Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ditugaskan untuk menyelesaikan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran yang ditargetkan rampung pada April 2025 mendatang. Bangunan tersebut bakal menjadi hunian untuk aparat sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sedangkan merupakan kewenangan Mensesneg dalam menentukan kejelasan peruntukkan penggunaannya serta harus melakukan apa dalam pemanfaatan rusun tersebut," kata Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (9/1/2025).

Hal itu diungkapkan usai Ara bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta, Rabu (8/1). Ara mengatakan Kementerian PKP ditugaskan melakukan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran bersama Abipraya-Wika, KSO selalu kontraktor.

Ia mengatakan dari hasil kesepakatan sementara pada rapat tersebut, akan dilakukan tinjauan ulang terhadap harga sewa rusun guna mendapatkan harga yang terjangkau bagi masyarakat dan ASN.

"Agar tepat sasaran, Direktur Rumah Susun akan membantu memikirkan kriteria terhadap calon penghuni rusun. Sebagai tindak lanjut pada Senin, 13 Januari 2025 nanti rencananya akan melakukan kunjungan kerja ke Wisma Atlet bersama Kepala BPKP dan Mensesneg," ujarnya.

Ara pun menyampaikan terima kasih kepada Mensesneg dan Kepala BPKP atas kesediaannya melaksanakan rapat koordinasi terkait rencana pemanfaatan Wisma Atlet.

"Terima kasih bisa rapat koordinasi dengan Mensesneg dan Kepala BPKP untuk tata kelola lebih baik dan semoga bermanfaat untuk bangsa Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama mengatakan dalam rancangan Inpres diatur kesepakatan penggunaan Wisma atlet sebanyak 50% digunakan untuk MBR dan 50% untuk ASN.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi, sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025. Nilai kontrak untuk revitalisasi sebesar Rp 367 miliar.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

KOMPAS.com - Pemerintah mendapatkan investor perdananya untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah dari Qatar.

Komitmen investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa investasi ini merupakan kerja sama antar pemerintah atau Government-to-Government (G2G).

"Ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan," ujarnya usai penandatanganan MoU dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Apa yang akan dibangun?

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Dan lebih diprioritaskan sementara ini untuk investor yang sekarang adalah di perkotaan," imbuh Ara.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menambahkan, karena targetnya di perkotaan, jenis rumah yang akan dibangun berupa rumah susun (rusun).

"Ini yang lebih rusun, lebih vertical housing," katanya.

Lokasinya di mana?

Lanjut Ara, pemerintah akan menyiapkan lahan-lahan idle yang dimiliki negara di beberapa lokasi perkotaan.

Seperti halnya lahan yang dikelola Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) di sekitar Kemayoran dan Senayan.

Kemudian lahan yang dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di sekitar Kalibata.

Serta, lahan yang dikelola PT PP (Persero) Tbk, PT KAI (Persero), dan Perumnas yang akan ditinjau kembali lokasi spesifiknya oleh Kementerian BUMN.

"Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh, dan kami sudah siap membawa beberapa lokasi yang saya katakan tadi," tandas Ara.

Bagaimana kerja sama investasinya?

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengatakan, investasi yang masuk dari Qatar ini sudah termasuk skema pendanaan, kontraktor, serta isinya.

Sementara Pemerintah Indonesia bertugas menyediakan lahan-lahan yang akan digunakan membangun 1 juta unit rumah.

"Jadi itu diharapkan tidak perlu ada cari-cari pendanaan lagi, dan ini juga tadi dibicarakan juga untuk mortgage-nya sekaligus seperti apa," tambahnya.

Berapa nilai investasinya?

Ketika ditanya mengenai nilai investasi yang akan dikucurkan Qatar, Fahri Hamzah masih belum menyebutkan.

"Nanti tentu akan dibentuk perusahaan teknisnya untuk membahas detailnya, desain, biaya, dan sebagainya nanti akan dihitung," terangnya.

Menurut dia, segala aspek tersebut akan ditindaklanjuti dalam waktu sesingkat-singkatnya.

"Lebih cepat lebih baik, karena kami kerja setiap hari untuk memastikan investasinya lebih cepat," tukasnya.

Kapan mulai dilaksanakan?

Ara belum menyebutkan secara gamblang terkait waktu pelaksanaan dari pembangunan 1 juta rumah.

Prinsipnya, sesuai arahan Prabowo, komitmen investasi ini akan ditindaklanjuti secara cepat.

"Arahan dari Presiden Prabowo, kita bekerja dengan cepat, aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung dicek," pungkas Menteri PKP itu.

77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan ketersediaan tanah untuk program 3 juta rumah tidak ada masalah.

"Kami rasa untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Kemarin juga sudah kami laporkan kepada menteri terkait, dan semua berjalan dengan lancar," ujar Nusron di Jakarta, Kamis.

Kementerian ATR/BPN mengungkapkan terdapat 864.662 hektare (ha) potensi tanah untuk menopang program ketahanan pangan, transmigrasi, dan perumahan rakyat.

"Kami memiliki 854.662 hektare cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare tanah hasil konversi dari hak guna usaha (HGU) ke hak guna bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang," kata Nusron.

Untuk mendukung program perumahan rakyat, Nusron menjelaskan bahwa 77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman.

Hal ini memastikan kelancaran program pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan pemerintah.

Kemudian dari total cadangan tersebut juga, sebanyak 209.780 hektare dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan.

Selain itu, 567.585 hektare tanah telah dialokasikan untuk program transmigrasi.

Nusron menyatakan lahan ini akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah padat.

Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan tanah yang tidak produktif untuk mendukung agenda prioritas nasional.

Nusron menekankan bahwa sinergi antara kementerian terkait menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan alokasi lahan ini.

Beberapa program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ialah mencapai swasembada pangan, menjamin pembangunan hunian berkualitas, dan pemerataan ekonomi.

Untuk menindaklanjuti ketiga hal tersebut, ketersediaan tanah menjadi hal paling mendasar agar program-program tersebut dapat terlaksana.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

TARGET tiga juta rumah per tahun adalah ambisi besar yang hanya bisa tercapai melalui kolaborasi semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder).

Jika Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ingin target ini terwujud, maka perlu melibatkan pengembang mikro, kecil, dan mandiri (PMKM) dengan dukungan kebijakan yang tepat.

PMKM membangun rumah di atas lahan milik sendiri. Jumlah yang dibangun hanya beberapa unit dan beroperasi secara mandiri menggunakan modal sendiri.

Potensi PMKM sangat besar untuk mempercepat pembangunan rumah, terutama untuk kelompok yang belum dilayani pengembang besar.

Sayangnya, pemerintah belum memperhatikan PMKM. Selama ini, kebijakan lebih berpihak pada korporasi besar.

Usaha mikro dan kecil memang sering disebut dalam pidato dan kampanye politik, tetapi implementasinya kerap diabaikan.

Padahal dalam penyediaan rumah, pengembang mikro, kecil dan mandiri sangat berperan penting menyediakan hunian sederhana dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Memberikan kemudahan bagi PMKM akan membuat percepatan pembangunan rumah rakyat lebih inklusif.

Langkah ini juga akan berdampak luas dalam menciptakan lapangan kerja lokal, memberdayakan ekonomi daerah, dan mempercepat distribusi pembangunan.

PMKM umumnya mempekerjakan tenaga kerja lokal seperti tetangga dan warga sekitar, sehingga langsung membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, PMKM tampak diabaikan. Pernyataan dan langkah Maruarar Sirait sejak awal menjabat sebagai Menteri PKP belum menunjukkan keberpihakan. Ajakan yang terdengar justru lebih ditujukan kepada konglomerat besar.

Hambatan pengembang kecil

Selama ini PMKM berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah. Sejumlah hambatan merintangi jalannya.

Hambatan pertama adalah permodalan. Umumnya mereka menggunakan modal sendiri. Untuk mendapatkan pinjaman ke bank terbentur berbagai persyaratan.

Kedua, masalah perizinan. Pengembang kecil harus melewati prosedur panjang yang memakan waktu dan biaya. Mereka sering terpaksa mengeluarkan uang tambahan untuk mempercepat proses.

Persyaratan perizinan bagi PMKM disamakan dengan pengembang besar. Pemilik tanah kecil yang membangun beberapa rumah di lahannya sendiri harus memenuhi syarat seperti Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), site plan, block plan, hingga rasio lahan untuk fasilitas umum.

Bahkan di Kabupaten Bogor, aturan luas lahan minimum membuat pengembang kecil tak bisa membangun rumah di tanah kosong yang luasnya kurang dari syarat minimum.

Aturan seperti ini menggelikan, merugikan masyarakat, dan menghambat program perumahan rakyat.

Ketiga, persyaratan jumlah rumah minimum agar dapat membuat perjanjian kerja sama (PKS) dengan bank. Tanpa PKS, rumah baru yang dibangun PMKM disamakan dengan rumah bekas. Akibatnya prosedur KPR lebih sulit.

Keempat, adanya syarat keanggotaan asosiasi pengembang untuk ikut program rumah subsidi.

Keanggotaan ini memerlukan biaya, padahal manfaatnya sangat minim, hanya sekadar formalitas administratif. Akibatnya, banyak PMKM memilih tidak terlibat dalam program subsidi.

Akses KPR masyarakat bawah

Hambatan kelima, sulitnya masyarakat bawah mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Konsumen PMKM umumnya adalah masyarakat bawah, sehingga kendala masyarakat bawah dalam mengakses KPR akan berimbas kepada PMKM.

Persyaratan perbankan, seperti status karyawan tetap dan slip gaji, sulit dipenuhi oleh pekerja kontrak dan pekerja lepas.

Sering terjadi, KPR untuk pekerja lepas dan usaha informal ditolak bank walaupun saldo rekening cukup besar tiap bulan. Bahkan, pengajuan KPR karyawan tetap di perusahaan kecil otomatis ditolak bank.

Keenam, fenomena pinjaman online juga menjadi penghalang. Banyak masyarakat kecil terjebak dalam daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan karena gagal melunasi pinjaman kecil.

Hal serupa terjadi pada pemegang kartu kredit yang berhenti membayar iuran tahunan. Situasi ini semakin mempersempit peluang PMKM maupun masyarakat bawah.

Untuk mencapai target tiga juta rumah per tahun, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan konglomerat besar.

Perlu memberdayakan PMKM melalui penyederhanaan regulasi. Aturan yang memberatkan, seperti syarat perizinan dan PKS dengan bank, harus direvisi.

Begitu pula kewajiban menjadi anggota asosiasi, perlu dihapuskan agar pengembang kecil lebih mudah berpartisipasi.

Kebijakan KPR harus lebih inklusif. Bank harus didorong mempertimbangkan kemampuan riil calon pembeli, bukan hanya formalitas administratif.

Kemudahan akses KPR bagi karyawan usaha kecil, pekerja kontrak, pekerja lepas, dan usaha informal akan memperluas jangkauan program perumahan rakyat.

Rumah adalah aset bernilai yang terus meningkat harganya, sehingga jika terjadi gagal bayar, bank tidak akan mengalami kerugian besar karena rumah tersebut dapat dijual kembali.

Dukungan pembiayaan khusus sangat diperlukan. Menteri Maruarar Sirait dapat menginisiasi program pembiayaan bagi pengembang kecil yang ingin berkontribusi dalam pembangunan rumah bersubsidi.

Skema pembiayaan dengan bunga rendah tanpa persyaratan berbelit akan sangat membantu mereka untuk bisa bersaing dan berpartisipasi dalam proyek ini.

Gebrakan konkret dari Menteri PKP kini menjadi harapan besar bagi pengembang kecil dan masyarakat bawah yang membutuhkan hunian.

Langkah ini tidak hanya menciptakan iklim yang adil dalam industri properti, tetapi juga memperluas akses masyarakat bawah terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Semoga!

TARGET tiga juta rumah per tahun adalah ambisi besar yang hanya bisa tercapai melalui kolaborasi semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder).

Jika Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ingin target ini terwujud, maka perlu melibatkan pengembang mikro, kecil, dan mandiri (PMKM) dengan dukungan kebijakan yang tepat.

PMKM membangun rumah di atas lahan milik sendiri. Jumlah yang dibangun hanya beberapa unit dan beroperasi secara mandiri menggunakan modal sendiri.

Potensi PMKM sangat besar untuk mempercepat pembangunan rumah, terutama untuk kelompok yang belum dilayani pengembang besar.

Sayangnya, pemerintah belum memperhatikan PMKM. Selama ini, kebijakan lebih berpihak pada korporasi besar.

Usaha mikro dan kecil memang sering disebut dalam pidato dan kampanye politik, tetapi implementasinya kerap diabaikan.

Padahal dalam penyediaan rumah, pengembang mikro, kecil dan mandiri sangat berperan penting menyediakan hunian sederhana dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Memberikan kemudahan bagi PMKM akan membuat percepatan pembangunan rumah rakyat lebih inklusif.

Langkah ini juga akan berdampak luas dalam menciptakan lapangan kerja lokal, memberdayakan ekonomi daerah, dan mempercepat distribusi pembangunan.

PMKM umumnya mempekerjakan tenaga kerja lokal seperti tetangga dan warga sekitar, sehingga langsung membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, PMKM tampak diabaikan. Pernyataan dan langkah Maruarar Sirait sejak awal menjabat sebagai Menteri PKP belum menunjukkan keberpihakan. Ajakan yang terdengar justru lebih ditujukan kepada konglomerat besar.

Hambatan pengembang kecil

Selama ini PMKM berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah. Sejumlah hambatan merintangi jalannya.

Hambatan pertama adalah permodalan. Umumnya mereka menggunakan modal sendiri. Untuk mendapatkan pinjaman ke bank terbentur berbagai persyaratan.

Kedua, masalah perizinan. Pengembang kecil harus melewati prosedur panjang yang memakan waktu dan biaya. Mereka sering terpaksa mengeluarkan uang tambahan untuk mempercepat proses.

Persyaratan perizinan bagi PMKM disamakan dengan pengembang besar. Pemilik tanah kecil yang membangun beberapa rumah di lahannya sendiri harus memenuhi syarat seperti Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), site plan, block plan, hingga rasio lahan untuk fasilitas umum.

KOMPAS.com - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) mengingatkan agar menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan oleh pemerintah dapat mengikuti panduan dari Kementerian Kesehatan, yakni Isi Piringku.

Panduan ini bertujuan untuk memastikan bahwa porsi dan jenis lauk pauk yang disajikan untuk anak-anak sesuai dengan kebutuhan gizi yang tepat.

"Jadi kita berharap juga Makan Bergizi Gratis tidak meng-endorse justru menu gorengan ya. Begitu pula dengan daging yang diproses, diawetkan ya," ujar Dr. Tan Shot Yen, M.Hum., pemengaruh kesehatan dari PB-IDI, seperti dikutip dari Antara, Selasa (9/1/2025).

Menurut Tan, dalam menjalankan program MBG untuk anak-anak, penting bagi pemerintah untuk memahami konsep makanan sehat.

Makanan yang sehat, menurutnya, adalah makanan yang mendekati bentuk dan cita rasa aslinya di alam.

