Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah berupaya mengendalikan alih fungsi lahan sawah di tengah lahan yang makin terbatas. Pasalnya, banyaknya lahan sawah yang susut dan beralih fungsi menjadi lahan perumahan.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi di 2024 diproyeksikan mencapai 10,04 juta hektare. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 10,2 juta.

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penyusutan lahan sawah yang mencapai puluhan ribu hektare dalam beberapa tahun terakhir.

"Penyusutan lahan sawah yang mencapai 79.607 hektare dalam lima tahun terakhir adalah ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional," ujarnya dikutip Rabu (30/4/2025).

Pemerintah akan merevisi Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, dengan beberapa fokus utama. Pemerintah akan memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah untuk memastikan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan selaras dengan kebutuhan nasional.

Kemudian, pemerintah akan melakukan pemantauan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan di lapangan untuk 8 provinsi yang telah ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi (LSD). Adapun usulan LSD 12 provinsi yang telah dibahas dan dikaji kementerian, badan, dan lembaga terkait pada 2024 akan segera ditetapkan sebagai kebijakan untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan tahun 2027.

Selain itu, pemerintah juga akan menyelaraskan kebijakan LSD dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) agar lebih efektif dalam mengendalikan alih fungsi lahan. Untuk mendorong partisipasi aktif dari petani dan pemilik lahan, pemerintah akan menyediakan insentif bagi mereka guna mengurangi laju perubahan alih fungsi lahan pertanian.

Pemerintah daerah juga akan diberikan insentif melalui skema dana alokasi khusus (DAK) berdasarkan pencapaian target produksi pangan dan perlindungan lahan sawah. Pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan terhadap usulan perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang diajukan oleh Pemerintah Daerah khususnya pada perubahan fungsi lahan sawah yang dilindungi.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap perubahan mengacu pada LSD yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Perhatian juga untuk para pemerintah daerah betul-betul diminta kerjasamanya agar tidak merubah atau mengalihfungsikan sawah-sawah menjadi penggunaan lain," kata Zulkifli.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menuturkan lahan sawah seluas 100.000 hektare hingga 150.000 hektare beralih fungsi menjadi perumahan setiap tahun

Menurutnya, terdapat 73.432 hektare lahan indikasi tanah terlantar yang bisa digunakan untuk perumahan. Hal ini tentu bisa membantu realisasi program 3 juta rumah.

"Saya akan menyampaikan peta tanah yang telah kami tetapkan menjadi tanah terlantar yang bisa dipakai untuk menunjang program perumahan," ucapnya.

Menurutnya, apabila ingin mendukung program 3 juta rumah, maka pemerintah perlu menyediakan lahan dengan harga yang murah. Lahan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah lahan pertanian. Namun, negara menentang keras penggunaan lahan pertanian seperti sawah untuk dipakai sebagai perumahan. Sebab, pemakaian lahan sawah menjadi perumahan atau fungsi lain berseberangan dengan tujuan pemerintah yang tengah mengusahakan

Kementerian ATR/BPN membuat rumusan untuk melindungi lahan persawahan tersebut agar tidak cepat menyusut imbas permintaan perumahan yang semakin tinggi. Pihaknya memiliki peta data lahan baku sawah (LBS) yakni lahan baru, sama dengan lahan eksisting yang sudah terpetakan dari awal yakni sekitar 8,5 juta hektare. LBS ini merupakan data yang belum terupdate dengan kondisi di lapangan.

Pihaknya tak menampik banyak lahan sawah telah beralih fungsi menjadi tempat berdirinya bangunan, jalan, dan lainnya. Tanah-tanah yang sudah berubah fungsi tersebut akan masuk dalam data yang mereka sebut sebagai LSD.

"Hasil verifikasi ulang secara fisik menunjukkan adanya perubahan, LSD menyisakan sekitar 92% hingga 93% dari LBS, jadi sekitar 7% sudah hilang," tuturnya.

Di sisi lain, terdapat LP2B yakni sawah yang sudah direkomendasikan oleh Bupati sebagai lahan pertanian permanen, atau akan menjadi lokasi persawahan selamanya. Dari pemetaan, terdapat nilai LBS sebesar 100% lahan untuk sawah yakni 8,5 juta. Lalu jumlah LSD sudah berkurang karena adanya peralihan fungsi menjadi 93%.

"Nilai sawah yang harus dipertahankan atau LP2B adalah 87% dari LSD. Maka, dari itu, selisih antara LSD dengan LP2B adalah 13 persen yang bisa digunakan sebagai lahan kosong yang bisa dimanfaatkan tetapi tidak bisa digunakan semua untuk perumahan. Untuk perumahan yang bisa kita pakai ada sekitar 73.432 hektare," terangnya.

