Badung -

Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyiapkan tiga dapur umum untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Badung. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung berkomitmen menyukseskan program tersebut. Bahkan, Bupati I Wayan Adi Arnawa menegaskan akan menambah enam dapur umum, sehingga seluruhnya berjumlah 9 dapur.

"Malahan kami sudah menyiapkan, malah nambah lagi 6 dapur umum sehingga menjadi 9 dapur umum di Badung," ucap Adi Arnawa, Senin (3/3/2025) ditemui di Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung.

Menurutnya, satu dapur umum yang akan dibangun bisa memasak mencakup 3.500 sasaran penerima. Ia meyakini dengan dukungan dana yang mumpuni, Badung bisa dengan siap melaksanakan program pemerintah pusat.

"Bahkan kalau tidak salah sudah ada anggaran Rp 16 miliar. Masing-masing dapur umum estimasi bisa Rp 3 miliar lebih sehingga ditambah ada 3 dapur oleh pusat. Mudah mudahan bisa cepat sehingga kami di Badung bisa cepat memberikan pelayanan MBG ini ke masyarakat," jelas Adi Arnawa.

Sebelumnya, uji coba pemberian menu makanan kepada siswa sudah berjalan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Badung. Pemkab Badung menyiapkan anggaran Rp 16,7 miliar untuk program itu.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Badung saat itu, Ida Bagus Surya Suamba, dalam uji coba muncul skema penganggaran untuk satu porsi sebesar Rp 20 ribu per anak. Besaran ini dua kali lipat dari yang dirancang pemerintah pusat sebesar Rp 10 ribu.

Anggaran Rp 20 ribu per anak dinilai ideal untuk melengkapi komponen pemenuhan gizi pada konsumsi tersebut. Surya menambahkan anggaran Rp 16,7 miliar ini untuk siswa PAUD, SD, hingga SMP dengan kemungkinan pola penerapan secara bergilir.

"Kami tentu mendukung program pemerintah pusat," kata Surya.

(hsa/gsp)

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengatakan pembangunan dapur Makan Bergizi gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memperhatikan standar kebersihan dan keamanan pangan.

"Pembangunan dapur ini harus memperhatikan standar kebersihan dan keamanan pangan untuk menjamin kualitas gizi yang sampai ke penerima manfaat,” katanya di Sukabumi, Senin.

Menurut Zainul, DPR RI dan mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan sosialisasi Program MBG untuk warga Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi agar masyarakat bisa memahami tujuan dari program ini dan jadwal pelaksanaannya.

Dalam sosialisasi tersebut, dirinya sengaja menggandeng BGN yang merupakan lembaga negara non-kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. Tugas BGN untuk memastikan MBG yang disalurkan ke sekolah-sekolah benar-benar sesuai standar gizi yang telah ditentukan.

Selain itu, lembaga tersebut juga fokus dalam mendukung program nasional yang diluncurkan serentak pada 6 Januari 2025 lalu, dan secara bertahap menjangkau seluruh wilayah di Indonesia yang tujuannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI Jabar atau Kabupaten/Kota Sukabumi secara rutin melaksanakan sosialisasi Program MBG ke berbagai daerah khususnya ke wilayah Sukabumi bersama perwakilan dari BGN.

"Dari hasil pemantauan bersama BGN ke Desa Bojongkembar, bahwa masih ditemukan beberapa kekurangan yang terjadi terkait pelaksanaan Program MBG di daerah ini seperti dalam pembangunan SPPG," katanya.

Zainul mengatakan, SPPG merupakan dapur yang akan mengelola pembuatan hingga pendistribusian MBG kepada para penerima manfaat atau pelajar. Tentunya keberadaan dapur ini harus benar-benar bersih dan bahan makanan harus memperhatikan keamanan pangan.

Pendistribusian MBG memang belum merata di seluruh daerah, seperti di wilayah Kecamatan Cikembar belum seluruh sekolah mendapatkan program ini. Salah satunya kendalanya adalah pembangunan SPPG atau dapur MBG di satu wilayah membutuhkan beberapa persyaratan yang harus disediakan oleh calon mitra.

Syarat-syarat tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan dari makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, seperti higienis dan memenuhi standar gizi nasional serta menunya tidak membosankan.

Meski telah berjalan di beberapa wilayah, harus diakui program ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam pendistribusian makanan bergizi ke daerah-daerah terpencil. Pemerintah pusat hingga daerah saat ini terus mencari solusi agar seluruh pelajar di Indonesia mendapat Program MBG.

