Program 3 Juta Rumah melibatkan modal asing, salah satunya dari Qatar. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan akan pergi ke Qatar mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

"Saya mau ke Qatar rencananya hari Jumat," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Ia mengungkapkan dirinya dijadwalkan untuk berangkat ke Qatar pada Jumat (11/4) pukul 18.30. Pada kesempatan itu, ia akan berusaha menawarkan peluang investasi maupun lahan yang dinilai cocok untuk membangun hunian.

"Saya ditugaskan Presiden mendampingi Presiden nanti kita lihat, doain ya supaya bisa bagus," katanya.

Ara mengatakan pihaknya sudah menyiapkan lahan yang dinilai bagus seperti lahan bekas perumahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kalibata. Selain itu, ada lahan eks bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Lippo Karawaci yang juga yang bakal ditawarkan kepada Qatar.

Menurutnya, lahan di Lippo Karawaci cocok dibangun hunian. Lahan tersebut memiliki lapangan golf, jalannya luas, dan tidak ada masyarakat yang menghuni lokasi tersebut.

"Ya, (lahan Lippo Karawaci) termasuk yang kita tawarkan karena itu bagus. Kalau mau menawarkan sesuatu kepada investor jangan yang bermasalah, jangan yang nggak bagus," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkanQatar akan memulai proyek pembangunan 1 juta rumah di Indonesia pada April 2025. Lokasi pertama pembangunan tersebut ada di Kalibata, Jakarta Selatan untuk sekitar 20.000 unit.

"Kemungkinan yang pertama itu yang sudah siap lahannya dan perizinannya itu lahan bekas perumahan DPR Kalibata. Sekitar 24 hektare. 20 hektare itu dalam 1 blok, ada 4 hektare di luar blok yang 4 itu karena dibatasi oleh rel kereta api," tuturnya kepada wartawan di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Hunian tersebut rencananya akan berupa rumah susun milik. Namun, tidak menutup kemungkinan skema sewa hunian juga bisa dilakukan apabila memang dibutuhkan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah menyediakan kuota 220 ribu rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun ini. Rumah subsidi tersebut didapatkan pekerja, terutama bagi 13 segmen.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan sampai saat ini sudah mengalokasikan rumah subsidi. Adapun penerima rumah subsidi harus sesuai kriteria, yakni tergolong sebagai MBR.

"Arahan Presiden Prabowo (Subianto) kepada saya sebagai menteri, bagaimana perumahan atau rumah subsidi ini bisa tepat sasaran dan juga diberikan kepada masyarakat yang sesuai kriteria. Kriterianya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Hal itu disampaikan usai kegiatan diskusi bersama CEO PT GoTo Gojek Tokopedia (Goto) Patrick Walujo tentang penyediaan rumah subsidi untuk pengemudi mitra Gojek.

Senada dengan itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan kebijakan alokasi target MBR tahun ini adalah harus tepat sasaran. Kuota rumah subsidi sudah dialokasikan untuk 13 segmen pekerja.

"Dari total kuota existing yang saat ini kita alokasi 220 ribu unit itu sudah terbagi ke 13 segmen tadi 164.260 unit," kata Heru.

Kemudian, Heru mengungkap data penyaluran rumah subsidi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mulai dari pembangunan rumah hingga akad. Sejak 1 Januari 2025 hingga 8 April 2025 total realisasi mencapai 100.021 unit rumah.

"Jadi untuk total pembangunan dari mulai 20 Oktober (2024), Presiden Prabowo dilantik hingga saat ini sudah ada mulai proses pembangunan, yang sudah terbangun, siap akad, sudah akad sampai dengan realisasi itu sudah 142.226 unit," imbuhnya.

Selanjutnya, Heru merincikan data alokasi rumah subsidi untuk 13 segmen pekerja sebagai berikut.

