Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan program makan bergizi gratis membutuhkan anggaran Rp 25 triliun per bulannya. Anggaran ini guna mengejar kebutuhan penerima MBG di akhir tahun 2025 yakni 82,9 juta orang. #makanbergizigratis #dadanhindayana #mbg #anggaran #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berlanjut pada bulan Ramadan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan makanan itu aman dibawa pulang untuk berbuka puasa.

BPOM menjelaskan seluruh bahan pangan yang disajikan telah dihitung dengan matang. Selain itu, makanan tersebut dipisahkan dengan jenis yang bisa membuatnya denaturalisasi atau basi.

"Tentu itu sudah dalam pertimbangan dan perhitungan. Kan ada setiap produk, apakah itu daging, apakah itu sayur, apakah itu nasi, dan sebagainya, ada posisi-posisi tertentu yang dia masa expirenya, artinya masa yang terjadi degenerasi, atau terjadi decompensation, atau terjadi bahasa indonesianya, terjadi perubahan denaturalisasi, karena ada proses mikroorganisme. Nah, masing-masing sebetulnya sudah ada hitungan-hitungannya," kata Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar, di Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2025).

Taruna Ikrar mengungkapkan selama bulan Ramadan seluruh lauk tersebut terpisah. Sehingga tidak akan tercampur yang akan membuatnya cepat basi.

Hal ini membuat makanan menjadi lebih tahan lama sehingga bisa disantap saat berbuka puasa.

"Jadi misalnya, kalau dia bawa pulang, tentu sayur tidak dicampur dengan nasi. Masing-masing dipisah-pisahkan mungkin lewat kontainer khusus. Jadi dengan demikian, itu tidak ada masalah. Kalau dibawa, dibagikan pada saat di sekolah, terus nanti dia makannya nanti di rumah, kan tidak ada masalah," ujarnya.

Untuk program MBG, Taruna Ikrar menegaskan harus tetap berjalan karena memiliki dampak yang sangat baik. Dia menegaskan makanan akan disiapkan dengan cara berbeda agar lebih tahan lama.

"Jadi kan kita tidak bisa paksakan anak-anak yang sekolah, terus karena program makan bergizi gratis dia harus batalkan puasannya, kan tidak mungkin. Jadi tidak apa-apa, dibawa pulang. Dan itu tidak ada masalah," ucapnya.

(Ibnu Hariyanto)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin groundbreaking serentak program perumahan subsidi bagi anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil pada Polri. Jenderal Sigit mengatakan rumah adalah kebutuhan dasar manusia, dan Presiden Prabowo mencanangkan program rumah subsidi bagi masyarakat.

"Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakanBapak Presiden. Di satu sisi perumahan tentunya kebutuhan mendasar, menjadi salah satu harapan personel-personel Polri," kata Jenderal Sigit di lokasi acara, Ayyasa Presisi Residence, Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Jenderal Sigit mengatakan untuk tahap pertama, dilakukan pembangunan 14.500 rumah. Dan targetnya dalam periode 2025 jumlah rumah yang dibangun mencapai 100.000 unit.

"Program ini kita sambut baik, dan alhamdulillah ini merupakan program pertama yang bersama-sama kita laksanakan hari ini. Ada 14.000 rumah, dan rencana tahun 2025 (membangun sebanyak) 100.000 rumah," papar Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit menjelaskan pembangunan perumahan akan memberikan banyak dampak bagi perekonomian daerah. Oleh sebab itu dia berharap program ini benar-benar berjalan sesuai rencana.

Afif memaparkan sebanyak 24 daerah akan melaksanakan PSU lalu dua daerah yang harus melakukan perbaikan berita acara rekapitulasi. Dia mengatakan KPU akan melaksanakan semua putusan MK dengan penuh tanggung jawab.

"Untuk perbaikan di daerah-daerah yang ada PSU (berjumlah) 24 dan 2 tempat yang perbaikan berita acara dan juga rekapitulasi yang bebannya diberikan di KPU RI. Semuanya kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

"Kita yakini bahwa dengan pembangunan-pembangunan rumah, 3 juta rumah di awal pertama ini tentunya akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena sektor properti menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi," ungkap Jenderal Sigit.

"Harapan kita, program ini berjalan dengan baik dan betul-betul juga memenuhi kebutuhan dasar anggota-anggota kami, salah satunya bisa memiliki rumah," imbuh mantan Kabareskrim Polri ini.