"Secara nasional pemerintah menargetkan membangun 30 ribu dapur MBG secara bertahap dan di tahap awal ini atau 2025 sesuai arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto harus terbangun sekitar 5 ribu dapur," tambahnya.

Pada sisi lain, dia juga mengatakan Program MBG juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. BGN bekerja sama dengan petani, peternak dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan untuk SPPG.

Sehingga keberadaan SPPG selain untuk menyediakan hingga menyalurkan MBG diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar khususnya petani, peternak, dan nelayan.

Selain itu, kepala desa maupun lurah setempat diminta untuk mengimbau para petani dan pemasok bahan pangan dapat berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi.

BUMDes dan koperasi bisa bekerja sama dengan pihak bank untuk mendapatkan pendanaan (kredit) dengan bunga rendah untuk memenuhi pembelian bahan pangan. Kemudian, SPPG juga memberdayakan masyarakat sekitar agar perekonomian masyarakat sekitar ikut meningkat.

Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program MBG juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Program MBG ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa, tetapi juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah.

Sleman -

Eks Mendikbud Anies Baswedan menyoroti program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan pemerintah. Dia meminta, agar pemerintah tak hanya memperhatikan gizi anak namun juga kualitas pendidikan saat ini.

Hal itu diungkapkan Anies saat mengisi ceramah di Masjid Kampus UGM, Senin (3/3/2025) malam. Dia membawa tema 'Pembangunan Infrastruktur Pendidikan dapat Meningkatkan Kualitas Manusia?'.

Awalnya Anies mendapat pertanyaan dari jemaah yang hadir terkait dengan program MBG. Jemaah mempertanyakan apakah MBG ini investasi terbaik untuk pendidikan saat ini.

Anies kemudian menyatakan yang penting program ini terlaksana tanpa ada masalah. Akan tetapi, dia melihat masalah pendidikan Indonesia bukan soal makanan saja namun juga kualitas.

"Cuma pendidikan, itu bukan soal makan, betul tidak. Tapi bahwa kalau sudah direncanakan memberi makan, ya diberikan. Tapi isi pendidikannya jangan kelewat," ujarnya.

"Karena isi pendidikannya justru penting dan saya melihat kita perlu untuk memastikan jangan sampai kita salah fokus. Bahwa memajukan pendidikan bukan sekadar soal kesehatan dan gizi anak tapi soal proses belajar mengajar di kelas," imbuh dia.

Ditemui usai mengisi ceramah, Anies kemudian menekankan terkait dengan adanya efisiensi anggaran di pendidikan.

"Pendidikan itu memerlukan biaya, dan biaya pendidikan itu memang mahal. Tapi ketertinggalan itu lebih mahal," kata dia.

Meski biaya pendidikan mahal, Anies meminta hal itu dipandang sebagai investasi. Karena dalam investasi selalu ada kembalian.

"Jadi walaupun biaya pendidikan itu mahal, itu harus dipandang sebagai investasi bukan biaya. Kalau dipandang sebagai investasi maka kita tahu berapapun alokasi yang kita keluarkan nantinya kita akan dapat kembalian," jelas dia.

Menurut Anies, pandangan itu harusnya diadopsi oleh seluruh masyarakat, bukan hanya pemerintah. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah tidak mengurangi anggaran pada sektor pendidikan.

"Sebangsa, semuanya melihat pendidikan sebagai investasi. Lihat capaian-capaian yang kita miliki hari ini di Indonesia itu hasil investasi pendidikan 3-5 dekade yang lalu. Jadi saya berharap sekali bahwa alokasi, investasi, pendidikan jangan dikurangi. Karena itu berpengaruh pada masa depan," pungkasnya.

(afn/afn)

JAKARTA - Pemerintah mendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki hunian yang layak. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kebijakan ini ditetapkan melalui keputusan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo pada November 2024.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam merealisasikan Program 3 Juta Rumah . Sebagai bentuk tindak lanjut, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 808 Tahun 2024 yang mengatur pengecualian BPHTB bagi MBR di wilayah DKI Jakarta.

Regulasi ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki hunian yang layak serta memperluas kesempatan mendapatkan tempat tinggal yang terjangkau.