13 Segmen Pekerja yang Dapat Kuota Rumah Subsidi

1. Guru (20 ribu unit)
2. Tenaga Migran (20 ribu unit)
3. Sektor Kesehatan
   • Perawat (15 ribu unit)
   • Bidan (10 ribu unit)
   • Tenaga Kesehatan Masyarakat (5.000 unit)
4. Pegawai Kementerian
   • Kementerian Dalam Negeri (2.000 unit)
   • Kementerian Keuangan (2.000 unit)
   • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.000 unit)
   • Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (2.000 unit)
5. Pegawai Badan Pusat Statistik (1.000 unit)
6. Petani (20 ribu unit)
7. Buruh (20 ribu unit)
8. Polri (14.500 unit)
9. TNI AD (5.760 unit)
10. Nelayan (20 ribu unit)
11. Pengemudi Ojek-Taksi Online (2.000 unit)
12. Asisten Rumah Tangga (1.000 unit)
13. Wartawan (1.000 unit)

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Sebut Tengah Usahakan Program Rumah Subsidi untuk Wartawan

Video: Menteri PKP Sebut Tengah Usahakan Program Rumah Subsidi untuk Wartawan

Jakarta: Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur. Kota ini dijuluki Kota Karnaval karena Jember Fashion Carnaval (JFC) yang merupakan karnaval kostum terbesar di Asia bahkan dunia.

Pemerintah menyediakan subsidi rumah untuk masyarakat khususnya dengan penghasilan rendah. Rumah yang diberi subsidi pemerintah tersedia di beberapa wilayah, salah satunya di Jember, Jawa Timur.

Bahkan, kamu bisa mendapatkan rumah dengan harga mulai dari Rp65 juta. Berikut ini limarekomendasi rumah murahyang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Jember

1. Karangrejo Asri

Perumahan ini dibangun oleh Bumi Cipta Sejahtera dan berlokasi di Karangrejo, Sumbersari, Kab Jember, Jawa Timur. Rumah subsidi yang tersedia pada perumahan ini yaitu 24 unit.

Rumah ini memiliki luas bangunan seluas 23 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, satu kamar tidur, satu kamar mandi. Harga yang dibanderol untuk satu rumah yaitu sebesar Rp115 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini yaitu atap galvalum, dinding bata merah plester finishing cat, lantai keramik polos ukuran 30x30, dan pondasi batu pecah.

2. Bumi Kalisat Baru

Perumahanini berlokasi di Kalisat, Kalisat, Kab Jember, Jawa Timur yang dibangun oleh Suryamas Wahanatama Properti. Perumahan ini menyediakan tipe rumah subsidi yang tersisa 5 unit.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp150,5 juta dengan luas bangunan 33 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah murah ini antara lain atap genteng beton, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu gunung.

3. Grand Permata Ajung

Perumahan yang dibangun oleh Kharisma Karya Raya Sentosa dan berlokasi di Ajung, Ajung, Kab Jember, Jawa Timur ini menyediakan 29 unit rumah bersubsidi.

Dengan harga Rp148 juta, kamu sudah bisa memiliki rumah dengan luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh rumah ini adalah atap rangka galvalum dan penutup genteng beton, dinding bata ringan, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu.

4. Taman Gading

Perumahan ini dibangun oleh Tegalbesar, Kaliwates, Kab Jember, Jawa Timur. Rumah subsidi yang dibangun oleh Bukit Megagriya Makmur tersedia ada 53 unit.

Rumah di perumahan ini memiliki luas bangunan seluas 30 meter persegi, luas lahan 72 meter persegi, serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Harga yang dibanderol mulai dari Rp65 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini berupa atap kayu, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi batu gumuk.

5. Puri Antirogo 2

Perumahan yang terletak di Patemon, Pakusari, Kab Jember, Jawa Timur ini dibangun oleh Alfatih Konstantinopel Putra. Perumahan ini memiliki 2 unit tipe rumah, harga mulai dari Rp130 juta.

Rumah tersebut memiliki luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Wartawan kini mendapat porsi untuk membeli rumah murah. Sebab, pemerintah sedang menyiapkan 1.000 rumah subsidi khusus untuk wartawan.

