Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendorong Pemprov Jakarta segera melakukan pembangunan jalan akses baru usai kisruh antara warga dan developer Pantai Indah Kapuk (PIK) mencuat.

Ara menyebut, Pemda perlu segera melakukan penetapan lokasi (Penlok) pembangunan jalan baru sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju PIK 1 di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

"Yang mempunyai kewenangan untuk penetapan lokasi (penlok) dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan akses adalah Pemda Jakarta. Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya,” kata Maruarar dalam keterangan tertulis, Minggu (2/3/3025).

Lebih lanjut, Ara menyebut keputusan untuk melakukan pembangunan jalan baru itu sebagaimana kesepakatan yang telah diambil dalam proses mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara, pada Rabu lalu (19/2/2025).

Namun demikian, Ara meminta agar Pemda tetap memperhatikan kelangsungan hidup masyarakat sekitar. Dengan demikian, proses penlok itu diharapkan bakal berjalan tanpa adanya proses eksekusi penggusuran rumah warga.

"Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Ara juga meminta kepada pihak kepolisian yang diwakili Polres Jakarta Utara untuk segera memutuskan penyelesaian masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

Lebih lanjut, Ara menegaskan bahwa prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga komplek dengan warga sekitar. Jika akses jalan tersebut dibuka, maka harus dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dengan aturan yang disepakati bersama.

“Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengambil keputusan penetapan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1.

Menteri PKP di Jakarta, Sabtu mengatakan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk penetapan lokasi dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan akses adalah Pemda Jakarta.

"Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya. Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya," kata Menteri Ara.

Hal itu ia utarakan seusai pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mewakili Pemda Jakarta, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, dan sejumlah perwakilan warga di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara pada 1 Maret 2025.

Penetapan lokasi tersebut dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara, pada Rabu lalu (19/2/2025) yang dipimpin Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri Ara menganjurkan kepada Pemda agar dalam menentukan penetapan lokasi diupayakan tidak perlu menggusur rumah-rumah warga sekitar.

"Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Ara juga meminta kepada pihak kepolisian yang diwakili Polres Jakarta Utara untuk segera memutuskan penyelesaian masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

"Untuk investigasi merupakan kewenangan kepolisian, agar diselesaikan permasalahan penumpukan batu yang disebut warga menutup saluran air," kata Ara.

"Kalau kami Kementerian PKP ditugaskan untuk mengawal mencari keputusan terbaik atas permasalahan ini sesuai instruksi Presiden Prabowo. Saya akan kembali di tanggal 15 Maret 2025 nanti," tambah Ara.

Menteri PKP menegaskan bahwa prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga komplek dengan warga sekitar.

Jika akses jalan tersebut dibuka, maka harus dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dengan aturan yang disepakati bersama.

“Salah satu poin kesepakatannya adalah jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk akses kendaraan roda 2 dan roda 4, bukan kendaraan logistik, industri, atau kendaraan besar. Jangan ada masyarakat yang merasa dirugikan,” jelas Menteri Ara.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dibonceng Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) menggunakan sepeda motor mengecek tembok yang memisahkan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan permukiman warga Kapuk Muara.

Menteri PKP dibonceng Petugas PPSU menggunakan sepeda motor dari Kantor Kelurahan Kapuk Muara, menuju ke lokasi tembok yang ada di kawasan itu seusai mengumpulkan sejumlah pihak yang terkait dengan pembukaan akses jalan dari rencana pembongkaran tembok tersebut, di Jakarta, Sabtu.

Sementara itu, ajudan Menteri PKP nampak sigap memberikan helm lalu ikut menumpang di motor lainnya mengikuti kendaraan yang ditumpangi Menteri Ara untuk menuju ke titik tembok yang hendak ditinjau.

Sekitar kurang lebih menempuh perjalanan kurang lebih 8 menit, Menteri Ara bersama rombongan tiba di kawasan tembok yang hendak ditinjau. Ia memantau dengan saksama setiap titik dari pagar tersebut.

Menteri PKP mengecek pagar tersebut sekaligus melihat tumpukan batu yang ada di kawasan tersebut. Tumpukan batu itu dituding sebagian warga menjadi salah satu penyebab semakin parahnya banjir di sebagian wilayah Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara.

