswa.

"Kelas 1 diberikan sekitar pukul 08.00, kelas 2 pukul 10.00, kelas 5 dan 6 pukul 12.00, sedangkan untuk kelas siang 3 dan 4 dibagikan antara pukul 12.30 hingga 13.00," jelas Tajuddin.

Terkait kendala, pihak sekolah mencatat bahwa beberapa siswa memiliki alergi terhadap bahan makanan tertentu.

Namun, hal tersebut dapat diantisipasi.

“Anak-anak yang alergi makanan tertentu seperti telur atau ayam, kami catat dan komunikasikan ke penyedia makanan agar diberikan menu pengganti seperti ikan atau bahan lain yang aman,” kata Tajuddin.

Salah satu siswa kelas 5, Alya Hafizhah Afifah, juga mengungkapkan rasa senangnya terhadap program ini.

“Makannya jadi lebih teratur, makannya pas istirahat di sekolah. Menunya enak, sesuai selera," kata Alya.

Alya juga menyadari bahwa program makan bergizi gratis ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat di sekolah-sekolah.

"Makanannya dari Pak Prabowo. Untuk Pak Prabowo, makasih, makannya enak, saya suka,” ucap Alya sambil tersenyum.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memperbolehkan tenaga-tenaga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menggunakan fasilitas di berbagai Balai Pelatihan milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai pusat edukasi.

Hal ini ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman antara Yassierli dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tentang tentang Sinergi 'Program Bidang Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Gizi Nasional' pada Senin (14/4) lalu.

Yassierli menyatakan komitmen penuh mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapat sambutan positif dari masyarakat luas serta pihak-pihak terkait. Yassierli menegaskan dengan berbagai fasilitas seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pengembangan Kesempatan dan Perluasan Kerja (BPPK) maupun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dapat dioptimalkan dan difungsikan sebagai pusat edukasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kemnaker memiliki fasilitas balai-balai yang dapat mensupport pelatihan dan sertifikasi tenaga-tenaga yang terlibat. Kami yakin MBG bakal berjalan sukses apabila didukung oleh personal yang memiliki kompetensi standar, " kata Yassierli dalam keterangannya, dikutip Kamis (17/4/2025).

Yassierli berharap sinergi ini dapat memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif, responsif terhadap isu gizi, serta mendukung terciptanya tenaga kerja sehat, produktif, dan kompetitif.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan MBG merupakan program investasi SDM terbesar pemerintah yang memerlukan dukungan tenaga kerja yang massif. Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, Dadan menyebut MBG diperkirakan mampu menyerap atau menciptakan 1,5 juta lapangan pekerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

"Setiap SPPG itu ada tiga pegawai badan fungsional yakni kepala satuan pelayanan (satpel) pemenuhan gizi, ahli gizi dan ahli akuntansi serta para relawan bertugas memasak, memotong, membersihkan dengan total yang bekerja langsung 50 orang, " ujar Dadan.

Hingga bulan April 2025 ini, sudah ada 1.072 1.072 kepala SPPG, 1072 ahli gizi, 1072 ahli akuntansi yang sudah bekerja. Dadan menambahkan keberadaan SPPG di seluruh Indonesia juga mampu menciptakan 15 wirausaha baru di sektor pangan. Mulai dari pemasok daging, telur, aneka buah-buahan, sayur, tepung, dan susu. Termasuk pengelola minyak jelantah dan limbah/sampah organik.

Lihat juga Video Momen Wamen PPPA Tinjau SPPG di Malang: Semua Rapi Sekali

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara berkonsultasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Ara meminta masukan terkait aturan penyesuaian batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi.

"Kami datang untuk berkonsultasi mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR," kata Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/4/2025), seperti dilansir Antara.

Penyesuaian ini dianggap perlu karena inflasi beberapa tahun terakhir. Ara ingin memberi ruang lebih luas bagi masyarakat agar bisa memiliki rumah bersubsidi.

Menurut dia, kebijakan ini membutuhkan tata kelola yang baik dan dukungan dari Kementerian Hukum. Tujuannya agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas.

Ara juga mengapresiasi sambutan Menkum yang dinilai cepat dan profesional.

"Saya sangat salut dengan dukungan Menteri Hukum yang menerima kami dengan sangat hangat dan cepat sehingga kami benar-benar didukung dengan sangat profesional. Kami doakan Kementerian Hukum makin bermanfaat bagi rakyat dan mendukung Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan siap mendukung harmonisasi aturan tersebut.

"Tentu kami di kementerian hukum akan memberikan dukungan yang tinggi dalam rangka penyediaan rumah, terutama untuk saudara-saudara kita yang berpenghasilan rendah. Karena itu saat ini keinginan untuk melakukan harmonisasi terkait dengan peraturan menteri PKP akan segera kami tindaklanjuti dalam waktu yang sangat singkat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ujar Supratman.

Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait berencana menerbitkan keputusan menteri (kepmen) tentang kriteria dan batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi pada 21 April 2025. Tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Kartini.

Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan aturan ini.

Ara juga melonggarkan batas penghasilan maksimal MBR untuk pasangan suami istri di kawasan Jabodetabek. Mereka yang berpenghasilan hingga Rp14 juta tetap bisa menerima rumah subsidi.

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara berkonsultasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Ara meminta masukan terkait aturan penyesuaian batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi.

"Kami datang untuk berkonsultasi mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR," kata Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/4/2025), seperti dilansir Antara.

Penyesuaian ini dianggap perlu karena inflasi beberapa tahun terakhir. Ara ingin memberi ruang lebih luas bagi masyarakat agar bisa memiliki rumah bersubsidi.

Menurut dia, kebijakan ini membutuhkan tata kelola yang baik dan dukungan dari Kementerian Hukum. Tujuannya agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas.

Ara juga mengapresiasi sambutan Menkum yang dinilai cepat dan profesional.

"Saya sangat salut dengan dukungan Menteri Hukum yang menerima kami dengan sangat hangat dan cepat sehingga kami benar-benar didukung dengan sangat profesional. Kami doakan Kementerian Hukum makin bermanfaat bagi rakyat dan mendukung Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan siap mendukung harmonisasi aturan tersebut.

"Tentu kami di kementerian hukum akan memberikan dukungan yang tinggi dalam rangka penyediaan rumah, terutama untuk saudara-saudara kita yang berpenghasilan rendah. Karena itu saat ini keinginan untuk melakukan harmonisasi terkait dengan peraturan menteri PKP akan segera kami tindaklanjuti dalam waktu yang sangat singkat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ujar Supratman.

Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait berencana menerbitkan keputusan menteri (kepmen) tentang kriteria dan batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi pada 21 April 2025. Tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Kartini.

Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan aturan ini.

Ara juga melonggarkan batas penghasilan maksimal MBR untuk pasangan suami istri di kawasan Jabodetabek. Mereka yang berpenghasilan hingga Rp14 juta tetap bisa menerima rumah subsidi.

Program MBG ini kalau dari perspektif siswa itu tujuannya untuk meningkatkan 3 'si', yang pertama adalah partisipasi sekolah. Kedua, absensi di sekolah, dan yang ketiga adalah konsentrasi siswa di sekolah...

Sumedang (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat meningkatkan tiga "si" bagi siswa sekolah saat mengunjungi Peternakan Dairy Nusa Indonesia di Sumedang, Jawa Barat, dan SD Negeri Pasir Kaliki Mandiri 1 Kota Cimahi.

"Program MBG ini kalau dari perspektif siswa itu tujuannya untuk meningkatkan 3 'si', yang pertama adalah partisipasi sekolah. Kedua, absensi di sekolah, dan yang ketiga adalah konsentrasi siswa di sekolah yang nanti muaranya ke peningkatan prestasi," kata Dedek Prayudi di Sumedang pada Kamis.

Dari segi partisipasi, lanjutnya, anak-anak yang tadinya tidak terdaftar di sekolah menjadi terdaftar. Ketika sang anak pergi ke sekolah, beban orang tua menjadi berkurang untuk memberi satu makanan bergizi bagi anak karena sudah ditanggung oleh pemerintah.

"Setidaknya itu sepertiga dari kebutuhan harian, karena kan dari makan tiga kali sehari, yang sekali sudah diberikan pemerintah," ucapnya.

Sedangkan dari segi absensi, menurutnya, dapat meningkatkan kehadiran siswa di kelas karena mereka termotivasi dengan menu-menu makanan bergizi yang diberikan dan merasa terpacu untuk mengikuti mata pelajaran.

"Pernah di suatu sekolah ada anak yang tidak masuk, ternyata di menu ketika si anak tidak masuk itu menunya daging, dan besoknya ketika dia masuk anak tersebut dibuat iri lah oleh teman-temannya bahwa menunya daging, karena daging itu kan tidak setiap hari di menu MBG. Lama-lama kemudian absensi sekolahnya itu meningkat, karena anaknya enggak mau rugi, enggak mau ketinggalan menu-menu menarik," ujar dia.

Sementara itu, dari segi konsentrasi memang masih harus diukur secara komprehensif, tetapi sebagian besar mengaku setelah hampir satu tahun uji coba, terdapat peningkatan konsentrasi dari para siswa.

"Setelah kami tanya kepada para guru, bagaimana dampaknya setelah 12 bulan uji coba MBG, mereka mengatakan bahwa ada peningkatan konsentrasi dari yang sebelumnya dijelaskan hal dengan kompleksitas tertentu harus 2-3 kali, sekarang sekali saja sudah cukup. Jadi hal-hal inilah yang sekarang ini sedang berproses, kita berharap ada peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus peningkatan ekonomi sirkuler di dalam negeri dari Program MBG," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025