Komplek ini terletak di pinggiran kota Washington, tepatnya kota tepi laut kecil Medina yang hanya berpenduduk 3.000 jiwa. Namun, sedikitnya tiga di antaranya memiliki kekayaan lebih dari USD7 miliar atau sekitar Rp110 triliun (kurs Rp15.860).

Melansir Realtor, Medina memiliki lingkungan yang sangat kaya bernama Hunts Point sebagai tempat para miliarder di daerah tersebut memiliki rumah. Bezos, Gates, dan Simonyi pindah ke kota itu dalam waktu yang berbeda.

Mereka membangun properti yang sangat menakjubkan dan menjadi objek wisata tersendiri. Uniknya, hunian tersebut menawarkan pemandangan danau Washington yang cantik dan dapat diakses melalui jembatan terapung.

Awal mula terbentuk komplek miliarder

Diketahui, Gates sebagai miliarder pertama yang pindah ke Medina. Ia membeli sebidang tanah seluas lima hektar senilai lebih dari USD2 juta (Rp31 miliar) di 1988.

Ia menghabiskan tujuh tahun di sana dan dilaporkan menghabiskan USD60 juta (Rp951 miliar) untuk membangun rumah seluas 6.131 meter persegi dikenal sebagai Xanadu 2.0.

Rumah itu memiliki fasilitas tujuh kamar tidur dan 19 kamar mandi, serta menawarkan fasilitas ultra modern untuk penghuni dan tamunya. Uniknya, ada sistem yang memungkinkan setiap orang di rumah dapat mengatur suhu dan preferensi pencahayaan sehingga dapat disesuaikan secara otomatis setiap mereka memasuki ruangan.

Properti ini juga dilengkapi dengan teknologi paling modern yang tersedia memungkinkan tamu untuk mendengarkan musik yang berbeda di setiap kamar. Ada juga sistem pengeras suara bawah air di kolam renang.

Tak seperti rumah Gates, kabarnya hunian miliarder itu juga dilengkapi dengan ruang sauna, ruang uap, atau ruang ganti pribadi.

Tempat berlindung para miliarder

Setelah itu, Simonyi juga pindah ke komplek ini. Ia menjadi karyawan awal di Microsoft yang dipekerjakan oleh Gates pada 1981 untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak.

Simonyi meminta bantuan arsitek Wendell H. Lovett untuk mendesain rumah tepi laut yang menakjubkan pada 1988. Properti itu dijuluki “Villa Simonyi” atau “Rumah Jendela 2000” yang memberi penghormatan kepada waktunya di Microsoft dan menarik perhatian pada 2000 jendela yang tersebar di seluruh bagian luar rumah.

Hunian tersebut dilaporkan menghabiskan USD10 juta (Rp158 miliar) selama delapan tahun untuk diselesaikan. Selain itu, Simonyi juga dilaporkan membeli dan merobohkan tiga rumah terpisah untuk memberi ruang bagi rumah besar modern miliknya, sedangkan rumah keempat dirobohkan untuk memberi ruang bagi gudang perahu pribadi.

Diketahui, hunian ini memiliki galeri seni, kolam renang, pusat kebugaran, dan sauna, hingga beberapa kamar tidur.

Bezos juga pindah

Empat tahun setelah mendirikan Amazon, Bezos menghabiskan USD10 juta (Rp158 miliar) untuk membeli dua rumah yang terletak di lahan seluas 5 hektar di lingkungan Hunts Point bersama mantan istrinya MacKenzie Scott.

Di 2010, pasangan ini dilaporkan menghabiskan USD28 juta (Rp443 miliar) untuk merenovasi secara besar-besaran. Properti itu memiliki garis pantai pribadi sepanjang 94 meter dan dilengkapi dengan rumah perahunya sendiri.

Dalam memaksimalkan ruang dan privasi, Bezos juga membeli properti yang berdekatan di tahun yang sama, yakni sebuah rumah besar seluas 2.229 meter persegi senilai USD53juta (Rp840 miliar).

Rumah itu menjadi tempat tinggal utama sang maestro bisnis selama dekade berikutnya hingga tahun 2023, ketika mengumumkan bahwa ia dan tunangannya, Lauren Sanchez akan pindah ke Miami setelah membeli rumah di Indian Creek Island yang sangat eksklusif.

Medina menjadi tempat tinggal bagi pemilik rumah kaya dan ternama berkat privasi yang diberikan dan tidak banyak diketahui oleh publik.

Walikota Rossman mengatakan kota Medina yang kecil, tetapi memiliki beberapa pilihan pendidikan terbaik di Amerika Serikat. Selain itu, banyak real estat yang menawarkan pemandangan menghadap danau.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta -

Pemerintah sedang mengupayakan lahan gratis dan murah dengan tanah sitaan untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan para pengembang.