Lebih lanjut Tan menjelaskan, makanan seimbang untuk anak-anak harus mencakup kebutuhan makronutrien yang lengkap, seperti karbohidrat, protein, dan lemak.

Sebagai contoh, menu sarapan yang dapat diberikan pemerintah adalah pisang, pecel, lontong, atau tempe bacem. Menu-menu ini sederhana namun kaya akan bahan pangan lokal dan nilai gizi yang tinggi.

Untuk makan siang, Tan memberi contoh menu seperti jeruk keprok, sup kacang merah, ubi atau singkong, serta telur balado.

Menu tersebut dinilai baik karena mudah didapatkan dan sesuai dengan budaya kuliner Indonesia.

Namun, Tan juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam memilih menu untuk program MBG yang berpotensi merugikan kesehatan, khususnya kekebalan tubuh anak-anak. Ia menyarankan agar beberapa jenis makanan berikut dihindari.

Makanan yang dapat mengganggu imunitas anak

Selain berpedoman pada panduan Isi Piringku, PB IDI ingatkan untuk menghindari beberapa jenis makanan yang dapat mengganggu imunitas anak, seperti:

• Gula tambahan

Tan menekankan bahwa gula tambahan yang terkandung dalam kemasan seperti jus atau camilan dapat menurunkan fungsi imunitas.

Gula darah yang tinggi merusak keseimbangan bakteri usus yang akhirnya mengubah respons imun tubuh, sehingga anak lebih rentan terhadap infeksi.

• Produk tinggi garam

Makanan yang mengandung garam tinggi dapat menghambat fungsi normal sistem kekebalan tubuh dan memperburuk kondisi penyakit autoimun.

Tan juga mengingatkan agar menghindari produk-produk yang kaya akan garam yang sering ditemukan dalam makanan olahan.

• Minyak goreng dan pangan tinggi omega-6

Konsumsi minyak goreng dan produk nabati yang mengandung Omega-6 berlebihan dapat mengganggu keseimbangan dengan Omega-3.

Tan menjelaskan bahwa ketika karbohidrat digoreng, terjadi reaksi kimia yang menghasilkan Advanced Glycation Endproducts (AGEs) dan Advanced Lipid Oxidation Endproducts (ALEs), yang dapat memperburuk sindrom metabolik dan menyebabkan peradangan.

• Daging prosesan dan diawetkan

Tan juga mengingatkan agar daging olahan dan diawetkan seperti sosis atau kornet perlu dihindari.

Kandungan lemak jenuh yang tinggi dan rendahnya lemak tak jenuh pada produk tersebut dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh.

• Panganan cepat saji dan kemasan plastik

Tan mengungkapkan bahwa panganan cepat saji yang sering kali dikemas dalam plastik dapat mengandung phthalates, zat kimia yang dapat merembes ke makanan dan mengganggu imunitas.

Paparan phthalates juga dapat menekan keragaman bakteri usus yang berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh.

• Produk ultra-proses

Tan juga mengingatkan bahwa produk ultra-proses yang mengandung bahan tambahan seperti Carbonmethylcellulose (CMC), Polysorbate 80 (P80), dan carrageenan dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh.

Bahan-bahan ini berhubungan dengan gangguan kekebalan pada penelitian percobaan hewan.

• Karbohidrat rafinasi

Terakhir, Tan mengingatkan agar produk tepung dan gula yang telah diproses secara industri atau karbohidrat rafinasi, yang memiliki indeks glikemik tinggi, harus dihindari.

Makanan tersebut dapat meningkatkan kadar gula darah dan insulin, serta menyebabkan peradangan dan gangguan pada daya tahan tubuh.

Dengan memperhatikan pedoman gizi yang tepat dan menghindari jenis makanan yang dapat merugikan kesehatan, Tan berharap program Makan Bergizi Gratis dapat memberikan manfaat optimal bagi anak-anak Indonesia.

Jakarta: Kabupaten Karawang terletak di Provinsi Jawa Barat dan dikenal wilayah industri dengan pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat. Wilayah ini menawarkan berbagai peluang kerja di sektor manufaktur dan logistik.

Lokasinya pun strategis sehingga berbagai fasilitas umum lengkap dan akses transportasi yang mudah ke Jakarta dan sekitarnya. Hal ini membuat Karawang menjadi tujuan populer bagi para profesional dan pekerja.

Hal ini juga yang membuat beberapa pengembang perumahan menargetkan Karawang sebagai tempat membangun proyeknya. Ada banyak pilihan rumah dengan harga terjangkau yang bisa kamu miliki di Karawang.

Perumahan yang masih tersedia di Karawang mulai dari Rp130 juta. Berikut rekomendasi rumah subsidi di Karawang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Karawang

Perumahan subsidi di Karawang. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Griya Metta Mangala

Perumahan subsidi terletak di Bangle, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Karya Metta Mangala. Perumahan ini memiliki 26 unit tipe subsidi dengan harga Rp140 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan genteng beton, dinding batako, lantai keramik 30x30, dan pondasi batu kali.

2. Villa Kencana Karawang

Perumahan ini terletak di Wancimekar, Kota Baru, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Alexandra Cahaya Pertiwi. Perumahan ini memiliki 33 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 29 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap menggunakan baja ringan, dinding batako diplester dan cat. Selain itu, lantai tapak beton bertulang dan pondasi semen halus.

3. Griya Sinar Mas

Perumahan ini terletak di Cengkong, Purwasari, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Surya Cipta Griya Utama. Perumahan ini memiliki 31 unit tipe subsidi dengan harga Rp162 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 29 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan dinding batako. Lantai yang digunakan berukuran 40x40, serta pondasi batu kali.

4. Tatar Endah Residence

Perumahan ini terletak di Bangle, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Jembarna Baru Indonesia. Perumahan ini memiliki 7 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 22 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan, genting Garuda, serta dinding batako/hebel. Lantai tapak beton, serta pondasi semen.

5. Lemahmulya Indah

Perumahan subsidi ini terletak di Lemahmulya, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Bumi Karawang Property. Perumahan ini memiliki 55 unit tipe subsidi dengan harga Rp130 juta hingga Rp166 juta.

Ada enam tipe rumah, salah satunya tipe FLPP 2019 dengan luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka atap baja ringan dan dinding batako. Lantai keramik 30x30 dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta -

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan akan mengawasi program makan bergizi gratis. Hal ini lantaran masuk ke dalam sektor ketahanan pangan.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa mengatakan dalam beberapa waktu ke depan pihaknya akan memanggil Kementerian dan Lembaga, termasuk Badan Gizi Nasional untuk memastikan pengadaan bahan makanan dan distribusinya berjalan dengan lancar.

"Baik itu logistiknya, bagaimana distribusinya, dan melibatkan UMKM sehingga persaingan usahanya betul-betul sehat dalam mekanisme lelang, tender, harga, pada saat mulai di supply chainnya sampai nanti di distribusinya," kata dia di kantor KPPU, Rabu (8/1/2025).

Sebelumnya Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bima Yudhistira menyoroti program makan bergizi gratis (MBG) yang baru saja dimulai pada Senin (6/1) lalu yang masih terdapat berbagai persoalan terkait dengan adanya keterlambatan pengiriman makanannya.

"Yang masih menjadi satu isu itu adalah logistik dan cara distribusimya. Jadi kemarin waktu pertama kali ada salah satu sekolah telah datang makan bergizi gratisnya. Masalah di Jabodetabek aja masih menjadi isu," kata Bima dalam acara Seminar Outlook Persaingan Usaha 2025, di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Bima mengatakan permasalahan tersebut harus segera diatasi. Kemudian ia juga mewanti-wanti agar proses pengadaan bahan makanan MBG didapatkan dari UMKM ataupun koperasi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo yang menginginkan adanya partisipasi masyarakat untuk dapat menikmati dari adanya program MBG tersebut.

"Karena masyarakat yang disurvei itu inginya 85% pengadaan makan bergizi gratis produk lokal, dan UMKM atau korporasi, khusunya sektor produksi. Jika ini dilibatkan efek berantainya kesana sesuai keinginan Pak Prabowo," katanya.

Akan tetapi jika pelaksanaan kedepan proses pengadaan bahan makanan dan distribusinya tidak melibatkan UMKM ataupun koperasi, Bima meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk terlibat mengawasi program tersebut.

"Tapi kalo sudah mulai impor susu formula, sapi impor dan kemudian dikoordinasikan oleh konglomerat- konglomerat yang punya kepentingan pribadi dengan kekuasaan keliatannya langsung kartu kuning aja dari KPPU," katanya.

Lihat juga video: Siasat Pengusaha Katering Siapkan Menu MBG dengan Budget Rp 10 Ribu

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Kebakaran melahap sekitar 80 hektare hutan dan mengancam permukiman di kawasan elite Los Angeles, Amerika Serikat, Selasa (7/1).

Pihak berwenang pun mengeluarkan perintah evakuasi wajib dari perbukitan Topanga Canyon hingga garis pantai.

Kepulan asap tebal terlihat dari kejauhan, sementara api terus mendekati rumah-rumah di sekitarnya.

Kebakaran ini diperparah oleh angin Santa Ana yang membawa udara hangat dan kering dari gurun pedalaman menuju pesisir.

Angin dengan kecepatan hingga 160 kph serta kelembapan rendah menyebabkan api menjalar dengan cepat.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah secara serentak memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 190 titik di 26 provinsi di Indonesia untuk para siswa dari TK hingga sekolah menengah pada Senin 6 Januari 2025.

Sejumlah daerah lain ada yang baru memulai program tersebut kemarin atau hari ini, dan sebagian daerah lain baru akan memulai pada pekan depan.

Program MBG ini ternyata memiliki dampak atau efek domino di tengah masyarakat.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian menyebut program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dapat berefek pada masyarakat terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Multipplier effect dari program makan bergizi gratis ini adalah akan terciptanya lapangan pekerjaan baru dan pangsa pasar baru bagi masyarakat sekitar lokasi di mana makan bergizi gratis berlangsung.

Pembentukan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan mengangkat perekonomian daerah karena bahan-bahan yang digunakan dari produk lokal.

Selain itu, petugas dapur SPPG juga berasal dari masyarakat setempat. Konsep dapur seperti itu dapat membawa lebih banyak keuntungan untuk masyarakat setempat meski memiliki beberapa kekurangan, seperti kesulitan eksekusi perintah hingga sistem pembayaran.

Bisa dengan memanfaatkan dapur yang ada, misal dapur yang sudah eksis di sekolah atau dapurnya UMKM atau dapur milik masyarakat lokal.

Ia melanjutkan pemanfaatan dapur lokal atau UMKM dapat menghemat anggaran dan menekan biaya distribusi karena dapurnya dekat dengan sekolah. Adapun tenaga kerja lokal akan lebih banyak terserap.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Pecahkan rekor

Dari sekian banyak pemerintah daerah yang menyelenggarakan MBG, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas kegiatan pemberian makan bergizi gratis kepada 22 ribu pelajar di daerah itu.

Senior Customer Relations Manager MURI Andri Purwandono di Kolaka Utara, Selasa, mengatakan bahwa kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara patut diberikan apresiasi, yang bisa memberikan makan bergizi gratis kepada 22 ribu pelajar di daerah tersebut.

Penjabat Bupati Kolaka Utara Yusmin menyampaikan kegiatan MBG itu diikuti sebanyak 22 ribu pelajar dan terbagi di beberapa lokasi, antara lain 10 ribu pelajar di Alun-alun Kota Lasusua, dan 12 ribu tersebar di 15 kecamatan se-Kabupaten Kolaka Utara.

Kegiatan ini bukan hanya soal pencapaian rekor, tetapi juga bentuk nyata implementasi dari program nasional untuk menciptakan generasi sehat dan berprestasi.

Bukan sekadar kebanggaan, melainkan pemicu bagi pemreintah untuk terus berkolaborasi demi mensukseskan program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pemkab olaka Utara telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar dalam APBD untuk mendukung program ini secara berkelanjutan.

Rekor MURI tersebut berhasil memecahkan rekor yang sebelumnya dilaksanakan di Magelang pada 2022 dengan melibatkan sebanyak 14 ribu pelajar.

Dinantikan

Dari sekian banyak program yang dijanjikan Pemerintahan Prabowo-Gibran, barangkali Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu yang terpopuler dan paling dinantikan implementasinya.

Program ini menjadi diskursus yang menarik, sempat menuai pro dan kontra, berikut pelaksanaan yang dianggap rumit dan dikhawatirkan gagal di tengah jalan.

Program MBG hadir sebagai solusi yang tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menciptakan efek domino positif terhadap perekonomian.

Program MBG bisa menjadi katalisator bagi sektor UMKM, rantai pasok pangan, dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, yang semuanya saling terkait dalam jejaring sosial dan ekonomi masyarakat.

Melalui lensa sosiologi dan ekonomi, bangsa ini dapat memahami dampak berlapis dari program, yang melampaui sekadar pemberian makanan bergizi kepada anak-anak sekolah di Tanah Air.

Dari perspektif yang positif, efek berganda dari program MBG dapat diibaratkan sebagai daya ungkit yang signifikan dalam menggerakkan roda ekonomi lokal.

Ketika makanan bergizi didistribusikan kepada masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam golongan rentan, kebutuhan logistik dan bahan baku meningkat secara eksponensial.

Efeknya, sektor pertanian sebagai pemasok utama bahan pangan mengalami lonjakan permintaan.

Petani lokal, yang sebelumnya kesulitan menjual hasil panennya dengan harga layak, kini memiliki akses pasar yang lebih stabil.

Di tingkat ini, program tersebut bukan hanya soal distribusi makanan, tetapi juga soal pemberdayaan petani sebagai pilar utama rantai pasok pangan.

Efek positif ini tidak berhenti hanya di sektor pertanian. Ketika permintaan bahan pangan meningkat, jaringan UMKM yang bergerak di bidang pengolahan makanan turut diuntungkan.

Banyak pelaku usaha kecil, mulai dari produsen keripik singkong hingga katering rumahan terlibat dalam proses penyediaan makanan bergizi.

Mereka mendapatkan peluang untuk memperluas skala usaha mereka, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya beli masyarakat di sekitarnya.

Dalam konteks ini, program MBG menjadi lebih dari sekadar bantuan sosial. Ia adalah motor penggerak ekonomi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Keterlibatan UMKM dalam program MBG juga menciptakan siklus ekonomi yang sehat. Para pelaku usaha ini, yang sebagian besar adalah perempuan, mendapatkan penghasilan tambahan yang membantu mereka memenuhi kebutuhan keluarga.

Tidak sedikit dari mereka yang kemudian memanfaatkan pendapatan tersebut untuk memperbaiki pendidikan anak-anak mereka atau berinvestasi dalam pengembangan usaha.

Efek berganda ini, meskipun terlihat kecil di permukaan, sebenarnya memiliki implikasi besar dalam mengurangi ketimpangan sosial.

Ekosistem ekonomi

Dari perspektif sosiologis, program MBG adalah alat pemberdayaan yang memperkuat kohesi sosial, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku aktif dalam ekosistem ekonomi.

Rantai pasok pangan yang terbangun melalui program MBG juga menunjukkan dinamika yang menarik.

Dalam skema ini, bahan pangan segar, seperti sayur, buah, daging, dan ikan didistribusikan langsung dari petani atau nelayan kepada penyedia layanan makanan.

Model ini memotong rantai distribusi yang sebelumnya panjang dan berbiaya tinggi. Selain menekan harga, skema ini juga mengurangi pemborosan pangan, meningkatkan kualitas gizi, dan memperkuat hubungan langsung antara produsen dan konsumen.

Selain itu para pemasok juga didorong untuk kreatif mencari sumber-sumber pangan lokal yang berkualitas, yang sebelumnya tidak dilirik. Contohnya rebung, umbi-umbian, paku-pakuan, hingga jamur lokal.

Di sisi lain, keterlibatan pemerintah sebagai fasilitator memastikan stabilitas harga dan kelancaran distribusi, menciptakan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat.

Dari sudut pandang ekonomi makro, program ini berkontribusi pada peningkatan produk domestik bruto (PDB) melalui aktivitas konsumsi yang lebih tinggi.

Ketika masyarakat mendapatkan makanan bergizi secara gratis, pengeluaran mereka untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan dan kesehatan, cenderung meningkat.

Hal ini menciptakan siklus konsumsi yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, peningkatan gizi masyarakat juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang menjadi salah satu indikator utama daya saing ekonomi suatu negara.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Program MBG menghadapi tantangan dalam implementasinya, salah satunya adalah memastikan keberlanjutan program ini tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah.

Dalam hal ini, kemitraan dengan sektor swasta, koperasi, dan organisasi masyarakat menjadi kunci. Dengan melibatkan lebih banyak pihak, program ini dapat menjadi model kolaborasi publik-swasta yang efektif, di mana semua pihak berbagi peran dan tanggung jawab untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Program ini diharapkan melibatkan para petani sayur yang sebelumnya bergantung pada tengkulak, kini dapat menjual langsung hasil panen mereka ke dapur umum yang dikelola oleh kelompok UMKM lokal.

Dampaknya, pendapatan petani meningkat signifikan, sementara kelompok UMKM mampu mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja dari desa yang sama.

Lebih dari itu, masyarakat penerima manfaat merasa lebih dihargai karena mereka tidak hanya menerima makanan, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan sosial yang lebih besar.

Pada akhirnya, program MBG bisa menjadi bukti nyata bagaimana sebuah kebijakan sederhana dapat memiliki dampak yang kompleks dan mendalam.

Program ini menghubungkan berbagai sektor dalam perekonomian, mulai dari pertanian, UMKM, hingga logistik dengan cara yang saling memperkuat.

Dalam kerangka sosiologis, program ini membangun solidaritas sosial yang menjadi dasar bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan memanfaatkan efek berganda, program serupa dapat dikembangkan untuk sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan.

Hal ini menunjukkan bahwa di balik setiap kebijakan yang dirancang dengan baik, ada peluang untuk menciptakan perubahan yang melampaui tujuan awalnya.

Program MBG adalah cerminan dari bagaimana ekonomi dan sosiologi dapat bersinergi untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Dengan keberlanjutan sebagai tantangan utama, program ini tetap menjadi seberkas harapan bagi banyak pihak.

Program ini mengingatkan semua bahwa solusi untuk masalah besar sering kali tersembunyi dalam langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsistensi dan kesungguhan.

Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, program MBG mengajarkan bangsa ini untuk percaya bahwa perubahan yang nyata selalu dimulai dari dasar, memberi makan tubuh, sekaligus menghela dan menggerakkan rantai pasok ekonomi sebuah bangsa.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Indonesia dengan Qatar untuk menggarap proyek 1 juta unit rumah.

Penandatanganan itu dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Dalam keterangannya usai penandatanganan MoU, Maruarar Sirait memastikan bahwa pembangunan 1 juta unit rumah akan dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk wilayah Jakarta.

“Tadi rencananya diutamakan di sekitar Jakarta, daerah padat, di Banten, Jawa Barat di daerah padat penduduk. Kan kita juga ada membangun di desa dan kota. Kalau grup ini untuk membangun kota kelihatannya. Kami akan bicarakan, ini bukan satu-satunya nanti ada lagi,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Maruarar juga menuturkan bahwa pemerintah menargetkan dari pembangunan 3 juta unit hunian dalam dua bulan ini sudah menujukkan hasil yang signifikan. Selain itu, dia menjelaskan bahwa terdapat banyak investor di bidang perumahan yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

"Karena arahan dari Presiden Prabowo kita bekerja dengan cepat, aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung dicek. Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden yang sangat tinggi, dan ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan," tuturnya.

Lebih lanjut, Maruarar juga menyampaikan bahwa komitmen tersebut merupakan hasil kerja sama antar pemerintah yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat pencapaian program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerja sama antar pemerintah, kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick nanti akan menyiapkan dari PTP Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," tandas Maruarar.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, yang bertugas dalam menyusun kebijakan pemerintah dalam hal ini, turut mengungkapkan apresiasinya terhadap penandatanganan MoU tersebut. Hashim berharap proyek tersebut dapat selesai dalam tepat waktu.

"Alhamdulillah pada hari ini kita menyaksikan penandatanganan antara pihak dari Qatar dan pihak Indonesia, pihak Indonesia diwakili Pak Ara Sirait dan kita berharap bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa mulai dengan proyek pertama yang akan dilaksanakan oleh Sheikh Abdulaziz Al Thani," ujar Hashim.

Sementara itu, Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani menyampaikan optimismenya terhadap proyek tersebut.

Dia turut mengapresiasi hubungan kuat yang telah terjalin dengan baik antara Qatar dan Indonesia.

"Saya sebagai investor dan kelompok saya akan berinvestasi di Indonesia. Ini adalah perumahan sosial untuk rakyat, jadi kami dapat mengerjakannya secara profesional dengan dukungan dari semua kelompok saya. Jadi saya berharap dengan dukungan Presiden dan semua orang di sini, Tuan Hashim, para menteri, kami dapat berhasil dalam hal ini," ucapnya.

Untuk diketahui, MoU tersebut menerangkan bahwa Kementerian PKP akan menyediakan pemenuhan kebutuhan hunian di Indonesia dan bertujuan untuk menyelenggarakan pengembangan perumahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Komitmen tersebut juga menerangkan bahwa Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani memiliki keahlian dalam konstruksi, pengembangan infrastruktur, dan manajemen proyek, serta bekerja sama dengan Kementerian PKP dalam pengembangan proyek hunian sebanyak 1 juta unit.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, dan Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu.

Jakarta: Pemerintah Indonesia bersama Qatar sepakat melakukan kerjasama pengembangan proyek hunian perumahan sebanyak satu juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan.

Adanya dukungan investasi dari pemerintah Qatar ini diharapkan mampu mendorong capaian Program 3 Juta Rumah yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Jadi sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa ini merupakan kerjasama antar pemerintah guna pembangunan proyek hunian sebanyak satu juta unit untuk masyarakat,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Rabu, 8 Januari 2025.

Menteri Maruarar Sirait menjelaskan sebagai tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian kerjasama ini Kementerian PKP akan terus berkoordinasi dengan sejumlah Kementerian terkait. Hal itu dilakukan guna mempersiapkan lahan negara yang ada sebagai lokasi pembangunan proyek hunian untuk masyarakat.

“Tugas kami selanjutnya adalah mempersiapkan lahan yang dimiliki negara untuk lokasi pembangunan. Pak Erick (Menteri BUMN) nantinya akan menyiapkan dari PTP, KAI dan Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan di sekitar Senayan dan Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata,” jelas dia.

Maruarar juga menambahkan, pihaknya juga akan membawa investor yang datang sekarang untuk bergerak cepat untuk bisa memahami aturan yang ada di Indonesia. Selain itu juga bisa melakukan survei ke lapangan guna melihat langsung kondisi yang ada.

Hal itu juga sebagai tindak lanjut arahan dari Presiden agar semua pihak mampu bekerja dengan cepat sesuai aturan yang ada dan kondisi lapangannya bisa langsung di cek.

“Adanya Kerjasama ini dapat terjadi berkat kepercayaan publik kepada Presiden yang sangat tinggi. Ini juga bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan. Presiden mendapatkan begitu banyak dukungan dan saya juga berterimakasih karena dibantu secara penuh oleh Satgas perumahan yang dipimpin oleh Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan Bonny Z. Minang serta kawan-kawan,” jelas dia.

Kementerian PKP diberikan target untuk membangun 3 juta unit rumah per tahun untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang ada, dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah ada sekitar 40 ribu rumah yang dibangun di lapangan.

Dirinya juga berharap dari Kerjasama pengembangan proyek hunian satu juta unit ini secara tidak langsung mendorong Program 3 Juta Rumah di Indonesia.

“Saya juga tugaskan Wamen PKP Fahri Hamzah yang sudah bertemu dengan para investor bidang perumahan di luar negeri. Kami harap lebih banyak investor yang akan datang ke Indonesia,” ujar dia.

Yang Mulia Sheikh Abdulazis bin Abdulrahman Al Thani yang juga merupakan Investor Perumahan/SHK serta anggota dari keluarga berkuasa Kerajaan Qatar mengaku siap mendukung proyek Pembangunan perumahan di Indonesia. Adanya hubungan erat antar pemerintah ini tentunya dapat mendorong investasi di Indonesia.

“Investor dari Qatar melalui grup yang saya miliki siap datang ke Indonesia untuk membantu sektor sosial khususnya perumahan untuk masyarakat dan akan bekerja secara professional. Kami juga berharap dukungan Presiden dan masyarakat bisa mendorong pelaksanaan pembangunan sukses di lapangan,” ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyatakan sangat senang dengan adanya Kerjasama antar pemerintah ini.

“Saya sebagai Ketua Satgas Perumahan ikut susun kebijakan pemerintah. Hari ini kita saksikan penandatanganan kerjasama Indonesia dan Qatar dan Indonesia yang diwakili Menteri PKP dan kita harap dalam waktu singkat bisa mulai proyek pertama,” jelasnya.

(KIE)