Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan groundbreaking serentak program perumahan subsidi bagi anggota Polri dan pegawai negeri sipil Polri di Karawang, Jawa Barat. Jenderal Sigit mengatakan hal ini merupakan bagian untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan 3 juta rumah.

"Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden terkait dengan pembangunan 3 juta rumah," kata Jenderal Sigit di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Jenderal Sigit menyambut baik program pembangunan 3 juta rumah. Dia menyebutkan memiliki rumah sejatinya menjadi impian juga bagi personel Polri.

"Di satu sisi, rumah tentunya adalah kebutuhan mendasar yang tentunya juga menjadi salah satu harapan dari personel-personel Polri sehingga tentunya program ini kita sambut baik," kata Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit menerangkan program perumahan subsidi di Karawang ini merupakan kali pertama yang dilakukan Polri. Dia menyebutkan rencananya ada 100 ribu rumah yang akan dibangun sepanjang 2025 ini.

Afif memaparkan sebanyak 24 daerah akan melaksanakan PSU lalu dua daerah yang harus melakukan perbaikan berita acara rekapitulasi. Dia mengatakan KPU akan melaksanakan semua putusan MK dengan penuh tanggung jawab.

"Untuk perbaikan di daerah-daerah yang ada PSU (berjumlah) 24 dan 2 tempat yang perbaikan berita acara dan juga rekapitulasi yang bebannya diberikan di KPU RI. Semuanya kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

"Alhamdulillah ini merupakan program pertama yang hari ini kita bersama-sama laksanakan. Hari ini ada kurang lebih 14 ribu rumah dan rencana sampai dengan tahun 2025 nanti kurang lebih 100 ribu rumah," ujar Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit menyebutkan tidak tertutup kemungkinan pembangunan rumah bagi anggota Polri akan melebihi target tahun ini, yakni 100 ribu rumah. Dia berharap pembangunan rumah ini bisa bermanfaat.

"Namun kalau dari hasil tadi kita tanya jawab, ternyata kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi sehingga dengan demikian tentunya kalau memang semuanya berjalan dengan baik, harapan kita, target kita tidak hanya 100 ribu, tapi mungkin bisa lebih dari itu. Dan ini tentunya betul-betul bisa bermanfaat bagi anggota Polri," ujar Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit meyakini pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah ini akan menghidupkan perekonomian daerah. Dia menyebutkan sektor properti dapat memberi efek pertumbuhan ekonomi, khususnya daerah.

"Di sisi lain, apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden khususnya bagaimana beliau mendorong pembangunan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, ini betul-betul terlaksanakan. Tentunya kita yakini bahwa dengan pembangunan-pembangunan rumah, apalagi sebesar 3 juta rumah, di awal pertama ini tentunya akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena kita tahu bahwa sektor properti, sektor perumahan ini betul-betul menimbulkan multiplayer efek bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya daerah," ungkap Jenderal Sigit.

Lebih lanjut, Jenderal Sigit berharap program pembangunan 3 juta rumah ini akan berjalan dengan baik. Dia juga berharap program ini bisa memenuhi kebutuhan anggota Polri untuk memiliki rumah.

"Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih Bapak Menteri, Bapak Gubernur. Dan tentunya harapan kita program ini bisa terus berjalan dengan baik dan betul-betul juga bisa memenuhi kebutuhan mendasar bagi anggota-anggota kami yaitu salah satunya bisa memiliki rumah, apalagi mendapatkan dukungan dan insentif yang luar biasa dari pemerintah," kata Jenderal Sigit.

Peletakan batu pertama rumah subsidi ini dilakukan di Ayyasa Presisi Residence, Karawang, Jawa Barat. Acara ini juga dihadiri Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Selain itu, hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Jajaran Polri yang hadir antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo hingga Kapolda Jawa Barat, Irjen Akhmad Wiyagus.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Hari ini ada kurang lebih 14.000 rumah, dan rencana sampai dengan tahun 2025 kurang lebih 100 ribu rumah

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersinergi untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan perumahan bersubsidi pegawai negeri pada Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa, menyatakan kolaborasi tersebut yakni pihaknya akan membangun 100 ribu rumah bagi personel Polri, sehingga membantu Kementerian PKP mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Hari ini ada kurang lebih 14.000 rumah, dan rencana sampai dengan tahun 2025 kurang lebih 100 ribu rumah. Namun kalau dari hasil tadi kita tanya jawab, ternyata kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi. Sehingga dengan demikian tentunya kalau memang semuanya berjalan dengan baik, harapan kita, target kita tidak hanya 100 ribu tapi mungkin bisa lebih dari itu," kata Kapolri.

Ia mengatakan dengan dibangun perumahan subsidi bagi anggota Polri dapat secara langsung meningkatkan perekonomian daerah, serta memacu dampak positif berkelanjutan (multiplier effect).

"Ini akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena kita tahu bahwa sektor properti, sektor perumahan ini betul-betul menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya daerah," ujarnya pula.

Lebih lanjut Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan rencana pembangunan rumah bagi personel Polri ini membantu pihaknya untuk memenuhi target yang ditetapkan Presiden.

Selain itu, menurut dia, hal ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah memberikan karpet merah bagi MBR sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita bisanya selama ini tahu adanya karpet merah bagi investor, pemerintahan Presiden Prabowo ini karpet merah untuk MBR," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengungkapkan selain membangun rumah secara langsung, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa insentif agar masyarakat memiliki hunian layak, salah satunya yakni implementasi PPN 100 persen ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar hingga bulan Juli 2025.

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah.

Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

KARAWANG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku bakal mem-blacklist pengembang perumahan subsidi nakal.

Jika terbukti, pengembang itu tidak lagi boleh membangun perumahan subsidi.

Maruarar mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi kualitasnya juga harus dijaga.

"Pemerintah akan membuat blacklist, pengembang yang tidak bertanggung jawab tidak boleh lagi mendapat kesempatan untuk membangun rumah subsidi," kata Maruarar seusai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Ayessa Presisi Residence di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Maruarar mengakui ada pengembang perumahan yang tidak bertanggung jawab.

Pihaknya mendapati beberapa titik yang kualitasnya buruk.

Meskipun rumah subsidi, menurutnya, bukan berarti pembangunannya asal-asalan.

Karena itu, menurutnya, negara harus hadir untuk memberikan panduan dan tidak melakukan pembiaran.

"Jangan sampai rakyat itu, dia lagi kepingin, apalagi rumah pertama, tetapi kecewa karena kualitas daripada bangunannya tidak bertanggung jawab," kata Maruarar.

Meski begitu, Maruarar mengaku yakin masih ada perumahan bersubsidi yang kualitasnya bagus.

Ia juga menyebutkan beberapa pengembang perumahan di sejumlah daerah yang bangunannya bagus.

Maruarar menyebut tahun ini rencananya bakal dibangun 222.000 rumah bagi MBR.

"Kalau pertanyaannya soal kualitas, sekarang sedang jalan audit dari BPK, kemudian Tapera saya minta masukan, bank penyalur juga kita masukkan," kata Maruarar saat ditanya cara menjaga kualitas perumahan bersubsidi.

LEBAK, iNewsLebak.id - Pemerintah Provinsi Banten melalui Gubernur Andra Soni telah mengumumkan bahwa pelajar di Banten akan menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir tahun 2025.

Program ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memastikan akses gizi yang memadai bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil.

Menurut Gubernur Andra Soni, program MBG ini tidak akan membebani pemerintah daerah karena pembiayaannya akan ditangani secara nasional.

Arahan ini langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya memperbaiki sumber daya manusia melalui program gizi yang memadai. 

Selain itu, Pemprov Banten juga berencana melanjutkan program sekolah gratis untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu cara untuk memperbaiki sumber daya manusia. Oleh karena itu, Pemprov Banten menindaklanjuti hal tersebut dengan sekolah gratis setingkat SMA, SMK, SKH, dan sekolah swasta untuk seluruh masyarakat Banten.

Polda Banten juga terlibat aktif dalam mendukung program MBG dengan membangun dapur makan bergizi gratis di Kota Serang. Pembangunan ini bertujuan untuk memastikan distribusi makanan bergizi gratis bagi pelajar berjalan lancar dan efektif.

Program MBG ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi ribuan siswa di wilayah tersebut dan akan mulai beroperasi pada April 2025.

Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN), Inkoppontren, dan Puskoppontren Banten juga telah memulai pembangunan dapur umum di Kabupaten Serang sebagai bagian dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Program ini akan melayani berbagai kelompok penerima manfaat, termasuk siswa TK hingga SMA, santri pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

Target utama program MBG adalah memastikan bahwa semua pelajar di Banten, termasuk di Lebak, dapat menikmati makanan bergizi secara gratis menjelang akhir tahun 2025.

Meskipun beberapa daerah masih menunggu petunjuk teknis dari pusat, Pemprov Banten berkomitmen untuk melaksanakan program ini dengan baik.

Dengan adanya program MBG, diharapkan kualitas gizi pelajar dapat meningkat, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih optimal dan menjadi generasi unggul di masa depan.

Program ini juga merupakan langkah strategis untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045.

Editor : Imam Rachmawan

JIKA berkaca kepada fakta bahwa selama ini anggaran pemerintah didominasi belanja rutin (termasuk di dalamnya cicilan dan bunga utang) dan belanja operasional, maka harus diakui bahwa kebijakan efisiensi akan menjadi salah satu jalan cepat untuk mengatasinya.

Selama ini, dengan komposisi anggaran yang berat kepada pembiayaan rutin aktifitas pemerintahan, pembiayaan pembangunan menjadi anak tiri. Pembangunan hanya mendapat sisa dari anggaran rutin dan operasional pemerintah.