Ketua Panitia Acara Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (GASPERR) Muhamad Syawali Pratna mempertanyakan sumber dana untuk membiayai pembangunan rumah. Menurutnya, tanah sitaan tidak mudah diajukan ke bank untuk memperoleh pembiayaan bangun rumah.

"Bank juga pasti ada ketentuan dan syaratnya. Kemudian setelah itu uangnya dari mana nih bangun (rumah). Kemudian, di mana saja kalau menyebutkan tanahnya dari sitaan, kemudian uangnya bisa dari pejabat yang menyumbang, itu masih mengambang," ujar pria yang juga Ketua Umum Asprumnas itu dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Ketua Koordinator GASPERR dan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah pun mengungkapkan hal senada mengenai tanah sitaan tidak mudah digarap jadi perumahan MBR. Mengingat, pengembang membutuhkan modal kerja yang diperoleh dari bank dengan tanah berkepemilikan jelas.

Ia justru menilai tanah sitaan dan tanah negara lebih cocok untuk program pemerintah seperti membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Rusun tersebut bisa dibangun di atas tanah milik negara dan pasar.

"Kalau untuk jual beli, saya pikir siapa yang berkeinginan beli kalau tanahnya masih atas nama negara, balik namanya seperti apa. Terus untuk pembiayaan seperti apa," ucapnya.

Meski demikian, Junaidi menegaskan kumpulan asosiasi pengembang di GASPERR mendukung program 3 juta rumah. Sebagaimana perkumpulan ini didirikan untuk menyatukan pendapat agar dapat membantu menyediakan perumahan MBR. Ia juga mengingatkan akad terkait potensi persoalan hukum dalam kepemilikan lahan.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku sedang meminta tanah sitaan atau lahan gratis dan murah ke berbagai lembaga pemerintah dan pengusaha swasta. Ia menilai hal tersebut dapat bisa jadi upaya efisiensi anggaran kementerian yang terbatas.

"Konsep saya supaya efisiensi adalah bagaimana (memanfaatkan tanah) yang sudah disita di Kejaksaan (Agung), di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujar Ara di Auditorian PJ Diskusi Program 3 Juta Rumah di Auditorium PUPR beberapa waktu lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

Jakarta (ANTARA) - Maruarar Sirait, politisi Gerindra yang menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Berada dalam kabinet baru Presiden Prabowo, harta kekayaan Maruarar Sirait menjadi perhatian publik.

Pria kelahiran Medan, 23 Desember 1969 tersebut memiliki perjalanan karir politik yang cukup panjang, bahkan ia merupakan salah satu eks politikus senior partai PDI-P.

Selama empat periode, Maruarar Sirait aktif dalam parlemen pemerintahan yakni menduduki bangku anggota DPR RI di Komisi XI yang bertanggungjawab dalam bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan.

Tidak hanya berada di dunia politik, Maruarar Sirait terpilih menjadi Manager Koperasi Keluarga Besar Mahasiswa (KKBM) Unpar Bandung dan Komisaris Utama PT Potenza Sinergi.

Sebagai Mantan Ketua Streering Committee Piala Presiden tahun 2015-2019, Maruarar pernah diberi kepercayaan oleh Erick Thohir menjadi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Sepak Bola pada tahun 2023.

Harta kekayaan Maruarar Sirait

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Maruarar Sirair melaporkan data total harta kekayaannya sebesar Rp85.803.512.722 atau sekitar Rp85 miliar. Aset terbesar yang dimiliki Maruarar terdiri dari 31 tanah dan bangunan yang mencapai Rp74 miliar.

Selengkapnya, berikut ini adalah rincian dari total harta kekayaan Maruarar Sirait sesuai data LHKPN pada tanggal penyampaian 29 April 2020 periodik 2019.

