Membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung agar pemerintah daerah tidak perlu repot-repot membangun aplikasi sendiri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk membantu pemerintah daerah terkait Surat Keputusan Bersama atau SKB Tiga Menteri untuk mendukung percepatan program 3 Juta Rumah per tahun.

"PU tugasnya apa? Membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung agar pemerintah daerah tidak perlu repot-repot membangun aplikasi sendiri, sekaligus juga memastikan bahwa aplikasi itu sejalan (compliance) dengan peraturannya," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PU Muhammad Zainal Fatah di Jakarta, Selasa.

Kemudian PU juga bisa membantu purwarupa, agar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Pemda bisa lebih cepat.

"Itu kalau hanya mau membangun misalkan gudang dua lantai itu diberikan purwarupanya sehingga nanti Pemda tidak perlu inspeksi rumit-rumit lagi, sepanjang standar itu diikuti bisa lebih cepat lagi. Mungkin nanti akan ada purwarupa rumah untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Zainal Fatah.

Pada prinsipnya PBG untuk memastikan bahwa gedung yang dibangun itu memang didesain dan dijaga secara baik sehingga nanti ada sertifikat laik fungsi.

"Jangan sampai kita membangun rumah untuk rakyat tapi kualitasnya malah tidak memenuhi syarat," kata Zainal Fatah.

Sebagai informasi, penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dilakukan antara Menteri PU Dody, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri PKP Maruarar Sirait tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

Dengan adanya SKB tersebut, para kepala daerah diimbau untuk dapat membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, mempercepat proses pelayanan pemberian izin PBG bagi MBR paling lama 10 hari kerja serta segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai pembebasan retribusi PBG dalam waktu 1 bulan ke depan.

Dalam rangka mengurangi backlog perumahan dan mengentaskan kemiskinan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen untuk terus mendukung program pembangunan 3 juta unit rumah yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk perkotaan, pedesaan dan daerah pesisir.

Kementerian PU akan memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dasar antara lain akses jalan, air baku dan pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, dan drainase lingkungan. Inpres air bersih dan air limbah juga sudah diusulkan untuk diprioritaskan salah satunya agar dapat mendukung program 3 juta rumah ini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Beberapa berita terpopuler properti Senin, 25 November 2024 menjadi perhatian pembaca Medcom.id. Mulai dari penyebab banyak lalat di rumah hingga bangun rumah dengan modal Rp50 juta.

Selain itu, ada juga keputusan pemerintah untuk menghapus BPHTB dan PBG. Berikut 3 berita terpopuler properti Medcom.id kemarin.

1. Penyebab Banyak Lalat di Rumah

Rumah yang bersih dan nyaman seharusnya menjadi tempat yang tenang untuk beristirahat dan bersantai. Sayangnya, ia dapat berubah menjadi mimpi buruk ketika lalat mulai berdatangan.

Lalat dapat mengganggu ketenangan kita, membawa kuman, dan bahkan mencemari makanan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui penyebab umum yang menarik lalat ke rumah kita.

Baca selengkapnya di sini

2. BPHTB-PBG Dihapus untuk Percepat Program 3 Juta Rumah

Pemerintah telah resmi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, .

Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait penghapusan BPHTB dan PBG tersebut untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca selengkapnya di sini

3. Mau Bangun Rumah dengan Modal Rp50 Juta? Begini Caranya

Memiliki rumah pribadi merupakan impian semua orang. Untuk memiliki rumah, kamu bisa melakukannya dengan beberapa cara yaitu membelinya secara langsung, menggunakan pinjaman Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari bank, atau membangun sendiri.

Banyak orang yang memilih membangun rumah sendiri dengan alasan kepuasan. Membangun rumah sendiri artinya kamu bisa menyesuaikan desain rumah sesuai dengan impian. Jika kamu berencana membangun rumah sendiri, berapa perkiraan biayanya?

Baca selengkapnya di sini

(KIE)

BULELENG, KOMPAS.com - Puluhan siswa SD Negeri 1 Sumberklampok di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali terlihat antusias menikmati makanan mereka.

Makanan yang disajikan berupa satu porsi kotak yang terdiri dari nasi putih, ayam suwir, tempe goreng, sayur tumis, serta buah semangka.

Setelah menyantap hidangan utama, para siswa juga diberikan susu kotak sebagai pelengkap.

Kegiatan ini merupakan ujicoba program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Menu yang disajikan dalam ujicoba ini disiapkan oleh ibu-ibu di desa setempat yang tergabung dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sumberklampok.