Awalnya, Menteri Ara mengumpulkan semua pihak mulai Pemerintah DKI yang diwakili Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, camat Penjaringan, lurah Kapuk Muara hingga seluruh RW, termasuk polres Jakarta Utara, perwakilan warga, hingga dua perusahaan yakni yakni PT Lumbung Kencana Sakti dan juga PT Mandara Permai, mencari solusi terkait rencana pembukaan akses jalan di kawasan itu.

Dalam kegiatan mediasi itu, masalah tembok yang memisahkan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan permukiman warga Kapuk Muara menjadi pembahasan.

Sejumlah ketua RW ada yang setuju untuk dibongkar agar ada pembangunan akses jalan namun ada pula pihak yang tidak setuju karena terdapat sejumlah warga yang akan terhadap rumah mereka.

Salah satunya Ketua RW 01 Muara Kapuk Purnomo yang mengaku menolak rencana pembongkaran tembok itu karena terdapat warga di RW 02 Kapuk Muara akan terdampak.

Kepada Menteri PKP, Purnomo mengaku bahwa apabila pagar yang ada di kawasan PIK tersebut dibongkar untuk pembangunan akses jalan maka terdapat sejumlah keluarga yang terdampak langsung khususnya dari RW 02.

"Saya Purnomo Ketua RW 01, saya harus menyatakan tidak setuju, saya akan membantu warga khususnya RW 02. Ada sebagian warga RW 02 yang jelas-jelas mereka itu adalah warga yang (akan) berdampak langsung," kata Purnomo.

Mengenai hal itu, Menteri PKP mendorong Pemda DKI untuk segera mengambil keputusan penetapan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1. Ia berharap hal itu bisa selesai pada 15 Maret 2025.

Penetapan lokasi tersebut dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Ia juga berharap agar Pemda DKI dalam menentukan penetapan lokasi diupayakan tidak perlu menggusur rumah-rumah warga sekitar.

"Salah satu pertimbangannya yang menurut saya juga manusia tetapkan lokasi selain mungkin yang aksesibel baik bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur," kata Ara.

Selain itu, Menteri Ara juga meminta kepada pihak kepolisian yang diwakili Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu untuk segera memutuskan penyelesaian masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Pemerintah Provinsi Jakarta segera menetapkan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1.

"Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya. Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya," kata Ara di Jakarta, Sabtu (1/3/2025), seperti dilansir Antara.

Ia menegaskan, kewenangan penetapan lokasi dan pembebasan lahan ada di tangan Pemda DKI Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan setelah pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, dan sejumlah perwakilan warga di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara.

Penetapan lokasi ini menjadi tindak lanjut dari kesepakatan pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1).

Mediasi sebelumnya digelar di Kantor Kelurahan Kapuk Muara pada 19 Februari 2025, dipimpin oleh Menteri Ara bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Ara meminta agar lokasi yang dipilih memudahkan akses bagi semua orang tanpa perlu menggusur rumah warga.

"Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota," ucapnya.

Ara juga meminta kepolisian segera menyelesaikan masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

"Untuk investigasi merupakan kewenangan kepolisian, agar diselesaikan permasalahan penumpukan batu yang disebut warga menutup saluran air," katanya.

Kementerian PKP, kata Ara, mendapat tugas dari Presiden Prabowo untuk mengawal penyelesaian masalah ini. Ia memastikan akan kembali pada 15 Maret 2025 untuk melihat perkembangan keputusan Pemda DKI.

Prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga kompleks dan warga sekitar.

“Salah satu poin kesepakatannya adalah jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk akses kendaraan roda dua dan roda empat, bukan kendaraan logistik, industri, atau kendaraan besar. Jangan ada masyarakat yang merasa dirugikan,” kata Ara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengambil keputusan penetapan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1.

Menteri PKP di Jakarta, Sabtu mengatakan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk penetapan lokasi dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan akses adalah Pemda Jakarta.

"Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya. Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya," kata Menteri Ara.

Hal itu ia utarakan seusai pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mewakili Pemda Jakarta, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, dan sejumlah perwakilan warga di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara pada 1 Maret 2025.