Melansir dari keterangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 808 Tahun 2024, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk dapat menikmati pembebasan BPHTB, di antaranya:

1. Kepemilikan Rumah Pertama

Masyarakat yang ingin mendapatkan insentif BPHTB harus membeli rumah pertama yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal permanen, bukan sebagai investasi atau kepentingan komersial. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa insentif diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan tempat tinggal.

2. Luas Bangunan Maksimal 36 Meter Persegi

Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002, rumah sederhana yang sehat harus memiliki luas minimal 9 m� per orang dengan tinggi langit-langit rata-rata 2,8 meter. Jika satu keluarga terdiri dari empat orang, maka luas rumah yang dibutuhkan adalah 36 m�.

3. Batas Maksimal Nilai Perolehan Rp650 Juta

Agar dapat menikmati pengecualian BPHTB, rumah yang dibeli tidak boleh memiliki nilai lebih dari Rp650 juta. Batas ini ditetapkan untuk memastikan bahwa rumah yang dibebaskan dari BPHTB benar-benar tergolong sebagai hunian yang terjangkau bagi MBR

4. Jenis Hunian yang Termasuk dalam Pengecualian

Rumah yang masuk dalam program pembebasan BPHTB harus berupa rumah umum atau satuan rumah susun yang diperoleh melalui program pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, hunian ini harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

5. Pelaporan Perolehan Hak Secara Online

Masyarakat yang memenuhi kriteria pengecualian BPHTB wajib melaporkan perolehan hak atas tanah dan bangunan mereka kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Pelaporan ini dilakukan melalui sistem pajak online untuk mempermudah administrasi dan mempercepat proses verifikasi.

SIMALUNGUN, KOMPAS.com - Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih dan Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga akan memperjuangkan program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Simalungun.

MBG merupakan salah satu program unggulan Anton-Benny yang akan direalisasikan setelah menjabat Bupati dan Wakil Bupati Simalungun.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri rapat paripurna DPRD dengan agenda serah terima jabatan yang digelar di gedung DPRD Simalungun, Pematang Raya, Sumatera Utara, Selasa (3/3/2025).

Dalam kesempatan itu, Anton memaparkan sejumlah program Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjadi fokus kepemimpinannya.

Adapun salah satunya adalah menyukseskan program MBG.

"Kami akan bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah akan menjadi solusi bagi masyarakat, dan masyarakat harus menjadi penerima manfaat dari alokasi anggaran pemerintah," ujar Anton saat pidato perdananya.

Usai rapat paripurna, Anton Achmad Saragih mengungkapkan bahwa kegiatan retreat yang diikutinya sangat bermanfaat.

Ia mengakui mendapat arahan dari Presiden.

"Adapun arahan dari Presiden, agar kita selalu memperhatikan rakyat kita. Terutama juga harus memperhatikan pertanian untuk ketahanan pangan dan makanan bergizi (MBG)," ucap Anton kepada wartawan di gedung DPRD Simalungun.

Ia melanjutkan, kegiatan retreat sekaligus sinkronisasi program pembangunan dari tingkat pusat, provinsi, hingga ke kabupaten.

Untuk itu, ia berharap program pemerintah pusat dan daerah ini dapat terlaksana.

Di samping itu, ia juga memastikan program unggulan tetap diperjuangkan.

"Untuk infrastruktur, akan kita usahakan memberikan semampu kita. Dan untuk pertanian, sesuai arahan Presiden, akan ditingkatkan lagi," kata Anton.

Sementara itu, Ketua DPRD Simalungun Sugiarto mengajak semua pihak untuk membangun kemitraan dengan Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Simalungun.

"Kita semua berharap kepada Bupati agar mengemban tugas dengan sebaik-baiknya dan mewujudkan program pembangunan," ucapnya.

Kami memastikan UMKM-UMKM yang terlibat nanti dalam program pembangunan 3 juta rumah tersebut memiliki kualifikasi, kualitas manajemen keuangan, operasi, dan teknisnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan bahwa UMKM yang terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah sudah terkurasi secara kualitas manajemen dan kompetensi teknis.

Maman menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) untuk memastikan UMKM yang terlibat tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam proses pembangunan rumah.

"Kami memastikan UMKM-UMKM yang terlibat nanti dalam program pembangunan 3 juta rumah tersebut memiliki kualifikasi, kualitas manajemen keuangan, operasi, dan teknisnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Perumahan," ujar Maman di Jakarta, Senin.

Dalam proses kurasi, lanjut Maman, Kementerian UMKM dan Kementerian PKP bekerja sama dalam menentukan pelaku UMKM yang bisa terlibat dalam proses pembangunan tersebut.

