KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto resmi dimulai di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Bandung, Jawa Barat.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas pendidikan siswa melalui pemberian makanan bergizi secara gratis di sekolah-sekolah.

Distribusi MBG di Bandung masih terbatas

Hingga saat ini, program MBG di Bandung baru menjangkau 14 sekolah di dua wilayah, yakni Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, dan Kecamatan Sukajadi.

Jumlah penerima manfaat program MBG di Kota Bandung baru mencapai 7.000 siswa dari tingkat SD, SMP, hingga SMA.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A Koswara menjelaskan, distribusi dilakukan melalui dua dapur utama yang masing-masing bertanggung jawab untuk tujuh sekolah.

"Jadi pada hari ini ada dua dapur utama di Bandung, yaitu di Lanud Husein Sastranegara dan Sukajadi. Masing-masing mendistribusikan sekitar 3.500 paket makanan ke tujuh sekolah," kata Koswara, Senin (6/1/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

Meski begitu, pendistribusian MBG belum merata di seluruh sekolah di Kota Bandung. Dari total 302.109 siswa di 479 SD dan 269 SMP, baru sekitar 20 persen yang mendapatkan distribusi makanan bergizi gratis.

"Kalau menurut informasi awal, dari 302.109 itu baru 20 persen untuk target tahun 2025 yang dapat distribusi makan gizi gratis," jelasnya.

Koswara memastikan bahwa distribusi akan dilakukan bertahap sepanjang tahun ini. Pemkot Bandung saat ini masih menunggu petunjuk teknis yang lebih detail dari pemerintah pusat.

"Kami masih menunggu petunjuk teknis yang lebih terperinci dari pemerintah pusat, tetapi kami siap mendukung dan memperluas program ini," ujar Koswara.

Menu MBG: sehat dan menarik untuk anak sekolah

Selain distribusi, menu makanan yang disajikan dalam program MBG juga menjadi perhatian penting.

Sukri, salah satu penanggung jawab dapur MBG di Sukajadi, mengungkapkan bahwa menu yang disiapkan untuk siswa SD dan SMP di wilayah Sukajadi tidak hanya sehat, tapi juga menarik bagi anak-anak.

"Untuk besok, kami akan menyajikan chicken crispy dengan susu dan sayuran," ucap Sukri, dikutip dari Tribunjabar.id, Senin (6/1/2024).

Menurut Sukri, penyusunan menu mempertimbangkan keseimbangan antara cita rasa, tampilan, dan kandungan gizi.

"Kami berusaha membuat menu yang tidak hanya sehat, tetapi juga menarik, agar anak-anak tertarik untuk makan," tambahnya.

Persiapan makanan melibatkan 45 orang tenaga kerja, mulai dari dapur, pengemasan, dan distribusi.

Aktivitas dapur dimulai sejak pukul 01.00 pagi dan diperkirakan selesai pada pukul 06.00 pagi, supaya makanan tiba di sekolah dalam kondisi segar dan siap santap.

Bahan makanan dibeli empat hari sebelumnya di Pasar Caringin dan sejumlah distributor. Kemudian semua bahan disimpan dalam pendingin hingga siap diolah.

Tantangan dalam pelaksanaan program MBG

Meski terlihat sederhana, pelaksanaan program ini memiliki tantangan tersendiri, salah satunya adalah memastikan menu yang disajikan sesuai dengan selera anak-anak, tanpa mengabaikan kandungan gizinya.

"Harus menyeimbangkan rasa, tampilan, dan kandungan gizi. Anak-anak sekolah memang punya selera yang berbeda, jadi kami pastikan menunya menarik dan digemari," papar Sukri.

Selain itu, distribusi makanan juga harus berjalan lancar. Untuk mengatasi potensi kendala, pihak dapur dan sekolah membentuk grup WhatsApp untuk memastikan komunikasi berjalan efektif.

"Kami terus berkoordinasi dengan pihak sekolah agar distribusi makanan bisa lancar, dan ada respons cepat jika ada masalah di lapangan," bebernya.

Dengan anggaran sebesar Rp 10.000 per paket makan, Sukri optimistis makanan bergizi tetap bisa disediakan dengan kualitas terbaik.

"Kami yakin bisa menyajikan makanan bergizi dengan biaya yang tersedia," ungkapnya.

Respons sekolah dan siswa terhadap Program MBG

Program MBG disambut baik oleh sekolah dan siswa. Nurwulansari, Wakil Humas SMP Angkasa mengatakan, siswa terlihat antusias saat menerima paket makan siang gratis.

"Tadi anak-anak terlihat senang dapat makan bergizi gratis karena makanannya juga bergizi. Menunya ada nasi, sayuran, daging, buah-buahan, dan susu. Makanan ini didrop oleh SPPG dari Lanud," beber Nurwulansari.

Menurutnya, program ini juga meringankan beban para orang tua, terutama mereka yang sibuk bekerja dan tidak sempat menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.

"Selain sehat, ya bikin hemat karena tidak bawa sarapan dari rumah dan tidak jajan di kantin. Apalagi kalau orang tuanya yang sibuk kerja, tidak sempat menyiapkan sarapan, jadi ini bisa menguntungkan orang tua juga," tutur Nurwulansari.

Harapan untuk masa depan Program MBG

Pj Wali Kota Bandung, A Koswara, berharap program MBG bisa menjadi contoh penerapan yang berkelanjutan di daerah lain.

Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan program ini berjalan lancar.

"Kami berharap program ini bisa berjalan secara berkelanjutan dan memberi dampak positif bagi kesehatan serta prestasi siswa di Kota Bandung," pungkasnya.

Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN, Eddy Soeparno, mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) untuk mempersiapkan generasi unggul di Indonesia pada 2045. Eddy menyebut program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap janji kampanyenya.

"Melalui pelaksanaan MBG, Presiden Prabowo membuktikan komitmen program unggulannya dalam kampanye, sekaligus membuka jalan lebar-lebar munculnya pemuda-pemudi generasi emas jelang tahun 2045," kata Eddy dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (6/1/2025).

Eddy mengatakan membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul mesti diawali dengan makanan bernutrisi sejak dini. Ia menyebut hal ini sebagai terobosan besar pemimpin Indonesia yang berorientasi pada generasi muda.

"Presiden Prabowo mampu mewujudkan mimpi besar membangun SDM Indonesia yang unggul melalui pelaksanaan program MBG. Sebuah terobosan program yang fokus pada mempersiapkan generasi masa depan," tambahnya.

Waketum PAN ini mendukung penuh pelaksanaan MBG. Ia menyebut akan ikut serta memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis di berbagai daerah.

"Saya tentu mendukung penuh dan memastikan agar program MBG yang diluncurkan berhasil dan kelak menjangkau seluruh anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke," ujar Eddy.

Ia mewanti-wanti anggaran makan bergizi gratis digunakan sebagaimana mestinya. Eddy mengingatkan jangan sampai ada pihak yang berani bermain anggaran di program ini.

"MBG ini adalah hak anak-anak kita. Jika ada yang tega memangkas anggaran atau kualitas makanan yang disajikan demi keuntungan dirinya, sudah layak dihukum secara tegas dan konsekuen," kata Eddy.

"Sebagai anggota DPR RI, saya juga akan memastikan kelancaran program MBG di Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor dan Cianjur) untuk memastikan siswa mendapatkan haknya sesuai dengan porsi dan kualitas yang ditetapkan Badan Gizi Nasional," imbuhnya.

Awal pekan ini adalah adalah kick off program makan bergizi gratis (MBG) pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di sejumlah wilayah Indonesia, Senin (6/1).

Lewat unggahan di akun media sosial Instagram-nya@gibran_rakabuming, Wapres Gibran  berjanji akan terus memperluas jangkauan program makan bergizi gratis.

"Program MBG adalah program strategis pemerintah dan akan terus ditingkatkan jangkauannya untuk membangun generasi emas kita," tulis Gibran dalam unggahannya.

Gibran menjelaskan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo-Gibran itu dilaksanakan secara serentak di 26 provinsi.

Pada unggahan video instagram itu, Gibran juga menyertakan kumpulan rekaman video saat dia memantau uji coba makan bergizi gratis di sejumlah sekolah.

Dia pun menyertakan musik latar film animasi manga asal Jepang, Ninja Cilik Hattori, yang sudah dialihbahasakan ke Bahasa Indonesia.

[Gambas:Instagram]

Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri mendapatkan anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025.

Secara bertahap ke depannya, program itu akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini, MBG diselenggarakan di 190 titik di 26 provinsi.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menjelaskan berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang akan beroperasi.

Sebanyak 190 SPPG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.

Kemudian, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Hasan menjelaskan program MBG ditargetkan menyentuh 3 juta penerima manfaat mulai Januari hingga Maret 2025.

Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat yang terdiri dari balita hingga pelajar SMA itu akan terus meningkat hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025.

Selain itu, Hasan pun memastikan Prabowo-Gibran akan sidak program makan bergizi gratis. Namun untuk kapan dan di mana, dia belum menjelaskan.

SRAGEN,iNEWSSragen.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sragen masih menunggu alokasi anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk dapat dilaksanakan.

Program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi sekitar 198.000 orang, termasuk 12.000 orang di wilayah Gemolong, Sragen. Sasaran utama program ini adalah anak-anak sekolah, balita, ibu menyusui, dan ibu hamil.

Komandan Kodim 0725/Sragen Letkol (Inf) Ricky Yulianto Wuwung menjelaskan bahwa program MBG akan mencakup anak-anak pra-TK, TK, SD, SMP, SMA, serta anak-anak di pondok pesantren, Senin (6/1/222025).

Untuk balita, ibu menyusui, dan ibu hamil, distribusi makanan bergizi akan dilakukan 2-3 kali per minggu melalui posyandu atau puskesmas di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan radius 4-5 km.

Ricky menyatakan bahwa persiapan dapur untuk program ini telah mencapai 99,9%, hanya menunggu anggaran operasional dari yayasan yang ditunjuk oleh BGN. Anggaran program MBG sebesar Rp15.000 per orang, dengan perincian Rp10.000 untuk makanan dan Rp5.000 untuk operasional dapur.

Program MBG, yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden, telah dikoordinasikan dengan Sekretariat Daerah (Setda) dan melibatkan berbagai dinas, pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Setiap kecamatan di Kabupaten Sragen akan memiliki dapur atau SPPG untuk melayani penerima manfaat.

Ricky menambahkan bahwa pelaksanaan program kemungkinan akan dimulai pekan depan. Skrining penerima manfaat akan dilakukan oleh BGN, dan Sragen tidak memerlukan uji coba karena hal tersebut sudah dilakukan di Solo. Untuk memaksimalkan operasional di Sragen, tenaga dari Dapur Mojo Wetan telah melakukan studi banding ke Solo.

Dengan persiapan matang dan koordinasi yang baik, Program MBG diharapkan segera berjalan, memberikan manfaat besar bagi masyarakat di Kabupaten Sragen.

Editor : Joko Piroso

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai didistribusikan untuk pertama kalinya secara nasional. Di Jawa Barat, dari 27 daerah yang ada, baru 22 daerah yang mendapat pendistribusian program Presiden Prabowo Subianto ini.

"Di Jabar ada 22 kabupaten kota (yang mendistribusikan makan bergizi gratis)," kata Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Gedung DPRD Jabar, Senin (6/1/2025).

Adapun 22 daerah yang mendapat distribusi MBG ini, ialah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Majalengka.

Kemudian Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya.

Menurut Bey, Pemprov Jabar masih menunggu petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional terkait pelaksanaan program MBG. "Belum semua, ini kan bertahap ya kita tunggu (juknis) dari badan gizi nasional," ujarnya.

Terkait pelaksanaan pendistribusian hari pertama, Bey menyebut, dirinya belum bisa menyimpulkan apa yang harus dievaluasi. Sebab dari 22 daerah itu, baru 7 yang menyampaikan laporan pelaksanaan.

"Dari 22 kabupaten kota, baru 7 yang melaporkan dan kami tunggu laporan pelaksanaan di lapangan," ungkap Bey.

Bey juga menyinggung soal anggaran yang disiapkan untuk mendukung program tersebut. Dia memastikan, dana Rp 1 triliun dari APBD Jabar 2025 sudah dicadangkan untuk program makan bergizi gratis.

"Rp 1 triliun dari APBD kami sudah mencadangkan dan kami tunggu arahan dari pusat untuk pelaksanaan. Dari pusat yang Rp 71 triliun nasional itu di badan gizi nasional. Juknis belum ada tapi kami sudah mencadangkan, begitu ada arahan teknis tinggal kami lakukan," tandasnya.

MBG Kabupaten Bandung Digelar Pekan Depan

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bandung, Enjang Wahyudin mengatakan, saat ini masih melakukan pemetaan dan pendataan terkait program MBG. Menurutnya data dari Dapodik sebanyak 582 ribu siswa sekolah negeri maupun swasta yang akan mengikutinya.

"Data itu terdiri dari siswa PAUD, kurang lebih ada 67.000-an. Terus SD kurang lebih ada 356.000 dan SMP 134.000 serta PKBM kurang lebih ada 23.000. Jadi jumlah total itu kurang lebih ada 582.000-an siswa," ujar Enjang, kepada awak media, Senin (6/1/2025).

Menurutnya data tersebut dibagi dalam beberapa rayon yang ada di Kabupaten Bandung. Salah satunya adalah sekolah menengah pertama (SMP) yang memiliki delapan rayon.

"Iya kalau SMP itu 8 rayon, rayon 1 sampai rayon 8. kalau SD Kecamatan jadi 31 Kecamatan, termasuk PAUD," katanya.

Enjang mengungkapkan, Disdik akan menjadi leading sektor untuk program Prabowo-Gibran tersebut. Terutama dalam pendidikan dasar dari PAUD, SD, hingga SMP.

"Berdasarkan kewenangan yang ada memang kita menyiapkan jumlah siswa atau target yang akan nanti diberikan makan siang bergizi itu," jelasnya.

Enjang mengaku program tersebut bisa berjalan sesuai dengan tepat sasaran. Sehingga saat ini dirinya terus melakukan pemetaan terkait program MBG tersebut.

"Kita mulai melaksanakan pendataan berapa jumlah siswa kecamatan terkait dengan persiapan itu, kita melakukan pemetaan sekolah yang harus dilayani oleh kesatuan pelayanan makan bergizi, terus kita juga melakukan pemetaan kebutuhan makan bergizi itu. Keempat juga melakukan pembentukan pengawasan," ucapnya.

Dia menyebutkan program MBG tersebut masih dalam pembahasan ditingkat DPR RI. Menurutnya pembahasan tersebut berupa dengan kaitan petunjuk pelaksaan teknis program MBG.

"Program makan bergizi gratis kan masih dibahas di tingkat DPR RI, bagaimana juknisnya, siapa yang bertanggung jawabnya, dari konteks anggaran siapa, dari konteks pelaksanaan makan siang gratis itu, yang jelas ketika melihat di struktur organisasi dan tata kerja badan gizi nasional kan itu ada beberapa Deputi, yang mungkin nanti akan berbicara tugas pokok dan fungsi siapa Berbuat apa terkait dengan terkait makan bergizi gratis tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan," bebernya.

Sementara itu berdasarkan dari informasi yang dihimpun, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pemasok program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum melakukan pendistribusian.

Beberapa dapur program tersebut berada di Kecamatan Bojongsoang, Rancaekek, dan Nagreg. Mereka masih melakukan persiapan dan akan melakukan distribusi program MBG pada, Senin 13 Januari 2025 mendatang.

Majalengka Siapkan Simulasi

Pemkab Majalengka memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan program MBG. Namun hanya waktu pelaksanaannya saja yang berbeda dengan daerah-daerah yang mulai melaksanakan program MBG pada hari ini.

"Kita sudah melakukan simulasi. Nah (pelaksanaan) yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Majalengka untuk MBG itu pada 13 Januari," kata Pj Bupati Majalengka Dedi Supandi, Senin (6/1/2025).

Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Majalengka telah mengalokasikan APBD sebesar Rp5 miliar. Anggaran tersebut difokuskan untuk menyasar sekolah-sekolah yang berada di kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi.

"APBD juga telah menganggarkan sehingga tetap berjalan pada tanggal tersebut. Alokasi dari APBD itu khusus di sekolah-sekolah yang kawasan kemiskinan tinggi," ujar Dedi.

Dedi menyampaikan, alokasi untuk program MBG dari APBD itu nantinya akan menjangkau 30.000 siswa di Majalengka. Sedangkan dari BGN sendiri akan menyasar 7.000 siswa di 'Kota Angin'.

"Kalau dari anggaran APBD, kita upayakan menjangkau siswa SD, SMP, hingga TK. Namun, pelaksanaannya masih harus dicek dan dianalisis lebih lanjut apakah cukup untuk semua jenjang," ucap dia.

Di sisi lain, dalam memuluskan program tersebut, Pemkab Majalengka akan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya pembuatan dapur umum yang dikelola oleh TNI.

"Ada juga bantuan dari dapur umum dari TNI. Ini masih bagus karena kami menganggarkan. Kedepannya kolaborasi akan terjadi. Kalau dari APBD, kita berdayakan Bumdes dan pengambilan lahan harus dari koperasi di daerah kita," kata Dedi.

"Kita juga memaksimalkan pemberdayaan kelompok perempuan kepala keluarga yang sudah dilatih tata boga untuk memasak makanan bergizi. Bahan baku diupayakan berasal dari koperasi di daerah kita, agar memberikan dampak ekonomi langsung ke masyarakat," sambungnya.

Dedi juga menambahkan bahwa tim gizi dari daerahnya akan dilibatkan, untuk memastikan kandungan gizi pada makanan sesuai dengan kebutuhan anak. "Kami berharap program MBG bisa meningkatkan gizi anak-anak di Majalengka, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar," pungkasnya.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan anggaran tahun 2025 Badan Gizi Nasional (BGN) tetap di angka Rp71 triliun. Namun, terdapat sejumlah pengalihan dana untuk pemenuhan gizi nasional. Hal ini disampaikan Komisi IX setelah rapat dengar pendapat dengan kepala dan jajaran BGN. Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh, Komisi IX telah menyetujui pengalihan anggaran tahun ini, antara lain menyangkut penyesuaian anggaran dukungan manajemen BGN sekitar Rp1,5 triliun. Anggaran tersebut dialihkan untuk program pemenuhan gizi gratis. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu, seluruh fraksi di Komisi IX DPR siap mendukung dan melakukan pendampingan dan pemantauan kepada Badan Gizi Nasional, khususnya dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kendari, Sulawesi Tenggara masih menggunakan dana pribadi dari Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena di Kendari masih memiliki sisa anggaran dari kocek pribadi Prabowo saat program ini dilakukan uji coba pada tahun lalu.

"Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," kata Hasan Nasbi kepada wartawan, Senin (6/1).

Setelah sisa anggaran dari kocek pribadi Prabowo habis, Hasan memastikan pelaksanaan program MBG di Kendari akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Badan Gizi Nasional (BGN) mendapatkan anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025.

"Ya, setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN," kata Hasan.

Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah diberlakukan pada hari ini Senin di 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap alasan mengapa susu sapi belum tersedia dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah titik di Jakarta.

Dadan menegaskan susu akan menjadi bagian dari program MBG di wilayah-wilayah sentra peternakan sapi perah. Langkah itu bertujuan untuk mendorong setiap daerah mengembangkan sektor peternakan sapi perah sebagai sumber daya lokal.

Pemerintah juga tak mau pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto ini malah meningkatkan barang impor masuk Indonesia.

"Kami tidak ingin program ini menjadi bagian dari peningkatan impor, tetapi justru memberdayakan sumber daya lokal," ucap Dadan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

Ia berharap program MBG dapat mendukung kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan susu, sekaligus meningkatkan produktivitas peternak lokal.

Dadan menyampaikan anggaran untuk pengadaan susu sudah termasuk dalam anggaran MBG per siswa yang ditetapkan, yakni Rp10 ribu.

Menurutnya, dalam implementasi program MBG, daerah yang memiliki sapi perah akan mendapatkan pasokan susu minimal tiga kali seminggu.

"Kami sudah melakukan simulasi kapan susu diberikan, termasuk kombinasi-kombinasi agar indeks gizi tetap sesuai arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," ujar dia.

Sementara itu, untuk daerah yang tidak memiliki sapi perah, kebutuhan protein dan kalsium akan dipenuhi melalui sumber lain seperti ikan, telur, dan bahan makanan kaya kalori lainnya. Langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan gizi tetap terpenuhi secara merata di seluruh wilayah.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di SD Angkasa 5, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, susu sapi belum termasuk dalam menu MBG. Menu yang telah tersedia termasuk ayam teriyaki, sayur buncis, nasi, dan pisang.

Panglima Komando Operasi Udara I Marsda TNI Tedi Rizalihadi mengatakan menu makan bergizi gratis ini seharga Rp10 ribu. Ia mengatakan belum ada menu susu sapi pada hari ini lantaran berganti-ganti menu tiap harinya.

"Sementara 10 ribu. Karena ini pertama kita mengacu di 10 ribu. Kan tiap hari menu-menunya beda. Hari ini belum ada susu. Nanti kalau ada susu kita cek lagi," kata Tedi di lokasi.

Serupa, menu susu juga tak ditemukan dalam menu Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah di Jakarta Barat.

SD Negeri 15 Slipi, Jakarta Barat, menjadi salah satu sekolah yang dapat paket makan bergizi gratis dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum Palmerah.

Pantauan CNNIndonesia.com, Senin (6/1), para siswa kelas 2 dibagikan makanan yang berisi nasi, ayam goreng tepung, tahu goreng, tumis kacang panjang, dan jeruk.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025.

Kepala Chef Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 'Dapur Sehat Anak Bangsa' di Halim Perdanakusuma Jonie Kusuma Hadi bercerita sistem pembayaran untuk menu makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan modal pribadi mitra terlebih dahulu, kemudian diganti atau reimburse oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Ngadain dulu, nanti reimburse ke Badan Gizi Nasional per minggu. Itu food cost Rp10.000" ujar Jonie saat ditemui di SD Angkasa 5 Halim, Jakarta Timur, Senin (6/1).

Jonie mengaku telah mendapatkan surat persetujuan untuk bergabung ke dalam unit pelayanan MBG oleh Badan Gizi Nasional di Halim Perdanakusuma. Guna mendapatkan persetujuan ini, tim Badan Gizi Nasional harus memverifikasi para mitranya.

"Sebelumnya diverifikasi dulu sama BGN," ujarnya

Jonie mengatakan tidak ada kendala khusus dalam eksekusi program Makan Bergizi Gratis pada hari pertama peluncuran yang digelar hari ini. Meski begitu, ia mengaku masih mencari ragam referensi menu untuk disesuaikan dengan anggaran Rp10 ribu per porsi.

"Jadi menu kami memang mengajukan, setelah itu diverifikasi oleh tim ahli, selanjutnya disahkan oleh BGN," kata dia.

Selain itu, Jonie mengungkapkan ada 25 orang yang bekerja di SPPG Halim Perdanakusuma. Dari jumlah itu, ada yang bertugas sebagai kepala dapur, ahli gizi, koki, akuntan hingga admin.

Jonie mengaku menyiapkan 1.500 porsi kotak makan yang diedarkan ke sekolah-sekolah di kawasan Halim Perdana Kusuma di hari perdana pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Ia menargetkan bakal ditingkatkan bertahap menjadi 3.000 porsi kotak makanan di hari berikutnya.

"Selanjutnya 3.800 [kotak]. Jadi kami per titik dapur adalah 3.000 sampai 4.000 [kotak]," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah melaksanakan program makan bergizi gratis di 190 titik SPPG alias dapur di 26 provinsi sejak dioperasikan perdana pada hari ini untuk memasok makanan kepada para pelajar.

Sayang sekali kalau program Pak Prabowo untuk menciptakan generasi emas dengan asupan gizi ini tercemar oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti penipuan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membuat aturan teknis mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

"BGN ini akan melibatkan banyak pihak atau stakeholder sehingga perlu segera disusun pedoman teknisnya,” kata Edy di Jakarta, Senin, usai mengikuti rapat tertutup Komisi IX DPR bersama Badan Gizi Nasional.

Menurut dia, aturan teknis itu bernilai penting antara lain untuk memastikan informasi seputar program Makan Bergizi Gratis yang diterima oleh masyarakat tidak simpang siur. Ia menilai potensi penyimpangan bisa saja terjadi sehingga membuat program ini terhambat.

“Sayang sekali kalau program Pak Prabowo untuk menciptakan generasi emas dengan asupan gizi ini tercemar oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti penipuan,” kata dia.

Berikutnya, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III itu juga meminta agar 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera dibentuk, sebagaimana target Badan Gizi Nasional pada 2025 ini.

Pada hari pertama pelaksanaan secara resmi program Makan Bergizi Gratis, baru terdapat 190 SPPG.

“Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap SPPG di dapil,” ujar dia menambahkan.

Edy menyatakan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IX DPR itu merupakan salah satu kesepakatan dalam rapat dengan Badan Gizi Nasional.

Selain itu, Komisi IX juga akan terlibat dalam peluncuran SPPG di setiap dapilnya. Langkah itu bertujuan agar para wakil rakyat tersebut mengetahui kesiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, termasuk terkait kualitas makanan dan kehigienisan dapur.

"Program ini akan berjalan secara bertahap. Kalau di daerah ada SPPG yang belum siap, saya yakin dalam waktu dekat sudah bisa beroperasi dengan baik,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan pihaknya menyetujui anggaran Badan Gizi Nasional tetap di angka Rp71 triliun pada tahun 2025.

"Tetap Rp71 triliun, tetap," kata Nihayatul.

Anggaran BGN sebesar Rp71 triliun itu memang telah diungkap oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pada 20 Agustus 2024 di kompleks Istana Kepresidenan.

Ia menyampaikan alokasi anggaran untuk program kerja BGN tahun 2025 senilai Rp71 triliun, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rapat antara BGN dan Komisi IX DPR RI tersebut diketahui beragendakan persetujuan rencana kerja dan anggaran Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025. Dadan Hindayana pun menjelaskan rapat tersebut juga membahas seputar penyesuaian anggaran.

Salah satu anggaran yang disesuaikan, kata dia melanjutkan adalah anggaran terkait dengan dukungan manajemen Badan Gizi Nasional yang pada awalnya sebesar Rp8 triliun dikurangi sebesar Rp1,5 triliun. Anggaran tersebut, kata dia, akan dialihkan untuk program pemenuhan gizi nasional.

"Tadi kami membahas terkait dengan penyesuaian anggaran yang awalnya untuk dukungan manajemen kurang lebih Rp8 triliun, diturunkan menjadi kurang lebih Rp7 triliun, turun Rp1,5 triliun, yang kami alokasikan untuk lebih banyak program pemenuhan gizi nasional," ujarnya.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai hari ini, Senin (6/1/2025) di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam APBN 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan dana program Makan Bergizi Gratis mencapai Rp 71 triliun.

Dengan anggaran itu, pemerintah menargetkan 20 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis hingga akhir 2025.

Berikut rincian jadwal pembagian, menu makanan, dan lokasi penerapan program Makan Bergizi Gratis.

Jadwal Makan Bergizi Gratis

Pemerintah menargetkan program Makan Bergizi Gratis ditujukan bagi anak sekolah, anak di bawah lima tahun (balita), ibu hamil, dan ibu menyusui.

Diberitakan Kompas.com (9/10/2024), Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan, anak sekolah akan mendapatkan makanan gratis sesuai jadwal yang ditetapkan.

Setiap anak sekolah akan mendapatkan satu paket Makan Bergizi Gratis per hari dengan jadwal pembagian sebagai berikut:

• Pelajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai SD kelas II menerima makan gratis pukul 08.00
• Siswa SD kelas III sampai VI menikmati makanan bergizi gratis pukul 09.30
• Siswa SMP dan SMA mendapatkan jatah makan begizi gratis pada siang hari sekitar pukul 12.00.

Menu Makan Bergizi Gratis

Pemerintah menetapkan paket makanan program Makan Bergizi Gratis bernilai Rp 10.000 per porsi.

Mantan Direktur Pengembangan Bisnis dan Manajemen Portofolio ID FOOD, Dirgayuza Setiawan mengungkapkan, terdapat sejumlah menu makanan untuk program tersebut.

"Menu di Indonesia bakal berbeda, akan menyesuaikan dengan produksi di daerah masing-masing," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Minggu (5/1/2025).

Dirgayuza mengungkapkan, menu Makanan Bergizi Gratis terbagi menjadi 11 area sesuai studi yang dilakukan Badan Pangan Nasional.

Berikut rincian menu makanan gratis:

• Area 1 (sebagian besar Sumatera)
  • Karbohidrat: nasi
  • Lauk: daging ayam, tahu
  • Buah: pepaya, manggis
  • Sayur: kangkung
• Area 2 (Mentawai)
  • Karbohidrat: sagu, talas
  • Lauk: udang, ikan
  • Buah: pisang, nangka, durian
  • Sayur: daun pepaya
• Area 3 (Riau dan Bangka Belitung)
  • Karbohidrat: sagu
  • Lauk: udang, ikan
  • Buah: pepaya, durian, nanas
  • Sayur: kangkung, timun, terong
• Area 4 (Kalimantan)
  • Karbohidrat: Talas, singkong
  • Lauk: ikan, daging sapi
  • Buah: pisang, rambutan, jeruk
  • Sayur: wortel, kangkung, sawi hijau
• Area 5 (Banten dan Jawa tengah)
  • Karbohidrat: nasi, jagung
  • Lauk: daging ayam
  • Buah: pepaya, jeruk
  • Sayur: labu, buncis
• Area 6 (DI Yogyakarta dan Jawa Timur)
  • Karbohidrat: nasi, jagung, singkong
  • Lauk: udang, ikan, telur, daging
  • Buah: manga, alpukat, buah naga
  • Sayur: kol, kacang panjang, wortel
• Area 7 (Bali)
  • Karbohidrat: nasi
  • Lauk: ikan, tahu
  • Buah: salak, jeruk, pisang, mangga
  • Sayur: kangkung, sawi hijau, kacang hijau
• Area 8 (Nusa Tenggara Barat dan Timur)
  • Karbohidrat: jagung, sorgum
  • Lauk: daging sapi
  • Buah: jeruk, pisang, pepaya
  • Sayur: daun kelor, terong, pepaya
• Area 9 (Sulawesi)
  • Karbohidrat: jagung, sorgum
  • Lauk: daging sapi
  • Buah: jeruk, pisang, pepaya
  • Sayur: daun kelor, terong, pepaya
• Area 10 (Maluku)
  • Karbohidrat: sagu, jagung, singkong
  • Lauk: ikan, daging sapi
  • Buah: pisang, mangga, jeruk, pepaya
  • Sayur: pare, terong, kangkung
• Area 11 (Papua)
  • Karbohidrat: sagu, singkong, ubi jalar
  • Lauk: ikan, daging sapi, kacang-kacangan
  • Buah: matoa, alpukat, jambu biji, duku, mangga
  • Sayur: buncis, kembang pepaya.

Meski menu Makan Bergizi Gratis berbeda di setiap daerah, makanan yang diberikan tetap terdiri dari karbohidrat, lauk, buah, dan sayur.

Lokasi dapur Makan Bergizi Gratis

KOMPAS.com/ANTONIUS ADITYA MAHENDRA Menu makanan bergizi gratis yang diterima siswa-siswi SMP Negeri 61, Jakarta Barat, Senin (6/1/2025). Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional, Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengungkapkan, ada 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk memenuhi kebutuhan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) resmi berjalan hari ini, 6 Januari 2025. Dalam pelaksanaannya, ternyata susu tidak dimuat dalam menu MBG. Pemerintah menyatakan susu sapi akan masuk dalam menu di wilayah yang terdapat produsen susu sapi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan masuknya susu sapi dalam komponen menu MBG untuk memberdayakan industri susu sapi dalam negeri. Dengan begitu diharapkan tidak menambah angka impor susu sapi.

"Susu akan menjadi bagian makanan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada, untuk mendorong setiap daerah agar punya sapi perah. Kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor, tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal," beber Dadan di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (6/1/2025).

Dadan menjelaskan lebih lanjut anggaran program MBG akan tetap Rp 10 ribu per anak, walau nantinya akan memuat susu di dalam menunya.

"Kami sudah melakukan simulasi kapan susu diberikan, ketika masak apa. Karena indeksnya sudah diletakkan oleh Bapak Presiden. Jadi, agar indeksnya tetap masuk, kami akan melakukan kombinasi-kombinasi. Sehingga, di daerah-daerah yang ada sapinya, susu diberikan minimal 3 kali dalam seminggu," tambah Dadan.

Terkait dengan daerah yang tidak memiliki produsen susu sapi, Dadan bilang, sumber proteinnya sementara bisa digantikan dengan protein lain seperti dari ikan atau telur. Sumber kalsium lainnya, kata Dadan, salah satunya bisa dari daun kelor.

"Untuk daerah-daerah yang tidak ada sapi perahnya, untuk sementara proteinnya bisa digantikan dengan protein lainnya, misalnya dengan ikan, dengan telur, dan lain-lain, dan sumber kalsium lainnya, termasuk seperti yang sudah saya sebutkan, kelor, ya," katanya.

Berdasarkan pantauan detikcom pada pelaksanaan MBG di SD Angkasa 5, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, menu MBG yang didistribusikan ke SD Angkasa 5 memuat nasi putih, ayam teriyaki, sayur buncis dan wortel, dan buah pisang. Deputi II Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Noudhy Valdrino, bilang bahwa susu baru akan disediakan pada pelaksanaan MBG selanjutnya.

"Jadi susu ini kita lihat di Halim Perdana Kusuma hari ini belum ada, tapi saya terima informasi dari dapur tadi bahwa besok atau lusa akan diberikan susu," kata Valdrino kepada wartawan di SD Angkasa 5 Halim.

Meski begitu, ia menekankan bahwa menu MBG hari ini telah disesuaikan dengan kandungan gizi yang dibutuhkan. Valdrino menekankan, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiagakan tiga perwakilannya ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan kandungan gizi pada menu MBG.