Penetapan lokasi tersebut dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara, pada Rabu lalu (19/2/2025) yang dipimpin Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri Ara menganjurkan kepada Pemda agar dalam menentukan penetapan lokasi diupayakan tidak perlu menggusur rumah-rumah warga sekitar.

"Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Ara juga meminta kepada pihak kepolisian yang diwakili Polres Jakarta Utara untuk segera memutuskan penyelesaian masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

"Untuk investigasi merupakan kewenangan kepolisian, agar diselesaikan permasalahan penumpukan batu yang disebut warga menutup saluran air," kata Ara.

"Kalau kami Kementerian PKP ditugaskan untuk mengawal mencari keputusan terbaik atas permasalahan ini sesuai instruksi Presiden Prabowo. Saya akan kembali di tanggal 15 Maret 2025 nanti," tambah Ara.

Menteri PKP menegaskan bahwa prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga komplek dengan warga sekitar.

Jika akses jalan tersebut dibuka, maka harus dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dengan aturan yang disepakati bersama.

“Salah satu poin kesepakatannya adalah jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk akses kendaraan roda 2 dan roda 4, bukan kendaraan logistik, industri, atau kendaraan besar. Jangan ada masyarakat yang merasa dirugikan,” jelas Menteri Ara.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kota Payakumbuh di Sumatera Barat kini tengah menarik perhatian para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah ini menawarkan beragam pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang bisa diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga yang berkisar di bawah Rp 200 juta.

Berikut ini adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kota Payakumbuh.

1. Green Mubarak: Tipe 36

Berlokasi di Payakumbuh Timur, proyek ini merupakan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Dikembangkan oleh PT Jos Mubarak Anugerah, proyek ini menawarkan 16 rumah, dengan harga per unit Rp 130 juta.

Saat ini, 14 rumah telah terjual dan 2 unit masih tersedia.

2. Perumahan Padi Regency: Tipe 36/90

Dikembangkan oleh PT Benson Bumi Persada, perumahan ini terletak di Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh.

Dengan total 23 unit, rumah-rumah di sini dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Dengan harga per unit Rp 140 juta, telah terjual 20 rumah, dan masih tersisa 3 unit lagi.

3. Villa Mustika: Tipe 36

Proyek ini terletak di Payakumbuh Timur dan dikembangkan oleh PT Bonai.

Menawarkan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total luas tanah 84 meter persegi.

Dengan harga Rp 140 juta per unit, hingga saat ini masih dipasarkan 5 rumah lagi..

4. Shavilla Tiakar Tahap II: Tipe 36

Juga berlokasi di Payakumbuh Timur, perumahan yang dikembangkan oleh {PT Mandevilla ini menawarkan 14 unit rumah.

Dengan harga per unit Rp 150 juta, hingga kini, 5 rumah telah terjual dan masih tersisa 9 unit yang tersedia.

Bangunan rumah tapak ini dirancang dengan luas 36 meter persegi dan luas lahan mencapai 96 meter persegi.

5. Kedoya Green Tiakar Tahap IV: Tipe 36 (Subsidi)

Perumahan ini juga terletak di Payakumbuh Timur dan dikembangkan oleh PT Mandevilla.

Dengan harga Rp 150 juta per unit, proyek ini telah menjual 72 rumah, menyisakan 4 unit yang masih tersedia.

Bangunan rumah tapak dirancang dengan luas 36 meter persegi dan lahan 96 meter persegi.

Apa Alasan Memilih Kota Payakumbuh?

Rumah subsidi di Kota Payakumbuh menarik minat karena harganya yang terjangkau dan lokasinya yang strategis.

Dengan berbagai pilihan yang ditawarkan, calon pemilik rumah dapat memilih sesuai kebutuhan dan anggaran.

Proyek-proyek perumahan ini tidak hanya memberikan akses ke hunian yang nyaman, tetapi juga merupakan investasi yang baik untuk masa depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, akan berkomitmen untuk turun langsung dalam mengawalpembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1), di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

“Saya ini mau mengawal (kasus ini), Pak. Saya diminta Presiden membantu menyelesaikan persoalan-persoalan secara cepat. Terutama kasus-kasus yang menarik perhatian publik. Masalah ini menarik perhatian publik tidak?” ungkap Maruarar.

