KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ditandatangani Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada Senin (25/11/2024).

Tito pun menargetkan penetapan Perkada tentang pembebasan BPHTB, pembebasan retribusi PBG, serta percepatan penerbitan PBG, paling lambat bisa selesai dalam satu bulan ke depan atau pada Desember 2024.

"Kami sudah lakukan dialog dengan Ketua Asosiasi Gubernur, Asosiasi Bupati, Wali Kota, DPRD Tingkat Satu, DPRD Wali Kota, DPRD Kabupaten, semua sepakat mendukung," ucapnya dalam konferensi pers.

Di dalam unggahan akun Instagram-nya yakni @titokarnavian pada Senin (25/11/2024), Ia menjelaskan bahwa BPHTB dan retribusi PBG ditarik oleh Pemda berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

"Namun, kedua retribusi ini dapat dibebaskan bagi kepentingan MBR," imbuhnya.

Pembebasan ini merujuk pada Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 2022, serta Pasal 63 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kemudian pada Pasal 33 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2023 ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan Pemda wajib memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR.

"Adapun kriteria MBR tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya," tutup Tito.

Jakarta: Beberapa berita terpopuler properti Senin, 25 November 2024 menjadi perhatian pembaca Medcom.id. Mulai dari penyebab banyak lalat di rumah hingga bangun rumah dengan modal Rp50 juta.

Selain itu, ada juga keputusan pemerintah untuk menghapus BPHTB dan PBG. Berikut 3 berita terpopuler properti Medcom.id kemarin.

1. Penyebab Banyak Lalat di Rumah

Rumah yang bersih dan nyaman seharusnya menjadi tempat yang tenang untuk beristirahat dan bersantai. Sayangnya, ia dapat berubah menjadi mimpi buruk ketika lalat mulai berdatangan.

Lalat dapat mengganggu ketenangan kita, membawa kuman, dan bahkan mencemari makanan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui penyebab umum yang menarik lalat ke rumah kita.

Baca selengkapnya di sini

2. BPHTB-PBG Dihapus untuk Percepat Program 3 Juta Rumah

Pemerintah telah resmi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, .

Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait penghapusan BPHTB dan PBG tersebut untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca selengkapnya di sini

3. Mau Bangun Rumah dengan Modal Rp50 Juta? Begini Caranya

Memiliki rumah pribadi merupakan impian semua orang. Untuk memiliki rumah, kamu bisa melakukannya dengan beberapa cara yaitu membelinya secara langsung, menggunakan pinjaman Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari bank, atau membangun sendiri.

Banyak orang yang memilih membangun rumah sendiri dengan alasan kepuasan. Membangun rumah sendiri artinya kamu bisa menyesuaikan desain rumah sesuai dengan impian. Jika kamu berencana membangun rumah sendiri, berapa perkiraan biayanya?

Baca selengkapnya di sini

(KIE)

Jakarta: Bogor merupakan salah satu kota penyangga Jakarta yang banyak dibidik pencari properti. Meski harga rumah di Bogor mengalami kenaikan signifikan, kamu bisa mencari alternatif wilayah lainnya.

Kabupaten Bogor bisa menjadi pilihan bagi kamu yang mencari rumah dengan harga terjangkau. Jangan khawatir karena akses transportasi yang juga lengkap sehingga memudahkan perjalanan kamu.

Tajurhalang adalah kecamatan di Kabupaten Bogor yang bisa kamu bidik. Dulunya, kecamatan ini merupakan bagian dari Bojonggede sehingga ntuk akses transportasi tentu saja mudah karena kehadiran Commuter Line.

Bagi kamu yang tertarik membeli rumah di Tajurhalang, di bawah ini ada banyak pilihan. Berikut lima rekomendasi rumah murah di Tajurhalang yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomenasi rumah murah di Tajurhalang

Rumah subsidi di Tajurhalang. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Oemah Tajur Halang Regency

Perumahan ini terletak di Tajurhalang, Kab. Bogor, Jawa Barat. Dibangun oleh Oemah Insan Mandiri, perumahan ini memiliki 89 unit tersisa tipe rumah subsidi dengan Harga Rp185 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi, serta dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap dari rangka baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

2. Panorama Citayam

Perumahan yang terletak di Sasak Panjang, Tajurhalang, Kab. Bogor, Jawa Barat ini dibangun oleh Multi Griya Propertindo. Perumahan ini menawarkan dua tipe rumah yakni subsidi dan komersil.

Untuk rumah tipe komersil ditawarkan dengan Harga Rp442 juta, sementara subsidi Rp185 juta. Rumah subsidi memiliki 85 unit yang tersisa, sedangkan komersil hanya 11 unit saja.

Untuk rumah subsidi, luas bangunan 26 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah berupa atap dari genteng beton, dinding bata ringan, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

3. Perumahan Amarta Residence 5

Rekomendasi selanjutnya berlokasi di Kalisuren, Tajurhalang, Kab. Bogor, Jawa Barat. Perumahan ini dibangun oleh Petra Bangun Sarana.

Perumahan ini memiliki 66 unit rumah tipe subsidi dengan Harga Rp185 juta. Untuk tipe subsidi memiliki luas bangunan 22 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah subsidi ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali beton bertulang.

4. Griya Hawthah Inat

Perumahan ini terletak di Sukmajaya, Tajurhalang, Kab. Bogor, Jawa Barat. Perumahan yang dibangun oleh Anugrah Mulya Nusaindo ini memiliki 20 unit tipe subsidi dengan Harga Rp185 juta.

Rumah ini miliki luas bangunan 29 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dua kamar tidur, hanya ada satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap baja ringan, dinding double, lantai keramik, serta pondasi ceker ayam.

5. Puri Sasak Panjang

Perumahan ini terletak di Sasak Panjang, Tajurhalang, Kab. Bogor, Jawa Barat. Perumahan yang dibangun Karanglo Putra Pratama ini memiliki 15 unit rumah tipe subsidi dengan Harga Rp181 juta.

Rumah tersebut memiliki luas bangunan 22 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan satu kamar tidur dan dua kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap baja ringan, dinding menggunakan hebel, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita humaniora sepekan yang masih menarik untuk dibaca, mulai dari 9 orang meninggal & satu hilang akibat longsor di Karo Sumut hingga program Makan Bergizi Gratis butuh 30 ribu ahli gizi.

1. 9 orang meninggal & satu hilang akibat longsor di Karo Sumut

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut), menyatakan bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka, mengakibatkan sembilan orang meninggal dunia dan satu orang dinyatakan hilang.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

2. Presiden Prabowo panggil Menaker bahas Upah Minimum Provinsi 2025

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin siang, salah satunya berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

3. BGN: Program Makan Bergizi Gratis butuh 30 ribu ahli gizi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis membutuhkan 30 ribu ahli gizi yang akan disebar di setiap satuan layanan BGN untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan gizi di masing-masing daerah.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

4. Mendikdasmen sampaikan komitmen pemerintah pada Hari Guru Nasional

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan sederet komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan profesi guru pada upacara peringatan Hari Guru Nasional.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

5. PGRI setuju penghapusan PPDB zonasi demi pemerataan pendidikan

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengaku setuju dengan usulan penghapusan sistem zonasi sekolah, guna memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk melanjutkan pendidikan di sekolah yang diinginkannya.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Sleman -

Air bercampur lumpur dan batu sempat membanjiri tiga rumah warga di Dusun Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman. Penyebabnya diduga pembangunan perumahan di belakang ketiga rumah tersebut. Pemkab Sleman turun tangan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman, Mirza Anfansury, memastikan perumahan tersebut telah mengantongi izin. Hanya saja pihaknya tetap akan melakukan pemanggilan atas kejadian longsoran.

"Izin perumahan sudah ada. Untuk kejadian longsoran akan kami tinjau ke lapangan. Nanti kita kami panggil pengembangnya," kata Mirza melalui sambungan telepon, Senin (25/11/2024).

Kabar kejadian ini diunggah di akun Instagram @merapi_uncover. Dituliskan dalam narasi terjadi longsor dari perbukitan Jering, Godean. Dalam unggahan tersebut diperlihatkan warga gotong royong melakukan pembersihan air lumpur yang masuk rumah.

"Min share info lokasi dusun jering 6 sidorejo godean sleman. Terdampak longsor akibat pembangunan perum godean mandiri," tulis narasi dalam unggahan tersebut, Senin (25/11).

detikJogja mendatangi lokasi longsor tersebut. Lokasinya berada di Padukuhan Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman. Letaknya berada di barat salah satu kompleks perumahan subsidi. Sementara calon perumahan baru terlihat di belakang ketiga rumah warga terdampak.

Rumah Suparjan paling terdampak atas kejadian tersebut. Air bercampur tanah dan batu masuk kediamannya dari pintu belakang dan samping. Bahkan material setinggi 50 sentimeter hingga 1 meter sempat masuk sampai ke dalam rumah.

"Itu kejadiannya Jumat jam 15.00 WIB hujan deras. Sekitar jam 16.00 WIB tiba-tiba air masuk. Setelahnya material tanah bercampur batu juga masuk sampai ke ruang tamu sisi depan. Ada kalau 1 meter," jelasnya saat ditemui di rumahnya, Senin (25/11) siang.

Suparjan sempat menunjukkan lokasi masuknya air bercampur tanah dan batu. Pintu samping berdekatan dengan timbunan tanah. Jaraknya sekitar 2 meter dari kediamannya. Terlihat alat berat sedang bekerja pada tanah di atas kediaman Suparjan.

Sementara pintu belakang merupakan akses ke kandang ternak. Terlihat tanah lumpur berwarna cokelat muda di area lantai. Sementara pada sisi belakang dan samping kandang ternak adalah dinding tanah uruk perumahan.

"Sejak saya kecil tidak pernah kejadian seperti ini. Ya kalau hujan cuma air biasa lewat selokan air, kemarin itu sudah air lumpur campur batu masuk ke dalam rumah," katanya.

Akibat kejadian ini, sejumlah perkakas rumahnya rusak. Terutama barang-barang elektronik yang terendam lumpur. Sementara untuk ternak aman karena kandangnya berupa panggung.

Usai kejadian, Suparjan dan keluarganya memilih untuk mengungsi sementara waktu. Termasuk orang tuanya yang berusia 91 tahun. Ini karena seluruhnya takut akan terjadi longsor susulan.

"Simbah dipindah ke rumah adik. Rumah sementara kosong tidak ditempati karena tidak aman, takut juga untuk ditempati. Meski dari pihak proyek langsung bersihkan. Pembersihan itu sampai Sabtu tapi ya tetap takut," ujarnya.

Sukarman (50) juga mengalami kejadian serupa. Hanya saja rumahnya tidak separah milik Suparjan. Air bercampur lumpur setinggi 10 sentimeter sempat masuk ke dalam rumah.

Walau begitu, sumur tanah miliknya tidak kayak dikonsumsi. Ini karena sumur telah bercampur lumpur berwarna coklat. Bahkan hingga saat ini masih berwarna keruh kotor.

"Kena musibah tapi musibah buatan ini. Air sumurmya jadi kopi susu keruh, tidak bisa buat masak, kalau masak beli pakai galon," katanya.

Walau begitu, Sukarman dan keluarganya tidak mengungsi. Saat ini masih menempati rumah yang berada di sisi barat rumah Suparjan. Meski begitu tetap ada rasa waswas adanya longsor susulan.

"Dulu kalau hujan deras paling air tok yang mengalir, ya sewajarnya hujan lebat. Kalau kemarin itu tidak lumrah dan bahaya," keluhnya.

Rumah ketiga adalah milik Sugiyanto (67). Lokasinya berada di sisi bawah keduanya Sukarman dan Suparjan. Sama halnya dengan dua rumah sebelumnya, air lumpur masuk kediaman Sugiyanto. Bahkan sumurnya juga masih keruh hingga saat ini.

Berdasarkan pantauan, lumpur berwarna cokelat terlihat di sejumlah sudut rumah Sugiyanto. Selain itu ada pula tumpukan lumpur yang menabrak tembok rumah belakang. Tumpukan lumpur ini juga menutup selokan air lingkungan.

"Pokoke kejadiannya tidak terduga karena sebelumnya tidak pernah seperti ini. Lumpur nabrak tembok belakang rumah, lalu sumur keruh dan lantainya penuh lumpur. Baru kali ini kejadian, sebelumnya ya tidak pernah," katanya.

Dia berharap pihak penanggung jawab proyek perumahan lebih hati-hati dalam bekerja. Paling utama adalah membangun terlebih dahulu talut maupun saluran air. Sehingga mencegah longsor ke arah pemukiman warga.

"Dalam persiapannya nanti bagaimana air lalu lumpurnya, apalagi saat hujan dan pembangunan pasti masih lama. Saya petani, setiap harinya kerja di sawah malah bersih-bersih rumah sejak kejadian Jumat itu," ujarnya.

(rih/apu)

Jakarta -

Pengembang tengah berbahagia mendengar kabar retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah resmi dihapus. Penandatanganan surat edaran (SE) terkait hal tersebut sudah dilakukan hari ini.

Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah mengungkapkan apresiasi mendalam kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) yang sudah mengesahkan SKB terkait penghapusan BPHTB dan retribusi PBG.

"Dalam sejarah perumahan baru kali pertama di bawah Presiden Prabowo melalui Menteri PKP memberikan kado istimewa kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghapusan BPHTB dan ini sangat membantu meringankan masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah," ujar Junaidi kepada detikProperti, Senin (25/11/2024).

Ia berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan program 3 juta rumah dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada masyarakat. Pihaknya akan terus mendukung program pemerintah untuk memenuhi rumah bagi masyarakat menengah bawah.

"Selanjutnya kami menunggu blueprint 3 juta rumah, sehingga kami bisa seiring, seirama, dan sejalan apa yg dimau pemerintah dan rakyat Indonesia, khususnya di bidang perumahan untuk masyarakat MBR," ucapnya.

Sebagai informasi, penghapusan retribusi PBG dan BPHTB sudah ditetapkan hari ini melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB). Surat tersebut disahkan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri PU Dody Hanggodo, dan Mendagri Tito Karnavian.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, SKB tersebut berisi tentang pembebasan PBG dan BPHTB untuk MBR serta mempercepat pengeluaran PBG menjadi 10 hari dari yang sebelumnya 28 hari.

"3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR," ujarnya di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Adapun peraturan tersebut akan mulai berlaku setelah diturunkan dalam peraturan kepala daerah. Tito mengatakan pihaknya menargetkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bisa selesai pada bulan Desember 2024.

"Dalam waktu satu bulan Perkada selesai. (Desember) selesai. (Dilaksanakan?) Langsung," kata Tito.

Tito menambahkan jika aturan ini sudah berlaku, maka akan terus diterapkan hingga ada aturan baru yang mencabutnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi menghapuskan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk mendukung program tiga juta rumah per tahun.

Dengan adanya kebijakan ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memprediksi harga rumah bakal turun sampai dengan Rp 10,57 juta.

Tito mencontohkan perhitungan rumah untuk tipe rumah seluas 36 meter persegi (tipe 36). Bila dilakukan penghapusan BPHTB akan menurunkan biaya rumah sebesar Rp 6,25 juta.

Kemudian ditambah dengan penghapusan PBG, maka biaya rumah juga akan dipangkas lagi sebesar Rp 4,32 juta.

"Jadi untuk rumah tipe 36 meter persegi itu sebetulnya bisa hemat Rp 10,57 juta, ini yang diuntungkan masyarakat," kata Tito dalam konferensi pers di kantornya, dikutip dari Kontan, Senin (25/11/2024).

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan penurunan harga rumah tapak dan rumah susun ini secara langsung akan menguntungkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Karena biayanya akan turun kan? Nah, kalau biaya turun, yang diuntungkan berarti kan konsumen. Konsumennya siapa MBR? Ya rakyat, rakyat yang mana? Ya rakyat kecil. MBR itu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah ini kebijakan bukan buat masyarakat berpenghasilan tinggi," jelasnya.

Penghapusan BPHTB dan PBG dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo pada, Senin (25/11/2024).

Nantinya SKB tersebut akan diteruskan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Keberadaan aturan itu juga secara langsung akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena BPHTB dan PBG merupakan retribusi yang masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD).

Maruarar menambahkan kebijakan ini telah disepakati bersama. Bahkan sebelum penghapusan pungutan dilakukan dirinya telah menjaring masukan dari seluruh pemangku kepentingan termasuk Pemda.

"Karena itu nanti, kita juga sangat terima kasih kepada Bupati, Walikota, Gubernur Indonesia yang jujur saja, ini berarti PAD mereka berkurang ya,” tandas Maruarar.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

Jakarta, investor.id- Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengapresiasi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebagaimana diberitakan, pemerintah menelorkan SKB tiga menteri, Senin (25/11/2024), dengan substansi menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR.

Selain itu, SKB tersebut juga mengamanatkan agar pengurusan PBG dipercepat menjadi 10 hari kerja.

SKB bertajuk Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah itu ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

“Saya selaku Ketua Umum Apersi memberikan apresiasi yang sangat mendalam kepada menteri PKP, Menteri Dalam Negeri, dan menteri PUPR,” tutur Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah dalam keterangan tertulis kepada Investor Daily, Senin (25/11/2024).

Junaidi mengatakan, dalam sejarah perumahan baru kali pertama di bawah Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri PKP, memberikan kado istimewa kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghapusan BPHTB.

“Ini sangat membantu meringankan masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah,” ujar dia.

Junaidi berharap pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan Program Tiga Juta rumah banyak memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Kami selaku asosiasi yang sudah berusia 26 tahun tetap konsisten men-support program pemerintah di dalam pemenuhan rumah untuk masyarakat menengah ke bawah,” kata Junaidi.

Selanjutnya, tambah dia, pihaknya menunggu blueprint Program Tiga Juta Rumah.

“Sehingga kami bisa seiring, seirama, dan sejalan dengan apa yang dimau pemerintah dan rakyat Indonesia, khususnya di bidang perumahan untuk MBR,” tutur Junaidi.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, dapat mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah per tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Sebuah kebakaran besar melanda wilayah kumuh di pesisir ibu kota Filipina, menghanguskan sekitar seribu rumah dan mengepulkan asap tebal ke angkasa pada Minggu, 24 November 2024.

Helikopter militer memadamkan api yang berkobar di daerah kumuh Isla Puting Bato di Manila sepanjang hari Minggu kemarin.

Distrik Pemadam Kebakaran Manila mengatakan sekitar 1.000 rumah terbakar, yang diyakini bermula di lantai dua salah satu rumah sekitar pukul 08.00 waktu setempat, lapor The Telegraph dan dilansir Mehr News Agency, Senin, 25 November 2024.

Rekaman drone yang dibagikan secara daring oleh badan bencana kota menunjukkan rumah-rumah di wilayah Tondo yang berpenduduk padat rata dengan tanah.

Video lain memperlihatkan deretan bangunan semipermanen, yang membentang ke Teluk Manila di atas panggung dan jalan setapak, dilalap api.

Tidak ada laporan langsung tentang korban jiwa, tetapi sekitar 2.000 keluarga telah mengungsi, menurut pemadam kebakaran.

Warga bernama Leonila Abiertas, 65 tahun, kehilangan hampir semua harta bendanya, tetapi berhasil menyelamatkan abu mendiang sang suami.

“Saya hanya mendapatkan guci berisi abu suami saya,” kata Abiertas.

“Saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya bisa memulai hidup saya lagi setelah kebakaran ini,” sambungnya. AFP PHOTO/Jam Sta Rosa

(CDE)

Jakarta -

Harga jual rumah subsidi biasanya sudah diatur oleh pemerintah setiap tahunnya. Seperti sebelumnya pada 2023, harga rumah subsidi sudah ditentukan hingga tahun 2024.

Bagaimana harga rumah subsidi tahun 2025?

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) tidak menjawab langsung perihal tersebut. Ia hanya mengatakan, untuk membuat kebijakan tersebut perlu koordinasi dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan.

"Menteri di Indonesia ini kan punya masing-masing kewenangan, makanya kita perlu koordinasi. Nah koordinasi ini sama Menteri Keuangan. (Masih harus koordinasi dengan menteri keuangan?) harus dong. Kalau nggak koordinasi nanti ngomongnya ngasal. Tanya dulu ke Menteri Keuangan bagaimana," kata Ara saat meninggalkan Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahkan menyebut pembelian rumah subsidi bisa hemat Rp 10, 5 juta per rumah dengan adanya kebijakan tersebut.

"Rapat dengan dirjen teknis, dari adanya kebijakan ini, maka potensi BPHTB dihapuskan itu nilainya untuk rumah tipe 36 Rp 6.250.000. Kemudian untuk PBG dibebaskan Rp 4.320.0000 Jadi untuk rumah 36, tipe 36, itu sebetulnya bisa dihemat, lebih kurang Rp 10.570.000. Nah, ini yang diuntungkanlah masyarakat," ucapnya.

Hingga saat ini masih belum ada aturan baru mengenai batas maksimal penjualan rumah subsidi. Karena belum ada aturan terbaru, pengembang pun berpendapat bahwa harga rumah subsidi tahun depan masih sama seperti tahun ini.

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto sempat mengatakan harga rumah subsidi tahun 2025 belum ada perubahan. Artinya, harganya masih sama seperti tahun 2024.

"Masih pakai yang sekarang, sesuai dengan undang-undang," kata Joko di kantor DPP Realestat Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Ia mengatakan, harga rumah subsidi sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan aturan baru terkait harga rumah subsidi sehingga masih menggunakan harga sesuai aturan sebelumnya yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka.

(abr/zlf)

Sleman -

Air bercampur lumpur dan batu sempat membanjiri tiga rumah warga di Dusun Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean, SLeman. Penyebabnya diduga pembangunan perumahan di belakang ketiga rumah tersebut.

Kabar kejadian ini diunggah di akun Instagram @merapi_uncover. Dituliskan dalam narasi terjadi longsor dari perbukitan Jering, Godean. Dalam unggahan tersebut diperlihatkan warga gotong royong melakukan pembersihan air lumpur yang masuk rumah.

"Min share info lokasi dusun jering 6 sidorejo godean sleman. Terdampak longsor akibat pembangunan perum godean mandiri," tulis narasi dalam unggahan tersebut, dilihat detikJogja, Senin (25/11/2024).

detikJogja mendatangi lokasi longsor tersebut. Lokasinya berada di Padukuhan Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman. Letaknya berada di barat salah satu kompleks perumahan subsidi. Sementara calon perumahan baru terlihat di belakang ketiga rumah warga terdampak.

Rumah Suparjan paling terdampak atas kejadian tersebut. Air bercampur tanah dan batu masuk kediamannya dari pintu belakang dan samping. Bahkan material setinggi 50 sentimeter hingga 1 meter sempat masuk sampai ke dalam rumah.

"Itu kejadiannya Jumat jam 15.00 WIB hujan deras. Sekitar jam 16.00 WIB tiba-tiba air masuk. Setelahnya material tanah bercampur batu juga masuk sampai ke ruang tamu sisi depan. Ada kalau 1 meter," jelasnya saat ditemui di rumahnya, Senin (25/11) siang.

Suparjan sempat menunjukkan lokasi masuknya air bercampur tanah dan batu. Pintu samping berdekatan dengan timbunan tanah. Jaraknya sekitar 2 meter dari kediamannya. Terlihat alat berat sedang bekerja pada tanah di atas kediaman Suparjan.

Kondisi rumah Suparjan warga Dusun Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman, usai tertimbun longsoran air lumpur dari pembangunan rumah di belakang rumahnya, Senin (25/11/2024). Foto: Dwi Agus/detikJogja

Sementara pintu belakang merupakan akses ke kandang ternak. Terlihat tanah lumpur berwarna cokelat muda di area lantai. Sementara pada sisi belakang dan samping kandang ternak adalah dinding tanah uruk perumahan.

"Sejak saya kecil tidak pernah kejadian seperti ini. Ya kalau hujan cuma air biasa lewat selokan air, kemarin itu sudah air lumpur campur batu masuk ke dalam rumah," katanya.

Akibat kejadian ini, sejumlah perkakas rumahnya rusak. Terutama barang-barang elektronik yang terendam lumpur. Sementara untuk ternak aman karena kandangnya berupa panggung.

Kondisi rumah Suparjan warga Dusun Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman, usai tertimbun longsoran air lumpur dari pembangunan rumah di belakang rumahnya, Senin (25/11/2024). Foto: Dwi Agus/detikJogja

Usai kejadian, Suparjan dan keluarganya memilih untuk mengungsi sementara waktu. Termasuk orang tuanya yang berusia 91 tahun. Ini karena seluruhnya takut akan terjadi longsor susulan.

"Simbah dipindah ke rumah adik. Rumah sementara kosong tidak ditempati karena tidak aman, takut juga untuk ditempati. Meski dari pihak proyek langsung bersihkan. Pembersihan itu sampai Sabtu tapi ya tetap takut," ujarnya.

Sukarman (50) juga mengalami kejadian serupa. Hanya saja rumahnya tidak separah milik Suparjan. Air bercampur lumpur setinggi 10 sentimeter sempat masuk ke dalam rumah.

Walau begitu, sumur tanah miliknya tidak kayak dikonsumsi. Ini karena sumur telah bercampur lumpur berwarna coklat. Bahkan hingga saat ini masih berwarna keruh kotor.

"Kena musibah tapi musibah buatan ini. Air sumurmya jadi kopi susu keruh, tidak bisa buat masak, kalau masak beli pakai galon," katanya.

Walau begitu, Sukarman dan keluarganya tidak mengungsi. Saat ini masih menempati rumah yang berada di sisi barat rumah Suparjan. Meski begitu tetap ada rasa waswas adanya longsor susulan.

"Dulu kalau hujan deras paling air tok yang mengalir, ya sewajarnya hujan lebat. Kalau kemarin itu tidak lumrah dan bahaya," keluhnya.

Rumah ketiga adalah milik Sugiyanto (67). Lokasinya berada di sisi bawah keduanya Sukarman dan Suparjan. Sama halnya dengan dua rumah sebelumnya, air lumpur masuk kediaman Sugiyanto. Bahkan sumurnya juga masih keruh hingga saat ini.

Berdasarkan pantauan, lumpur berwarna cokelat terlihat di sejumlah sudut rumah Sugiyanto. Selain itu ada pula tumpukan lumpur yang menabrak tembok rumah belakang. Tumpukan lumpur ini juga menutup selokan air lingkungan.

"Pokoke kejadiannya tidak terduga karena sebelumnya tidak pernah seperti ini. Lumpur nabrak tembok belakang rumah, lalu sumur keruh dan lantainya penuh lumpur. Baru kali ini kejadian, sebelumnya ya tidak pernah," katanya.

Dia berharap pihak penanggung jawab proyek perumahan lebih hati-hati dalam bekerja. Paling utama adalah membangun terlebih dahulu talut maupun saluran air. Sehingga mencegah longsor ke arah pemukiman warga.

"Dalam persiapannya nanti bagaimana air lalu lumpurnya, apalagi saat hujan dan pembangunan pasti masih lama. Saya petani, setiap harinya kerja di sawah malah bersih-bersih rumah sejak kejadian Jumat itu," ujarnya.

Pemerintah Turun Tangan

detikJogja mengonfirmasi soal perizinan pembangunan perumahan ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY Anna Rina Herbranti. Hanya saja kewenangan tersebut berada di ranah Pemkab Sleman.

Terkait penindakan maupun teguran, Anna juga menegaskan menjadi wewenang instansi wilayah. Khususnya atas kondisi longsoran yang menimpa ketiga rumah warga.

"Izin pembangunan perumahan itu di Kabupaten (Pemkab Sleman). Untuk teguran tentunya dari Pemkab yang akan menindaklanjuti," tegasnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (25/11).

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Sleman Mirza Anfansury, memastikan perumahan tersebut telah mengantongi izin. Hanya saja pihaknya tetap akan melakukan pemanggilan atas kejadian longsoran.

"Izin perumahan sudah ada. Untuk kejadian longsoran akan kami tinjau ke lapangan. Nanti kita kami panggil pengembangnya," kata Mirza melalui sambungan telepon, Senin (25/11).

(rih/ams)

Jakarta -

Pemerintah tengah gencar menjalankan program 3 juta rumah per tahun. Salah satu caranya dengan menyediakan rumah gratis yang dibangun dari dana CSR perusahaan swasta.

Namun, hal itu justru mendapat protes dari para pengembang karena banyak masyarakat yang membatalkan booking pembelian rumah. Mereka menyebut bahwa masyarakat banyak yang mengira akan mendapat rumah gratis.

Menanggapi hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, program tersebut disambut baik oleh masyarakat yang membutuhkan rumah. Terlebih lagi saat ini pemerintah sedang membuat berbagai kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

"Jadi menurut saya harus bersyukur ya dengan kebijakan yang seperti ini. Dan kami juga akan berusaha mengkonkretkan rencana kerja kami di bidang perumahan di tengah keterbatasan anggaran, misalnya melakukan efisiensi. Harus dilakukan dengan misalnya perbelanjaan-belanja terpusat," kata Ara di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Menurutnya sudah ada beberapa kebijakan yang tengah dilakukan oleh pemerintah dalam penyediaan rumah rumah murah, seperti menggunakan lahan kosong bekas koruptor, dari CSR perusahaan swasta, penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), hingga penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Tentu dalam pikiran saya sebagai Menteri, bagaimana industri bisa jalan, tapi bagi rakyat kecil yang dulu tidak punya mimpi punya rumah, mudah-mudahan dengan kebijakan Pak Mendagri, Pak Menteri PU, kami, sekarang punya harapan," ujar Ara.

"Jadi di pikiran kita itu harus bagaimana mempermudah rakyat. Mempermudah rakyat dan prorakyat," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan pihaknya bahkan telah mengalami laporan penurunan calon konsumen yang ingin booking beli rumah. Diperkirakan, terjadi penurunan booking rumah sekitar 30%.

"Sudah banyak, sudah banyak (yang batal booking). Dari 10 yang membatalkan itu ada 1-3. (berarti 30%?) iya, kamu yang hitung," kata Joko di kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Ia mengatakan, kondisi tersebut tidak hanya berlaku pada anggotanya saja, tetapi pelaku industri properti juga. Tak hanya itu, masyarakat juga bertanya-tanya mengenai rumah gratis tersebut.

"Kondisi sekarang itu bukan hanya pada REI saja, semuanya pelaku itu bingung dan bingung. Karena real-nya masyarakat juga bertanya dan mempertanyakan, konsumen dan calon konsumen juga bertanya dan mempertanyakan," tuturnya.

"Artinya ini kan kondisi mental menjadi jadi ada tadi menjadi dispute (diperdebatkan)," tambahnya.

(abr/zlf)