Kontrasnya, sebagaimana sering dikeluhkan publik, pelayanan pemerintahan dari waktu ke waktu acapkali mengecewakan di satu sisi diiringi oleh sikap arogan sekaligus “ignorant” dari aparat pemerintahan di sisi lain.

Sehingga anggaran yang terlalu berat kepada pembiayaan rutin dan operasional memang terasa kurang adil bagi rakyat banyak.

Masalahnya, kebijakan penghematan kali ini nampaknya bukanlah dalam rangka penghematan murni alias pemangkasan anggaran.

Menelisik lebih jauh, sebenarnya kebijakan ini berupa relokasi anggaran, bukan pemangkasan anggaran yang akan mengubah total nominal APBN.

Nyatanya, nominal APBN masih tetap sama, dengan besaran penarikan utang, beserta cicilan dan bunganya juga tetap sama. Relokasi anggaran yang diklaim sebagai penghematan tidak mengubah defisit APBN.

Logika relokasi tersebut berangkat dari asumsi bahwa belanja rutin dan operasional adalah belanja produktif yang tidak sustainable.

Bahkan tak jarang beberapa pihak malah mengategorikan belanja rutin dan operasional pemerintah justru kurang produktif.

Dikatakan demikian karena sifatnya yang hanya berupa “input “sekali masuk. Jadi saat dihentikan, maka semua “chain reaction”-nya juga berhenti.

Bedakan, misalnya, jika anggaran dipakai untuk membangun sekolah, dari tidak ada sekolah di satu titik lokasi menjadi ada sekolah.

Maka setelah dibangun, tidak perlu membangun lagi dalam jangka waktu tertentu. Anak-anak bisa terus bersekolah di sana, tanpa harus pergi jauh-jauh ke tempat lain untuk bersekolah yang terkadang membuka peluang bagi anak-anak tersebut untuk tidak lagi bersekolah karena jauh dan berbiaya mahal.

Artinya, ada efek berkelanjutan dari belanja pembangunan gedung sekolah, hanya dengan sekali alokasi anggaran pembangunannya.

Begitu juga dengan pembangunan jalan dan jembatan di daerah terpencil, misalnya. Atau pengembangan irigasi yang membuat petani bisa lebih dari sekali untuk bercocok tanam, sehingga bisa dua sampai tiga kali panen alias masa tanam tidak terlalu tergantung lagi kepada musim dan cuaca.

Efeknya kepada produktifitas sangat jelas dan “calculable”, sekalipun tidak ada lagi anggaran pembangunan dengan mata anggaran yang sama setelah itu selesai dibangun.

Efek sustainable yang sama juga berlaku pada pembangunan infrastruktur untuk memudahkan investasi baru dan lainya.

Sementara belanja rutin dan operasional, katakanlah belanja perjalanan dinas, imbas produktifnya akan terasa di saat pos anggaran tetap ada setiap tahun.

Perusahaan tour and travel, hotel dan restoran, rental kendaraan, UMKM suvenir akan menjadi penikmat rutin setiap tahun, bersama dengan semua SDM yang bergantung kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Namun, saat anggaran perjalanan dinas dipangkas, efeknya juga terpangkas seketika. Karen itulah dikatakan tidak sustainable.

Lantas, bagaimana jika anggaran hasil penghematan digunakan untuk membiayai makan siang gratis? Apakah efeknya akan lebih baik atau justru malah lebih buruk?

Untuk makan siang gratis, efeknya bisa sustainable jika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, karena memang digunakan untuk perbaikan nutrisi SDM masa depan bangsa.

Sebagaimana diketahui, pembangunan SDM memang membutuhkan waktu panjang, tidak bisa sekali “libas”.

Jadi secara temporal, pertama, efeknya sebenarnya sama dengan belanja rutin. Jika dalam dua tahun ternyata program makan siang gratis terhenti, maka efeknya tidak akan terlalu terasa.

Secara teknis efek produktifnya sepanjang rantai pasok program makan siang gratis juga terhenti saat programnya terhenti, persis sama dengan belanja perjalanan dinas.

Efek penambahan gizi kepada anak sekolah SD hanya selama dua tahun, misalnya, tentu hanya akan menyelamatkan anak-anak dua angkatan dari ancaman stunting.

Setelah itu, jika kondisi orangtua mereka tak juga membaik, otomatis budaya makan anak-anak tersebut akan kembali ke pola semula.

Kedua, jika ternyata makan siang gratis untuk anak-anak SD hanya menggantikan makan siang yang telah mereka bawa selama ini dari rumah, maka makan siang gratis pemerintah otomatis akan menghentikan rantai pasok makan siang mandiri dari orangtua anak-anak SD tersebut yang didapat dari pasar di mana mereka tinggal.

Artinya, ada rantai pasok makan siang yang terhenti di pasaran, lalu digantikan oleh rantai pasok baru versi pemerintah.

Belum tentu secara total program makan siang gratis menciptakan efek produktif yang dibawa oleh keseluruhan rantai pasok makan siang gratis tersebut, sebagaimana yang dielu-elukan pemerintah.

Tetap ada potensi destruktifnya kepada perekonomian, dengan berhentinya rantai pasok makan siang anak-anak SD yang bergantung kepada pasar konvensional selama ini.

Akan ada pengurangan permintaan lauk pauk, beras, sayur, dan sejenisnya, di pasar-pasar konvensional di mana orangtua anak-anak SD tersebut berbelanja selama ini.

Nahasnya, misalnya untuk program makan siang gratis anak-anak SD, jika ternyata hampir 100 persen anak-anak SD selama ini memang membawa makan siang dari rumah, katakan saja demikian, maka otomatis imbas produktif dari program makan siang gratis sebenarnya menjadi tidak ada atau cateri paribus (konstan).

Pasalnya, kehadiran rantai pasok makan siang gratis untuk anak-anak SD tadi hanya menggantikan rantai pasok dari pasar konvensional yang ada.

Sehingga yang terjadi kemudian adalah pergeseran pelaku/pelaksana semata, dari yang awalnya benar-benar dilakukan berdasarkan mekanisme pasar, digantikan rantai pasok yang di-engineering oleh pemerintah.

Secara ekonomi politik, kondisi ini tentu menjadi tidak lebih baik. Rantai pasok makan siang gratis dari pasar konvensional yang dilakukan secara mandiri oleh orangtua murid, masih berpotensi mendistribusikan kekayaan ekonomi (memberi imbas positif kepada ekonomi) secara merata, tergantung kepada model penguasaan sumber daya sepanjang rantai pasok makan siang tersebut.

Dan saya mengasumsikan proses makan siang mandiri dari orangtua murid jauh lebih terdistribusi secara merata efek ekonominya, mengingat masih kuatnya logika pasar di baliknya.

Harga masih bergantung kepada permintaan dan penawaran, bukan berdasarkan “baseline” versi pemerintah.

Nah, jika kondisi tersebut menjadi latar yang mengiringi lahirnya program makan siang gratis, maka tidak saja efeknya menjadi “konstan”, tapi juga lebih destruktif karena akan menciptakan struktur ekonomi yang lebih “government endorsed” di sepanjang rantai pasok makan siang gratis.

Artinya, keberadaan “winner dan loser” di sepanjang rantai pasok makan siang gratis akan sangat terasa.

Yang mendapatkan proyek makan siang gratis, beserta dengan rantai pasok yang ada di belakangnya, akan menjadi pemenang.

Sementara pelaku di pasar konvensional yang menjadi rantai pasok makan siang mandiri selama ini akan menjadi loser.

Di sini saya ingin mengatakan bahwa efek produktif jangka pendek dan menengah dari makan siang gratis tidak serta merta terjadi.

Boleh jadi hanya berupa perubahan pelaku/pelaksana/operator di rantai pasok makan siang gratis semata, jika ternyata hanya menggantikan budaya makan siang gratis “bawa dari rumah” yang sudah ada sebelumnya dengan makan siang gratis besutan pemerintah.

Di pasaran yang terjadi adalah zero sum game antara rantai pasok baru versi pemerintah dan rantai pasok lama versi makan siang gratis.

Efek produktifnya hanya akan terjadi jika makan siang gratis berangkat dari asumsi bahwa memang anak-anak SD tadi sebelumnya tidak makan siang gratis dan tidak pula membeli makan siang gratis di luaran.

Sehingga dengan hadirnya makan siang gratis, akan tercipta rantai pasok baru yang akan menggerakan perekonomian di sepanjang rantai pasok tersebut.

Arti lainya, imbas produktif dari hilangnya setengah anggaran rutin, lalu sebagian besar dialihkan untuk makan siang gratis, boleh jadi berujung negatif.

Pasalnya, terjadi pergeseran anggaran dari pos yang produktif, tapi tidak sustainable kepada pos produktif, tapi kurang sustainable sekaligus berpotensi negatif ke pasaran.

Sehingga, meyakini bahwa program makan siang gratis bisa menjadi salah satu triger untuk mendatangkan pertumbuhan ekonomi 8 persen, saya kira, belum memiliki dasar yang terlalu kuat untuk diyakini.

JIKA berkaca kepada fakta bahwa selama ini anggaran pemerintah didominasi belanja rutin (termasuk di dalamnya cicilan dan bunga utang) dan belanja operasional, maka harus diakui bahwa kebijakan efisiensi akan menjadi salah satu jalan cepat untuk mengatasinya.

Selama ini, dengan komposisi anggaran yang berat kepada pembiayaan rutin aktifitas pemerintahan, pembiayaan pembangunan menjadi anak tiri. Pembangunan hanya mendapat sisa dari anggaran rutin dan operasional pemerintah.