Sementara itu Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara berterima kasih kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit atas dukungannya membantu dalam program 3 juta rumah subsidi. Dia mengatakan Pemerintah memberikan karpet merah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Pertama Pak Kapolri, terima kasih Bapak membantu pekerjaan kami. (Sebanyak) 14.500 itu sama dengan 0,5 persen lah kurang lebih, dari target 3 juta rumah yang dibangun dan direnovasi tahun ini," tutur Ara di lokasi.

"Kita biasanya tahunya karpet merah buat investor, pemerintahan Prabowo ini karpet merah buat MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), yang secara umum penghasilannya 8 juta (ruliah) ke Bawah," tambah Ara.

Ara menyebutkan pemerintah akan memberi kebijakan menggratiskan PPN rumah yang nilainya di bawah Rp 2 miliar. Kemudian Pemerintah juga menggratiskan PBG dan BPHTB.

"Apa yang diberikan pemerintahan presiden Prabowo? Satu, PPN di bawah Rp 2 miliar gratis sampai bulan Juni. Kedua, PBG gratis. Tiga, BPHTB gratis," ujar Ara.

Selain itu, hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Jajaran Polri yang hadir antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo selaku Kasatgas Bidang Perumahan Polri, hingga Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus.

Foto: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pimpin groundbreaking serentak rumah subsidi untuk personel Polri dan PNPP di Karawang, Jabar, Selasa (4/3/2025). (dok. Polri)

Acara dibuka dengan dialog interaktif Kapolri Jenderal Sigit dengan perwakilan personel Polri pengajuan KPR terbanyak pada 2024. Acara kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama oleh Kapolri dan Menteri Maruarar.

Setelah itu, penyerahan simbolis kunci perumahan Griya Alika oleh Kapolri ke Karo SDM Polda Papua. Dalam sambutannya, Jenderal Sigit mengatakan hal ini dilakukan untuk mendukung program dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan 3 juta rumah.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

SUMENEP, KOMPAS.com - Selama Ramadhan 1446 Hijriah, menu nasi dan lauk pauk yang biasanya tersaji dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur akan ditiadakan.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mohammad Kholilur Rahman mengungkapkan bahwa memang ada perubahan menu selama Ramadhan.

"Nasi (dan lauk pauk) tidak ada," kata Kholilur saat memberikan keterangan secara tertulis kepada Kompas.com, Selasa (4/3/2025).

Kholilur mencontohkan, perubahan menu selama Ramadhan di antaranya seperti roti manis, susu, kurma, jeruk, dan telur ayam.

Kendati demikian, kepala SPPG itu tidak menjelaskan apakah menu tersebut akan disediakan secara rutin atau ada perubahan selama Ramadhan.

Selain menu, jam kerja di dapur Makan Bergizi Gratis diperkirakan akan ada perubahan.

Sebab, kegiatan memasak baru akan dimulai pukul 05.00 WIB pagi, yang dilanjutkan dengan melakukan pemisahan makanan berdasarkan jenis.

Setelah itu, pukul 08.30 WIB, akan dilakukan pengecekan jumlah menu yang sudah dikemas dan siap untuk didistribusikan.

"Pengiriman dilakukan secara bertahap dan paralel," imbuh dia.

Selain menu dan jam kerja, ompreng yang biasanya digunakan sebagai wadah Makan Bergizi Gratis bagi siswa juga akan diganti.

Rencana, SPPG akan mengganti ompreng dengan totebag yang pengembaliannya akan disepakati dengan masing-masing sekolah penerima program pemerintah itu.

"Totebag dikembalikan pada waktu yang telah disepakati (dengan sekolah)," kata dia.

Sebelumnya, ada 2.965 siswa dari tingkat PAUD hingga SMA dan sederajat yang menjadi penerima program Makan Bergizi Gratis itu.

Mereka tersebar di 18 sekolah di wilayah Kecamatan Kota Sumenep.

KOMPAS.com - PT Adhi Karya (Persero) Tbk atau ADHI mengaku siap mendukung program strategis nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Swasembada Pangan, Swasembada Energi, Swasembada Air, Hilirisasi, Pembangunan Infrastruktur, dan Pembangunan manusia.

Semuanya disebut memiliki sifat strategis, terukur, dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Adapun PSN yang akan menjadi prioritas pemerintah selama lima tahun ke depan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.

ADHI dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (4/3/2025), menyatakan bahwa sebagai perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) dalam sektor konstruksi, perusahaan plat merah ini siap untuk berkolaborasi untuk mendukung pelaksanaan PSN.

Upaya itu diharapkan dapat memberi dampak positif dalam mempercepat kemajuan ekonomi Indonesia.

Melalui pembangunan infrastruktur, ADHI turut berkontribusi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pasalnya, ADHI menilai bahwa pembangunan infrastruktur di daerah bisa turut membawa manfaat bagi masyarakat, salah satunya lewat pembukaan lapangan pekerjaan baru.

LEBAK, investor.id – Gubernur Banten Andra Soni menyatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Lebak baru akan dilaksanakan akhir tahun 2025. Pembiayaan program ini pun dikatakannya, tidak akan membebani anggaran pemerintah daerah (Pemda).

"Arahan langsung dari Presiden Prabowo, pertama Makan Bergizi Gratis tidak dibebankan kepada pemerintah Kabupaten maupun pemerintah Provinsi," kata Andra dalam sambutan serah terima jabatan Bupati Lebak di Rangkasbitung, Senin (3/3/2025). 

Andra mengatakan, target pelaksanaan program ini pada akhir 2025 untuk Lebak dan daerah lain di Provinsi Banten.

"Pelajar-pelajar di Lebak, ibu-ibu hamil di Lebak, anak-anak di bawah balita di Lebak, Insyaallah menjelang akhir tahun 2025, janji Pak Prabowo akan bisa dapat haknya mendapat Makan Bergizi Gratis," tuturnya.

Menurut Andra, program ini merupakan salah satu cara untuk memperbaiki sumber daya manusia, selain itu Pemprov Banten juga akan mendukung peningkatan sumber daya manusia lewat program sekolah gratis. 

"Makan Bergizi Gratis salah satu cara memperbaiki sumber daya manusia. Oleh karena itu, Pemprov Banten menindaklanjuti hal tersebut dengan sekolah gratis setingkat SMA, SMK, SKH, dan sekolah swasta untuk seluruh masyarakat Banten,"pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi angka kasus stunting di Indonesia yang hingga kini secara nasional angka stunting masih berada di 21,5 persen (data 2024).

"Program MBG merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan kebutuhan gizi anak dalam upaya mengurangi kasus stunting di Indonesia," katanya saat di Sukabumi, Selasa.

Menurut Zainul, dirinya menggandeng Badan Gizi Nasional (BGN) untuk sosialisasi program MBG ke daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti ke beberapa kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

Sosialisasi ini sasaran tidak hanya kepada pemerintah daerah, pelajar di sekolah reguler, aparatur pemerintahan tingkat desa dan kecamatan saja, pondok pesantren (ponpes) menjadi target sosialisasi program MBG karena Presiden Prabowo ingin anak di Indonesia mendapatkan asupan gizi yang berkualitas untuk tumbuh kembangnya.

Ia mengatakan, beberapa waktu lalu dirinya sempat mendatangi Ponpes Modern Assalam 2 di Desa Sukaharja. Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi untuk memberikan sosialisasi dan ternyata program MBG ini sudah sangat dinanti oleh oleh para santri.

Program unggulan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang diresmikan secara nasional pada 6 Januari 2025 lalu secara bertahap dilaksanakan di beberapa daerah dengan target bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.

“Bahwa program MBG yang dilaksanakan secara nasional dan sudah dilaksanakan di beberapa kecamatan di Sukabumi bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak, menekan angka stunting dan memastikan setiap anak mendapatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak," tambahnya.

Zainul mengatakan program MBG ini tidak hanya berfokus terhadap peningkatan gizi anak, tetapi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Di mana satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang merupakan penyedia dan penyalur makanan harus berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk menyediakan bahan baku.

Tentunya akan terjadi kegiatan ekonomi di setiap daerah, sehingga diharapkan program MBG ini bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang kuat, cerdas dan berkompeten menuju Indonesia Emas 2045 dan perekonomian daerah tumbuh.

Program MBG merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan kebutuhan gizi anak dalam upaya mengurangi kasus stunting di Indonesia

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi angka kasus stunting di Indonesia yang hingga kini secara nasional angka stunting masih berada di 21,5 persen (data 2024).

"Program MBG merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan kebutuhan gizi anak dalam upaya mengurangi kasus stunting di Indonesia," katanya saat di Sukabumi, Selasa.

Menurut Zainul, dirinya menggandeng Badan Gizi Nasional (BGN) untuk sosialisasi program MBG ke daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti ke beberapa kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

Sosialisasi ini sasaran tidak hanya kepada pemerintah daerah, pelajar di sekolah reguler, aparatur pemerintahan tingkat desa dan kecamatan saja, pondok pesantren (ponpes) menjadi target sosialisasi program MBG karena Presiden Prabowo ingin anak di Indonesia mendapatkan asupan gizi yang berkualitas untuk tumbuh kembangnya.

Ia mengatakan, beberapa waktu lalu dirinya sempat mendatangi Ponpes Modern Assalam 2 di Desa Sukaharja. Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi untuk memberikan sosialisasi dan ternyata program MBG ini sudah sangat dinanti oleh oleh para santri.

Program unggulan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang diresmikan secara nasional pada 6 Januari 2025 lalu secara bertahap dilaksanakan di beberapa daerah dengan target bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.

“Bahwa program MBG yang dilaksanakan secara nasional dan sudah dilaksanakan di beberapa kecamatan di Sukabumi bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak, menekan angka stunting dan memastikan setiap anak mendapatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak," tambahnya.

Zainul mengatakan program MBG ini tidak hanya berfokus terhadap peningkatan gizi anak, tetapi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Di mana satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang merupakan penyedia dan penyalur makanan harus berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk menyediakan bahan baku.

Tentunya akan terjadi kegiatan ekonomi di setiap daerah, sehingga diharapkan program MBG ini bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang kuat, cerdas dan berkompeten menuju Indonesia Emas 2045 dan perekonomian daerah tumbuh.

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Indonesia membutuhkan setidaknya 4 juta ton beras untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan target penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang.

Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan bahwa semakin banyak penerima manfaat yang diikutsertakan dalam program tersebut, semakin banyak pula bahan baku yang dibutuhkan untuk makanan yang didistribusikan kepada para pelajar di sekolah.

"Jika kita ingin memberi makan 82,9 juta orang, kita membutuhkan sekitar 4 juta ton beras," kata Zulhas dalam konferensi pers di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Senin.

Terkait bahan baku, Hasan menyatakan setiap daerah memiliki kebutuhan dan ketersediaan bahan yang berbeda-beda. Misalnya, daerah di Jawa membutuhkan ayam dalam jumlah yang besar untuk program tersebut, sedangkan daerah lain membutuhkan ikan.

Program MBG menjadi prioritas utama pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya pelajar sekolah, di 38 provinsi di Indonesia.

Pewarta: Xinhua
Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membeberkan sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini tengah berjalan.

Menurutnya, beberapa masalah yang muncul berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi, terutama dalam hal skala produksi makanan.

"Rata-rata itu karena masih belum terbiasa. Jadi kami sekarang menyarankan, menginstruksikan kepada yang baru-baru agar memulai program dari jumlah kecil. Meskipun ibu-ibu sudah biasa memasak untuk lima sampai 10 orang, tapi untuk bisa memasak lebih dari 1.000 itu butuh pembiasaan," ujar Dadan di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Oleh karena itu, ia menekankan agar SPPG yang baru memulai program cukup memasak untuk 100-150 orang terlebih dahulu. Jika sudah terbiasa, jumlahnya bertahap ditingkatkan ke 500, 700, hingga akhirnya mampu melayani 3.000 penerima manfaat.

Menanggapi laporan makanan basi yang sempat mencuat di publik, Dadan mengklarifikasi beberapa informasi yang beredar tidak sepenuhnya akurat.

"Misalnya ada berita yang menyebut makanan basi sampai tiga hari, ternyata tidak, hanya sehari. Kami evaluasi, besoknya sudah terjadi perbaikan," katanya.

Ia juga menegaskan pihaknya rutin melakukan evaluasi setiap hari setelah makanan didistribusikan. Evaluasi tersebut mencakup verifikasi berita di media, laporan masyarakat, serta tindak lanjut kepada SPPG yang mengalami kendala.

Saat ini, program MBG telah melibatkan 726 SPPG yang melayani lebih dari 2,5 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

BGN juga sedang memverifikasi tambahan 300 SPPG baru, yang ditargetkan dalam dua minggu ke depan dapat memperluas jangkauan layanan hingga lebih dari 3 juta penerima manfaat.

Dari segi anggaran, Dadan menjelaskan untuk melayani 3 juta penerima manfaat, BGN mengalokasikan sekitar Rp1 triliun per bulan.

Namun, jika program ini dipercepat dan ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025, maka kebutuhan anggarannya akan meningkat menjadi Rp25 triliun per bulan mulai September hingga Desember 2025.

"Kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025, dan tambahan Rp25 triliun per bulan akan dialokasikan sesuai dengan perkembangan program," paparnya.

Secara keseluruhan, Dadan menilai program ini berjalan lancar, terutama bagi SPPG yang telah beroperasi lebih dari empat minggu.

Sebagai upaya transparansi dan pengawasan bersama, ia meminta seluruh SPPG untuk mengunggah hasil masakan mereka setiap hari ke media sosial seperti Instagram dan Facebook.

"Agar semua yang dimasak di hari itu diunggah ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," ujarnya.

Terkait efektivitas pengawasan melalui media sosial, Dadan menegaskan laporan dari penerima manfaat tetap menjadi sumber utama dalam menilai kualitas makanan.

"Kalau rasa, mereka yang menerima. Biasanya akan ada laporan dari lokasi masing-masing, itu pasti," katanya.

Ia juga memastikan bahan baku dan makanan yang disajikan diperiksa secara berkala setiap bulan untuk menjaga kualitasnya.

Mengenai insiden ayam mentah yang sempat terjadi, Dadan menyebut hal itu lebih disebabkan oleh kurangnya kecepatan dalam proses memasak.

"Kami sudah evaluasi. Itu karena pembiasaan saja, masaknya terlalu lambat, kurang cepat," jelasnya.

Ia menegaskan kejadian serupa tidak akan terulang karena perbaikan sudah dilakukan di lapangan.

IDXChannel - Pemerintah akan memaksimalkan program Makan Bergizi Gratis di Maret 2025 sebagai agregator penyerapan hasil panen petani. Terlebih jika penerima manfaat telah mencapai angka 82,9 juta, maka ada 4 juta ton beras yang akan diserap.

"Tadi Bapak Menko Pangan menyebutkan MBG mulai Maret ini akan diupayakan lari dengan kencang," ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (3/3/2024).

Untuk diketahui, potensi produksi beras dalam negeri subround I (Januari-April 2025) sebagaimana rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir atau sejak Januari-April 2019.

Pada empat bulan pertama di 2025 ini, BPS memproyeksikan total produksi beras dapat menyentuh angka 13,95 juta ton. Sebagai komparasi, Januari-April 2024 berada di 11,07 juta ton.

Lalu Januari-April 2023 di 12,98 juta ton. Selanjutnya Januari-April 2022 di 13,71 juta ton. Sementara di Januari-April 2021 di 13,58 juta ton dan di Januari-April 2020 di 11,52 juta ton. Terakhir, Januari-April 2019 berada di angka 13,63 juta ton.

Untuk perkiraan kebutuhan konsumsi beras bulanan, berdasarkan proyeksi neraca beras yang disusun Bapanas, pada Ramadan atau Maret ini akan meningkat sekitar 15,47 persen atau menjadi 2,738 juta ton. Di Februari 2025, kebutuhan konsumsi beras berkisar di 2,371 juta ton.

"Kalau nanti produksi beras kita semakin besar April ini, artinya kita harus siap-siap. Musim hujan seperti sekarang, kelebihannya produksi akan banyak. Jadi challenge-nya adalah kecepatan kita mengeringkan gabah dari kadar air yang mungkin sampai dengan 30 persen, kita harus turunkan gabahnya ke sampai dengan 14 persen," kata Arief.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya menyarankan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menggunakan pendekatan asosiasi atau kelompok dalam memberikan sertifikasi bagi 4,5 juta usaha mikro, kecil, menengah bidang pangan.

Zulkifli, atau yang akrab dipanggil Zulhas, mengatakan di Jakarta, Selasa, bahwa saat ini ada sekitar 4,5 juta UMKM yang mengajukan sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Dari jumlah tersebut baru 400 ribu yang diberikan.

Oleh karena itu, dia menyarankan pendekatan tersebut agar sertifikasi bagi semuanya lebih cepat tercapai.

"Nah oleh karena itu saran saya tadi pakai asosiasi, pakai perkumpulan. Dulu saya pernah melakukan waktu saya Menteri Kehutanan. Sehingga satu dikasih, itu bisa berlaku untuk teman-temannya yang lain. Itu bisa mempercepat," katanya usai rapat terbatas untuk sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Dia meminta BPOM untuk mempercepat sertifikasi tersebut, karena berbeda dengan industri pangan yang punya sumber daya manusia, logistik, dan lainnya, modal UMKM terbatas.

"Kalau UMKM ini kan modal terbatas, jauh-jauh. Misalnya yang dari Sumatera Utara, dari Sulawesi, dari Maluku harus ke sini ngurus, itu kan sulit sekali," katanya.

Pendekatan itu, katanya, juga sesuai dengan nilai gotong royong dan kekeluargaan dalam budaya Indonesia, yang dipesankan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengapresiasi langkah BPOM untuk mempercepat sertifikasi industri garam nasional, dalam rangka pemenuhan suplai melalui produksi secara domestik.

"Kita enggak boleh impor lagi, dilarang sesuai Perpres 126, tapi disini kan belum cukup. Oleh karena itu tadi saya terima kasih dipercepat izin dari BPOM sehingga mereka bisa produksi lebih cepat," kata Zulhas.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025