pkp

Viral Keluhan Biaya Wadah Makan Bergizi Gratis, BGN Imbau Sekolah Tak Pungli

Jakarta -

Badan Gizi Nasional menanggapi ramainya keluhan publik di media sosial terkait program makan bergizi gratis. Sejumlah warganet mengeluhkan adanya pungutan uang untuk wadah makan bergizi gratis sebesar Rp 10.000.

Dilansir detikHealth, keluhan itu awalnya disampaikan seorang pengguna X pada Jumat (10/1/2025). Dia mengatakan di sekolah adiknya ada biaya Rp 10.000 untuk wadah makan bergizi gratis.

"Jelas2 program makan siang GRATIS, sekolah adik gw masih aj dimintain uang astagaa. Alesannya buat wadah makan. Tolongg aku bignung harus lapor ke mana selain ke ad**m g3**ndr*," tulisnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pun angkat bicara. Dia menegaskan pelaksanaan makan bergizi gratis ini bebas dari pungutan biaya apa pun. Termasuk wadah makanan.

"Semua program dilakukan dan dikelola Badan Gizi Nasional secara gratis untuk masyarakat," tegas Dadan, Senin (13/1/2025).

Menurutnya, pemerintah sengaja menyiapkan wadah makanan berbahan stainless steel dalam program ini untuk meminimalisir limbah karena dapat dipakai ulang. Wadah stainless steel juga dinilai lebih higienis.

Dadan mengatakan biaya pengadaan wadah itu telah ditanggung pemerintah dalam anggaran khusus Badan Gizi Nasional. Sehingga sekolah ataupun murid tidak diminta membayar.

"Sekolah bersabar untuk menerima manfaat program dan tidak melakukan pungutan-pungutan yang tidak diperlukan," lanjut Dadan.

Dia menambahkan agar masyarakat mengakses informasi resmi terkait program makan bergizi gratis melalui BGN untuk menghindari adanya pungli di lapangan. Dia memastikan program ini tidak dipungut biaya sepeser pun, termasuk untuk alat makan.

Apabila publik masih menemukan adanya pungutan liar, Dadan mengimbau untuk segera melaporkan temuan tersebut ke BGN.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

(des/des)

Warganet Keluhkan Pungutan Wadah Makan oleh Sekolah, BGN: Laporkan Saja, MBG Tak Ada Biaya Tambahan - Kompas.com

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai berlangsung di sejumlah sekolah sejak Senin (6/1/2025).

Pemerintah mengadakan Makan Bergizi Gratis dengan target 3 juta penerima hingga Januari 2025 untuk memberikan asupan gizi lebih baik dan mencegah stunting.

Nah, di tengah-tengah pelaksanaan program tersebut, rupanya ada warganet yang mengaku dipungut biaya pembelian wadah makanan oleh pihak sekolah.

Pengguna akun X @tanya****s itu pada Jumat (10/1/2025) membagikan tangkap layar pesan WhatsApp berisi perintah agar wali murid mengumpulkan uang Rp 10.000 untuk membeli wadah makan program Makan Bergizi Gratis.

"Jelas2 program makan siang GRATIS, sekolah adik gw masih aj dimintain uang astagaa. alesannya buat wadah makan. Tolongg aku bingung harus lapor kmn selain ke adm*n g3r*ndr*," tulis warganet itu dalam unggahan yang tayang hingga 1,8 juta kali hingga Minggu (12/1/2025).

Lalu, benarkah masyarakat dipungut uang untuk pembelian wadah makanan program Makan Bergizi Gratis dan ke mana masyarakat bisa melaporkan pungutan tersebut?

<br>

Wadah Makan Bergizi Gratis

Saat dimintai konfirmasi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan masyarakat seharusnya tidak boleh dipungut biaya apa pun dalam pelaksanaan program MBG, termasuk membeli wadah makanan.

"Semua program dilakukan dan dikelola Badan Gizi Nasional secara gratis untuk masyarakat," ujarnya kepada Kompas.com pada Minggu (12/1/2025).

Dalam program Makan Bergizi Gratis, penerima akan mendapatkan makanan dalam wadah berbahan stainless steel. Pemakaian wadah tersebut ditujukan untuk mengurangi produksi limbah. Wadah dari bahan stainless steel pun dianggap lebih higienis dan bisa digunakan berulang-ulang.

Terkait penyediaan wadah makan stainless steel untuk Makan Bergizi Gratis, Dadan memastikan, biayanya berasal dari anggaran BGN.