Tak sembarangan orang yang bisa menerima fasilitas ini. Hanya wartawan yang memenuhi persyaratan berhak mendapatkan rumah subsidi.

Lantas apa persyaratan wartawan untuk membeli rumah subsidi?

Persyaratan Wartawan yang Berhak Dapat Rumah Subsidi

1. Batas Penghasilan

Persyaratan wartawan yang berhak menerima rumah subsidi salah satunya dinilai dari penghasilan. Sebagaimana syarat penerima rumah subsidi adalah tergolong sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), maka maksimal penghasilannya sekitar Rp 7-8 juta per bulan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyebutkan batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi bagi yang belum pada umumnya adalah Rp 7 juta per bulan bagi yang belum menikah. Kemudian, masyarakat yang sudah berkeluarga atau menikah sebesar Rp 8 juta per bulan.

Untuk diketahui, batas gaji penerima rumah subsidi di wilayah Papua mencapai Rp 10 juta per bulan.

Namun, ia membuat penyesuaian dengan menetapkan batas penghasilan untuk MBR di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Bagi yang masih lajang sebesar Rp 12 juta dan yang sudah menikah sebesar Rp 13 juta per bulan.

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

2. Daftar ke Kementerian Komunikasi dan Digital

Lalu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti menyebutkan wartawan yang ingin membeli rumah subsidi bisa mendaftarkan diri ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Wartawan tersebut nantinya akan diverifikasi dan dipastikan datanya oleh Dewan Pers dan BPS.

"Kami akan berkoordinasi dengan Ibu Menteri Komdigi untuk nanti kita rekonsiliasi data dan kemudian kami integrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan kami juga bekerja sama dengan BTN dan Tapera," ucapnya.

3. Media Terverifikasi di Dewan Pers

Anggota Dewan Pers Paulus Tri Agung Kristanto mengatakan Dewan Pers mempunyai persyaratan wartawan terverifikasi, yakni berasal dari media yang memberikan gaji minimal setara dengan upah minimum provinsi (UMP).

"Kalau media sudah terverifikasi, artinya dia menggaji setara UMP. Kalau UMP DKI kira-kira Rp 5-9 (juta), jadi semua sudah memenuhi syarat," ucapnya.

Menurutnya, banyak sekali wartawan yang belum mampu memiliki rumah sendiri. Untuk itu, program ini akan membantu wartawan melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dengan uang muka 1 persen dan suku bunga fix 5 persen.

Sebelumnya diberitakan, MBR yang berprofesi sebagai wartawan bisa mendapatkan rumah murah. Ara sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani bersama Kementerian Komunikasi dan Digital dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ara mengatakan sudah ada kesepakatan untuk menyerahkan 100 unit rumah terlebih dahulu bulan depan.

"Acara kita hari ini singkat, padat, dan langsung to the point, tanpa banyak ceremonial. Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu, nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Pemerintah menaikkan syarat batas gaji penerima rumah subsidi menjadi Rp 13 juta untuk sejumlah lokasi. Langkah ini dilakukan lantaran standar kehidupan di setiap daerah berbeda-beda.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendapat kewenangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menetapkan penyesuaian batas maksimal penghasilan MBR. Penyesuaian tersebut hanya berlaku untuk pembelian rumah subsidi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Angka tersebut merupakan hasil dari diskusi Ara bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti. Hal itu disampaikan dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian PKP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain itu, Ara menyebutkan sebelumnya batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi bagi yang belum pada umumnya adalah Rp 7 juta per bulan bagi yang belum menikah. Kemudian, masyarakat yang sudah berkeluarga atau menikah sebesar Rp 8 juta.

Untuk diketahui, batas maksimal gaji penerima rumah subsidi di wilayah Papua mencapai Rp 10 juta.

"Keputusan yang luar biasa dari Rp 7 juta ke Rp 13 juta itu naiknya hampir 100 persen," imbuhnya.

Sementara itu, Amalia mengatakan masyarakat bisa digolongkan sebagai MBR menggunakan standar maksimal desil 8. Ia mengatakan standar hidup di setiap provinsi berbeda-beda, sehingga perlu ada penyesuaian pendapatan untuk berbagai wilayah. Penyesuaian ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat bisa mendapatkan rumah subsidi.

"Kami sudah membantu Kementerian Perumahan untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 di masing-masing provinsi kan berbeda. Jadi yang tadi Pak Menteri sampaikan sekitar Rp 13 juta itu kebijakannya Pak Menteri," katanya.

Di sisi lain, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan persyaratan penerima rumah subsidi dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Penerima harus tergolong sebagai MBR dan pembelian rumah sebagai hunian pertama.

Heru mengatakan ada kekhawatiran banyak masyarakat di perkotaan yang sebenarnya mampu mencicil rumah, tetapi tidak bisa mengakses rumah tersebut karean tidak masuk kriteria MBR. Untuk itu, saat ini perlu ada penyesuaian agar masyarakat di kota besar dapat akses ke rumah terjangkau.

"Banyak segmen MBR, terutama yang berada di kawasan kota-kota besar, yang penghasilannya sudah di atas Rp 8 juta, tetapi mereka tidak mampu mengakses rumah murah. Kenapa? Karena harga tanahnya sudah tinggi," tutur Heru.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah menaikkan syarat batas gaji penerima rumah subsidi menjadi Rp 13 juta untuk sejumlah lokasi. Langkah ini dilakukan lantaran standar kehidupan di setiap daerah berbeda-beda.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendapat kewenangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menetapkan penyesuaian batas maksimal penghasilan MBR. Penyesuaian tersebut hanya berlaku untuk pembelian rumah subsidi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Angka tersebut merupakan hasil dari diskusi Ara bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti. Hal itu disampaikan dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian PKP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain itu, Ara menyebutkan sebelumnya batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi bagi yang belum pada umumnya adalah Rp 7 juta per bulan bagi yang belum menikah. Kemudian, masyarakat yang sudah berkeluarga atau menikah sebesar Rp 8 juta.

Untuk diketahui, batas maksimal gaji penerima rumah subsidi di wilayah Papua mencapai Rp 10 juta.

"Keputusan yang luar biasa dari Rp 7 juta ke Rp 13 juta itu naiknya hampir 100 persen," imbuhnya.

Sementara itu, Amalia mengatakan masyarakat bisa digolongkan sebagai MBR menggunakan standar maksimal desil 8. Ia mengatakan standar hidup di setiap provinsi berbeda-beda, sehingga perlu ada penyesuaian pendapatan untuk berbagai wilayah. Penyesuaian ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat bisa mendapatkan rumah subsidi.

"Kami sudah membantu Kementerian Perumahan untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 di masing-masing provinsi kan berbeda. Jadi yang tadi Pak Menteri sampaikan sekitar Rp 13 juta itu kebijakannya Pak Menteri," katanya.

Di sisi lain, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan persyaratan penerima rumah subsidi dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Penerima harus tergolong sebagai MBR dan pembelian rumah sebagai hunian pertama.

Heru mengatakan ada kekhawatiran banyak masyarakat di perkotaan yang sebenarnya mampu mencicil rumah, tetapi tidak bisa mengakses rumah tersebut karean tidak masuk kriteria MBR. Untuk itu, saat ini perlu ada penyesuaian agar masyarakat di kota besar dapat akses ke rumah terjangkau.

"Banyak segmen MBR, terutama yang berada di kawasan kota-kota besar, yang penghasilannya sudah di atas Rp 8 juta, tetapi mereka tidak mampu mengakses rumah murah. Kenapa? Karena harga tanahnya sudah tinggi," tutur Heru.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah menyediakan rumah rumah khusus untuk wartawan. Sebanyak 1.000 unit rumah subsidi akan mulai disalurkan bulan depan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Bank Tabungan Negara (BTN) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menyiapkan 100 unit rumah untuk serah terima terlebih dahulu. Rumah tersebut akan diserahkan pada Selasa, 6 Mei 2025 pukul 16.00.

"Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu (Menteri Komdigi) nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian PKP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Ara menyebut wartawan adalah profesi yang memperjuangkan demokrasi. Menurutnya, kerja sama ini penting untuk mendukung wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi.

"Walaupun kita negara ini memberikan perumahan subsidi, bukan gratis ya, rumah subsidi bayar ya, tapi dengan harga yang terjangkau, tapi silakan teman-teman wartawan tetap menyuarakan kebenaran dan menyuarakan demokrasi," ucapnya.

Adapun persyaratan wartawan yang berhak menerima rumah subsidi salah satunya dinilai dari penghasilan. Ara menetapkan batas penghasilan maksimal bagi yang masih lajang sebesar Rp 12 juta per bulan dan yang sudah menikah sebesar Rp 13 juta per bulan.

Batas hanya berlaku untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sementara itu, wilayah lain masih menggunakan batas penghasilan sebesar Rp 7 juta per bulan untuk yang masih lajang dan Rp 8 juta per bulan bagi yang telah menikah.

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ucapnya.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan syarat untuk mendapatkan rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) antara lain penerima merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pembelian tersebut untuk rumah pertama.

Heru mengatakan saat ini yang berlaku adalah masyarakat yang mampu mencicil rumah subsidi ada pada desil 4-8. Namun, akan ada penyesuaian kembali untuk memastikan masyarakat di kota besar dapat akses ke rumah terjangkau.

"Banyak segmen MBR, terutama yang berada di kawasan kota-kota besar, yang penghasilannya sudah di atas Rp 8 juta, tetapi mereka tidak mampu mengakses rumah murah. Kenapa? Karena harga tanahnya sudah tinggi," ucap Heru.

Sebelumnya diberitakan detikFinance, pemerintah mengalokasikan rumah subsidi dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan. Salah satunya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan menyiapkan 1.000 rumah untuk wartawan.

"Nanti kita akan bikin pertemuan dengan wartawan. Saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Ara usia menghadiri open house di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (31/3/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah akan mengkaji kembali syarat penghasilan maksimal masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini sebagai langkah memperluas akses masyarakat mendapatkan rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendapat kewenangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menetapkan batas maksimal penghasilan MBR. Ia menyebutkan sebelumnya batas penghasilan bagi yang belum menikah adalah Rp 7 juta.

Kemudian, Ara memutuskan batas penghasilan bagi yang masih lajang sebesar Rp 12 juta dan yang sudah menikah sebesar Rp 13 juta. Kebijakan ini hanya berlaku untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2025).

Hal itu disampaikan usai kegiatan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penyediaan rumah subsidi untuk wartawan.

Adapun kebijakan ini berlaku untuk semua kalangan latar belakang pekerjaan tetapi hanya dalam konteks perumahan. Kementerian PKP berencana untuk menerbitkan peraturan menteri (permen) terkait penyesuaian tersebut pada 21 April mendatang.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti menjelaskan standar hidup di setiap provinsi berbeda-beda. Saat ini masyarakat bisa digolongkan sebagai MBR menggunakan standar maksimal desil 8.

"Kami sudah membantu Kementerian Perumahan untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 di masing-masing provinsi kan berbeda. Jadi yang tadi Pak Menteri sampaikan sekitar Rp 13 juta itu kebijakannya Pak Menteri," katanya.

Di sisi lain, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan persyaratan penerima program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pembelian untuk rumah pertama.

Ia mengatakan masyarakat yang mampu mencicil rumah subsidi ada pada desil 4-8. Namun, saat ini perlu ada penyesuaian kembali untuk memastikan masyarakat di kota besar dapat akses ke rumah terjangkau.

"Banyak segmen MBR, terutama yang berada di kawasan kota-kota besar, yang penghasilannya sudah di atas 8 juta, tetapi mereka tidak mampu mengakses rumah murah. Kenapa? Karena harga tanahnya sudah tinggi," ucap Heru.

Heru menambahkan ada kekhawatiran banyak masyarakat di perkotaan yang sebenarnya mampu mencicil rumah, tetapi tidak bisa mengakses rumah subsidi. Sebab, mereka tidak masuk kriteria MBR.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Sebut Tengah Usahakan Program Rumah Subsidi untuk Wartawan

Video: Menteri PKP Sebut Tengah Usahakan Program Rumah Subsidi untuk Wartawan

Jakarta: Bengkulu merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Bumi Raflesia karena sering tumbuh di daerah tersebut. Bengkulu juga sebagai penghasil laut, perkebunan, rempah-rempah, dan juga hasil tambang.

Kota ini juga terkenal dengan wisata alam Pantai Panjang, Pasir Putih, Zakat, dan Tapak Paderi. Selain itu, Bengkulu juga memiliki banyak dikembangkan properti untuk hunian.

Jika ingin tinggal di Bengkulu, kamu bisa mendapatkan rumah dengan harga mulai dari Rp116 juta. Berikut ini limarekomendasi rumah murahyang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Bengkulu

1. Pebiyan Cahaya Residence

Perumahan ini dibangun oleh Tuah Pilar Saiyo dan berlokasi di Batu Panco, Curup Utara, Kab Rejang Lebong, Bengkulu. Rumah subsidi yang tersedia pada perumahan ini yaitu hanya 1 unit.

Rumah ini memiliki luas bangunan seluas 36 meter persegi, luas lahan 135 meter persegi, satu kamar tidur, satu kamar mandi. Harga yang dibanderol untuk satu rumah yaitu sebesar Rp123 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini yaitu penutup atap baja ringan atap seng warna, dinding bata diplester, lantai keramik, dan pondasi batu gunung.

2. Beringin Indah

Perumahanini berlokasi di Bentiring Raya, Muara Bangkala Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu yang dibangun oleh Theha Brothers. Perumahan ini menyediakan tipe rumah subsidi yang tersisa 3 unit.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp130 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 120 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan dua kamar mandi.

Spesifikasi rumah murah ini antara lain atap rangka baja, dinding batu bata diplester cat, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali/gunung.

3. Green Nauli

Perumahan yang dibangun oleh Pondok Nauli Estet dan berlokasi di Pekan Sabtu, Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu ini menyediakan 9 unit rumah bersubsidi.

Dengan harga Rp116 juta, kamu sudah bisa memiliki rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 134 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh rumah ini adalah atap rangka baja, dinding bata/plesteran, dan juga lantai keramik serta pondasi batu gunung/kali.

4. Pondok Kharisma Permai

Perumahan ini dibangun oleh Bumu Ayu, Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu. Rumah subsidi yang dibangun oleh Griya Kharisma Persada tersedia ada 21 unit.

Rumah di perumahan ini memiliki luas bangunan seluas 36 meter persegi, luas lahan 150 meter persegi, serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Harga yang dibanderol mulai dari Rp150 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini berupa atap seng warna, dinding bata, lantai keramik, serta pondasi batu gunung.

5. Permata Jingga Residence

Perumahan yang terletak di Sumber Jaya, Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Bengkulu ini dibangun oleh Ergint Anugrah Jaya. Perumahan ini memiliki 1 unit tipe rumah, harga mulai dari Rp140 juta.

Rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap rangka baja, dinding plester, lantai keramik, serta pondasi batu gunung.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berprofesi sebagai wartawan bisa mendapat akses rumah yang terjangkau. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani bersama Kementerian Komunikasi (Komdigi) dan Digital dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ara mengatakan sudah ada kesepakatan untuk menyerahkan 100 unit rumah terlebih dahulu bulan depan.

"Acara kita hari ini singkat, padat, dan langsung to the point, tanpa banyak ceremonial. Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu, nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Ia mengatakan Kementerian Komdigi bersama Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) perlu mencari solusi dalam memilih skala prioritas wartawan penerima rumah subsidi. Sebab, ia meyakini permintaan akan lebih banyak dibandingkan dengan persediaan rumah yang ada.

Selain itu, Ara menambahkan persyaratan MBR yang bisa menerima rumah subsidi akan diubah batas maksimal pendapatannya. Peningkatan batas pendapatan akan ditingkatkan untuk daerah Jabodetabek saja.

"Tadi ada kesepakatan bahwa batasan pendapatan adalah Rp 13 juta untuk yang sudah menikah dan Rp 12 juta untuk yang belum menikah. Saya ingin transparan tentang hal ini," katanya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menyambut baik dukungan dari Kementerian PKP. Ia mengatakan tak semua wartawan memiliki akses terhadap fasilitas perumahan yang terjangkau.

"Program rumah subsidi ini merupakan langkah yang sangat baik untuk mendukung pekerjaan wartawan, terutama dalam menyampaikan berita yang benar dan mendukung demokrasi," kata Meutya.

Meutya menyampaikan tidak ada syarat khusus untuk mendukung pemerintahan bagi wartawan yang menerima rumah subsidi. Ia menegaskan wartawan tetap boleh mengkritik selama berita yang disampaikan benar.

"Saya yakin langkah ini akan membantu menciptakan kesejahteraan bagi wartawan," tuturnya.

Di samping itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan yang ketiga dilakukan bersama Kementerian PKP. Pihaknya ingin statistik menjadi bermakna dan berdampak untuk program pembangunan pemerintah.

"Kami akan berkoordinasi dengan Ibu Menteri Komdigi untuk nanti kita rekonsiliasi data dan kemudian kami integrasikan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional dan kami juga bekerja sama dengan BTN dan Tapera," ucapnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh pihak dari Dewan Pers, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengalokasikan rumah subsidi dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan. Salah satu profesi yang bakal disediakan rumah tersebut adalah wartawan.

Dikutip dari detikFinance, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah berencana untuk menyiapkan 1.000 rumah untuk wartawan.

"Nanti kita akan bikin pertemuan dengan wartawan. Saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Ara usia menghadiri open house di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (31/3/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memamerkan sejumlah pengembang muda yang dinilainya berhasil dan berprestasi dalam membangun perumahan, termasuk rumah subsidi.

Hal ini disampaikan Ara, sapaan akrabnya, saat menerima kunjungan wartawan di ruang kerjanya, Selasa (8/4/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Ara menunjuk beberapa nama pengusaha muda yang dianggapnya patut menjadi contoh bagi pengembang lainnya, terutama dalam membangun rumah subsidi yang berkualitas dan bertanggung jawab.

"Ini pengusaha muda yang berhasil. Ini bisa jadi contoh. Saya doakan hari ini teman-teman wartawan lapangan kan, rata-rata kan? Iya. Suatu saat menjadi pemilik media. Amin ya," ujar Ara mengawali perbincangan.

Ia kemudian menyoroti sosok Angga, yang menurutnya delapan tahun lalu bekerja sebagai office boy namun kini mampu membangun 2.000 hingga 3.000 unit rumah subsidi setiap tahunnya dengan kualitas yang baik.

Selain Angga, Ara juga menyebut Samuel, seorang pengembang yang telah menerapkan konsep green dalam proyeknya.

"Ini di Serang, ini yang bagus juga kenapa dia sudah memakai konsep green. Jadi kita juga ke depannya berusaha betul ya, secara bertahap untuk green," katanya.

Nama lain yang dipamerkan adalah Muhammad Ridwan yang disebut sering mendapatkan penghargaan di bidang properti.

Ara juga memberikan apresiasi kepada Ridwan, yang dinilainya sebagai pengembang bertanggung jawab, serta Endang Kawidjaya, pengembang yang aktif membangun di wilayah Banten dan Bogor dengan cukup banyak proyek yang baik.

"Jadi ini saya tampilkan di sini, ini namanya ruang tamu saya, yang bagus-bagus. Saya berharap nanti pengembang ke depan, bertanggung jawab dan berkualitas walaupun rumah subsidi supaya rakyat bahagia," tegas Ara.

Arabmenekankan, pemerintah harus berperan sebagai wasit yang adil dalam sektor perumahan. Ia juga memberikan pilihan kepada wartawan yang hadir terkait informasi lebih lanjut mengenai proyek-proyek tersebut.

Terkait target pembangunan 1.000 unit rumah untuk wartawan, dia menyatakan akan membahasnya lebih lanjut bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Ia juga menceritakan pengalamannya bertemu dengan berbagai pihak terkait sektor kesehatan beberapa waktu lalu, menunjukkan komitmennya untuk menghargai berbagai profesi.

Mengenai verifikasi data wartawan, mempersilakan wartawan untuk bertanya lebih lanjut saat bertemu dengan pihak terkait. Ia bahkan menawarkan tur ke kantornya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas.

Jakarta: Bali memiliki julukan Pulau Seribu Pura dan Pulau Dewata. Tak mengherankan, Bali menjadi salah satu destinasi bagi para wisatawan untuk berlibur, baik lokal maupun turis mancanegara.

Keindahan alamnya membuat Bali menjadi incaran bagi para pencari rumah. Namun, harga menjadi pertimbangan bagi para pencari rumah.

Salah satu daerah di Bali yang menyediakan rumah bersubsidi adalah Kabupaten Tabanan yang terletak di bagian selatan Pulau Bali.

Jika ingin tinggal di Bali, kamu bisa mendapatkan rumah dengan harga serba Rp168 juta. Berikut ini lima rekomendasi rumah murah yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Tabanan

Perumahan subsidi di Tabanan. Foto: SiKumbang PUPR

1. Graha Mulia Shanti

Perumahan ini dibangun oleh Signifikan Indonesia Propertindo dan berlokasi di Batuaji, Kerambitan, Kab Tabanan, Bali. Rumah subsidi yang tersedia pada perumahan ini yaitu sebanyak 69 unit.

Rumah ini memiliki luas bangunan seluas 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, dua kamar tidur, satu kamar mandi. Harga yang dibanderol untuk satu rumah yaitu sebesar Rp168 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini yaitu penutup atap menggunakan genteng, dinding batako, lantai rabat halus, dan pondasi dari batu kali/gunung.

2. BCA Pesona Jadi THP 3

Perumahanini berlokasi di Banjar Anyar, Kediri, Kab Tabanan, Bali yang dibangun oleh Bumi Cempaka Asri. Perumahan ini menyediakan tipe rumah subsidi yang tersisa 19 unit.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp168 juta dengan luas bangunan 25 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah murah ini antara lain atap genteng, dinding batako, lantai rabat, serta pondasi batu kali.

3. Graha Wisesa 1

Perumahan yang dibangun oleh Jaya Wisesa Properti dan berlokasi di Pangkung Karung, Kerambitan, Kab Tabanan, Bali ini menyediakan 13 unit rumah bersubsidi.

Dengan harga Rp168 juta, kamu sudah bisa memiliki rumah dengan luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh rumah ini adalah atap genteng, dinding bata ringan, dan juga lantai rabat serta pondasi batu kali.

4. Griya Multi Jadi XIV

Perumahan ini dibangun oleh Banjar Anyar, Kediri, Kab Tabanan, Bali. Rumah subsidi yang dibangun oleh Bumi Cempaka Asri tersedia ada 21 unit.

Rumah di perumahan ini memiliki luas bangunan seluas 25 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Harga yang dibanderol mulai dari Rp168 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini berupa atap genteng, dinding batako, lantai rabat, serta pondasi batu kali.

5. Perumahan Griya Multi Jadi XI Blok D

Perumahan yang terletak di Banjar Anyar, Kediri, Kab Tabanan, Bali ini dibangun oleh Bumi Cempaka Asri. Perumahan ini memiliki 125 unit tipe rumah, harga mulai dari Rp168 juta.

Rumah tersebut memiliki luas bangunan 25 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa genteng press mini, dinding batako diplester, lantai rabat, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)