Hal ini disampaikan Maruarar, saat melakukan pertemuan membahas polemik pembukaan akses jalan perumahan menurut PIK1. Hadir di pertemuan ini, jajaran perangkat Pemerintah Kota Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta Utara, perangkar desa Kapuk Muara, Camat Penjaringan, perwakilan RW-RW di Kapuk Muara, PT Lumbung Kencana Saksti, PT Mandala Permai, maupun masyarakat .

Ia menegaskan masalah ini menjadi prioritas perhatiannya. Untuk itu ia akan mengundang lagi, pihak-pihak terkait pada 15 Maret 2025. Mereka akan diminta untuk melaporkan update perkembangan penyelesaian.

Maruarar mendesak Pemerintah Daerah Jakarta untuk segera menyelesaikan persoalan pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1), di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Dalam pertemuan itu Maruarar mempertanyakan belum juga ada penetaan lokasitembok yang akan dibuka, pembebasan lahan, maupun pembangunan jalannya. Padahal, menurutnya, persoalan ini harus menjadi prioritas. “Jika masalah ini tidak cepat diselesaikan maka akan melebar kemana-mana,” kata Maruarar.

Mantan anggota DPR RI ini, lalu mendesak Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim mewakili Pemda Jakarta, agar penetapan lokasi segera ditetapkan. “Apakah tetap di situ atau pindah. Bapak kan sudah lama punya kajian. Tolong segera dibuat keputusan jangan dibuat ngambang. Kan rakyat sudah didengar pertimbangannya, perusahaan sudah didengar. Tetapkan apa keputusannya,” papar Maruarar.

Ia bahkan meminta kesanggupan pemda untuk penetapan lokasi ditetapkan dalam waktu sepekan ini. Namun Ali Maulana tidak bisa menjamin hal itu bisa dilakukan. “Boleh tidak seminggu lagi Penloknya selesai?” tanya Maruarar, yang diijawab Ali Maulana dengan jawaban,”Belum”.

Ali mengatakan, pihaknya tetap menjadikan masalah pembukaan tembok untuk akses jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) sebagai prioritas. Namun ia tidak bisa memastikan persoalan penetapan lokasi bisa seminggu selesai. Hingga kini pun, jika bicara tentang jalannya, pemda belum melakukan pembebasan lahan maupun pembuatan jalannya.

Tak hanya mendesak segera adanya penetapan lokasi, Maruarar juga minta polisi segera mengungkap masalah tumpukan batu yang menutup saluran air, yang berada di sebelah tembok perumahan. Namun Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, juga tidak bisa memastikan masalah tersebut selesai dalam seminggu.

James, mengatakan, pihaknya sudah melakukan klarifikasi dengan melakukan pengecekan ke lokasi tumpukan bantu yang menutup saluran air. Mereka juga meminta keterangan pada 16 saksi, termasuk para ketua RW dan pihak PT Lumbung dan PT Mandara, Suku Dinas Sumber Daya Air, Suku Dinas Lingkungan Hidup.

Hasilnya, kata James, sejak 2023, batu tersebut menutupi saluran air di luar tembok yang dibuat PT Mandara. Akibat dari pengurukan ini, mengakibatkan banjir.“Walaupun menurut warga sebelum diuruk pun sudah terjadi banjir,” jelas James.

Namun yang menarik, pihak perwakilan PT Lumbung yang hadir di pertemuan tersebut, mengakui jika yang menaruh batu di saluran air adalah pihaknya. “Ya dari kami (yang menumpuk batu, Red) Itu stok (batu) yang ada di situ, Pak,” kata perwakilan PT Lumbung kepada Maruarar.

Manokwari (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren mengungkapkan penerapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Barat menjadi langkah strategis menuju Indonesia Emas tahun 2045.

"Program ini bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing pada masa depan menuju Indonesia Emas 2045," kata Obet di Manokwari, Minggu.

Anggota DPR RI Dapil Papua Barat ini mengatakan berdasarkan riset Indonesia diproyeksikan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045, sehingga Program MBG menjadi pilar penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.

Program yang diluncurkan sejak 6 Januari 2025 ini dirancang untuk memperluas akses makanan bergizi bagi masyarakat, terutama anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Lebih dari sekadar pemenuhan gizi, Program MBG juga bertujuan meningkatkan prestasi akademik siswa. Dengan adanya makanan bergizi di sekolah, kata dia, diharapkan siswa dapat lebih fokus dan aktif dalam kegiatan belajar.