"Sekolah bersabar untuk menerima manfaat program dan tidak melakukan pungutan-pungutan yang tidak diperlukan," tegasnya.

Dadan meyakinkan, BGN akan meningkatkan cakupan layanan secara bertahap untuk menjangkau semua sekolah yang akan menyalurkan makan bergizi gratis.

Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis yang berlangsung saat ini memang baru diadakan pada tahap awal dan belum terlaksana di semua sekolah.

Lapor pungutan wadah makan

Dadan menambahkan, semua informasi resmi terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akan disampaikan BGN kepada masyarakat lewat laman www.bgn.go.id.

"Adapun informasi yang bukan dari portal resmi BGN dapat diabaikan," lanjut dia.

Makan Bergizi Gratis: Chef Beri Saran Cara Optimalkan Budget Rp 10 Ribu - Kompas.com

KOMPAS.com - Sejumlah warganet mengkritik kondisi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan dengan budget atau anggaran Rp 10.000 per porsi.

Pengguna akun X @hal***TA misalnya. Ia menilai, makanan dari program Makan Bergizi Gratis termasuk kategori sad food. Jika dibandingkan, katanya, makanan untuk pasien di rumah sakit tampak lebih enak dan bergizi.

Istilah sad food biasa dipakai oleh orang yang membeli atau memasak makanan dengan penampilan, porsi, atau rasa yang mengecewakan.

Lalu, bisakah uang Rp 10.000 bisa menjadi modal untuk menyediakan makanan bergizi dan berpenampilan menarik dalam program MBG?

<br>

Penjelasan chef soal pengoptimalan uang Rp 10.000

Saat dimintai pendapat, Chef & Beverage Manager Hotel Grandhika Semarang, Teguh Firmanto, menyebut uang Rp 10.000 pada dasarnya bisa menghasilkan makanan bergizi, enak, dan layak dalam program MBG.

Namun, ia melihat, hal itu kemungkinan hanya bisa terjadi jika makanan dibuat langsung oleh pemerintah, bukan dimasak oleh vendor katering atau pihak ketiga.

"Jika ada pihak ketiga, perlu uang lebih banyak untuk menyiapkan makanan bergizi dan menarik. Sebab, mereka kan perlu membagi anggaran bukan hanya untuk membeli bahan, tetapi juga membayar tenaga, transportasi, dan keuntungan," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/1/2025).

Teguh berpendapat, pihak ketiga rasanya akan kesulitan untuk bisa menyediakan makanan berkualitas dan menarik dari hasil pemanfaatan anggaran Rp 10.000 per porsi.

Ia pun khawatir, pihak ketiga pada akhirnya hanya menyiapkan makanan dengan kualitas bahan dan penampilan yang lebih rendah jika anggaran program makan bergizi gratis tetap Rp 10.000 per porsi.

Oleh sebab itu, apabila anggarannya tidak ditambah, Teguh menyarankan kepada Pemerintah lebih baik melakukan proses memasak sendiri makanan dalam program MBG tersebut. Sebab, pemerintah tak perlu mengeluarkan anggaran untuk biaya tenaga, transportasi, dan keuntungan.

"Tanpa keuntungan sama sekali, (makanan seharga) Rp 10.000 isinya bisa disusun dengan nasi putih, ayam, sumber nutrisi tambahan seperti tahu, tempe, atau mi, sayuran, serta buah," tuturnya.

Teguh berpendapat, setidaknya butuh anggaran minimal Rp 15.000 untuk dapat menyediakan makanan per porsi yang bergizi, enak, dan layak untuk diberikan kepada orang lain dalam program MBG.

Ia mengingatkan, besaran anggaran itu belum termasuk untuk penyediaan minuman susu asli. Dalam hal ini, Teguh berharap pemerintah tidak memberikan minuman susu olahan berpemanis.

Lebih baik dimasak sendiri

Teguh melanjutkan, makanan yang tidak diolah dengan benar dalam program Makan Bergizi Gratis berpotensi membahayakan keamanan konsumen.

Misalnya, bahan makanan yang tidak disimpan dalam suhu tepat maupun mengalami kesalahan distribusi, akan berpotensi menyebabkan keracunan bila dikonsumsi.

Program makan bergizi gratis dan upaya menggerakkan perekonomian lokal

Jakarta (ANTARA) - Menciptakan generasi gemilang lewat pemenuhan gizi yang seimbang bagi anak-anak sekolah, menjadi tujuan utama dilaksanakannya program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, MBG diharapkan juga dapat mendongkrak perekonomian lokal atau masyarakat setempat.

MBG dilaksanakan serentak di 26 provinsi pada 6 Januari 2025. Terdapat empat tujuan dari program ini, yakni menyiapkan sumber daya yang unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan dan menggerakkan ekonomi masyarakat agar cita-cita Indonesia Emas 2045 tercapai.

Pemerintah menargetkan program MBG dapat menyentuh tiga penerima manfaat selama Januari-Maret 2025. Penerima manfaat yang disasar terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil serta ibu menyusui.

Dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk program ini sebesar Rp71 triliun, dan kemungkinan akan ditambah sebanyak Rp140 triliun untuk periode selanjutnya.

Dengan besarnya anggaran yang dialokasikan, perekonomian masyarakat daerah diharapkan dapat terangkat apabila dapur-dapur masyarakat diserahkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) atau dikelola oleh koperasi-koperasi tempat dilaksanakannya MBG.

Tak hanya dari sisi penyiapan logistik dan distribusi makanan, sampah sisa makanan MBG pun berpotensi menjadi ekonomi sirkular seperti kompos dan industri maggot bila dikelola dengan baik oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah.

Pembangkit ekonomi lokal

Dengan dana Rp71 triliun, program MBG diyakini dapat meningkatkan perekonomian daerah karena melibatkan warga lokal dalam penyediaan bahan baku lokal di setiap SPPG. Setidaknya akan ada 937 SPPG di 26 provinsi hingga akhir Januari 2025.

SPPG ini diharapkan dapat membeli bahan kebutuhan makanan pada pedagang-pedagang setempat, seperti buah, sayur, telur, susu, daging, ikan maupun beras. Sebisa mungkin memanfaatkan komoditas lokal yang dihasilkan di wilayah masing-masing.

Petugas dapur atau tukang masak pada SPPG yang berasal dari warga setempat dapat membawa lebih banyak keuntungan bagi masyarakat daerah tersebut. SPPG juga dapat memanfaatkan dapur yang sudah ada, seperti dapur UMKM atau dapur bersama milik masyarakat.

Pemanfaatan dapur ini dapat menghemat anggaran dan menekan biaya distribusi karena dapurnya dekat dengan sekolah. Dengan biaya yang hemat, maka dananya bisa digunakan untuk menambah menu yang lebih bervariasi.

Tak hanya menggerakkan perputaran uang di wilayah yang bersangkutan, MBG juga memberikan dampak berganda atau multiflier effect lainnya, yakni penyerapan tenaga kerja.

Permintaan pesanan makanan yang meningkat, dapat berimbas pada penambahan juru masak, pengantar makanan hingga orang-orang yang bertugas membantu penyiapan kemasan makanan.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan MBG dapat mampu menciptakan efek berganda bagi masyarakat lokal, mulai dari kesejahteraan produsen hingga penyerapan tenaga kerja.

Penyerapan lapangan kerja baru ini, sangat mungkin terjadi, khususnya bagi para ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan. Masyarakat sekitar yang awalnya tidak memiliki pekerjaan akan memiliki peluang untuk bekerja di dapur ataupun membantu pendistribusian makanan dari dapur ke sekolah-sekolah.

"Saat UMKM kebanjiran order, maka ada penambahan tenaga kerja. Nah ini menciptakan multiflier effect, selain MBG membantu meningkatkan gizi, juga meningkatkan kesejahteraan para produsen lokal dan penyerapan tenaga kerja," kata Eliza.

Untuk memudahkan eksekusi perintah, distribusi logistik hingga sistem pembayaran, tentunya memang harus memiliki lembaga khusus yang dapat menaungi para UMKM ataupun warga lokal. Dalam hal ini, koperasi bisa mengambil perannya.

Peranan koperasi

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi beberapa waktu lalu mengatakan bahwa peran koperasi dalam MBG menjadi jembatan dalam mendukung petani, nelayan hingga peternak lokal dalam menyediakan bahan baku, hingga mengelola satuan pelayanan penyediaan gizi dan distribusi logistik.

Berdasarkan catatan Kementerian Koperasi, terdapat sebanyak 1.336 unit koperasi yang terlibat dalam MBG dan akan terus bertambah seiring berjalannya program.

Koperasi juga bisa mendampingi standardisasi dapur agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Namun demikian, pemerintah juga harus memberikan kepastian dan akses bagi para petani, peternak dan nelayan untuk bisa bergabung menjadi vendor dapur SPPG ataupun dapur sekolah dan UMKM.

Harus menjadi bahan pertimbangan juga, bagaimana jika petani, nelayan, dan peternak tersebut belum menjadi anggota koperasi, diperbolehkan menjual barangnya kepada koperasi.

Tentunya, kerja sama dan kolaborasi ini diharapkan dapat berjalan dengan baik agar program MBG dapat menggerakkan perekonomian masyarakat.

Pengawasan tender

Tidak dapat disangkal, untuk bisa masuk dalam ekosistem MBG, maka pasti akan ada persaingan, apalagi program strategis ini dengan anggaran yang besar.

Perlu ada pengawasan dari berbagai pihak mulai dari masyarakat setempat, pihak keamanan, pemerintah hingga lembaga lainnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah bersedia untuk mengawasi tender program makan bergizi gratis (MBG) guna menjaga persaingan usaha yang sehat.

Program MBG disebut masuk dalam pengawasan sektor ketahanan pangan yang perlu mendapat perhatian lebih lantaran melibatkan banyak bidang usaha. Pengawasan ini akan meliputi logistik, pendistribusian, serta UMKM mana saja yang terlibat.

Selain itu, KPPU juga akan memantau bagaimana mekanisme lelang, tender dan juga harga yang ditawarkan oleh vendor.

Pengawasan-pengawasan ini wajib dilakukan agar tidak ada pihak yang memonopoli penyediaan MBG dan terjadi persaingan usahanya benar-benar sehat.

Dengan demikian, diharapkan perekonomian lokal dapat bergerak secara merata dan mendapat kesempatan yang sama untuk bisa meningkatkan pendapatan dari MBG.

Pada akhirnya MBG bukan hanya sekadar meningkatkan gizi para calon pemimpin masa depan Indonesia, tetapi juga mampu menghidupkan perekonomian lokal dan membantu kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat juga menjadi lebih produktif dengan adanya kesempatan kerja baru, khususnya bagi yang selama ini tidak berpenghasilan.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

Budi Arie Sebut Anggaran Makan Bergizi Gratis Akan Ditingkatkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa anggaran program makan bergizi gratis akan ditingkatkan.

Hal ini dikatakan Budi Arie dalam sambutannya pada acara Launching Induk Koperasi Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Bersatu di Auditorium Kementerian Koperasi (KemenKop), Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Budi Arie menyebutkan, pemerintah menganggarkan dana Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis hingga akhir tahun 2025 dengan menyasar 19,47 juta penerima manfaat. Namun, anggaran itu rencananya akan ditambah.

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tang menyebut anggaran Rp 71 triliun hanya sampai Juni 2025. Anggaran makan bergizi gratis disebut Zulhas bisa naik hingga tembus Rp 410 triliun untuk tahun ini.

Di sisi lain, Budi Arie mengatakan, program makan bergizi gratis akan memfasilitasi konsolidasi dan agregasi bagi petani, nelayan, serta peternak untuk meningkatkan usahanya.

“Baik sebagai penyedia bahan baku bagi makan bergizi gratis maupun menjadi bagian dari pengelola SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)," ujar Budi Arie.

Budi Arie juga menyebutkan, koperasi yang dapat menjadi bagian dari program makan bergizi gratis atau MBG secara otomatis akan mengalami peningkatan skala usaha.

DOK. Tim Media Presiden Prabowo Warga Semarang mendapatkan pekerjaan dalam pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Di sisi lain naiknya kapasitas usaha akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan anggota terutama para petani, peternak, nelayan lokal dan pelaku usaha kecil,” kata Budi Arie.

Saat ini, terdapat 1.332 koperasi sektor produksi di seluruh Indonesia yang siap untuk mensuplai kebutuhan dapur MBG dengan berbagai komoditas seperti ikan, telur, ayam, sayur, daging, dan buah.

Kemenkop telah mengusulkan beberapa koperasi ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadi rantai pasok dalam SPPG dan telah mendampingi koperasi-koperasi tersebut standarisasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kami mendorong minimal 200 koperasi yang berperan sebagai hub dalam program MBG untuk mengkonsolidasikan produk suplai dapur MBG dari koperasi lainnya. Harapannya koperasi tersebut dapat memasok kebutuhan bahan baku sesuai kebutuhan SPPG," kata Budi Arie.

Budi Arie Sebut Anggaran Makan Bergizi Gratis Akan Ditingkatkan Halaman all