Kabupaten Serdang Bedagai di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah. Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang tersedia melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Serdang Bedagai:

1. Perumahan Melati Raya: Tipe 36/72

   Terletak di Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh Pt. Mitra Perdana Sukses.

   Proyek ini menawarkan 79 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 140 juta. Sebanyak 76 unit telah terjual, sementara 3 unit masih tersedia.
2. Perumahan Melati Raya 2: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh Pt. Mitra Perdana Sukses yang terletak di Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Menawarkan 20 unit rumah dengan bangunan berupa rumah tapak dan harga per unit sebesar Rp 140 juta.

   Luas dari bangunan ini sendiri adalah 36 meter persegi dengan luas lahan 72 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 11 unit, sedangkan masih tersedia 9 unit lagi.

3. Karya Perdana Residence: Tipe 36

   Berlokasi di Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, proyek perumahan ini dikembangkan oleh Pt. Haheba Sumatera Land. Telah terjual 36 unit dengan banderol per unit sebesar Rp 140 juta.

   Bangunan rumah tapak memiliki luas 36 meter persegi dengan total luas tanah adalah 84 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 13 unit untuk dipasarkan dari 49 unit yang disediakan.

4. Karya Perdana Residence (Tahap Iii): Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Total unit yang ditawarkan adalah 31 rumah dan telah terjual 1 unit. Harga per unit sebesar Rp 140 juta.

   Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dan untuk luas total lahan adalah 84 meter persegi. Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Pt. Haheba Sumatera Land. Perumahan ini telah tersisa 30 unit yang tersedia.

5. Griya Sibulan Indah: Tipe 36

   Di Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, terdapat perumahan yang menawarkan total 44 unit. Saat ini, telah terjual 30 unit dengan harga per unit sebesar Rp 150 juta.

   Bangunan-bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dengan total lahan mencapai 91 meter persegi.

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Pt. Arthamas Graha Karya . Sisa unit yang tersedia untuk dijual adalah 14 unit.

Kabupaten Dairi di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah. Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang tersedia melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Dairi:

1. Sitinjo Permai: Tipe 36

   Terletak di Sitinjo, Kabupaten Dairi. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 91 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh Pt. Abadi Karya Properti.

   Proyek ini menawarkan 249 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 140 juta. Sebanyak 187 unit telah terjual, sementara 62 unit masih tersedia.
2. Rorinata Residence Sidikalang Tahap 3: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh Sinar Graha Indonusa yang terletak di Sidikalang, Kabupaten Dairi. Menawarkan 136 unit rumah dengan bangunan berupa rumah tapak dan harga per unit sebesar Rp 150 juta.

   Luas dari bangunan ini sendiri adalah 36 meter persegi dengan luas lahan 105 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 88 unit, sedangkan masih tersedia 48 unit lagi.

3. Griya Modetra Sidiangkat: Tipe 36

   Berlokasi di Sidikalang, Kabupaten Dairi, proyek perumahan ini dikembangkan oleh Artana Mora Sejahtera. Telah terjual 50 unit dengan banderol per unit sebesar Rp 151 juta.

   Bangunan rumah tapak memiliki luas 36 meter persegi dengan total luas tanah adalah 105 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 53 unit untuk dipasarkan dari 103 unit yang disediakan.

4. Naras Indah Residence: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Sidikalang, Kabupaten Dairi. Total unit yang ditawarkan adalah 94 rumah dan telah terjual 71 unit. Harga per unit sebesar Rp 151 juta.

   Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dan untuk luas total lahan adalah 98 meter persegi. Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Pt. Bersatu Kuat Gemilang. Perumahan ini telah tersisa 23 unit yang tersedia.

5. Green Baret Residence: Tipe C-25

   Di Sidikalang, Kabupaten Dairi, terdapat perumahan yang menawarkan total 75 unit. Saat ini, telah terjual 27 unit dengan harga per unit sebesar Rp 151 juta.

   Bangunan-bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dengan total lahan mencapai 98 meter persegi.

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Abbas Bumi Perkasa. Sisa unit yang tersedia untuk dijual adalah 48 unit.

Kota Tebing Tinggi di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah. Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang tersedia melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Tebing Tinggi:

1. Griya Aira Land: Tipe Griya Aira Land I

   Terletak di Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 91 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh Mitra Aira Lestari.

   Proyek ini menawarkan 147 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 130 juta. Sebanyak 145 unit telah terjual, sementara 2 unit masih tersedia.
2. Perumahan Cemara Residence: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh Levindo Sukses Mandiri yang terletak di Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Menawarkan 201 unit rumah dengan bangunan berupa rumah tapak dan harga per unit sebesar Rp 140 juta.

   Luas dari bangunan ini sendiri adalah 36 meter persegi dengan luas lahan 72 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 122 unit, sedangkan masih tersedia 79 unit lagi.

3. Griya Purnama : Tipe 36/91

   Berlokasi di Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, proyek perumahan ini dikembangkan oleh Lintas Sumut Sejahtera Bersama. Telah terjual 1 unit dengan banderol per unit sebesar Rp 140 juta.

   Bangunan rumah tapak memiliki luas 36 meter persegi dengan total luas tanah adalah 91 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 2 unit untuk dipasarkan dari 3 unit yang disediakan.

4. Griya Rambutan Residence: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Total unit yang ditawarkan adalah 42 rumah dan telah terjual 17 unit. Harga per unit sebesar Rp 140 juta.

   Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dan untuk luas total lahan adalah 126 meter persegi. Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Pt. Dewi Jaya Grahaindo . Perumahan ini telah tersisa 25 unit yang tersedia.

5. Perumahan Mutiara Residence: Tipe 36

   Di Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, terdapat perumahan yang menawarkan total 32 unit. Saat ini, telah terjual 27 unit dengan harga per unit sebesar Rp 140 juta.

   Bangunan-bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dengan total lahan mencapai 72 meter persegi.

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Karya Mikyla Abadi. Sisa unit yang tersedia untuk dijual adalah 5 unit.

Kota Pematangsiantar di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah. Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang tersedia melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Pematangsiantar:

1. Perumahan Damai Sejahtera Tahap Ii: Tipe 36

   Terletak di Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh Puri Graha Realty.

   Proyek ini menawarkan 117 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 140 juta. Sebanyak 72 unit telah terjual, sementara 45 unit masih tersedia.
2. Pondok Indah Nagahuta: Tipe 36/90

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh Gevrille Wilson Karya yang terletak di Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar. Menawarkan 31 unit rumah dengan bangunan berupa rumah tapak dan harga per unit sebesar Rp 140 juta.

