LUMAJANG, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis resmi dimulai pada Senin (5/1/2025).

Namun, para siswa di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur belum bisa merasakan program ini.

Program makan bergizi gratis adalah program prioritas pemerintah untuk memberikan jaminan gizi yang layak sekaligus mengatasi permasalahanstunting dan gizi buruk.

Awal pemberian makan bergizi gratis ditargetkan ada 3,2 hingga 3,3 juta siswa di seluruh Indonesia yang akan menerima program ini.

Meski begitu, para siswa di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur belum bisa merasakan program ini.

Penjabat (Pj) Bupati Lumajang Indah Wahyuni mengatakan bahwa Kabupaten Lumajang tidak menjadi target percontohan untuk program makan bergizi gratis.

Menurutnya, penunjukan wilayah yang menerima program makan bergizi gratis dilakukan oleh Badan Gizi Nasional.

"Kabupaten Lumajang tidak menjadi target percontohan ya, mekanismenya memang yang menunjuk itu Badan Gizi Nasional dengan pembiayaan dari pusat," kata Indah di Lumajang, Selasa (7/1/2025).

Meski begitu, kata Indah, jika sewaktu-waktu Kabupaten Lumajang ditunjuk untuk melaksanakan program makan bergizi gratis, stok bahan baku makanan sudah siap 100 persen.

Menurutnya, stok bahan baku seperti beras, sayuran, ikan, hingga susu sudah siap digunakan.

"Kalau kami ditunjuk untuk ada program makan bergizi gratis, kami siap karena potensi pertanian, perikanan, peternakan cukup bagus dan itu sudah dibuktikan langsung oleh Menteri Kehutanan, Menko Pangan," katanya.

Indah berharap, program makan bergizi gratis di Lumajang nantinya bisa melibatkan pemerintah daerah agar potensi para pengusaha katering dan jasa pengiriman bisa dimaksimalkan.

"Alangkah baiknya program ini diserahkan ke masyarakat, jadi nanti pemda bisa mengkoordinasikan dengan pengusaha katering, jasa pengiriman, sehingga saling terintegrasi dengan baik," ujar dia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Angka Rp71 triliun itu pun belum mencakup semua anak di Indonesia.

Ia mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) juga berencana meminta tambahan anggaran di pertengahan tahun. Mereka hendak mengajukan tambahan Rp140 triliun Juni nanti.

"Sekarang Rp71 triliun sampai bulan Juni. Tapi Pak Prof. Dadan (KepalaBGN)Dadan Hindayana) lagi berusaha, Bapak Menteri lagi berusaha. Nah kalau ditambah Rp140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan dapat makan, berarti Rp210 triliun," kata Zulhas pada rapat koordinasi terbatas bidang pangan Provinsi Jawa Timur, disiarkan kanal YouTube KOMINFO MMC, Selasa (7/1).

Menurutnya, anggaran program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu bisa tembus Rp420 triliun per tahun.

"Kalau full dari Januari sampai Desember, ya dikira-kira Rp420 lebih triliun. Bayangkan Pak, belanja makanan 420 triliun," imbuhnya.

Zulhas menyebut tambahan anggaran itu akan digunakan untuk Makan Bergizi Gratis pada Juli hingga Desember 2025. Selain itu, Badan Gizi Nasional akan menambah jumlah anak penerima makanan.

Zulhas meminta para menteri dan pejabat di bawah koordinasinya untuk mempersiapkan produksi pangan. Perlu ada pasokan yang memadai untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis itu berjalan.

Ia tak ingin pemerintah harus impor bahan pangan karena produksi nasional kewalahan memenuhi pasokan Makan Bergizi Gratis.

"Kalau kita nggak sekarang kerja keras, telur, beras, segala macam, ikan, mau berapa, Pak? Bapak tau enggak impor kita berapa?" ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga meminta kerja sama dari pemerintah daerah. Ia ingin pemda memastikan program ini berjalan baik.

"Ini perlu Pak Gubernur, Pak Bupati untuk terlibat. Jangan sampai anggaran begitu besar, tidak tepat," kata Zulhas.

Sebelumnya, pemerintah memulai program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025. Pemberian makan untuk anak-anak dilaksanakan secara bertahap.