Ketua PKK Desa Sumberklampok, Ni Kadek Trantini mengungkapkan, persiapan menu bergizi ini dimulai sejak sebulum subuh, sekitar pukul 03.00 Wita dinihari.

"Kami masaknya mulai dari jam 03.00 pagi. Bumbu-bumbunya sudah kami persiapkan sejak kemarin. Sayur-sayuran dan bahan lainnya juga sudah dipotong dan siap dimasak."

Demikian pengakuan Trantini saat ditemui di Desa Sumberklampok, Senin (25/11/2024) kemarin.

Menurut dia, ada sebanyak 12 anggota PKK bekerja sama dalam mempersiapkan dan memasak makanan.

Program ini menawarkan tiga pilihan menu, di mana semua bahan yang digunakan merupakan produk lokal dari desa, termasuk buah-buahan dan sayuran.

Lalu, demi menjaga kualitas dan keamanan makanan, mereka menghindari penggunaan penyedap rasa, pewarna buatan, pengawet, dan pengenyal.

"Semua bahan yang digunakan adalah bahan lokal dari desa," sambung Trantini.

Program makan bergizi ini menyediakan total 500 porsi makanan, yang disajikan kepada 359 anak-anak serta tamu undangan.

Trantini menyebutkan, total biaya untuk menyajikan satu porsi makanan dalam ujicoba ini adalah Rp 17.500, meskipun masih terdapat biaya operasional tambahan yang belum termasuk dalam perhitungan.

Ia juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh anggota PKK saat mempersiapkan menu makanan untuk program ini.

"Kami berpikir, siap tidak siap, harus jalani. Kami siapkan dengan cari anggota lain untuk memasak. Lumayan ribet, tapi kami harap program ini berjalan dengan baik," kata Trantini.

Meski persiapan yang dilakukan terhitung mendadak, ia dan tim berusaha memastikan bahwa makanan yang disiapkan memenuhi standar gizi yang sehat dan bebas dari bahan berbahaya.

"Untuk penghitungan porsi, kami sudah berbicara dengan ahli gizi dari Puskesmas Gerokgak II, sehingga jumlah nasi dan sayur dalam setiap porsi sudah sesuai," ungkap dia.

Inisiatif para ibu PKK ini bukan hanya memberikan nutrisi bagi anak-anak, tetapi juga menunjukkan semangat kebersamaan dan dedikasi untuk meningkatkan kualitas gizi di masyarakat lokal.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita humaniora sepekan yang masih menarik untuk dibaca, mulai dari 9 orang meninggal & satu hilang akibat longsor di Karo Sumut hingga program Makan Bergizi Gratis butuh 30 ribu ahli gizi.

1. 9 orang meninggal & satu hilang akibat longsor di Karo Sumut

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut), menyatakan bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka, mengakibatkan sembilan orang meninggal dunia dan satu orang dinyatakan hilang.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

2. Presiden Prabowo panggil Menaker bahas Upah Minimum Provinsi 2025

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin siang, salah satunya berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

3. BGN: Program Makan Bergizi Gratis butuh 30 ribu ahli gizi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis membutuhkan 30 ribu ahli gizi yang akan disebar di setiap satuan layanan BGN untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan gizi di masing-masing daerah.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

4. Mendikdasmen sampaikan komitmen pemerintah pada Hari Guru Nasional

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan sederet komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan profesi guru pada upacara peringatan Hari Guru Nasional.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

5. PGRI setuju penghapusan PPDB zonasi demi pemerataan pendidikan

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengaku setuju dengan usulan penghapusan sistem zonasi sekolah, guna memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk melanjutkan pendidikan di sekolah yang diinginkannya.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengupayakan suplai bahan baku protein untuk program makan bergizi gratis melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Senin (25/11/2024).

Yandri menekankan potensi besar yang dimiliki desa dalam penyediaan kebutuhan protein hewani.

"Kita punya dana desa 20 persen untuk ketahanan pangan yang tidak sekali pakai, tetapi dibuat modal untuk badan usaha milik desa dalam mengelola persiapan bahan baku makan siang bergizi, salah satunya sumber protein," ujarnya dikutip dari keterangan pers.

"Pentingnya kolaborasi ini karena Indonesia hampir sebagian besar adalah desa," tambahnya.

Menteri Yandri optimistis kolaborasi ini akan menyukseskan upaya desa dalam menyuplai bahan baku untuk program makan bergizi gratis, berkat pendampingan khusus dari kedua kementerian.