   Luas dari bangunan ini sendiri adalah 35 meter persegi dengan luas lahan 90 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 30 unit, sedangkan masih tersedia 1 unit lagi.

3. Bunda Naga Mas: Tipe 36/245

   Berlokasi di Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, proyek perumahan ini dikembangkan oleh Naga Mas, Cv. Telah terjual 0 unit dengan banderol per unit sebesar Rp 150 juta.

   Bangunan rumah tapak memiliki luas 36 meter persegi dengan total luas tanah adalah 112 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 1 unit untuk dipasarkan dari 1 unit yang disediakan.

4. Griya Al-Falah Ii: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar. Total unit yang ditawarkan adalah 45 rumah dan telah terjual 43 unit. Harga per unit sebesar Rp 150 juta.

   Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dan untuk luas total lahan adalah 98 meter persegi. Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Alfalah Prima Lestari. Perumahan ini telah tersisa 2 unit yang tersedia.

5. Bumi Karangsari Regency: Tipe 36

   Di Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, terdapat perumahan yang menawarkan total 40 unit. Saat ini, telah terjual 14 unit dengan harga per unit sebesar Rp 151 juta.

   Bangunan-bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dengan total lahan mencapai 84 meter persegi.

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Karunia Anugerah Putera. Sisa unit yang tersedia untuk dijual adalah 26 unit.

Pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) sudah diterapkan lebih dari 1 bulan di Surabaya. Namun akhir-akhir ini siswa mengeluh adanya buah yang kecut, seperti di SMPN 13 Surabaya.

Humas SMPN 13 Surabaya Karyadi mengatakan, sebelum MBG turun sekolah sudah menyampaikan ke siswa bila ada keluhan agar disampaikan ke guru. Nanti dari sekolah akan menyampaikan ke tim MBG, termasuk mendata siswa dengan alergi.

Karyadi mengatakan bahwa akhir-akhir ini, siswa mengeluhkan soal buah dalam menu MBG. Siswa mengeluhkan rasa buah yang asam seperti akan basi.

"Memang ada beberapa kali makanan mengalami hambatan, mereka alergi dan ada yang tidak termakan. Kadang buahnya ada yang kecut," kata Karyadi kepada wartawan di sekolah, Selasa (25/2/2025).

"Kalau selama ini yang disampaikan anak-anak di awal, banyak keinginan. Awal-awal menyampaikan masakannya kurang empuk. Akhir-akhir ini buahnya, mungkin dikupas agak pagi dan dimakan siang hari jadi rasanya kayak mau basi," tambahnya.

Evaluasi dari sekolah sendiri, Karyadi menyebutkan pihaknya hanya melakukan pendataan. Kemudian data keluhan dari siswa itu akan disampaikan ke tim MBG.

"Kami hanya menyampaikan ke tim MBG bahwasanya hari ini ada buah yang misalnya asam dan keluhan anak-anak," ujarnya.

Karyadi mengatakan pendataan dilakukan oleh tim sekolah. Ketika sekolah belum kedatangan MBG, Dinkes telah menanyakan SOP sekolah mencegah kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kami sudah menyampaikan kalau sudah SOP karena kita nggak mengenal ilmu kesehatan, hanya melihat fisik. Karena itu dicurigai, maka kita stop tidak disampaikan ke anak. (Siswa mengisi data) alergi apa kita kasih form, dari pihak sekolah," jelasnya.

MBG di SMPN 13 Surabaya diberikan pada saat istirahat kedua. Sedangkan makanan datang sejak sekitar pukul 09.00 WIB.

"Di sekolah ditetapkan jam istirahat kedua, karena anak-anak bawa bekal dari rumah. Dan kami jaga kantin agar tetap berjalan," katanya.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Mentari pagi di Bojongsoang, Kabupaten Bandung menyinari hamparan sawah yang diapit oleh bangunan perumahan baru yang terus menjamur. Lamat-lamat terdengar suara alat berat yang bekerja, mengubah lahan pangan menjadi deretan rumah idaman yang berkilau.

Di samping kokohnya benteng kompleks perumahan, tampak beberapa pria berpakaian lusuh hilir mudik memikul karung berisi mentimun yang baru dipanen. Mereka berjalan bergantian menyisir jalan setapak yang berupa tembok penahan tebing perumahan, lebarnya pun hanya tiga jengkal kaki orang dewasa.

Jalan setapak itu merupakan satu-satunya akses keluar masuk bagi petani dan untuk mengangkut hasil panen. Kebun yang terletak di Jalan Cikoneng atau sekitar 1,5 km dari Kantor Kecamatan Bojongsoang itu diapit oleh perumahan di sisi kanan dan kirinya. Alhasil para petani harus berjalan sekitar 200-300 meter untuk mencapai bibir jalan raya sebagai titik kumpul.

Tepat di samping gerbang perumahan, mentimun-mentimun segar dari dalam karung dimasukkan ke dalam drum besar berisi air untuk dibilas. Terlihat sejumlah pria mengemas mentimun dari kebun yang terjepit itu ke dalam kantong plastik bening besar, rencananya buah yang memiliki bahasa ilmiah Cucumis sativus itu akan dikirimkan ke Cikampek.

Di balik panen mentimun itu ada tangan dingin Jujuh (35), pemuda asli Bojongsoang. Sejak masih remaja , pria kelahiran Rancaoray -sebuah kampung kecil di tenggara Bojongsoang- itu sudah menekuni dunia bercocok tanam. Jujuh menggarap lahan tadah hujan yang ia sewa seluas 500 tumbak atau sekitar 7.000 meter persegi.

Setelah ia teliti, kadar PH di Bojongsoang yang berkisar di angka 5-6 ideal untuk budidaya mentimun. Alhasil, dalam satu tahun, Jujuh bisa memanen mentimun sebanyak 3 ton.

"Saya biasa menanam mentimun, atau kadang padi. Saya sudah coba menanam di beberapa tempat, dan di sini yang paling bagus untuk mentimun," ucap Jujuh, sambil melayani warga sekitar yang datang membeli mentimun ke lapaknya.

Petani menyisir tembok penahan tebing perumahan saat mengangkut hasil panen mentimun di Cikoneng, Desa dan Kecamatan Bojongsoang. Terlihat alat berat menguruk sawah di belakang mereka. Foto: Yudha Maulana/detikJabar

Di antara derap langkah para petani yang memanen mentimun, terlihat eskavator bergeliat melakukan pengurukan sawah -untuk perluasan perumahan- yang berbatasan dengan bagian selatan kebun Jujuh. Dalam 10 tahun terakhir pembangunan permukiman cukup masif di daerah tersebut, jejak perubahannya terekam citra satelit Google Earth.

