Palembang -

Warga Perumahan Kota Modern Sriwijaya (KMS) terisolasi gara-gara akses jalan dikeruk oleh pemilik tanah. Pengerukan diduga karena pihak pengembang perumahan di kawasan tersebut tidak menyepakati perjanjian.

Pantauan detikSumbagsel di lokasi pada Senin (6/1), pengerukan jalan cor semen itu dilakukan menggunakan satu unit alat berat. Warga sekitar hanya dapat menyaksikan pengerukan yang dilakukan oleh pemilik lahan.

Iqbal, perwakilan dari pihak pemilik lahan, mengatakan penutupan jalan ini dilakukan karena tidak ada konfirmasi dan itikad baik dari developer pasca kesepakatan yang sudah dilakukan.

"Sudah kita berikan kesempatan untuk pihak developer menyelesaikan permasalahan ini, namun tidak ada penyelesaian dari developer, janji-janji saja tapi ternyata tidak ada konfirmasi ataupun itikad baik," katanya kepada wartawan, Senin (6/1/2025).

Selain lahan, kata Iqbal, ada juga 11 unit rumah yang dijual oleh developer yang dibangun di atas lahan miliknya.

"Untuk 11 rumah itu kami akan kasih waktu lagi kepada developer. Jika tidak ada konfirmasi lanjutan, maka 11 unit rumah itu akan kami ratakan. Karena 11 unit rumah yang didirikan developer tersebut berada di atas tanah kami," ungkapnya.

"Kami punya surat resmi kami ada sertifikat suratnya, kami minta ribut dengan developer bukan dengan warga," sambungnya.

Sementara itu, warga perumahan bernama Armando mengaku kaget melihat jalan perumahannya sudah putus. Dia mengatakan akan melayangkan gugatan kepada PT Tamacon Alia Pratama selaku developer dan meminta pertanggungjawaban.

"Kami tidak tahu tidak mengetahui apa-apa perseteruan antar developer serta pemilik lahan. Kami kaget melihat jalan ini sudah putus," ungkapnya.

Dia mengatakan ada 200 rumah di perumahan itu. Dengan jalan dikeruk hingga putus, warga kesulitan beraktivitas karena itu merupakan akses jalan utama.

"Itu jalan utama kami, Pak. Gimana kalau ada yang sakit, ada yang melahirkan? Kami tidak bisa lewat. Kami harap pemilik tanah bisa punya hati selesaikan dengan developer kami juga beli di sini," tutupnya.

(des/des)

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disarankan untuk membangun perumahan berbasis komunitas.

Usulan tersebut dikemukakan oleh Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LP P3I) atau The Housing and Urban Development (HUD) Institute Indonesia saat rapat bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah pada Jumat (3/1/2025).

Dewan Pakar HUD Institute Indonesia. Encep R. Marsadi mengatakan, perumahan berbasis komunitas digagas dan lahir dengan memerhatikan besarnya peran masyarakat dalam penyediaan hunian.

"Bahkan bisa disebut rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebagai penyumbang terbesar dalam penyediaan perumahan nasional, yakni sekitar 82,68 persen menurut data BPS 2022, jika dibandingkan dengan perumahan yang dibangun swasta sebesar 10-17 persen dan yang dibangun pemerintah sebesar 5-10 persen," ujar Encep dalam keterangannya dikutip pada Senin (6/1/2025).

Namun dengan persentase yang besar tersebut, masih banyak rumah yang belum memenuhi ktiteria teknis seperti rumah tidak layak, berada di kawasan ilegal maupun kawasan kumuh, dan tidak dilengkapi dengan sanitasi.

"Maka dari itu dibutukannya upaya pendampingan kepada masyarakat dari pemerintah," imbuhnya.

Salah satu contoh perumahan berbasis komunitas yang telah berhasil dilaksanakan di sejumlah daerah adalah Perumahan Komunitas Penggembala Kerbau Rawa di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

"Konsepnya lahan disediakan oleh masyarakat yang tergabung dalam komunitas dan desa, pembangunannya dibantu pemerintah lewat program BSPS," tukas Encep.