Dia menegaskan lahan sawah tidak boleh dipakai untuk perumahan termasuk lahan yang termasuk LSD. Jika terlanjur membeli lahan sawah, maka pengembang harus menggantinya dengan lahan yang produktivitasnya sama.

"Ya kalau dia LSD nggak bisa dibangun rumah, kalau dia udah kadung beli ya beli untuk tanamin jagung atau tanamin padi. Enggak boleh tanamin batu bata, apalagi kalau sudah LP2B. Dia harus mengganti lahan dengan produktivitas yang sama," ujar Nusron.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan lahan persawahan tidak boleh dialihfungsikan menjadi area perumahan. Hal ini supaya masih ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasmbada pangan. Jadi betul tidak boleh Pak persawahan dibuat perumahan," katanya.

Pihaknya tak menampik kebutuhan perumahan, yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar, yang lahannya semakin terbatas. Namun, masalah itu tidak boleh diselesaikan dengan mengorbankan produksi pangan.

"Tantangan kita memang berat, jangan nanti kita menyelesaikan masalah perumahan dengan cara sawah dijadikan rumah, nanti soal pangan menjadi masalah karena lahan sawah dijadikan rumah sehingga produksi pangan turun," ucap Maruarar.

Ketersediaan lahan menjadi faktor penting bagi pembangunan perumahan rakyat, Kementerian PKP akan berupaya mencarikan lahan yang baik dan bisa juga cukup strategis tetapi bukan lahan persawahan.

Adapun para pengembang mengeluhkan soal lahan perumahan yang semakin terbatas di Jawa Barat dikarenakan lahan persawahan yang tidak boleh digunakan untuk pembangunan perumahan.

KEPASTIAN LAHAN

Terpisah, Direktur PT Bangun Famili Sejahtera Hari Purnomo menuturkan aturan mengenai lahan persawahan tak boleh digunakan sebagai area perumahan sangat memberatkan dan menghambat pengembang.

Pihaknya telah membebaskan lahan yang berada di Bekasi, Jawa Barat untuk dibangun perumahan karena berada di zona kuning, yaitu area yang diperuntukkan permukiman. Namun, sebagian besar lahan itu merupakan area persawahan yang kini tak boleh lagi dialihfungsikan sebagai perumahan.

Dia berharap pemerintah memberikan kepastian lahan untuk program 3 juta rumah termasuk rumah bersubsidi.

"Nah, sekarang kendalanya tidak mungkin kita sebagai pengembang membebaskan tanah darat di daerah Bekasi. Satu, tidak ada lagi yang luas dan zonanya yang kuning sudah habis sedangkan kita sudah membebaskan sebagian besar lahan sawah yang zonanya kuning," tuturnya kepada Bisnis.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan pada prinsipnya, pengembang properti setuju membangun rumah di atas lahan sesuai dengan peruntukan bukan di lahan produktif seperti sawah.

Namun demikian, salah satu kendala di industri properti khususnya segmen rumah subsidi terkait aturan LSD. Hal ini karena aturan LSD membuat investasi pengembang terkait lahan menjadi tidak jelas karena ada beberapa pengembang yang sudah mendapatkan izin ternyata terganjal aturan ini.

Wakil Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Bambang Eka Jaya mngatakan untuk area sawah yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sepanjang perutukan sawah memang harus dipertahankan. Terlebih dengan target swasembada pangan.

Menurutnya, yang terpenting konsistensi RTRWnya harus sesuai aturan dan tidak berubah-ubah serta revisi harus per periodik.

"Pemerintah harus memberikan kepastian lahan untuk pengembang agar tidak menggunakan lahan sawah," ujarnya kepada Bisnis.

CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menuturkan lahan bekas sawah seharusnya tidak dialih fungsikan menjadi lokasi pembangunan rumah. Hal ini dikarenakan kondisi tanah yang tidak solid dan kualitas air yang tak bagus.

"Tanah sawah memang nggak bagus. Secara fisiknya tanah sawah nggak bagus. Air tanahnya nggak bagus. Lalu juga kekuatan tanahnya juga perlu dipadetinnya juga banyak. Karena lama-lama turun-turun," ucapnya kepada Bisnis.

Namun, Ali memahami alasan mengapa tanah bekas sawah tetap diminati adalah karena kebutuhan lahan yang meningkat dan harganya yang lebih terjangkau.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin resmi mengalokasikan 30.000 unit rumah subsidi bagi tenaga kesehatan (nakes), bidan, dan perawat.

"Saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera telah mengalokasikan dana untuk rumah subsidi sebanyak 220.000 unit. Dari jumlah tersebut, kami alokasikan 30.000 rumah untuk nakes, perawat dan bidan," ujar Ara dilansir dari rilis, Senin (28/4/2025).

