Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan segera melakukan program pembangunan 3 juta rumah pada Januari 2025 mendatang. Apakah lahannya sudah siap?

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN sekaligus Sekretaris Komite Badan Bank Tanah, Suyus Windayana mengatakan dalam penyediaan tanah, Badan Bank Tanah memiliki tugas diharapkan dapat menyediakan dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Hal itu dilakukan salah satunya untuk menunjang program 3 juta rumah per tahun yaitu 2 juta di perdesaan, 1 juta di perkotaan.

"Tugas Badan Bank Tanah diharapkan banyak sekali, kita harus lebih aktif bagaimana Bank Tanah mendapatkan tanah bukan hanya dari pelepasan atau tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan, terlantar, tetapi aktif juga mendapatkan tanah dengan kehutanan, kemudian juga dengan transmigrasi," katanya dalam acara FGD Pengembangan Reforma Agraria, di Hotel Mandarin Oriental, Kamis (24/10/2024).

Ditemui seusai acara, Suyus menuturkan pihaknya sedang melakukan inventarisasi lahan-lahan yang ada. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Satgas Perumahan terkait pembangunan 1 juta rumah di perkotaan.

"Kita sedang inventarisasi semua tata ruang, di mana saja kawasan-kawasan yang bisa akan dibangun perumahan. Nanti kita cek status tanahnya apabila itu tanah-tanah yang memang dimiliki oleh negara itu bisa kita lakukan pembangunan segera," katanya kepada wartawan.

Lahan-lahan yang sedang diperiksa oleh pihaknya termasuk tanah-tanah sitaan, lahan milik BUMN, dan lainnya. Suyus mengatakan, semua aset milik pemerintah sedang diinventarisasi untuk keperluan program 3 juta rumah.

"(Luas lahannya) sedang kita inventarisasi. (Lokasinya?) Ya nanti pokoknya kita akan mulai di perkotaan, di Jakarta nanti kita akan lihat beberapa aset-aset yang sedang inventarisasi ya, jadi kita akan cek dulu," tuturnya.

Ketika ditanya soal kapan lahan yang sedang diinventarisasi itu selesai, kata Suyus, masih akan didiskusikan terlebih dahulu.

"(Januari 2025 bisa dipakai?) Nanti kita diskusikan dengan Pak Menteri Perumahan ya. Tapi kita juga akan inventarisasi karena kita juga harus hati-hati memberikan tanahnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pelaksanaan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran akan dimulai pada Januari 2025 mendatang. Sementara dalam waktu 100 hari kerja pertama akan mengejar sisa target penyediaan rumah tahun ini.

Fahri mengatakan pihaknya akan berusaha mencapai sisa pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bulan Oktober hingga Desember 2024.

"Mudah-mudahan dalam sisa tahun bulan ini, dari Oktober, November, Desember, kita coba push sekuat-kuatnya berapa yang bisa kita capai dari sisa pekerjaan Kementerian sebelumnya," katanya kepada wartawan seusai rapat di Gedung Tata Ruang, Raden Patah No. 1, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024) malam.

Untuk mengejar sisa target penyediaan rumah, pihaknya sedang mengusulkan mekanisme digital untuk memantau pertumbuhan kepemilikan rumah di masyarakat. Selain itu, masih ada proses pemecahan kementerian, sebab Kementerian PKP baru saja dipisah dari Kementerian PUPR.

"Tentu kalau yang full menjadi pekerjaan dari Kementerian baru, jangan lupa ini Kementerian dipecah dulu, ini memerlukan kerja administrasi juga, karena misalnya sekjennya cuma satu kan harus jadi dua, dirjennya nanti akan dipecah sesuai kebutuhan masing-masing," katanya.

Ia pun menyebutkan pembangunan akan mengejar pembangunan rumah untuk target 3 juta rumah di awal tahun 2025.

"Ini harus sejalan dan paralel dengan kepentingan kita untuk menjelang akhir tahun kita selesaikan sisa dari pembangunan rumah yang ada, nanti di bulan Januari tahun 2025, kita mulai dengan mengejar target 3 juta per tahun," sambung Fahri.

Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

Presiden Prabowo mempunyai program membangun 3 juta rumah, di mana 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membidik aset-aset pemerintah yang tak digunakan lagi.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan pihaknya berencana memanfaatkan aset-aset pemerintah yang tak digunakan maupun disita untuk program pembangunan rumah.

"Iya, semua aset-aset pemerintah yang idle, mungkin nanti kita manfaatkan untuk pembangunan rumah. Tapi kalau di perkotaan lebih cenderung untuk high-rise building, apartemen," kata Suyus saat ditemui di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dia menjelaskan pihaknya masih berdiskusi dan mendata wilayah-wilayah yang dapat membangun perumahan. Dia menyebut saat ini pihaknya sedang menginterisasi tata ruang lahannya.

"Kita sedang melakukan evaluasi terhadap semua, kita udah koordinasi awal dengan Satgas Perumahan terkait 1 juta rumah yang ada di perkotaan. Kita sedang inventarisasi semua tata ruang, di mana saja kawasan-kawasan yang bisa dibangun perumahan," jelasnya.

Dia enggan membeberkan terkait luasan lahan yang disediakan untuk program tersebut. Dia menekankan pihaknya masih menginventarisasi.

Kemudian pihaknya juga akan mengecek terkait status lahannya. Apabila lahan tersebut milik negara, Suyus bilang dapat dilakukan pembangunan dengan segera.

"Nanti kita cek status tanahnya, bila itu tanah-tanah yang memang dimiliki oleh negara itu bisa kita lakukan pembangunan segera gitu ya," imbuhnya.

Simak: Video Nusron Wahid Jadi Menteri ATR, Ini Tugas dari Prabowo

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk bergerak cepat mengeksekusi program 3 juta rumah untuk perumahan rakyat.

Salah satu strategi yang ia bakal lakukan adalah membangun rumah tersebut di atas tanah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta aset sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pria yang akrab disapa Ara itu menegaskan butuh waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan strategi tersebut, mulai dari konsep hingga aturan hukum.

Menurutnya, pengadaan lahan menjadi salah satu perhatian dalam rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mesti menyiapkan landasan hukum yang kuat.

"Pengadaan lahan itu tentu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung (Sanitiar Burhanuddin), ada banyak (lahan) yang sitaan bagaimana itu bisa dimanfaatkan," katanya selepas pelantikan di Istana Kenegaraan Jakarta, Senin (21/10).

"Bagaimana dari misalnya menteri BUMN, kereta api (KAI), itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," tambahnya.

Namun, Ara menegaskan masih harus mempelajari detail-detail di lapangan, termasuk kesiapan anggaran untuk membangun rumah alias permukiman, baik di kota maupun desa.

Ia berharap program pembangunan perumahan rakyat ini bisa segera dilaksanakan sebelum 100 hari pemerintahan Prabowo.

"Ini kan bulan Oktober, November, Desember, saya berharap 100 hari program kerja Pak Presiden Prabowo, kita sudah bisa mulai membangun. Hari ini saya tambah semangat dengan adanya apa yang disampaikan dan dukungan penuh dari Pak Jaksa Agung," kata dia.

Sementara itu, Burhanuddin mengatakan rencana pemanfaatan tanah sitaan ini akan segera dilakukan. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan segera memberikan kejelasan soal berapa luas tanah hasil sitaan yang bisa dimanfaatkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Beliau (Maruarar) mengambil cerita ada tugas yang harus dilakukan oleh beliau untuk pembangunan sekitar 5 juta rumah. Dan ini memang memerlukan suatu support bersama dan ini tugas-tugas kita bersama," ucap Burhanuddin usai pertemuannya dengan Ara di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (22/10).

Jika dilihat secara garis besar, strategi ini bertujuan baik bagi keluarga yang belum memiliki rumah. Namun, apakah ada risiko dibalik wacana tersebut?

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan sebelum melakukan pembangunan perumahan untuk masyarakat, penting bagi pemerintah untuk mengecek lokasi tanah sitaan Kejagung ataupun tanah 'nganggur' milik BUMN.