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menilai perlunya entitas struktur negara di tingkat bawah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas. Hal ini juga sesuai dengan konsep gotong royong.

Menurut dia, RT dan RW dapat juga difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya.

"Terutama di desa yang sudah banyak yang mempunyai rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi sanitasi. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari Program 3 Juta Rumah," tuturnya.

Untuk itu Fahri menyatakan bahwa Kementerian PKP selalu terbuka dengan berbagai usulan untuk menyusun formula dalam penyediaan hunian layak bagi rakyat.

"Ujungnya kita akan susun aturannya yang komprehensif, supaya ini bisa menjadi inovasi dari Presiden Prabowo kepada rakyat bahwa jalan untuk mendapatkan hunian layak terbuka," pungkas Wamen PKP itu.

KOMPAS.com -Kabupaten Pahuwato di Gorontalo kini tengah menarik perhatian para calon pemilik rumah berkat penawaran rumah subsidi yang terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), daerah ini menyuguhkan beragam pilihan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kabupaten Pahuwato.

1. Perumahan Anggrindo 2: Tipe 36

Terletak di Marisa, Kabupaten Pahuwato, perumahan ini merupakan proyek dari PT Indah Citra Yasa.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 135 meter persegi, perumahan ini menawarkan 14 unit rumah, dengan harga Rp 100 juta.

Saat ini, 1 unit telah terjual dan 13 unit masih dipasarkan.

2. Perumahan Griya An'nur Permai: Tipe 36

Dikenal sebagai perumahan yang dikembangkan oleh PT Berkah Annur Marisa, perumahan ini juga terletak di Marisa.

Proyek ini menawarkan 15 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

Luas bangunan dirancang seukuran 36 meter persegi dan luas lahan 116 meter persegi.

Hingga saat ini, 11 unit telah terjual, menyisakan 4 rumah yang masih tersedia.

3. Griya Altira Permai IV: Tipe Blok A 08

Proyek perumahan ini berlokasi di Marisa dan dikembangkan oleh PT Altira Gorontalo.

Meskipun banderol per unit mencapai Rp 157 juta, belum ada unit yang terjual.

Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi dan luas tanah 108 meter persegi.

4. Grand Galaxy Marisa: Tipe 36

Terletak di Marisa, proyek ini menawarkan total 99 unit rumah dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

PT Galaxy Griya Gemilang membangun perumahan ini dengan luas bangunan 35 meter persegi dan total luas lahan 110 meter persegi.

Hingga saat ini 16 unit telah terjual dan masih tersedia 83 rumah lagi.

5. Marisa Indah: Tipe 36 Subsidi

Proyek ini menyediakan total 194 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

Meskipun luas bangunan adalah 36 meter persegi, total luas lahan mencapai 90 meter persegi.

Proyek yang dikembangkan oleh Sumber Aktivita Darma Permata ini telah menjual 118 unit, menyisakan 76 unit yang masih dapat dibeli.

Mengapa Investasi di Pahuwato Menjadi Pilihan yang Menarik?

Kabupaten Pahuwato menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang kompetitif dan berbagai fasilitas yang memadai.

Dengan banyaknya unit yang masih tersedia, calon pembeli memiliki peluang besar untuk memilih hunian yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dengan demikian, Pahuwato tidak hanya menjadi tujuan investasi yang menarik tetapi juga sebuah komunitas yang berkembang bagi para pemilik rumah baru.

Jakarta: Purworejo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Daerah ini dikenal sebagai salah satu penghasil rempah-rempah.

Dijuluki sebagai Kota Pensiunan karena banyak para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan putra asli Purworejo.

Perumahan di Purworejo juga beragam jenis dan harga mulai dari Rp150 jutaan. Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Purworejo, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Purworejo

Perumahan subsidi di Purworejo. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Mutiara Garden 1

Perumahan subsidi terletak di Tambakrejo, Purworejo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Donindo Jaya Mandiri. Perumahan ini memiliki 15 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.
Tipe rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding batako, lantai keramik dan pondasi batu kali.

2. Mutiara Garden 5

Perumahan ini terletak di Candisari, Banyuurip, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Donindo Jaya Mandiri. Perumahan ini memiliki 20 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp166 juta.