Saat ini, baru 190 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bisa beroperasi. Jumlah ini jauh dari target 937 SPPG per Januari 2025.

Jakarta -

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) siap menyalurkan 7.000 unit rumah awal bulan ini dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Total unit rumah tersebut berdasarkan saldo awal yang dimiliki oleh BP Tapera.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menuturkan bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Desember 2024 lalu, perihal persetujuan penggunaan saldo awal FLPP 2025 untuk percepatan realisasi bulan Januari 2025, BP Tapera dapat melaksanakan pencairan dana FLPP tahun 2025 sebatas ketersediaan dana yang dikelola BP Tapera awal bulan Januari 2025. Sementara untuk tahap selanjutnya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan pencairan DIPA tahun anggaran 2025.

"Awal Januari sudah tersedia saldo awal FLPP 2025 untuk 7 ribu unit rumah. Untuk itu mohon kesiapan dari para stakeholder, terutama kepada perbankan dan pengembang untuk memastikan rumah dalam status ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata dalam mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1/2025).

Sebagai informasi, BP Tapera ditargetkan oleh pemerintah untuk menyalurkan dana FLPP sebesar 220 ribu unit rumah senilai Rp 28,2 Triliun pada 2025. Untuk mempercepat penyaluran dana FLPP, BP Tapera mengimbau kepada 39 bank penyalur dana FLPP yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada tanggal 23 Desember 2024 lalu untuk segera dapat merealisasikan penyaluran KPR Sejahtera FLPP mulai Januari 2025.

Heru mengatakan, berdasarkan PKS yang sudah disepakati bersama dinyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit KPR Sejahtera FLPP sudah bisa dilakukan sejak awal Januari 2025 oleh seluruh Bank Penyalur.

"Bank Penyalur dapat melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera FLPP sebelum rencana kerja disetujui oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP) dalam hal ini Kementerian Keuangan. BP Tapera akan melakukan pembayaran dana FLPP atas perjanjian kredit kepada Bank Penyalur setelah izin penyaluran KPR Sejahtera FLPP disetujui KIP," jelasnya.

Per Desember 2024, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sejak tahun 2022 hingga kini sebesar Rp76,04 triliun untuk 655.300 unit rumah dengan total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah disetor ke Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN) yang diproyeksikan sebesar Rp 1,37 T atau sekitar Rp 450 Miliar lebih per tahun. Rinciannya tahun 2022 dana FLPP telah tersalurkan sebanyak 226 ribu unit rumah senilai Rp 25,15 triliun, tahun 2023 sebanyak 229 ribu senilai Rp 26,32
triliun. Lalu tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 200.300 unit rumah senilai Rp 24,57 triliun.

Sejak tahun 2010 hingga 2024, dana FLPP telah tersalurkan kepada 1.598.879 unit rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) senilai Rp 151,22 triliun.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi dimulai pada 6 Januari 2025. Dalam dukungan terhadap program pemerintah itu, TNI memiliki tugas yang mencakup tiga aspek utama.

Salah satunya adalah terlibat dalam pendistribusian bahan makanan hingga ke daerah pelosok.

"Pertama fasilitasi logistik, yakni dengan mendukung distribusi bahan makanan ke wilayah-wilayah sasaran, termasuk daerah terpencil," kata Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto, Selasa (7/1/2025).

Kedua, kata Hariyanto, adalah aspek operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui Kodim Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (lantamal), dan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud).



"TNI akan menyediakan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mempersiapkan makanan bergizi yang akan dibagikan ke sekolah-sekolah dan ibu hamil," katanya.

Aspek ketiga, kata Hariyanto, adalah monitoring dan evaluasi, yakni personel TNI akan membantu memastikan program ini berjalan lancar sesuai target pemerintah.

Di sisi lain, Hariyanto mengatakan, program makan bergizi gratis ini merupakan bagian dari kerja sama lintas kementerian dan lembaga, sehingga pendanaannya berasal dari anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat.

"TNI lebih berperan pada penyediaan fasilitas dan tenaga operasional tanpa pengalokasian khusus dari pagu internal," ujarnya.

Jakarta: Cilacap merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Dikenal sebagai kota industri, ada salah satu perusahaan kilang minyak terbesar di Indonesia, yakni PT Pertamina Unit Pengolahan IV.

Pemerintah memberikan subsidi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah dengan harga terjangkau serta spesifikasi rumah yang layak tinggal sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal.

Perumahan di Cilacap juga beragam jenis dan harga mulai dari Rp150 jutaan. Perumahan ini juga sudah terdaftar di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rekomendasi rumah di Cilacap

Perumahan subsidi di CIlacap. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Gunung Batur Residence

Perumahan subsidi terletak di Kawunganten, Kawunganten, Kab. Cilacap, Jawa Tengah dibangun oleh Anuitas Propertindo Indonesia. Perumahan ini memiliki 46 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan dua kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding hebel, lantai keramik putih polos dan pondasi batu belah.

2. Grand Mahkota Sultan 3

Perumahan ini terletak di Tritih Lor, Jeruklegi, Kab. Cilacap, Jawa Tengah dibangun oleh Mahkota Cahaya Mulia Abadi. Perumahan ini memiliki 25 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp162 juta.

Salah satu tipe rumahnya, yakni tipe 30/60 dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap menggunakan baja ringan dan penutup atap genteng, dinding hebel, aci, cat, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

3. Grand Satria Wijaya Residence

Perumahan ini terletak di Salebu, Majenang, Kab. Cilacap, Jawa Tengah dibangun oleh PT Satria Properti Indonesia. Perumahan ini memiliki 47 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap genteng metal pasir dan dinding hebel diplester diaci dan cat. Lantai yang digunakan keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

4. Cimalati Indah Residence

Perumahan ini terletak di Madusari, Wanareja, Kab. CIlacap, Jawa Tengah dibangun oleh Anuitas Propertindo Indonesia. Perumahan ini memiliki 43 unit tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan genteng metal, dinding hebel, lantai keramik putih polos, serta pondasi batu belah.

5. Kreong Primera Village

Perumahan subsidi ini terletak di Tritih Kulon, Cilacap Utara, Kab. Cilacap, Jawa Tengah dibangun oleh Baraja Land Development. Perumahan ini memiliki 32 unit tipe subsidi dengan harga Rp162 juta.

Luas bangunannya 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka baja atap, dinding pasangan bata ringan, plester, acian dan pengecetan. Lantai pasangan keramik dan pondasi pasangan batu kali/kosong, sloff beton. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Mataram -

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyatakan kesiapan mendukung usulan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah terkait pembangunan rumah susun sebagai solusi penataan kawasan kumuh di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengapresiasi usulan tersebut, meskipun mengakui ada kendala terkait penyediaan lahan dan fasilitas pendukung untuk merealisasikan proyek rumah susun.

"Kami apresiasi keinginan itu. Itu memang kendala kami di kota. (Mulai dari) penyediaan lahan untuk rusunawa hingga fasilitas pendukung yang dibutuhkan," kata Mohan saat dikonfirmasi, Senin (6/1/2025).

Menurut Mohan, Pemkot Mataram telah lebih dulu merencanakan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk masyarakat setempat. Hal ini merupakan upaya mengatasi keterbatasan lahan di Kota Mataram yang semakin sempit.

"Kami memang sudah mempersiapkan (pembangunan rusunawa), itu nantinya untuk pemukiman. Insyaallah tahun ini bisa (terealisasi)," ujarnya.

Namun, Mohan mengungkapkan tantangan utama dalam proyek ini adalah rendahnya minat masyarakat terhadap hunian vertikal. Masyarakat Mataram, menurutnya, masih lebih memilih rumah tapak yang berdiri di atas lahan sendiri.

"Apalagi sekarang perkembangan rumah tapak itu mengalami pergeseran tidak hanya di kota, tetapi juga di kawasan penyangga. Jadi alternatif bagi masyarakat untuk memiliki rumah tapak lebih berpeluang," jelasnya.

Sebelumnya, Wamen PKP Fahri Hamzah menyoroti kondisi kawasan kumuh yang masih banyak ditemukan di Kota Mataram. Ia menyebut rumah susun sebagai solusi untuk menata kawasan tersebut.

Pemerintah pusat, lanjut Fahri, telah menyiapkan anggaran dari APBN untuk pembangunan 3 juta rumah secara nasional.

"Ada 98 kota secara nasional, termasuk Kota Mataram, yang kita lihat banyak kawasan kumuh," ujar Fahri.

(dpw/dpw)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen untuk membantu seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyediaan hunian layak sekaligus penataan kawasan permukiman.

Menurut Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah ada sekitar 12 ribu desa yang berada di pesisir seluruh Indonesia, termasuk wilayah Kepulauan Riau. Wilayah ini menjadi tempat yang strategis karena berdekatan dengan Singapura, yang menjadi kawasan investasi global.

"Untuk itu selain renovasi dan pembangunan rumah juga perlu ada tata kelola kawasan pesisir pantai sehingga mampu menarik minat investor," kata Wamen Fahri dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 Januari 2025.
Menurutnya, perubahan perbaikan hunian harus dapat sekaligus diikuti dengan tata kota atau kawasan, sehingga menjadi kawasan permukiman yang semakin baik.

"Tujuannya merubah wajah kawasan atau kota, misalnya dari kawasan kumuh menjadi kawasan yang tertata bangunan sekitarnya, terlebih lagi di kawasan pesisir pantai dengan pemandangan alam yang bagus," ujar dia.

Untuk itu Wamen Fahri menyatakan kepada Gubernur Kepri untuk dapat menyiapkan desain rencana penataan kawasan dan hunian layak, sehingga Kementerian PKP dapat mempunyai gambaran terkait dukungan yang bisa diberikan.

"Dari Pemprov bisa siapkan desain visualisasinya, sehingga kita pemerintah pusat bisa membantu termasuk untuk investasi pendanaannya. Mungkin pemprov bisa gelar sayembara desainnya, sehingga nanti Kepri bisa dijadikan contoh penataan desa pesisir," kata Wamen Fahri.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad mengatakan, selain kawasan pesisir, Kepri juga saat ini menghadapi permasalahan kurangnya hunian layak di kawasan perkotaan mengingat semakin banyaknya pendatang dari berbagai daerah.

"Untuk itu sebelumnya kami juga sampaikan ucapan terima kasih atas terobosan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, dan percepatan proses perizinan PBG menjadi 10 hari, mudah-mudahan jadi stimulus baru untuk pembangunan rumah MBR," kata Ansar Ahmad.

(KIE)

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) di Kendari, Sulawesi Tenggara masih menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang memastikan bahwa program MBG di Kendari menggunakan sisa uang uji coba program yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," kata Hasan kepada wartawan Senin, (6/1/2024).

Namun, kata Hasan, setelah uang sisa uji coba habis, maka program MBG di Kendari akan menggunakan dana yang bersumber dari APBN.

"Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN," katanya.

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafidz menegaskan, anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap Rp10.000 per porsi meskipun menu setiap daerah berbeda.

"Sama. Jadi tetap anggarannya sama. Hanya untuk menu makanan kita sesuaikan. Termasuk juga lidah anak-anaknya mungkin beda ya di daerah apa. Mereka lebih suka makan apa dan lain-lain," ujar Meutya usai meninjau program MBG di SDN Cilangkap 5 Depok Jawa Barat.

Meutya mengatakan menu program MBG ini nantinya akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak setiap wilayah.

Hal itu juga sejalan dengan kearifan lokal dari daerah tersebut sebab program MBG ini turut melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Jadi Indonesia ini ragam masakannya juga banyak. Dari Sabang sampai Merauke. Kita enggak mau paksakan satu rasa untuk seluruh anak-anak di Indonesia," ujar dia.

"Jadi memang ini salah satu yang kita dorong. Untuk memang berbeda untuk kearifan lokal di daerah sesuai," sambungnya.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Nilainya yang disepakati pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dengan pemerintahan selanjutnya yakni sebesar Rp71 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, anggaran sebesar itu telah masuk ke dalam rentang postur rancangan APBN atau RAPBN 2025 yang kini telah disepakati bersama dengan DPR.

Detailnya yaitu 2,29 persen sampai dengan 2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Pak Presiden Terpilih yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun," tegas Sri Mulyani.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro memastikan setiap bahan dalam paket makanan bergizi gratis (MBG) tidak mengandung bahan berbahaya, baik bumbu maupun pengawet.

Hal ini ditegaskan Juri usai meninjau pelaksanaan MBG di SDN 08 Pagi dan SMPN 174, Kelurahan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur.

“Terpenting juga menu ini juga menurut keterangannya (ahli gizi) tak mengandung hal-hal yang membuat makanan ini (kehilangan gizi), tak menggunakan bahan pengawet, tidak menggunakan bumbu-bumbu berbahaya. Semuanya sehat dan dari pasar lokal kita,” ucap Juri.

Juri juga mengatakan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang jadi tempat pengolahan, penyajian dan pengukuran gizi paket MPG sudah didampingi oleh ahli gizi.

Setiap gizi yang terkandung dalam menu MBG sudah diukur kecukupan gizinya, dan disajikan higienis.

“Terpenting mereka SPPG ini sudah didampingi ahli gizi dan mereka sudah mengukur kecukupan gizi dari setiap menu yang disajikan, jadi Insyaallah sehat, higienis dan enak,” katanya.

Adapun Juri menyebut menu makanan dalam paket MBG tidak akan selalu sama. Total ada 30 jenis variasi menu yang sudah disiapkan dan dihitung kecukupan gizinya.

Variasi menu ini dilakukan agar para pelajar sekolah maupun penerima manfaat lainnya tidak bosan menyantap MBG yang akan dibagikan dari Senin - Jumat.

“Mereka (ahli gizi) sudah membuat pola variasi menu itu sehingga dalam satu bulan bahkan lebih varian makan tiap hari akan berbeda,” kata Juri.

Pemerintah menargetkan ada 3 juta penerima manfaat yang mendapat program makan bergizi gratis pada bulan Januari 2025. Sedangkan target yang dicanangkan untuk tahun 2025 adalah 15 juta penerima manfaat.

Selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wapres Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029 target penerima manfaat program MBG sebesar 87 juta orang. Angka ini termasuk penyaluran kepada para pelajar, santri, balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Presiden Prabowo Gunakan Uang Pribadi Biayai Makan Bergizi Gratis di Kendari, Ini Penjelasannya

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto resmi dilaksanakan per Senin (6/1/2025). Setidaknya ada 26 provinsi dan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan setiap SPPG akan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat. Hal ini untuk menjaga standar terkait pelaksanaan program yang telah ditetapkan pemerintah.

"Menurut saya luar biasa SOP-nya sangat ketat masuk ke dalam harus ganti baju, pakai tutup kepala, pakai masker dan bagaimana makanan tadi dipersiapkan di sana," ujar Hasan Nasbi di Bogor, Jawa Barat, dikutip dari Antara, Senin (6/1/2025).

Terkait pemenuhan gizi anak, Hasan menambahkan bahwa setiap dapur dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG ini juga dibantu oleh satu ahli gizi dan akuntan untuk pengawasan nutrisi dan distribusi makanan.

Kebersihan makanan, lanjut Hasan Nasbi, juga menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, Badan Gizi Nasional telah memiliki sistem sendiri untuk menjaga makanan tetap higienis.

"Teman-teman bisa lihat tidak ada sampah, sampai pengelolaannya dipikirkan oleh mereka. Sampah pun di SPPG sudah dipisah, seperti sampah plastik, sisa makanan, di dapur sudah dipisah. Yang keluar tidak akan menjadi problem," katanya.

Budget Rp10.000-15.000 Apakah Cukup?

Seperti yang diketahui, besaran nilai paket untuk MBG tersebut telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp10.000. Lantas, apakah dengan anggaran ini cukup memenuhi nutrisi anak untuk sekali makan?

Menjawab hal ini, spesialis gizi klinik dr Putri Sakti, MGizi, SpGK, AIFO-K, CBCFF mengatakan anggaran tersebut sebenarnya terbilang cukup untuk satu porsi menu makanan bergizi. Dengan catatan, pemerintah harus benar-benar mengoptimalkan produk lokal.

"Dengan budget Rp10 ribu sampai Rp15 ribu asalkan pemerintah bisa mengoptimalkan menggunakan produk lokal yang sehat dan murah meriah. Tapi dengan catatan harus divariasikan," kata dr Putri saat dihubungi oleh detikcom, Senin (6/1/2025).

"Contohnya untuk karbohidratnya kadang nasi, kadang olahan jagung, atau bihun dari beras putih. Protein bisa dari ikan, besoknya ayam, telur, atau cari yang paling murah meriah," sambungnya.

dr Putri menambahkan bahwa di masing-masing daerah tentunya memiliki makanan bergizi khas, sehingga hal ini bisa dimanfaatkan untuk bisa membuat menu makan yang seimbang.

"Tergantung olahan lokal masing-masing ya, sehingga anak-anak tersebut lebih familiar dengan lidah mereka, gaya olahannya, dan rasa bumbu-bumbunya," katanya.

"Kalau secara umum bisa ayam ditumis, kemudian sayurnya gabungan wortel dengan buncis yang murah meriah. Karbohidratnya bisa nasi, buahnya misalkan pisang atau jeruk. Ditambah proteinnya tahu atau tempe," lanjut dia.

NEXT: Tidak Ada Susu di Menu Makan Bergizi Gratis Hari Pertama

Di beberapa wilayah seperti Jakarta dan Bogor, SPPG tidak memberikan susu pada menu makan bergizi gratis. Menurut Hasan Nasbi, susu memang bukan menjadi variasi protein wajib yang ada di menu makan anak-anak. Tetapi dirinya menegaskan bahwa anak-anak pasti akan mendapatkan susu ke depannya.

"Ada susu, tapi kan nggak setiap hari. Ada yang seminggu sekali, ada yang dua kali seminggu," ujar Hasan Nasbi.

Merespons hal ini, dr Putri mengatakan bahwa susu memang bisa diganti dengan protein lainnya.

"Susu memang menjadi salah satu sumber protein yang bisa menjadi variasi protein pilihan, tapi sekali lagi di atas dua tahun susu tidak lagi wajib dikonsumsi anak-anak," kata dr Putri.

Menkes Minta Standar Gizi Terus Dijaga

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan bahwa pihaknya juga turut serta dalam penetapan standar gizi makanan yang akan diberikan pada masyarakat bersama Badan Gizi Nasional sebagai penyelenggara.

"Kita perannya bekerja sama dengan teman-teman dari gizi dari Badan Gizi Nasional menentukan standar gizinya seperti apa. Mereka waktu itu sempat datang ke kita untuk meminta bantuan akses terhadap ahli-ahli gizi di puskesmas, kita juga sudah memberikan akses tersebut," kata Menkes Budi ketika ditemui awak media di Jakarta Selatan, Senin (6/1/2025).

(dpy/kna)

Bandung -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai didistribusikan untuk pertama kalinya secara nasional. Di Jawa Barat, dari 27 daerah yang ada, baru 22 daerah yang mendapat pendistribusian program Presiden Prabowo Subianto ini.

"Di Jabar ada 22 kabupaten kota (yang mendistribusikan makan bergizi gratis)," kata Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Gedung DPRD Jabar, Senin (6/1/2025).

Adapun 22 daerah yang mendapat distribusi MBG ini, ialah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Majalengka.

Kemudian Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya.

Menurut Bey, Pemprov Jabar masih menunggu petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional terkait pelaksanaan program MBG. "Belum semua, ini kan bertahap ya kita tunggu (juknis) dari badan gizi nasional," ujarnya.

Terkait pelaksanaan pendistribusian hari pertama, Bey menyebut, dirinya belum bisa menyimpulkan apa yang harus dievaluasi. Sebab dari 22 daerah itu, baru 7 yang menyampaikan laporan pelaksanaan.

"Dari 22 kabupaten kota, baru 7 yang melaporkan dan kami tunggu laporan pelaksanaan di lapangan," ungkap Bey.

Bey juga menyinggung soal anggaran yang disiapkan untuk mendukung program tersebut. Dia memastikan, dana Rp 1 triliun dari APBD Jabar 2025 sudah dicadangkan untuk program makan bergizi gratis.

"Rp 1 triliun dari APBD kami sudah mencadangkan dan kami tunggu arahan dari pusat untuk pelaksanaan. Dari pusat yang Rp 71 triliun nasional itu di badan gizi nasional. Juknis belum ada tapi kami sudah mencadangkan, begitu ada arahan teknis tinggal kami lakukan," tandasnya.

MBG Kabupaten Bandung Digelar Pekan Depan

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bandung, Enjang Wahyudin mengatakan, saat ini masih melakukan pemetaan dan pendataan terkait program MBG. Menurutnya data dari Dapodik sebanyak 582 ribu siswa sekolah negeri maupun swasta yang akan mengikutinya.

"Data itu terdiri dari siswa PAUD, kurang lebih ada 67.000-an. Terus SD kurang lebih ada 356.000 dan SMP 134.000 serta PKBM kurang lebih ada 23.000. Jadi jumlah total itu kurang lebih ada 582.000-an siswa," ujar Enjang, kepada awak media, Senin (6/1/2025).

Menurutnya data tersebut dibagi dalam beberapa rayon yang ada di Kabupaten Bandung. Salah satunya adalah sekolah menengah pertama (SMP) yang memiliki delapan rayon.

"Iya kalau SMP itu 8 rayon, rayon 1 sampai rayon 8. kalau SD Kecamatan jadi 31 Kecamatan, termasuk PAUD," katanya.

Enjang mengungkapkan, Disdik akan menjadi leading sektor untuk program Prabowo-Gibran tersebut. Terutama dalam pendidikan dasar dari PAUD, SD, hingga SMP.

"Berdasarkan kewenangan yang ada memang kita menyiapkan jumlah siswa atau target yang akan nanti diberikan makan siang bergizi itu," jelasnya.

Enjang mengaku program tersebut bisa berjalan sesuai dengan tepat sasaran. Sehingga saat ini dirinya terus melakukan pemetaan terkait program MBG tersebut.

"Kita mulai melaksanakan pendataan berapa jumlah siswa kecamatan terkait dengan persiapan itu, kita melakukan pemetaan sekolah yang harus dilayani oleh kesatuan pelayanan makan bergizi, terus kita juga melakukan pemetaan kebutuhan makan bergizi itu. Keempat juga melakukan pembentukan pengawasan," ucapnya.

Dia menyebutkan program MBG tersebut masih dalam pembahasan ditingkat DPR RI. Menurutnya pembahasan tersebut berupa dengan kaitan petunjuk pelaksaan teknis program MBG.

"Program makan bergizi gratis kan masih dibahas di tingkat DPR RI, bagaimana juknisnya, siapa yang bertanggung jawabnya, dari konteks anggaran siapa, dari konteks pelaksanaan makan siang gratis itu, yang jelas ketika melihat di struktur organisasi dan tata kerja badan gizi nasional kan itu ada beberapa Deputi, yang mungkin nanti akan berbicara tugas pokok dan fungsi siapa Berbuat apa terkait dengan terkait makan bergizi gratis tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan," bebernya.

Sementara itu berdasarkan dari informasi yang dihimpun, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pemasok program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum melakukan pendistribusian.

Beberapa dapur program tersebut berada di Kecamatan Bojongsoang, Rancaekek, dan Nagreg. Mereka masih melakukan persiapan dan akan melakukan distribusi program MBG pada, Senin 13 Januari 2025 mendatang.

Majalengka Siapkan Simulasi

Pemkab Majalengka memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan program MBG. Namun hanya waktu pelaksanaannya saja yang berbeda dengan daerah-daerah yang mulai melaksanakan program MBG pada hari ini.

"Kita sudah melakukan simulasi. Nah (pelaksanaan) yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Majalengka untuk MBG itu pada 13 Januari," kata Pj Bupati Majalengka Dedi Supandi, Senin (6/1/2025).

Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Majalengka telah mengalokasikan APBD sebesar Rp5 miliar. Anggaran tersebut difokuskan untuk menyasar sekolah-sekolah yang berada di kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi.

"APBD juga telah menganggarkan sehingga tetap berjalan pada tanggal tersebut. Alokasi dari APBD itu khusus di sekolah-sekolah yang kawasan kemiskinan tinggi," ujar Dedi.

Dedi menyampaikan, alokasi untuk program MBG dari APBD itu nantinya akan menjangkau 30.000 siswa di Majalengka. Sedangkan dari BGN sendiri akan menyasar 7.000 siswa di 'Kota Angin'.

"Kalau dari anggaran APBD, kita upayakan menjangkau siswa SD, SMP, hingga TK. Namun, pelaksanaannya masih harus dicek dan dianalisis lebih lanjut apakah cukup untuk semua jenjang," ucap dia.

Di sisi lain, dalam memuluskan program tersebut, Pemkab Majalengka akan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya pembuatan dapur umum yang dikelola oleh TNI.

"Ada juga bantuan dari dapur umum dari TNI. Ini masih bagus karena kami menganggarkan. Kedepannya kolaborasi akan terjadi. Kalau dari APBD, kita berdayakan Bumdes dan pengambilan lahan harus dari koperasi di daerah kita," kata Dedi.

"Kita juga memaksimalkan pemberdayaan kelompok perempuan kepala keluarga yang sudah dilatih tata boga untuk memasak makanan bergizi. Bahan baku diupayakan berasal dari koperasi di daerah kita, agar memberikan dampak ekonomi langsung ke masyarakat," sambungnya.

Dedi juga menambahkan bahwa tim gizi dari daerahnya akan dilibatkan, untuk memastikan kandungan gizi pada makanan sesuai dengan kebutuhan anak. "Kami berharap program MBG bisa meningkatkan gizi anak-anak di Majalengka, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar," pungkasnya.

(mso/mso)

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya sudah mulai menggunakan APBN untuk menyokong program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menjelaskan bahwa apabila sebelumnya, BGN mendapatkan dana tambahan dari berbagai pihak untuk melakukan simulasi. Namun, pada awal tahun, kebutuhan program sudah disokong APBN.

“Kan kami mendapatkan anggaran biaya tambahan pada Desember untuk uji coba di bulan Desember ya kan. Kemudian termasuk pembiayaan anggota Badan Gizi Nasional. Dan kemudian untuk 2025 ke depan ini sudah masuk di dalam APBN yang digunakan,” ujarnya kepada wartawan di DPR, Senin (5/1/2025).

Program Makan Bergizi Gratis ini sudah mulai berjalan di 26 provinsi, termasuk Aceh; Kepulauan Riau; semua provinsi di Pulau Jawa; Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Nantinya, menu yang dihadirkan diolah di dapur untuk Makan Bergizi Gratis dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

SPPG merupakan merupakan unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis yang bertugas memasok makanan untuk penerima manfaat program.

SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain itu, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG.

Adapun untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan alasan program program Makan Bergizi Gratis baru mulai dilaksanakan di 26 provinsi. Menurutnya, penyelenggaraan dilakukan sesuai dengan kesiapan dari wilayah terkait.

“Tergantung kesiapan, kesiapan dari semua infrastruktur yang ada karena kami kan mengedepankan kualitas ya. Pak Presiden pesan berkali-kali jangan mengejar kuantitas tapi kualitas,” kata Dadan di kantor Gedung DPR, Senin (5/1/2025).

Oleh sebab itu, Dadan melanjutkan bagi daerah yang sudah siap untuk eksekusi program, maka akan langsung melakukan giat tersebut.

Dadan mengungkapkan bahwa untuk pengadaan yang berikutnya akan melihat lagi daerah yang sudah siap sehingga memang akan dilaksanakan secara bertahap. Keputusan ini pun, kata Dadan, sudah disampaikan kepada DPR.

“Kami tadi juga sudah sepakat dengan komisi IX untuk pembukaan berikutnya nanti anggota Komisi IX terlibat di dalam pembukaan satuan-satuan pelayanan,” imbuhnya.

Di sisi lain, dia juga menyebut bahwa sekitar 600.000 siswa telah menjadi penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kurang lebih segitu ya. Kurang lebih antara 400.000 sampai 600.000,” ujarnya kepada wartawan di DPR, Senin (5/1/2025).

Sekadar informasi, program Makan Bergizi Gratis ini sudah mulai berjalan di 26 provinsi, termasuk Aceh; Kepulauan Riau; semua provinsi di Pulau Jawa; Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Nantinya, menu yang dihadirkan diolah di dapur untuk Makan Bergizi Gratis dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

SPPG merupakan merupakan unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis yang bertugas memasok makanan untuk penerima manfaat program.

SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain itu, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG.

Adapun untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.