Palembang -

Penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kecamatan Ilir Barat (IB) 1 Palembang, Muhammad Dicky Alghaffar memastikan di setiap menu MBG akan ada lauk khas Palembang. Hal ini dikarenakan Palembang dikenal dengan penghasil makanan yang terbuat dari olahan ikan.

"Palembang merupakan daerah perairan penghasil ikan sehingga banyak makanan yang terbuat dari olahan ikan seperti pempek dan lainnya," ujar Dicky Kamis (9/1/2025).

Seperti pantauan detikSumbagsel pada Kamis (7/1/2025), ada menu nasi putih, ikan patin saus, sayur capcay, tempe goreng, dan semangka. Palembang banyak menghasilkan ikan patin dan diolah menjadi berbagai masakan seperti pindang patin, pepes ikan patin, dan brengkes ikan patin.

Menurut Dicky, makanan khas daerah dari olahan ikan sudah dikenalkan sejak hari pertama MBG, Senin (6/1/2025) lalu. Sayangnya, banyak yang mengira makanan olahan dari ikan gabus tersebut adalah tahu biasa.

"Senin lalu ada olahan ikan gabus seperti nugget untuk TK-SD dan sate pentol ikan untuk SMP. Tapi banyak mengira itu tahu dan telur gulung," katanya.

Dicky menyebut menu yang disajikan pada MBG ini adalah menu seimbang dengan kalori yang mencukupi. Di dalam wadah makan harus mencakup karbohidrat seperti nasi putih. Untuk protein ada protein hewani dan nabati seperti ikan atau ayam, lalu protein nabati didapat dari tahu atau tempe. Serat didapat dari sayur dan buah.

"Menu yang disajikan merupakan menu yang seimbang dan nilai porsinya sesuai dengan perintah Badan Gizi Nasional ," terangnya.

Selain itu, di dalam menu makanan untuk peserta didik setiap daerah di wajibkan untuk menghadirkan menu daerah. Dicky menuturkan tujuan dari MBG ini untuk memberikan siswa makanan yang bergizi seimbang dan sehat, tapi juga untuk memperkenalkan makanan daerah asal ke peserta didik.

"Jadi kami penyedia MBG ini akan berupaya setiap hari ini bisa menyediakan makanan daerah untuk peserta didik," ujarnya.

Dicky mengungkapkan ada penambahan anggaran sebesar Rp 2.000 per porsi untuk siswa TK-SD kelas 3 pada MBG hari ketiga. Anggaran sebelumnya Rp 6.000 per porsi, kini menjadi Rp 8.000 per porsi.

"Dengan ditambahnya anggaran ini menu MBG bisa lebih bervariasi lagi," pungkasnya.

(des/des)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah sudah mulai melancarkan program Makan Bergizi Gratis meski baru di beberapa kota. Makanan dibagikan untuk anak sekolah dari PAUD hingga SMA, serta untuk ibu hamil dan menyusui.

Tak sedikit pula para penerima program ini membagikan foto makanan yang didapatkan, di antaranya ada nasi, sayur, protein hewani dan nabati, dan buah.

Banyak masyarakat yang menyoroti tidak adanya susu dalam menu makan tersebut. Pasalnya, jika merujuk pda 4 sehat 5 sempurna, ada menu susu untuk menyempurnakan gizi.

Namun, Ahli gizi Tan Shot Yen mengatakan bahwa menu makanan bergizi lengkap seperti yang beredar sebenarnya sudah cukup tanpa perlu ada susu.

"Karena kita sekarang sudah pakai konsep gizi seimbang. Jadi tolong kalau di luar sana masih ada orang-orang yang masih menuntut, mesti ada susu segala macam, justru kita harus klarifikasi bahwa kita sudah tidak menganut 4 sehat 5 sempurna," jelasnya dalam media briefing, Rabu (8/1/2025).

Tan menjelaskan, sebelumnya 4 sehat 5 sempurna mengandalkan susu sebagai sumber protein hewani. Sementara, jika dalam piring gizi seimbang sudah terdapat komponen protein hewani yang lebih baik dan lebih berkualitas, tidak masalah.