Menurutnya, rumah subsidi ini diharapkan dapat memacu semangat para tenaga kesehatan dan mensukseskan Program 3 Juta Rumah sekaligus Program Cek Kesehatan Gratis yang menjadi Program unggulan Presiden Prabowo Subianto sekaligus wujud nyata kebersihan kepada wong cilik.

"Sudah saya cek kalau program perumahan untuk tenaga kesehatan, bidan dan perawat ini baru pertama kali dan ada saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mohon doakan Kementerian PKP, BP Tapera dan BTN bisa menambah kuota rumah subsidi supaya wong cilik benar-benar diurus dan punya rumah dan tidak sekedar pidato tapi benar-benar terbukti di lapangan," kata dia.

Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan sebanyak 30.000 unit rumah subsidi yang terdiri dari 15.000 rumah untuk perawat, 10.00 untuk bidan dan 5.000 untuk nakes.

Pada kesempatan itu, Ara juga menceritakan Ibunya pernah berpesan kepada dirinya agar rumah bagi tenaga kesehatan bisa diperbanyak.

Apalagi mereka bertugas untuk menjaga dan merawat masyarakat sehingga juga perlu memiliki hunian layak.

"Dulu mama saya bekerja sebagai dokter di RS Cikini. Saya pernah bilang kalau saya pergi ke Kendal untuk memberikan kunci rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat 30 rumah. Tapi ibu saya bilang jumlahnya itu masih kurang dan perlu ditambah karena mereka masih butuh rumah layak dan berjuang untuk kesehatan rakyat," tandasnya.

Ara juga menuturkan pihaknya akan bekerja keras untuk bisa menambah kuota dan pendanaan rumah subsidi.

Dirinya juga berjanji tambahan tersebut akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, perawat dan bidan.

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Supian Suri mengusulkan, warga Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, bisa mendapatkan hunian dalam program 3 juta rumah yang digagas pemerintah pusat.

Usulan ini disampaikan Supian Suri dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Balai Kota Depok.

“Ya prioritasnya kami harapkan ya buat warga yang selama ini menempati atau tinggal di Kampung Baru, sehingga mereka akan punya identitas, kami akan bisa mendata, kami akan bisa mengontrol,” kata Wali Kota Depok Supian Suri kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Selain itu, usulan ini juga turut memberikan peluang bagi warga luar Kampung Baru untuk mempunyai tempat tinggal yang layak.

“Sehingga dengan di situ (Kampung Baru) yang akan menikmati area itu bukan hanya sekelompok orang saja, tapi akan banyak pihak,” ujar Supian.

Langkah ini bisa menjadi bentuk upaya Pemerintah Kota (Depok) melayani masyarakat terutama untuk mereka yang tidak mendapatkan perhatian.

Rencananya program 3 juta rumah itu akan dibangun di lahan Kampung Baru milik Pemkot Depok seluas 1,5 hektar.

Lahan tersebut awalnya hendak dijadikan sebagai pembangunan SMKN 3, tetapi terkendala soal relokasi warga yang sudah menempati area tersebut.

Adapun Kampung Baru merupakan tempat kejadian perkara (TKP) pembakaran mobil polisi dan pengeroyokan tim Polres Depok oleh anggota organisasi masyarakat (ormas), Jumat (18/4/2025).

Sebelumnya diberitakan, tiga mobil polisi dirusak dan dibakar massa saat menangkap seorang pria pelaku penganiayaan dan kepemilikan senjata api berinsial TS di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (18/4/2025) dini hari.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso mengatakan, insiden ini berawal ketika 14 personel tiba di kediaman pelaku menggunakan empat kendaraan roda empat sekitar pukul 01.30 WIB.

“Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan," kata Bambang kepada wartawan, Jumat.

Saat menunjukkan surat perintah penangkapan, petugas langsung mendapat perlawanan dari pelaku. Keributan ini kemudian diketahui warga lingkungan kediaman pelaku. Begitu mengetahui ada keributan, warga langsung berupaya menyerang petugas.

Mengantisipasi keributan melebar, petugas langsung membawa pelaku ke salah satu mobil polisi tak jauh dari lokasi. Saat hendak bergegas ke Markas Polres Metro Depok, empat kendaraan kepolisian itu dikejar warga.

Diketahui, satu mobil yang membawa pelaku berhasil tiba di kantor kepolisian meski sempat terhalang portal Kampung Baru. Sedangkan tiga kendaraan lain tertahan di lokasi dengan rincian satu dibakar dan dua lainnya dirusak.

Sejauh ini, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Lima orang sudah ditahan, empat lainnya masih buron.

Bisnis.com, BANDUNG — Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mendukung penuh perumahan perdesaan untuk mendukung realisasi program 3 juta rumah.

Hal itu disampaikan Dony saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang digelar oleh Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Rakortek tersebut merupakan forum strategis untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mendukung realisasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dan diisi arahan dari para menteri dan pejabat Eselon I terkait arah dan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman nasional.

Salah satu agenda yang diikuti 221 kepala daerah dari 30 Provinsi tersebut adalah penyerahan penghargaan kepada para pemangku kepentingan stakeholders yang dinilai berkontribusi aktif dalam pengembangan sektor perumahan, khususnya di wilayah perdesaan.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Program 3 Juta Rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto baru akan berjalan optimal mulai tahun 2026 mengingat APBN 2025 masih mengacu pada kebijakan pemerintahan sebelumnya yakni Presiden Joko Widodo.

“APBN saat ini adalah warisan dari masa Presiden ke-7, Pak Jokowi. Sementara APBN era Presiden Prabowo baru akan mulai dibahas pada 16 Agustus 2025 dan berlaku efektif tahun anggaran 2026,” jelas Fahri.

Ia menambahkan, alokasi anggaran untuk sektor perumahan di APBN 2025 masih terbatas, yakni sekitar Rp850 miliar untuk renovasi 35.000 unit rumah. Oleh karena itu, ia meminta seluruh daerah bersiap menyambut program besar ini.

“Ini saatnya daerah menyiapkan langkah konkret untuk menyerap anggaran besar yang akan digelontorkan pemerintah pusat nantinya,” tegasnya.

Dony juga mendukung pelaksanaan Rakortek sebagai upaya mencapai arah pembangunan nasional, khususnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat perdesaan.

“Program Tiga Juta Rumah sejalan dengan prioritas pembangunan di Sumedang, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan warga berpenghasilan rendah dan pekerja informal. Hunian yang sehat, dengan sanitasi yang baik, menjadi pondasi tumbuhnya keluarga yang kuat, anak-anak yang sehat, dan generasi yang unggul,” ungkapnya.

Bupati Dony berharap melalui Rakortek terbangun kesamaan langkah antara pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan perumahan yang layak huni, terjangkau dan berkelanjutan sebagai pilar pembangunan sosial dan ekonomi nasional.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut program perumahan yang dilaksanakan Presiden Prabowo Subianto akan mengutamakan rumah vertikal dibandingkan tapak, khususnya di perkotaan.

Alasan utamanya, persoalan harga tanah tinggi di perkotaan. Selain itu, lahan di perkotaan semakin sedikit.

"Di perkotaan itu orientasinya adalah sekalipun juga kita menata kota, memperbaiki kota, menyelesaikan kawasan polusi dan kumuh, mengatur kembali kehidupan masyarakat di dalam tradisi rumah vertikal karena di perkotaan itu tanahnya mahal sekali," kata Fahri pada Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/4).

Fahri memahami masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan konsep hunian vertikal. Namun, dia berpendapat pembiasaan harus dimulai saat ini.

Fahri membandingkan Indonesia dengan China. Dia berkata China sudah melarang pembangunan rumah tapak di perkotaan.

"Karena dianggap rumah, tanah, adalah alat produksi. Kalau tanah itu dibikin rumah atau bangunan, maka alat produksi kita berkurang. Kalau alat produksi kita berkurang, produktivitas nasional terancam, terutama untuk pangan," ujar Fahri.

Fahri berkata pemerintah sedang mengkaji pembangunan perumahan vertikal di tanah-tanah milik negara di perkotaan. Dia mencontohkan rencana pembangunan perumahan vertikal di atas gedung sekolah di Jakarta.

Selain itu, Fahri juga sudah berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membangun hunian vertikal di atas pasar tradisional. Ada pula rencana membangun perumahan di atas 80 stasiun kereta api di Jakarta.

"Kita prioritaskan tanah pemerintah, tanah pemda, tanah BUMN, BUMD, dan space yang sudah ada," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat program 3 juta rumah per tahun. Pemerintah ingin membangun rumah baru dan merenovasi rumah tak layak huni.

Prabowo menargetkan 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di pedesaan, dan 1 juta rumah di pesisir.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyebut sekitar 15 juta orang di Indonesia tidak punya rumah.

Fahri menyampaikan data antrean perumahan atau backlog di Badan Pusat Statistik (BPS) memang menyebut 9,9 juta orang tak punya rumah. Namun, Fahri berkata ada pembaruan data.

"Ini sedang kami koordinasi dengan BPS karena data backlog terbaru, keperluan rumah sekarang ini antrean untuk rumah baru itu lebih kurang 15 juta," kata Fahri pada Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/4).

Fahri juga menyampaikan ada 26 juta rumah tidak layak huni di Indonesia. Menurutnya, dua hal itu menunjukkan masih banyak orang Indonesia yang tidak punya rumah.

Meski begitu, Fahri berkata tak terlihat banyak tuna wisma di Indonesia seperti di Amerika Serikat (AS). Hal itu disebabkan banyak orang yang tak punya rumah masih tinggal bersama orang tua.

"Karena ada sistem extended family di kita di mana keluarga mengabsorbsi kegagalan anak-anaknya, termasuk yang sudah menikah. Itu ditaruh di dalam keluarganya," ujar Fahri.

"Sehingga memang backlog yang begitu besar tidak nampak dia keleleran," ucapnya.

Fahri mengatakan persoalan ini menjadi perhatian pemerintah. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mempunyai program 3 juta rumah setahun.

Program itu meliputi pembangunan rumah baru dan renovasi rumah tidak layak huni. Program ini disebar di perkotaan, pedesaan, dan pesisir.

Pemerintah akan fokus membangun hunian vertikal di perkotaan. Perumahan itu dibangun di atas tanah-tanah pemerintah. Sementara itu, program perumahan di desa akan berfokus pada renovasi rumah tak layak huni.

Fahri menyampaikan program ini telah berjalan. Namun, program itu baru akan maksimal tahun depan.

"Karena ini memakai APBN tahun 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi. Maka itu, belum sepenuhnya merefleksikan kebijakan Pak Prabowo terkait 3 juta rumah," kata Fahri.

Samarinda (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam pelaksanaan program nasional yakni pembangunan perumahan rakyat melalui Program Gratispol.

"Prinsipnya Kaltim sangat mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, salah satunya mendukung pembangunan perumahan untuk rakyat," katanya dalam keterangan di Samarinda, Selasa.

Pada kesempatan itu, Sekda Sri Wahyuhi turut
menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang dibuka Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah. Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, para gubernur, bupati, wali kota dan kepala Dinas PUPR se-Indonesia.

Sekda menjelaskan dukungan Kaltim dituangkan dalam Program Gratispol, khususnya untuk bantuan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Program Gratispol untuk bantuan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi MBR ini sudah diluncurkan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur pada Senin, 21 April 2025," kata Sri Wahyuni.

Melalui bantuan biaya administrasi kepemilikan rumah tersebut, lanjutnya, diharapkan seluruh rumah tangga dan keluarga di Kaltim memiliki rumah yang layak huni.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan untuk menyelesaikan permasalahan perumahan rakyat ini perlu pemetaan mulai dari skala persoalan, bagaimana menyelesaikannya dan apa tugas masing-masing untuk menyelesaikan masalah ini.

Fahri Hamzah mengungkapkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru saat ini terdapat 1 juta keluarga miskin ekstrem. Jumlah jiwanya mencapai 9,31 juta orang.

Di Indonesia sendiri saat ini terdapat 9,9 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah. Sementara sebanyak 26,9 juta rumah tangga masih menempati rumah tidak layak huni.

"Karena itu, arah dan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman Presiden Prabowo Subianto adalah mewujudkan program 3 juta rumah per tahun di Indonesia," katanya.

Mengatasi permasalahan perumahan rakyat ini diperlukan dukungan semua pihak. Baik pemerintah daerah, perusahaan swasta (melalui corporate sosial responsibility/CSR) dan juga para pengembang.

"Makanya, tagline kita Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat," katanya.

Demi pemerataan pembangunan perumahan secara nasional, Fahri Hamzah akan terus mendorong penerapan sistem digital. Hal ini penting untuk mengurangi potensi-potensi penyelewengan dan kongkalikong pusat dan daerah.

"Sebab kalau masih sistem lobi ke pusat, pembangunan tidak akan pernah merata. Sistem harus digital," jelasnya.

IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembangunan 80 ribu koperasi. Salah satunya yang akan dibentuk adalah koperasi khusus perumahan.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, koperasi ini nantinya akan beroperasi untuk mendukung program 3 juta rumah di mana lebih banyak menyasar di pedesaan.

"Sekali lagi, di desa itu pelibatannya adalah koperasi, BUMDes. Presiden meminta kita membentuk 80 ribu koperasi, salah satunya nanti akan menjadi koperasi perumahan," ujarnya usai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan bersama Kemendagri, Selasa (29/4/2025).

Fahri Hamzah menilai, konsep gotong royong masyarakat perlu dihidupkan kembali lewat koperasi. Termasuk dengan pembentukan koperasi perumahan yang diharapkan mampu mengakomodasi target pemerintah di sektor perumahan.

"Kenapa koperasi? Supaya jiwa individualisme berkurang, kegotongroyongannya bertambah. Karena dulu kalau orang kampung, yang namanya renovasi rumah itu ongkosnya hanya kasih makan tetangga. Itu tidak perlu ada uang, hanya mengajak saja," kata dia.

Fahri Hamzah menambahkan, dalam merealisasikan target 3 juta rumah selama Pemerintahan Prabowo–Gibran tidak hanya mengandalkan APBN, tapi juga investasi dari asing.

Program 3 juta rumah tersebut meliputi pembangunan dan renovasi rumah sebanyak 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan, dan 1 juta rumah di pesisir.

"Jadi di desa itu aktivitasnya, koperasi, BUMDes, UKM. Sementara perkotaan kita arahkan ke rumah vertikal, dan ongkosnya mahal. Itu silakan terlibat (pelaku usaha), termasuk investasi luar negeri," katanya.

Dalam RPJMN 2025–2029, Fahri Hamzah juga mengatakan pemerintah telah menetapkan bahwa penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan akan ditingkatkan dari semula 62,5 persen menjadi 74 persen pada akhir 2029. Target ini optimistis dapat dicapai jika program 3 juta rumah per tahun dapat direalisasikan.

"Sejumlah strategi dan upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian PKP meliputi konsolidasi data lintas kementerian/lembaga, penyederhanaan perizinan, identifikasi dan pendataan lahan-lahan idle, pengembangan skema pembiayaan perumahan, alternatif pembiayaan perumahan melalui skema investasi luar negeri, serta pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi teknologi pembangunan perumahan," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan, angka backlog perumahan di Indonesia sangat tinggi. Artinya, terdapat kesenjangan antara kebutuhan dengan ketersediaan rumah.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah mengatakan, kondisi tersebut membuat banyak keluarga tak memiliki rumah, terutama mereka yang baru menikah atau baru memiliki anak. Kendati demikian, keluarga-keluarga ini tak menjadi gelandangan seperti di Amerika Serikat (AS) karena memilih tinggal dengan orang tua atau mertua.

"Artinya orang yang tidak punya rumah itu semakin banyak, tapi kita tidak melihat homeless seperti di Amerika Serikat atau Eropa, karena ada sistem extended family di kita," katanya dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan Bersama Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

"Di mana keluarga mengabsorb kegagalan anak-anaknya, termasuk yang sudah menikah, itu ditaruh di dalam keluarganya, masih sebagai tanggung jawab orang tua menampung mereka," ujar Fahri.

Kondisi ini, kata Fahri, berdampak besar terhadap jumlah anggota keluarga inti (nuclear family). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kata Fahri, indeks keluarga di Indonesia saat ini berada di 3,2 yang artinya terdiri dari ayah, ibu, dan anak satu. Padahal, angkanya biasanya berada di 4,7 alias satu keluarga memiliki 4-5 anggota keluarga, termasuk suami dan istri.

"Sekarang ini indeks keluarga kita berubah, indeks keluarga yang lama itu 4,7 orang per keluarga, sekarang ini 1 keluarga itu hanya 3,2, artinya keluarga Indonesia mengecil," katanya.

"Memang ada bonus demografi, anak muda Indonesia mulai kawin. Tapi ketika membentuk keluarga dia takut (tidak punya rumah), sehingga keluarganya mengecil, hanya punya satu anak," ujarnya.

Wakil Ketua DPR 2014-2019 itu menilai, jumlah keluarga di Indonesia per Februari 2024 mencapai 93 juta keluarga. Sementara, angka backlog perumahan mencapai 15 juta, sehingga membuat antrean pembelian rumah makin besar.

Atas dasar itulah, pemerintah mendorong pembangunan tiga juta unit rumah per tahun. Dengan demikian, angka backlog bisa teratasi dalam lima tahun ke depan.

(Rahmat Fiansyah)

DEPOK, KOMPAS.com - Lahan seluas 1,5 hektar milik Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang ditempati warga Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, diusulkan menjadi lokasi pembangunan program 3 juta rumah.

Ide ini mencuat dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk merumuskan solusi nasib warga Kampung Baru yang tidak memiliki KTP Depok.

“Kalau kami yang di lahan 1,5 hektar, mungkin kalau boleh diizinkan, kita usulkan untuk Kementerian PKP lahannya sebagai bangunan yang akan menjadi program Pak Presiden soal tiga juta rumah,” kata Wali Kota Depok Supian Suri saat rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Balai Kota Depok, Selasa (29/4/2025).

Rencana ini dilandasi berdasarkan hasil diskusi bersama Disdukcapil yang melihat sebagian warga Kampung Baru juga sudah menempati lahan Pemkot Depok.

“Itu kan ada lahan 1,5 hektar, mungkin dari program itu prioritasnya adalah warga sekitar situ juga,” ujar Supian.

Menurut Supian Suri, pembangunan program 3 juta rumah di lokasi itu dinilai lebih efektif ketimbang pembagunan sekolah.

“Lahan 1,5 hektar awalnya kami rencanakan untuk SMK 3, tetapi dalam perjalanannya memang tidak mudah untuk merelokasi warga yang tinggal di situ,” ucap Supian.

Lahan di Kampung Baru Depok itu juga dimiliki oleh Sekretariat Negara (Setneg) seluas 3,5 hektar, lalu perusahaan properti swasta, dan bagian kecil milik BUMN.

Para pemilik lahan memiliki kewenangan dalam memberikan izin kepada warga untuk tinggal di sana.

Adapun Kampung Baru merupakan tempat kejadian perkara (TKP) pembakaran mobil polisi dan pengeroyokan tim Polres Depok oleh anggota organisasi masyarakat (ormas) pada Jumat (18/4/2025).

Sebelumnya diberitakan, tiga mobil polisi dirusak dan dibakar massa saat menangkap seorang pria pelaku penganiayaan dan kepemilikan senjata api berinisial TS di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, pada Jumat (18/4/2025) dini hari.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso mengatakan, insiden ini berawal ketika 14 personel tiba di kediaman pelaku menggunakan empat kendaraan roda empat sekitar pukul 01.30 WIB.

“Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan," kata Bambang kepada wartawan, Jumat.

Saat menunjukkan surat perintah penangkapan, petugas langsung mendapat perlawanan dari pelaku.

Keributan ini kemudian diketahui oleh warga lingkungan kediaman pelaku.

Begitu mengetahui ada keributan, warga langsung berupaya menyerang petugas.

Mengantisipasi keributan melebar, petugas langsung membawa pelaku ke salah satu mobil polisi tak jauh dari lokasi.

Saat hendak bergegas ke Markas Polres Metro Depok, empat kendaraan kepolisian itu dikejar warga.

Diketahui, satu mobil yang membawa pelaku berhasil tiba di kantor kepolisian meski sempat terhalang portal Kampung Baru.

Sedangkan tiga kendaraan lain tertahan di lokasi dengan rincian satu dibakar dan dua lainnya dirusak.

Sejauh ini, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Lima orang sudah ditahan, sementara empat lainnya masih buron.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, menyatakan bahwa dari 93,1 juta keluarga di Indonesia 1 persen atau kurang lebih 1 juta keluarga di antaranya tergolong dalam kategori miskin ekstrem, di mana pengeluarannya kurang lebih Rp 400 ribu per bulan.

Pemerintah mau membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan penghidupan yang layak, salah satunya dari hunian yang layak. Lantas, dengan jumlah keluarga dengan kategori miskin ekstrem tersebut, bisakah dibantu melalui Program 3 Juta Rumah?

Menanggapi hal ini Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan Program 3 Juta Rumah bisa membantu kurang lebih 3 juta keluarga, maka untuk memenuhi 1 juta keluarga tergolong miskin ekstrem tentu memungkinkan.

"Dalam program kita setahun 3 juta keluarga dapat 3 juta rumah. Artinya 3 juta keluarga. Kalau cuma 1 juta yang ekstrem, itu juga sederhana sebenarnya," kata Fahri kepada awak media seusai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Untuk biaya pembangunannya, Fahri menekankan anggarannya cukup besar berada di pusat, tetapi anggaran tersebut baru bisa dimanfaatkan apabila terdapat program perumahan di desa.

"Kami di pusat itu bisa, uang ada, uang banyak dan target itu tidak terlalu sulit. Asalkan kemampuan kita menyerap anggaran yang begitu besar itu ada di sana. Diserap secara tepat, secara baik, didistribusikan secara baik, itu efeknya akan masif," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan jika APBN saat ini merupakan dana yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara, APBN untuk program-program yang dijalankan masa Presiden Prabowo akan ditetapkan dalam proposal APBN 2026 pada Agustus mendatang. Oleh karena itu, ia meminta kepada kepala daerah untuk segera membuat kebijakan untuk sektor perumahan beserta mekanismenya.

"Karena itu sebenarnya seluruh program Bapak Presiden itu baru akan masuk di APBN 2026. Karena itulah kemudian ini ada waktu bagi semua pihak ya terutama teman-teman di daerah untuk menyiapkan bagaimana menyerap anggaran yang begitu besar yang akan disiapkan oleh pemerintah nanti," terangnya.

Ada pun bentuk bantuan yang akan disiapkan oleh pemerintah di pedesaan berfokus pada renovasi rumah. Renovasi tersebut akan menggandeng 80.000 Koperasi Merah Putih dan BUMDes. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 850 miliar yang dapat membantu renovasi 35-40 ribu unit rumah.

"Anggaran kita tahun APBN 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi Renovasi saja itu cuma Rp 850 miliar. Nggak sampai 1 triliun," sebutnya.

Selain di pedesaan, pemerintah juga akan membangun rumah di perkotaan yang bentuknya bukan lagi rumah tapak melainkan rumah vertikal seperti apartemen atau rumah susun. Pemerintah akan memakai lahan-lahan milik negara, aset BUMN dan BUMD, serta pemerintah daerah (pemda). Untuk anggaran, pemkot bisa menarik dana dari investasi termasuk investasi luar negeri.

"Saya udah bilang tadi tantangan perkotaan adalah rumah susun karena tanah sudah gak ada. Di perkotaan karena rumah vertikal, ongkosnya mahal, tanah juga mahal. Itu silahkan semua terlibat termasuk investasi luar negeri gitu," ucapnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Groundbreaking 1 juta rumah yang rencananya akan dilakukan dari investasi Qatar, batal digelar pada April ini. Pembangunan tersebut dapat dilaksanakan apabila Qatar telah memenuhi 3 syarat yakni membangun kantor di RI, menyerahkan sekian persen dana dari investasi yang dijanjikan, dan menggandeng kontraktor lokal dalam program ini.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan investasi tersebut akan tetap berjalan. Kabar terbaru yang ia dapat, Qatar telah menunjuk manajemen planning untuk membuka kantor di Jakarta. Selanjutnya, pemerintah akan menyiapkan lahan untuk dinilai oleh pihak Qatar.

"Semalam mereka ngontak saya. Sudah menunjuk perusahaan manajemen planning yang buka kantor di Jakarta. Kami juga sudah berkoordinasi untuk menyiapkan lahan-lahan yang akan mereka studi karena setiap lahan itu tentu akan menghasilkan efek biaya yang berbeda," kata Fahri kepada awak media seusai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Nantinya setiap lahan tersebut akan dinilai yang paling efektif terutama soal biaya untuk dibangun rumah subsidi. Ketika Qatar telah menemukan lahan yang tepat, selanjutnya pemerintah akan membantu untuk melegalkan. Setelah itu, pembangunan baru dapat dilakukan.

"Karena tentunya kan harus dihitung dari awal. Nggak boleh orang sudah bangun baru harga ditetapkan. Nanti konsumennya kecewa kan. Misalnya harganya ternyata nggak murah. Itu juga nggak boleh. Ya itu tentu urusannya mereka ya," jelasnya.

Fahri menekankan selain investasi dari Qatar pemerintah juga sudah menjaring banyak investor yang tertarik untuk terlibat dalam Program 3 Juta Rumah.

"Kita tunggu aja. Tapi yang ngantri banyak, jadi nggak usah khawatir ya," ujarnya.

Ketika ditanya kapan kantor tersebut siap beroperasi di Jakarta, Fahri enggan membeberkan tanggal tepatnya. Namun, ia mengatakan paling cepat di bulan depan.

"(Kapan Qatar mulai berkantor di Jakarta?) Yah itu tunggu urusan mereka. (Kalau Mei bisa nggak Pak?) rencananya demikian," ungkap Fahri.

Sebelumnya diberitakan, pembangunan 1 Juta Rumah masih menunggu kepastian dari Qatar. Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang menjelaskan MoU yang berlangsung pada Januari lalu belum menjadi kontrak kerjasama. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah tengah mengusahakan agar kontrak tersebut dapat terealisasi.

"Setelah MoU itu, kami beri waktu tiga bulan untuk menunjukkan keseriusannya. Satgas menilai saat ini adalah waktunya menunjukkan komitmen nyata. Maka kami kirimkan surat kepada pihak Qatar agar MoU itu segera ditingkatkan menjadi kontrak," kata Bonny seusai acara Halal Bihalal Keluarga Besar Real Estate Indonesia di Sheraton Grand Jakarta, Senin (21/4/2025) lalu.

Qatar juga harus memenuhi beberapa persyaratan kepada Indonesia sebagai bentuk keseriusan melakukan investasi. Pertama mereka harus memiliki kantor di Indonesia. Kedua, mereka perlu memberikan sejumlah anggaran sebagai bentuk komitmen awal. Terakhir adalah melibatkan pengembang lokal dalam pembangunan 1 juta rumah di Indonesia.

"Pertama, mereka harus punya perwakilan atau kantor di Indonesia. Nggak bisa lagi (pemerintah) bolak-balik ke Doha. Pak Wamen saja sudah bolak-balik ke sana. Kita butuh perwakilan tetap untuk efisiensi administrasi dan koordinasi. Kedua, karena likuiditas perbankan kita terbatas, idealnya mereka menempatkan sebagian dana di bank-bank himpunan bank milik negara (Himbara) sebagai bentuk komitmen awal. Ketiga, mereka wajib melibatkan kontraktor lokal dalam proyek tersebut. Ini penting demi pemberdayaan industri konstruksi nasional," terangnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet