Bank Indonesia (BI) akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah untuk mendukung program 3 juta rumah.

Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, R. Triwahyono menjelaskan, pembelian SBN akan dilakukan di pasar perdana untuk tenor yang sampai dengan 1 tahun.

"Pembelian SBN kita tetap sama. Jadi artinya kita melakukan pembelian SBN bisa di pasar perdana untuk yang tenor sampai dengan 1 tahun," kata Tri dalam acara Pembahasan Asesmen Ekonomi Terkini di Tugu Kuntskring Palais, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

BI juga akan melakukan pembelian SBN melalui pasar sekunder melalui perbankan untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Dan kita membeli di pasar sekunder itu artinya beneran kita sama perbankan, kita beli di bank. Jadi kita transaksi dengan perbankan pembelian untuk yang Surat Utang Negara (SUN), yang bukan SBN dan SBNS," terang Tri.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya mengatakan, dukungan terhadap program 3 juta rumah akan diberikan dalam bentuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dana pihak ketiga atau DPK menjadi 5%.

"Yang sudah resmi diumumkan adalah dalam bentuk peningkatan KLM dari 4% ke 5%. Selain itu apakah ada? Sementara mungkin baru KLM dukungan-dukungan lainnya masih dalam pembicaraan," jelas Juli.

Sebagai informasi, penerbitan surat utang ini merupakan tambahan skema pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keputusan untuk menerbitkan SBN perumahan berdasarkan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketu

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S Djojohadikusumo mengatakan, BI menyiapkan dana Rp 130 triliun untuk sektor perumahan.

Langkah ini sebagai bentuk dukungan untuk pembiayaan program Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Namun hashim tak merincikan dukungan dana tersebut berupa penerbitan Surat berharga Negara (SBN) ataupun insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

"Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu keputusan Pak Perry (Gubernur BI), saya dengar," kata Hashim, dalam acara Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim mengatakan, dana Rp 130 triliun tersebut seluruhnya berasal dari dalam negeri. Hal ini menunjukkan pemerintah tidak hanya mengejar investasi asing untuk merealisasikan program tersebut.

Di samping itu, sejumlah investor asing juga telah berkomitmen untuk menanamkan modalnya ke proyek 3 juta rumah. Hal ini mulai dari India, Singapura, serta yang terbaru ada Turki. Kondisi ini membuatnya semakin optimistis bahwa program ini bisa terealisasi dengan baik.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyatakan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) hingga Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan wujud gotong-royong masyarakat.

"Ada survei yang menyebutkan bahwa orang Indonesia suka membantu meski tidak kenal orangnya. Dari sinilah muncul ide Genting, yang menjadi ikhtiar untuk melibatkan masyarakat Indonesia yang mempunyai rezeki untuk membantu (menurunkan angka stunting)," kata Mendukbangga Wihaji dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Dalam rentang tahun 2020-2045, lanjutnya, akan terjadi bonus demografi dimana sekitar 190,98 juta atau 70,72 persen penduduk Indonesia ada dalam usia produktif. Namun, tantangan dalam bonus demografi tersebut diperkirakan hanya 69,1 juta dari 190,98 juta masyarakat yang berkontribusi terhadap pendapatan negara.

"Data tadi menjadi alasan stunting perlu diatasi, dan hal inilah yang mendorong Kemendukbangga/BKKBN untuk melaksanakan program terbaik hasil cepat atau quick wins, yang salah satunya adalah Genting," ujar dia.

Ia juga mengemukakan dari data yang dimiliki Kemendukbangga/BKKBN terdapat 8,6 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS), sehingga target Genting menyasar 1 juta KRS yang akan fokus pada penanganan di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), karena pencegahan merupakan salah satu cara efektif menurunkan stunting, dimulai dari masa pranikah, hamil, hingga usia anak 2 tahun.

"Dalam periode inilah MBG hadir untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Itu faktor yang luar biasa menurut saya karena negara hadir, Pak Prabowo sangat bijak tentang kondisi lapangan ini. Harapannya, MBG ini akan menjadi salah satu solusi untuk menangani stunting," ucapnya.

Pihaknya akan melibatkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk pemberian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Karena tidak mungkin ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dikumpulkan tiap hari. Kita punya TPK yang nanti mendistribusikan makanan ke lapangan," tuturnya.

Wihaji juga menyampaikan intervensi Genting lainnya yaitu non-nutrisi yang meliputi perbaikan jamban/MCK, rumah layak huni, akses air bersih, serta edukasi pencegahan stunting pada remaja, calon pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Untuk menu non-nutrisi, beberapa korporasi menyiapkan bantuan, misal air bersih. Kita sudah kerja sama dengan beberapa BUMN termasuk PTPN untuk menyiapkan bantuan air bersih, karena penyebab stunting di beberapa kota adalah tidak ada air bersih, seperti di Papua Pegunungan dan sebagian NTT," paparnya.

Hingga saat ini jumlah mitra atau orang tua asuh Program Genting tercatat sebanyak 20.181 orang dari BUMN/BUMD, LSM/komunitas/perorangan, media, swasta, serta perguruan tinggi/akademisi.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan menuju ibu kota politik pada tahun 2028 dengan menggelar kegiatan Penjajakan Minat Pasar terkait Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Perumahan pada Senin (24/02/2025) lalu.

Kegiatan ini merupakan bagian dari tahap penyiapan Proyek KPBU IKN, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur IKN, serta mematuhi Peraturan Menteri PPN Nomor 6 Tahun 2022.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang Proyek KPBU IKN Sektor Perumahan kepada pelaku usaha, investor, dan lembaga keuangan/kreditur.

Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan atau hunian di IKN melalui skema KPBU, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022.

Namun demikian, nilai realisasi proyek KPBU ini akan diketahui dari hasil tender atau pelelangan nanti.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

"Market sounding selama dua hari itu, untuk memperkenalkan proyek KPBU yang nantinya akan ditenderkan. Nah, nilainya akan tergantung dari hasil tender nanti," ujar Agung.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan pemerintah sedang menyiapkan pembangunan jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT) menggunakan skema pendanaan APBN untuk mendukung investasi swasta.

Menurutnya, beberapa skema pembangunan IKN akan dilakukan mulai tahun 2025 ini. Pertama, melalui APBN, yang saat ini sedang kami tenderkan.

"Kami juga membangun jalan dan MUT, terutama di wilayah 1B dan 1C, untuk bisa melayani investor yang akan melakukan pembangunan, bahkan (investor) sudah ada yang melakukan groundbreaking," ujar Basuki.

Penyerahan Letter to Proceed (LtP)

Sejauh ini, ada tiga Letter to Proceed (LtP) yang menunjukkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur dasar.

"Dua oleh konsorsium asing dan satu lagi oleh dua BUMN. Kemudian untuk hunian juga sudah ada enam LtP dengan rincian dua oleh konsorsium asing, tiga oleh swasta nasional, dan satu oleh BUMN," jelas Agung.

Pada kesempatan yang sama, Otorita IKN menyerahkan LtP kepada Konsorsium PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Penyerahan ini menandai kemajuan dalam tahapan investasi dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menyusun studi kelayakan dan persiapan awal pembangunan MUT dan jalan.

Penjajakan Minat Pasar ini menjadi langkah awal sebelum memasuki tahap transaksi proyek yang direncanakan pada Semester I tahun 2025.

Otorita IKN berharap partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan investasi dan mewujudkan Proyek KPBU IKN Sektor Perumahan.

Dengan adanya skema KPBU ini, diharapkan pembangunan infrastruktur dan hunian di IKN dapat berjalan lebih cepat dan efisien, serta menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia.

KOMPAS.com - PT Adhi Karya (Persero) Tbk atau ADHI mengaku siap mendukung program strategis nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Swasembada Pangan, Swasembada Energi, Swasembada Air, Hilirisasi, Pembangunan Infrastruktur, dan Pembangunan manusia.

Semuanya disebut memiliki sifat strategis, terukur, dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Adapun PSN yang akan menjadi prioritas pemerintah selama lima tahun ke depan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.

ADHI dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (4/3/2025), menyatakan bahwa sebagai perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) dalam sektor konstruksi, perusahaan plat merah ini siap untuk berkolaborasi untuk mendukung pelaksanaan PSN.

Upaya itu diharapkan dapat memberi dampak positif dalam mempercepat kemajuan ekonomi Indonesia.

Melalui pembangunan infrastruktur, ADHI turut berkontribusi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pasalnya, ADHI menilai bahwa pembangunan infrastruktur di daerah bisa turut membawa manfaat bagi masyarakat, salah satunya lewat pembukaan lapangan pekerjaan baru.

Kehadiran produk tersebut juga mendukung kebijakan penurunan harga tiket pesawat domestik oleh pemerintah

Jakarta (ANTARA) - PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) menghadirkan sejumlah produk perlindungan bagi masyarakat agar nyaman dan aman merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah, baik yang mudik ke kampung halaman maupun yang merayakan di rumah.

Corporate Secretary Jasindo Brellian Gema di Jakarta, Selasa, menyatakan bahwa salah satu produk proteksi tersebut adalah Jasindo Travel Insurance yang memberikan perlindungan ekstra bagi masyarakat yang bepergian.

Kehadiran produk tersebut juga mendukung kebijakan penurunan harga tiket pesawat domestik oleh pemerintah.

“Jasindo Travel Insurance hadir untuk memberikan kenyamanan bagi pemudik dengan perlindungan menyeluruh, mulai dari risiko kecelakaan hingga berbagai ketidaknyamanan selama perjalanan,” ujar Brellian Gema.

Ia menuturkan bahwa produk asuransi tersebut memberikan manfaat utama berupa perlindungan medis dan kecelakaan diri, serta berbagai manfaat tambahan.

Manfaat tambahan tersebut antara lain bantuan darurat di seluruh dunia; perlindungan dari risiko perjalanan, termasuk keterlambatan dan pembatalan; perlindungan rumah saat ditinggal mudik; tanggung jawab pribadi; biaya risiko kendaraan sewaan; serta perlindungan visa jika ditolak.

Brellian menyampaikan bahwa masyarakat dapat menikmati manfaat produk perlindungan tersebut dengan premi Rp5 ribu per hari untuk perjalanan domestik, Rp120 ribu per hari untuk perjalanan internasional ke kawasan non-Schengen, dan Rp200 ribu per hari untuk perjalanan internasional ke kawasan Schengen.

Kawasan Schengen terdiri atas 29 negara Eropa yang tidak memberlakukan kebijakan paspor dan kontrol perbatasan antarmasing-masing negara.

Negara-negara tersebut yaitu Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Islandia, Italia, Jerman, Kroasia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Malta, Norwegia, Polandia, Portugal, Prancis, Republik Ceko, Rumania, Slovakia, Slovenia, Swedia, Swiss, Spanyol dan Yunani.

Tidak hanya bagi pemudik dan wisatawan, Jasindo juga menyediakan produk perlindungan bagi masyarakat yang merayakan Idul Fitri dengan berkumpul bersama keluarga di rumah.

Salah satunya adalah melalui kolaborasi dengan IndiHome, layanan internet dari Telkomsel yang merupakan anak usaha BUMN Telkom Indonesia, dalam program “Puas Internetan, Dapatkan Ekstra Perlindungan”.

Brellian menuturkan bahwa melalui program tersebut, pelanggan IndiHome bisa mendapatkan manfaat santunan kecelakaan diri dan meninggal dunia hingga Rp25 juta serta santunan kebakaran rumah hingga Rp20 juta.

“Kolaborasi Jasindo dengan berbagai ekosistem BUMN semakin memperkuat perannya sebagai perusahaan asuransi inovatif yang menghadirkan solusi perlindungan bagi masyarakat. Dengan berbagai pilihan proteksi, Jasindo memastikan perjalanan mudik dan momen Lebaran bersama keluarga berlangsung dengan aman dan nyaman,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Prabowo Subianto menetapkan 77 proyek strategis nasional (PSN) yang masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 yang diteken Prabowo 10 Februari lalu.

"Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan," bunyi lampiran I Perpres 12/2025 dikutip Senin (3/3).

PSN dapat diprakarsai atau diusulkan dan dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh pemerintah pusat merupakan bentuk kontribusi pemerintah daerah, BUMN, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran-sasaran RPJMN yang memerlukan dukungan dari pemerintah.

PSN yang ditetapkan Prabowo antara lain program makan bergizi gratis (MBG), food estate, IKN, sea wall, pengembangan Blok Masela, jalan tol, hingga kawasan ekonomi khusus (KEK)

"Daftar PSN ini merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi dan penilaian yang mengacu pada kesiapan proyek, ketersediaan pendanaan, serta berdasarkan persetujuan presiden," bunyi dokumen tersebut.

Dari total 77 PSN tersebut, sebanyak 29 merupakan program baru sedangkan 48 lainnya merupakan program carry over dari pemerintahan Jokowi.

Berikut daftar 77 PSN 2025-2029 dalam dokumen RPJMN Perpres 12/2025:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG)2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas3. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul4. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota5. Penuntasan TBC6. Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate7. Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat8. Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional9. Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi10. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan11. Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura12. Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa13. PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi14. Bioetanol (Berbasis Tebu)15. Biorefinery Sumatera16. RDMP RU VI Balongan (Rescoping)17. Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar, Proyek (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu18. Program Hilirisasi Garam: Proyek Pembangunan Soda Ash19. Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut20. Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga, 21. Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi22. Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1 Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride; Proyek 2 Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project23. Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu24. Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah indonesia.25. Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu26. Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas27. Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua28. Pembangunan 3 Juta Rumah29. Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

1. Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia di Jawa Barat (PSN carry over).2. Bendungan Way Apu di Maluku3. Bendungan Jragung di Jawa Tengah4. Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur5. Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo6. SPAM Regional Wosusokas di Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum7. SPAM Regional Benteng - Kobema di Bengkulu8. Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela di Maluku9. Kilang Minyak Tuban dalam rangka ekspansi di Jawa Timur10. Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur11. North Hub Development Project Selat Makassar di Kalimantan.12. RDMP RU IV Cilacap di Jawa Tengah13. Biorefinery Cilacap14. Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan15. Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe16. Pengembangan KEK Sei Mangkei17. Pengembangan KEK Galang Batang18. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang19. Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana20. Pengembangan Kawasan industri Kalimantan Industrial Park lndonesia (KIPI)21. Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay22. Kawasan Industri Bantaeng23. Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan lndustri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS24. Kawasan Industri Tanah Kuning25. Kawasan Industri Pulau Ladi26. Kawasan Industri Fakfak27. Kawasan Industri lndonesia Dahuaxing lndustry Park28. Kawasan Industri Indonesia Huali lndustry Park29. Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park30. Kawasan lndustri Indonesia Giga lndustry Park31. Kawasan lndustri Kolaka Resources lndustrial Park32. Kawasan Industri ASPIRE Stargate33. Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran34. Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara35. Kawasan lndustri Futong36. Kawasan lndustri Pulau Penebang37. Kawasan lndustri Kumai Multi Energi38. Kawasan lndustri Alumina Toba39. Kawasan Industri Indo Mineral Mining40. Kawasan Industri Tabuk41. Kawasan Industri Rimau42. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)43. Pembangunan Pelabuhan Patimban44. Pembangunan Jakarta Metropolitan MRT Koridor Timur - Barat45. Jalan Tol Serang - Panimbang46. Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi47. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban48. Jakarta Sewerage System

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN).

PSN itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang ditetapkan Prabowo pada 10 Februari 2025.

Berdasarkan isi beleid tersebut, PSN dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029, khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat, terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan.

Cakupan PSN antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi, serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia.

Adapun Prabowo menetapkan daftar indikasi PSN 2025-2029 dengan jumlah sebanyak 77 PSN. Jumlah itu meliputi 29 PSN baru, dan 48 PSN carry over (lanjutan).

Khusus untuk 29 PSN baru, berikut daftar lengkapnya:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG): lokasi Nasional; pelaksana Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator)
2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator)
3. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator)
4. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan
5. Program Penuntasan TBC: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan
6. Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate: lokasi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta
7. Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kehutanan (koordinator)
8. Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum
9. Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta
10. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan: lokasi Bali; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Swasta
11. Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan
12. Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta
13. PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta
14. Bioetanol (Berbasis Tebu): lokasi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan; pelaksana dikoordinasikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
15. Biorefinery Sumatera: lokasi Riau, Sumatera Selatan; pelaksana PT Pertamina
16. RDMP RU VI Balongan (Rescoping): lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina
17. Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar, Proyek (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu: lokasi Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta
18. Program Hilirisasi Garam: Proyek Pembangunan Soda Ash: lokasi Jawa Timur; pelaksana BUMN, Swasta
19. Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut: lokasi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat; pelaksana Swasta
20. Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, PT MIND ID, Swasta
21. Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertahanan, dan PT Dirgantara Indonesia
22. Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1 Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride; Proyek 2 Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project: lokasi Banten; pelaksana Swasta
23. Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator)
24. Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah indonesia: lokasi Nasional; pelaksana Badan Informasi Geospasial
25. Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan
26. Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas: lokasi Sumatera; pelaksana BUMN (Penugasan)
27. Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua: lokasi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat; pelaksana Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Selatan, Pemprov Papua Pegunungan, Pemprov Papua Barat
28. Pembangunan 3 Juta Rumah: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator)
29. Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan: lokasi DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado; pelaksana Pemerintah Kota lokasi proyek dan Swasta.

Catatan

Daftar PSN tersebut merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi atas PSN-PSN yang telah ditetapkan sebelumnya dan di-carry over, dan berdasarkan penilaian atas proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.

Penyusunan dan penetapan PSN, termasuk proyek-proyek baru dan carry over yang tersebut dalam daftar di atas, dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.

PSN, baik proyek-proyek baru maupun carry over, ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan presiden.

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir mengharapkan kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia dapat meningkatkan kualitas investasi.

"Apa yang kita lakukan transformasi-transparansi ini kita harus lebih dorong lagi. Apalagi ke depan antara investasi dan juga operasional, dengan ada Danantara, ini juga ada peningkatan kualitas investasi," ujar Erick dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara maka akan ada yang namanya komite investasi.

"Dengan lahirnya undang-undang, nanti semua investasi itu ada komite investasinya, ini sebuah langkah yang maju. Artinya dengan ada komite investasi nanti seluruh usulan investasi atau pengembangan yang menggunakan dana besar itu ada komitenya, ini peningkatan (improve). Lalu juga masalah operasional, korporasi dan penugasan, dengan adanya undang-undang yang baru penugasan tetap saya cek dan bahkan periksa. Tapi operasional kita bisa pantau sekarang. Jadi ini saya rasa solusi yang bagus. ini peningkatan-peningkatan yang harus kita lihat secara optimis," katanya.

Erick juga menyampaikan bahwa Kementerian BUMN masih melakukan pengawasan operasional. Fungsi Kementerian BUMN dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 tersebut yakni salah satunya adalah mengawasi.

"Ya, memang salah satunya di undang-undang itu fungsi kami mengawasi, menindak kalau ada kasus korupsi, meng-approve rencana kerja, memastikan antara dividen dan suntikan modal. Seperti itu perannya. Apakah kita mengawasi operasional? Masih. Contoh untuk apa? Yang public service obligation. Apalagi misalnya, subsidi kompensasi. Proyek strategis nasional? Masih. Nanti secara operasionalnya masih," katanya.

Terkait peralihan saham dari perusahaan-perusahaan BUMN milik pemerintah ke Danantara, dirinya menyampaikan bahwa hal tersebut masih dalam proses.

"Ini masih proses. Nanti, habis ini ada kita mendorong peraturan pemerintah (PP) Inbreng. Sama kalau ditanya, Pak Erick kenapa nggak tujuh? Kenapa semuanya? Ya, kalau saya melihatnya begini, kalau kita mau transformasi total bersih-bersih BUMN, jangan tujuh, semuanya menjadi satu asset management," kata Erick.

Transformasi BUMN yang didorong selama lima tahun ini telah membuahkan hasil di mana BUMN berhasil mencatatkan profit Rp310 triliun.

"Jadi, tadi sama. Dijawab, ya semuanya akan langsung dijadikan satu di bawah Danantara. Di bawah satu payung besar semua asetnya. Nanti angkanya 900 miliar dolar AS atau berapa transisinya kan itu bertahap. Dan kita sekarang, saya dengan Group CEO Danantara Pak Rosan Roeslani itu benar-benar baik hubungannya. Jadi, ini saya rasa positif. Visinya Pak Presiden RI positif," kata Erick.

Terminal untuk umroh haji ini paling tidak di Lebaran kali ini sudah mulai berfungsi. Tetapi nanti kita harus antisipasi juga buat haji, di mana pada 2 Mei 2025 sudah mulai untuk layanan haji. Inilah yang kenapa kita melakukan percepatan-percepatan

Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir memperkirakan Terminal 2F untuk melayani penerbangan haji dan umrah di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) sudah bisa mulai berfungsi pada Lebaran tahun ini.

"Terminal untuk umroh haji ini paling tidak di Lebaran kali ini sudah mulai berfungsi. Tetapi nanti kita harus antisipasi juga buat haji, di mana pada 2 Mei 2025 sudah mulai untuk layanan haji. Inilah yang kenapa kita melakukan percepatan-percepatan," ujar Erick di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu.

Menurut dia, pelayanan kepada masyarakat Indonesia harus maksimal selain juga memberikan pelayanan kepada para turis-turis asing.

"Penting sekali kita memanusiakan bangsa kita sendiri. Kita harus coba melayani turis-turis asing, tetapi tidak kalah pentingnya juga memastikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia bisa maksimal. Paling tidak dengan fasilitas yang hari ini, kita bisa lihat check-in-nya sudah bagus. Lalu juga ada ruang tunggu, ada yang non-AC dan AC. Lalu juga ada kapasitas untuk ekonomi semua pelayanannya. Di bawah juga tadi kita sudah lihat juga untuk fasilitas transportasi publik di mana Damri sudah masuk, tinggal nanti yang parkir bisa di depan," katanya.

Erick mengakui bahwa masih terdapat perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan pada Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, dan setelah perbaikan tersebut selesai maka baru berfokus pada peningkatan layanan pada penerbangan bertarif terjangkau atau low cost.

"Memang masih ada beberapa kekurangan, contoh yang akses sebelah kanan yang dekat dengan terminal untuk penerbangan low cost belum maksimal nanti kita lagi renovasi, coba perbaiki di sana. Dan nanti setelah ini selesai, baru kita fokus yang low cost," katanya.

Ia uga mengatakan bahwa pihaknya tidak jadi untuk membangun terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta, dan lebih fokus untuk memperbaiki fasilitas low cost. Dengan anggaran sebesar Rp1 triliun akan dialokasikan untuk memperbaiki fasilitas tersebut dengan target jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas Bandara Soekarno-Hatta dari 56 juta penumpang per tahun menjadi 100 juta penumpang dalam beberapa tahun ke depan.

"Karena memang tadi kita tidak membangun terminal 4, efisiensi Rp14 triliun, Rp1 triliunnya kita fokuskan di sini (low cost)," kata Erick.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Di Pertamina sendiri tentu kita akan review total seperti apa nanti perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan ke depannya. Banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri BUMN, dan juga lain

Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan review total Pertamina pasca kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan sejumlah pimpinan di PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping dan PT Kilang Pertamina Internasional.

"Di Pertamina sendiri tentu kita akan review total seperti apa nanti perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan ke depannya. Banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri BUMN, dan juga lain-lain ini yang kita konsolidasikan. Kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden RI selalu bilang antara menteri ini berkomunikasi," ujar Erick di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu.

Menurut Erick, ia dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama-sama berencana untuk melakukan pemetaan dan mencari solusi terkait Pertamina.

"Insya Allah saya dan Pak Bahlil bisa kasih solusi ini. Dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ini ada holding, ada subholding seperti apa kita review, apakah ini mungkin ada 1-2 perusahaan yang harus dimergerkan supaya nanti antara Kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange penjualan. Kita review, tidak apa-apa karena ini bagian dari improvisasi," katanya.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, Kementerian BUMN akan selalu menghormati proses hukum dan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi.

Hal ini disampaikan Erick sebagai respons atas kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan sejumlah pimpinan di PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping dan PT Kilang Pertamina Internasional.

Ia menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas kasus-kasus korupsi, baik di Kementerian BUMN ataupun perusahaan-perusahaan yang berada di bawahnya.

Menurut Erick, hal tersebut telah dilakukan sejak lama, contohnya pada kasus korupsi PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Sementara itu, terkait dengan pengganti Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Erick mengatakan belum dibicarakan lebih lanjut. Menurut dia, hal tersebut akan dikonsultasikan dahulu bersama Komisaris Utama.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) nantinya akan mendanai program perumahan pemerintah.

Nantinya, Danantara akan menggunakan likuiditas Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) atau bank-bank pemerintah untuk membantu membiayai program perumahan.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo mengatakan hal ini dalam acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Menurut Hashim, Pemerintah bakal mengembangkan perumahan publik dengan meniru program Housing and Development Board (HDB) Singapura.

"Indonesia sebenarnya akan memulai program perumahan yang sangat ambisius. Kita akan meniru Singapura, model HDB," ujar Hashim.

Nantinya, pembiayaan perumahan juga akan merujuk pada sistem skema tabungan sosial di Singapura (CPF) dan simpanan pekerja di Malaysia (EPF).

Namun demikian, Hashim akan merancang perumahan yang harganya terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kemudian, perumahan juga dirancang ramah lingkungan seperti menggunakan panel surya, maupun kincir angin atau turbin angin di atas bangunan apartemen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo mengungkapkan, Uni Emirat Arab (UEA) berkomitmen untuk berinvestasi dalam 1 juta rumah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mubadala.

“Dan pemerintah Abu Dhabi melalui BUMN-nya namanya Mubadala akan 1 juta. Akan investasi 1 juta apartemen,” tegas Hashim, saat acara di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Selain UEA, Qatar diketahui akan membawa modal 18 juta dollar AS sampai dengan 20 juta dollar AS atau setara Rp 294 triliun hingga Rp 327 triliun dalam membangun 1 juta rumah pada April mendatang.

“Ya proyek pertama nanti bulan April setelah lebaran saya denger. Investor dari Qatar bawa modal untuk membangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha,” ungkap Hashim di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

”Dengan kawan-kawannya dari Qatar akan bawa modal untuk membangun 1 juta unit apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar AS,” lanjutnya lagi.

Selanjutnya, Pemerintah Qatar pun akan membangun 3 juta rumah hingga 5 juta rumah lagi untuk dibangun di perdesaan.

Menurut Hashim, ini merupakan bentuk dari Foreign Direct Investment (FDI) atau Penanaman Modal Asing dalam sektor perumahan.

“Ini adalah penanaman modal asing ke dalam sektor properti dan perumahan kita,” lanjut Hashim.

Program 3 Juta Rumah diketahui bakal berlanjut apabila Presiden Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, total 3 Juta Rumah yang tiap tahun dijalankan selama 10 tahun berturut-turut akan menghasilkan 30 juta rumah.