Pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) sudah diterapkan lebih dari 1 bulan di Surabaya. Namun akhir-akhir ini siswa mengeluh adanya buah yang kecut, seperti di SMPN 13 Surabaya.

Humas SMPN 13 Surabaya Karyadi mengatakan, sebelum MBG turun sekolah sudah menyampaikan ke siswa bila ada keluhan agar disampaikan ke guru. Nanti dari sekolah akan menyampaikan ke tim MBG, termasuk mendata siswa dengan alergi.

Karyadi mengatakan bahwa akhir-akhir ini, siswa mengeluhkan soal buah dalam menu MBG. Siswa mengeluhkan rasa buah yang asam seperti akan basi.

"Memang ada beberapa kali makanan mengalami hambatan, mereka alergi dan ada yang tidak termakan. Kadang buahnya ada yang kecut," kata Karyadi kepada wartawan di sekolah, Selasa (25/2/2025).

"Kalau selama ini yang disampaikan anak-anak di awal, banyak keinginan. Awal-awal menyampaikan masakannya kurang empuk. Akhir-akhir ini buahnya, mungkin dikupas agak pagi dan dimakan siang hari jadi rasanya kayak mau basi," tambahnya.

Evaluasi dari sekolah sendiri, Karyadi menyebutkan pihaknya hanya melakukan pendataan. Kemudian data keluhan dari siswa itu akan disampaikan ke tim MBG.

"Kami hanya menyampaikan ke tim MBG bahwasanya hari ini ada buah yang misalnya asam dan keluhan anak-anak," ujarnya.

Karyadi mengatakan pendataan dilakukan oleh tim sekolah. Ketika sekolah belum kedatangan MBG, Dinkes telah menanyakan SOP sekolah mencegah kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kami sudah menyampaikan kalau sudah SOP karena kita nggak mengenal ilmu kesehatan, hanya melihat fisik. Karena itu dicurigai, maka kita stop tidak disampaikan ke anak. (Siswa mengisi data) alergi apa kita kasih form, dari pihak sekolah," jelasnya.

MBG di SMPN 13 Surabaya diberikan pada saat istirahat kedua. Sedangkan makanan datang sejak sekitar pukul 09.00 WIB.

"Di sekolah ditetapkan jam istirahat kedua, karena anak-anak bawa bekal dari rumah. Dan kami jaga kantin agar tetap berjalan," katanya.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap daftar menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan diberikan selama bulan puasa Ramadan.

Dadan mengatakan menu yang diberikan punya daya tahan lama. Hal itu karena makanan diberikan siang hari untuk dibawa pulang dan bisa disantap saat berbuka puasa.

"Bentuk makanan yang tahan lama, seperti contohnya susu telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah," kata Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2).

"Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau, atau kolak yang jelas sumber komposisi gizinya tetap di mana di situ ada protein karbohidrat dan ada serat," imbuhnya.

Dadan mengatakan anak-anak akan dibekali kantong untuk membawa makanan ke rumah. Kantong itu harus dibawa keesokan harinya untuk diisi makanan kembali.

Dia menyebut metode ini sudah diuji coba di Sukabumi. Kali ini, metode yang sama bakal diterapkan di semua daerah.

"Sehingga tidak menimbulkan sampah dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari," ujarnya.

Dadan menyampaikan di daerah mayoritas nonmuslim MBG tetap akan diberikan saat jam sekolah. Namun, saat ini metode di semua daerah tetap MBG dibawa pulang.

"Kita akan samakan. Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan treatment khusus," ujarnya.

Dalam rangka mendukung progam Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Polres Probolinggo bersama mahasiswa mendatangi SDN Liprak Kulon II Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo.

Kedatangan rombongan dari Satbinmas Polres Probolinggo bersama mahasiswa PMII Cabang Probolinggo dan BEM Probolinggo Raya ini tak lain untuk membagikan makan bergizi gratis kepada 64 siswa-siswi di sekolah tersebut.

Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana melalui Kasat Binmas Iptu Purwo Sudar Utomo mengatakan pembagian makan bergizi gratis ini bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan pokok tetapi juga untuk mengingatkan pentingnya pola makan yang sehat dan bergizi, bagi perkembangan dan pertumbuhan anak.

"Ini merupakan bukti bahwa Polri peduli terhadap tumbuh kembang dan kesejahteraan anak-anak, agar dapat tumbuh dengan sehat dan cerdas untuk masa depan yang lebih baik," kata Purwo, Selasa (25/2/2025).

Dalam kesempatan ini perwakilan Mahasiswa yang hadir, Devita Nur Awalina mengatakan ia bersama mahasiswa lainnya perasaannya sangat bahagia saat bisa membagikan makanan bergizi kepada para siswa.

"Kita juga memberikan edukasi kepada adik-adik siswa bahwa makanan sehat dan bergizi itu ada 4 sehat 5 sempurna yang harus dimakan agar nutrisi dapat tercapai, sehingga bisa bersekolah dengan baik," tutur Devita.

Dalam kesempatan ini Kepala SDN Liprak Kulon II Banyuanyar Agus Wijayanto mengucapkan terima kasih kepada Polres Probolinggo atas pelaksanaan makan bergizi gratis disekolahnya.

"Terima kasih kepada bapak Kapolres Probolinggo atas makan bergizi gratis ini. Harapannya kegiatan ini dapat terus berlanjut untuk mendukung pertumbuhan generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045," ucap Kepala SDN Liprak Kulon II Banyuanyar.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut anggaran Makan Bergizi Gratis (BGN) pada tahun depan mencapai Rp 28 triliun per bulan.

"Nanti kalau tahun depan kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan," jelas Kepala BGN Dadan Hindayana dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Senin (24/2/2025), dikutip dari siaran ulang Sekretariat Presiden pada Selasa (25/2/2025).

Perlu Tambahan Rp 25 T Per Bulan untuk Percepatan Tahun Ini

Dadan mengatakan Badan Gizi sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun yang hingga April akan melayani 3 juta penerima manfaat.

Kemudian dari April sampai Agustus akhir melayani 6 juta penerima manfaat. Dan dari Agustus akhir atau September sampai Desember antara 15-17,5 juta penerima manfaat.

"Nah, kemudian karena banyaknya laporan anak-anak yang ingin segera mendapatkan manfaat Makanan Bergizi, maka Bapak Presiden meminta kepada Badan Gizi untuk melakukan percepatan-percepatan terkait dengan distribusi makanan bergizi," ujar Dadan.

Ia menerangkan, karena pada 2025 BGN sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun, maka dibutuhkan tambahan Rp 25 triliun per bulan apabila ingin dilakukan percepatan MBG terhadap 82,9 juta penerima manfaat.

"Untuk tahun 2025 karena kita sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp 25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta. Jadi, kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, maka kita akan butuh Rp 100 triliun," tegas Dadan.

Ia melanjutkan, jika ternyata percepatan bisa dilakukan mulai Oktober, maka keperluan tambahannya Rp 75 triliun. Namun, apabila bisa dilakukan November, maka tambahannya Rp 50 triliun.

"Pokoknya hitungannya Rp 25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025 karena kita sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun," kata Kepala BGN.

Di hadapan awak media, ia turut menyebut kesuksesan program MBG bergantung pada tiga faktor. Pertama anggaran, dua SDM, dan tiga infrastruktur.

Video: Bagaimana Pelaksanaan Program Makan Gratis Saat Ramadan?

Video: Bagaimana Pelaksanaan Program Makan Gratis Saat Ramadan?

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto soal perkembangan program makan bergizi gratis. Dadan melaporkan program tersebut sudah dilakukan di 38 provinsi. #makanbergizigratis #dadanhindayana #mbg #prabowo #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur melakukan kunjungan ke sekolah yang menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam kunjungan tersebut, ditemukan beberapa temuan, salah satunya adanya buah yang sudah basi.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jatim, Ahmad Azmi mengatakan, pihaknya telah mengunjungi SMPN 13 Surabaya dan melakukan konfirmasi ke berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim dan pihak sekolah. Hasilnya, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian.

"Pertama, terkait dengan MBG ini ada mekanisme pendataan yang dilakukan pihak Dispendik ke siswa. Masalahnya, proses pendataan itu, terutama berkaitan dengan alergi makanan, dilakukan atas inisiatif sekolah dan Dispendik, tapi tidak didorong oleh BGN (Badan Gizi Nasional) selaku penyelenggara program," kata Azmi kepada wartawan di SMPN 13 Surabaya, Selasa (25/2/2025).

Temuan kedua, menurut Azmi, pendistribusian MBG belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam regulasi tersebut, salah satu standar pelayanan adalah memastikan adanya evaluasi kerja. Seharusnya, menu makanan bergizi gratis diinformasikan kepada penerima manfaat sebelum didistribusikan.

"Teknisnya adalah semua siswa diperkenankan memberikan masukan terkait dengan menu yang dia makan, untuk dijadikan bahan evaluasi terhadap pembuatan menu MBG berikutnya. Kami melihat di lapangan, beberapa siswa tidak diberikan instrumen jelas dari BGN untuk mengevaluasi makanan yang mereka terima. Lebih seringnya, siswa menyampaikan umpan balik kepada sekolah, lalu sekolah baru menyampaikannya ke BGN. Inisiatif ini baru muncul dari sekolah," jelasnya.

Menu MBG di Surabaya Foto: Esti Widiyana/detikJatim

Temuan ketiga, lanjut Azmi, MBG merupakan treatment bagi anak Indonesia agar mendapatkan asupan gizi lebih baik. Seharusnya, mekanisme program ini dibarengi dengan evaluasi untuk mengukur efektivitasnya.

"MBG itu treatment, maka harus ada alat evaluasi untuk mengukur keberhasilannya. Namun, kami melihat inisiatif evaluasi ini justru muncul dari pihak sekolah, bukan dari BGN. Seharusnya, ada alat ukur yang disediakan BGN untuk mengevaluasi gizi yang diterima siswa. Saat ini, keberhasilan treatment dari MBG belum disediakan oleh BGN," ungkapnya.

Selain itu, Ombudsman Jatim juga menemukan adanya buah yang basi dalam menu MBG. Meski tidak semua buah dalam kondisi buruk, beberapa siswa melaporkan bahwa ada buah dan sayur yang tidak layak konsumsi.

"Tadi ada informasi yang kami peroleh dari siswa, ternyata menu MBG ada yang basi. Temuan ini lebih banyak menyangkut dua hal, yakni buah dan sayur. Hari ini kami mendapat informasi bahwa buah melon yang disediakan dalam keadaan basi, beberapa di antaranya sudah tidak layak konsumsi," ujar Azmi.

Ombudsman Jatim akan merumuskan temuan ini dan memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan MBG.

"Hal yang mungkin bisa kami lakukan adalah mendorong agar Dispendik dan sekolah penerima MBG menginisiasi hal-hal yang belum dilaksanakan BGN. Program ini sudah berjalan, sehingga harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan yang lebih baik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009. Kami akan mendorong instansi yang paling memungkinkan untuk melakukan perbaikan," pungkasnya.

Video 13 Rekomendasi KPAI untuk Keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis

Video 13 Rekomendasi KPAI untuk Keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan penyesuaian penyaluran dan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada bulan Ramadan.

Ia menyebut MBG akan diberikan untuk dibawa pulang. Bagi yang berpuasa, makanan bisa dibawa pulang untuk dimakan pada saat berbuka. Sedangkan bagi yang tidak berpuasa, Dadan mengatakan MBG bisa dikonsumsi secara sembunyi-sembunyi.

"Untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah," ujar Dadan dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (24/2/2025).

Ia mengatakan ada usulan di daerah nonmuslim MBG tetap diadakan seperti hari biasa. Namun, akhirnya diputuskan tetap disamakan daerah lainnya dan dievaluasi setelah satu pekan.

"Memang ada usulan kalau yang di daerah non-muslim tetap masak seperti biasa, tapi kan tetap ada yang puasa ya. Jadi kita akan samakan," kata Dadan.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan treatment khusus," lanjutnya.

Menunya yang Tahan Lama

Dadan memaparkan, menu MBG pada bulan Ramadan adalah yang bersifat tahan lama seperti susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi, dan buah.

"Ya mungkin sesekali ada bubur kacang ijo atau kolak. Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, ada karbohidrat dan ada serat," jelas Dadan.

Makanan Diberikan dengan Kantong Ramah Lingkungan

Soal pengemasan makanan, pada bulan Ramadan nanti, kata Dadan, anak-anak sekolah akan diberi makanan dengan kantong ramah lingkungan yang ditukar setiap hari.

"Tahun lalu kita melaksanakan menggunakan paper bag, tapi tahun ini Alhamdulillah sudah berhasil diuji coba. Jadi ada uji coba di Sukabumi di mana anak-anak diberi makanan dengan kantong yang dibawa ke rumah. Kemudian besoknya kantongnya harus dibawa kembali, ditukar dengan kantong yang isi, sehingga tidak menimbulkan sampah dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari," papar Dadan.

Dadan menerangkan, MBG akan langsung diberikan setelah libur awal Ramadan dan berlanjut hingga jelang Idul Fitri.

Video: Bagaimana Pelaksanaan Program Makan Gratis Saat Ramadan?

Video: Bagaimana Pelaksanaan Program Makan Gratis Saat Ramadan?

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp25 triliun per bulan untuk melakukan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

"Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makanan bergizi dipercepat mencapai 82,9 juta untuk tahun 2025? Karena kita sudah memiliki anggaran Rp71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta (penerima)," kata Dadan memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan bahwa saat ini BGN sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat hingga Desember 2025.

Namun, Presiden Prabowo Subianto meminta BGN untuk melakukan percepatan distribusi MBG hingga menjangkau 82,9 juta penerima tahun ini, mengingat banyaknya laporan siswa yang ingin mendapatkan program tersebut.

Jika percepatan MBG dilakukan pada September, dibutuhkan anggaran Rp100 triliun hingga akhir Desember 2025.

Kemudian, anggaran akan bertambah pada 2026 sebesar Rp28 triliun per bulan, seiring dengan jumlah penerima manfaat yang juga bertambah.

Dadan pun menjelaskan bahwa percepatan idealnya dilakukan pada September mendatang karena terkait kesiapan SDM yang baru selesai menjalani pendidikan dan orientasi lapangan.

Saat ini, tercatat baru 2.000 SDM yang siap bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara 30 ribu SDM lainnya sedang menjalani pendidikan hingga akhir Juli.

"Kita tidak mungkin menugaskan mereka yang baru selesai terus bertugas di SPPG. Mereka harus orientasi lapangan, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, melakukan koordinasi dengan pemda, masyarakat, dan lain-lain, sehingga kami menduga SDM ini baru akan siap melayani di September," kata Dadan.

Adapun MBG sebagai salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto kini sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga diproyeksikan bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi.

Karena kita sudah memiliki anggaran Rp71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta penerima

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp25 triliun per bulan untuk melakukan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

"Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makanan bergizi dipercepat mencapai 82,9 juta untuk tahun 2025? Karena kita sudah memiliki anggaran Rp71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta (penerima)," kata Dadan memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan bahwa saat ini BGN sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat hingga Desember 2025.

Namun, Presiden Prabowo Subianto meminta BGN untuk melakukan percepatan distribusi MBG hingga menjangkau 82,9 juta penerima tahun ini, mengingat banyaknya laporan siswa yang ingin mendapatkan program tersebut.

Jika percepatan MBG dilakukan pada September, dibutuhkan anggaran Rp100 triliun hingga akhir Desember 2025.

Kemudian, anggaran akan bertambah pada 2026 sebesar Rp28 triliun per bulan, seiring dengan jumlah penerima manfaat yang juga bertambah.

Dadan pun menjelaskan bahwa percepatan idealnya dilakukan pada September mendatang karena terkait kesiapan SDM yang baru selesai menjalani pendidikan dan orientasi lapangan.

Saat ini, tercatat baru 2.000 SDM yang siap bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara 30 ribu SDM lainnya sedang menjalani pendidikan hingga akhir Juli.

"Kita tidak mungkin menugaskan mereka yang baru selesai terus bertugas di SPPG. Mereka harus orientasi lapangan, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, melakukan koordinasi dengan pemda, masyarakat, dan lain-lain, sehingga kami menduga SDM ini baru akan siap melayani di September," kata Dadan.

Adapun MBG sebagai salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto kini sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga diproyeksikan bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan selama Ramadhan. Namun, teknis pelaksanaannya sedikit berbeda.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, MBG tetap diberikan di sekolah, tetapi siswa bisa membawanya pulang.

"Untuk Ramadhan, MBG tetap berjalan. Kalau sekolah masuk, program makan bergizi tetap dilaksanakan, tetapi mekanismenya berbeda," ujarnya dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (25/2/2025).

Bagi siswa yang berpuasa, makanan bisa dikonsumsi saat berbuka. Sementara yang tidak berpuasa bisa memakannya di sekolah atau di rumah.

Menu Disesuaikan dengan Ramadhan

Dadan menyebut menu MBG disesuaikan agar lebih tahan lama, seperti susu, telur rebus, kurma, kue kering hasil fortifikasi, serta buah.

"Sesekali mungkin ada bubur kacang hijau atau kolak. Yang jelas, komposisi gizinya tetap, ada protein, karbohidrat, dan serat," katanya.

Pelaksanaan MBG dimulai setelah libur lima hari pertama Ramadhan dan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri.

Di daerah yang mayoritas siswanya non-muslim, dapur MBG tetap memasak seperti biasa pada pekan awal puasa. Namun, evaluasi akan dilakukan setelah satu minggu untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

"Memang ada usulan agar di daerah non-muslim tetap masak seperti biasa. Tapi kan tetap ada yang puasa. Jadi kita akan evaluasi apakah tetap sama atau perlu treatment khusus," ujar Dadan.

MBG Sudah Menjangkau 38 Provinsi

BGN melaporkan perkembangan MBG ke Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/2/2025).

Menurut Dadan, program ini sudah mencakup seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Papua Tengah yang baru mulai berjalan.

"Sekarang sudah lengkap di 38 provinsi. Hari ini ada tambahan 117 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga totalnya menjadi 693 di seluruh Indonesia," katanya.

Saat ini, MBG telah diberikan kepada hampir 2 juta penerima manfaat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di delapan sekolah di Cilincing, Jakarta Utara, masih belum pasti setelah dua kali ditunda,

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Darul Esti Sumidah Agung Siregar menjelaskan, perkembangan pembahasan program ini masih berlangsung.

"Kalau untuk itu kami juga masih berkembang atau bergulir. Jadi, kalau ada info valid pasti saya akan infokan ke penerima manfaat," ucapnya saat diwawancarai di kantornya di Kalibaru, Cilincing, pada Selasa (25/2/2025).

Penundaan pertama terjadi pada Senin (17/2/2025) dan penundaan kedua pada Senin (24/2/2025).

Menurut Sumidah, alasan di balik penundaan pertama adalah karena dapur SPPG Yayasan Darul Esti belum siap dan memenuhi syarat.

"Iya, jadi pengunduran tanggal 17 lebih ke masalah persiapan dari dapurnya, karena dapur SPPG itu harus memenuhi syarat dari semua-muanya seperti itu," jelasnya.

Sementara itu, penundaan kedua disebabkan oleh masalah administrasi yang belum terselesaikan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Yayasan Darul Esti Sumidah.

"Beberapa ada yang belum selesai secara administratif, jadi dari pihak yayasan dan BGN masih ada yang belum lengkap makanya masih menunggu untuk pelaksanaannya," ungkapnya.

Kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direncanakan berlangsung di delapan sekolah tersebut ditunda pada hari ini, Senin (24/2/2025).

Kejadian ini membuat sejumlah orangtua murid merasa kecewa.

"Kecewa banget, karena udah dibatalin dua kali," ungkap Yuni (bukan nama sebenarnya), seorang orangtua murid, saat diwawancarai.

Adapun delapan sekolah yang terlibat dalam program ini meliputi SDN Kalibaru 01, SDN Kalibaru 03, SDN Kalibaru 09, SMP Darusaadah, SMP Islamiyah, SMK 36, SDS Pantai Indah, dan TK Pantai Indah.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah minimal menyelenggarakan buka bersama satu kali pada Bulan Ramadhan

"Satu SPPG minimal satu kali (buka bersama)," katanya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Dadan juga menegaskan, kegiatan buka bersama tersebut diselenggarakan sekaligus dengan edukasi tentang pola gizi seimbang kepada masyarakat, khususnya pada siswa sekolah.

Selama Bulan Ramadhan, Dadan mengemukakan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diberikan kepada siswa pada waktu pulang sekolah.

"Dibagikan saat mau pulang," ucapnya.

Terkait menu, ia menegaskan akan memberikan makanan atau minuman yang tahan lama dan dipastikan masih dalam kondisi baik ketika dikonsumsi saat berbuka.

"Menu-menunya yang tahan lama, contoh telur rebus, susu, buah, kurma, keringan fortifikasi, dan makanan-makanan lain yang bisa dikonsumsi dalam kondisi baik saat berbuka," ujarnya.

Sebelumnya, pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Dadan juga memastikan komposisi gizi MBG yang diberikan selama Ramadhan tetap terpenuhi sesuai kadar yang dibutuhkan oleh tubuh berdasarkan saran ahli gizi di masing-masing SPPG.

"Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, karbohidrat, dan ada serat," ucapnya.

Terkait kemasannya, Dadan mengatakan pihaknya telah melakukan inovasi. Tahun lalu, program ini menggunakan tas berbahan kertas, namun tahun ini telah diuji coba di Sukabumi, Jawa Barat, dengan menggunakan kantong yang dapat dibawa pulang oleh siswa.

Kantong tersebut, kata dia, harus dikembalikan keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong baru yang berisi makanan. Mekanisme ini dinilainya tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga melatih kedisiplinan siswa.

"Itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadhan. Jadi, kita akan tetap melaksanakannya," kata dia.

Program MBG akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri. Dia menegaskan bahwa mekanisme ini berlaku untuk semua siswa, termasuk yang nonMuslim.

Dadan menyebut bahwa terdapat usulan agar daerah dengan mayoritas nonMuslim tetap menyediakan makanan seperti biasa selama Ramadhan. Namun, pihaknya memutuskan untuk memberikan perlakuan yang sama dengan daerah-daerah lainnya.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu begitu, apakah di daerah yang nonMuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus," tuturnya.