Menurutnya, banyak desa di Indonesia yang memiliki potensi yang belum dimaksimalkan.

"Kami mendorong BUMDesa yang akan jadi penggerak utama ekonomi desa tematik sesuai dengan potensinya," jelas Yandri.

Ia juga menilai, berdasarkan berbagai kunjungan kerjanya sejauh ini, banyak desa di Indonesia yang dapat dijadikan desa tematik sesuai potensi suplai bahan bakunya.

"Nanti ada desa tomat, desa cabai, desa bawang, desa nila, desa patin, kita wujudkan semua dengan kemampuan desa masing-masing," sebut politikus PAN.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan optimismenya mengenai rencana suplai bahan baku protein untuk makan bergizi gratis dari desa.

"Tadi diskusi dengan Pak Mendes dan Pak Wamen, kalau beliau mencanangkan desa nila, desa lele, desa patin, beliau sudah ke 30 desa dan nginep di sana saya pikir kami juga harus ikut," ungkap Sakti.

"Ketika makan bergizi gratis jalan dan itu ada di setiap desa, lebih dari 75 ribu desa, kalau di sana bisa jadi pusat produksi seluruh bahan untuk makan bergizi gratis, maka ekonomi yang bergerak bisa 4 sampai 5 kali lipat," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengupayakan suplai bahan baku protein untuk program makan bergizi gratis melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Senin (25/11/2024).

Yandri menekankan potensi besar yang dimiliki desa dalam penyediaan kebutuhan protein hewani.

"Kita punya dana desa 20 persen untuk ketahanan pangan yang tidak sekali pakai, tetapi dibuat modal untuk badan usaha milik desa dalam mengelola persiapan bahan baku makan siang bergizi, salah satunya sumber protein," ujarnya dikutip dari keterangan pers.

"Pentingnya kolaborasi ini karena Indonesia hampir sebagian besar adalah desa," tambahnya.

Menteri Yandri optimistis kolaborasi ini akan menyukseskan upaya desa dalam menyuplai bahan baku untuk program makan bergizi gratis, berkat pendampingan khusus dari kedua kementerian.

Menurutnya, banyak desa di Indonesia yang memiliki potensi yang belum dimaksimalkan.

"Kami mendorong BUMDesa yang akan jadi penggerak utama ekonomi desa tematik sesuai dengan potensinya," jelas Yandri.

Ia juga menilai, berdasarkan berbagai kunjungan kerjanya sejauh ini, banyak desa di Indonesia yang dapat dijadikan desa tematik sesuai potensi suplai bahan bakunya.

"Nanti ada desa tomat, desa cabai, desa bawang, desa nila, desa patin, kita wujudkan semua dengan kemampuan desa masing-masing," sebut politikus PAN.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan optimismenya mengenai rencana suplai bahan baku protein untuk makan bergizi gratis dari desa.

"Tadi diskusi dengan Pak Mendes dan Pak Wamen, kalau beliau mencanangkan desa nila, desa lele, desa patin, beliau sudah ke 30 desa dan nginep di sana saya pikir kami juga harus ikut," ungkap Sakti.

"Ketika makan bergizi gratis jalan dan itu ada di setiap desa, lebih dari 75 ribu desa, kalau di sana bisa jadi pusat produksi seluruh bahan untuk makan bergizi gratis, maka ekonomi yang bergerak bisa 4 sampai 5 kali lipat," sambungnya.

MAGETAN, iNewsNgawi.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan bersiap merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat. 

Program ini menjadi salah satu prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025, Pemkab Magetan telah mencadangkan dana sebesar Rp 6 miliar untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. 

“Kita sudah mengalokasikan Rp 6 miliar di Dinas Sosial. Tinggal menunggu nanti arah kebijakan Badan Gizi Nasional,” kata Ketua DPRD Magetan, Suratno, usai rapat paripurna, Senin (25/11/2024).

Suratno menilai program ini penting untuk mendukung perbaikan gizi masyarakat, khususnya dalam upaya penurunan angka stunting. Namun, pelaksanaannya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

"Kita masih menunggu, nanti dalam waktu dekat setelah APBD ditetapkan tanggal 29 November, pasti dengan komisi terkait dan pemerintah akan komunikasi dengan Badan Gizi Nasional," jelasnya.

Pemkab disebut juga akan menyiapkan Dapur Umum sebagai salah satu sarana pendukung program MBG. Pun pihaknya mendorong pemanfaatan potensi lokal dan pelibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat.