1. Tanah dan bangunan: Rp74.478.386.200

• Tanah seluas 590 m2 di Kab/Kota Tangerang, hibah tanpa akta Rp142.500.000
• Tanah seluas 200 m2 di Kab/Kota Bandung, hasil sendiri Rp1.125.000.000
• Tanah dan bangunan seluas 205 m2/90 m2 di Kab/Kota Bandung, hasil sendiri Rp1.289.565.000
• Tanah dan bangunan seluas 167 m2/85 m2 di Kab/Kota Bandung, hibah tanpa akta Rp1.068.235.000
• Tanah dan bangunan seluas 328 m2/48 m2 di Kab/Kota Subang, hasil sendiri Rp62.000.000
• Tanah dan bangunan seluas 569 m2/596 m2 di Kab/Kota Tangerang Selatan, hasil sendiri Rp4.524.695.000
• Tanah dan bangunan seluas 525 m2/207 m2 di Kab/Kota Tangerang Selatan, hasil sendiri Rp2.724.750.000
• Tanah seluas 208 m2 di Kab/Kota Tangerang Selatan, hasil sendiri Rp84.272.000
• Tanah seluas 484 m2 di Kab/Kota Toba Samosir, warisan Rp190.696.000
• Tanah seluas 675 m2 di Kab/Kota Toba Samosir, warisan Rp265.950.000
• Tanah seluas 1080 m2 di Kab/Kota Toba Samosir, warisan Rp425.520.000
• Tanah dan bangunan seluas 180 m2/68 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Selatan, hibah tanpa akta Rp1.874.828.000
• Tanah dan bangunan seluas 560 m2/36 m2 di Kab / Kota Bogor, hasil sendiri Rp436.320.000.

• Tanah seluas 9395 m2 di Kab/Kota Tangerang, hibah tanpa akta Rp354.755.200
• Tanah dan bangunan seluas 502 m2/250 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Selatan , hibah tanpa akta Rp2.152.500.000
• Tanah seluas 372 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Selatan, hibah tanpa akta Rp1.259.500.000
• Tanah dan bangunan seluas 425 m2/66 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Selatan, hibah tanpa akta Rp1.297.443.000
• Tanah seluas 9027 m2 di Kab/Kota Humbang Hasundutan, hasil sendiri Rp2.360.000.000
• Tanah seluas 2980 m2 di Kab/Kota Kota Tangerang, hasil sendiri Rp521.500.000
• Tanah dan bangunan seluas 75 m2/59 m2 di Kab/Kota Kota Tangerang Selatan, hasil sendiri Rp362.375.000
• Tanah dan bangunan seluas 91 m2/235 m2 di Kab/Kota Kota Tangerang, hasil sendiri Rp4.073.654.000
• Tanah dan bangunan seluas 68 m2/182 m2 di Kab/Kota Kota Tangerang , hasil sendiri Rp5.397.122.000
• Tanah dan bangunan seluas 448 m2/203 m2 di Kab/Kota Kota Tangerang , hasil sendiri Rp5.500.000.000
• Tanah dan bangunan seluas 136 m2/544 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Pusat , hasil sendiri Rp6.109.626.000
• Tanah dan bangunan seluas 67.5 m2/270 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Utara , hasil sendiri Rp6.800.000.000
• Tanah dan bangunan seluas 67.5 m2/270 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Utara , hasil sendiri Rp7.550.000.000
• Tanah dan bangunan seluas 67.5 m2/270 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Utara , hasil sendiri Rp6.800.000.000
• Tanah dan bangunan seluas 67.5 m2/270 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Utara , hasil sendiri Rp6.800.000.000
• Tanah dan bangunan seluas 557 m2/80 m2 di Kab/Kota Kota Tangerang Selatan, hasil sendiri Rp2.460.975.000
• Tanah dan bangunan seluas 493 m2/72 m2 di Kab/Kota Kota Pematang Siantar, hasil sendiri Rp124.880.000
• Tanah dan bangunan seluas 65 m2/68 m2 di Kab/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp339.725.000

2. Alat transportasi dan mesin: Rp1.152.275.000

• Mobil, Fotton Ambulance tahun 2012, hasil sendiri Rp94.500.000
• Mobil, Toyota Alphard tahun 2017, hasil sendiri Rp713.775.000
• Mobil, Toyota Fortuner tahun 2017, hasil sendiri Rp344.000.000

3. Harta bergerak lainnya Rp. 7.424.428.504
4. Surat berharga Rp. 11.075.899.078
5. Kas dan setara kas Rp. 19.955.426.358
6. Harta lainnya Rp. 5.505.790.252
7. Hutang Rp. 33.788.692.670

Total harta kekayaan (harta-hutang) Rp85.803.512.722

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Holding BUMN Pangan ID FOOD menjalin kerja sama strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.

Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto mengatakan kerja sama ini menjadi awal bagi pelaksanaan sejumlah program strategis.

Program tersebut antara lain sinergi sarana logistik melalui pemanfaatan jasa transportasi dan pergudangan untuk keperluan distribusi bahan baku dan hasil produksi, serta pemanfaatan aset tanah dan bangunan menjadi unit pelayanan dapur untuk pemenuhan gizi masyarakat.

“Selain itu, melalui MoU ini kedua pihak juga bersepakat untuk melakukan kerja sama pertukaran data dan informasi terkait Program Pemenuhan Gizi Nasional, sinergi ekosistem pangan, serta kolaborasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,” kata Sis Apik dalam keteranganya, Jumat (15/11/2024).

Sis menjelaskan bahwa ID FOOD dan BGN akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menyusun program prioritas serta langkah-langkah percepatan pelaksanaannya.

Terkait kesiapan ID FOOD sebagai mitra strategis program Makan Sehat Bergizi, Sis Apik memastikan, pihaknya telah membentuk satuan tugas internal dan menyiapkan skema kerja sama untuk pengadaan komoditas.

“Pengadaan komoditas akan dilakukan melalui offtake dari petani, peternak, nelayan, dengan pola kemitraan yang akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat inklusif,” ujarnya.

Sis Apik mengatakan, saat ini ID FOOD merupakan BUMN yang mengelola komoditas pangan paling beragam. Untuk pemenuhan karbohidrat, ID FOOD memproduksi benih dan beras melalui anak usahanya PT Sang Hyang Seri.

Untuk pemenuhan lemak dan protein ID FOOD memiliki anak usaha PT Berdikari yang bergerak di sektor peternakan dan siap memasok daging sapi, telur, daging ayam, serta susu. Selain itu, juga ada PT Perikanan Indonesia yang bergerak di sektor perikanan.

Khusus untuk sektor distribusi dan logistik, ID FOOD memiliki 1.085 gudang dengan total kapasitas 2,5 juta ton yang tersebar dari Aceh hingga Papua.

Adapun 1.085 gudang tersebut terdiri dari, 525 unit dry non-food warehouses dengan kapasitas 1,4 juta ton, 535 unit dry food warehouses dengan kapasitas 1 juta ton, dan 25 unit cold storage dengan kapasitas 19.000 ton.

Lebih lanjut, Sis Apik menuturkan sebaran sarana logistik yang luas milik ID FOOD ini diharapkan dapat mendukung tugas BGN dalam mengorkestrasi pemenuhan gizi masyarakat di Indonesia.

“Mengingat, faktor distribusi dan logistik turut memegang peranan penting dalam memastikan aktivitas distribusi pangan bergizi berjalan merata dan tepat sasaran,” ucap Sis Apik.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik kerja sama yang terjalin antara BGN dengan ID FOOD. Menurutnya, sinergi ini sejalan dengan tujuan BGN dalam meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok masyarakat.

Dadan menyampaikan program yang akan dikerjasamakan secara khusus memiliki tujuan untuk meningkatkan akses makanan bergizi, pengetahuan gizi, dan pola makan sehat.

Hal ini dapat memperkuat prestasi, partisipasi, kehadiran, serta pengurangan anak putus sekolah, hal ini sangat penting untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.

Jakarta -

Pemerintah tengah gencar mengadakan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), salah satunya dengan mengajak pengusaha swasta ikut gotong royong membangun rumah gratis. Sebagian pengembang menilai bila hal ini tidak dilakukan dengan tepat justru mengganggu industri properti.

Menurut Ketua Koordinator GASPERR dan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah rumah gratis sebaiknya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu agar lebih tepat sasaran. Pemerintah juga perlu mensosialisasikan dengan jelas siapa saja yang bisa mendapat rumah gratis.

"Saya kepenginnya rumah gratis itu benar-benar buat untuk masyarakat tidak mampu yang penghasilannya di bawah Rp 1 juta, bukan yang orang mampu diperhatikan. Ya itu harus diklarifikasi," ujar Junaidi dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Ia mengatakan masih banyak informasi simpang siur terkait siapa penerima rumah gratis, sehingga banyak orang salah paham. Hal ini pun berdampak besar pada geliat pasar properti.

"Ketika industri properti disampaikan ini rumah gratis, maka kami-kami ini (pengembang) akan bubar. Efeknya besar karena orang akan tidak jadi beli (atau) menunda beli karena dengar (ada) rumah gratis," katanya.

Selanjutnya, Ketua Umum HIMPERRA Ari Tri Priyono menyatakan pengembang tergabung dalam Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (GASPERR) mendukung program 3 juta rumah. Namun, ia menyampaikan belakangan pengembang menghadapi kendala dalam penjualan.

"Saya 2-3 hari yang lalu ditelpon banyak anggota saya terkait booking turun. Setelah diselidiki ternyata adalah masyarakat berpenghasilan rendah ini berpikir mereka termasuk orang yang akan mendapat rumah gratis," ucapnya.

Ari menambahkan sebaiknya program rumah gratis perlu diperjelas siapa saja penerimanya. Hal ini agar tidak mengganggu ekosistem yang sudah berjalan selama ini.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah mendorong program penyediaan rumah MBR yang sudah ada dan berjalan baik selama ini. Menurutnya, semua upaya perlu dimaksimalkan daripada menekankan langkah-langkah tertentu saja.

"Sebaiknya kalau pengin program (3 juta rumah) ini jalan, yang sudah ada itu kan didorong mestinya. Yang jualan rumah FLPP maupun komersil didorong biar semula 600 ribu itu didorong 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Termasuk yang dilakukan pemerintah, mungkin sekitar 300-400 ribu rumah dinaikin lagi. Ditambah ide-ide baru, termasuk badan-badan yang mau menyumbang gratis, jawatan-jawatan yang membikin rumah untuk karyawannya itu didorong semua," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) resmi telah melakukan groundbreaking rumah gratis pada Jumat (1/11) lalu. Ara sedang membangun perumahan gratis di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Ia pun menyebutkan prioritas utama masyarakat yang bisa memiliki rumah gratis adalah mereka yang belum punya rumah. Lalu, ia mengatakan masyarakat yang berpenghasilan rendah bisa mendapatkan rumah gratis.

"Saya berharap dari 250 rumah itu ada unsur TNI, pangkat Tamtama, Bintara, yang mungkin belum pernah bermimpi bisa punya rumah. Ada polisi yang berpangkat rendah,ada ASN yang golongan bawah, ada guru-guru. Supaya juga eksklusif ada beberapa komponen masyarakat yang heterogen yang mewakili berbagai macam latar belakang," katanya saat melakukan groundbreaking rumah gratis pada Jumat (1/11) lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

Jakarta -

Asosiasi pengembang yang berkumpul dalam Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (GASPERR) ingin dilibatkan dalam diskusi perumahan masyarakat bersama pemerintah. Mereka mengaku siap membangun 2 juta rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pedesaan.

Ketua Koordinator GASPERR dan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah mengatakan asosiasi yang tergabung dalam GASPERR sudah terbiasa membangun rumah MBR. Untuk itu, mereka siap mendorong pembangunan 2 juta rumah di desa. Mengingat, pemerintah menetapkan program penyediaan 3 juta, yang terdiri dari 2 juta rumah di desa dan 1 juta rumah di kota.

"Empat asosiasi ini di GASPERR seluruhnya adalah rata-rata pengembang rumah sederhana dan rumah KPR bersubsidi dan yang mendukung program pemerintah terdepan. Nah, kumpulan kami ini kalau dihitung kurang lebih (memberikan hampir) 70% sumbangsih kepada rakyat Indonesia terhadap penyediaan rumah," ujar Junaidi dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Adapun pembentukan GASPERR untuk menyatukan asosiasi pengembang, sehingga mereka lebih didengar dan dilibatkan oleh pemerintah.

"Melihat beberapa kali pertemuan, beberapa kali jumpa pers bahwa asosiasi yang kecil-kecil ini jarang disebut oleh para pihak. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya, kenapa ini? Padahal kami sudah menghitung dari realisasi TAPERA, asosiasi yang fokus menengah ke bawah ini kan kita-kita ini. Artinya yang bergerak di rumah subsidi bahkan rumah sederhana adalah kita-kita ini," ucapnya.

Ketua Umum HIMPERRA yang juga salah satu Pendiri GASPERR, Ari Tri Priyono juga mengatakan kumpulan asosiasi tersebut terbuka untuk berdiskusi dengan pemerintah. Hal ini guna menyampaikan ide untuk membantu wujudkan program 3 juta rumah. Ia menilai program-program yang sudah ada dapat dipacu lagi untuk memenuhi target rumah.

"Sebaiknya kalau pengin program ini jalan, yang sudah ada itu kan didorong mestinya. Yang jualan rumah FLPP maupun komersil didorong biar semula 600 ribu (unit) itu didorong dua kali lipat atau tiga kali lipat. Ditambah ide-ide baru, termasuk badan-badan yang mau menyumbang gratis, jawatan-jawatan yang membikin rumah untuk karyawannya itu didorong semua," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

Lampung Barat -

Dandim 0422 Lampung Barat Letkol Inf Rinto Wijaya meminta sikap Kementerian Kehutanan terhadap konflik manusia dan hewan di Suoh, Lampung Barat. Dia menyarankan pemerintah tegas terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan Hutan Lindung (HL).

Menurut Rinto, kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang seharusnya menjadi teritori hewan-hewan kini banyak ditinggali oleh manusia. Hal ini mengganggu ekosistem satwa liar.

"Sudah terlalu banyak masyarakat yang tinggal di kawasan hutan lindung ini. Hewan tidak bisa disalahkan karena kawasan itu teritori mereka, itu jalur mereka," katanya, Jumat (15/11/2024).

"Jangan sampai dicampuradukkan kepentingan-kepentingan golongan atau perorangan sehingga satwa liar kita terganggu," lanjutnya.

Rinto berharap adanya ketegasan dari pemerintah kabupaten dan Kementerian Kehutanan untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Jika tidak, maka konflik antara manusia dan hewan akan terus berulang.

"Ini nggak ada ketegasan dari Kementerian Kehutanan, ini bakal terus berulang kalau mereka ini nggak tegas. Ada bahasa kemitraan, oke nggak apa-apa, semua pihak harus duduk bersama. Tapi tolong tegas, kasihan satwa-satwa kita ini," tutur Rinto.

Dia menegaskan pihaknya bersama Polri bersedia mengawal pemerintah untuk menertibkan warga yang berada kawasan hutan.

"Saya siap, kami siap bersama Polri untuk mengawal penertiban kawasan ini, nggak apa-apa. Asalkan tanahnya satwa-satwa ini bebas, artinya tidak ditanami kopi, lada, dan sebagainya. Terutama tidak dijadikan permukiman warga," tandasnya.

Sebelumnya, kawanan gajah liar memasuki pemukiman warga di perbatasan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Akibatnya, 15 rumah warga rusak.

Peristiwa ini terjadi pada Jumat (15/11/2024) dini hari pukul 01.00 WIB di Dusun Talang Sindang, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Dalam peristiwa tersebut, lima rumah di antaranya mengalami rusak berat.

(des/des)

Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) menjalin kerja sama dengan Holding BUMN Pangan ID Food dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang Sinergitas dan Kerja Sama dalam Kegiatan Program Pemenuhan Gizi Nasional.

?Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto mengatakan, kerja sama ini menjadi awal bagi pelaksanaan sejumlah program strategis seperti, sinergi sarana logistik melalui pemanfaatan jasa transportasi dan pergudangan untuk keperluan distribusi bahan baku dan hasil produksi, serta pemanfaatan aset tanah dan bangunan menjadi unit pelayanan dapur untuk pemenuhan gizi masyarakat.

“Selain itu, melalui MoU ini kedua pihak juga bersepakat untuk melakukan kerja sama pertukaran data dan informasi terkait Program Pemenuhan Gizi Nasional, sinergi ekosistem pangan, serta kolaborasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,” ujar Sis Apik di Jakarta, Jumat, 15 November 2024.
Ia mengatakan, selanjutnya ID Food dan BGN akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menyusun program prioritas serta langkah-langkah percepatan pelaksanaannya. Prinsipnya, lanjut Sis Apik, kerja sama ID Food dan BGN akan mengelaborasi kompetensi masing-masing pihak.

“Dalam hal ini, ID Food sebagai produsen pangan dengan komoditas yang beragam tentunya siap untuk menjadi agregator dalam penyediaan komoditas pangan, bahan baku, dan distribusi guna mendukung program pemenuhan gizi masyarakat termasuk program Makan Sehat Bergizi,” ungkap dia.


Terkait kesiapan ID Food sebagai mitra strategis program Makan Sehat Bergizi, Sis Apik memastikan, pihaknya telah membentuk satuan tugas internal dan menyiapkan skema kerja sama untuk pengadaan komoditas. Pengadaan komoditas akan dilakukan melalui offtake dari petani, peternak, nelayan, dengan pola kemitraan.

Untuk pemenuhan karbohidrat, ID Food memproduksi benih dan beras melalui anak usahanya PT Sang Hyang Seri. Untuk pemenuhan lemak dan protein ID Food memiliki anak usaha PT Berdikari yang bergerak di sektor peternakan dan siap memasok daging sapi, telur, daging ayam, serta susu. Selain itu, ada PT Perikanan Indonesia yang bergerak di sektor perikanan.

“Kami juga memproduksi komoditas pangan pendukung, seperti gula, garam, dan minyak goreng, serta memiliki anak perusahaan yang menjalankan aktivitas distribusi dan logistik yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan PT Rajawali Nusindo,” sebutnya.

Khusus untuk sektor distribusi dan logistik, ID Food memiliki 1.085 gudang dengan total kapasitas 2,5 juta ton yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Sebaran sarana logistik yang luas milik ID Food ini diharapkan dapat mendukung tugas BGN dalam mengorkestrasi pemenuhan gizi masyarakat di Indonesia.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik kerja sama yang terjalin antara BGN dengan ID Food. Menurutnya, sinergi ini sejalan dengan percepatan tujuan BGN dalam meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok masyarakat.

Menurutnya, program yang akan dikerjasamakan secara khusus memiliki tujuan untuk meningkatkan akses makanan bergizi, pengetahuan gizi, dan pola makan sehat. Sehingga dapat memperkuat prestasi, partisipasi, kehadiran, serta pengurangan anak putus sekolah, hal ini sangat penting untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

“Program kerja sama ini juga tidak hanya memberikan manfaat pada perbaikan gizi, tetapi juga mencakup penciptaan lapangan kerja, meningkatkan keterserapan komoditas pangan lokal sehingga dapat membantu peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan pelaku UMKM,” ungkap dia.

(END)

Jakarta -

Sejumlah asosiasi pengembang bersatu dalam Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (GASPERR) untuk membantu mendorong program 3 juta rumah. Gabungan asosiasi ini berharap usulan dan aspirasi para pengembang rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat lebih didengar oleh pemerintah.

GASPERR terdiri dari empat asosiasi pengembang, yakni Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS), dan Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (APPERNAS JAYA).

"Di sini kami ada empat asosiasi dan semua itu sudah sepakat, kita bersama-sama mendukung pemerintah dengan mensukseskan program 3 juta rumah," kata Ketua Umum APERNAS Jaya Andriliwan Muhamad dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Ketua Panitia Acara GASPERR Muhamad Syawali Pratna mengatakan asosiasi pengembang bergabung untuk menciptakan gebrakan terhadap kebijakan terkait perumahan rakyat. Menurutnya, gabungan asosiasi dapat memberi pengaruh lebih besar dalam menyampaikan ide dan harapan pengembang.

"Kami berharap GASPERR ini tentunya akan menjadi ujung tombak dari kebijakan-kebijakan yang akan kita usulkan kepada pemerintah baru ini. Tentunya keempat asosiasi di sini ingin Bapak Ibu mudah dalam berjualan, pencapaian, akad tentunya," ujar Syawali.

Pria yang juga Ketua Umum Asprumnas itu mengatakan sejumlah usulan yang ingin disampaikan ke pemerintah antara lain penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan menurunkan bunga bank. Lalu, GASPERR juga akan mengusulkan pengurangan atau penghapusan Pajak Penambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"GASPERR ini tentunya ingin membuat suatu dorongan moril insyaallah yang akan kita menggabungkan kerja sama, antara pihak perbankan dan kelembagaan keuangan lainnya untuk teman-teman kami bantu atau kita bantu bersama untuk permodalan kemudian penambahan kuota," katanya.

Kemudian, Koordinator GASPERR Junaidi Abdillah mengungkapkan gabungan asosiasi ini berawal dari melihat asosiasi pengembang kecil yang kurang dilibatkan dalam diskusi soal perumahan masyarakat. Padahal, pengembang perumahan masyarakat yang telah memberi kontribusi besar dalam pengadaan rumah MBR di Indonesia.

"Dalam rangka menyambut 3 juta rumah program Bapak Presiden Prabowo ini kita patut dukung karena bagaimana pun 3 juta rumah ini pasti akan melibatkan asosiasi yang bergerak di bidang perumahan rakyat," ucap pria yang juga Ketua Umum APERSI itu.

Sementara itu, Ketua Umum HIMPERRA Ari Tri Priyono mengatakan asosiasi pengembang yang tergabung dalam GASPERR akan menginisiasi ide-ide yang dapat membantu pemerintah mewujudkan program 3 juta rumah.

"Kalau bareng-bareng apalagi nanti makin membesar, semoga kebersamaan di Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat ini bermanfaat menjadi mitra terbesar pemerintah," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah mulai memetakan lahan-lahan milik BUMN yang dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Erick menuturkan, dirinya sudah berdiskusi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara terkait penyediaan lahan untuk program yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto itu.

"Kita mapping dulu di mana lahan-lahan BUMN yang bisa mendukung percepatan perumahan," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Menurutnya, selain mengupayakan lahan dari aset Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah, Kementerian PKP juga memetakan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah, seperti tanah sitaan dari kasus korupsi.

"Beliau (Menteri PKP) mendorong mendapatkan tanah-tanah dari hasil korupsi, atau tanah-tanah sitaan, atau tanah-tanah yang belum terbangun. Nah sama, kita menawarkan ke Pak Ara, beberapa aset BUMN sendiri, memang nanti bekerja sama dengan Perumnas tentunya, ini bisa kita maksimalkan juga," paparnya.

Selain dengan Kementerian PKP, Erick juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk penyediaan hunian dengan konsep kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

Pembangunan hunian TOD itu di antaranya manfaatkan lahan-lahan di dekat stasiun kereta api milik PT KAI (Persero). Saat ini pun sudah ada 9 TOD yang dibangun BUMN di area stasiun kereta api.

"Kita sudah membuat terobosan bersama dengan Kementerian PU sebenarnya, awalnya mengenai tadi stasiun-stasiun kereta api itu lahannya yang tidak maksimal dulunya kan, sekarang sudah dibangun menjadi TOD, bahkan ada subsidi antara yang mampu dan tidak mampu," jelas Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah mulai memetakan lahan-lahan milik BUMN yang dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Erick menuturkan, dirinya sudah berdiskusi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara terkait penyediaan lahan untuk program yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto itu.

"Kita mapping dulu di mana lahan-lahan BUMN yang bisa mendukung percepatan perumahan," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Menurutnya, selain mengupayakan lahan dari aset Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah, Kementerian PKP juga memetakan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah, seperti tanah sitaan dari kasus korupsi.

"Beliau (Menteri PKP) mendorong mendapatkan tanah-tanah dari hasil korupsi, atau tanah-tanah sitaan, atau tanah-tanah yang belum terbangun. Nah sama, kita menawarkan ke Pak Ara, beberapa aset BUMN sendiri, memang nanti bekerja sama dengan Perumnas tentunya, ini bisa kita maksimalkan juga," paparnya.

Selain dengan Kementerian PKP, Erick juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk penyediaan hunian dengan konsep kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

Pembangunan hunian TOD itu di antaranya manfaatkan lahan-lahan di dekat stasiun kereta api milik PT KAI (Persero). Saat ini pun sudah ada 9 TOD yang dibangun BUMN di area stasiun kereta api.

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id - Didik Noga Ahfidianto dan Eva, pasutri di Sidoarjo ini menjerit usai diminta pihak PT inisial CDN, developer perumahan membayar kelebihan tanah dari perumahan yang dibelinya melalui sistem KPR berlokasi di Desa Dukuhtengah, Kecamatan Buduran, Sidoarjo.

"Kami keberatan diminta membayar kelebihan tanah di rumah yang saya beli," ucap Eva sambil berkaca-kaca, user perumahan Safira Juanda dengan didampingi Rohmad Amrullah, Tim Kuasa Hukumnya saat konfrensi pers di kediamnanya, Jum'at (15/11/2024).

Eva mengaku dirinya bersama suaminya membeli rumah tersebut seharga Rp 1,7 miliar dengan ada diskon. "Kami membeli dengan sistem kredit (KPR) pada tahun 2018 silam," jelasnya.

Lebih jauh Eva menjelaskan, pihaknya membeli unit type Miltonia tersebut sudah berdiri rumah. Sehingga, ungkap dia, pihaknya tidak tahu menahu ada kelebihan tanah tersebut. "Kami tidak tahu ada kelebihan tanah. Baru setelah sekitar 3 tahunan saya disomasi ada kelebihan tanah. Saya kan gak tau, saya beli itu sudah bangunan rumah. Masak kami harus dipermasalahkan," ulasnya.

"Kami keberatan karena kami membeli rumah tidak tau kalau ada kelebihan. Kami tiap bulan saja masih angsur Rp 14 juta selama 10 tahun," ungkapnya.

Rohmad Amrullah, Tim Kuasa Hukum Didik Noga Ahfidianto dan Eva menambahkan, kliennya sudah beriktikad baik untuk menyelesaikan dan membeli. Namun, sambung dia, harga yang ditawarkan sangat mahal. "Sehingga klien kami tidak mau, keberatan dengan harga yang ditawarkan," jelas dia.

Kasus tersebut saat ini tengah proses di PN Sidoarjo. Kasus tersebut teregister nomor : 275/Pdt.G/2024/PN Sda yang diajukan PT CDN melawan Didik Noga Ahfidianto.

Terpisah, Tim Kuasa Hukum PT CDN Siti Hamidah mengaku jika kasus tersebut merupakan kasus pertama bagi PT CDN, karna dalam pembangunan rumah PT Chalidana selalu berdasarkan pada sertifikat. Terhadap kelebihan tanah milik CDN yang dibangun oleh Bapak Didik Noga, ungkap dia, pihaknya sudah mencoba menyelesaikan lewat jalur persuasif selama bertahun - tahun dengan memberikan solusi-solusi yang meringankan. "Namun dari bapak Didik Noga tidak merespon dengan baik solusi tersebut," ucapnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, kasus ini tidak akan sampai ke ranah pengadilan jika seandainya dari bapak Didik Noga, tidak melakukan renovasi rumah menjadi 3 lantai pada tahun 2019. "Bapak Didik Noga juga tidak pernah melakukan izin renovasi rumahnya di bagian belakang rumah menjadi 3 lantai kepada PT CDN," ulasnya.

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan