REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung secara resmi menerima penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) atau Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum) dari 10 perumahan di wilayah Kabupaten Bandung.

Penyerahan tersebut dilakukan secara langsung oleh para pengembang perumahan kepada Bupati Bandung Dadang Supriatna, di Rumah Dinas Bupati Bandung, Senin (25/11/2024) sore.

Terdapat 10 perumahan yang PSU-nya diserahkan kepada Pemkab Bandung yaitu Bumi Priangan Persada Desa Baros Arjasari, Teras Pelangi Baros Arjasari, Bojong Badak Endah Cikancung, Cibiuk Indah Pasawahan Dayeuhkolot dan Margahayu Kencana Margahayu.

Selain itu, lima perumahan lainnya yaitu Perumahan Taman Bukit Lagadar Margaasih, Rancaekek Permai Rancaekek, Bukit Nata Endah Sindangpanon Banjaran, Halimun Foresta Katapang dan perumahan Bumi Sukagalih Permai Katapang.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan terima kasih kepada para pengembang 10 perumahan yang telah bersedia menyerahterimakan PSU perumahan mereka kepada Pemkab Bandung.

"Alhamdulillah hari ini kita bisa menerima PSU dari 10 perumahan. Artinya, mulai hari ini perumahan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah desa atau kelurahan dan juga kami Pemkab Bandung," kata Bupati Dadang Supriatna saat Penandatanganan Berita Acara Serah Terima PSU dan Komitmen Bersama Perumahan.

Selain dihadiri oleh perwakilan pengembang, penyerahan PSU 10 perumahan itu juga dihadiri Kepala Dinas Perumahan dan Pertamanan Kabupaten Bandung Wahyudin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Asep Kusumah dan para tokoh masyarakat dari 10 perumahan.

Bupati Dadang Supriatna menyatakan bahwa penyerahan fasos fasum atau PSU perumahan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Bandung.

Menurut Kang DS, masyarakat perumahan dapat tersenyum lebar karena kini berbagai sarana perumahan seperti jalan, taman dan fasilitas lainnya akan dibangun Pemkab Bandung. Sebab, kini Pemkab Bandung bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan PSU perumahan ke depan.

Jakarta, investor.id- Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengapresiasi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebagaimana diberitakan, pemerintah menelorkan SKB tiga menteri, Senin (25/11/2024), dengan substansi menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR.

Selain itu, SKB tersebut juga mengamanatkan agar pengurusan PBG dipercepat menjadi 10 hari kerja.

SKB bertajuk Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah itu ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

“Saya selaku Ketua Umum Apersi memberikan apresiasi yang sangat mendalam kepada menteri PKP, Menteri Dalam Negeri, dan menteri PUPR,” tutur Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah dalam keterangan tertulis kepada Investor Daily, Senin (25/11/2024).

Junaidi mengatakan, dalam sejarah perumahan baru kali pertama di bawah Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri PKP, memberikan kado istimewa kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghapusan BPHTB.

“Ini sangat membantu meringankan masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah,” ujar dia.

Junaidi berharap pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan Program Tiga Juta rumah banyak memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Kami selaku asosiasi yang sudah berusia 26 tahun tetap konsisten men-support program pemerintah di dalam pemenuhan rumah untuk masyarakat menengah ke bawah,” kata Junaidi.

Selanjutnya, tambah dia, pihaknya menunggu blueprint Program Tiga Juta Rumah.

“Sehingga kami bisa seiring, seirama, dan sejalan dengan apa yang dimau pemerintah dan rakyat Indonesia, khususnya di bidang perumahan untuk MBR,” tutur Junaidi.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, dapat mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah per tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Harga jual rumah subsidi biasanya sudah diatur oleh pemerintah setiap tahunnya. Seperti sebelumnya pada 2023, harga rumah subsidi sudah ditentukan hingga tahun 2024.

Bagaimana harga rumah subsidi tahun 2025?

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) tidak menjawab langsung perihal tersebut. Ia hanya mengatakan, untuk membuat kebijakan tersebut perlu koordinasi dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan.

"Menteri di Indonesia ini kan punya masing-masing kewenangan, makanya kita perlu koordinasi. Nah koordinasi ini sama Menteri Keuangan. (Masih harus koordinasi dengan menteri keuangan?) harus dong. Kalau nggak koordinasi nanti ngomongnya ngasal. Tanya dulu ke Menteri Keuangan bagaimana," kata Ara saat meninggalkan Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahkan menyebut pembelian rumah subsidi bisa hemat Rp 10, 5 juta per rumah dengan adanya kebijakan tersebut.

"Rapat dengan dirjen teknis, dari adanya kebijakan ini, maka potensi BPHTB dihapuskan itu nilainya untuk rumah tipe 36 Rp 6.250.000. Kemudian untuk PBG dibebaskan Rp 4.320.0000 Jadi untuk rumah 36, tipe 36, itu sebetulnya bisa dihemat, lebih kurang Rp 10.570.000. Nah, ini yang diuntungkanlah masyarakat," ucapnya.

Hingga saat ini masih belum ada aturan baru mengenai batas maksimal penjualan rumah subsidi. Karena belum ada aturan terbaru, pengembang pun berpendapat bahwa harga rumah subsidi tahun depan masih sama seperti tahun ini.

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto sempat mengatakan harga rumah subsidi tahun 2025 belum ada perubahan. Artinya, harganya masih sama seperti tahun 2024.

"Masih pakai yang sekarang, sesuai dengan undang-undang," kata Joko di kantor DPP Realestat Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Ia mengatakan, harga rumah subsidi sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan aturan baru terkait harga rumah subsidi sehingga masih menggunakan harga sesuai aturan sebelumnya yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka.

Mensesneg soal Heboh Iuran Tapera: Kementerian Terkait Akan Jelaskan

Mensesneg soal Heboh Iuran Tapera: Kementerian Terkait Akan Jelaskan

Sinergi bersama Kementerian Desa dan PDT sekaligus untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni Makan Bergizi Gratis

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto, guna meningkatkan asupan protein dan gizi bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

"Sinergi bersama Kementerian Desa dan PDT sekaligus untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Swasembada Pangan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Senin.

Sinergi dua kementerian ditandai dengan penandatanganan dokumen Kesepahaman Bersama oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto di Kantor KKP, Jakarta.

Trenggono menyampaikan bahwa dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah, seperti MBG dan swasembada pangan, hal itu dilakukan dengan mengoptimalkan potensi daerah-daerah penghasil produk kelautan dan perikanan.

Ia mengungkapkan, dengan adanya kerjasama, maka pengelolaan desa-desa yang menghasilkan produk kelautan dan perikanan menjadi lebih optimal.

Dia menuturkan bahwa sebelumnya, KKP telah menjalankan sendiri program kampung perikanan budi daya dan kampung nelayan maju untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perikanan yang dijalankan oleh masyarakat pembudidaya maupun nelayan di berbagai daerah Indonesia.

“Kita bisa berakselerasi lebih cepat, karena Kemendes juga menyambut dengan baik karena ini bisa langsung kerja sama. Sehingga desa-desa perikanan seperti desa lele, patin, ikan mas, gurame bisa tumbuh dengan baik,” ujar Menteri Trenggono usai penandatanganan nota kesepahaman bersama.

Ruang lingkup kesepahaman bersama meliputi sinergi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa dan daerah tertinggal berbasis pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan.

Kemudian pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan, penguatan kelembagaan ekonomi desa di bidang kelautan dan perikanan, peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, serta pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi.

Menurutnya, melalui pengelolaan bersama, daerah-daerah penghasil perikanan akan semakin produktif dan hasilnya dapat menyokong kebutuhan bahan baku produksi Makan Bergizi Gratis secara berkelanjutan.

Dengan demikian, lanjut Trenggono, nelayan dan pembudidaya di desa setempat bisa ikut merasakan manfaat ekonomi dari program unggulan pemerintah tersebut.

“Ini untuk menyokong bahan baku di dapur-dapur tempat memasak makan bergizi gratis itu tersedia, salah satunya melalui produk perikanan,” kata Trenggono.

Sementara itu, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto mengungkapkan terdapat lebih dari 75 ribu desa di Indonesia dengan potensinya masing-masing, termasuk potensi di bidang kelautan dan perikanan.

Kolaborasi dengan KKP untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan yang ada sehingga pertumbuhan ekonomi di desa bisa terus meningkat. Selain itu, kolaborasi ini untuk menyokong program swasembada pangan dan makan bergizi gratis melalui produktivitas masyarakat desa.

Pihaknya bahkan mengalokasikan 20 persen dari dana desa sebesar Rp71 triliun khusus untuk mendukung program ketahanan pangan melalui BUMDes. Sehingga anggaran yang disiapkan tidak sekali habis, melainkan dikembangkan untuk kegiatan ekonomi.

“Kita menumbuhkan kembangkan potensi desa-desa perikanan untuk menunjang ketahanan pangan, khususnya dari protein. Ini juga kita sambungkan dengan makan bergizi gratis. Jadi jangan sampai desa itu cuma menjadi penonton. Misal desa di Banten, tapi bahan bakunya diambil dari Bogor, atau Cianjur, kan di Serang bisa dimaksimalkan ikannya, mungkin rempahnya,” kata Yandri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Kota Jambi di Jambi sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Jambi:

1. Blerent Villa: Tipe 36 A.4

   Terletak di Alam Barajo, Kota Jambi, perumahan ini dikembangkan CV Surya Permata dengan banderol Rp 155 juta.

   Masing-masing rumah dibuat seluas 36/113 meter persegi. Dari total 40 rumah, tersisa satu unit lagi.

2. Gunung Manahan City 5: Tipe Rs

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PPT Andi Putra yang terletak di Alam Barajo, Kota Jambi. Terdapat 59 rumah dengan harga Rp 121 juta per unit.

   Luas bangunan dirancang seukuruan 36/110 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 7 unit lagi.

3. Griya Gong 2000: Tipe 36/2017

   Berlokasi di Paal Merah, Kota Jambi, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Bangun Tujuh Benua dengan banderol Rp 123 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/100 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 3 unit dari total 96 rumah yang disediakan.

4. Echa Residence 3: Tipe Rsh 36/98

   Perumahan keempat ini terletak di Alam Barajo, Kota Jambi. Total rumah yang ditawarkan 60 unit dengan harga Rp 130 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/98 meter persegi. PT Putera Puteri Adira masih memasarkan sisa 8 rumah lagi.

5. Annisa Asri 3 Tahap 3: Tipe Rsh 36

   Di Alam Barajo, Kota Jambi, terdapat perumahan 88 unit seharga Rp 130 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/100 meter persegi. PT Nusa Indah Kota Baru masih memasarkan sisa 14 rumah lagi.

Air bercampur lumpur dan batu sempat membanjiri tiga rumah warga di Dusun Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean, SLeman. Penyebabnya diduga pembangunan perumahan di belakang ketiga rumah tersebut.

Kabar kejadian ini diunggah di akun Instagram @merapi_uncover. Dituliskan dalam narasi terjadi longsor dari perbukitan Jering, Godean. Dalam unggahan tersebut diperlihatkan warga gotong royong melakukan pembersihan air lumpur yang masuk rumah.

"Min share info lokasi dusun jering 6 sidorejo godean sleman. Terdampak longsor akibat pembangunan perum godean mandiri," tulis narasi dalam unggahan tersebut, dilihat detikJogja, Senin (25/11/2024).

detikJogja mendatangi lokasi longsor tersebut. Lokasinya berada di Padukuhan Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman. Letaknya berada di barat salah satu kompleks perumahan subsidi. Sementara calon perumahan baru terlihat di belakang ketiga rumah warga terdampak.

Rumah Suparjan paling terdampak atas kejadian tersebut. Air bercampur tanah dan batu masuk kediamannya dari pintu belakang dan samping. Bahkan material setinggi 50 sentimeter hingga 1 meter sempat masuk sampai ke dalam rumah.

"Itu kejadiannya Jumat jam 15.00 WIB hujan deras. Sekitar jam 16.00 WIB tiba-tiba air masuk. Setelahnya material tanah bercampur batu juga masuk sampai ke ruang tamu sisi depan. Ada kalau 1 meter," jelasnya saat ditemui di rumahnya, Senin (25/11) siang.

Suparjan sempat menunjukkan lokasi masuknya air bercampur tanah dan batu. Pintu samping berdekatan dengan timbunan tanah. Jaraknya sekitar 2 meter dari kediamannya. Terlihat alat berat sedang bekerja pada tanah di atas kediaman Suparjan.

Kondisi rumah Suparjan warga Dusun Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman, usai tertimbun longsoran air lumpur dari pembangunan rumah di belakang rumahnya, Senin (25/11/2024). Foto: Dwi Agus/detikJogja

Sementara pintu belakang merupakan akses ke kandang ternak. Terlihat tanah lumpur berwarna cokelat muda di area lantai. Sementara pada sisi belakang dan samping kandang ternak adalah dinding tanah uruk perumahan.

"Sejak saya kecil tidak pernah kejadian seperti ini. Ya kalau hujan cuma air biasa lewat selokan air, kemarin itu sudah air lumpur campur batu masuk ke dalam rumah," katanya.

Akibat kejadian ini, sejumlah perkakas rumahnya rusak. Terutama barang-barang elektronik yang terendam lumpur. Sementara untuk ternak aman karena kandangnya berupa panggung.

Kondisi rumah Suparjan warga Dusun Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman, usai tertimbun longsoran air lumpur dari pembangunan rumah di belakang rumahnya, Senin (25/11/2024). Foto: Dwi Agus/detikJogja

Usai kejadian, Suparjan dan keluarganya memilih untuk mengungsi sementara waktu. Termasuk orang tuanya yang berusia 91 tahun. Ini karena seluruhnya takut akan terjadi longsor susulan.

"Simbah dipindah ke rumah adik. Rumah sementara kosong tidak ditempati karena tidak aman, takut juga untuk ditempati. Meski dari pihak proyek langsung bersihkan. Pembersihan itu sampai Sabtu tapi ya tetap takut," ujarnya.

Sukarman (50) juga mengalami kejadian serupa. Hanya saja rumahnya tidak separah milik Suparjan. Air bercampur lumpur setinggi 10 sentimeter sempat masuk ke dalam rumah.

Walau begitu, sumur tanah miliknya tidak kayak dikonsumsi. Ini karena sumur telah bercampur lumpur berwarna coklat. Bahkan hingga saat ini masih berwarna keruh kotor.

"Kena musibah tapi musibah buatan ini. Air sumurmya jadi kopi susu keruh, tidak bisa buat masak, kalau masak beli pakai galon," katanya.

Walau begitu, Sukarman dan keluarganya tidak mengungsi. Saat ini masih menempati rumah yang berada di sisi barat rumah Suparjan. Meski begitu tetap ada rasa waswas adanya longsor susulan.

"Dulu kalau hujan deras paling air tok yang mengalir, ya sewajarnya hujan lebat. Kalau kemarin itu tidak lumrah dan bahaya," keluhnya.

Rumah ketiga adalah milik Sugiyanto (67). Lokasinya berada di sisi bawah keduanya Sukarman dan Suparjan. Sama halnya dengan dua rumah sebelumnya, air lumpur masuk kediaman Sugiyanto. Bahkan sumurnya juga masih keruh hingga saat ini.

Berdasarkan pantauan, lumpur berwarna cokelat terlihat di sejumlah sudut rumah Sugiyanto. Selain itu ada pula tumpukan lumpur yang menabrak tembok rumah belakang. Tumpukan lumpur ini juga menutup selokan air lingkungan.

"Pokoke kejadiannya tidak terduga karena sebelumnya tidak pernah seperti ini. Lumpur nabrak tembok belakang rumah, lalu sumur keruh dan lantainya penuh lumpur. Baru kali ini kejadian, sebelumnya ya tidak pernah," katanya.

Dia berharap pihak penanggung jawab proyek perumahan lebih hati-hati dalam bekerja. Paling utama adalah membangun terlebih dahulu talut maupun saluran air. Sehingga mencegah longsor ke arah pemukiman warga.

"Dalam persiapannya nanti bagaimana air lalu lumpurnya, apalagi saat hujan dan pembangunan pasti masih lama. Saya petani, setiap harinya kerja di sawah malah bersih-bersih rumah sejak kejadian Jumat itu," ujarnya.

Pemerintah Turun Tangan

detikJogja mengonfirmasi soal perizinan pembangunan perumahan ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY Anna Rina Herbranti. Hanya saja kewenangan tersebut berada di ranah Pemkab Sleman.

Terkait penindakan maupun teguran, Anna juga menegaskan menjadi wewenang instansi wilayah. Khususnya atas kondisi longsoran yang menimpa ketiga rumah warga.

"Izin pembangunan perumahan itu di Kabupaten (Pemkab Sleman). Untuk teguran tentunya dari Pemkab yang akan menindaklanjuti," tegasnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (25/11).

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Sleman Mirza Anfansury, memastikan perumahan tersebut telah mengantongi izin. Hanya saja pihaknya tetap akan melakukan pemanggilan atas kejadian longsoran.

"Izin perumahan sudah ada. Untuk kejadian longsoran akan kami tinjau ke lapangan. Nanti kita kami panggil pengembangnya," kata Mirza melalui sambungan telepon, Senin (25/11).

Video: Viral Maling Nekat Satroni Rumah di Sleman saat Pemilik Tidur

Video: Viral Maling Nekat Satroni Rumah di Sleman saat Pemilik Tidur

Pemerintah tengah gencar menjalankan program 3 juta rumah per tahun. Salah satu caranya dengan menyediakan rumah gratis yang dibangun dari dana CSR perusahaan swasta.

Namun, hal itu justru mendapat protes dari para pengembang karena banyak masyarakat yang membatalkan booking pembelian rumah. Mereka menyebut bahwa masyarakat banyak yang mengira akan mendapat rumah gratis.

Menanggapi hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, program tersebut disambut baik oleh masyarakat yang membutuhkan rumah. Terlebih lagi saat ini pemerintah sedang membuat berbagai kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

"Jadi menurut saya harus bersyukur ya dengan kebijakan yang seperti ini. Dan kami juga akan berusaha mengkonkretkan rencana kerja kami di bidang perumahan di tengah keterbatasan anggaran, misalnya melakukan efisiensi. Harus dilakukan dengan misalnya perbelanjaan-belanja terpusat," kata Ara di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Menurutnya sudah ada beberapa kebijakan yang tengah dilakukan oleh pemerintah dalam penyediaan rumah rumah murah, seperti menggunakan lahan kosong bekas koruptor, dari CSR perusahaan swasta, penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), hingga penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Tentu dalam pikiran saya sebagai Menteri, bagaimana industri bisa jalan, tapi bagi rakyat kecil yang dulu tidak punya mimpi punya rumah, mudah-mudahan dengan kebijakan Pak Mendagri, Pak Menteri PU, kami, sekarang punya harapan," ujar Ara.

"Jadi di pikiran kita itu harus bagaimana mempermudah rakyat. Mempermudah rakyat dan prorakyat," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan pihaknya bahkan telah mengalami laporan penurunan calon konsumen yang ingin booking beli rumah. Diperkirakan, terjadi penurunan booking rumah sekitar 30%.

"Sudah banyak, sudah banyak (yang batal booking). Dari 10 yang membatalkan itu ada 1-3. (berarti 30%?) iya, kamu yang hitung," kata Joko di kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Ia mengatakan, kondisi tersebut tidak hanya berlaku pada anggotanya saja, tetapi pelaku industri properti juga. Tak hanya itu, masyarakat juga bertanya-tanya mengenai rumah gratis tersebut.

"Kondisi sekarang itu bukan hanya pada REI saja, semuanya pelaku itu bingung dan bingung. Karena real-nya masyarakat juga bertanya dan mempertanyakan, konsumen dan calon konsumen juga bertanya dan mempertanyakan," tuturnya.

"Artinya ini kan kondisi mental menjadi jadi ada tadi menjadi dispute (diperdebatkan)," tambahnya.

Video: Maruarar Sebut Jokowi-Prabowo Contoh Nyata Kerukunan di Indonesia

Video: Maruarar Sebut Jokowi-Prabowo Contoh Nyata Kerukunan di Indonesia

KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah merealisasikan Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV).

Setidaknya sudah ada dua KTV di Jakarta, yaitu di Palmerah, Jakarta Barat, dan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.

Program ini merupakan penataan kembali permukiman kumuh menjadi hunian vertikal yang lebih layak huni tanpa memindahkan lokasi warga.

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), Embun Sari menyampaikan, KTV adalah solusi penataan permukiman kumuh di kota-kota besar yang acap kali memiliki keterbatasan tanah.

Ia pun berharap, cerita sukses KTV di Palmerah dan Tanah Tinggi bisa jadi contoh untuk melaksanakan konsolidasi di permukiman kumuh lainnya.

"Sekarang teman-teman di daerah (Kantor Pertanahan) saya minta cari lagi lokasi untuk KTV. Termasuk juga partisipasi dari pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan swasta melalui program CSR-nya untuk bisa membangun hunian-hunian vertikal seperti ini untuk masyarakat," ujar Embun Sari dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN pada Senin (25/11/2024).

Menurut dia, meskipun manfaatnya dapat dilaksanakan langsung oleh masyarakat, terdapat tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan KTV. Salah satunya adalah soal keinginan kolektif dari masyarakat setempat.

"KTV ini benar-benar harus datang dari keinginan masyarakat. Sebagai contoh, project pertama kita sangat menyakitkan gagal itu di Cipinang, di sana sebagian ada yang mau dikonsolidasi, tapi ada sebagian lainnya yang maunya tanah yang mereka kuasai dibeli saja, sementara dalam konsolidasi kita tidak boleh ada penghuni yang keluar," tukas Embun Sari.

Sehingga dalam pengerjaan KTV ini, keterlibatan seluruh pihak memang sangat dibutuhkan. Mulai dari masyarakat yang akan di konsolidasikan, pemerintah daerah untuk menetapkan pertelaan, hingga partisipasi swasta melalui CSR untuk membangun hunian vertikal tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait merespons keluhan para pengembang yang khawatir program pembangunan rumah 3 juta setahun membuat pemesanan rumah menjadi turun.

Maruarar menyatakan, program ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak.

"Saya rasa kebijakan ini sangat prorakyat, yang kita mau bangun itu adalah rumah rakyat. Saya pikir kebijakan ini justru disambut dengan sangat bahagia oleh rakyat kecil," ujarnya usai menghadiri Rakor Inflasi di Jakarta, Senin (25/11/2024).

Dia mengaku, sudah memiliki berbagai strategi untuk merealisasikan target dari Presiden Prabowo Subianto agar bisa membangun 3 juta rumah setahun, di tengah keterbatasan anggarannya.

Pihaknya juga sudah berdiskusi dengan Kejagung untuk membahas rencana aset-aset yang ditahan oleh Kejagung akan dipakai oleh Kementerian PKP. Bahkan, aset-aset yang disita dari para koruptor juga akan dimanfaatkan.

"Jadi menurut saya harusnya bersyukur ya dengan kebijakan yang seperti ini. Dan kami juga akan berusaha mengkonkritkan rencana kerja kami di bidang perumahan, di tengah keterbatasan anggaran," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan, kebijakan 3 juta rumah per tahun membuat masyarakat jadi berharap pada rumah gratis, sehingga banyak yang menahan pembelian.

"Rumah gratis itu membingungkan pengembang. Banyak calon konsumen membatalkan booking setelah omongan rumah gratis itu, dari 10 booking ada 1-3 yang dibatalkan," katanya dalam siaran persnya Sabtu (23/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mendukung program 3 juta rumah yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta pada Senin (25/11/2024).

"Kita melihat bahwa ada beberapa yang bisa kita ringankan biayanya, sekaligus mempercepat prosesnya. Ada celahnya," ujar Tito dalam konferensi pers.

Ketiganya sepakat untuk, pertama, membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli rumah.

Kedua, penghapusan pungutan daerah atau retribusi dalam pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh para pengembang properti.

Ketiga, mempercepat proses pembuatan PBG dari yang umumnya memakan waktu 28 hari menjadi hanya 10 hari.

Selanjutnya, SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

"Kami sudah lakukan dialog dengan Ketua Asosiasi Gubernur, Asosiasi Bupati, Wali Kota, DPRD Tingkat Satu, DPRD Wali Kota, DPRD Kabupaten, semua sepakat mendukung," tuntas Tito.

Sebagai informasi, program 3 juta rumah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ditargetkan, sebanyak 3 juta rumah terbangun setiap tahun, dengan rincian 1 juta di perkotaan dan 2 juta di perdesaan.

Pemerintah akan menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan ini berlaku untuk program 3 juta rumah.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan adanya kebijakan itu, masyarakat yang masuk dalam kriteria MBR bisa membeli rumah lebih murah. Tito menyebut dengan dihapusnya kedua biaya tersebut, masyarakat bisa hemat Rp 10,5 juta per rumah.

"Rapat dengan dirjen teknis, dari adanya kebijakan ini, maka potensi BPHTB dihapuskan itu nilainya untuk rumah tipe 36 Rp 6,250 juta. Kemudian untuk PBG dibebaskan Rp 4.320.0000 Jadi untuk rumah 36, tipe 36, itu sebetulnya bisa dihemat, lebih kurang Rp 10.570.000. Nah, ini yang diuntungkanlah masyarakat," ucapnya.

Penghapusan PBG dan BPHTB disebut mulai berlaku Desember 2024. Aturan tersebut akan berbentuk Peraturan Kepala Daerah.

Tito mewanti-wanti agar kebijakan ini tepat sasaran karena akan berpengaruh terhadap PAD. Maka, pemda diminta tidak memberikan insentif ini kepada pengembang, masyarakat berpenghasilan menengah atau tinggi.

"Harus dipelajari betul. Jangan sampai salah kongkalikong dengan pengembang, itu rumah bagi masyarakat menengah bukan rendah, atau berpenghasilan tinggi tetapi kemudian seolah olah berpenghasilan rendah supaya bea nol," tegasnya.

Dikutip dari detikpropeti, adapun kriteria rumah MBR yang bisa bebas PBG dan BPHTB sudah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya atau bedah rumah.

Dalam aturan itu, besaran rumah yang bisa mendapatkan insetif itu adalah rumah tapak dan rumah susun maksimal luasnya 36 meter persegi (m2). Sementara itu, untuk rumah swadaya maksimal luasnya 48 m2.

Besaran penghasilan MBR untuk wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, untuk kategori Tidak kawin maksimal sebesar Rp 7.000.000 per bulan, kategori Kawin maksimal sebesar Rp 8.000.000 per bulan dan kategori satu orang Peserta Tapera maksimal sebesar Rp 8.000.000 per bulan.

Bagi MBR di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya untuk kategori Tidak kawin maksimal sebesar Rp 7.500.000 per bulan, kategori Kawin maksimal sebesar Rp 10.000.000 dan kategori satu orang Peserta Tapera maksimal sebesar Rp 10.000.000.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan kepada seluruh kepala daerah untuk menerapkan kebijakan penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia pun meminta kebijakan itu tidak disalahgunakan oleh para kepala daerah.

Hal ini disampaikan Tito saat memimpin penandatanganan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri terkait kebijakan penyediaan tiga juta rumah, di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (25/11/2024).

"Jangan sampai itu nanti disalahgunakan di bawah, kongkalikong dengan pengembang, padahal itu untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah bukan rendah, atau mungkin dengan masyarakat berpenghasilan tinggi. Tapi kemudian dibuat seolah-olah untuk berpenghasilan rendah," tegas Tito.

Ia pun meminta jajarannya berhati-hati dalam menerapkan kebijakan tiga juta rumah ini.

Utamanya, lanjut dia, para kepala daerah harus mencermati dasar daripada kebijakan ini adalah kriteria masyarakat berpenghasilan rendah.

"Tolong hati-hati, rekan-rekan hati-hati betul, pelajari betul kriteria yang tadi disebutkan yang menjadi dasar keputusan menteri dari kementerian PU. Itu harus dipelajari betul," ujar mantan Kapolri ini.

Adapun kebijakan ini mendasari beberapa hal antara lain kriteria masyarakat berpenghasilan rendah.

Pertama, besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, per bulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp. 7 juta, kategori kawin sebesar Rp. 8 juta dan kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp 8 juta.

Kedua, besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya per bulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp.7,5 juta, kategori kawin sebesar Rp.10 juta dan kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp.10 juta.

Ketiga, luas lantai paling luas 36 m2 untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun; dan luas lantai paling luas 48 m2 untuk pembangunan rumah swadaya.