"Harus, nanti pasti ada juknisnya. Apalagi Magetan potensi sayur mayurnya luar biasa, produksi gabah juga sangat melimpah. Itu yang kami dorong untuk bersama-sama handarbeni program itu," tegas Suratno. (ST)

Editor : Asfi Manar

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MGB) Presiden Prabowo Subianto di SDN 12 Desa Penyamun Kabupaten Bangka guna menyukseskan program tersebut pada 2025.

"Alhamdulillah, 108 siswa siswi sangat antusias dan senang dengan menu makanan bergizi ini," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Sugito saat meninjau uji coba pelaksanaan program itu di Bangka, Senin.

Ia mengatakan simulasi MGB di sekolah itu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap program untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia tersebut..

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo di salah satu programnya adalah makan siang bergizi, yang akan dimulai awal 2025, namun untuk menyiapkan itu saya minta pada bupati dan wali kota untuk melakukan simulasi pemberian makanan siang bergizi ini di wilayahnya masing-masing, selama bulan November hingga Desember tahun ini,” katanya.

Ia menyatakan tujuan kegiatan ini, antara lain masyarakat atau anak-anak sekolah tidak kaget atas program itu dan untuk selanjutnya menjadi kebiasaan, melihat animo sekaligus kultur masyarakat, mencari bentuk karena masyarakat beraneka ragam sehingga dapat menyesuaikan dengan kearifan lokal, tanpa menghilangkan dan tanpa mengurangi kandungan gizi.

“Makanya, kita ajak semua seperti puskesmas, Dinas Kesehatan yang tentu sudah punya ahli gizi dan dokternya, jadi jangan sampai nanti program makan yang bergizi ini, masyarakat desa hanya sebagai penonton, karena harapannya mereka juga ikut terlibat dalam multiplier effect dari program ini” ujarnya.

Ia meminta petugas gizi lebih memperhatikan kondisi makanan dan mengedukasi anak-anak dengan kebiasaan baik menggunakan alat makan atau mencuci tangan sebelum makan.

“Selain tujuannya meningkatkan gizi kepada anak juga ada multiplier effect bagi peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangka, khususnya dan umumnya di Kepulauan Bangka Belitung,” katanya.

Ia berharap, dari uji coba ini akan ada skema yang terbaik dan lebih tepat untuk kemudian disinergikan dengan program dari pusat, sehingga efisien dan efektif.

Penjabat Bupati Bangka M Haris mengaku senang atas kehadiran Pj Gubernur Sugito yang langsung menyaksikan uji coba makan bergizi gratis ini.

“Nanti akan dilakukan sebanyak empat kali, dan kita akan melihat dari uji coba ini, apa yang harus kita evaluasi kemudian untuk kita benahi di pas pada waktunya,” kata dia.

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Kabupaten Bandung secara resmi menerima penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) atau Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum) dari 10 perumahan di wilayah Kabupaten Bandung.

Penyerahan ini dilakukan langsung oleh para pengembang perumahan kepada Bupati Bandung, Dadang Supriatna, di Rumah Dinas Bupati Bandung, pada Senin (25/11/2024) sore.

Selain dihadiri oleh perwakilan pengembang, acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perumahan dan Pertamanan Kabupaten Bandung, Wahyudin; Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Asep Kusumah; serta para tokoh masyarakat dari perumahan-perumahan tersebut.

Dalam acara serah terima tersebut, Bupati Dadang Supriatna menyampaikan apresiasi kepada para pengembang yang telah bersedia menyerahkan PSU perumahan mereka kepada Pemkab Bandung.

“Alhamdulillah, hari ini kita dapat menerima PSU dari 10 perumahan. Artinya, mulai hari ini perumahan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah desa atau kelurahan, serta Pemkab Bandung,” ujar Bupati Dadang Supriatna saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima PSU dan Komitmen Bersama Perumahan.

Bupati Dadang Supriatna menjelaskan bahwa penyerahan PSU atau fasos fasum perumahan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Bandung.

Menurutnya, masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut kini bisa merasa lebih lega, karena berbagai sarana dan prasarana seperti jalan, taman, dan fasilitas lainnya akan segera dibangun oleh Pemkab Bandung.

Dengan penyerahan PSU ini, Pemkab Bandung kini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan fasilitas di perumahan-perumahan tersebut.

“Pemkab Bandung berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran APBD guna membangun PSU dari 10 perumahan yang telah diserahkan kepada kami. Insya Allah, saya akan berpihak kepada perumahan yang sudah diserahkan, termasuk yang 10 ini. Kami akan segera membangun fasilitas yang diperlukan untuk warga perumahan,” ujar Bupati yang akrab disapa Kang DS.

Kang DS juga menambahkan, penyerahan PSU ini merupakan bentuk itikad baik dari Pemkab Bandung untuk hadir dalam pembangunan kawasan perumahan.

Ia menyebutkan bahwa seringkali pengembang perumahan sudah tidak ada lagi, sehingga pemkab mengambil inisiatif untuk segera menerima PSU guna memastikan pembangunan fasilitas perumahan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Terkait dengan permasalahan perumahan, Bupati Dadang Supriatna melakukan terobosan besar dengan mendorong percepatan serah terima PSU perumahan melalui perubahan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur proses serah terima PSU.

Sebelumnya, selama lebih dari 20 tahun, hanya beberapa perumahan yang berhasil diserahkan ke Pemkab Bandung, karena terhambat oleh regulasi yang dianggap rumit dan memberatkan para pengembang.

“Dampaknya adalah warga perumahan yang jadi korban. Mereka tidak bisa menikmati pembangunan fasilitas karena PSU perumahan mereka belum diserahkan ke pemda. Padahal, kami sejak awal sudah ingin membangun fasilitas seperti jalan dan taman untuk perumahan mereka. Maka, kami ubah Perbup-nya,” ungkap Kang DS.

Upaya tersebut membuahkan hasil luar biasa. Dalam setahun terakhir, puluhan perumahan telah berhasil menyerahkan PSU mereka kepada Pemkab Bandung, dan warga perumahan kini mulai merasakan pembangunan yang dilakukan oleh Kang DS selama menjabat Bupati Bandung.

Adapun 10 perumahan yang PSU-nya diserahkan kepada Pemkab Bandung adalah:

1. Bumi Priangan Persada (Desa Baros, Arjasari)
2. Teras Pelangi (Baros, Arjasari)
3. Bojong Badak Endah (Cikancung)
4. Cibiuk Indah (Pasawahan, Dayeuhkolot)
5. Margahayu Kencana (Margahayu)
6. Taman Bukit Lagadar (Margaasih)
7. Rancaekek Permai (Rancaekek)
8. Bukit Nata Endah (Sindangpanon, Banjaran)
9. Halimun Foresta (Katapang)
10. Bumi Sukagalih Permai (Katapang).

Editor : Zhafran Pramoedya

Sungailiat (ANTARA) - Sebanyak 108 pelajar di SD Negeri 12 Pemali Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh makan bergizi gratis dari pemerintah daerah setempat, dari tindak lanjut uji coba program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah.

Penjabat Gubernur Bangka Belitung Sugito di Pemali Senin mengatakan, pemberian makan bergizi gratis bagi 108 anak di SD Negeri 12 Pemali itu merupakan kegiatan uji coba sebelum secara serentak program ini diterapkan pada tahun 2025.

"Uji coba ini agar nantinya para siswa tidak terkejut saat program pemberian makan bergizi gratis diterapkan secara rutin," jelasnya.

Kegiatan uji coba tersebut sekaligus untuk melihat langsung respon serta budaya di masyarakat, dan mencari bentuk sajian disesuaikan dengan kearifan lokal tanpa mengurangi nilai gizi yang ada.

"Program makan bergizi gratis bagi peserta didik memberikan dampak positif ke semua pihak, karena melibatkan dari berbagai unsur terkait, seperti dinas kesehatan, organisasi PKK desa, dan yang lain.

Sementara Pj Bupati Bangka, M Haris mengatakan, hasil uji coba yang dilakukan pertama kali ini akan dilakukan evaluasi dan dibenahi jika ditemukan ada hal yang dianggap belum sempurna, agar pada waktunya nanti benar-benar bisa berjalan maksimal.

"Saya melihat respon anak-anak sangat tinggi, termasuk orang tuanya, kita manfaatkan program memberikan dampak positif kepada masyarakat terutama di tingkat desa sebagai penyedia, bahan baku, tenaga, dan sebagainya," ujarnya.

Secara teknis, katanya, pihaknya akan mengatur per gugus atau wilayah yang akan dibantu kader-kader dan pemerintah desa setempat.

Singaraja, Bali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali, menggelar uji coba Makan Bergizi Gratis di SDN 1 Sumberklampok dan SMPN SATAP Gerokgak, Kecamatan Gerokgak sebagai upaya menyukseskan program pemerintah pusat.

"Uji coba ini akan dilakukan beberapa kali ke depan untuk menemukan skema yang tepat," kata Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat membagikan Makan Bergizi Gratis di SDN 1 Sumberklampok, Senin.

Ia menjelaskan, program pemberian Makan Bergizi Gratis melibatkan anggota Tim Penggerak (TP) PKK desa setempat sebagai upaya pelibatan peran serta masyarakat.

"Anggaran besar yang akan digulirkan untuk program ini membutuhkan pikiran dan strategi ekstra untuk kesuksesan pelaksanaannya," kata dia.

Menurut dia, skema mendistribusikan makanan dari satu kantin sentral ke seluruh sekolah perlu dipikirkan ulang melalui uji coba yang komprehensif. Ini diperlukan mengingat instrumen distribusi yang dimiliki Indonesia tidak seperti di India. Selain itu, makanan adalah barang mudah rusak.

“Jika katering sentral di Denpasar lalu dibawa ke sini, makanan sangat mungkin akan rusak. Oleh karena itu, saya mengusulkan untuk menggerakkan dan memberdayakan TP PKK. Saya kira semua TP PKK pasti pintar masak," kata Lihadnyana.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya di sela-sela pemantauan memberikan apresiasi atas uji coba makan bergizi gratis.

Dari pantauannya menu makanan yang disajikan disukai anak-anak. Demikian juga dengan pelibatan anggota TP PKK dalam pembuatan makanan sehingga menu makan yang disajikan pasti lebih higienis dan dimasak dengan penuh kasih sayang.

"Sehingga benar-benar makanan yang disiapkan ini punya nilai gizi dan ada berkah yang luar biasa. Astungkara ya Pak Bupati idenya bagus. Yang menyiapkan juga bukan katering tetapi ibu-ibu PKK," ujar dia.

Adapun program Makan Bergizi Gratis diuji coba di dua sekolah yakni SD Negeri 1 Sumberklampok dan SMPN 1 SATAP Gerokgak Kecamatan Gerokgak, Senin.

Dalam kegiatan tersebut dibagikan sebanyak 159 paket makan dan susu kepada siswa SD dan 115 paket yang sama kepada siswa SMP setempat.

Uji coba program Makan Bergizi Gratis ini guna mendukung program pemerintah pusat dalam rangka memberikan makanan bergizi seimbang bagi anak-anak usia sekolah.

Pewarta: IMBA Purnomo/Rolandus Nampu
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung secara resmi menerima penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) atau Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum) dari 10 perumahan di wilayah Kabupaten Bandung.

Penyerahan tersebut dilakukan secara langsung oleh para pengembang perumahan kepada Bupati Bandung Dadang Supriatna, di Rumah Dinas Bupati Bandung, Senin (25/11/2024) sore.

Terdapat 10 perumahan yang PSU-nya diserahkan kepada Pemkab Bandung yaitu Bumi Priangan Persada Desa Baros Arjasari, Teras Pelangi Baros Arjasari, Bojong Badak Endah Cikancung, Cibiuk Indah Pasawahan Dayeuhkolot dan Margahayu Kencana Margahayu.

Selain itu, lima perumahan lainnya yaitu Perumahan Taman Bukit Lagadar Margaasih, Rancaekek Permai Rancaekek, Bukit Nata Endah Sindangpanon Banjaran, Halimun Foresta Katapang dan perumahan Bumi Sukagalih Permai Katapang.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan terima kasih kepada para pengembang 10 perumahan yang telah bersedia menyerahterimakan PSU perumahan mereka kepada Pemkab Bandung.

"Alhamdulillah hari ini kita bisa menerima PSU dari 10 perumahan. Artinya, mulai hari ini perumahan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah desa atau kelurahan dan juga kami Pemkab Bandung," kata Bupati Dadang Supriatna saat Penandatanganan Berita Acara Serah Terima PSU dan Komitmen Bersama Perumahan.

Selain dihadiri oleh perwakilan pengembang, penyerahan PSU 10 perumahan itu juga dihadiri Kepala Dinas Perumahan dan Pertamanan Kabupaten Bandung Wahyudin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Asep Kusumah dan para tokoh masyarakat dari 10 perumahan.

Bupati Dadang Supriatna menyatakan bahwa penyerahan fasos fasum atau PSU perumahan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Bandung.

Menurut Kang DS, masyarakat perumahan dapat tersenyum lebar karena kini berbagai sarana perumahan seperti jalan, taman dan fasilitas lainnya akan dibangun Pemkab Bandung. Sebab, kini Pemkab Bandung bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan PSU perumahan ke depan.