Menurut dia, pelaku UMKM sudah lama terlibat dalam pembangunan. Namun kali ini, pelaku tersebut akan lebih diawasi dan dipantau, khususnya UMKM yang perlu mendapat dukungan finansial.

"Di Kementerian Perumahan Rakyat kan memang keterlibatan UMKM itu kan sudah berjalan, itu kan memang sudah ada. Nanti kita sambil kita monitoring, mana-mana yang kira-kira UMKM yang perlu dapat support, misalnya masalah pembiayaan, isu masalah kualitas manajemen, dan lain sebagainya, itu juga masuk di situ," kata Maman.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Helvy Moraza mengatakan UMKM perlu dilibatkan dalam program Pembangunan 3 Juta Rumah Masyarakat.

Hal ini menyusul kepastian dari Menteri Pekerjaan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait yang mengatakan kontraktor dan penyelia bahan bangunan yang digunakan untuk program nanti berasal dari UMKM setempat.

“Ya, sudah ngobrol dengan Pak Ara (Menteri PKP Mauarar) dan skemanya jelas, bahwa di mana pun proyek ini dibangun, UMKM lokal harus terlibat, baik sebagai kontraktor maupun penyedia bahan bangunan,” kata Wamen Helvy saat ditemui di SMESCO Indonesia, Jakarta, Jumat (20/2).

Selain itu, Helvy memastikan bahwa UMKM yang akan terlibat tapi memiliki kendala terkait pembiayaan akan dibantu pihaknya melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Prabowo Subianto menetapkan 77 proyek strategis nasional (PSN) yang masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 yang diteken Prabowo 10 Februari lalu.

"Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan," bunyi lampiran I Perpres 12/2025 dikutip Senin (3/3).

PSN dapat diprakarsai atau diusulkan dan dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh pemerintah pusat merupakan bentuk kontribusi pemerintah daerah, BUMN, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran-sasaran RPJMN yang memerlukan dukungan dari pemerintah.

PSN yang ditetapkan Prabowo antara lain program makan bergizi gratis (MBG), food estate, IKN, sea wall, pengembangan Blok Masela, jalan tol, hingga kawasan ekonomi khusus (KEK)

"Daftar PSN ini merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi dan penilaian yang mengacu pada kesiapan proyek, ketersediaan pendanaan, serta berdasarkan persetujuan presiden," bunyi dokumen tersebut.

Dari total 77 PSN tersebut, sebanyak 29 merupakan program baru sedangkan 48 lainnya merupakan program carry over dari pemerintahan Jokowi.

Berikut daftar 77 PSN 2025-2029 dalam dokumen RPJMN Perpres 12/2025:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG)2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas3. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul4. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota5. Penuntasan TBC6. Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate7. Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat8. Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional9. Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi10. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan11. Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura12. Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa13. PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi14. Bioetanol (Berbasis Tebu)15. Biorefinery Sumatera16. RDMP RU VI Balongan (Rescoping)17. Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar, Proyek (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu18. Program Hilirisasi Garam: Proyek Pembangunan Soda Ash19. Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut20. Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga, 21. Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi22. Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1 Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride; Proyek 2 Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project23. Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu24. Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah indonesia.25. Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu26. Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas27. Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua28. Pembangunan 3 Juta Rumah29. Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

1. Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia di Jawa Barat (PSN carry over).2. Bendungan Way Apu di Maluku3. Bendungan Jragung di Jawa Tengah4. Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur5. Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo6. SPAM Regional Wosusokas di Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum7. SPAM Regional Benteng - Kobema di Bengkulu8. Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela di Maluku9. Kilang Minyak Tuban dalam rangka ekspansi di Jawa Timur10. Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur11. North Hub Development Project Selat Makassar di Kalimantan.12. RDMP RU IV Cilacap di Jawa Tengah13. Biorefinery Cilacap14. Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan15. Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe16. Pengembangan KEK Sei Mangkei17. Pengembangan KEK Galang Batang18. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang19. Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana20. Pengembangan Kawasan industri Kalimantan Industrial Park lndonesia (KIPI)21. Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay22. Kawasan Industri Bantaeng23. Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan lndustri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS24. Kawasan Industri Tanah Kuning25. Kawasan Industri Pulau Ladi26. Kawasan Industri Fakfak27. Kawasan Industri lndonesia Dahuaxing lndustry Park28. Kawasan Industri Indonesia Huali lndustry Park29. Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park30. Kawasan lndustri Indonesia Giga lndustry Park31. Kawasan lndustri Kolaka Resources lndustrial Park32. Kawasan Industri ASPIRE Stargate33. Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran34. Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara35. Kawasan lndustri Futong36. Kawasan lndustri Pulau Penebang37. Kawasan lndustri Kumai Multi Energi38. Kawasan lndustri Alumina Toba39. Kawasan Industri Indo Mineral Mining40. Kawasan Industri Tabuk41. Kawasan Industri Rimau42. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)43. Pembangunan Pelabuhan Patimban44. Pembangunan Jakarta Metropolitan MRT Koridor Timur - Barat45. Jalan Tol Serang - Panimbang46. Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi47. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban48. Jakarta Sewerage System

Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan, tetapi nanti mulai di bulan September sampai Desember

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai arahan percepatan dari Presiden.

"Untuk tiga juta penerima itu kami menganggarkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan, tetapi nanti mulai di bulan September sampai Desember, karena kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui di Jakarta, Senin.

Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, ia menyatakan BGN akan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk menjaga rantai pasok bahan makanan, sehingga dapat melayani target 6 juta penerima manfaat sampai Agustus 2025.

"Kami tadi berdiskusi, ada target bahwa sampai Agustus kami akan melayani 6 juta penerima manfaat, itu beberapa kebutuhannya tadi disebutkan, tetapi mulai dari akhir Agustus atau September, itu akan melonjak tajam karena kebutuhannya akan lebih besar," ujar Dadan.

Ia menegaskan apabila pemerintah ingin mencapai target 82,9 juta sudah tercapai pada November 2025, maka akan dibutuhkan 82,9 juta butir telur atau sekitar 5 juta ton.

"Dari mana tuh pasokannya? Selama ini kelebihan, tetapi nanti ketika kebutuhan ini ada, pasti sudah akan dibutuhkan rantai pasok khusus," ucapnya.

Sementara itu Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengemukakan pemerintah menargetkan Program MBG dapat menyerap anggaran sekitar Rp1-2 triliun per bulan. Untuk itu saat ini tengah disusun Instruksi Presiden (Inpres) ataupun Peraturan Presiden (Perpres).

"Baru saja kami rapat koordinasi mengenai MBG. Persiapan sudah hampir dua bulan ini, diperkirakan Maret 2025 akan dilaksanakan, mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai Rp1-2 triliun tiap satu bulan," ujar Menko Zulkifli Hasan.

Untuk itu ia menegaskan perlu mempersiapkan rantai pasok bahan makanan untuk MBG karena setiap daerah tentu akan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

"Memang urusan anggarannya kan baru selesai, baru seminggu. Jadi kalau sekarang, selama ini dapur-dapur yang dibangun itu lebih terang. Nah, oleh karena itu perlu kita siapkan rantai pasok persiapan karena kebutuhannya besar sekali. Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera, Sumatera juga tentu akan berbeda dengan Indonesia Timur, oleh karena itu kita butuh persiapan," ucapnya.

Menurutnya, perlu persiapan yang ketat untuk ketersediaan bahan-bahan MBG karena kebutuhan mulai pada Maret akan berkali-kali lebih besar.

"Bahkan nanti sampai akhir tahun akan dibagikan 82,9 juta penerima manfaat, karena begitu banyak yang terlibat, daerah-daerah, pemerintah daerah terkait, tentu BGN kan tidak bekerja sendiri, perlu kerja sama dari semua," tutur Menko Zulkifli Hasan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai arahan percepatan dari Presiden.

"Untuk tiga juta penerima itu kami menganggarkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan, tetapi nanti mulai di bulan September sampai Desember, karena kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui di Jakarta, Senin.

Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, ia menyatakan BGN akan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk menjaga rantai pasok bahan makanan, sehingga dapat melayani target 6 juta penerima manfaat sampai Agustus 2025.

"Kami tadi berdiskusi, ada target bahwa sampai Agustus kami akan melayani 6 juta penerima manfaat, itu beberapa kebutuhannya tadi disebutkan, tetapi mulai dari akhir Agustus atau September, itu akan melonjak tajam karena kebutuhannya akan lebih besar," ujar Dadan.

Ia menegaskan apabila pemerintah ingin mencapai target 82,9 juta sudah tercapai pada November 2025, maka akan dibutuhkan 82,9 juta butir telur atau sekitar 5 juta ton.

"Dari mana tuh pasokannya? Selama ini kelebihan, tetapi nanti ketika kebutuhan ini ada, pasti sudah akan dibutuhkan rantai pasok khusus," ucapnya.

Sementara itu Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengemukakan pemerintah menargetkan Program MBG dapat menyerap anggaran sekitar Rp1-2 triliun per bulan. Untuk itu saat ini tengah disusun Instruksi Presiden (Inpres) ataupun Peraturan Presiden (Perpres).

"Baru saja kami rapat koordinasi mengenai MBG. Persiapan sudah hampir dua bulan ini, diperkirakan Maret 2025 akan dilaksanakan, mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai Rp1-2 triliun tiap satu bulan," ujar Menko Zulkifli Hasan.

Untuk itu ia menegaskan perlu mempersiapkan rantai pasok bahan makanan untuk MBG karena setiap daerah tentu akan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

"Memang urusan anggarannya kan baru selesai, baru seminggu. Jadi kalau sekarang, selama ini dapur-dapur yang dibangun itu lebih terang. Nah, oleh karena itu perlu kita siapkan rantai pasok persiapan karena kebutuhannya besar sekali. Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera, Sumatera juga tentu akan berbeda dengan Indonesia Timur, oleh karena itu kita butuh persiapan," ucapnya.

Menurutnya, perlu persiapan yang ketat untuk ketersediaan bahan-bahan MBG karena kebutuhan mulai pada Maret akan berkali-kali lebih besar.

"Bahkan nanti sampai akhir tahun akan dibagikan 82,9 juta penerima manfaat, karena begitu banyak yang terlibat, daerah-daerah, pemerintah daerah terkait, tentu BGN kan tidak bekerja sendiri, perlu kerja sama dari semua," tutur Menko Zulkifli Hasan.

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN).

PSN itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang ditetapkan Prabowo pada 10 Februari 2025.

Berdasarkan isi beleid tersebut, PSN dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029, khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat, terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan.

Cakupan PSN antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi, serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia.

Adapun Prabowo menetapkan daftar indikasi PSN 2025-2029 dengan jumlah sebanyak 77 PSN. Jumlah itu meliputi 29 PSN baru, dan 48 PSN carry over (lanjutan).

Khusus untuk 29 PSN baru, berikut daftar lengkapnya:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG): lokasi Nasional; pelaksana Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator)
2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator)
3. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator)
4. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan
5. Program Penuntasan TBC: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan
6. Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate: lokasi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta
7. Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kehutanan (koordinator)
8. Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum
9. Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta
10. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan: lokasi Bali; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Swasta
11. Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan
12. Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta
13. PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta
14. Bioetanol (Berbasis Tebu): lokasi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan; pelaksana dikoordinasikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
15. Biorefinery Sumatera: lokasi Riau, Sumatera Selatan; pelaksana PT Pertamina
16. RDMP RU VI Balongan (Rescoping): lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina
17. Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar, Proyek (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu: lokasi Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta
18. Program Hilirisasi Garam: Proyek Pembangunan Soda Ash: lokasi Jawa Timur; pelaksana BUMN, Swasta
19. Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut: lokasi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat; pelaksana Swasta
20. Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, PT MIND ID, Swasta
21. Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertahanan, dan PT Dirgantara Indonesia
22. Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1 Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride; Proyek 2 Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project: lokasi Banten; pelaksana Swasta
23. Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator)
24. Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah indonesia: lokasi Nasional; pelaksana Badan Informasi Geospasial
25. Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan
26. Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas: lokasi Sumatera; pelaksana BUMN (Penugasan)
27. Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua: lokasi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat; pelaksana Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Selatan, Pemprov Papua Pegunungan, Pemprov Papua Barat
28. Pembangunan 3 Juta Rumah: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator)
29. Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan: lokasi DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado; pelaksana Pemerintah Kota lokasi proyek dan Swasta.

Catatan

Daftar PSN tersebut merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi atas PSN-PSN yang telah ditetapkan sebelumnya dan di-carry over, dan berdasarkan penilaian atas proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.

Penyusunan dan penetapan PSN, termasuk proyek-proyek baru dan carry over yang tersebut dalam daftar di atas, dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.

PSN, baik proyek-proyek baru maupun carry over, ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan presiden.

Garut -

Malam ini sejumlah daerah di Garut diterjang banjir bandang. Banjir terjadi, setelah hujan berintensitas tinggi yang tak henti-henti sejak Senin, (3/3) petang.

Di kawasan perkotaan, banjir salah satunya terjadi di kawasan permukiman warga di wilayah Desa Mekargalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut.

Menurut warga setempat sekaligus saksi mata, Sony MS, banjir terjadi sekitar jam 20.30 WIB malam tadi. Banjir berasal dari luapan sungai yang alirannya terganjal sampah.

Keadaan itu kemudian diperparah dengan debit air yang terus meningkat, seiring dengan turunnya hujan deras sejak perang tadi.

"Banjirnya sempat cukup tinggi. Setinggi lutut orang dewasa," ungkap pria berumur 60 tahun tersebut.

Sony menjelaskan, banjir menggenangi permukiman warga. Selain itu, jalanan juga terendam, sehingga menyebabkan banyak kendaraan yang mogok.

"Banyak mobil dan motor yang mati. Tidak bisa jalan karena tergenang air," ucap Sony.

Selain di kawasan Mekargalih, banjir juga dilaporkan terjadi di kawasan Jalan Raya Pembangunan, yang berlokasi di kecamatan yang sama.

Pantauan detikJabar, Senin malam sekitar jam 20.45 WIB, air mengalir deras menuju jalan raya dari kawasan Panawuan. Air menggenangi jalanan, diduga karena tersumbatnya aliran drainase yang ada di sisi kiri dan kanan jalanan.

Akibat dari banjir ini, kendaraan yang melintas di jalan utama tersebut harus berhati-hati dan mengatur kecepatannya, guna tidak tergenang air dan mogok.

Hujan dengan intensitas tinggi sendiri telah berlangsung lebih dari 4 jam. Berdasarkan catatan detikJabar, hujan deras mulai terjadi di kawasan perkotaan Garut sejak pukul 17.30 WIB.

Hingga Senin malam sekitar pukul 21.32 WIB ini, hujan dengan intensitas yang sama masih terjadi di sejumlah daerah di Kabupaten Garut.

(orb/orb)

JAKARTA, investor.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyebutkan program makan bergizi gratis (MBG) akan menelan anggaran Rp 25 triliun per bulan. Nominal anggaran ini sejalan upaya mengejar kebutuhan penerima program makan bergizi gratis pada akhir tahun 2025 yakni 82,9 Juta orang.

Dadan menuturkan, selama ini target kebutuhan MBG baru menyasar 3 Juta orang siswa SD dan SMP. Sasaran tiga juta orang tersebut saat ini baru membutuhkan serapan anggaran sebesar Rp 1-2 triliun per bulannya.

“Ya, untuk 3 juta itu kami menganggarkan kurang lebih Rp 1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp 25 triliun per bulan,” jelas Dadan usai menghadiri rakor di kantor Kemenko Pangan, Senin (3/3/2025).

Lebih lanjut, Dadan menuturkan target penerima 82,9 Juta orang tersebut akan diharapkan terealisasi mulai September 2025. “Tapi nanti itu mulai di bulan September. (Mulai) September, Oktober, November, Desember,” terang Dadan.

Dia juga menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional juga sudah mendapatkan anggaran awal untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun. Selanjutnya, pihaknya akan menerima tambahan anggaran Rp 25 triliun per bulan untuk mempercepat cakupan penerima program.

“Itu karena kenapa? Karena kami sudah memiliki anggaran 71 triliun di 2025. Jadi tambahannya nanti akan Rp 25 triliun per bulan,” ujar Dadan.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebutkan kini program MGB diprakirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 1-2 triliun per bulan.

“Persiapan sudah hampir 2 bulan ini, diperkirakan Maret, Maret akan dilaksanakan (MBG) mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp 1-2 triliun, satu bulan,” jelas Zulhas saat jumpa pers selepas rakor.

Zulhas menjelaskan indikasi kebutuhan anggaran MBG per bulan ini baru diketahui setelah rampung dibahas perihal alokasi kebutuhan anggarannya. Dia menuturkan selama ini kebutuhan anggaran terlihat lebih kecil dibandingkan ke depannya karena dibantu oleh mitra-mitra dapur MBG.

“Kenapa selama ini masih kecil? Ya memang anggarannya akan baru selesai, urusan anggaran baru selesai. Baru seminggu. Jadi sebenarnya selama ini, dapur-dapur yang dibangun itu bermitra,” kata Zulhas.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News