Dari timelapse Google Street, terlihat pada tahun 2014, kebun yang Jujuh kelola saat ini masih berupa hamparan sawah, pembangunan kompleks perumahan mulai dirintis di sisi kiri dan kanannya. Hal itu terlihat dari jumlah bangunan yang masih sedikit, serta reklame promosi yang banyak terpasang di depan kompleks. Terlihat pula pekerja sedang beraktivitas di sekitar kompleks.

Sementara di bagian utara, pemandangan dari kebun Jujuh masih berupa hamparan sawah sedekade yang lalu. Namun, saat ini hamparan sawah itu sudah berubah menjadi kompleks perumahan yang modern, yang menjadi rumah idaman bagi penghuninya.

Melihat perubahan itu, Jujuh harus bersiap dengan segala kemungkinan. Salah satunya, andai pemilik lahan menjual tanahnya untuk dialih fungsikan, maka ia harus siap-siap angkat kaki untuk mencari lahan lagi untuk bertani.

"Perjanjiannya (dengan pemilik lahan), kalau mau dibangun, ya harus pindah. Mau bagaimana lagi," kata Jujuh pasrah, seraya mengamati anak semata wayangnya.

Bojongsoang, secara toponimi berasal dari kata 'bojong' yang artinya daratan yang menjorok ke sungai atau badan air. Kemudian kata 'soang' yang artinya adalah angsa. Toponimi itu cukup representatif dengan empang-empang dan persawahan yang masih dapat dengan mudah ditemukan di sana.

Dengan luas kecamatan 2.781 hektare, sekitar 70 persen atau 2.061 hektare lahan di Bojongsoang adalah lahan pertanian. Pada tahun 2022, UPTD Pertanian Kecamatan Bojongsoang mencatat, luas lahan pertanian sawah, baik sawah irigasi atau tadah hujan, di Bojongsoang seluas 1.597 hektare dan luas lahan pertanian bukan sawah sebesar 464 hektare.

Luas lahan pertanian itu, menyusut dibandingkan dengan tahun 2014. Kala itu lahan pertanian sawah seluas 1.602 hektare sedangkan lahan pertanian bukan sawah seluas 580 hektare. Atau ada penyusutan lahan pertanian sebanyak 121 hektare.

Sementara itu, di sisi lahan non pertanian seperti wilayah permukiman, perkantoran, jalan dan infrastruktur lainnya menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2014-2022. Pada tahun 2014, luas lahan non-pertanian adalah 599 hektare, dan pada tahun 2022, luas tersebut meningkat menjadi 720 hektare.

4 Tahun Lahan Sawah Berkurang 221,83 Hektare

Hasil penelitian akademik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang disusun Dava Novita Andini, Lili Somantri dan Shafira Himayah dalam Jurnal Geografi, Edukasi dan Lingkungan (JGEL) Vol. 8, No. 1, Januari 2024:31-58 mengungkap adanya alih fungsi lahan di Bojongsoang.

Dalam jurnal berjudul Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Tipologi Urban Sprawl Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Dava dkk melaporkan telah terjadi perubahan lahan seluas 274,94 Ha pada 2017-2021 di Bojongsoang.

Dalam uji akurasi yang dilakukan Dava dkk di 50 titik yang disebar di seluruh Kecamatan Bojongsoang, ditemukan sejumlah perubahan penggunaan lahan pada tahun 2017-2021. Dalam rentang 4 tahun tersebut, salah satu yang disorot adalah berkurangnya lahan persawahan seluas 221,83 hektare dan ladang 10,76 hektare.

Sementara itu ada luas perumahan bertambah 30,38 hektare, lahan permukiman bertambah 14,92 hektare. Luas lahan kosong juga bertambah 103,36 hektare, semak belukar bertambah 64,05 hektare, dan terakhir pertokoan bertambah 2,28 hektare.

Perubahan penggunaan lahan pada infrastruktur seperti jalan kolektor, kolam air, jalan lokal dan sebagainya tak bertambah atau berkurang dengan signifikan. Dalam penelitian ini, Dava dkk menyebut Desa Lengkong dan Desa Cipagalo yang paling banyak mengalami perubahan lahan menjadi permukiman.

"Penggunaan lahan sawah sebelumnya tersebar di semua desa namun berkurang digantikan lahan khususnya tempat tinggal. Lahan sawah banyak digantikan dengan perumahan, permukiman, dan penggunaan lahan terbangun lainnya," tulis Dava.

"Selain itu, terdapat penambahan lahan kosong yang diproyeksikan untuk menjadi perumahan. Berdasarkan pengolahan, terjadinya pertambahan penggunaan lahan
diakibatkan oleh kebutuhan penduduk yang meningkat sehingga menuntut adanya peningkatan fasilitas berupa sarana," sambungnya.

Fenomena Urban Sprawl

Dari sisi akses, Bojongsoang dilalui jalan raya provinsi yang menjadi jalur utama keluar-masuk Kota Bandung. Selain itu, kawasan ini juga dekat dengan dua gerbang tol (GT) Padaleunyi, yang mempermudah mobilitas ke berbagai daerah, termasuk Jakarta. Salah satu hal yang istimewa dari Bojongsoang, di sini Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dibangun, tepatnya di Desa Tegalluar.

Jika kita melaju ke Bojongsoang via GT Padaleunyi di Buahbatu, pemandangan yang pertama disuguhkan adalah reklame besar yang menawarkan perumahan, plus dengan rentetan bonus dan fasilitasnya. Reklame promosi atau papan penunjuk arah menuju perumahan dengan nama yang terkesan modern, juga dapat dengan mudah ditemukan di sana.

Reklame promosi perumahan di Jalan Bojongsoang-Buahbatu Foto: Yudha Maulana/detikJabar

Dari catatan Disperkimtan Kabupaten Bandung yang dirilis dalam katalog.data.go.id, saat ini terdapat 184 perumahan baru yang terdaftar dan telah dibangun di wilayah Kecamatan Bojongsoang dari rentang tahun 2010-2023. Pembangunan perumahan yang paling masif terdata pada tahun 2023, yakni 92 perumahan baru dengan 24.410 unit rumah.

Pembangunan perumahan itu hampir terletak di enam desa di Bojongsoang, yakni Desa Cipagalo, Desa Lengkong, Desa Buahbatu, Desa Bojongsoang, Desa Bojongsari dan Desa Tegalluar.

Fenomena menjamurnya perumahan di Bojongsoang, tak lepas dari fenomena urban sprawl. Dalam Kamus Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum, urban sprawl didefinisikan sebagai pembangunan kota yang tidak terkendali. Urban sprawl juga didefinisikan sebagai pertumbuhan dari wilayah perkotaan yang menuju suatu proses tipe pembangunan penggunaan lahan yang beragam di daerah pinggiran kota.

Badan Pengelola (BP) Kawasan Cekungan Bandung, menyebut lahan tutupan di Kota Bandung yang menjadi pusat kawasan Metropolitan Cekungan Bandung masing-masing sudah mencapai 90,66% alias sudah semakin terbatas.

"Maka terjadi perluasan pertumbuhan kawasan terbangun ke daerah sekitarnya secara sporadis dan tidak terkendali atau disebut sebagai urban sprawl," seperti dikutip detikJabar dari laman BP Cekungan Bandung.

Bojongsoang yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung, menjadi salah satu daerah yang diproyeksikan sebagai Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, yang regulasinya diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Wakil Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jabar Hendra Susanto, mengatakan saat ini pertumbuhan permukiman cenderung mengarah ke arah selatan, timur dan barat dari Cekungan Bandung. Pengembang perumahan jarang yang mengarah ke utara Cekungan Bandung karena adanya Perda yang membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU).

Hendra mengatakan, harga tanah dan rumah di Kota Bandung sudah sulit terjangkau oleh rumah tangga baru. Alhasil, untuk mendapatkan rumah yang berkisar di rentang 500-an juta, mencari di pinggiran kota adalah solusinya.

"Mungkin bagi pasangan muda, yang dua-duanya bekerja dan pendapatan mereka kalau digabung mungkin Rp 10 jutaan atau belasan juga, rasanya mereka masih akan berat kalau beli di Kota Bandung," ujar Hendra saat dihubungi detikJabar.

Selain itu, dari pengamatan Hendra, ada pergeseran pola konsumsi dari generasi milenial dan gen z terkait perumahan. Para pelaku kehidupan di era bonus demografi 2030 saat ini tidak bercita-cita untuk memiliki hunian yang luas.

"Generasi yang baru ini agak berbeda, karena kalau punya uang sebagian ditabung, buat jalan-jalan dan sebagian kecil yang dipakai untuk rumah. Bahkan ada kecenderungan nantinya akan bergeser ke perumahan high rise, lebih praktis," ujar Hendra.

Berdasarkan data yang dirilis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) terjadi lonjakan perumahan dalam rentang 17 tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2005 hanya ada 470 lokasi perumahan di Kabupaten Bandung. 7 tahun kemudian (tahun 2012), jumlah lokasi perumahan itu melonjak menjadi 8.409 lokasi. Hingga kemudian pada tahun 2023 jumlah perumahan semakin menjamur yakni 176.270.

Cerita Para Penghuni Rumah Idaman

Ditemani segelas kopi americano (34), Indra (34) seorang karyawan swasta, membuka laptop di atas meja sebuah kedai kopi di pusat Kota Bandung. Sore itu, Indra bercerita tentang pengalamannya mencari rumah idaman bersama pasangan.

Selama membujang, pria berkacamata ini tinggal bersama orang tuanya di Panyileukan yang masuk ke dalam wilayah kotamadya. Setelah menikah, ia kemudian memutuskan untuk pindah. Kriteria rumah idaman Indra yakni dekat dari rumah orang tua dan dekat ke lokasi kerja.

Pilihan pertama sempat jatuh ke daerah Cibiru yang masih masuk ke Kota Bandung, lokasinya hanya berjarak 2,4 km dari rumah orang tuanya. Tetapi jarak ke lokasi kerja istrinya sejauh 11,4 km dan itu pun melalui jalur yang padat di waktu pergi dan pulang kerja, yang diperkirakan akan sangat menguras waktu dan tenaga.

"Awalnya di sebuah perumahan di Cibiru, karena dekat rumah orang tua, tapi enggak jadi walau sudah kasih down payment (down payment) Rp 1 juta. Karena lokasinya jauh ke tempat kerja, kemudian mencari-cari lagi," ujar Indra saat berbincang dengan detikJabar, Jumat (7/2/2025).

Akhirnya, Indra mendapatkan informasi tentang sebuah perumahan yang akan dibangun di wilayah Bojongsoang. Lokasinya cukup strategis dan memenuhi kriteria yang Indra idamkan. Terlebih pengembang menawarkan harga dan cicilan yang murah untuk rumah tipe 36 dibandingkan dengan wilayah kotamadya.

Akad jual beli pun dilakukan, tetapi ia harus menunggu kurang lebih 1,5 tahun sampai bangunanya rampung. Sebab, pada 2018 silam, perumahan yang bakal dihuni Indra masih berupa hamparan sawah yang masih dalam proses pengurukan.

"Saat saya ke sana, sawahnya masih diuruk. Belum lagi proses pembangunan kurang lebih 1,5 tahun sampai akhirnya bisa dihuni. Waktu itu saya sudah kasih DP Rp 30 juta dengan cicilan tahun pertama Rp 2,7 juta," ucap Indra.

Tahun demi tahun, perumahan yang dihuni Indra terus berkembang. Dari satu klaster kemudian bertambah menjadi 5 klaster baru yang lahannya memakan lahan sawah di sekelilingnya. Satu klaster berisi kurang lebih 100-120 rumah.

"Sampai saat ini juga masih ada pembangunan, bisa terlihat dari rumah saya," katanya.

Kisah Indra juga dialami oleh Abdurrahman (31), seorang karyawan swasta di Kota Bandung. Sebelum menikah, perantau asal Kabupaten Garut itu tinggal di indekost. Setelah berumah tangga, Abdrurrahman memilih untuk mencari rumah tinggal.

"Kalau di Kota Bandung harganya berat, perbandinganya bisa dua banding satu. Kisaran rumahnya sekitar Rp 300 juta-400 juta," ujarnya.

Bojongsoang dulu dikenal sebagai salah satu lumbung padi untuk wilayah Bandung Selatan, tetapi, seiring meningkatnya kebutuhan tempat tinggal, sawah-sawah perlahan berganti wajah. Baik Indra atau pun Abdurrahman walau tinggal di Bojongsoang, mereka tak mengonsumsi produk dari hasil petani sawah lokal.

"Kalau untuk beras, biasanya beli di minimarket yang dikemas per 5 kg. Kalau beli di tukang beras juga, kita tidak tahu mana produk lokal. Karena penjual hanya memberitahu harga dan kualitas beras," ujar Indra.

"Ya, saya juga seperti itu," ucap Abdurrahman mengamini.

Mereka yang Memilih Bertahan

Seekor burung walet terbang di hamparan lahan bekas kebun di wilayah Desa Bojongsoang. Lahan itu berada di antara perumahan ((Yudha M/detikJabar)

Terik matahari terasa menyengat pada siang bolong di Bojongsoang, di tepian sawah terlihat Yoga (35), seorang penyawah milenial duduk termenung. Topi dan rompinya tampak lusuh karena sering terpapar sang surya, kulitnya juga tampak kecoklatan.

Ia memperhatikan mesin komben bekerja membabat batang padi secara cepat di petakan sawah di Desa Cikoneng. Seyogyanya bagi Yoga, bertani saat ini adalah satu-satunya jalan menyambung hidup.

Pria yang memiliki perawakan sedikit gempal itu, pernah bekerja sebagai buruh pabrik tetapi hasilnya tak sesuai harapan. Sampai akhirnya, 12 tahun lalu ia kembali meneruskan jejak leluhurnya sebagai petani di Bojongsoang.

Kembali menjadi petani ternyata cukup untuk menyekolahkan anak dan memenuhi kebutuhan Yoga sehari-hari. Semula ia menggarap lahan di Desa Bojongsoang, tetapi sampai pada tahun 2018, pengembang berskala besar datang. Yoga yang semula menggarap lahan di Desa Bojongsoang, tak bisa berbuat banyak.

Alhasil ia pun akhirnya mengalah dan pindah lahan garapan sejauh kurang lebih 4,2 km ke Desa Bojongsari, yang masih berada dalam satu kecamatan.

"Sekarang dipindah ke Bojongsari, ini lahan orang lain dengan sistem bagi hasil juga. Kalau untuk (sawah) misalkan Bojongsoang itu semuanya sudah hampir punya orang luar semua, kaya kemarin kan ada pengembang besar saya kan dulu di blokan Desa Bojongsoang kena sama proyek itu, sekarang dipindahin ke Bojongsari," katanya saat berbincang dengan detikJabar, pertengahan Januari lalu.

Pindah ke lahan baru, ternyata hasil pertanian yang didapatkan oleh Yoga lebih melimpah. Saat ini, ia menggarap sawah seluas 1100 tumbak atau sekitar 11,54 hektare. Dari satu tumbak Yoga bisa mendapatkan padi 10 kilogram. Jika dikalkulasikan, ia bisa mendapatkan beras 11 ton.

Melihat fenomena urban sprawl, yang ada di Bojongsoang membuat Yoga kembali gamang. Ia tidak tahu sampai kapan bisa bertahan sebagai penyawah yang tak memiliki lahan.

"Sebetulnya bingung juga kalau ke arah situ (pertanian tergeser permukiman), jadi sebetulnya saya juga sudah harus mulai mempersiapkan ke depannya harus gimana. Kadang kita tidak bisa melawan yang di atas, misal dari pemerintah atau dari istilahnya developer properti begitu. Ya mulai dipikirkan ke depannya kita mau pindah cari lahan baru, atau kita berhenti bertani dan cari usaha lain," ujar Yoga melanjutkan.

Berdasarkan data geospasial dari Wargi Jabar, yang merupakan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, lahan yang digarap Yoga merupakan lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Dari layer peta RTRW Kabupaten Bandung, sawah yang dikelola Yoga masuk ke dalam kategori wilayah perkebunan, walau pun disekelilingnya telah dikategorikan untuk wilayah permukiman perkotaan.

Yoga saat ini hanya bisa berdoa kepada yang Maha Kuasa seraya memupuk asa agar anaknya bisa mendapatkan nasib yang lebih baik. Sebab, bila berbicara sebagai petani di daerah transisi, baginya bukan suatu pilihan lagi.

"Kalau misal lahannya ada, umur ada insya Allah (lanjut jadi petani). Tapi jujur kalau misalkan sekarang petani seperti yang memprihatinkan. Tidak seperti dulu-dulu, tidak tahu lahan ke depannya gimana," ucapnya.

"Mudah-mudahan anak tidak seperti bapaknya (jadi petani), ya kan punya cita-cita seperti apa," tutur Yoga.

Disitat dari data Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Bandung luas lahan produktif di Kabupaten Bandung pada tahun 2019 seluas 27.969 hektare. Jumlah itu terus menurun pada tahun 2020-2021 menjadi 27.747 hektare. Khusus untuk hasil panen di Bojongsoang, detikJabar sudah mencoba melakukan pencarian melalui sumber data terbuka tetapi data tersebut tidak tersedia.

Pada 2022 luas lahan produktif di Kabupaten Bandung bertambah menjadi 28.394 hektare, namun dalam satu tahun berikutnya yakni tahun 2023, jumlah lahan pertanian produktif Kabupaten Bandung turun drastis ke angka 20.611 hektare.

"Dulu 10 Ton Per Minggu, Sekarang 3 Kuintal Per Minggu Sudah Syukur"

Bahsyar (45), pemilik usaha penggilingan padi di Bojongsoang kembali mengingat masa-masa kejayaannya. Ia yang berkiprah di dunia penggilingan padi selama 20 tahun itu, mengaku saat ini merupakan masa-masa yang sulit untuk pengusaha sepertinya.

"Kalau bicara sekitar tahun 2000-an, penggilingan itu bisa sampai 10 ton per minggunya. Saya juga bisa menyimpan stok sampai beberapa ton. Tapi kalau sekarang-sekarang, 10 tahun terakhir, bisa dapat tiga kuintal per minggu saja syukur," ujar Bahsyar saat dihubungi detikJabar di awal Januari 2025.

Dari pengamatannya, semakin menurunnya kuantitas gabah yang digiling menjadi beras dikarenakan sejumlah faktor. Salah satunya mulai merambahnya perumahan ke lahan-lahan pertanian.

"Sekarang lahan sawah juga semakin terdesak, banyak perumahan baru dibangun," katanya.

Faktor lainnya, ialah pemborong yang membawa hasil pertanian Bojongsoang ke sejumlah wilayah seperti ke Karawang, Subang, Jakarta dan sejumlah wilayah lainnya. Petani biasanya menjual hasil panen dengan sistem borongan, berdasarkan taksiran luas lahan.

"Jadi misalkan untuk sawah satu hektare, diberi harga sekian juta. Jadi tidak langsung ke penggilingan di sini lagi," ujar Bahsyar.

Lesunya usaha penggilingan padi ini juga tak hanya dialami oleh Bahsyar, tetapi oleh beberapa pengusaha penggiling padi lainnya. Modal yang terbatas juga menjadi salah satu hambatan bagi pengusaha penggiling untuk membeli gabah dari petani.

"Makanya kita minta bantuan juga kepada pemerintah, semoga ikut juga memperhatikan nasib kami," ucapnya.

Pertahankan Atau Ikuti Tren Pasar

Masifnya pembangunan perumahan di Bojongsoang menjadi fenomena yang tampak di pelupuk mata. Di balik geliat pembangunan ini, ada realitas yang dihadapi para pemilik lahan sawah seperti Abdussalam (36), ia dihadapkan dengan situasi antara mempertahankan lahan sawah miliknya atau mengikuti tren pasar yang berkembang.

"Yang utamanya kita terkena FOMO (fear of missing out/takut ketinggalan), karena sawah-sawah di pinggiran sudah dijual kepada perseorangan, mungkin perusahaan, atau pengembang dengan harga yang luar biasa," tutur Abdussalam membuka perbincangan dengan detikJabar.

Spanduk lahan bekas sawah yang dijual di Bojongsoang Foto: Yudha Maulana/detikJabar

Sebelum pandemi Covid-19, kata Abdussalam, harga sawah berada di kisaran Rp 1 juta per meter persegi. Tetapi kala virus Corona merebak, harga tanah perlahan merangkak naik menjadi di kisaran Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per meter persegi.

"Sekarang harganya mencapai Rp 2,5 juta per meter persegi, sawah kami juga sudah ditawarkan kepada perusahaan, pengembang atau perseorangan, tapi mereka selalu berusaha menekan harga, tetapi tak kami beri karena memang harganya sudah segitu," tutur Abdussalam.

"Kita berani menaikkan harga karena sudah banyak yang menjual dengan harga Rp 2,5 juta, kita mengetahui bahwa lokasinya dekat dengan berbagai jenis perumahan yang ada, apalagi ada Podomoro Park yang lumayan prestisius, itu yang mungkin harga tanah di Bojongsoang naik," katanya.

Lahan sawah seluas 420 meter persegi milik Abdussalam ini termasuk sawah yang produktif. Lokasinya berada di pinggiran irigasi yang ditopang irigasi sekunder dan tersier. Walau demikian, hasil panen dirasa Abdussalam masih belum optimal. Ia menyebut hama tikus menjadi salah satu ancaman yang dihadapi, belum lagi dengan penggarap lahan yang dianggapnya tidak bekerja dengan baik.

Oleh karena itu, hasil panen yang dituai tak optimal. Sawah yang dikelola penyawah di atas lahan Abdussalam yang hanya seluas setengah hektare itu hanya menghasilkan sekitar 9 kuintal per tahun.

Beras yang dihasilkan dari sawah itu kemudian bisa untuk mencukupi kebutuhan di rumah Abdussalam selama 5-6 bulan. Alhasil, walau memiliki sawah, Abdussalam tetap harus membeli beras dari luar untuk menutupi kebutuhan harian.

"Kemarin paling kalau panen hanya 2-3 kuintal saja. Yang datang ke rumah hanya 1 kuintal atau sekitar 4 karung beras,hasilnyajugakanharusdibagidenganpetaninya. Jadi dihitung-hitung akan lebih menguntungkan untuk dijual daripada kita menjual hasil padinya sendiri," ujarnya melanjutkan.

Prabowo, Sawah dan Permukiman

Timelapse perubahan lanskap Bojongsoang Foto: Google Earth

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menargetkan investasi Rp60,93 triliun untuk sektor perumahan masuk ke IKN.

Basuki mengatakan angka itu ditaksir dari rencana investasi enam perusahaan. Mereka dalam proses berinvestasi melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dengan skema availability payment.

"Ini semua total sekitar Rp60,9 triliun. Ini yang sekarang sudah selesai FS-nya (studi kelayakan/feasibility study) Nindya, Intiland, dengan IJM," kata Basuki pada acara Penjajakan Pasar Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (24/2).

Basuki menyampaikan PT Nindya Karya (Persero) akan membangun delapan rusun ASN, Trinitiland Truba delapan rusun ASN, PT Intiland Development Tbk akan membangun 41 rusun ASN dan 109 unit rumah tapak.

Lalu, IJM Corporation Berhad akan membangun 20 rusun ASN, Maxim akan membangun 10 rusun ASN, serta PT Ciputra Development Tbk. akan membangun 10 rusun ASN dan 20 unit rumah tapak.

Dalam kesempatan itu, Basuki juga mengungkap target investasi untuk terowongan multiguna (MUT) dan jalan di IKN.

"Untuk yang jalan dan utility ada juga dari konsorsium China, dari IJM, ada juga yang dari BUMN. Ini semua lebih dari Rp70 triliun untuk melengkapi program yang kami bangun dari APBN," ucapnya.

Pembangunan di IKN dimulai di era Presiden Jokowi. Total anggaran pembangunan IKN dari APBN pada 2022-2024 Rp75,8 triliun.

Saat itu, ada pula delapan gelombang groundbreaking proyek-proyek IKN dari swasta. Total investasi dari delapan gelombang itu sekitar Rp58 triliun.

Pembangunan dilanjutkan di era Presiden Prabowo Subianto. Dia menetapkan pembiayaan untuk IKN Rp48,8 triliun. Selain itu, ada investasi dari swasta Rp1,2 triliun tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan logo kementerian di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, pada Jumat (21/02/2025).

"Ini logo yang saya pilih, mudah-mudahan logo ini bisa membangun semangat persatuan, dan rakyat bahagia dengan karya bapak ibu sekalian," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Sebelumnya, dilakukan sayembara desain logo yang diikuti oleh 400 orang peserta.

Logo yang terpilih memiliki empat filosofi, yakni pertama rumah atau hunian sebagai tempat berlindung, membangun karakter, membina keluarga, dan juga representasi dari harkat dan martabat pemiliknya.

Kedua adalah gotong royong yang sesuai dengan tema lomba dan sejalan dengan tujuan gotong royong dalam menciptakan hunian yang terjangkau dan layak.

Ketiga adalah identitas bangsa, yaitu sebagai lambang negara yang menjadi identitas bangsa dan juga menguatkan karakter yang berintegritas berwibawa dan dapat dipercaya.

Keempat adalah berkelanjutan yakni segala upaya dan kebijakan dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau harus juga memerhatikan kelestarian dan keseimbangan alam dengan konsep bangunan arsitektur hijau yang dapat membantu mengurangi emisi karbon.

Kegiatan peluncuran tersebut dimeriahkan oleh Dewa 19. Hal ini sempat menuai kontra dari publik karena diasumsikan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada kesempatan tersebut, Pendiri dan Pemimpin Dewa 19 Ahmad Dhani menampik kabar itu.

"Kalau sekarang sekali-sekali gratis enggak apa-apa lah," ujarnya.

Dhani juga berseloroh bahwa penampilan Dewa 19 feat. Virzha secara cuma-cuma itu dikarenakan Kementerian PKP mengalami efisiensi anggaran.

"Efisiensi, kita bersahabat, ya kan?," ujar Dhani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan logo kementerian di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, pada Jumat (21/02/2025).

"Ini logo yang saya pilih, mudah-mudahan logo ini bisa membangun semangat persatuan, dan rakyat bahagia dengan karya bapak ibu sekalian," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Sebelumnya, dilakukan sayembara desain logo yang diikuti oleh 400 orang peserta.

Logo yang terpilih memiliki empat filosofi, yakni pertama rumah atau hunian sebagai tempat berlindung, membangun karakter, membina keluarga, dan juga representasi dari harkat dan martabat pemiliknya.

Kedua adalah gotong royong yang sesuai dengan tema lomba dan sejalan dengan tujuan gotong royong dalam menciptakan hunian yang terjangkau dan layak.

Ketiga adalah identitas bangsa, yaitu sebagai lambang negara yang menjadi identitas bangsa dan juga menguatkan karakter yang berintegritas berwibawa dan dapat dipercaya.

Keempat adalah berkelanjutan yakni segala upaya dan kebijakan dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau harus juga memerhatikan kelestarian dan keseimbangan alam dengan konsep bangunan arsitektur hijau yang dapat membantu mengurangi emisi karbon.

Kegiatan peluncuran tersebut dimeriahkan oleh Dewa 19. Hal ini sempat menuai kontra dari publik karena diasumsikan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada kesempatan tersebut, Pendiri dan Pemimpin Dewa 19 Ahmad Dhani menampik kabar itu.

"Kalau sekarang sekali-sekali gratis enggak apa-apa lah," ujarnya.

Dhani juga berseloroh bahwa penampilan Dewa 19 feat. Virzha secara cuma-cuma itu dikarenakan Kementerian PKP mengalami efisiensi anggaran.

"Efisiensi, kita bersahabat, ya kan?," ujar Dhani.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah melantik sejumlah pejabat eselon 2, 3, dan 4 dan meluncurkan logo baru. Untuk merayakan kegiatan tersebut, Kementerian PKP juga mengadakan pentas seni yang diisi oleh Dewa19.

Ditemui sebelum acara peluncuran logo Kementerian PKP, Menteri PKP Maruarar Sirait sedikit bercerita bagaimana pihaknya bisa mengundang Dewa19 untuk mengisi acara tersebut. Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan dirinya dengan Ahmad Dhani bersahabat lama sehingga pihak Ahmad Dhani juga bersedia untuk mengisi acara di Kementerian PKP.

"Gini ya teman-teman, kalau kita bersahabat, tidak semua itu urusannya uang. Tidak semua urusannya persahabatan," katanya kepada wartawan di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

"Dan Mas Dhani terima kasih, Mas Dhani bilang, ya, dulu kita berbeda, ya. Berbeda politik, kita sekarang bersatu," tambahnya.

Ahmad Dhani pun menambahkan, Ara meminta pihaknya untuk tampil di acara Kementerian PKP belum lama ini. Ia kemudian menyetujuinya dan memutuskan untuk perform secara gratis.

"Ya, kemarin, tahun 2024 kemarin, Dewa19 banyak dapet job dari BUMN dan dari pemerintahan. Kalau sekarang sekali-sekali gratis nggak apa-apa lah. Ngepur, ngepur," katanya.

"Ya karena Bang Ara bilang, satu nggak ada budgetnya yaudah nggak apa-apa. (Efisiensi ya?) Efisiensi, kita bersahabat, ya kan?" kelakarnya.

Dhani mengungkapkan Dewa19 akan membawakan sekitar 10 lagu pada acara tersebut.

Sebagai informasi, pada sore hari telah dilaksanakan pelantikan eselon 2, 3, dan 4 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum. Usai melakukan pelantikan pejabat, selanjutnya acara peluncuran logo Kementerian PKP.

Kementerian PKP sempat melakukan sayembara pembuatan logo. Dari 400 peserta yang mengikuti sayembara, akhirnya terpilih satu logo yang akan digunakan.

"Ini logo yang saya pilih, mudah-mudahan logo ini bisa membangun semangat persatuan dan ujungnya rakyat bahagia dengan karya bapak dan ibu semua. Semoga Tuhan memberkati kita," ujar Ara dalam acara peluncuran logo Kementerian PKP.

Video: Menteri PKP Minta Akses Jalan Tembus Warga Kapuk Muara Dibuka

Video: Menteri PKP Minta Akses Jalan Tembus Warga Kapuk Muara Dibuka

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Nusa Tenggara Timur (NTT), Zet Tadung Allo, mengecek perumahan untuk eks pejuang Timor-Timur (Timtim) di Kabupaten Kupang. Zet memantau langsung progres serta kualitas pekerjaan yang sedang berlangsung.

Total ada sebanyak 2.100 rumah yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sejak 2022-2023. Sayang, kondisi perumahan banyak yang rusak meski belum diserahterimakan.

"Saya melihat langsung kondisi pembangunan ini dan yang paling mengkhawatirkan adalah banyaknya bangunan yang sudah mengalami retak, padahal belum diserahterimakan," ujar Zet dalam siaran pers yang diterima detikBali, Jumat (20/2/2025).

Hasil pemantauan Zet, kondisi bangunan jelas menunjukkan adanya ketidaksesuaian mutu pekerjaan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Zet menduga kemungkinan ada beberapa bagian pekerjaan yang disubkontrakkan sehingga berpotensi menurunkan kualitas bangunan.

"Pengawasan harus lebih ketat karena pemborosan anggaran. Memang belum tentu korupsi, tetapi pengurangan mutu pekerjaan bisa menjadi indikasi korupsi. Ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat yang akan menempati rumah ini," tegas Zet.

Zet menegaskan tidak akan tinggal diam melihat kondisi tersebut. Kejati NTT akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar perbaikan terhadap bangunan yang sudah mengalami kerusakan segera dilakukan sebelum diserahkan kepada masyarakat.

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menegaskan akan bertindak sesuai hukum yang berlaku bila terjadi kelalaian dalam pembangunan 2.100 unit rumah untuk eks pejuang Timtim itu.

"Pembangunan rumah ini bukan hanya sekadar proyek fisik, tetapi menyangkut hak dan kesejahteraan para pejuang eks Timor-Timor. Oleh karena itu, kami memastikan proyek ini harus berjalan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang baik," jelas Zet.

Menurut Zet, transparansi dan akuntabilitas dalam proyek harus menjadi prioritas utama agar sesuai dengan standar. Ia berharap proyek itu tidak hanya memenuhi kebutuhan hunian bagi para pejuang eks Timtim, tetapi juga menjadi contoh pembangunan yang berkualitas dan berintegritas.

Sebagai informasi, pembangunan 2.100 rumah khusus ini merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan dengan teknologi rumah tahan gempa (RTG) tipe rumah instan sederhana sehat (RISHA) 36.

Setiap unit dibangun di atas lahan kaveling berukuran 10x15 meter atau 150 meter persegi. Sumber dana proyek ini berasal dari APBN 2022 dan 2023.

Selain itu, Direktorat Jenderal Perumahan juga berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk penyediaan infrastruktur permukiman, seperti pematangan lahan, kaveling, jaringan air bersih, sanitasi, serta fasilitas umum dan sosial.

Pengerjaan paket satu sebanyak 727 rumah dikerjakan PT Brantas Abipraya (Persero) dengan nilai kontrak setelah addendum Rp 141,9 miliar. Jangka waktu kontrak sejak 14 Desember 2022 sampai dengan 31 Maret 2025. Progres fisik capai 99,69 persen.

Selanjutnya, paket dua sebanyak 687 rumah dikerjakan PT Nindya Karya (Persero) dengan nilai kontrak setelah addendum Rp 136,9 miliar. Jangka waktu kontrak 21 Desember 2022 sampai dengan 19 Februari 2025.

Sementara untuk paket 3 sebanyak 686 rumah dikerjakan PT. Adhi Karya (Persero) dengan nilai kontrak setelah addendum Rp 143,8 miliar. Jangka waktu kontrak 21 Desember 2022 sampai 31 Maret 2025.

Konsultan Manajemen Konstruksi dipercayakan kepada PT Yodya Karya (Persero) bersama KSO PT Hegar Daya.

Bedah APBN 2025: Strategi Menjaga Stabilitas dan Kepercayaan Pasar

Bedah APBN 2025: Strategi Menjaga Stabilitas dan Kepercayaan Pasar

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi berkah tersendiri buat Suzuki. Penjualan kendaraan fleet Suzuki pun jadi ikut terkerek.

Kendaraan fleet memang menjadi salah satu andalan Suzuki di pasar otomotif Indonesia. Head of Fleet Sales 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Aliftia Rizki Annisa, mengatakan sangat beruntung diberi kepercayaan untuk fokus pada penjualan kendaraan fleet. Soalnya meski secara keseluruhan penjualan tengah menurun, namun kendaraan fleet masih diminati.

"Kondisi penjualan retail itu lagi nggak stabil, secara otomatis pembelian secara korporasi itu langsung wow (meningkat-Red), karena lebih stabil. Bahkan pada 2024 Suzuki mengukir rekor sepanjang sejarah, konsumen fleet Suzuki ikut kontribusi mencapai 21 persen dari total penjualan retail kami. Dan pada November 2024, penjualan kendaraan fleet kami mengambil pasar kendaraan Suzuki hingga 35 persen, hampir nyaris 800 unit hanya di bulan November 2024," ujar wanita yang kerap disapa Ica tersebut.

Ica menambahkan konsumen Fleet Suzuki masih akan terus tumbuh, berkat beberapa program pemerintah Indonesia. Seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"MBG ini kan lagi rame, karena akan ada 5.000 dapur, 1 dapur itu harus punya dua mobil, berarti membutuhkan 10.000 mobil untuk low pikap. Dan untuk segmen ini hanya ada beberapa brand saja. Kemarin kami dipanggil, kami ditanya bisa menyediakan berapa unit, bisa berkontribusi berapa banyak, semuanya kita ditanya," cerita Ica.

"Saat ini sedang berjalan MBG, base 1, base 2, dan tahun ini akan ada base 3. Itu membutuhkan kendaraan sekitar 1.800-2.000 unit, dan saat kami dipanggil, kami sudah menyiapkan 600 unit. Karena kita sudah ditanya, kami siap berapa unit, dan kita akan suport," Ica menambahkan.

Suzuki Mulai Serius Garap Pasar Fleet. Foto: Dok. M Luthfi Andika

Menjual Kendaraan untuk Fleet Itu Lebih Menantang

Dalam kesempatan yang sama Ica juga menyampaikan menjual kendaraan fleet lebih menantang dibandingkan dengan menjual kendaraan retail lainnya.

"Lebih menantang menjual kendaraan untuk fleet, karena kan kalau retail itu, orang ada uang langsung SPK dan membelinya. Kalau di fleet itu harus ada pendekatan dulu, terkadang ditolak, terkadang di terima, jadi gak semua berjalan mulus. Misalnya planningnya akan berjalan di bulan Oktober akan ada pengadaan, ternyata karena lain hal dan birokrasi baru terealisasi bulan Desember, sedangkan kita sudah blok ratusan unit," ucap Ica.

"Selain itu kami juga menerima komplain direct atau komplain langsung. Kalau retail kan ada dealer mereka akan langsung ke sana, karena mereka kenalnya kan langsung ke kita atau salesnya langsung," Ica menambahkan.

Sebagai catatan, sepanjang tahun 2024, penjualan Fleet Suzuki hampir mencapai 15.000 unit, dimana angka tersebut berkontribusi 21% terhadap total Retail Sales Suzuki sepanjang tahun 2024.

Secara lebih mendetil, New Carry mendominasi dengan porsi terbesar mencapai 46%, diikuti oleh APV sebesar 19%. Sementara itu, di segmen mobil penumpang, New XL7 memimpin dengan dominasi 15%, disusul oleh All New Ertiga yang berkontribusi sebesar 13%.

Penjualan Fleet ini sangat diminati oleh pelaku usaha dan pengusaha di Indonesia, terutama di wilayah Jabodetabek yang menjadi kontributor utama dengan porsi 41%. Selain itu, permintaan juga tinggi di berbagai daerah lain seperti Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, serta Jawa Tengah.

Saat ini PT Suzuki Indomobil Sales telah bekerjasama dengan 7 Karoseri, diantaranya:

1. CV Sarana Motor

2. PT Anugerah Karya Indonesia

3. PT Cakra Kejora Mandiri

4. PT Ambulance Pintar Indonesia

5. CV Bankun Usaha Mandiri

6. PT Tresna Sukses Mandiri

7. PT Anugerah Karya Mandiri

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas