JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp 30 miliar.

Ini akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, juga dikucurkan anggaran sebesar Rp 83,59 miliar untuk peningkatan kualitas permukiman di enam kawasan yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau, dan Jempol Kabupaten Sumbawa NTB.

Kemudian, Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, serta Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di Kawasan Pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11,697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar," ujarnya dikutip dari siaran pers, Senin (17/2/2025).

Sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi).

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (dana konversi, hunian berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR.

Kemudian menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR, dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

JAKARTA, Investor.id - Kesuma Agung Selaras (KAS) Group meluncurkan W Club, fasilitas club house di proyek perumahan Graha Laras Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Sentul kini menjadi kawasan potensial bisnis perumahan. 

Bangunan serbaguna seluas 1.000 meter persegi (m2) itu dilengkapi dengan kolam renang, gym, dan ruang fungsional yang mampu menampung hingga 200 orang.

“Ruang fungsional ini bisa dimanfaatkan berbagai acara, mulai dari ruang pertemuan, untuk arisan, acara ulang tahun hingga resepsi pernikahan,” kata I Wayan Madik Kesuma, founder sekaligus direktur utama KAS Group di Bogor, dikutip dari siaran pers, Senin (17/2/2025). 

Dia menambahkan, pihaknya sudah mengundang perusahaan event organizer wedding untuk berkolaborasi. Respons mereka cukup bagus dan menilai W Club sangat potensial karena eksklusivitasnya.

“Selain itu, warga antusias karena fasilitas ini akan menaikkan nilai properti mereka di GLS,” tutur Wayan.

Peluncuran W Club bersamaan dengan diluncurkannya buku ‘I Wayan Madik Kesuma: Anak Bali yang Melanglang di Bisnis Properti’. Buku yang ditulis dua wartawan properti Edo Rusyanto dan M Hardiansyah itu mengulas sepak terjang Wayan hingga memiliki empat proyek perumahan di Bogor dan Bekasi.

“Saya terima kasih mendapat atensi dan dukungan hingga dibuatkan buku perjalanan usaha kami. Pastinya, setiap pembangunan yang kami lakukan bagian dari membangun peradaban dengan mengusung konsep berkelanjutan,” kata Wayan.

Potensi Sentul

Sementara itu, Martin Samuel Hutapea, associate director Research & Consultancy Department PT Leads Property Services Indonesia (Leads Property) di sela diskusi dan peluncuran buku mengatakan, kawasan Sentul, Bogor tergolong potensial bagi bisnis perumahan.

“Di kawasan Sentul, ada setidaknya sekitar 3.000 unit baru yang diluncurkan sejak pandemi tahun 2020 dengan tingkat penjualan cukup bagus dan tinggi yaitu berkisar 70-90%,” kata Martin. 

Dia menerangkan, uniknya, saat ini, harga-harga hunian tapak tersebut sudah di atas Rp 1 miliaran per unit. Bahkan, ada yang mencapai hingga Rp 3 miliar.

Sementara itu, Junaidi Abdillah, ketua umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengatakan, potensi Bogor sebagai penyangga Jakarta besar. Untuk itu pengembang yang masuk ke kawasan ini harus jeli memanfaatkan potensi yang ada dengan memberikan produk yang tepat dan berkualitas.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas.

“BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11,697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar," ujarnya.

Selain program BSPS di Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan.

Keenamnya yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau, dan Jempol di Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB).

Lalu, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi, dan Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR.

Kemudian menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR, dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melanjutkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal bedah rumah. Tak hanya rumah-rumah di perdesaan dan perkotaan saja, tetapi di kawasan pesisir juga termasuk dalam program tersebut.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas. Pihaknya juga telah menyiapkan anggaran Rp 255 miliar untuk Program BSPS di kawasan pesisir.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (17/2/2025).

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau, Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp 30 miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk Hunian Berimbang dan Dana Konversi.

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja. Badan ini akan mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR).

Sebagai informasi, pada rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pihaknya akan melakukan program BSPS di wilayah perdesaan, perkotaan, dan pesisir mulai tahun ini. Total anggaran yang dikucurkan untuk Program BSPS sebesar Rp 850.003.800.000 untuk target 38.505 unit.

"Kami sepakat dengan Komisi V bahwa program ini sangat bermanfaat sangat padat karya dan bisa dirasakan di masyarakat. Dan kami juga menginginkan mulai tahun ini itu kita bagi 3 Pak, perdesaannya 40% pesisirnya 30%, kemarin Pak Ridwan Bae (Wakil ketua Komisi V) pesan dia buat pesisir jadi saya sudah mulai 30% pesisir, dan perkotaannya 30% di situ juga kita tingkatkan (anggaran) menjadi Rp 850.003.800.000 untuk BSPS," papar Ara dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan pemerintah, Kamis (13/2/2025).

Video: Kaesang Blusukan di Tangerang Pakai Rompi 'Putra Mulyono'

Video: Kaesang Blusukan di Tangerang Pakai Rompi 'Putra Mulyono'

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan rumah di kawasan pesisir melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar," ujar Fitrah dalam keterangannya dikutip pada Senin (17/2/2025).

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan, Kota Cirebon, Jawa Barat; Kepenuhan Tengah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau; Jempol, Kabupaten Sumbawa, NTB; Wringtappareng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan; Kali Code Yogyakarta; dan Cibangkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Bangun Sanitasi dan Rusun

Tak hanya itu, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp 30 miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan; Kawasan Cijoho, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat; Kawasan Awakaluku, Kabupaten Wajo, Sulsel; Provinsi DK Jakarta; dan Provinsi Jawa Barat.

Terakhir, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan 3 unit Rumah Susun (Rusun) sebesar Rp 153 miliar di Parigi Moutong, Rusun DKI, dan Rusun Lampung.

Bentuk BP3

Sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) dalam rangka pelaksanaan Hunian Berimbang dan Dana Konversi.

Pembentukan BP3 merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan program 3 juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi dan Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

IDXChannel- Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP), Imran mengatakan, pemerintah mendukung ide-ide inovatif dan kreatif yang mengusung budaya nusantara dan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan sebagai referensi bagi pembangunan rumah rakyat.

“Kolaborasi ekosistem perumahan akan menjadi kunci sukses pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih maju melalui penyediaan rumah yang layak dan terjangkau. Kami memberikan apresiasi setingginya-tingginya kepada BTN atas perannya yang strategis dalam mendukung perumahan nasional. Semoga dalam implementasinya, Program Tiga Juta Rumah dapat berjalan dengan optimal, agar kegiatan ini dapat dirasakan manfaat dan faedahnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Irman ajang BTN Awards 2025 seperti dikutip siaran pers Senin (17/2/2025).

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Pemerintahan Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang juga menekankan Sayembara Desain Rumah Nusantara merupakan hasil diskusi Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dengan BTN untuk melibatkan generasi muda menciptakan karya inovatif dan produktif dengan unsur kearifan lokal dari 38 provinsi yang ada di Indonesia.

“Kami berterima kasih kepada BTN yang tidak hanya melibatkan para arsitek, tetapi juga anak-anak muda melalui business matching untuk menciptakan inovasi untuk perumahan rakyat,” ujar Bonny.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menambahkan BTN ingin mendorong lahirnya inovasi berbasis kearifan lokal untuk sayembara desain rumah, serta inovasi terkait perumahan yang ramah lingkungan dan menggerakkan pelaku usaha lokal.

Sebagai contoh, produk batu bata atau floor deck yang basisnya berupa sampah plastik, sehingga ramah lingkungan.

“Ini merupakan event pertama, tapi akan terus berlanjut setiap tahun agar menjadi event matching antara developer dan anak-anak muda yang memproduksi desain dan material yang dibutuhkan oleh industri perumahan. Jadi dari sisi supply dan demand ada kolaborasi yang baik,” ujar Nixon.

Dia mengatakan, adanya kompetisi desain dan inovasi perumahan sangat penting untuk mendorong bangkitnya industri lokal yang mendukung sektor perumahan.

Pasalnya, sektor perumahan merupakan sektor yang tingkat kandungan lokalnya atau tingkat komponen dalam negeri-nya (TKDN) tinggi, yaitu hingga 90 persen.

“Industri perumahan TKDN-nya tinggi, karna batu bata, atap, genteng, pasir, bahkan pekerjanya juga lokal. Saya sedih mendengar kabar di Medan ada developer yang membeli kusen dari negara tertentu dengan harga sangat murah, yaitu Rp200.000 hingga Rp300.000. Dari situ saya terpikir, kenapa kita tidak mendorong local entrepreneur dan industri lokal untuk bertumbuh?” ujar Nixon.

Atas kontribusinya, BTN memberikan anugerah BTN Property Awards kepada 18 orang dari enam kategori berbeda yang terpilih dari para mitra developer BTN, serta BTN Housingpreneur Awards kepada 20 orang dari empat kategori yang terpilih dari 946 tim yang telah diseleksi.

Salah satu Dewan Juri Nasional BTN Housingpreneur, M. Ridwan Kamil, yang juga arsitek dan entrepeneur mengatakan, kolaborasi semua pihak di sektor perumahan sangat dibutuhkan untuk mendukung visi percepatan hadirnya tiga juta rumah di Indonesia.

Secara khusus, Ridwan mengapresiasi inisiatif BTN atas penghargaan bagi inovasi-inovasi di bidang bisnis properti, desain, dan material baru ramah lingkungan untuk perumahan.

“Sebagai juri yang memiliki latar belakang arsitek, saya melihat banyak sekali terobosan-terobosan luar biasa di tengah tantangan dunia termasuk isu climate change. Ada 400 inovasi yang muncul dari kompetisi ini. Pilihan juri adalah yang terbaik dan diharapkan akan jadi solusi dan inspirasi untuk Indonesia makin maju,” ujar Ridwan.

BTN memberikan apresiasi khusus kepada Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpungan Pengembang Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) atas peran penting dan kerja keras mereka sebagai mitra strategis dalam membangun perumahan nasional.

Nixon menyerahkan piagam penghargaan kepada Ketua Umum Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) REI Joko Suranto, Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah, dan Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono.

(kunthi fahmar sandy)

Banjir merendam permukiman warga Desa Gadingrejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Banjir terjadi karena sungai tersumbat tumpukan sampah hingga air meluap ke permukiman.

Pantauan detikJateng di lokasi pukul 15.00 WIB, genangan banjir merendam permukiman warga Desa Gadingrejo. Kedalaman banjir mulai 30 sampai 50 sentimeter. Genangan banjir berwarna cokelat.

Tak hanya itu, banjir juga merendam jalan Pantura Pati-Juwana tepatnya di Desa Gadingrejo. Banjir berwarna coklat merendam jalan setinggi 10 sentimeter. Kondisi ini berdampak pada arus lalu lintas di lokasi. Kendaraan harus berjalan pelan-pelan karena ketinggian air.

Warga Gadirejo, Susiswo, mengatakan banjir datang sejak pukul 13.00 WIB tadi siang. Sebelumnya kata dia curah hujan deras melanda di beberapa wilayah Pati. Akibatnya anakan Sungai Simo dan Sinomam meluap, karena tersumbat sampah.

"Banjir datang sekitar jam 13.00 WIB karena kali di sekitar desa tersumbat sampah. Kedalaman air sampai 30 sampai 50 sentimeter sudah masuk ke rumah," jelas Susiswo kepada detikJateng ditemui di lokasi, Senin (17/2/2025).

Menurutnya banjir besar baru kali ini. Bahkan kata dia genangan banjir sampai masuk ke dalam rumah.

"Kalau bandang gede sekali ini. Biasanya seluruh yang banjir merata," ujarnya.

Warga lainnya, Martono, mengatakan banjir karena sejumlah sungai di sekitar desanya tersumbat sampah. Akibatnya air meluap ke permukiman warga. Dampak banjir paling parah di RT 1,2,dan 3 RW 2.

Sekitar jam 1 banjir dari kali sebelah yang tersumbat ini ada sekitar 200 rumah tapi kebanjiran hampir 100 rumah," jelasnya.

Menurutnya kedalaman banjir mencapai 50 sentimeter sampai ke dalam rumah. Meski demikian warga memilih untuk bertahan di rumah.

"Sudah banyak rumah yang kebanjiran," terang dia.

Menurutnya wilayahnya menjadi langganan banjir setiap tahun. Akan tetapi banjir berwarna coklat ini termasuk paling gede tahun ini.

"Sudah sering terjadi. Tahun ini banjir baru kali ini. Nggak mengungsi bertahan di rumah saja," ungkap dia.

Dimintai konfirmasi Kasi Kedaruratan BPBD Kabupaten Pati Budi Mulyawan belum menjawab atas klarifikasi jumlah Desa yang terdampak banjir.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menyiapkan perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas. Pihaknya pun telah menyiapkan anggaran Rp255 miliar untuk program tersebut.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp255 miliar," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (16/2/2025).

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau, Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp30 miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi) sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan.

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR, menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

(Febrina Ratna Iskana)

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan rumah di kawasan pesisir melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar," ujar Fitrah dalam keterangannya dikutip pada Senin (17/2/2025).

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan, Kota Cirebon, Jawa Barat; Kepenuhan Tengah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau; Jempol, Kabupaten Sumbawa, NTB; Wringtappareng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan; Kali Code Yogyakarta; dan Cibangkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Bangun Sanitasi dan Rusun

Tak hanya itu, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp 30 miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan; Kawasan Cijoho, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat; Kawasan Awakaluku, Kabupaten Wajo, Sulsel; Provinsi DK Jakarta; dan Provinsi Jawa Barat.

Terakhir, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan 3 unit Rumah Susun (Rusun) sebesar Rp 153 miliar di Parigi Moutong, Rusun DKI, dan Rusun Lampung.

Bentuk BP3

Sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) dalam rangka pelaksanaan Hunian Berimbang dan Dana Konversi.

Pembentukan BP3 merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan program 3 juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi dan Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid angkat bicara mengenai penutupan akses jalan tembus Row 47 Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Menurutnya, sesuai aturan yang berlaku akses masyarakat sebetulnya tidak boleh ditutup satu sama lain.

Aturan yang ia maksud Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Uu tersebut menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Dengan ketentuan itu, tidak dapat dibenarkan hak atas tanah dipergunakan (atau pun tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadi suatu pihak.

"Kalau menurut aturan, akses masyarakat tidak boleh ditutup satu sama lain. Kalau administrasi pertanahan itu, antara satu bidang dengan bidang lain tidak boleh ditutup," katanya saat ditemui di Kampung Nelayan Bermis Muara Angke, Jakarta Utara, Minggu (16/2) seperti dikutip dari Antara.

Karenanya Nusron meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) perlu untuk menanggapi polemik tersebut.

"Ini sebetulnya urusannya Pak Mauarar Sirait (Menteri PKP). Kenapa? Karena Pak Mauarar yang (mengurusi soal) kawasan pemukiman. Kalau saya, kan, urusan administrasi pertanahannya," kata Nusron 

Sebelumnya pada Jumat (14/2), Forum Warga Kapuk Muara menggelar Aksi Demonstrasi Menuntut PT Mandara Permai Untuk Membuka Akses Jalan Tembus Row 47.

Ratusan warga menuntut PT Mandara Permai membuka akses jalan tembus Kapuk Muara ke PIK yang telah ditutup sejak 2015.

Menurut warga, sejak tahun itu sudah ada Surat Keputusan (SK) Gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka. Tapi, surat itu tidak pernah diindahkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendorong adanya inovasi di sektor perumahan. Pasalnya, sektor perumahan memiliki tingkat kandungan lokal yang sangat tinggi.

Salah satu upaya BTN mendorong inovasi di sektor perumahan adalah dengan kompetisi desain dan inovasi perumahan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, kompetisi ini sangat penting untuk mendorong bangkitnya industri lokal yang mendukung sektor perumahan. Sebab, sektor perumahan merupakan sektor dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi, yaitu hingga 90 persen.

Dok. SHUTTERSTOCK Ilustrasi rumah.

“Industri perumahan TKDN-nya tinggi, karena batu bata, atap, genteng, pasir, bahkan pekerjanya juga lokal. Saya sedih mendengar kabar di Medan ada developer yang membeli kusen dari negara tertentu dengan harga sangat murah, yaitu Rp 200.000 hingga Rp 300.000. Dari situ saya terpikir, kenapa kita tidak mendorong local entrepreneur dan industri lokal untuk bertumbuh?” ujar Nixon dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

Nixon menyebut, BTN ingin mendorong lahirnya inovasi berbasis kearifan lokal untuk sayembara desain rumah, serta inovasi terkait perumahan yang ramah lingkungan dan menggerakkan pelaku usaha lokal.

Sebagai contoh, produk batu bata atau floor deck yang basisnya berupa sampah plastik, sehingga ramah lingkungan.

BTN pun memberi apresiasi kepada para mitra bisnis, dalam hal ini developer dan calon mitra bisnis, baik developer potensial, desainer rumah, dan inovator dalam ajang BTN Awards 2025.

KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANA Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon LP Napitupulu

BTN menganugerahi para developer yang telah bermitra dengan BTN dengan penghargaan BTN Property Awards, sedangkan mitra bisnis potensial menerima penghargaan BTN Housingpreneur.

Kompetisi BTN Housingpreneur telah dimulai pada November 2024 di Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung Dalam kompetisi tersebut juga dilaksanakan Sayembara Desain Rumah Nusantara, yang mencari desain terbaik untuk rumah subsidi yang dapat terjangkau oleh semua kalangan, namun tetap memiliki desain yang inovatif dengan unsur lokalitas budaya Indonesia.

“Ini merupakan event pertama, tapi akan terus berlanjut setiap tahun agar menjadi event matching antara developer dan anak-anak muda yang memproduksi desain dan material yang dibutuhkan oleh industri perumahan. Jadi dari sisi supply dan demand ada kolaborasi yang baik,” ujar Nixon.

Pada kesempatan tersebut, BTN memberikan anugerah BTN Property Awards kepada 18 orang dari enam kategori berbeda yang terpilih dari para mitra developer BTN, serta BTN Housingpreneur Awards kepada 20 orang dari empat kategori yang terpilih dari 946 tim yang telah diseleksi.

Selain itu, BTN memberikan apresiasi khusus kepada Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpungan Pengembang Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) atas peran penting dan kerja keras mereka sebagai mitra strategis dalam membangun perumahan nasional.

Nixon mengatakan, para developer adalah mitra bisnis utama BTN yang telah ikut berperan mendampingi perjalanan bisnis BTN setidaknya selama 75 tahun.

“BTN tidak mungkin dapat berkembang sejauh ini menyediakan akses pembiayaan rumah kepada rakyat Indonesia dan mengembangkan ekosistem perumahan tanpa kerja keras para developer. BTN berharap kerja sama yang telah terjalin dengan para developer menjadi semakin kuat dan semakin banyak mitra-mitra baru yang semangat berkolaborasi untuk mencapai pemenuhan 3 Juta Rumah per tahun sesuai yang ditetapkan pemerintah,” pungkas dia.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di Kawasan Pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 provinsi untuk 11,697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp255 miliar," ujar Fitrah Nur di Jakarta, Minggu.

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau.

Kemudian Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp30 Miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi).

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja. Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis.

Kemudian mengelola sumber pendanaan selain APBN yakni Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock) dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.