Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Bupati Jember Muhammad Fawait mengapresiasi pendirian dua dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kelurahan Bintoro, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang merupakan pertama kalinya dikelola oleh pihak swasta.

"Program MBG di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang merupakan yang pertama kali di Kabupaten Jember dari pihak swasta," kata Muhammad Fawait yang biasa dipanggil Gus Fawait dalam keterangan tertulis di Jember, Selasa.

Dapur MBG yang dikelola pihak swasta itu merupakan wujud nyata komitmen dalam menekan angka stunting dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dapur MBG tersebut bisa menjangkau lebih dari 6.000 siswa mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA.

Gus Fawait juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Yayasan Taman Pendidikan dan Asuhan (TPA) sekaligus owner 2 Dapur MBG Bintoro Achmad Sudiyono yang telah berperan aktif dalam menyukseskan Program MBG.

"Dapur itu juga akan membuka lapangan pekerjaan. Hal terpenting adalah memperbaiki gizi anak-anak Indonesia," ujarnya.

Bupati dan jajarannya melakukan pengecekan langsung ke dalam dapur untuk meninjau proses mulai dari pengolahan makanan hingga kualitas bahan pangan, serta berdialog dengan para tenaga masak dan relawan.

Hasil pengecekan menunjukkan bahwa seluruh prosedur kebersihan, penyimpanan bahan makanan, dan standar gizi telah diterapkan sesuai ketentuan.

"Itu betul-betul luar biasa. Kami di daerah siap menyukseskan agar seluruh aspek bergerak mulai dari gizi anak terpenuhi, perputaran ekonomi hingga lapangan pekerjaan terserap," katanya.

Ia menjelaskan program itu diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan melibatkan para petani dan peternak sebagai pemasok bahan baku.

Owner Dapur MBG Ahmad Sudiono mengatakan bahwa dapur 1 dan 2 masing-masing akan melayani 3.000 lebih siswa penerima manfaat, sehingga pihaknya siap untuk mendistribusikan MBG itu ke anak-anak mulai TK, SD, SMP hingga SMA.

"Bahan baku untuk MBG diperoleh langsung dari pelaku usaha kecil, bukan dari tengkulak besar. Sayur kami ambil dari petani, ayam dari peternak, dan semuanya dipilih dengan seleksi ketat untuk memastikan keberlanjutan pasokan sekaligus mendukung perputaran ekonomi UMKM," katanya.

Distribusi makanan untuk lebih dari 6.000 siswa itu akan dilakukan secara bertahap, yakni TK pada pukul 08.30 WIB, siswa kelas 1-3 SD pada pukul 09.30 WIB, dan siswa kelas 4 hingga SMA pada pukul 11.00 WIB.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merancang skema asuransi khusus untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk perlindungan bagi relawan dan penerima manfaat serta keluarga mereka.

Menurutnya, saat ini BGN tengah menjajaki kajian dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia guna menentukan bentuk perlindungan yang tepat.

“Kalau penerima manfaat kami sedang diskusi dengan OJK untuk mendapatkan paket pelayanan yang cocok. Kami akan diskusi dengan Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (13/5/2025)

Dadan menjelaskan bahwa skema asuransi yang tengah dirancang berbeda dari produk asuransi yang telah ada. “Iya, sedang dirancang khusus untuk penerima manfaat, dan kemungkinan akan melakukan kemitraan dengan konsorsium,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa biaya premi asuransi akan ditanggung pemerintah melalui alokasi dana operasional program MBG. "Iya, betul. [Pemerintah yang menanggung melalui biaya operasional]," jelas Dadan.

Di sisi lain, dia melanjutkan untuk asuransi bagi para relawan dan pekerja di Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), Dadan menyebutkan bahwa setiap satuan pelaksana akan langsung mendaftarkan anggotanya ke dalam skema asuransi, tanpa mengurangi hak karyawan.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis yang akan segera diluncurkan pemerintah.

“Setiap SPPG akan langsung mendaftarkan anggotanya. Biaya diambil dari dana Operasional masing-masing SPPG tanpa mengurangi hak karyawan,” pungkas Dadan.

TANGERANG, KOMPAS.com - Dapur makan bergizi gratis (MBG) akan dibangun di Kota Tangerang. Hal ini untuk mendukung pemerintah pusat merealisasikan program nasional pemenuhan gizi masyarakat.

Adapun lokasi pembangunan dapur MBG di wilayah Kecamatan Ciledug, Larangan dan Karawaci.

"Sebagai tindaklanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Gizi Nasional dan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Banten, Pemkot Tangerang siap mempersiapkan lokasi pembangunan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)," ujar Wali Kota Tangerang, Sachrudin dikutip dari Tribuntangerang.com, Selasa.

Sachrudin mengatakan lahan yang disediakan untuk membangun dapur MBG di Larangan seluas 9.811 meter persegi, Kecamatan Karawaci seluas 1.969 meter persegi dan Kecamatan Ciledug seluas 1.964 meter persegi.

"Kami telah menyiapkan tiga bidang lahan yang berlokasi di Kecamatan Ciledug, Larangan, dan Karawaci sebagai bagian dari komitmen kami dalam mendukung program nasional pemenuhan gizi untuk generasi penerus bangsa," paparnya.

Menurut Sachrudin, program MBG sangat penting bagi generasi masa depan bangsa dan sejalan dengan program utama 3G yang diusung oleh Pemkot Tangerang.

"Gizi yang cukup dan merata adalah pondasi penting bagi generasi masa depan. Maka kami tidak ragu untuk memberi dukungan penuh demi tercapainya target nasional ini," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut, dibutuhkan 1.388 SPPG di seluruh kabupaten dan kota se-Banten untuk dapat menjalankan program MBG.

"Provinsi Banten ini termasuk yang besar (jumlahnya), target kami itu harus melayani 2,9 juta siswa dan itu belum termasuk ibu hamil dan menyusui," kata dia.

Menurutnya, saat ini baru terdapat 35 SPPG yang tersebar di seluruh wilayah Banten yang siap mengakomodir pelajar dari berbagai sekolah.

Guna mendukung program tersebut, kepala daerah kabupaten dan kota di Provinsi Banten diminta mengusulkan minimal tiga lokasi rencana pembangunan SPPG di masing-masing daerah.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Banten yang responsif dan proaktif mendukung Program Makan Bergizi Gratis ini," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Tribuntangerang.com dengan judul"Pemkot Tangerang Sediakan Lahan 13.744 Meter Persegi untuk Pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis."

Bogor -

Kasus keracunan yang dialami siswa diduga usai mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat, semakin bertambah. Kini tercatat 223 siswa TK hingga SMA mengalami keracunan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno melansir detikNews, Selasa (13/5/2025).

Data itu merupakan data pada Senin (12/5) kemarin yang diambil berdasarkan penyelidikan epidemiologi lanjutan terhadap 13 sekolah. Lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

"Kemudian terdapat laporan 27 orang yang sudah selesai rawat inap, sehingga jumlah total yang masih berada di RS (rumah sakit) sebagai pasien rawat inap sebanyak 18 orang," tuturnya.

Sri Nowo mengatakan, data tersebut masih bisa bertambah seiring dengan penambahan pendataan. Sri merinci, dari 223 yang keracunan, sebanyak 45 orang menjalani rawat inap, 49 rawat jalan, dan 129 mengalami keluhan ringan.

"Dinas Kesehatan terus berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang terpapar jika ada penambahan kasus dan koordinasi dengan rumah sakit untuk penanganan pasien dengan baik," jelasnya.

Artikel ini sudah tayang di detikNews, baca selengkapnya di sini.

(afb/afb)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengkritik keras rencana pengadaan asuransi untuk penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG).

Adapun rencana asuransi ini mencuat setelah beredar sejumlah kasus keracunan di berbagai wilayah. Menurut Agus, masalah itu seharusnya bisa diselesaikan dengan memanfaatkan BPJS Kesehatan.

"Kan ada BPJS. Kurang kerjaan itu namanya. Orang anggarannya terbatas mau bayar premi asuransi berapa. Terus yang bayar siapa? Pemerintah? Itu kan ketakutan pemerintah saja," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

Agus menyarankan, BGN menyerahkan tugas tersebut kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pasalnya selama ini, pengawasan pangan adalah tugas dan fungsi BPOM, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara BGN bertugas sebagai penyelenggara dari program MBG.

"Kalau BGN yang melakukan (pengawasan), itu namanya meng-overrule atau melangkahi BPOM. Untuk keselamatan pangan itu tugasnya BPOM. Jangan BGN yang ambil alih, serahkan pada BPOM," ucapnya.

"Kalau bukan tupoksinya jangan nanganin," imbuh Agus.

Lebih lanjut Agus menuturkan, hal ini berbeda dengan rencana pemberian asuransi kepada petugas dapur umum. Menurutnya, hal tersebut masih memungkinkan.

Namun, status petugas dan bentuk asuransinya harus diperjelas terlebih dahulu.

"Status yang bekerja di dapur itu apa. PNS, TNI/Polri kah? atau orang bebas? Itu mesti dicek dulu. Kalau TNI itu kan ada Asabri, ada segala macam tuh. Tapi kalau PNS, ya itu masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah kalau bebas, ya siapa yang bayar? Pemprov? Atau pemerintahan daerah? Itu harus dibahas," tandasnya.

Sebelumya diberitakan, Badan Gizi Nasional (BGN) berencana menghadirkan asuransi untuk para karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga penerima manfaat.

Saat ini, BGN telah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk mematangkan rencana ini, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, koordinasi dengan OJK diperlukan karena ada dua asosiasi perusahaan asuransi yang akan dilibatkan dalam rencana pemberian asuransi ini.

“Untuk penerima manfaat, kami masih melakukan koordinasi dengan OJK,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2025).

Menurut dia, pemberian asuransi untuk karyawan SPPG akan bekerja sama dengan BPJS TK. Skema pembayaran premi asuransi tersebut akan dilakukan di masing-masing SPPG.

Sementara untuk nilai premi per orang sebulannya sudah melalui perhitungan bersama BPJS TK, yakni Rp 16.000.

"Kalau tidak salah Rp 16.000 per orang (premi per bulannya)," lanjut Dadan.

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berencana membangun 1.000 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, mengungkapkan Kadin akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk merealisasikan target tersebut. Tahap awal, Kadin membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG Gotong Royong dan akan berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program ini.

"Kadin memiliki empat quick win, yang pertama adalah MBG. Oleh karena itu, kami menyebutnya MBG Gotong Royong Kadin," ujar Anindya saat peresmian Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG, di Jakarta, Selasa (13/5).



Terkait Satgas MBG, Kadin berencana menyusun buku panduan operasional, menggelar pelatihan, dan sertifikasi bagi pengelola dapur SPPG di seluruh Indonesia. Pelatihan tersebut akan mencakup administrasi keuangan, perekrutan tenaga kerja, hingga keamanan pangan. Kadin juga akan menggandeng Kadin Institute dalam penyusunan kurikulum dan pelatihan.

Kami berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah dalam menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Mendagri terkait peran pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk SPPG

Serang (ANTARA) - Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk mendukung percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kabupaten/kota, sebagai unit pelaksana dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat.

Usai menghadiri Rapat Koordinasi Dukungan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan SPPG di Aula BLKI Provinsi Banten, Tangerang Selatan, Gubernur Andra Soni mengatakan akan menindaklanjuti penyediaan lahan untuk SPPG.

“Rakor ini menindaklanjuti upaya percepatan pembangunan SPPG di Banten. Kami berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah dalam menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Mendagri terkait peran pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk SPPG,” kata Andra Soni dalam keterangannya di Kota Serang, Selasa.

Dalam rakor yang berlangsung Senin (12/5) tersebut, turut dilakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Pemprov Banten mengenai sinergi Program MBG serta perjanjian pinjam pakai lahan antara Pemprov Banten dan BGN.

Andra menyebutkan 24 SPPG ditargetkan akan dibangun di atas lahan yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, hari ini juga kami menandatangani MoU dengan BGN. Kami juga menawarkan sejumlah aset lahan dan 33 SMK Tata Boga yang bisa dimanfaatkan sebagai dapur untuk SPPG,” ujar dia.

Menurutnya, seluruh daerah di Banten telah menyatakan kesiapan untuk mendukung program ini. “Prinsipnya semua daerah telah menyampaikan kesanggupannya. Nanti akan dilakukan verifikasi lahan oleh BGN,” ucapnya.

Sementara itu Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Banten dan seluruh kepala daerah di provinsi itu yang dinilai responsif dan proaktif dalam mendukung Program MBG.

“Di Banten ini target kita melayani 2,9 juta siswa, belum termasuk ibu hamil dan menyusui. Kita butuh sekitar 1.388 SPPG. Saat ini baru tersedia 35,” ujar Dadan.

Ia optimistis dengan semangat dan koordinasi yang terbangun, target pembangunan SPPG di Provinsi Banten bisa segera tercapai. “Saya optimis Banten akan cepat terealisasi, karena semua kepala daerah sangat mendukung,” ujarnya.

Sebagai bagian dari tindak lanjut rakor, seluruh kepala daerah kabupaten/kota di Banten turut mengusulkan minimal tiga lokasi pembangunan SPPG di masing-masing wilayah. Hal ini menjadi langkah konkret dalam menyukseskan program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com,JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) akan memberikan asuransi bagi korban keracunan yang diduga akibat Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dari lembaga penyelenggara tersebut.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menyampaikan pihaknya bekerja sama dengan Puskesmas setempat akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban.

“Yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas [menanggung] seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN,” kata Tigor dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (13/5/2025).

Adapun, pernyataan tersebut disampaikan Tigor untuk menanggapi kasus keracunan ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat, yang diduga akibat MBG.

Tigor mengatakan, timnya langsung mengambil tindakan dengan melakukan uji lab mulai dari bahan serta makanan yang dimasak, untuk mengetahui penyebabnya.

“Jika terjadi seperti ini kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya? Sampel makanan selalu ada,” tuturnya.

Jika memang terbukti bahwa makanan tersebut menjadi pemicu keracunan, Tigor memastikan bahwa pihaknya akan melakukan teguran keras kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan tersebut.

Tak hanya sebatas memberikan teguran, Tigor juga mengungkap bahwa SPPG tersebut akan kembali diberikan pelatihan terutama bagian penjamah makanan. Harapannya, tidak terjadi lagi keracunan akibat MBG.

Selain itu, kata dia, BGN juga akan menelusuri pihak suplier bahan makanan. Tigor mengatakan, pihaknya akan menghentikan pemasok bahan makanan tersebut apabila ditemukan kejanggalan lainnya.

“Begitu kita tahu suppliernya, maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan kita stop supplier tersebut,” tegasnya.

Adapun dia mengharapkan agar kejadian ini tidak terulang lagi ke depannya. Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya untuk mengantisiapsi kasus serupa di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA - Bakteri E. Coli bisa menyebabkan gangguan Kesehatan pada pencernaan manusia. Bakteri ini juga sempat menjadi penyebab dugaan keracunan anak-anak sekolah melalui program makan bergizi gratis (MBG).

Pelaksanaan MBG sempat menjadi sorotan, karena insiden keracunan makanan di beberapa daerah seperti Bogor dan Cianjur, dengan temuan adanya bakteri dalam makanan.

Dilansir dari my.clevelandclinic.org, Selasa (13/5/2025) E. coli adalah kelompok bakteri yang umumnya hidup di saluran pencernaan manusia dan hewan sehat. Bakteri E. coli dapat menyebabkan penyakit serius karena mampu menempel pada sel tubuh dan menghasilkan racun.

Jenis Infeksi Akibat E. Coli

Infeksi E. coli dapat menyerang berbagai bagian tubuh, di antaranya:

* Infeksi saluran pencernaan (diare)
* Infeksi saluran kemih (ISK)
* Infeksi aliran darah
* Prostatitis (infeksi kelenjar prostat)
* Penyakit radang panggul (PID)
* Infeksi kantong empedu (kolesistitis)
* Infeksi luka
* Pneumonia (jarang)
* Meningitis (jarang)

Gejala Infeksi E. Coli

Menurut mayoclinic.org, Selasa (13/5/2025) gejala infeksi biasanya muncul dalam 1 hingga 7 hari setelah terpapar bakteri. Tanda-tandanya antara lain:
* Diare, mulai dari ringan hingga parah dan berdarah
* Kram atau nyeri perut
* Mual dan muntah (pada beberapa orang)

Cara Mencegah Infeksi E. Coli

Dilansir dari ask.usda.gov, beberapa langkah pencegahan yang penting dilakukan:

1. Cuci tangan setelah ke kamar mandi, mengganti popok, atau kontak dengan hewan. Juga sebelum menyiapkan dan mengonsumsi makanan.
2. Masak daging hingga matang sempurna, khususnya daging giling dengan suhu minimal 160°F (71,1°C).
3. Hindari konsumsi produk mentah, seperti susu dan jus yang belum dipasteurisasi.
4. Jangan telan air saat berenang di kolam, danau, atau sungai.
5. Cegah kontaminasi silang dengan membersihkan alat masak, talenan, dan permukaan dapur setelah menyentuh daging mentah.

Kasus keracunan pada program MBG menjadi pengingat pentingnya standar keamanan pangan, terutama dalam program berskala nasional. E. coli bukanlah bakteri asing, namun bila tidak ditangani dengan benar, dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Pengawasan ketat dan edukasi terhadap pengelola makanan menjadi langkah krusial agar tujuan program pemerintah dapat tercapai tanpa mengorbankan keselamatan penerima manfaat.

Jember -

Bupati Jember Muhammad Fawait meresmikan mulai beroperasinya dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang. Dapur MBG ini dikelola pihak swasta dan akan menjangkau lebih dari 6.000 siswa. Mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA.

Owner Dapur MBG Ahmad Sudiono mengungkapkan ada dua dapur MBG yang dia kelola. Dapur 1 akan mulai beroperasi pada 19 Mei. Sedangkan dapur 2 akan menyusul. Dapur 1 dan 2 masing-masing melayani 3.652 dan 3.682 siswa penerima manfaat.

"Angka ini jauh di atas standar minimum 3.000 siswa per dapur," katanya, Selasa (13/5/2025).

Sementara untuk dapur yang diresmikan memiliki potensi peningkatan hingga 4.000 siswa seiring dengan perkembangan program.

"SOP-nya jelas, bahan makanan tidak boleh dibeli dengan harga melebihi pasar," ujarnya.

Selanjutnya kata dia, setiap dapur akan diawasi secara langsung oleh kepala dapur. Takaran makanan yang disajikan juga disesuaikan dengan setiap jenjang pendidikan, dengan memperhatikan kebutuhan gizi yang seimbang.

Kata Sudiono, bahan baku untuk MBG diperoleh langsung dari pelaku usaha kecil, bukan dari tengkulak.

"Juga didukung oleh administrasi yang rapi dan tenaga ahli gizi untuk memastikan pengelolaan yang terorganisir. Menu yang disajikan juga harus mencakup karbohidrat, protein dan serat agar gizinya seimbang," paparnya.

"Sayur kamu ambil dari petani, ayam dari peternak. Semuanya dipilih dengan seleksi ketat untuk memastikan keberlanjutan pasokan sekaligus mendukung perputaran ekonomi UMKM," tambahnya.

Distribusi makanan nantinya akan dilakukan secara bertahap. Pada pukul 08:30 WIB, makanan akan diberikan ke TK, pukul 09:30 WIB untuk siswa kelas 1-3 SD, lalu pada pukul 11:00 WIB untuk kelas 4 SD hingga SMA.

Dapur MBG pertama yang diselenggarakan oleh pihak swasta ini diresmikan secara langsung oleh Bupati Jember Muhammad Fawait. Menurut Fawait, dapur tersebut membuktikan bahwa Jember siap bersinergi dalam menjalankan program pemerintah pusat.

"Dapur ini juga akan membuka lapangan pekerjaan, dan yang terpenting ialah memperbaiki gizi anak-anak Indonesia," ungkapnya.

Pria yang akrab siapa Gus Fawait itu menambahkan bahwa dapur itu akan memberikan efek ganda bagi ekonomi lokal. Yaitu dengan melibatkan para perajin tempe, tahu, peternak ayam dan pelaku UMKM lainnya.

"Ini merupakan bagian dari cita-cita besar bangsa untuk mencapai Indonesia Emas 2045, dimana anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup. Ekonomi juga bergerak hingga ke pelosok desa," tandasnya.

(auh/abq)

Palembang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memperbanyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga kecamatan di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Dalam waktu dekat segera dibangun SPPG di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumsel," kata Staf Promosi dan Edukasi Gizi BGN Mohamad Fadil Alchoiri usai acara sosialisasi Program MBG di Tanjung Raja, Kabupaten OI, Sumsel, Selasa.

Dia menjelaskan, pihaknya terus berupaya mengembangkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga seluruh wilayah kecamatan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan dengan baik selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Khusus di wilayah Sumsel, dalam waktu dekat segera dibentuk SPPG di Kecamatan Tanjung Raja, Ogan Ilir agar Program MBG bisa semakin meluas," ujarnya.

Menurut dia, selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, petugas yang tergabung dalam SPPG juga berperan mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengelolaan limbah di setiap dapur MBG dengan ketat.

"Untuk mengoptimalkan peran SPPG itu, kami melakukan rekrutmen tenaga kerja dengan memprioritaskan masyarakat lokal dalam wilayah kecamatan," katanya.

Sebelumnya Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN), serta Staf Promosi dan Staf Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Alwin Supriyadi sukses menggelar sosialisasi Program MBG untuk ratusan warga Ogan Ilir, Minggu (11/5).

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menyambut baik langkah pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama untuk mendukung kelompok anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

Melalui kegiatan sosialisasi MBG yang gencar dilakukan BGN, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan momentum itu sebagai langkah awal untuk membangun budaya hidup sehat dan bergizi, dimulai dari keluarga, sekolah, hingga ke seluruh lingkungan masyarakat.

“Program MBG merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap pentingnya kesejahteraan gizi masyarakat yang terkadang terbatas aksesnya,” kata Irma Suryani.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan korban keracunan dari program makan bergizi gratis (MBG) dapat ditanggung asuransi. Hal ini dikarenakan BGN telah bekerja sama dengan Puskesmas setempat untuk menanggung biaya pengobatannya.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan saat merespon terkait ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat mengalami keracunan dengan dugaan karena menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Tigor mengatakan, timnya langsung mengambil tindakan untuk mengetahui penyebabnya dengan melakukan uji lab mulai dari bahan serta makanan yang dimasak.

Lalu, pihaknya memberikan teguran peringatan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan tersebut.

"Jika terjadi seperti ini kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya gitu kan. Sampel makanan selalu ada. Kalau memang valid itu sampel makanan, misalnya ada tongkol yang kurang baik. Maka kami melakukan teguran keras itu kepada Satuan Pelayanan jika melakukan hal tersebut," kata Tigor dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/5/2025).

Kepada korban, BGN tetap akan bertanggung jawab dalam penanganan medis dan pembiayaannya. Tigor menerangkan pihaknya telah bekerja sama dengan Puskesmas setempat untuk menanggung seluruh biaya pengobatan.

"Kemudian yang kedua, yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," lanjut Tigor.

Kemudian SPPG-nya sendiri akan diberikan lagi pelatihan terutama bagian penjamah makanan sehingga mencegah tidak terjadi lagi keracunan akibat MBG. Selain itu, BGN akan menyetop pemasok bahan makanan tersebut apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya.

"Penjamah makanannya yang dia kurang waspada dalam membeli bahan makanan. Membeli bahan makanan kan itu dengan supplier ya. Nah dia harus cek supplier itu dari mana dia dapatnya. Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal supplier-nya. Begitu kita tahu suppliernya maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan kita stop supplier tersebut," jelas Tigor.

Tigor menambahkan, misi Presiden Prabowo Subianto adalah agar pelaksanaan Program MBG ini sebisa mungkin tidak terjadi lagi kasus keracunan dan itu juga menjadi harapan BGN. Pihaknya terus berupaya agar kejadian ini tidak terulang lagi.

"BGN itu sangat ingin menjalankan makan bergizi ini dengan zero accident, dengan zero kasus keracunan, ini menjadi misi kami sebenarnya misi pak presiden juga. Bayangin ini 1.200 (dapur MBG). Jumlah pengawas kita ini hanya 3 direktur. Dan juga saat ini, hanya sekitar dua puluhan pegawai kita. Nah tentu kita sangat berharap kalaupun ada kasus-kasus yang dianggap ya itu dari bahan pangan, makanya harus kita teliti dulu. Sebenarnya setiap SPPG itu kan ada ahli gizi, ada SPPI. Ahli gizinya itu dulu kita tanya sebenarnya seperti apa? Gitulah kira-kira prosesnya," terang Tigor.

Sebelumnya, siswa yang mengalami keracunan diduga usai mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat, bertambah. Terbaru, total sebanyak 223 siswa TK hingga SMA tercatat mengalami keracunan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Selasa (13/5/2025).

Data tersebut tercatat hingga hari Senin (12/5) kemarin, berdasarkan penyelidikan epidemiologi lanjutan terhadap 13 sekolah. Sebanyak lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

(rea/eds)