Adapun, yang disoroti PB IDI dan ahli gizi adalah agar makan bergizi gratis tidak kemudian menyajikan menu gorengan, dan makanan ultra proses yang penuh pengawet seperti sosis atau frozen food lainnya.

"Jadi kalau mau dibilang makanan yang sehat dan bergizi itu adalah yang semakin dekat dengan bentuk aslinya di alam. Jadi kalau memang mau makan bayam, ya kelihatan bayamnya, bukan bakmi warnanya hijau. Mau makan ayam, kelihatan ayamnya, bukan daging olahan jadi sosis yang sudah dicampur tepung, pengawet dan sebagainya," terangnya.

Dalam makanan bergizi, syarat mutlaknya harus ada sayur, buah dan protein diutamakan dari sumber hewani, dan disesuaikan dengan daerah masing-masing.

"Jadi kaya masyarakat Jawa, nasi ayam bakar pakai lalapan dan melon juga bisa. Orang Indonesia Timur sajikan pakai ikan roa, pakai singkong, kemudian sayur apa saja, dan buahnya pepaya saja juga sudah cukup," terangnya.

Selain itu, menurut Tan, yang lebih penting dari makan bergizi gratisnya sendiri adalah bagaimana mengedukasi anak dan ibu yang menjadi sasaran program tersebut untuk menyediakan menu bergizi lengkap setiap hari di rumah.

"Jadi program ini seharusnya hanya menjadi benchmark, gurunya atau kader posyandu bisa beritahu ke murid dan ibu-ibu kalau makan, tuh, yang lengkap ada sayur, buah, dan daging atau protein nabati," tegasnya.

Selain itu, pelaksana program juga perlu memperhatikan porsi makan yang dibagikan, harus berbeda untuk anak-anak dan untuk ibu-ibu.

"Jangan sampai karena mau makan gratis, anak-anak malah melewatkan sarapan karena takut kekenyangan saat sampai di sekolah. Lalu malam harinya juga melewatkan makan karena masih kenyang dari siang. Ini justru tidak akan menyelesaian masalah pengurangan stunting dan malah membuang anggaran," katanya.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Yogyakarta terpilih, Hasto Wardoyo, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Yogyakarta.

Hal ini disampaikan Hasto dalam konferensi pers pada Kamis (9/1/2025).

"Bagi kami, masalah makanan bergizi, saya akan fokus pada efektif efisien. Karena namanya makanan, harga bisa sama tetapi kontennya bisa berbeda," ujar Hasto.

Mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ini mengungkapkan bahwa balita dan ibu hamil di Yogyakarta masih mengalami kekurangan protein hewani.

"Hari ini kita itu untuk ibu hamil dan balita kekurangan protein hewani. Sehingga kalau makanan bergizinya tidak mengandung protein hewani, itu bagi saya useless," jelasnya.

Hasto menekankan pentingnya protein hewani yang mengandung DHA dan omega 3, yang biasanya ditemukan pada ikan dan telur.

"Kalau dikasih daging sapi atau kambing, kurang bermanfaat bagi ibu hamil dan balita," tambahnya.

Dalam pelaksanaan program MBG, Hasto berkomitmen untuk mengawasi kualitas makanan yang disediakan, mengingat anggaran dari APBD yang cukup signifikan.

"Kami akan kawal, karena anggaran dari APBD tidak sedikit. Kualitas akan kami kawal," tegasnya.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto menyatakan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menerima jadwal resmi untuk program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah pusat.

"Memang jadwalnya dari pusat belum, kan Kulon Progo dengan kota (Yogyakarta) yang belum. Kalau yang lain sudah, jadi kita menunggu. Tapi yang pasti, kita sudah siap untuk menanggapi atau menerima kebijakan dari pusat," ungkap Sugeng saat ditemui seusai penetapan Wali Kota Yogyakarta terpilih.

Sugeng menambahkan bahwa meskipun belum ada jadwal untuk Kota Yogyakarta, kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah mendapatkan kepastian.

"Sebagai informasi, MBG di Kabupaten Sleman rencananya dimulai pada 13 Januari mendatang. Kota Jogja belum berjalan, belum didawuhi (diminta) berjalan. Tapi kita sudah siap. Saya belum tahu itu (jadwal di Yogyakarta)," katanya.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto menyebut, hingga saat ini pihaknya belum mendapat jadwal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Memang jadwalnya dari pusat belum. Kita sudah siap untuk menanggapi atau menerima kebijakan dari pusat," ucap Sugeng saat ditemui seusai penetapan Wali Kota Yogyakarta terpilih, Kamis (9/1/2025).

Sampai saat ini, lanjut Sugeng, jadwal makan bergizi gratis untuk Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta dari pemerintah pusat belum diterima.

Dari informasi yang didapat, kata Sugeng, MBG di Kabupaten Sleman rencananya dimulai pada 13 Januari mendatang.

"Kota Jogja belum berjalan, belum didawuhi (diminta) berjalan. Tapi, kita sudah siap. saya belum tahu itu (jadwal di Yogyakarta)," katanya.

Saat disinggung terkait dengan keberadaan dapur untuk menyediakan MBG, Sugeng meyakini, jika sudah ada jadwal maka akan dibarengi dengan persiapan dari pemerintah pusat.

"Kan enggak mungkin kan masuk kota masak sendiri, enggak. Pasti ada kepanjangan tangan dari UMKM atau siapapun yang dimungkinkan dengan cara-cara yang mungkin aturan-aturan," ucap dia.

Terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Yogyakarta dirinya juga belum mengetahui secara detail.

"Saya belum berani matur (berbicara), tapi pastinya kami sudah siapkan semua. Cuman detail dari operasionalnya ini, kita tunggu," katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Oleg Yohan mengungkapkan, untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Yogyakarta dibutuhkan anggaran sebesar Rp 170 miliar.

"Kebutuhan Rp 10.000 dikalikan 20 hari dalam sebulan, kemudian dikalikan 12 bulan," ujar Oleg saat dihubungi pada Selasa (7/1/2025).

Dari perhitungan tersebut, didapatkan biaya Rp 2,4 juta per tahun untuk satu anak. Total target sasaran MBG di Kota Yogyakarta mencakup sekitar 71.000 anak.

"Hasilnya dikalikan jumlah siswa, yaitu 71.000, sehingga totalnya mencapai Rp 170 miliar," kata Oleg.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak siap mengimplementasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah negeri.

Sebagaimana diketahui, Pemkot Pontianak telah mengamankan pos anggaran untuk pelaksanaan MBG sebagai bentuk komitmen daerah.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Edi Suryanto menyatakan pihaknya terus memantau perkembangan dan berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional terkait pelaksanaan MBG.

“Tapi nanti kita lihat lagi, apabila dana dari pusat sudah cukup maka anggaran Kota Pontianak kita alihkan. Apabila perlu ditambah maka akan kita tambah,” ujarnya belum lama ini.

Lebih lanjut, Edi menjelaskan tahapan persiapan di Kota Pontianak telah mencapai fase penjadwalan pelaksanaan, meski masih terdapat koreksi dari Badan Gizi Nasional.

“Terakhir progres di Kota Pontianak sudah ada jadwal-jadwal pelaksanaannya namun dikoreksi oleh Badan Gizi Nasional, jadi kita mengikuti sembari simultan kita siapkan lokasi,” jelasnya.

Kemudian, dia menyebutkan melalui dinas terkait juga telah menjalin komunikasi dengan kelompok-kelompok tani lokal sebagai pemasok potensial bahan makanan untuk program MBG.

Edi menargetkan pelaksanaan program ini dapat dilakukan secara serentak di seluruh sekolah di Kota Pontianak.

“Mungkin di awal akan kita uji coba dulu. Namun tetap menunggu arahan teknis yang detail dari (pemerintah) pusat, kita inginnya serentak seluruh sekolah,” ucapnya.

Di sisi lain, Edi memiliki keyakinan kuat bahwa program MBG akan menjadi angin segar dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Langkah ini dipandang sebagai investasi strategis dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia pada tahun 2045. Adapun, Edi menuturkan bahwa pematangan pelaksanaan program MBG terus menjadi fokus utama.

"Kita tidak hanya mempersiapkan jadwal dan suplai bahan makanan, melainkan juga aspek-aspek pendukung lainnya, mulai dari operasional sekolah hingga kesiapan tenaga pelaksana," pungkasnya.

Sebagai informasi, realisasi program prioritas pemerintah pusat yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menyiapkan simulasi perhitungan perubahan proporsi kredit pemilikan rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di 2025.

Maruarar di Jakarta, Kamis, mengatakan BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran yakni sebesar Rp28,2 triliun.

Sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25. Maruarar ingin porsi dana APBN dengan perbankan diubah menjadi 50:50 agar ada penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," katanya..

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan tengah melakukan kolaborasi intens dengan dunia perbankan terkait rencana perubahan proporsi KPR FLPP dengan tujuan agar dana APBN yang dikelola bisa lebih efisien dengan output yang memanfaatkan FLPP lebih banyak.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menyiapkan simulasi perhitungan perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

"BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran yakni sebesar Rp28,2 triliun," kata Maruarar di Jakarta, Kamis.

Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Maruarar ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50. Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," katanya..

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan saat ini BP Tapera tengah melakukan kolaborasi intens dengan dunia perbankan terkait rencana perubahan proporsi KPR FLPP dengan tujuan agar dana APBN yang dikelola bisa lebih efisien dengan output yang memanfaatkan FLPP lebih banyak.

"Efektif implementasinya tergantung pada kesiapan regulasi, perubahan sistem perbankan, dan proyeksi rencana penyaluran FLPP tahun 2025. Sebagai jaminan tata kelola yang baik juga perlu adanya pendapat/review BPKP atas perubahan skema FLPP tersebut," kata Heru.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri rapat penyiapan legalitas perubahan proporsi KPR FLPP di 2025 bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurutnya rencana tersebut sangat bagus karena dapat menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

Menurut Ateh, perubahan proporsi KPR FLPP tersebut harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan (sustainability) dan manfaat maksimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Tinjauan dan Audit oleh BPKP akan melakukan review terhadap usulan perubahan skema pembiayaan FLPP untuk menjamin akuntabilitas dan tata kelola yang baik," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menyiapkan simulasi perhitungan perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

"BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran yakni sebesar Rp28,2 triliun," kata Maruarar di Jakarta, Kamis.

Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Maruarar ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50. Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," katanya..

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan saat ini BP Tapera tengah melakukan kolaborasi intens dengan dunia perbankan terkait rencana perubahan proporsi KPR FLPP dengan tujuan agar dana APBN yang dikelola bisa lebih efisien dengan output yang memanfaatkan FLPP lebih banyak.

"Efektif implementasinya tergantung pada kesiapan regulasi, perubahan sistem perbankan, dan proyeksi rencana penyaluran FLPP tahun 2025. Sebagai jaminan tata kelola yang baik juga perlu adanya pendapat/review BPKP atas perubahan skema FLPP tersebut," kata Heru.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri rapat penyiapan legalitas perubahan proporsi KPR FLPP di 2025 bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurutnya rencana tersebut sangat bagus karena dapat menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

Menurut Ateh, perubahan proporsi KPR FLPP tersebut harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan (sustainability) dan manfaat maksimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Tinjauan dan Audit oleh BPKP akan melakukan review terhadap usulan perubahan skema pembiayaan FLPP untuk menjamin akuntabilitas dan tata kelola yang baik," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Lowongan menjadi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dibuka sampai 15 Maret 2025. Mereka yang lolos akan ditempatkan menjadi ASN di Bawah Badan Gizi Nasional (BGN).

SPPI menandai komitmen Kementerian Perhatanan dalam membentuk generasi penerus yang bukan hanya memiliki kecerdasan akademis namun juga semangat dan dedikasi tinggi dalam memajukan bangsa.

Baca juga: Pendidikan Pendiri Bukalapak Ahmad Zaky, Alumnus ITB yang Kini Buka Sekolah di Sragen

Dikutip dari laman resmi SPPI spp-indonesia.com, saat ini sedang dibuka seleksi SPPI batch 3 2025 untuk lulusan D4 dan S1 atau S2 untuk semua jurusan kuliah. Batas maksimal usia adalah 30 tahun.

Tahapan seleksi meliputi psikotes, Kesehatan umum, Kesehatan jiwa, wawancara dan mental ideologi pada 6 April hingga 3 Mei mendatang. Tes akan dilaksanakan dua gelombang. Selain itu juga ada pelatihan dasar kemiliteran dan manajerial.

Baca juga: Riwayat Pendidikan Coach Justin, Pundit Bola Indonesia Lulusan Universitas di Amsterdam dan KNVB

Para pelamar yang lulus SPPI Batch 3 nantinya akan ditempatkan menjadi ASN di Badan Gizi Nasional . Gaji setelah menjadi ASN akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan ASN, ditambah dengan tunjangan lainnya.

Tugas SPPI nantinya menjadi Kepal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Kepala SPPG memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Makan Bergizi.

Baca juga: 2 Cara Daftar DTKS untuk KIP Kuliah 2025, Apa yang Perlu Disiapkan?

Rekrutmen ini adalah gratis. Selama proses seleksi offline sampai dengan selesai pelatihan, peserta tidak diperkenankan atau diberikan izin meninggalkan tempat pelatihan.

Dikutip dari laman resminya, berikut ini persyaratan rekrutmen SPPI Batch 3 2025.

Lowongan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3 2025

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia.

2. Usia maksimal 30 tahun.

3. Lulus Pendidikan D-4/S-1 atau S-2 semua jurusan;

4. Ijazah pelamar yang diakui yaitu ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi terakreditasi oleh Kemendiktisaintek atau ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang telah mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia
Penilaian Ijazah Luar Negeri Kemendiktisaintek.

5. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.

6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau tidak pernah diberhentikan karena pelanggaran/hukuman bagi pegawai swasta.

7. Sehat jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani, bebas narkoba, dan obat terlarang wajib dibuktikan dengan surat dokter dari rumah sakit pemerintah minimal tipe C.

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

9. Bagi peserta wanita selama mengikuti seleksi offline sampai dengan 1 tahun penempatan pertama tidak dalam kondisi hamil.

10.Bagi yang sudah menikah wajib mendapat persetujuan suami/istri

11.Tidak sedang dalam ikatan dinas/perjanjian kerja dengan instansi pemerintah/swasta manapun

12.Bagi yang sedang bekerja melampirkan surat ijin dari instansi tempat bekerja dan wajib mengakhiri ikatan kerja dengan instansi asal bila dinyatakan lulus seleksi.

13.Wajib mendaftar online di laman https://spp-indonesia.com

Dokumen

1. Surat lamaran, ditujukan kepada Yth Kepala BGN RI, U.b Ketua Rekrutmen SPPIB3 di Jakarta.

2. Scan KTP dan kartu keluarga

3. Foto berlatar belakang putih

4. Scan ijazah dan daftar nilai/ IPK

5. Scan sertifikat kursus/ diklat yang pernah dilakukan (apabila ada)

6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

7. Surat kesehatan jasmani dan kesehatan Rohani (dari dokter jiwa) dari Rumahsakit.

8. Surat bebas narkoba

9. Kartu BPJS (masih aktif dan tanpa tunggakan)

10. Kartu NPWP

11. Menandatangani Form Surat Pernyataan terlampir, bermeterai Rp10.000,-

Jadwal Seleksi

1. Pendaftaran: 27 Desember 2024-15 Maret 2025

2. Pengumuman hasil seleksi administrasi dan pemanggilan tes: 20 Maret 2025

3. Peserta hadir di tempat tes: 5 April 2025

4. Pelaksanaan tes: s (Psikotest, Kesehatan Umum, Kesehatan Jiwa, Wawancara dan Mental Ideologi): 6 April ? 3 Mei 2025. Dua gelombang, sebagai berikut:

a. Gelombang 1 Hadir tanggal 5 April, test tanggal 6 ? 19 April, pulang namun belum diumumkan kelulusannya.
b. Gelombang 1 yang dinyatakan lulus akan dipanggil tanggal 28 April dan hadir tanggal 3 Mei bergabung dengan yang lulus dari Gelombang 2 untuk mengikuti pendidikan.
c. Gelombang 2 Hadir tanggal 19, test tanggal 20 April ? 2 Mei 2025. Tanggal 3 Mei diumumkan kelulusannya. Bagi yang tidak lulus akan dipulangkan. Bagi yang lulus bergabung dengan Gelombang 1 untuk mengikuti Pendidikan.

5. Pelatihan Dasar Kemiliteran : 5 Mei ? 3 Juli 2025.

6. Pelatihan Manajerial : 4 Juli ? 4 Agustus 2025.

Demikian informasi mengenai seleksi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3 2025. Semoga informasi ini bermanfaat.

NUSANTARA, KOMPAS.com - Sebanyak 64 konsumen akan melaporkan pengembang perumahan subsidi Griya Rudina Asri (GRA) di Karangjoang, Balikpapan, Kalimantan Timur, ke Polresta Balikpapan atas dugaan penipuan dan penggelapan.

Mereka akan melakukan pelaporan pada Jumat (10/1/2025), menyusul kerugian yang diderita senilai total Rp 1,4 miliar.

Kuasa hukum korban, Sultan Akbar Pahlevi menuturkan, pihaknya telah mendapatkan kuasa penuh dari para korban untuk membawa masalah ini ke ranah hukum.

"Langkah pertama adalah melaporkan pengembang ke Polresta Balikpapan. Ini bukan sekadar kasus perumahan subsidi yang belum dilengkapi infrastruktur jalan atau fasilitas lainnya, melainkan pengembangnya wanprestasi," tutur Sultan Akbar yang juga merupakan Ketua Bidang Hukum KNPI Balikpapan, Rabu (8/1/2025).

Disebut wanprestasi karena pengembang tak kunjung memberikan kepastian pembangunan rumah kepada konsumen. Padahal, mereka telah menerima uang dari konsumen sejak tahun 2022.

Sultan Akbar menjelaskan, para korban tergiur janji manis dan gimmick pengembang mengenai perumahan ini.

Pertama adalah pengembang menebar informasi bahwa unit-unit rumah tersebut bisa dibeli dan dimiliki oleh korban yang sebagian besar memiliki penghasilan melebihi batas sebagai penerima manfaat KPR Subsidi.

"Itu melanggar ketentuan dan syarat penerima rumah subsidi. Ini berarti pengembang GRA telah melakukan pelanggaran," imbuh Sultan Akbar.

Gimmick kedua adalah setelah membayar dengan besaran bervariasi, konsumen dijanjikan rumah terbangun dalam kurun satu hingga beberapa bulan kemudian.

"Namun, setelah membayar sejumlah uang seperti Uang Tanda Jadi (UTJ), uang muka, dan biaya tambahan terkait kelebihan tanah, para korban tidak menerima apa yang dijanjikan. Rumah yang seharusnya mereka miliki tidak kunjung dibangun," ungkap Sultan Akbar.

Beberapa korban menderita kerugian dengan besaran bervariasi, mulai dari Rp 9,1 juta, Rp 12 juta, Rp 30 juta, Rp 125 juta, hingga ratusan juta rupiah.

Bahkan, Sugiarti, salah satu korban, telah membayar lunas kepada pengembang dan dijanjikan bisa menempati rumah sebulan setelah pembayaran.

"Saya membayar lunas secara cash dua tahap dengan total nilai Rp 260 juta pada Oktober 2023 untuk rumah dengan luas tanah 14 x 14," kisah Sugiarti.

Persoalan yang dialami Sugiarti bukan hanya pada hilangnya uang tunai yang sudah dibayarkan, melainkan ukuran luas tanah yang tidak sesuai perjanjian.

"Fakta di lapangan, luas tanah rumah saya hanya 12 x 12 meter persegi. Padahal saya bayar untuk rumah dengan luas tanah 14 x 14 meter persegi," ucap Sugiarti.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan kementerian/lembaga terkait agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tepat sasaran.

"Kami berdiskusi dengan Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, lintas kementerian/lembaga guna capaiannya benar-benar tepat sasaran," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurut Jasra Putra, sejumlah hal yang harus diperhatikan, mulai dari kandungan gizi, sanitasi dapur, pengawasan bibit menjadi sumber pangan, tahap distribusi, hingga hidangan makanan sampai ke tangan anak.

KPAI juga meminta program ini berdampak secara ekonomi kepada setiap keluarga.

"Program ini diharapkan memanfaatkan SDM yang dekat, kearifan lokal, dan padat karya. Sehingga keinginan Presiden Prabowo dalam Program MBG yang berdampak luas bisa terjadi, ekonomi sirkular bisa terwujud, dan pengetahuan, keterampilan keluarga dalam melindungi anak meningkat," kata Jasra Putra.

Program MBG telah mulai dijalankan pada Senin (6/1) di sejumlah sekolah. Anggaran Program MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dialokasikan sebesar Rp71 triliun.

Prioritas pertama pemberian MBG di Jakarta 2025 adalah siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi.

Pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia dilakukan secara bertahap hingga mencapai target 83 juta orang pada 2029.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan komitmennya untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 67,13 miliar dari APBD 2025.

Dana tersebut dialokasikan untuk peningkatan kualitas gizi masyarakat Jawa Tengah melalui program makan bergizi gratis yang digagas Badan Gizi Nasional.

“Kami dari provinsi dan kabupaten akan terus mendukung sepenuhnya program Pak Presiden dan Wakil Presiden ini,” ujar Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, saat meninjau pelaksanaan program MBG di SMA Negeri 4 Semarang, Rabu (8/1/2025).

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah

Program makan bergizi gratis telah berjalan di 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah sejak tiga hari lalu.

Dalam pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bertugas menyediakan dan mendistribusikan makanan bergizi kepada siswa, balita, ibu hamil, dan menyusui.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi secara merata.

Saat kunjungan ke SMA Negeri 4 Semarang, Nana Sudjana didampingi Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Deddy Suryadi, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng.

Ia menyampaikan bahwa program ini mendapatkan respons positif dari para siswa.

“Para siswa merasa senang dan menganggap makanan ini sudah cukup bagi mereka,” katanya.

Dukungan untuk Peningkatan Gizi Generasi Muda

Setelah meninjau sekolah, Nana juga mengecek salah satu dapur SPPG yang berlokasi di kawasan Banyumanik, Kota Semarang.

Dapur tersebut dikelola oleh Idea Catering dan dinilai memenuhi standar kebersihan dengan perlengkapan memasak yang memadai.

"Kami berharap anak-anak kita sehat dan cerdas, karena Indonesia membutuhkan generasi yang mampu memajukan bangsa. Mereka akan menjadi penerus ketika Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045," tandas Nana.

Program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas.

Diharapkan, dengan adanya makanan bergizi gratis, kebutuhan nutrisi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dapat terpenuhi, sehingga mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Langkah Pemprov Jawa Tengah ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam menciptakan Indonesia yang lebih sehat dan mandiri.

Dengan anggaran yang telah disiapkan, pelaksanaan program makan bergizi gratis di Jateng diharapkan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.