Kontrasnya, sebagaimana sering dikeluhkan publik, pelayanan pemerintahan dari waktu ke waktu acapkali mengecewakan di satu sisi diiringi oleh sikap arogan sekaligus “ignorant” dari aparat pemerintahan di sisi lain.

Sehingga anggaran yang terlalu berat kepada pembiayaan rutin dan operasional memang terasa kurang adil bagi rakyat banyak.

Masalahnya, kebijakan penghematan kali ini nampaknya bukanlah dalam rangka penghematan murni alias pemangkasan anggaran.

Menelisik lebih jauh, sebenarnya kebijakan ini berupa relokasi anggaran, bukan pemangkasan anggaran yang akan mengubah total nominal APBN.

Nyatanya, nominal APBN masih tetap sama, dengan besaran penarikan utang, beserta cicilan dan bunganya juga tetap sama. Relokasi anggaran yang diklaim sebagai penghematan tidak mengubah defisit APBN.

Logika relokasi tersebut berangkat dari asumsi bahwa belanja rutin dan operasional adalah belanja produktif yang tidak sustainable.

Bahkan tak jarang beberapa pihak malah mengategorikan belanja rutin dan operasional pemerintah justru kurang produktif.

Dikatakan demikian karena sifatnya yang hanya berupa “input “sekali masuk. Jadi saat dihentikan, maka semua “chain reaction”-nya juga berhenti.

Bedakan, misalnya, jika anggaran dipakai untuk membangun sekolah, dari tidak ada sekolah di satu titik lokasi menjadi ada sekolah.

Maka setelah dibangun, tidak perlu membangun lagi dalam jangka waktu tertentu. Anak-anak bisa terus bersekolah di sana, tanpa harus pergi jauh-jauh ke tempat lain untuk bersekolah yang terkadang membuka peluang bagi anak-anak tersebut untuk tidak lagi bersekolah karena jauh dan berbiaya mahal.

Artinya, ada efek berkelanjutan dari belanja pembangunan gedung sekolah, hanya dengan sekali alokasi anggaran pembangunannya.

Begitu juga dengan pembangunan jalan dan jembatan di daerah terpencil, misalnya. Atau pengembangan irigasi yang membuat petani bisa lebih dari sekali untuk bercocok tanam, sehingga bisa dua sampai tiga kali panen alias masa tanam tidak terlalu tergantung lagi kepada musim dan cuaca.

Efeknya kepada produktifitas sangat jelas dan “calculable”, sekalipun tidak ada lagi anggaran pembangunan dengan mata anggaran yang sama setelah itu selesai dibangun.

...Tentu kalau ada makanan, karena sekarang bulan Ramadhan, dia mendapat jatah. Pergi sekolah terus dia dapat, bawa pulang, tentu itu sudah dalam pertimbangan dan perhitungan," kata Taruna ketika ditemui di Jakarta, Selasa

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya memastikan menu yang disajikan dalam Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadhan aman untuk dibawa pulang dan dikonsumsi.

"Tentu kalau ada makanan, karena sekarang bulan Ramadhan, dia mendapatkan jatah. Pergi sekolah terus dia dapat, bawa pulang, tentu itu sudah dalam pertimbangan dan perhitungan," kata Taruna ketika ditemui di Jakarta, Selasa.

Taruna mengatakan, pihaknya melakukan upaya pendampingan bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar dapat memberikan layanan sesuai dengan prosedur keamanan pangan.

Dia menjelaskan bahwa setiap bahan makanan, seperti daging, nasi, sayuran, memiliki masa degenerasinya, serta reaksi tertentu apabila bercampur dengan bahan pangan lain karena adanya proses mikroorganisme.

"Jadi misalnya, kalau dia bawa pulang, tentu sayur tidak dicampur dengan nasi, tidak dicampur dengan ini, masing-masing dipisah-pisahkan mungkin lewat kontainer khusus. Jadi dengan demikian, itu tidak ada masalah," dia menambahkan.

Dalam kesempatan itu Taruna menyoroti pentingnya mendukung Makan Bergizi Gratis dalam upaya memenuhi gizi anak Indonesia. Sebanyak 80 persen anak Indonesia bermasalah gisinya, dengan sebanyak 21,6 persen stunting, 40 persen mengalami defisiensi mikronutrisi, dan sekitar 20 persen mengalami kelebihan nutrisi.

MBG, katanya, adalah investasi jangka panjang untuk menyehatkan anak-anak dan menghindarkan mereka dari penyakit degeneratif, penyakit metabolisme, dan penyakit non-infeksius lainnya. Dengan MBG, dia menambahkan, cara makan anak dan asupan gizi lebih terkontrol.

Dia menambahkan, kesuksesan MBG memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Oleh karena itu, dia mengusulkan untuk mengerjakannya secara bergotong royong, termasuk dengan mengajak industri pangan bekerja sama.

"Dan saya kira kalau semua terlibat, kita gotong royong, maka program makan bergizi gratis ini bukan hanya program 1-2 tahun atau minimal 5 tahun, tapi bisa menjadi sustainable untuk selamanya," katanya.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Banjir besar kembali menerjang Perumahan Kemang IFI, Jatiasih, Bekasi, pada Selasa (4/3/2025) pagi.

Ketinggian air mencapai 3,5 meter atau kurang lebih seatap rumah, dan lebih parah dibandingkan banjir awal tahun 2020.

“Sama banjir pada tahun 2020, lebih parah ini,” ujar seorang warga dalam siaran langsung akun TikTok @mochimaiza, dikutip Kompas.com (04/03/2025).

Banjir kali ini disebabkan oleh luapan air kiriman dari Bendungan Katulampa.

Akibatnya, perumahan tampak sepi tanpa aktivitas warga, sementara listrik padam sejak subuh, membuat situasi semakin sulit.

Warga Perumahan Kemang IFI Terjebak di Lantai Dua Rumah

Sejumlah warga memilih bertahan di lantai dua rumah mereka, membawa persediaan makanan secukupnya, terutama camilan untuk anak-anak.

“Untuk daerah tinggi saja, yang biasanya tidak banjir, ini kena banjir,” kata perekam video.
Meskipun kondisi semakin mengkhawatirkan, warga tetap berharap pihak berwenang segera memberikan bantuan. “Kita percaya saja sama yang menangani, pasti mereka lebih paham apa yang dibutuhkan,” lanjutnya.

Hingga saat ini, belum ada laporan resmi terkait jumlah korban terdampak maupun upaya evakuasi yang dilakukan.

Hujan Deras di Puncak Bogor Sebabkan Banjir Jabodetabek

Intensitas hujan tinggi di wilayah Puncak Bogor sejak Minggu (2/3/2025) menyebabkan debit air di hulu Sungai Ciliwung meningkat drastis.

Hal ini memicu banjir yang melanda sejumlah wilayah Jabodetabek dan merusak infrastruktur.
Beberapa wilayah yang terdampak banjir antara lain Villa Nusa Indah 1 dan 2, Pondok Gede Permai, Bumi Mutiara, Kemang IFI, Jembatan Montreal Kota Wisata, Citra Indah Jonggol, serta Taman Galaxy Bekasi.

Enam jembatan dilaporkan putus, termasuk Jembatan Hankam di Cisarua yang merupakan akses utama Desa Lewimalang dan Jogjogan.

Menanggapi situasi ini, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti memastikan bahwa pemerintah akan memperketat pemberian rekomendasi teknis untuk pembangunan jembatan di atas aliran sungai.

“Kami prihatin dengan kondisi masyarakat yang terdampak. Pemerintah akan hadir memberikan bantuan dan memperketat aturan pembangunan jembatan guna mencegah aliran air terhambat,” ujar Diana.

Diana juga mengimbau masyarakat agar tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai, mengingat penyempitan badan sungai menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir.

Puncak Bogor Sebagai Daerah Tangkapan Air

Kementerian ATR/BPN memastikan bahwa upaya menjadikan kawasan Puncak Bogor sebagai daerah tangkapan air akan terus berlanjut.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR/BPN, Risdianto Prabowo, menegaskan bahwa integrasi aliran sungai dari hulu ke hilir menjadi fokus utama pemerintah.

“Sudah banyak bangunan yang melanggar tata ruang kami bongkar. Saya akan segera memperbarui data mengenai penertiban tata ruang ini,” ujar Risdianto.

Pembongkaran ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam menata kawasan Puncak Bogor agar dapat berfungsi optimal sebagai daerah tangkapan air.

Hal ini sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jabodetabekpunjur yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020.

“Pembongkaran ini juga melibatkan beberapa kementerian dan pemerintah daerah,” tegasnya.

Peran Bendungan Kering Ciawi untuk Pengendalian Banjir

Sebagai langkah mitigasi banjir, Kementerian Pekerjaan Umum telah membangun Bendungan Kering atau Dry Dam Ciawi.

Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 6,05 juta meter kubik dengan luas genangan 39,40 hektar. Keberadaannya mampu mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta sebesar 111,75 meter kubik per detik.

Bendungan ini berfungsi untuk menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum mencapai Bendung Katulampa, yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung.

Diharapkan dengan adanya infrastruktur ini, risiko banjir di Jabodetabek dapat ditekan secara signifikan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jadebotabek Banjir, Pemerintah Perketat Rekomendasi Teknis dan Bangunan Liar Dibongkar ", Klik untuk baca: https://www.kompas.com

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Banjir 3,5 Meter Rendam Perumahan di Jatiasih Bekasi, Lebih Parah dari 2020", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com

KOMPAS.com - Banjir besar kembali menerjang Perumahan Kemang IFI, Jatiasih, Bekasi, pada Selasa (4/3/2025) pagi.

Ketinggian air mencapai 3,5 meter atau kurang lebih seatap rumah, dan lebih parah dibandingkan banjir awal tahun 2020.

“Sama banjir pada tahun 2020, lebih parah ini,” ujar seorang warga dalam siaran langsung akun TikTok @mochimaiza, dikutip Kompas.com (04/03/2025).

Banjir kali ini disebabkan oleh luapan air kiriman dari Bendungan Katulampa.

Akibatnya, perumahan tampak sepi tanpa aktivitas warga, sementara listrik padam sejak subuh, membuat situasi semakin sulit.

Warga Perumahan Kemang IFI Terjebak di Lantai Dua Rumah

Sejumlah warga memilih bertahan di lantai dua rumah mereka, membawa persediaan makanan secukupnya, terutama camilan untuk anak-anak.

“Untuk daerah tinggi saja, yang biasanya tidak banjir, ini kena banjir,” kata perekam video.
Meskipun kondisi semakin mengkhawatirkan, warga tetap berharap pihak berwenang segera memberikan bantuan. “Kita percaya saja sama yang menangani, pasti mereka lebih paham apa yang dibutuhkan,” lanjutnya.

Hingga saat ini, belum ada laporan resmi terkait jumlah korban terdampak maupun upaya evakuasi yang dilakukan.

Hujan Deras di Puncak Bogor Sebabkan Banjir Jabodetabek

Intensitas hujan tinggi di wilayah Puncak Bogor sejak Minggu (2/3/2025) menyebabkan debit air di hulu Sungai Ciliwung meningkat drastis.

Hal ini memicu banjir yang melanda sejumlah wilayah Jabodetabek dan merusak infrastruktur.
Beberapa wilayah yang terdampak banjir antara lain Villa Nusa Indah 1 dan 2, Pondok Gede Permai, Bumi Mutiara, Kemang IFI, Jembatan Montreal Kota Wisata, Citra Indah Jonggol, serta Taman Galaxy Bekasi.

Enam jembatan dilaporkan putus, termasuk Jembatan Hankam di Cisarua yang merupakan akses utama Desa Lewimalang dan Jogjogan.

Menanggapi situasi ini, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti memastikan bahwa pemerintah akan memperketat pemberian rekomendasi teknis untuk pembangunan jembatan di atas aliran sungai.

“Kami prihatin dengan kondisi masyarakat yang terdampak. Pemerintah akan hadir memberikan bantuan dan memperketat aturan pembangunan jembatan guna mencegah aliran air terhambat,” ujar Diana.

Diana juga mengimbau masyarakat agar tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai, mengingat penyempitan badan sungai menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir.

Puncak Bogor Sebagai Daerah Tangkapan Air

Kementerian ATR/BPN memastikan bahwa upaya menjadikan kawasan Puncak Bogor sebagai daerah tangkapan air akan terus berlanjut.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR/BPN, Risdianto Prabowo, menegaskan bahwa integrasi aliran sungai dari hulu ke hilir menjadi fokus utama pemerintah.

KOMPAS.com -Kota Tanjung Pinang, yang terletak di Kepulauan Riau, semakin menarik perhatian calon pemilik rumah.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang tersedia, daerah ini menawarkan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki hunian dengan harga terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), calon pembeli dapat menemukan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang dapat ditemukan di Kota Tanjung Pinang:

1. Perumnas Bumi Air Raja: Tipe Rst 36/72

Terletak di Tanjung Pinang Timur, proyek ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Dengan total 151 rumah, setiap unit dibanderol seharga Rp 86 juta.

Masing-masing rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi.

Hingga kini, belum ada unit yang terjual, sehingga semua unit masih tersedia.

2. Griya Pinang Asri: Tipe Barak

Dikembangkan oleh PT Multi Talenta Selaras, perumahan ini juga terletak di Tanjung Pinang Timur dan menawarkan 53 unit.

Setiap rumah dibanderol Rp 129 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 81 meter persegi.

3. Citra Pelita 6: Tipe Sejahtera Tapak

Proyek perumahan ini, yang dikembangkan oleh PT Karya Indo Baruna Abadi, berlokasi di Tanjung Pinang Timur.

Menawarkan 13 rumah dengan harga Rp 136 juta per unit.

Setiap rumah dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 91 meter persegi.

Saat ini, sudah terjual 12 rumah, dan masih tersisa 1 unit yang siap dipasarkan.

4. Citra Pelita 2: Tipe Sejahtera Tapak

Juga dikembangkan oleh PT Karya Indo Baruna Abadi dan terletak di Tanjung Pinang Timur, proyek ini menawarkan 19 rumah.

Dengan harga per unit Rp 136 juta, rumah ini dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 91 meter persegi.

Hingga saat ini, tinggal menyisakan satu unit saja.

5. Citra Pelita: Tipe Sejahtera Tapak

Berlokasi di Tanjung Pinang Timur, perumahan ini menawarkan total 70 unit.

Setiap rumah dibanderol Rp 136 juta, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 91 meter persegi.

Saat ini, 68 rumah telah terjual, menyisakan 2 unit yang masih tersedia untuk dijual.

Mengapa Memilih Tanjung Pinang?

Dengan harga yang terjangkau dan pilihan yang beragam, rumah subsidi di Kota Tanjung Pinang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki tempat tinggal yang layak.

Daerah ini tidak hanya menawarkan hunian yang terjangkau, tetapi juga akses yang baik ke fasilitas umum lainnya.

Maka, bagi calon pemilik rumah, Tanjung Pinang menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan.

BEKASI, KOMPAS.com – Banjir besar kembali melanda Perumahan Kemang IFI, Jatiasih, Bekasi, pada Selasa (4/3/2025) pagi.

Ketinggian air mencapai 3,5 meter, bahkan lebih parah dibandingkan banjir awal tahun 2020.

“Sama banjir pada tahun 2020, lebih parah ini,” ujar perekam video dalam siaran langsung akun TikTok @mochimaiza.

Banjir kali ini berasal dari luapan air kiriman Bendungan Katulampa.

Dalam video siaran langsung akun TikTok itu, suasana perumahan tampak sepi.

Tidak ada aktivitas warga, hanya genangan air yang menutupi hampir seluruh bangunan.

Listrik di kawasan tersebut sudah padam sejak subuh, membuat warga semakin kesulitan.

Perekam video mengungkapkan, bahkan daerah yang biasanya tidak terdampak banjir kali ini ikut terendam.

“Untuk daerah tinggi saja, yang biasanya tidak banjir, ini kena banjir,” katanya.

Perekam video juga mengungkapkan bahwa dirinya dan beberapa warga lain memilih bertahan di lantai dua rumah masing-masing.

Mereka membawa stok makanan yang bisa dibawa, terutama camilan untuk anak-anak.

“Kita percaya saja sama yang menangani, pasti mereka lebih paham apa yang dibutuhkan,” ujarnya.

Hingga saat ini, belum ada laporan terkait jumlah korban terdampak maupun upaya evakuasi dari pihak berwenang.

Jakarta: Lubuk Pakam berada di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kota ini menjadi ikon kabupaten sebagai pusat kuliner.

Selain itu, kota ini menawarkan destinasi wisata yang ciamik. Salah satunya adalah Masjid Agung Deli Serdang sebagai masjid terbesar dan termegah.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Lubuk Pakam, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah mulai dari harga Rp150 jutaan dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Lubuk Pakam

Perumahan subsidi di Lubuk Pakam. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Grand Mutiara Residence Tahap 2

Perumahan ini berlokasi di Bakaran Batu, Lubuk Pakam, Kab Deli Serdang, Sumatera Utara ini dibangun oleh Mulia Ardhi Sama. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 28 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp150,5 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 72 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap baja ringan, dinding batu bata, plester halus, cat tembok. Lantai keramik 40x40, serta pondasi cor beton bertulang.

2. Kiram Land Residence

Perumahan ini berlokasi di Bakaran Batu, Lubuk Pakam, Kab Deli Serdang, Sumatera Utara yang dibangun oleh Kiram Land Perkasa. Perumahan ini menyediakan tipe rumah subsidi yang tersisa 15 unit.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp150,5 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 75 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lain atap baja ringan, dinding bata, lantai keramik 40x40, serta pondasi menerus.

3. Grand Mutiara Indah 4 Tahap 2

Berlokasi di Sekip, Lubuk Pakam, Kab Deli Serdang, Sumatera Utara. Dikelola oleh Tetap Jaya Lestari dengan jumlah unit tersedia sebanyak 7 subsidi.

Rumah mulai dari harga Rp150,5 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap metal spandek dan rangka baja ringan, serta dinding batu bata plester dengan cat. Lantai keramik 40x40cm, kamar mandi 20x20cm, dinding kamar mandi keramik 20x25cm, serta pondasi cor beton bertulang besi 10mm.

4. Mulia Residence 5

Berlokasi di Paluh Kemiri, Lubuk Pakam, Kab Deli Serdang, Sumatera Utara. Dikelola oleh Mulia Bahagia Sejahtera dengan jumlah 11 unit subsidi yang tersedia.

Rumah dengan harga Rp150,5 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 75 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lainatap rangka baja ringan dan genteng spandek. Dinding bata ringan diplester dan finishing cat tembok. Lantai keramik lokal 40x40, serta pondasi cor beton bertulang.

5. Zivana Residence

Perumahan yang berlokasi di Sekip, Lubuk Pakam, Kab Deli Serdang, Sumatera Utara ini dibangun oleh Citra Anugrah Sedaya. Perumahan ini menawarkan hanya 1 rumah subsidi.

Rumah mulai dari Rp166 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi yang dimiliki rumah ini yaituatap spandek, dinding batu plester, lantai keramik, serta pondasi cor beton. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)