Sebagai bentuk dukungan terhadap Program MBG, pihaknya telah melakukan kunjungan di Manokwari dan Manokwari Selatan untuk melakukan sosialisasi.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat seperti tokoh agama, kepala suku, dan pemerintah daerah, untuk bersama-sama mengawal program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh semua warga," ujar Obet.

Saat melakukan sosialisasi Program MBG di Manokwari pada 28 Februari 2025, Obet berdialog dengan lebih dari 300 warga dan sebagian besar antusias dan menyambut baik program tersebut. Sosialisasi juga dihadiri perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Alfa Riza.

"Orang Papua harus sejahtera di Tanah Papua. Jika kita ingin generasi muda yang cerdas dan ahli di berbagai bidang, mereka harus mendapatkan asupan gizi yang cukup melalui makanan sehat dan pendidikan yang layak," ujarnya.

Perwakilan BGN Alfa Riza mengatakan salah satu inovasi utama dalam program ini adalah pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yaitu dapur umum yang dikelola oleh tenaga profesional di bidang gizi serta melibatkan masyarakat lokal.

"Dapur ini bukan sekadar tempat memasak, tetapi bagian dari sistem ketahanan pangan lokal. Masyarakat bisa berkontribusi dengan memasok bahan pangan seperti ayam, telur, dan sayur-mayur, sehingga ekonomi Papua Barat dapat berkembang lebih baik," jelas Alfa.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com -Kota Solok, yang terletak di Sumatera Barat, kini tengah menjadi sorotan bagi para calon pemilik rumah.

Dengan beragam pilihan rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga terjangkau, kota ini semakin diminati.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), masyarakat dapat menemukan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kota Solok:

1. Griya Taman Belibis Vi Suku: Tipe 36/120

Terletak di Lubuk Sikarah, proyek ini dikembangkan oleh PT Bydara Jaya Develindo.

Griya Taman Belibis Vi Suku menawarkan 73 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi.

Harga per unit Rp 140 juta, dengan 70 rumah sudah terjual dan 3 unit masih tersedia.

2. Griya Taman Belibis: Tipe 36/120

Juga dikembangkan oleh PT Bydara Jaya Develindo, perumahan ini berlokasi di Tanjung Harapan.

Proyek ini menawarkan 132 rumah tapak dengan harga per unit yang sama, yaitu Rp 140 juta.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi, sudah terjual 100 rumah.

3. Perumahan Mutiara Sandi: Tipe 36

Berlokasi di Lubuk Sikarah, proyek ini dikembangkan oleh PT Pilar Sandi Utama.

Mutiara Sandi menawarkan 39 rumah, di mana 2 unit telah terjual dengan harga per unit sebesar Rp 150 juta.

Luas bangunan mencapai 36 meter persegi dan total luas tanah adalah 84 meter persegi. Saat ini, masih ada 37 rumah yang tersedia.

4. Graha Palm Asri Ii: Tipe 36

Terletak di Tanjung Harapan, perumahan ini menawarkan 15 unit rumah yang dikembangkan oleh PT Rahmat Kurnia Sentosa.

Harga per unit adalah Rp 151 juta, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Dari total 15 rumah, 5 unit telah terjual dan masih ada 10 unit yang tersedia.

5. Griya Devin Mandiri: Tipe 36

Griya Devin Mandiri menawarkan total 148 unit di Lubuk Sikarah.

menjual unit dengan harga Rp 151 juta, di mana 77 unit telah terjual.

Dengan luas bangunan 35 meter persegi dan total lahan 96 meter persegi,masih tersedia 71 unit.

Mengapa Kota Solok?

Kota Solok menawarkan berbagai keuntungan bagi calon pemilik rumah, terutama dengan harga yang terjangkau dan kemudahan akses informasi melalui sistem yang ada.

Dengan pilihan yang beragam, calon pembeli memiliki kesempatan untuk memilih hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka.

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) memediasi penyelesaian akses jalan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Mediasi melibatkan Pemerintah DKI Jakarta, warga, dan dua perusahaan terkait.

Ara memimpin langsung pertemuan yang digelar di halaman Kantor Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu sore.

Mediasi menghadirkan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, Camat Penjaringan, Lurah Kapuk Muara, perwakilan RW, Polres Jakarta Utara, serta dua perusahaan, PT Lumbung Kencana Sakti dan PT Mandara Permai. Semua pihak diminta mencari solusi terbaik.

"Ini mediasi, kita kerja yang benar, terbuka, transparan. Pak Prabowo tugaskan saya untuk mendengar rakyat, mendengar semua, baru kita ambil keputusan," ujar Ara dalam pertemuan tersebut, Sabtu (1/3/2025), seperti dilansir Antara.

Warga dan pemerintah daerah menyampaikan pendapat soal rencana pembukaan akses jalan Row 47, termasuk pembongkaran tembok di kawasan PIK 1.

Pendapat warga terbagi. Ketua RW 01 Kapuk Muara, Purnomo, menolak pembongkaran karena berdampak pada warga RW 02.

"Saya harus menyatakan tidak setuju. Saya akan membantu warga RW 02 yang terdampak langsung," kata Purnomo.

Setidaknya 25 kepala keluarga (KK) berisiko terdampak jika tembok dibuka untuk akses jalan.

Lurah Kapuk Muara, Jason Simanjuntak, melaporkan bahwa pertemuan warga telah dilakukan pada Jumat (20/2).

Ketua Forum Masyarakat Kapuk Muara, Sufyan Hadi, menilai pembukaan jalan diperlukan untuk mengurangi kemacetan dan banjir serta sesuai tata ruang kota.

Namun, Yusuf Ibrahim, warga RW 02, menolak jalan dibuka melalui PT Lumbung Kencana Sakti karena akan menggusur rumah mereka. Ia lebih setuju jika akses dibuat dari Jalan Kapuk Raya.

Ketua RW 05 mengkhawatirkan peningkatan kriminalitas jika akses dibuka. Ia menyarankan pelebaran Jalan Kapuk Raya atau pembangunan jembatan antara Kelurahan Pejagalan dan Kapuk Muara di Kali Caga RW 01 sebagai alternatif.

Tokoh masyarakat Apen Sodikin meminta proyek Jalan Row 47 tetap status quo. Ia lebih setuju membangun jembatan penyeberangan daripada membuka akses tersebut.

Menteri PKP meminta Pemerintah DKI Jakarta mendengarkan semua aspirasi sebelum mengambil keputusan.

"Pemerintah harus mendengar baik yang di luar tembok maupun yang di dalam supaya keputusan bijak," ujarnya.

Ara mendorong Pemda DKI segera menetapkan lokasi pembangunan akses Kapuk Raya-PIK 1. Ia berharap keputusan itu bisa selesai sebelum 15 Maret 2025.

"Selain akses yang baik bagi semua, lokasi juga harus mempertimbangkan dampak bagi warga. Jika bisa, seminimal mungkin ada rumah yang digusur," katanya.

Ara juga meminta kepolisian menyelesaikan masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1. Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu diminta segera mengambil tindakan.

KOMPAS.com - Untuk mewujudkan visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yaitu 'Pedidikan untuk Semua' ada banyak upaya yang perlu dilakukan.

Salah satunya untuk mendorong bagaimana pendidikan bermutu menjadi hal yang sangat penting. Salah satu pilar penting yang harus dipenuhi ini adalah status kesehatan peserta didik.

Direktur PAUD Kemendikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) Nia Nurhasanah mengatakan, bagaimana pemenuhan gizi bagi peserta didik dapat dipenuhi.

Dari beberapa data misalnya laporan Global Hunger Index(GHI) tahun 2024 disebutkan saat ini sebanyak 7,2 persen anak usia dini ini mengalami kekurangan gizi. Dengan prevalensi jumah anak mengalami stunting tercatat 26,8 persen.

15 provinsi punya prevalensi stunting di bawah angka nasional

Disebutkan jumlah balita menderita stunting dengan kondisi berat badan dibawah ideal atau gizi buruk balita masih cukup tinggi. Bahkan anak yang meninggal sebelum usia 5 tahun saat ini angkanya juga cukup tinggi yaitu sekitar 2,1 persen.