Menurutnya, strategi itu sangat mungkin untuk dilakukan asal memang letak tanahnya strategis. Contoh, jika letak tanah terlalu jauh dari tempat bekerja sang pemilik rumah, maka dikhawatirkan pembangunan di lahan 'nganggur' itu akan mubazir.

Nailul melihat salah satu faktor pertimbangan pembelian rumah adalah jarak antara hunian dengan tempat masyarakat bekerja, begitu juga dengan ketersediaan transportasi umum. Jika kedua hal itu tak terpenuhi, pembangunan rumah pun akan sia-sia.

Ia menyarankan pemerintah juga harus memastikan sejumlah hal lain jika sudah mendapatkan lokasi yang strategis, termasuk adanya akses ke transportasi umum.

"Banyak perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terbengkalai karena tidak ditempati. Akhirnya menimbulkan risiko gagal bayar," ujar Nailul kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/10).

Di samping itu, ia menilai pemerintah juga perlu memastikan tujuan pembelian rumah bukan untuk investasi atau spekulasi, melainkan masyarakat yang betul-betul membutuhkan tempat tinggal.

"Ini yang rumit karena pembangunan dan penjualan tentu tidak semua dari pemerintah. Pemerintah perlu memastikan agar tidak terjadi penyelewengan program," imbuhnya.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita tak menutup kemungkinan strategi tersebut memicu risiko yang tidak diinginkan.

Menurutnya, strategi membangun di atas lahan sitaan negara maupun BUMN tak masalah selama proses pemberian konsesinya atau proses pelepasannya ke dunia usaha dilakukan secara baik sesuai dengan aturan yang ada.

Toh, menurutnya, selama ini tanah 'nganggur' milik BUMN juga diberikan kepada masyarakat dalam program sertifikat gratis era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Logikanya kan sederhana, ketimbang lahan tersebut tak produktif dan nganggur, tentu akan lebih baik jika diupayakan menjadi produktif, salah satunya untuk perumahan rakyat yang affordable, bersubsidi, dan bisa diakses dengan lebih mudah oleh kelompok masyarakat yang belum memiliki rumah," ucapnya.

Ronny mengungkap sejumlah persiapan yang perlu dilakukan pemerintah agar strategi dengan niat baik ini bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pertama, pendataan lahan yang yang telah disita dan telah menjadi milik negara atau BUMN harus jelas. Jangan sampai karena ambisi merealisasikan program perumahan ini, lantas lahan adat, lahan masyarakat, dan lahan milik perusahaan diklaim bersengketa dan diklaim milik negara.

"Jadi datanya harus jelas dan pasti, dengan sokongan legalitas yang jelas," tutur Ronny.

Kedua, penggunaannya harus dipastikan, yakni untuk penyediaan perumahan dengan harga terjangkau di satu sisi dan didukung dengan layanan pembiayaan yang juga aksesibel di sisi lain.

[Gambas:Photo CNN]

Artinya, pemerintah perlu memastikan jangan sampai lahan tersebut lepas ke tangan pengusaha yang justru di kemudian hari membangun perumahan mewah untuk kelas atas, membangun mal, atau kawasan bisnis milik perusahaan di sana.

"Jika itu terjadi, tentu sudah melenceng dari tujuan dibuatnya Kementerian Perumahan Rakyat," tegas dia.

Ia menegaskan pemerintah harus membuat seluruh proses dari pembangunan rumah di lahan-lahan ini transparan agar bisa terpantau oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perumahan rakyat. Hal ini, kata dia, guna mendapatkan umpan balik dari publik jika ada lahan yang tak jelas dan dipakai untuk tujuan lain.

Di samping itu, Ronny melihat pemerintah harus melibatkan pengusaha yang memang telah memiliki reputasi publik dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Jika perlu, dijalankan oleh BUMN perumahan dengan dukungan perbankan BUMN juga. Sehingga jika mereka macam-macam, maka mereka sedang mempertaruhkan harga saham mereka di bursa," tutur Ronny.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Pihaknya memberi kesempatan bagi semua pihak baik Kementerian/Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, POLRI, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

"Anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kami ingin mendorong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mensukseskan program 3 juta rumah," ujar pria yang akrab dipanggil Ara, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (23/10/2024).

