Uang kan sudah ada di antara mereka. Tinggal pengaturan di antara mereka

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional membantu mitra dapur melakukan mediasi dengan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN yang diduga menggelapkan dana Rp975.375.000 di Kalibata, Jakarta Selatan.

"Betul, kami memfasilitasi mediasi antara mitra dan yayasan," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Dadan menegaskan permasalahan itu merupakan masalah internal mitra.

Pihaknya meyakini sudah memahami duduk persoalannya dan dipastikan pengaturan dana diantara mereka diatur secara jelas.

"Uang kan sudah ada di antara mereka. Tinggal pengaturan di antara mereka," katanya.

Kepolisian telah menerima bukti kuitansi senilai Rp975.375.000 terkait kasus dugaan penggelapan dana yayasan MBG berinisial MBN yang dialami oleh mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan.

Penggelapan dana itu tercatat dalam laporan Kepolisian Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya, Ibu Ira sebagai mitra dapur telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Ira sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke Kepolisian.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum pengelola mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata, Danna Harly menyampaikan, bahwa kliennya tidak memiliki tuntutan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN).

Perkara ini murni antara Ira Mesra, selaku pengelola mitra dapur MBG Kalibata, dengan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN).

Menurut Harly, pihak BGN sebenarnya telah memberikan kepada Yayasan MBN dana yang dibutuhkan untuk operasional mitra dapur MBG Kalibata.

Namun, pihak Yayasan MBN justru tak kunjung memberikan dana tersebut kepada Ira selaku pengelola.

“Dalam perkara ini BGN tidak ada masalah. Kenapa? Karena seperti kemarin saya bilang, BGN sudah bayar. Masalah itu, sekarang ini hanya kepada ibu Ira dengan yayasan. Clear itu,” kata Harly saat ditemui di Kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Atas perkara tidak kunjung dibayarkannya dana operasional tersebut, Harly menegaskan, bahwa pihak Ira akan menggugat Yayasan MBN secara perdata di pengadilan.

“Sudah kita buat laporan polisi, dan akan kita gugat perdata karena ada hak kita disitu,” tegas Harly.

Harly menjelaskan, dalam pengadilan perdata nanti, pihak Ira akan memperjuangkan dana sebesar Rp975 juta yang seharusnya dibayarkan Yayasan MBN ke mitra dapur MBG Kalibata yang dikelola Ira.

Jumlah dana tersebut merupakan kalkulasi dari kontrak awal harga makanan MBG per porsi, yang seharusnya Rp15.000 untuk semua porsi, dengan jumlah makanan yang diadakan dapur MBG Kalibata.

“Itu kontrak yang kita perjanjikan antara ibu Ira dengan yayasan. Itulah patokan kita (dana Rp975 juta) yang menjadi dasar nanti kita ajukan gugatan ke pengadilan. Kita akan tetap kejar disitu. Karena dikontrak, sudah jelas Rp15.000 per porsi,” kata Harly.

Sebelumnya, mitra dapur MBG di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, terpaksa berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.

Penyebabnya, karena dana operasional sebesar Rp975 juta tidak kunjung dibayar oleh pihak pengelola dana, Yayasan MBN.

Dapur MBG Kalibata yang dikelola oleh Ira Mesra, merupakan mitra Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memproduksi makanan MBG.

Sejak Februari 2025, Ira telah menyuplai 65.025 porsi makanan dalam dua tahap pelaksanaan program.

Namun, hingga dapur berhenti beroperasi pada akhir Maret 2025 lalu, Ira belum menerima satu rupiah pun dari yayasan untuk menutup biaya operasional.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly menjelaskan, bahwa seluruh pengeluaran, seperti untuk bahan pangan, listrik, peralatan dapur, sewa tempat, bahkan gaji juru masak, ditanggung oleh kliennya secara mandiri.

Ira resmi melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penggelapan dana.

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal 10 April 2025.

Mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan melaporkan pihak Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke polisi terkait dugaan penggelapan dana senilai hampir Rp 1 miliar. Dalam laporan tersebut, mitra dapur MBG menyertakan bukti kuitansi.

"Kuitansi kerja sama, ada kerja sama antara kedua belah pihak yang diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kuitansi senilai Rp 900 juta lebih kita terima untuk sementara ini," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi, kepada wartawan di kantornya, Rabu (16/4/2025).

Laporan tersebut telah diterima Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Nurma menyebut pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan.

"Betul masih penyelidikan, tapi sudah kita terima laporannya," tuturnya.

Lanjutnya, sejauh ini penyidik belum menggagendakan pemeriksaan terhadap saksi. Namun ke depannya, sejumlah saksi akan dimintai keterangan.

"Pasti jelas kita memanggil siapa siapa saja yang terlibat dalam kasus ini," bebernya.

Yayasan MBG Dipolisikan

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, dilansir Antara.

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan pihak yayasan berinisial MBN terkait dugaan penggelapan pembayaran senilai Rp 975.375.000. Setelah menemui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dapur mitra MBG itu akan beroperasi lagi.

"Tadi kita sudah bicara panjang lebar dengan Pak Dadan, alhamdulillah ditemukan solusi yang cukup baik. Jadi mulai besok pun dapur di Kalibata sudah mulai beroperasi kembali," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, kepada wartawan di Kantor BGN, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).

Danna mengatakan kliennya mau kembali membuka dapur MBG karena ingin menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto. Mediasi yang sempat dilakukan sebelumnya juga menegaskan kliennya mau melanjutkan kerja sama tersebut namun dengan syarat adanya pembenahan dari pihak yayasan.

"Alasan dasar kenapa Ibu Ira mau masuk dalam program Makan Bergizi Gratis, karena memang dasarnya Ibu Ira ingin menyukseskan program Bapak Prabowo Subianto. Dan bahkan kan saya sempat mediasi waktu itu, minggu kemarin," jelasnya.

"Saya bilang, kalau misalnya memang bisa lanjut, akan kita lanjutkan. Tapi tolong dibenahi. Dan akhirnya tadi setelah kita ketemu, dibenahi semua, besok kita sudah bisa lanjut beroperasi," tambahnya.

Danna menjelaskan biaya operasional untuk dapur tersebut nantinya dari modal kliennya juga bantuan dari pihak BGN. Namun, teknisnya akan dibicarakan lebih lanjut dari kliennya dan BGN.

"Jadi untuk beberapa hari ya (biaya operasionalnya) Tapi sudah dibantu juga dari pihak-pihak BGN. Mekanisme seperti apa, nanti kita tunggu. Tapi yang jelas, kita sudah komitmen. Sudah tadi sudah bisa untuk melanjutkan. Ibu Ira nanti modal lagi. Untuk sistemnya semua sudah dijelaskan tadi, sudah jelas. Teknisnya akan dibahas lebih lanjut," ucapnya.

Respons Kepala BGN

Terpisah, Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan hasil mediasi antara mitra dan yayasan yang dilakukan hari ini karena adanya kesalahpahaman antara mitra dan yayasan. Dadan meminta mitra dapur MBG tersebut untuk tidak membawa-bawa BGN dalam permasalahan ini.

"Dan kami tadi mediasi di dalam, kemudian kami dengarkan masalah di antara mereka. Itu hanya masalah salah paham di antara mereka saja. Dan saya sudah minta kepada yang melakukan konpers untuk mengklarifikasi," ujar Dadan.

Dadan menegaskan urusan BGN dalam kasus ini sudah selesai. Dia meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata untuk beroperasi kembali.

"Bahwa itu masalah internal di antara mereka. Dan mohon tidak dibawa-bawa masalah Badan Gizi Nasional. Karena urusan Badan Gizi Nasional sudah selesai. Dan kami tadi sudah minta agar besok SPPG Kalibata sudah operasional kembali," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

MAKASSAR, iNewsCelebes.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam menyukseskan implementasi program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu ditegaskan Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham saat mengikuti Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) secara virtual di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (16/4/2025).