“Dalam konteks Pendidikan Anak Usia Dini kondisi ini merupakan masalah yang tentunya perlu kita selesaikan secara bersama dengan seluruh ekosistem PAUD. Hasil survei kesehatan Indonesia di tahun 20023 yang lalu menunjukan ada satu dari lima balita usia 0 sampai 59 bulan di Indonesia mengalami stunting,” papar Nia seperti dikutip dari laman PAUDPEDIA Kemdikbud, Minggu (2/3/2025).

Sedangkan melihat data per provinsi menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup besar antarwilayah. Terdapat daerah dengan prevalensi stunting terendah sebanyak 7,2 persen dan ada yang tertinggi sebanyak 37,9 persen.

Dari 38 provinsi di Indonesia tersebut masih terdapat 15 provinsi yang memiliki prevalensi stunting di bawah angka nasional.

“Mencermati kondisi ini kami Direktorat Pendidikan Anak Usaia Dini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menginisiasi berbagai program dalam rangka memenuhi kecukupan gizi khususnya sesuai dengan visi kami melayani Pendidikan Anak Usia Dini,” paparnya.

Nia berharap, upaya ini juga perlu didukung bersama baik di satuan PAUD maupun di lingkungan keluarga. Selain pemenuhan gizi, aspek edukasi gizi dan juga kesehatan juga menjadi hal yang penting yang perlu dilakukan sehingga bisa terwujudnya kesehatan dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Ditegaskan, bagaimana edukasi dan pemenuhan gizi seimbang ini dapat dilakukan sehingga terwujud anak Indonesia Hebat merupakan generasi emas di 2045 dapat terwujud.

“Mari cegah risiko terjadinya stunting dengan peduli asupan gizi seimbang,” imbuh Direktur PAUD.

Hindari anak konsumsi 5 P

Dalam paparanya, Kepala Sekolah Kelompok Bermain – Taman Kanak-kanak Al Muslim Sidoarjo, Siti Aminah, M.Pd menambahkan, salah satu hal yang paling sederhana adalah dengan menjaga pola makan anak dengan memperhatikan asupan gizi dan nutrisinya.

Menurut dia, apa yang masuk ke dalam tubuh anak usia dini melalui makanan adalah hal yang sepenuhnya bisa dikontrol.

"Pilihan makanan sehat dan kebiasaan sehat sudah banyak dikampanyekan. Tinggal kembali ke diri kita sendiri akan memilih pola hidup yang mana. Yang paling mudah adalah menghindari 5P, yaitu Pewarna, Pemanis, Penyedap, Pengawet, Perasa,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Gizi Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan, Dr Agus Triwinanto, SKM, M.Kes mengungkapkan, angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi yaitu 21,6 persen berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, walaupun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 24,4 persen tahun 2021.

“Stunting dapat terjadi sejak sebelum lahir, hal ini dapat dilihat dari prevalensi stunting berdasarkan kelompok usia hasil SSGI 2022, dimana terdapat 18,5 persen bayi dilahirkan dengan panjang badan kurang dari 48 cm,” ujarnya.

Dari data tersebut kita dapat melihat pentingnya pemenuhan gizi ibu sejak hamil. Hasil yang cukup memprihatinkan dari survei yang sama adalah risiko terjadinya stunting meningkat sebesar 1,6 kali dari kelompok umur 6-11 bulan ke kelompok umur 12-23 bulan (13,7 persen ke 22,4 persen).

Hal ini menunjukkan ‘kegagalan’ dalam pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) sejak usia 6 bulan, baik dari segi kesesuaian umur, frekuensi, jumlah, tekstur dan variasi makanan.

Pada masa ini sangat penting untuk memperhatikan dan menjamin kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 disebutkan bahwa salah satu arah (tujuan) pembangunan adalah Kesehatan untuk Semua, yang menekankan jaminan gizi pada periode 1.000 hari pertama kehidupan.

Periode krusial anak usia dini tersebut digunakan sebagai kesempatan membangun fondasi guna mengoptimalkan kesehatan serta perkembangannya dalam kehidupan beberapa tahun mendatang.

Menjaga kesehatan anak usia dini sangat penting karena merupakan fondasi untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka di masa depan.

Anak yang sehat akan lebih mudah menerima rangsangan yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan emosional.

Oleh karena itu, memberikan perhatian pada kesehatan anak usia dini sangat penting untuk memastikan mereka tumbuh dengan baik dan dapat mencapai potensi maksimalnya.

Agar anak tetap sehat salah satunya diperlukan asupan gizi yang cukup. Gizi yang baik membantu memperkuat sistem imun, sehingga anak lebih tahan terhadap penyakit.

Selain itu, asupan gizi yang seimbang juga berkontribusi pada kemampuan belajar dan konsentrasi, yang penting untuk perkembangan intelektual.

Warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara menuntut diberi akses jalan menuju PIK. Akses jalan tembus yang lebih dekat menuju PIK saat ini tertutupi dinding dan bebatuan besar.

Dalam mediasi terbaru antara warga dan pengusaha yang dijembatani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruara Sirait (Ara), beberapa perwakilan RW dan RT ada yang menolak pembangunan jalan tersebut. Mereka tidak mau jika pembangunan jalan tersebut harus menggusur rumah warga.

Salah satunya adalah Ketua RW 01, Purnomo yang menyatakan tidak setuju dengan ide penggusuran rumah warga untuk membangun jalan baru yang menghubungkan ke area PIK.

"Saya harus menyatakan tidak setuju. Saya akan membantu warga RW 02. Ada sebagian warga RW 02 yang jelas-jelas mereka adalah warga yang terdampak langsung. Bagian dari korban gusuran. Dengan berat hati saya menyatakan saya harus punya posisi menolak karena itu nggak ada yang menolak untuk pembukaan jalan row 47 itu," kata Purnomo di depan Menteri Ara, Sabtu (1/3/2025).

Di lokasi terpisah, Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menegaskan isu penggusuran rumah belum ditetapkan karena penentuan lokasi (penlok) jalan belum diurus.

"Belum, karena belum ditetapkan. Yang digusur siapa belum ada," tegasnya kepada awak media di lokasi jalan tembusan ke PIK yang tertutup dinding.

Ali menjelaskan penlok sebelumnya sempat disiapkan pada 2015, tetapi karena sudah 10 tahun berlalu perlu diperbarui lagi. Pihak yang berwewenang untuk menentukan penlok, pembangunan jalan, dan rencana penggusuran adalah Pemprov DKI Jakarta.

"Karena belum ditetapkan penloknya. Jadi belum bisa disampaikan berapa rumah ini (yang digusur)," ujarnya.

Ara yang hadir di tempat meminta agar tidak banyak rumah warga yang terdampak apabila pembangunan jalan benar terealisasi. Ia juga meminta prosesnya bisa dilakukan tanpa keributan dan lebih manusiawi.

"Boleh saran, Pak? Salah satu pertimbangannya yang menurut saya juga manusiawi, tetapkan lokasi juga. Selain mungkin yang accessiblenya baik, juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tak perlu digusur," tutur Ara.

Ada pun terkait dinding yang menutupi RW 5 dan RW 6 di daerah Kapuk Muara adalah tembok beton yang menutupi lahan luas milik PT Mandara Permai. Kemudian, tidak jauh dari dinding tersebut terdapat banyak tumpukan bebatuan dengan dalih kawasan itu merupakan daerah rawa-rawa. Penutupan dengan bebatuan tersebut diduga menyebabkan rumah warga di daerah sekitar kebanjiran.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait Foto: Sekar Aqillah - detikcom

Pada mediasi hari ini, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James Hutajulu menyatakan bebatuan tersebut ditumpuk oleh PT Lumbung Kencana Sakti di atas tanah cekung mirip drainase atau saluran air.

Fungsi batuan tersebut adalah untuk mengalirkan air karena lokasinya berada di tanah cekung yang merupakan saluran air. Fungsinya mencegah banjir. Panjang tumpukan batu 3.049 meter dan telah dibuat sejak 2023. Saluran tersebut terhubung dengan rumah pompa.

Kunjungan kali ini belum membuahkan kesepakatan bulat dan seragam antar warga. Ara berjanji akan datang kembali ke Kapuk Muara pada Sabtu (15/2/2025) mendatang.

"Saya akan undang lagi, tanggal 15 Maret kita kumpul lagi jam 4 sore," sebut Ara.