Hal itu disampaikannya dalam rapat internal pertama Kementerian PKP di Gedung Tata Ruang, Raden Patah I No. 1, Jakarta Selatan pada Selasa (23/10).

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, ia mengatakan permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Dalam hal ini, Kementerian PKP sudah menetapkan waktu pelaksanaan untuk setiap program serta berupaya meningkatkan peran non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam penyediaan perumahan.

Selain itu, menyusun peraturan dan sistem dengan teknologi informasi yang baik serta menyediakan media informasi yang terbuka dan dapat diakses semua pihak.

"Tagline Kementerian PKP adalah gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Kami ingin menjadi Kementerian yang bekerja secara profesional dan terbuka, sehingga masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan informasi yang baik mengenai program perumahan," terangnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan konsep gotong royong ini mengharapkan partisipasi dari berbagai pihak. Pasalnya, masyarakat Indonesia masih banyak membutuhkan rumah yang layak huni.

"Kita mau memakai tagline 'Gotong Royong Membangun Rumah Rakyat' karena kita berharap bahwa urusan membangun rumah rakyat ini, partisipasi bisa datang dari semua orang. Karena kita punya kesenjangan rumah hampir 10 juta (rumah berdasarkan) data resmi di sini dan juga hampir 27 juta rumah tidak layak huni yang harus kita perbaiki, yang ada di seluruh Indonesia," kata Fahri usai rapat internal, Selasa (22/10) malam.

Ia membuka kesempatan seluas-luasnya untuk semua pihak yang ingin berpartisipasi dalam bentuk yang legal serta diperkenankan oleh aturan untuk ikut terlibat dalam pembangunan rumah rakyat.

"Mari kita gotong royong, menuntaskan agar semua rakyat Indonesia ini punya tempat tinggal yang layak, baik di desa maupun di kota di seluruh Indonesia. Itu intinya kira-kira yang kita mau kerjakan," tuturnya.

Pengusaha juga diperkenankan untuk ikut membangun rumah. Mengingat, ada berbagai macam rumah dengan skema yang berbeda-beda.

"Pengusaha boleh membangun rumah komersial, tapi juga bisa nyumbang bangun rumah. Jadi juga bisa membangun rumah yang komersial untuk kelas menengah atas, tapi juga pada saat yang sama dapat membangun rumah pada saat yang bersamaan untuk kelas bawah. Ini semua skemanya kita siapkan, pokoknya semua orang sekarang harus bergotong-royong untuk menuntaskan perumahan rakyat," jelasnya.

Siapapun dipersilakan untuk ikut terlibat dalam pembangunan perumahan. Nantinya, basis perizinan dan pendaftaran bisa melalui Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

"Nah, ada yang mau nyumbang tanah silahkan. Saya kira ini juga mekanisme yang sudah ada di masyarakat kita," kata Fahri.

"Kalau dulu orang mungkin nyumbangnya nyumbang orang sembako dan lain-lain. Mungkin ada yang lebih kaya yang pengin nyumbang rumah kan bagus juga. Itu harus tetap difasilitasi oleh negara. Siapapun yang ingin mempermudah masyarakat untuk mendapatkan rumah (bisa ikut terlibat)," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dimulai pada tahun 2025.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah saat ditemui di eks kantor Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Jakarta pada Selasa (22/10/2024) pukul 22.00 WIB.

"Nanti di bulan Januari tahun 2025, kita mulai dengan mengejar target 3 juta per tahun. Itu akan kita kejar terus," ujar Fahri usai rapat dengan Menteri PKP Maruarar Sirait dan jajarannya.

Sementara pada sisa tahun 2024 ini, Kementerian PKP akan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai digarap oleh Ditjen Perumahan Kementerian PUPR sebelumnya.

"Dalam 100 hari pertama ini juga ada gerak cepat ya, karena data yang ada di Kementerian PUPR sebelumnya, penyediaan rumah tahun ini sampai bulan September (2024) masih sekitar 700.000-an ya," lanjut Fahri.

Ada pun dari 3 juta rumah tersebut, sebanyak 2 juta dibangun di perdesaan dan 1 juta di perkotaan.

Fahri mengatakan, saat ini yang juga tengah digarap oleh kementerian baru tersebut adalah terkait regulasi, perizinan, dan skema keuangan.

"Ini semua bisa langsung kita tawarkan untuk dibangun pakai dana pemerintah atau dana swasta, dana CSR atau swadaya, sumbangan dan sebagainya," tuturnya.

Sementara terkait lahannya, pemerintah akan memanfaatkan lahan sitaan yang dikelola oleh Kejaksaan Agung dan Badan Bank Tanah.

"Sehingga tanah-tanah yang siap ini akan kita buka kepada semua pihak yang menjadi stakeholder bagi pembangunan rumah rakyat dan pemukimannya," tandasnya.

salah satunya adalah TNI karena mereka kan punya struktur di bawah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta koperasi-koperasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi mitra yang penting untuk menyukseskan pelaksanaan program Makan Bergizi.

"Salah satu mitra operasional dan kebijakan menyiapkan lahan dan lain-lain salah satunya adalah TNI karena mereka kan punya struktur di bawah. Sementara yang lain juga akan banyak terlibat terutama koperasi BUMDes dan pihak ketiga lainnya," kata Dadan di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Dadan mengatakan membutuhkan banyak upaya kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk menyukseskan program Makan Bergizi mengingat program ini berskala nasional.

Ia kembali menegaskan bahwa program ini diperuntukkan bagi anak-anak balita, ibu hamil, hingga anak-anak sekolah dari tingkat SD hingga SMA sehingga dibutuhkan kolaborasi yang erat untuk mewujudkannya.

Agar dapat memberdayakan masyarakat Indonesia, Dadan mengatakan semua pasokan bahan pangan yang digunakan untuk program ini diupayakan berasal dari dalam negeri atau lokal.

Sebelumnya terkait dengan program Makan Bergizi, dalam Sidang Paripurna Kabinet perdana, Presiden Prabowo Subianto menekankan agar semua lembaga hingga kementerian berkolaborasi untuk menyukseskannya.

Ia bahkan mempersilakan kepada para menteri maupun kepala lembaga/badan khusus di Kabinet Merah Putih untuk keluar dari pemerintahan jika tidak mendukung program Makan Bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil.

"Saya hakul yakin. Saya pertaruhkan ... saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin," kata Presiden Prabowo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan.

Meski banyak yang meragukannya, Prabowo optimistis bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinannya bisa mengelola dan mengalokasikan dana agar mencapai target untuk pemenuhan program Makan Bergizi.

"Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam satu minggu, dua minggu, atau tiga bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman alaihi salam, tetapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya, dan kita akan mencapai target yang kita tentukan," katanya.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Maruarar Sirait resmi dilantik menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Presiden Prabowo Subianto. Pria yang akrab disapa Ara ini menegaskan akan menjalankan tugas di sektor perumahan.

Ara mengatakan persoalan perumahan di Indonesia salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat. Diakuinya, banyak masyarakat yang belum punya rumah. Hal ini bisa diselesaikan dengan program 3 juta rumah per tahun yang diusung Prabowo.

Lantas, apa saja rencana Ara untuk menyediakan rumah untuk rakyat? Berikut ulasannya.

Bangun Sistem Strategis

Ara menyatakan akan membangun sistem yang utuh dan kuat, yakni dengan membentuk peraturan yang dapat menyatukan para stakeholder.

"Kita mesti buat suatu peraturan yang bisa menggabungkan semua stakeholder untuk mencapai tujuan itu," ujar Ara usai pelantikan di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Ia pun menyebutkan isu strategis dalam menjalankan program ini adalah lahan. Politisi Gerindra ini mengatakan akan banyak menggunakan lahan yang saat ini sudah dimiliki oleh pemerintah dan BUMN.

"Saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung, banyak yang sitaan. Bagaimana itu bisa dimanfaatkan. Bagaimana misalnya dari BUMN dari Kereta Api itu banyak tanah yang bisa dipakai," tuturnya.

Ajak Berbagai Pihak Gotong Royong Bangun Rumah

Dikatakan Ara, persoalan perumahan di Indonesia salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat. Ara mengatakan, dirinya akan mendorong semua pihak terkait untuk menyediakan rumah demi mengatasi backlog perumahan yang selama ini jadi masalah klasik di sektor ini.

"Banyak sekali rakyat Indonesia yang belum punya rumah. Ini harus dikerjakan masif dan bergotong royong, bangunnya juga gotong royong," kata Ara.

Bangun Rumah High Rise di Perkotaan

Ia mengatakan dirinya akan membangun rumah high rise di perkotaan masyarakat dapat tinggal lebih dekat ke tempat kerja.

"Kita berupaya juga membangun di desa dan di kota. Bagaimana di kota juga sangat penting. Kalau bisa yang kerja itu di kota rumahnya juga kita bikin high rise ke atas, sehingga tidak perlu jauh ke tempat kerjanya," jelasnya.

Ia pun akan mengajak berbagai pihak, termasuk pengusaha swasta dan pengembang untuk bekerja sama membangun perumahan bagi rakyat.

Dengarkan Usulan Semua Pihak soal Tapera

Kemudian, Ara mengaku akan mendengarkan masukan dari semua pihak terkait kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Ia akan mendengarkan masukan secara sistematis agar pelaksanaannya dapat lebih komprehensif nantinya.

"Kita juga akan mendengarkan masukan dari semua pihak. Saya akan dengarkan dari akademisi, dari para pengamat, dari para pelaku, dan juga dari tentunya calon konsumen. Kita juga perlu mendengar secara sistematis, sehingga apa yang kita lakukan itu komprehensif," terangnya.

"Tapi kita bisa dengan berbagai kesempatan ini, Pak Prabowo menyampaikan ini adalah strategi yang sangat penting, sehingga ada sesuatu yang bermakna di kepemimpinan beliau bagi rakyat Indonesia," ucapnya.

Selain itu, ia mengaku belum mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai Tapera. Namun, ia sendiri sudah mempunyai usulan konsep untuk penerapan Tapera.

Sebelumnya, Maruarar Sirait dilantik sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Senin (21/10) pagi di Istana Negara. Kemudian, disusul dengan pelantikan Fahri Hamzah menjadi Wamen Perumahan dan Kawasan Perumahan pada hari yang sama menjelang sore.

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Nomenklatur Kementerian yang khusus mengurus soal perumahan dibentuk kembali dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian tersebut dinamakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dari keterangan yang diterima detikproperti, kementerian tersebut disingkat menjadi Kementerian PKP yang merupakan akronim dari Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal itu dapat dilihat dari sebuah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. Sebelumnya, departemen yang mengurus perumahan terakhir disebut Kemenpera, di mana saat itu Djan Faridz menjabat sebagai menteri di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Nantinya, Kementerian PKP tidak hanya membahas soal rumah, tetapi kawasan permukimannya juga.

Menurut UU Nomor 1 tahun 2011, Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan.

Kawasan tersebut berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan.

Sebagai informasi, di era pemerintahan Prabowo-Gibran, kementerian yang menangani khusus permasalahan perumahan dan permukiman dibuat kembali. Sebelumnya, pada era pemerintahan Joko Widodo, bidang perumahan dijadikan satu dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Prabowo juga sudah melantik Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu Maruarar Sirait dan wakilnya, Fahri Hamzah pada Senin (21/10/2024). Sehingga Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah selanjutnya disebut Menteri dan Wakil Menteri PKP.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah mengatakan pemerintah akan fokus pada program 3 juta rumah. Ia menuturkan, pihaknya akan fokus pada penyelesaian backlog hingga perbaikan rumah layak tidak layak huni (RTLH).

"Pemerintah khususnya kementerian yang baru akan fokus untuk menyelesaikan 13 juta backlog perumahan di Indonesia dan 26 juta permukiman atau rumah tidak layak huni atau RTLH. Nah itu yang akan fokus menjadi bagian dari tentunya kerja utama kementerian," ujarnya kepada wartawan di Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Program 3 juta rumah itu terdiri dari 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. Program tersebut, kata Fahri, merupakan hasil penataan ekosistem dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga pihak swasta lokal maupun luar negeri.

Ia menegaskan, pemerintah akan menciptakan ekosistem yang baik untuk perumahan. Sebab, selalu ada supply dan demand di sektor tersebut.

"Pemerintah hanya mau menciptakan ekosistem agar bagi rakyat, terutama yang tidak punya rumah dan rumahnya tidak layak huni, itu yang akan menjadi fokus. Sehingga pemerintah nanti menyiapkan skema subsidi dan keuangan yang memungkinkan masyarakat secara lebih luas mendapatkan fasilitas perumahan yang layak," jelasnya.

Terkait jumlah anggaran yang akan digunakan untuk program 3 juta rumah, Fahri mengaku belum terlalu dirinci pembagiannya.

"Anggarannya belum terlalu detail, tetapi Kementerian Keuangan yang lalu sudah mengakomodir. Saya lupa angkanya, nanti kita akan ini (cek) ya," tutupnya.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah berkomitmen bakal langsung mengeksekusi sejumlah program di bawah kementerian yang dipimpinnya.

Fahri menyebut pada hari ini, Selasa (22/10/2024) dirinya bakal melakukan koordinasi dengan Basuki Hadimuljono selaku mantan Menteri PUPR periode 2014-2024.

"Besok [hari ini] kita sudah mulai koordinasi untuk pembagian tugas antara PU dan PR, yang semua ini adalah bertujuan untuk mempercepat penyediaan fasilitas publik, khususnya permukiman dan perumahan," jelas Fahri Hamzah saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024) malam.

Dia menjelaskan pada tahap awal pihaknya bakal terlebih dahulu untuk fokus pada proses harmonisasi kementerian. Diharapkan upaya tersebut dapat selesai dalam waktu dekat.

Belum banyak informasi teknis yang disampai Fahri. Hanya saja dirinya memastikan bahwa pihaknya bakal bekerja keras untuk merealisasikan program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto.

"Tadi pas pelantikan Pak Prabowo membisikkan ke saya, berat loh itu 3 juta, jadi ya ini pekerjaan berat buat kita semua ya," tegasnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo melantik Politikus Gerindra Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sedangkan Fahri Hamzah menjabat Wakil Menteri.

Pada Kabinet Merah Putih, Kementerian PUPR dipisah menjadi dua kementerian. Adapun, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Dody Hanggodo sedangkan Diana Kusumaputri sebagai Wakil Menteri.

Pemisahan kementerian itu dilakukan guna mewujudkan porgram optimis Prabowo Subumianto di bidang perumahan. Di mana, dirinya berjanji untuk dapat membangun tiga juta rumah per tahun yang bakal direalisasikan di wilayah pedesaan, perkotaan, dan pesisir.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID- JAKARTA. Para pelaku industri properti kini menantikan langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan program 3 juta rumah dengan dilantiknya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirai.

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah.

APERSI, yang beranggotakan lebih dari 5.000 pengembang perumahan di seluruh Indonesia, telah lama fokus pada pembangunan perumahan bagi MBR dan milenial. Sekretaris Jenderal APERSI, Daniel Djumali, menegaskan bahwa lebih dari 90% anggotanya mengembangkan perumahan bagi segmen tersebut.

"Kami mendukung penuh program 3 juta rumah dari pemerintah, yang meliputi 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta di perkotaan, dan 1 juta di wilayah pesisir. Program ini sangat sejalan dengan semangat APERSI," ujar Daniel kepada KONTAN, Selasa (22/10).

Namun, Daniel juga menyoroti pentingnya desain rumah yang memperhatikan kearifan lokal, terutama di daerah pedesaan dan pesisir, di mana kondisi tanah dan lingkungannya sangat bervariasi.

"Setiap wilayah memiliki karakteristik tanah yang berbeda. Misalnya, di Riau dengan tanah gambut atau di Kalimantan Selatan dan Barat yang memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini menuntut struktur pondasi dan desain yang berbeda-beda untuk mencapai hasil maksimal," jelasnya.

Selama 26 tahun, anggota APERSI telah menerapkan pendekatan berbasis kearifan lokal dalam membangun rumah yang disesuaikan dengan kondisi tanah setempat.

Penerapan strategi ini, menurut Daniel, tidak hanya berhasil menyediakan hunian layak bagi MBR dan milenial, tetapi juga berkontribusi besar dalam mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah tersebut.

"Properti, khususnya perumahan bagi MBR dan milenial, memberikan efek berganda yang signifikan terhadap perekonomian. Sektor ini menciptakan lapangan kerja yang besar dan memberikan dampak bagi lebih dari 170 sektor ekonomi lainnya, terutama di pedesaan, perkotaan, dan wilayah pesisir," kata Daniel.

Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa masih diperlukan tambahan minimal 20.000 unit perumahan lagi untuk menutup kebutuhan yang terus meningkat.

APERSI juga menekankan pentingnya skema pembiayaan yang tepat untuk mendukung program ini.

Daniel menyoroti perlunya skema yang fleksibel dan berkelanjutan, terutama untuk daerah pedesaan dan pesisir yang memiliki tantangan tersendiri.

"Kami mengusulkan skema renovasi atau peningkatan mutu rumah yang efektif dan efisien untuk wilayah pedesaan dan pesisir, yang juga dapat menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah tersebut," ungkapnya.

Selain itu, APERSI mendorong skema pembiayaan rumah bersubsidi bagi MBR dan milenial, dengan suku bunga tetap 5% selama 10-15 tahun, serta keringanan fiskal seperti PPN 0%, PPh 1%, dan BPHTB 0% untuk rumah dengan harga di bawah Rp350 juta.

"Perizinan yang cepat, hemat, dan mudah juga sangat diperlukan untuk mendukung program ini," tambah Daniel.

Terkait kuota subsidi, Daniel mengungkapkan bahwa meskipun terdapat tambahan kuota subsidi sebesar 34.000 unit pada tahun 2024, kuota tersebut diperkirakan akan habis pada bulan November.

"Kami berharap Bank Himbara dapat berkreasi dengan menciptakan skema KPR khusus bagi MBR dan milenial yang lebih bersahabat, sehingga kebutuhan hunian layak terus dapat terpenuhi," ujar Daniel.

Dengan komitmen pemerintah yang kuat dan dukungan dari para pengembang yang tergabung dalam APERSI, prospek bisnis properti untuk perumahan MBR dan milenial pada tahun 2024 dan seterusnya terlihat menjanjikan.

"Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terutama dalam hal skema pembiayaan dan percepatan regulasi yang lebih mendukung pembangunan perumahan bagi masyarakat luas," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Senin (21/10/2024).

Usai resmi dilantik, Fahri menyebut akan fokus merealisasikan program 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Fahri mengatakan, program Prabowo sebagai presiden itu akan jalan berbarengan dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan industri perumahan.

"Kita di satgas sedang membahas ekosistem bagi tumbuh pesatnya industri perumahan di satu sisi, di sisi lain yang penting menuntaskan mandat membangun tiga juta rumah per tahun," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Fahri melanjutkan, target 3 juta rumah Prabowo itu nantinya meliputi 1 juta rumah di wilayah perkotaan dan 2 juta di kawasan desa.

Kendati demikian, mantan Wakil Ketua DPR itu menyebut kementerian yang juga dipimpin olehnya itu tidak berfokus untuk membangun perumahan, melainkan untuk menciptakan ekosistem yang baik untuk industri.

"Prinsipnya negara hanya menciptakan iklimnya, bukan kita yang bangun ruah," katanya.

Menurut Fahri, program 2 juta rumah Prabowo di daerah nantinya diprioritaskan untuk kontraktor kecil.

"Yang di daerah dipriroritaskan untuk kontraktor kecil, untuk di pusat yang 1 juta [rumah] mau luar negeri [atau] dalam negeri yang besar-besar silakan," ujarnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo melantik Politikus Gerindra Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sedangkan Fahri Hamzah menjabat Wakil Menteri.

Pada Kabinet Merah Putih, Kementerian PUPR dipisah menjadi dua kementerian. Adapun, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Dody Hanggodo sedangkan Diana Kusumaputri sebagai Wakil Menteri.