Salah satu tipe rumahnya, yakni tipe 30/63 dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 63 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup atap menggunakan baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

3. Bhumi Ayodya

Perumahan ini terletak di Wonosari, Ngombol, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Karya Selaras Wibowo. Perumahan ini memiliki 56 unit tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan dinding bata ringan. Lantai yang digunakan keramik 30x30, serta pondasi batu kali dan pasangan sloof.

4. Perumahan Mutiara Garden 2

Perumahan ini terletak di Tambakrejo, Purworejo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Donindo Jaya Mandiri. Perumahan ini memiliki 23 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

5. De Rose Garden

Perumahan subsidi ini terletak di Bapangsari, Bagelen, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Wira Nusa Temata. Perumahan ini memiliki 30 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Luas bangunannya 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka baja ringan dan genteng beton, dinding pasangan bata merah plester aci finishing cat. Lantai keramik 30x30 dan pondasi pasangan batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Sebanyak 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur yang beroperasi memasok menu makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai hari ini, Senin (6/1).

Namun, angka 190 dapur yang 'ngebul' hari ini masih jauh dari target jumlah dapur makan gratis yang dicanangkan pemerintah, yakni 937 SPPG per Januari 2025.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menyebut 190 itu tersebar di 26 provinsi. Menurutnya, pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal.

"Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin ini, dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya, kata Hasan dalam keterangan resmi, Minggu (5/1).

"Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah," sambungnya.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, saat ini ada 140 UMKM yang terlibat dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis. Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah.

"Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja," beber Hasan.

Ia menjelaskan setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan," ungkapnya.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi makananan, Hasan menyebut SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai hari ini, Senin (6/1). Ada 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur yang siap beroperasi.

SPPG ini merupakan merupakan unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program. Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan 190 dapur ini tersebar di 26 provinsi.

"Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangan resmi, Minggu (5/1).

Berdasarkan data yang dibagikan BGN, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG atau terbanyak, yakni 57 lokasi.

Selain di Jawa Barat, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Lalu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua Selatan.

Kemudian, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat serta Sumatra Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hasan Nasbi menuturkan, wadah program makan bergizi gratis (MBG) didesain menggunakan stainless steel untuk mengurangi limbah.

Wadah ini dianggap lebih higienis dan bisa digunakan ulang.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang," jelas Hasan dalam siaran pers, dikutip Senin (6/1/2024).

Hasan menjelaskan, setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Diketahui pada tahap awal, sebanyak 190 dapur MBG di 26 provinsi bakal beroperasi menyusul dimulainya program pada hari ini, Senin (6/1/2025).

Tak hanya itu, dapur juga dikawal oleh seorang ahli gizi dan akuntan.

"Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan," tuturnya.

Tak hanya mengelola, SPPG nantinya pun turut memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG.

"SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat," jelasnya.

Sebagai informasi, pemerintah memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 71 triliun untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024 lalu, Prabowo mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Anggaran yang ditetapkan untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Sejatinya kata Prabowo, pihaknya ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis. Hanya saja, berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tandas Prabowo dalam konferensi pers di Istana, 29 November 2024.

Untuk tahap awal pada Januari 2025, ada 190 dapur MBG yang beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan.

Lalu, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menyatakan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dikawal oleh seorang ahli gizi dan akuntan.

Ia mengungkapkan, ahli gizi dan akuntan itu mengawasi ketat kualitas gizi dan kelancaran distribusi, menyusul dimulainya program makan bergizi gratis pada Senin (6/1/2024) hari ini.

"Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan," kata Hasan Nasbi dalam keterangan pers, dikutip pada hari Senin.

Tak hanya mengelola, SPPG nantinya pun turut memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG.

Hasan menuturkan, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

Adapun wadah makannya dirancang menggunakan stainless untuk mengurangi limbah plastik.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang," kata Hasan.

Program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin hari ini.

Hasan Nasbi mengatakan bahwa realisasi program ini tidak menunggu 100 hari kerja Pemerintah, atau hanya perlu waktu 78 hari setelah Prabowo menjadi Presiden.

“Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” kata Hasan Nasbi, Minggu (5/1/2025).

Pada senin hari ini, pemerintah mulai memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, anak di bawah lima tahun (balita), ibu hamil, dan ibu menyusui yang berada di 190 titik pada 26 provinsi di Indonesia.

Hasan mengungkapkan bahwa ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, yakni Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lalu, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Jakarta -

Program makan bergizi gratis (MBG) dimulai di sekolah-sekolah di Depok, Jawa Barat, hari ini. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan menyiapkan 18.000 makan bergizi gratis.

Pantauan detikcom di SPPG Kota Depok, Senin (6/1/2025), terlihat petugas SPPG menyiapkan menu makanan bergizi gratis. Menu yang disiapkan di antaranya nasi, ayam goreng, tumis sayur-sayuran dan buah jeruk.

Dandim 0508/Depok Kolonel Inf Iman Widhiarto mengatakan pembagian makan bergizi gratis akan dibagi dua sesi yakni pagi dan siang. Sebanyak 2.000 makan bergizi gratis akan dibagikan pada pagi hari dan 1.000 untuk siang.

"Alhamdulillah, tanggal 6 Januari ini kita sudah bisa memproduksi makan bergizi. Untuk khusus untuk SPPG ini 3.252," kata Iman Widhiarto di SPPG Kota Depok.

"Itu ada sekitar 9 sekolahan, nanti ada yang shift pagi dan ada yang shift siang. shift pagi ini sekitar 2.000, dan shift siangnya nanti sekitar 1.000," tuturnya.

Iman mengatakan sebanyak 6 SPPG tersebar di Kota Depok tepatnya di Kecamatan Tapos. Dari 6 SPPG itu akan membagikan sebanyak 18.000 makan bergizi gratis.

"Kalau hari ini itu ada 6 SPPG yang beroperasi, 1 SPPG di sini, dan 5 SPPG di Kepayungan, masih di Kecamatan Tapos. Totalnya nanti yang mendistribusikan sekitar 18.000," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin sudah meninjau lansung SPPG. Dia mengatakan ibu-ibu antusias memasak di dapur.

"Ya, saya tadi dari pagi sudah ke sini gitu ya. Luar biasa ini program Pak Presiden yang dilaksanakan oleh dibantu oleh Pak Dandim ya. Lalu juga ibu-ibu gitu, luar biasa masak di dapur itu. Lalu juga masyarakat antusias juga," jelasnya.

Dia meminta masyarakat untuk menyambut program makan bergizi gratis ini. Dia menyebut program Presiden Prabowo Subianto ini bisa membuat anak-anak tumbuh cerdas, kuat dan kompetitif.

"Oleh karena itu, kita sambut mulai program makan bergizi gratis ini dengan bismillah dari Pak Presiden agar memang anak-anak Indonesia, ibu hamil, ibu musuhi, dan anak-anak wanita tumbuh cerdas, kuat, dan kompetitif. Sehingga menjadi anak-anak yang membanggakan bagi Indonesia," ujarnya.

Simak Video 'Situasi Dapur SPPG Saat Siapkan Hidangan Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

(whn/whn)

Denpasar -

Sebanyak 190 dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG) beroperasi di 26 provinsi. Salah satunya ada di Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Makan bergizi gratis tersebut resmi dimulai hari ini, Senin (6/1/2025). Berikut lokasi dapur yang ada di Bali dan NTT yang dikutip dari detikFinance.

1. Provinsi Bali

Kab. Jembrana - Ke. Negara

Calon Mitra - Boga Bahagia Jembrana
Boga Bahagia Jembrana
Alamat Yayasan/SPPG : Jln Basudewa No. 8, Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Provinsi Bali/Jl Danau Tondano No. 22, Dusun Lelateng

2. Nusa Tenggara Timur

Kab. Kupang - Kec. Kupang Tengah

Calon Mitra : Yayasan No Fito Timor
Yayasan No Fitu Timor
Alamat Yayasan/SPPG : Jl. RCTI No 8 Kel Bello, Kec Maulafa, Kota Kupang, NTT/Noelbaki RT.029/RW.011, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang

Pelaksanaan dapur program MBG diawasi langsung oleh kepala yang ditunjuk Badan Gizi Nasional (BGN). Setiap kepala SPPG telah bekerja sama dengan ahli gizi untuk memastikan kualitas gizi dan keamanan distribusi makanan.

"Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah," ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi.

Program MBG ini menyasar balita, anak sekolah, santri, serta ibu hamil dan menyusui.

"Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan awal kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini. Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal," lanjut Hasan.

Meski pada tahap awal baru 190 dapur yang beroperasi, jumlah ini ditargetkan bertambah hingga mencapai 937 dapur pada akhir Januari 2025. Pemerintah memperkirakan sasaran penerima MBG hingga akhir 2025 mencapai 15 juta orang.

Angka ini akan terus bertambah secara bertahap hingga target 82,9 juta penerima manfaat terpenuhi pada tahun 2029. Adapun program MBG ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 71 triliun dari APBN 2025.

Baca selengkapnya di sini

(nor/nor)

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis untuk siswasekolah dasar dan menengah akan mulai diterapkan hari ini, Senin (6/1/2025).

Hal itu diungkapkan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1/2025).

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," kata Budi Arie dikutip dari Kompas.com, Senin (6/1/2025).

Makan bergizi gratis adalah salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia.

Selain itu, dikutip dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat program ini karena melihat urgensi permasalahan stunting dan gizi buruk.

Oleh karena itu, makan bergizi gratis akan diberikan ke sekolah-sekolah baik di tingkat dasar maupun menengah bekerja sama dengan penyedia makanan lokal untuk menyiapkan makanan sehat yang memenuhi standar gizi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Implementasi program makan bergizi gratis juga mendorong keterlibatan petani, peternak, dan nelayan lokal sebagai pemasok utama bahan makanan bergizi.

Target siswa

Awal pemberian makan bergizi gratis akan ditargetkan untuk 3,2 hingga 3,3 juta siswa. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi mengatakan, ada satuan khusus yang bertugas untuk menyiapkan makanan.

Kata dia, ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di berbagai daerah di Indonesia yang siap untuk melaksanakan makan bergizi gratis.

Sementara itu, menurut Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, lebih dari 3 juta penerima makan bergizi gratis itu merupakan target penerima manfaat pada Januari hingga Maret 2025.

Angka itu juga termasuk ibu hamil dan balita yang akan menerima makan bergizi gratis. Kendati demikian, Adita memastikan jumlah penerima makan bergizi gratis akan ditingkatkan bertahap.

"Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima," tutur Adita dikutip dari Kompas.com, Senin (6/1/2025).

"Targetnya pada 2025 ini sekitar 40 persen penerima manfaat dari MBG bisa terpenuhi," lanjutnya.

Adita melanjutkan, pemberian makanan dilakukan di jam sekolah menurut tingkat satuan pendidikan, yakni mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), TK, SD, SMP dan SMA.

Ia kemudian, merinci untuk PAUD dan TK, makanan akan diberikan di pagi hari karena jam sekolah yang terbatas tidak sampai siang hari. Lalu untuk siswa SD makanan akan diberikan sebelum pukul 12.00 waktu setempat.

"Sementara kalau SMP dan SMA itu di jam makan siang. Ini juga sesuai dengan beberapa uji coba yang sudah dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.

Menu makanan

Adapun pemerintah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi dengan total anggaran program mencapai Rp 71 triliun untuk tahun 2025.

Melalui nilai paket makanan Rp 10.000, kata Adita, pemerintah daerah harus tetap mempertimbangkan angka kecukupan gizi.

Adita juga menegaskan angka itu juga di luar unsur produksi dan jasa dalam program makan bergizi gratis. Menu yang akan disediakan pada setiap siswa dalam program ini juga akan bervariasi menyesuaikan dengan bahan pokok yang tersedia di tiap daerah.

"Untuk menu bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Sesuai situasi daerah setempat," ujar Adita dalam keterangannya, Kamis (2/1/2025).

Contohnya tidak semua daerah mendapatkan menu karbohidrat utama berupa nasi. Daerah yang tidak memproduksi beras, akan diganti dengan bahan makanan berkarbohidrat lain yang tersedia di daerah tersebut.

Oleh karena itu, dalam studi yang dilakukan Badan Pangan Nasional, menu makan bergizi gratis dibagi menjadi 11 wilayah.

Komposisi menu dari masing-masing wilayah terdiri dari karbohidrat, lauk, buah, dan sayur yang berbeda tergantung bahan makanan yang diproduksi di tiap daerah.

Berikut daftar menunya:

Area 1 (sebagian besar Sumatera)

• Karbohidrat: nasi
• Lauk: daging ayam, tahu
• Buah: pepaya, manggis
• Sayur: kangkung

Area 2 (Mentawai)

• Karbohidrat: sagu, talas
• Lauk: udang, ikan
• Buah: pisang, nangka, durian
• Sayur: daun pepaya

Area 3 (Riau dan Bangka Belitung)

• Karbohidrat: sagu
• Lauk: udang, ikan
• Buah: pepaya, durian, nanas
• Sayur: kangkung, timun, terong

Area 4 (Kalimantan)

• Karbohidrat: talas, singkong
• Lauk: ikan, daging sapi
• Buah: pisang, rambutan, jeruk
• Sayur: wortel, kangkung, sawi hijau

Area 5 (Banten dan Jawa tengah)

• Karbohidrat: nasi, jagung
• Lauk: daging ayam
• Buah: pepaya, jeruk
• Sayur: labu, buncis

Area 6 (DI Yogyakarta dan Jawa Timur)

• Karbohidrat: nasi, jagung, singkong
• Lauk: udang, ikan, telur, daging
• Buah: manga, alpukat, buah naga
• Sayur: kol, kacang panjang, wortel

Area 5 (Banten dan Jawa tengah)

• Karbohidrat: nasi, jagung
• Lauk: daging ayam
• Buah: pepaya, jeruk
• Sayur: labu, buncis

Area 6 (DI Yogyakarta dan Jawa Timur)

• Karbohidrat: nasi, jagung, singkong
• Lauk: udang, ikan, telur, daging
• Buah: manga, alpukat, buah naga
• Sayur: kol, kacang panjang, wortel

Area 7 (Bali)

• Karbohidrat: nasi
• Lauk: ikan, tahu
• Buah: salak, jeruk, pisang, mangga
• Sayur: kangkung, sawi hijau, kacang hijau

Area 8 (Nusa Tenggara Barat dan Timur)

• Karbohidrat: jagung, sorgum
• Lauk: daging sapi
• Buah: jeruk, pisang, pepaya
• Sayur: daun kelor, terong, pepaya

Area 9 (Sulawesi)

• Karbohidrat: jagung, sorgum
• Lauk: daging sapi
• Buah: jeruk, pisang, pepaya
• Sayur: daun kelor, terong, pepaya

Area 10 (Maluku)

• Karbohidrat: sagu, jagung, singkong
• Lauk: ikan, daging sapi
• Buah: pisang, mangga, jeruk, pepaya
• Sayur: pare, terong, kangkung

Area 11 (Papua)

• Karbohidrat: sagu, singkong, ubi jalar
• Lauk: ikan, daging sapi, kacang-kacangan
• Buah: matoa, alpukat, jambu biji, duku, mangga
• Sayur: buncis, kembang pepaya

JAKARTA, KOMPAS.com -Program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin (6/1/2024) hari ini.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, mengatakan bahwa realisasi program ini tidak menunggu 100 hari kerja Pemerintah, atau hanya perlu waktu 78 hari setelah Prabowo menjadi Presiden.

“Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” kata Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis, Minggu (5/1/2025).

Pada Senin hari ini, pemerintah mulai memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, anak di bawah lima tahun (balita), ibu hamil, dan ibu menyusui yang berada di 190 titik pada 26 provinsi di Indonesia.

Hasan mengungkapkan bahwa ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, yakni Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lalu, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN.

Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

“BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” kata Hasan.

Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini.

Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal.

Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin ini, dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya.

“Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah,” kata Hasan.

Upaya beri kehidupan layak

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan saat memberikan arahan dalam acara pemberian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 Desember 2024.

Pasalnya, memerangi kemiskinan dan kelaparan menjadi agenda global, yang ditandai dengan tema besar G20 di Brasil baru-baru ini.

Oleh karena itu, selain pemberian makan bergizi gratis, pihaknya akan memberikan subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

"Subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah," kata Prabowo.

Di sisi lain, Kepala Negara bilang, program makan bergizi gratis juga akan meningkatkan alokasi anggaran ke desa-desa, sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan, kecamatan, hingga provinsi.

"Makan bergizi hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah," ujar dia.

Prabowo menambahkan bahwa peredaran uang di desa akibat program ini diperkirakan akan meningkat sebesar 800 persen dari Rp 1 miliar per desa per tahun melalui dana desa menjadi Rp 8 miliar per desa per tahun.

"Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," jelas Prabowo.

Presiden pun menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan kembali dana yang selama ini tersedot ke pusat.

"Kita akan balikkan, uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah," imbuh dia.

"Kick off" untuk 3 juta penerima

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, menyebut ada sekitar 3,2 juta-3,3 juta siswa yang akan menerima manfaat MBG saat kick off program tersebut.

"Jadi kita targetkan kurang lebih ada 3,2 juta atau 3,3 juta lah yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis ketika kick off nanti tanggal 6 Januari," kata Dedek dilansir siaran Kompas TV, Sabtu, 4 Januari 2024.

Dedek menjelaskan, nantinya akan ada sekitar 1.000 SPPG di berbagai daerah di Indonesia yang siap untuk melaksanakan MBG.

Dalam sehari, satu SPPG akan bertanggung jawab memberikan makanan sebanyak 3.000-3.500 porsi.

Sementara itu, Juru Bicara PCO lainnya, Adita Irawati, mengatakan lebih dari 3 juta penerima MBG itu merupakan target penerima manfaat pada Januari hingga Maret 2025.

Di dalamnya akan nanti termasuk ibu hamil dan balita yang akan menerima MBG.

Jumlah penerima MBG akan ditingkatkan secara bertahap.

"Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima," ungkap Adita.

"Targetnya pada 2025 ini sekitar 40 persen penerima manfaat dari MBG bisa terpenuhi," lanjutnya.

Beberapa kota belum gelar MBG

Sementara itu, ada beberapa daerah yang belum melaksanakan distribusi MBG pada hari ini, salah satunya adalah Kota Salatiga.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Nunuk Dartini, menjelaskan bahwa belum dimulainya MBG tersebut lantaran masih menunggu petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program tersebut.

"Salatiga belum melaksanakan, perintah resmi belum ada," ungkap Nunuk saat dihubungi, Minggu kemarin.

"Kalau sudah ada petunjuk dan perintah, kita siap melaksanakan. Petunjuk tersebut sebagai dasar untuk melangkah," kata Nunuk.

Terpisah, Pj Wali Kota Salatiga, Yasip Khasani, menyampaikan bahwa MBG belum dilaksanakan di tempatnya lantaran masih dalam tahap persiapan.

Mengenai anggaran MBG dari APBD Kota Salatiga, Yasip menyatakan Pemerintah Kota Salatiga tidak mengalokasikan.

"Masih ada yang perlu disiapkan, termasuk dapur umumnya. Kita masih menunggu," kata Yasip.

"Termasuk dari anggaran, kita belum menganggarkan. Masih menunggu dari pusat," ucapnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, Kabupaten/Kota se-Bali juga belum mendapatkan juknis penyelenggaraan MBG tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com -Program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin (6/1/2024) hari ini.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, mengatakan bahwa realisasi program ini tidak menunggu 100 hari kerja Pemerintah, atau hanya perlu waktu 78 hari setelah Prabowo menjadi Presiden.

“Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” kata Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis, Minggu (5/1/2025).

Pada Senin hari ini, pemerintah mulai memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, anak di bawah lima tahun (balita), ibu hamil, dan ibu menyusui yang berada di 190 titik pada 26 provinsi di Indonesia.

Hasan mengungkapkan bahwa ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, yakni Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lalu, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN.

Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

“BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” kata Hasan.

Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini.

Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal.

Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin ini, dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya.

“Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah,” kata Hasan.