Mewakili Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Aliyah Mustika Ilham melaporkan kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi tentang kesiapan Pemkot Makassar di dalam menyukseskan program unggulan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Di Makassar sudah ada tujuh titik lokasi dapur MBG yang sedang dalam proses pembangunan. Ini merupakan bagian dari total 80 titik kuota yang ditetapkan untuk Kota Makassar dan akan tersebar di beberapa kecamatan nantinya,” ujar Aliyah Mustika Ilham.

Aliyah juga menambahkan seluruh proses yang dilalui telah mengikuti pedoman dari pemerintah pusat. Mulai dari registrasi ke Badan Gizi Nasional, kesiapan lahan, hingga kepatuhan pada standar minimum investasi.

Lebih lanjut, setiap lokasi juga disesuaikan agar berada maksimal 30 menit dari titik distribusi, untuk menjamin ketepatan dan efisiensi layanan.

Ia pun mengapresiasi arahan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang akan terus mengawal proses koordinasi dengan pemerintah pusat dan memastikan tidak ada ruang bagi praktik percaloan atau informasi yang menyesatkan.

“Kami dari Pemkot Makassar sangat serius mengawal program ini. Koordinasi akan dilaksanakan secara menyeluruh, dari tingkat kecamatan hingga RT/RW,” ujarnya.

Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Makassar juga telah menginstruksikan seluruh OPD untuk mendukung kebutuhan teknis dan administratif demi kesuksesan program MBG.

Mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, hingga Dinas Sosial akan bersinergi dalam menyusun strategi distribusi dan pendataan agar tepat sasaran.

Aliyah juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal program ini.

Untuk itu, ia meminta agar seluruh lapisan masyarakat turut memantau dan melaporkan jika ada oknum tidak bertanggung jawab yang mencoba mengambil keuntungan pribadi.

“Program ini adalah hak masyarakat. Jangan biarkan ada yang mencoba memanipulasi prosesnya,” tegas Aliyah Mustika Ilham.

Dukungan penuh yang ditunjukkan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham beserta jajarannya menjadi bukti bahwa Pemkot Makassar tidak hanya responsif terhadap kebijakan pusat, tetapi juga proaktif menciptakan sistem pelaksanaan yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

Dalam rapat tersebut, Aliyah turut didampingi Asisten II Fathur Rahim, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Andi Zulkifli Nanda, Kepala Dinas Kesehatan Nursaidah Sirajuddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Achi Sulaeman, Kepala Dinas Sosial Ita Isdiana, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Evy Aprialti, Plt Kepala Dinas Pendidikan Andi Bukti Djufri, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Aryati Puspasari Abady, Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Anshar, dan Kepala  Bagian Perekonomian Nur Kamarul Zaman.

Ini mencerminkan keseriusan dan sinergitas lintas OPD di lingkup Pemkot Makassar demi terwujudnya program MBG secara utuh dan tepat sasaran.

Turut hadir dalam rapat virtual tersebut seluruh pemimpin daerah kabupaten/kota se-Sulsel, serta seluruh jajaran pemerintahan tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa di wilayah Sulsel.

Editor : Muhammad Nur

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengundang pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady untuk membahas Meikarta pada 23 April 2025.

"Saya Rabu (23/4) undang James Riady dan anaknya John Riady untuk membahas soal Meikarta di sini. Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Selain James Riady dan John Riady, Kementerian PKP juga mengundang konsumen Meikarta untuk menghadiri pertemuan pada 23 April tersebut.

Menteri PKP Maruarar Sirait menandatangani surat undangan untuk pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady untuk membahas soal Meikarta tersebut.

Undangan tersebut untuk menindaklanjuti undangan sebelumnya dalam peluncuran kanal Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Perlindungan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) dan Pertemuan Konsolidasi Penanganan Aduan Konsumen Perumahan Meikarta beberapa waktu lalu oleh Kementerian PKP.

Kementerian PKP mengundang pimpinan Lippo Group dalam rangka pembahasan tindak lanjut pengaduan konsumen perumahan Meikarta.

Ara menyampaikan bahwa pembahasan soal Meikarta dengan pimpinan Lippo Group pada Rabu 23 April tersebut terbuka dan diliput oleh wartawan.

Sebagai informasi, Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Salah seorang konsumen Meikarta yakni Jeffry Victor memberikan keterangan terkait masalah yang dihadapinya selama ini.

Dirinya menyampaikan bahwa unit yang dibeli tipe studio 35/76 di lantai 1 dengan harga sekitar Rp 286 juta dan telah dibayar tunai.

Namun saat itu dirinya dijanjikan mendapatkan unit di tower lain di tahun 2020 dengan penandatanganan kembali berkas dokumen persyaratan. Namun sejak saat itu tidak ada progres sama sekali pembangunannya dan ketidaksesuaian untuk fasilitas bedroom, yang dijanjikan 2 bedroom menjadi 1 bedroom.

Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengundang pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady untuk membahas Meikarta pada 23 April 2025.

"Saya Rabu (23/4) undang James Riady dan anaknya John Riady untuk membahas soal Meikarta di sini. Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Selain James Riady dan John Riady, Kementerian PKP juga mengundang konsumen Meikarta untuk menghadiri pertemuan pada 23 April tersebut.

Menteri PKP Maruarar Sirait menandatangani surat undangan untuk pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady untuk membahas soal Meikarta tersebut.

Undangan tersebut untuk menindaklanjuti undangan sebelumnya dalam peluncuran kanal Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Perlindungan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) dan Pertemuan Konsolidasi Penanganan Aduan Konsumen Perumahan Meikarta beberapa waktu lalu oleh Kementerian PKP.

Kementerian PKP mengundang pimpinan Lippo Group dalam rangka pembahasan tindak lanjut pengaduan konsumen perumahan Meikarta.

Ara menyampaikan bahwa pembahasan soal Meikarta dengan pimpinan Lippo Group pada Rabu 23 April tersebut terbuka dan diliput oleh wartawan.

Sebagai informasi, Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Salah seorang konsumen Meikarta yakni Jeffry Victor memberikan keterangan terkait masalah yang dihadapinya selama ini.

Dirinya menyampaikan bahwa unit yang dibeli tipe studio 35/76 di lantai 1 dengan harga sekitar Rp 286 juta dan telah dibayar tunai.

Namun saat itu dirinya dijanjikan mendapatkan unit di tower lain di tahun 2020 dengan penandatanganan kembali berkas dokumen persyaratan. Namun sejak saat itu tidak ada progres sama sekali pembangunannya dan ketidaksesuaian untuk fasilitas bedroom, yang dijanjikan 2 bedroom menjadi 1 bedroom.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

TNI Angkatan Darat (AD) memastikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola tidak mengalami masalah. Ada 71 dapur MBG yang dikelola oleh TNI AD.

"Yang ada di area atau lahan TNI Angkatan Darat 71 (dapur MBG). Sampai sekarang masih beroperasi, itu yang bisa saya pastikan, saya yakinkan," terang Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana kepada wartawan di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).

Brigjen Wahyu menyampaikan pengoperasian dapur MBG ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang diperoleh dari Badan Gizi Nasional (BGN). Dia mengatakan tidak ada masalah yang terjadi hingga saat ini pada dapur-dapur hasil kelola TNI AD.

"Untuk anggarannya itu berasal dari Badan Gizi, itu anggarannya kita dapat dari Badan Gizi. Sampai sekarang semuanya beroperasi," ungkap Wahyu.

Seperti diketahui, terdapat salah satu mitra dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, dilansir Antara, Rabu (16/4).

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu. Pihak yayasan juga disebut telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan sebesar Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah mengatakan Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

"Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira, mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak. "Itu semua Ibu Ira yang membiayai," katanya.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke kepolisian.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," katanya.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau 372 KUHP.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Polres Metro Jakarta Selatan telah menerima laporan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pihak Yayasan Makan Bergizi Gratis terkait dugaan penggelapan dana hampir Rp 1 miliar. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami laporan tersebut.

"Betul, jadi sudah melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan, sudah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan untuk yang makan gratis. Dan itu sudah yang kerja sama antara pihak kedua dan ketiga. Nah, itu yang terjadi. Namun demikian, pasti kita dalami," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi kepada wartawan di kantornya, Rabu (16/4/2025).

Untuk sementara ini, pihak kepolisian belum menjadwalkan pemanggilan. Dalam laporannya, pelapor menyertakan barang bukti berupa kuitansi.

"Kuitansi kerja sama (barang buktinya), ada kerja sama antara kedua belah pihak yang diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kuitansi senilai Rp 900 juta lebih kita terima untuk sementara ini," tuturnya.

Yayasan MBG Dipolisikan

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, dilansir Antara.

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Betul masih penyelidikan, tapi sudah kita terima laporannya

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian menerima bukti kuitansi senilai Rp975.375.000 terkait kasus dugaan penggelapan dana Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN yang dialami oleh mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan.

"Barang bukti kuitansi senilai Rp900 jutaan kerja sama antara kedua belah pihak yang diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Nurma mengatakan penggelapan dana itu tercatat dalam laporan Kepolisian Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Kepolisian masih mendalami kasus tersebut untuk tahap penyelidikan. "Betul masih penyelidikan, tapi sudah kita terima laporannya," ujarnya.

Pada awalnya, Ibu Ira sebagai mitra dapur telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Ira sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

Terlebih, dari Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan sebesar Rp386.500.000.

Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira, mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke Kepolisian.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Dan Atau 372 KUHP.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Singkawang (ANTARA) - Polres Singkawang melalui Bhabinkamtibmas Kelurahan Setapuk Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Aiptu Agus Harianto mengawal penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) di TK Nurul Ilmi, Kelurahan Setapuk Besar, Kecamatan Singkawang Utara.

"Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan program bantuan pangan bergizi dari pemerintah berjalan dengan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya anak-anak usia dini," kata Aiptu Agus, Rabu.

Menurutnya, ada sebanyak 74 orang siswa-siswi TK Nurul Ilmi menerima paket makan siang bergizi yang terdiri atas nasi putih, telur orak-arik kecap, sayur tumis kol dan jagung, tempe masak kecap, serta buah jeruk.

Kehadiran pihak kepolisian, katanya, menunjukkan sinergi antara Polri dan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Keterlibatan Polri dalam program ini merupakan bagian dari tugas kepolisian dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), serta mendukung program strategis pemerintah, khususnya di bidang kesehatan dan gizi anak," ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Polres Singkawang ingin memastikan bahwa program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Dia juga berharap program MBG ini dapat membantu meningkatkan asupan gizi anak-anak, mencegah stunting sejak dini, dan membangun generasi yang sehat dan cerdas.

"Kehadiran Polri dalam pelaksanaannya juga menjadi bukti nyata pendekatan humanis yang dilakukan kepolisian dalam membina hubungan dengan masyarakat," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalibata, Jakarta Selatan akan beroperasi kembali pada Kamis (17/4).

"Besok operasional kembali," katanya saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan hal tersebut menyusul kasus penggelapan dana oleh Yayasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN yang mengakibatkan SPPG tersebut tidak mendapatkan pembayaran dana operasional sesuai perjanjian awal.

Ia menegaskan kasus penggelapan tersebut disebabkan permasalahan internal yang terjadi di pihak mitra. Saat ini, pihak BGN telah menindaklanjuti kasus tersebut dan terus melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

"Ada masalah di internal mitra," ucapnya.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke kepolisian terkait dengan dugaan penggelapan dana Rp975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dia menjelaskan pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari-Maret 2025.

Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Dia menyatakan pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024, padahal BGN telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan Rp386.500.000.

Namun, ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ira kekurangan bayar Rp45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Dan Atau 372 KUHP.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025