Pemerintah Indonesia tengah memperketat pengeluaran, dan menerapkan efisiensi di setiap lembaga pemerintahan. Rupanya langkah ini ikut berpengaruh pada bisnis Suzuki Indonesia, terutama untuk segmen fleet atau kendaraan perusahaan.

"Memang ada beberapa sektor yang tertunda, dan itu berdampak pada kita. Bahkan kita sudah merasakannya per Januari 2025 kemarin, dan ini ada lembaga pemerintahan yang menahan pembeliannya sampai 100 unit," ucap Head of Fleet Sales 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Aliftia Rizki Annisa

Meski demikian, perempuan yang kerap disapa Ica ini bersyukur pemerintah masih memiliki program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena Suzuki Indonesia ikut mendapat berkah dari program tersebut.

"Kita ada makan gratis (terpilih untuk pengadaan unit dari Suzuki-Red), seperti yang tadi saya sampaikan base 3 kami sudah kontribusi 600 unit, dan ini akan berlanjut. Karena pemerintah menargetkan menciptakan 5.000 dapur, itu membutuhkan 2 kendaraan, kalau dikali dua kendaraan menjadi 10.000 unit butuhnya," ujar Ica.

"Selanjutnya fokus pemerintah juga ada cek kesehatan gratis, kita ada mobil pelayanan kesehatan seperti APV, dan dinas kesehatan itu selalu beli. Selain itu pemerintah akan membangun rumah sakit tipe D, dan kalau RS tipe D sudah terbayang akan seperti apa, kan itu ambulance-nya sekelas APV, jadi kita fokus ke situ," Ica menambahkan.

Suzuki Mulai Serius Garap Pasar Fleet. Foto: Dok. M Luthfi Andika

Dalam kesempatan yang sama Ica juga menyampaikan rasa bersyukurnya, karena setidaknya Suzuki dipercaya untuk menyediakan kendaraan operasional untuk pemerintah.

"Perbandingan antara Goverment dan Corporate, dalam setahun kita bisa menjual 3.600 unit kendaraan untuk Goverment. Ini paling banyak permintaan untuk New Carry dan Suzuki APV. Namun kendaraan paling banyak yang terjual untuk segmen Fleet itu New Carry, persentase-nya 50 persen New Carry, baru APV, XL7 dan Ertiga," kata Ica.

Sepanjang tahun 2024, penjualan Fleet Suzuki hampir mencapai 15.000 unit, dimana angka tersebut berkontribusi 21% terhadap total Retail Sales Suzuki sepanjang tahun 2024.

Secara lebih mendetil, New Carry mendominasi dengan porsi terbesar mencapai 46%, diikuti oleh APV sebesar 19%. Sementara itu, di segmen mobil penumpang, New XL7 memimpin dengan dominasi 15%, disusul oleh All New Ertiga yang berkontribusi sebesar 13%.

Penjualan Fleet ini sangat diminati oleh pelaku usaha dan pengusaha di Indonesia, terutama di wilayah Jabodetabek yang menjadi kontributor utama dengan porsi 41%. Selain itu, permintaan juga tinggi di berbagai daerah lain seperti Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, serta Jawa Tengah.

Review Suzuki eWX: Bukti Keseriusan Suzuki untuk Ikut 'Perang' Mobil Listrik!

Review Suzuki eWX: Bukti Keseriusan Suzuki untuk Ikut 'Perang' Mobil Listrik!

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka bersama Wakil Bupati (Wabup) Tangerang Intan Nurul Hikmah mengecek penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil dan menyusui di Kabupaten Tangerang.

Pada kesempatan itu, Wamen juga melaksanakan kegiatan sosial dengan penyaluran donasi untuk Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat.

"Beberapa waktu yang lalu Kementerian BKKBN telah bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional untuk berkolaborasi dalam program makan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Kami akan memberikan data-data di lapangan di seluruh wilayah kepada badan gizi nasional agar pemberian program makan bergizi ini tepat sasaran," ungkapnya.

Ia mengatakan, program Astacita Presiden Prabowo ini ditujukan untuk memberikan kesejahteraan kepada ibu hamil, balita dan anak-anak agar masa depan Indonesia bisa tercukupi. Sehingga, ke depan target untuk Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.

"Program pemberian makanan bergizi gratis dari Presiden dan Wakil Presiden ini bertujuan agar masa depan anak-anak Indonesia bisa tercukupi dan menjadi generasi yang sehat, cerdas dan unggul untuk Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Dia mengajak seluruh elemen, baik itu unsur pemerintah daerah, swasta dan masyarakat untuk bersama-sama bergotong royong menyukseskan program MBG agar nantinya generasi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.

"Mari bersama-sama kita sukseskan program ini dengan baik para program ini memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu untuk mencerdaskan anak-anak di Indonesia," kata dia.

Sementara itu, Wabup Tangerang Intan Nurul Hikmah mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendukung penuh program MBG yang merupakan program prioritas dari Presiden RI Prabowo Subianto. Pemkab Tangerang, dalam hal ini akan melakukan inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan program MBG tersebut.

"Ke depan kami akan terus berupaya melakukan inovasi dan juga kolaborasi dengan stakeholder terkait bahkan kami akan menggandeng pihak swasta yang ada untuk membantu program MBG baik melalui CSR maupun mekanisme lainnya, untuk ikut mensukseskan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah," jelasnya.

Menurut dia, dukungan sinergisitas dan kolaborasi dari berbagai stakeholder sangat diperlukan demi suksesnya program MBG ini yang bertujuan untuk mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Selain itu, dengan program MBG ini diharapkan juga Kabupaten Tangerang bisa terbebas dari stunting dan mampu menciptakan generasi yang sehat dan unggul.

"Dengan adanya program ini kami berharap Indonesia bisa menjadi generasi emas pada 2045 dan yang paling utama adalah Kabupaten Tangerang bisa terbebas dari stunting dan ibu hamil dan balitanya semua sehat dan kita memiliki generasi penerus yang unggul," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial, Muazzim Akbar menekankan perlunya sinergi yang kuat kepada semua pihak untuk menjalankan program makan bergizi gratis di Indonesia.

"Mewujudkan gizi nasional yang merata dan berkualitas membutuhkan peran semua pihak, baik formal, informal maupun masyarakat secara langsung," ujarnya di Mataram, Jumat.

Anggota Muazzim menuturkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif pemerintah yang resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Program itu bertujuan untuk menyediakan akses makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.

Meskipun masih berada tahap awal, Muazzim berkomitmen mengawal implementasi kebijakan tersebut di tingkat nasional lantaran membutuhkan dana besar untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis.

"Anggarannya juga sangat besar, sehingga ini membutuhkan keseriusan dan kerja keras bersama," kata legislator asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat tersebut.

Dia menyampaikan selain berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, program makan bergizi gratis juga diharapkan mampu memberikan manfaat dalam aspek ekonomi dan sosial.

Sesuai dengan nilai Pancasila, kata Muazzim, program makan bergizi gratis memberikan akses makanan sehat bagi semua kalangan tanpa membedakan status ekonomi.

"Ini bukan hanya tentang memberi makanan gratis, tapi juga soal membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Kami ingin memastikan bahwa generasi mendatang tumbuh sehat, kuat, dan siap menghadapi tantangan global," pungkasnya.

Pewarta: Sugiharto Purnama/Awaludin
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Polres Blitar Kota berkomitmen untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) oleh pemerintah. Salah satunya dengan turut memberikan makan siang bergizi gratis kepada siswa SDN Sanankulon 1. Puluhan siswa tampak antusias dengan kehadiran anggota Polres Blitar Kota itu.

Kegiatan makan siang bergizi itu dihadiri oleh Kabag SDM Polres Blitar Kota Kompol Imron dan Kapolsek Sanankulon AKP Nur Budi. Selain itu, sejumlah anggota Polres Blitar Kota juga turut hadir membagikan makan siang bergizi gratis.

"Kami mewakili Bapak Kapolres Blitar Kota hadir bersama untuk bertemu dengan anak-anak di sini. Tujuannya, untuk menyampaikan sekaligus membagikan makan bergizi gratis untuk siswa SDN Sanankulon 1 ini," terang Kompol Imron, Jumat (21/2/2025).

Imron menyebut, kegiatan makan siang bergizi itu sebagai upaya mendukung program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sehingga, Polri berkomitmen untuk turut serta dalam mendukung dan merealisasikan program tersebut.

"Kegiatan makan bergizi gratis ini merupakan program pemerintah pusat. Meskipun belum direalisasikan secara keseluruhan, tetapi kami berupaya untuk mewujudkannya sebagai sinergitas. Termasuk berbagai makan bergizi gratis di sejumlah sekolah," katanya.

Menurut Imron, anggota juga turut bercengkerama dengan para siswa saat memberikan makanan tersebut. Itu dilakukan untuk menjalin rasa percaya diri pada siswa, dan mengenal lebih dengan dengan para polisi.

Melalui program makan bergizi itu, lanjut Imron, Polres Blitar Kota berharap para siswa dapat mengikuti kegiatan sekolah dengan baik. Sehingga, kegiatan makan siang bergizi gratis dapat memberikan dampak positif kepada siswa sekolah. Khususnya, dalam menunjang kebutuhan gizi para siswa.

"Harapannya kami para siswa dapat mengikuti kegiatan sekolah dengan baik, berprestasi mencetak generasi unggul. Untuk itu kami berpartisipasi dalam membantu pemenuhan asupan gizi tambahan bagi mereka," tandasnya.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Inilah alasan di Jepang, diterapkan aturan tak membolehkan untuk membawa pulang sisa makanan yang tidak habis dikonsumsi

Jakarta (ANTARA) - Pakar kesehatan Prof Tjandra Yoga Aditama menyarankan makanan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar langsung dihabiskan dan tak dibawa pulang demi menghindari kemungkinan masalah kesehatan.

"Ingat, ini program makanan bergizi, perlu antisipasi agar jangan jadi masalah kemungkinan yang tidak diinginkan dan malah jadi kontraproduktif," kata dia melalui pesan teksnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Saran ini dia sampaikan mengingat pangan yang dibawa pulang apabila tak ditangani dengan baik bisa menjadi tidak higienis bahkan berisiko terjadinya keracunan.

Inilah alasan di Jepang, diterapkan aturan tak membolehkan untuk membawa pulang sisa makanan yang tidak habis dikonsumsi.

Untuk itu, guna memastikan makanan dalam MBG tak dibawa pulang, Direktur Penyakit Menular WHO Kantor Regional Asia Tenggara 2018-2020 mengatakan perlunya pengawasan dari pihak sekolah.

Tjandra juga mengingatkan tentang konsep keamanan pangan (food security) yang harus dijaga ketat oleh pengelola MBG.

Ini, kata dia, sesuai konsep from farm to plate yakni mulai dari penyediaan bahan pangan sampai tersaji ke depan yang akan memakannya, dan bahkan juga pengelolaan limbahnya.

Di sisi lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menyatakan untuk mengawasi keamanan pangan pada sarana produksi MBG hingga menguji produk pangan yang akan disalurkan pada sasaran program.

Menurut BPOM, pengawalan terhadap keamanan pangan pada program MBG dilakukan melalui penerapan mitigasi risiko dan komunikasi risiko keamanan.

Keamanan tersebut dijalankan sepanjang proses pemasokan bahan pangan, proses produksi hingga sampai ke sasaran untuk dikonsumsi.

Upaya ini dilakukan karena pemerintah ingin memberikan makanan bergizi yang aman, menghindari adanya potensi risiko kesehatan yang lebih besar akibat konsumsi pangan yang terkontaminasi dan tidak memenuhi standar keamanan pangan. Jadi, bukan sekadar manfaat gizi yang optimal saja.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, mengatakan mayoritas masyarakat puas dengan program makan bergizi gratis (MBG). Dia merujuk kepada hasil survei Litbang Kompas mengenai 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan Haidar saat menanggapi aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Jakarta, Senin (17/2). Salah satu aspirasi yang disoroti pelajar dan mahasiswa dalam aksi tersebut ialah soal efisiensi anggaran kementerian/lembaga untuk program MBG.

"Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang terkenal independen, sebanyak 66,8 persen rakyat menyatakan puas dengan program MBG. Untuk tahap awal, angka tersebut tergolong tinggi. Hanya 23,2 persen yang tidak puas," katanya Haidar seperti dikutip dari Antara, Jumat (21/2/2025).

Haidar menyebut program MBG bisa saja dianggap sepele oleh sebagian pihak. Namun, tidak sedikit juga masyarakat yang menganggap program tersebut penting karena dapat membantu siswa berkonsentrasi di sekolah.

"Mustahil siswa bisa konsentrasi dengan kondisi perutnya lapar, gizinya tidak tercukupi dan kesehatannya terganggu," ujarnya.

Selain itu, dia meyakini pemerintah selektif dan berhati-hati dalam melakukan pemotongan anggaran, terutama untuk sektor pendidikan.

Ia menyebut efisiensi anggaran tidak akan berdampak langsung terhadap mutu pendidikan karena pemotongan dilakukan terhadap anggaran yang bersifat administratif dan seremonial, seperti perjalanan dinas, studi banding, hingga seminar.

"Sementara beasiswa, dana BOS (bantuan operasional sekolah), KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, maupun tunjangan sertifikasi guru masih aman," tambahnya.

Namun demikian, Haidar memahami kekhawatiran pelajar dan mahasiswa. Aspirasi yang disampaikan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran agar program-program berjalan lebih baik dan tepat sasaran.

"Saya rasa Presiden Prabowo bukan pemimpin yang antikritik, tetapi kritik yang membangun yang didukung data dan fakta," ujar Haidar.

Simak juga Video 'Prabowo Titip ke SPPI Jaga Kualitas-Ingatkan Modus Kecurangan MBG':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Nampak sejumlah makanan yang disediakan pada SMP Negeri 174 meliputi nasi, ayam goreng, tahu semur, sayur sawi, dan buah salak, dengan sekotak susu. Sementara pada SMAN 58 Jakarta, menu yang disajikan adalah nasi, ayam katsu, tahu, sayur buncis, dan buah pisang.

"Apabila tidak habis dimakan, makanan dapat dibungkus dan dibawa pulang," pesan Wapres Gibran, mengimbau untuk tidak memiliki kebiasaan gemar membuang makanan.

BACA JUGA:

Menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Tjandra Yoga Aditama sisa makanan di sekolah sebaiknya diproses menjadi limbah yang bisa kembali dimanfaatkan. Ia meminta pemerintah agar berhati-hati untuk menyarankan membawa sisa makanan MBG.

Pasalnya, dalam beberapa kasus, kondisi sisa pangan yang dibawa pulang sudah tidak lagi higiene dan bahkan bisa memicu keracunan. Kebiasaan untuk tidak membawa sisa makanan juga diterapkan di beberapa negara, salah satunya Jepang.

"Kita biasa kalau makan di restoran dan tidak habis, maka kita akan minta dibungkus untuk dibawa pulang. Di beberapa restoran di Jepang berbeda hal nya. Di salah satu restoran di kota Otaru, daerah Hokaido yang penuh bersalju tinggi di bulan Februari ini maka besar-besar tertulis, mengizinkan makanan yang tidak habis untuk dibawa pulang. Ini untuk mencegah keracunan makanan," sorot Prof Tjandra, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom Jumat (21/2/2025).

"Kita ingat bahwa pernah juga diberitakan kejadian pada jatah makan Jamaah Haji kita yang disimpan beberapa waktu dan waktu dimakan sudah agak basi dan menimbulkan sakit perut dan lain-lain."

Prof Tjandra berharap, program baik MBG bisa diberikan tepat sasaran secara berhati-hati dengan tetap memastikan keamanan pangan atau food security. Bila kasus keracunan pangan terjadi, pemberian MBG malah membahayakan siswa.

"Dari sekarang baik kalau kita berhati-hati, ingatkan bahwa makanan harus dihabiskan saja di tempat pembagiannya, jangan disimpan untuk dibawa pulang. Ingat, ini program makanan bergizi, perlu antisipasi agar jangan jadi masalah kemungkinan yang tidak diinginkan dan malam jadi kontra produktif," sambung dia.

"Harus dijaga ketat oleh pengelola Makan Bergizi Gratis, sesuai konsep from farm to plate, mulai dari penyediaan bahan pangannya sampai tersaji ke depan yang akan memakannya, dan bahkan juga pengelolaan limbahnya," pungkasnya.

BACA JUGA:

Video: KPAI Harap Program Makan Gratis Bukan Cuma agar Siswa Kenyang, tapi...

Video: KPAI Harap Program Makan Gratis Bukan Cuma agar Siswa Kenyang, tapi...

ISTILAH "makan gratis" yang belakangan menjadi perbincangan hangat perlu dikaji secara lebih kritis dan mendalam.

Seperti adagium ekonomi klasik yang menyatakan "there is no such thing as a free lunch" (tidak ada makan siang gratis), setiap program bantuan sejatinya membutuhkan sumber pendanaan yang substansial.

Yang terjadi hanyalah pengalihan alokasi anggaran melalui apa yang dikemas dalam terminologi "efisiensi anggaran" - sebuah konsep yang perlu kita telaah lebih jauh implikasinya.

Indonesia saat ini berada dalam situasi yang cukup pelik. Di satu sisi, terdapat tekanan untuk memenuhi janji politik terkait program bantuan pangan. Namun, di sisi lain negara masih harus berhadapan dengan beban utang yang tidak ringan.

Kondisi ini ibarat seseorang yang sudah terlanjur membuat janji besar, tapi kemudian menyadari keterbatasan kemampuan finansialnya.

Lebih memprihatinkan lagi, upaya efisiensi anggaran yang ditempuh justru berimbas pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tentunya kontraproduktif dengan tujuan awal program tersebut.

Dinamika ini menciptakan paradoks menarik: program yang ditujukan untuk membantu kelompok rentan malah berpotensi menciptakan spiral permasalahan ekonomi yang lebih luas.

Ketika anggaran negara terbebani secara signifikan, dampaknya akan terasa di berbagai sektor.

Mulai dari potensi kenaikan harga-harga (inflasi), penurunan kualitas layanan publik, hingga terhambatnya program-program pembangunan lain yang tidak kalah pentingnya.

Fenomena ini mirip dengan memberikan solusi jangka pendek yang justru bisa menciptakan masalah jangka panjang yang lebih kompleks.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, akan lebih strategis jika alokasi anggaran diarahkan pada sektor-sektor fundamental.

Investasi di bidang pendidikan, misalnya, tidak hanya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka peluang mobilitas sosial yang lebih besar.

Begitu pula dengan penguatan sektor kesehatan yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas nasional.

Program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat juga dapat memberikan multiplier effect yang lebih signifikan dibandingkan bantuan konsumtif semata.

Filosofi "memberi kail daripada ikan" menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Program pemberdayaan yang well-designed tidak hanya akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas mereka untuk mandiri secara ekonomi.

Ini bisa diwujudkan melalui berbagai inisiatif seperti program kewirausahaan, pelatihan vokasi, atau pengembangan UMKM yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar.

Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk melakukan reformulasi kebijakan yang lebih berorientasi pada pembangunan fundamental.

Alih-alih terjebak pada program-program populis yang efeknya temporer, pemerintah perlu fokus pada pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi yang kokoh.

Ini mencakup penguatan sistem pendidikan, peningkatan akses kesehatan, pengembangan kapasitas SDM, dan penciptaan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.

Tentu saja, transisi dari pendekatan bantuan langsung menuju program pemberdayaan membutuhkan proses yang tidak singkat.

Namun, ini adalah langkah yang perlu diambil demi membangun fondasi ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berorientasi jangka panjang, kita bisa menciptakan solusi yang tidak hanya mengatasi gejala, tetapi juga mengobati akar permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia.

Sudah saatnya kita bergerak melampaui politik transaksional dan mengadopsi pendekatan pembangunan yang lebih visioner.

Masa depan Indonesia yang lebih baik tidak dibangun di atas janji-janji manis semata, melainkan melalui kerja keras dan kebijakan yang benar-benar berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat.

ISTILAH "makan gratis" yang belakangan menjadi perbincangan hangat perlu dikaji secara lebih kritis dan mendalam.

Seperti adagium ekonomi klasik yang menyatakan "there is no such thing as a free lunch" (tidak ada makan siang gratis), setiap program bantuan sejatinya membutuhkan sumber pendanaan yang substansial.

Yang terjadi hanyalah pengalihan alokasi anggaran melalui apa yang dikemas dalam terminologi "efisiensi anggaran" - sebuah konsep yang perlu kita telaah lebih jauh implikasinya.

Indonesia saat ini berada dalam situasi yang cukup pelik. Di satu sisi, terdapat tekanan untuk memenuhi janji politik terkait program bantuan pangan. Namun, di sisi lain negara masih harus berhadapan dengan beban utang yang tidak ringan.

Kondisi ini ibarat seseorang yang sudah terlanjur membuat janji besar, tapi kemudian menyadari keterbatasan kemampuan finansialnya.

Lebih memprihatinkan lagi, upaya efisiensi anggaran yang ditempuh justru berimbas pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tentunya kontraproduktif dengan tujuan awal program tersebut.

Dinamika ini menciptakan paradoks menarik: program yang ditujukan untuk membantu kelompok rentan malah berpotensi menciptakan spiral permasalahan ekonomi yang lebih luas.

Ketika anggaran negara terbebani secara signifikan, dampaknya akan terasa di berbagai sektor.

Mulai dari potensi kenaikan harga-harga (inflasi), penurunan kualitas layanan publik, hingga terhambatnya program-program pembangunan lain yang tidak kalah pentingnya.

Fenomena ini mirip dengan memberikan solusi jangka pendek yang justru bisa menciptakan masalah jangka panjang yang lebih kompleks.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, akan lebih strategis jika alokasi anggaran diarahkan pada sektor-sektor fundamental.

Investasi di bidang pendidikan, misalnya, tidak hanya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka peluang mobilitas sosial yang lebih besar.

Begitu pula dengan penguatan sektor kesehatan yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas nasional.

Program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat juga dapat memberikan multiplier effect yang lebih signifikan dibandingkan bantuan konsumtif semata.

Filosofi "memberi kail daripada ikan" menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Program pemberdayaan yang well-designed tidak hanya akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas mereka untuk mandiri secara ekonomi.

AKSI unjuk rasa menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggema di Papua, diikuti ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga SMA.

Mereka turun ke jalan di berbagai distrik di Provinsi Papua Induk dan Papua Pegunungan, menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.

Para pelajar membawa spanduk bertuliskan tuntutan seperti "Kami Butuh Pendidikan, Bukan Makanan", "Hentikan Militerisasi di Dunia Pendidikan", dan "Makan Bergizi Gratis Bukan Solusi untuk Berdayakan SDM Papua".

Mereka menegaskan bahwa program MBG bukanlah prioritas utama, karena yang lebih dibutuhkan adalah pendidikan terjangkau dan berkualitas.

Dengan lantang, mereka menyerukan agar pemerintah lebih fokus pada pendidikan gratis sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Papua.

Aksi yang awalnya berlangsung damai perlahan memanas. Ketegangan meningkat, hingga pihak kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.

Para demonstran berhamburan, sementara sejumlah pemuda diamankan, memperparah situasi yang sudah tegang.

Di sisi lain, pemerintah pusat justru memandang penolakan ini sebagai upaya yang menghambat kesejahteraan rakyat.

Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) menilai aksi tersebut tidak sejalan dengan tujuan pemerintah. Sementara kepolisian mengaitkan demonstrasi ini dengan gerakan separatis, menuding adanya keterlibatan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Alih-alih merangkul aspirasi masyarakat, pemerintah justru menciptakan polarisasi. Mereka yang menolak dianggap penghambat pembangunan atau bahkan anti-pemerintah, sementara pendukungnya digambarkan sebagai pembela kepentingan rakyat.

Narasi hitam-putih semacam ini berbahaya bagi demokrasi. Cara seperti ini mengingatkan pada era Orde Baru, ketika kritik terhadap kebijakan pemerintah kerap dicap sebagai tindakan subversif.

Selain membungkam kritik, hal ini juga mempersempit ruang diskusi rasional, yang pada akhirnya melemahkan demokrasi.

Rakyat berhak menolak MBG?

MBG bukanlah kebijakan yang sepenuhnya buruk, tetapi pertanyaannya adalah: apakah ini benar-benar yang paling dibutuhkan rakyat saat ini?

Apakah MBG solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), ataukah hanya kebijakan populis untuk pencitraan politik?

Sebagai program yang didanai oleh anggaran negara—berasal dari pajak rakyat, bukan dana pribadi presiden atau kabinetnya—masyarakat berhak mengawasi dan mengkritisi kebijakan ini.

Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Fitria Muslih berkomentar mengenai program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, program makan bergizi gratis perlu diposisikan sebagai investasi Indonesia emas.

"Seharusnya, pemerintah jika ingin memposisikan MBG ini sebagai prioritas, harus dilihat sebagai investasi untuk mencapai Indonesia Emas, bukan sekadar menempatkan MBG sebagai janji politik," kata Fitria dilansir dari Antara, Kamis (20/2/2025).

Menurutnya, makan bergizi gratis harus dilihat sebagai investasi jangka panjang. Apalagi, program makan bergizi gratis perlu dana yang besar.

Ia menambahkan apabila program makan bergizi gratis ditempatkan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia maka diperlukan kerangka kerja yang jelas mengenai indikator capaian dari program tersebut.

"Program itu harus dilihat sebagai investasi jangka panjang. Tidak hanya sekedar menghabiskan (anggaran), kemudian tidak jelas output-nya, indikator capaiannya seperti apa dan sebagainya," kata dia.

Instruksi Prabowo terkait efisiensi anggaran, yang salah satunya untuk mendanai program makan bergizi gratis, katanya, merupakan momentum yang baik untuk memastikan efektivitas penggunaan uang rakyat. "Saya kira kita mendukung, ya, dengan adanya efisiensi, tetapi harus jelas bagaimana transparansi dan akuntabilitas," kata Fitria.

Prabowo sebelumnya mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp 306,69 triliun.

Sementara itu, Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) Indonesia Medelina K. Hendytio mewanti-wanti supaya program makan bergizi gratis tidak menjadi program yang tersentralisasi. Menurutnya, di negara yang memiliki kondisi geografis yang besar, program pemerintah sebaiknya dilakukan secara partisipatoris dengan melibatkan partisipasi publik.

"Penanganan MBG dengan secara terpusat ini mungkin perlu dipikirkan ulang, bagaimana bisa memanfaatkan institusi ataupun lembaga-lembaga yang selama ini ada, baik di pusat maupun di daerah, seperti Puskesmas kemudian sampai tingkat kelurahan, sehingga kesan sentralistis itu bisa dihindari dan meningkatkan partisipasi publik," katanya.

Simak Video Kepala BMKG: Disiplin dan Kolaborasi STMKG Menuju Indonesia Emas

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Dinas Kesehatan Empat Lawang diminta memantau kesehatan 8 siswa SDN 7 Tebingtinggi yang mengeluh sakit usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) yang diduga basi dan ada ulat pada Selasa (18/2/2025).

"Meski mereka yang dirawat dan diobservasi saat di puskesmas lalu sudah pulang, Dinkes tetap akan memantau status kesehatan anak yang mengalami gejala mual, muntah, pusing dan dirawat tersebut," ujar Kepala Dinkes Sumsel Trisnawarman, Kamis (20/2/2025).

Selain itu, pihaknya juga masih memantau para siswa lain yang ikut menyantap MBG pada hari yang sama. Dia meminta jika ada para siswa yang mengeluh sakit untuk segera ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa dan mendapat layanan kesehatan.

"Kita juga memantau siswa yang lainnya jika ada keluhan yang sama agar segera dibawa ke faskes untuk diperiksa dan mendapatkan layanan kesehatan," ungkapnya.

Saat ini, pihaknya juga masih menunggu hasil pemeriksaan BTKL (Balai Teknik Kesehatan Lingkungan) Palembang untuk mengetahui penyebab dugaan keracunan 8 siswa.

"Kita ingin memastikan penyebab keracunan dari hasil pemeriksaan sampel," tambahnya.

Selain itu, kata Trisnawarman, pihaknya juga akan melalukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) ke stasiun pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk melihat tempat pengolahan pangan dan memastikan semuanya sesuai standar kesehatan.

"Baik itu alat yang dipakai, bahan yang digunakan, sumber air, proses penyimpanan, masak, pengemasan sampai distribusi untuk memastikan di kemudian hari tidak terjadi hal yang serupa," katanya.

Pihaknya juga bersama penanggung jawab SPPG akan melakukan pelatihan bagi semua penyedia makanan yang terlibat. Termasuk bersama SPPG melakukan pembinaan hygiene sanitasi pangan (HSP).

"Kita juga akan melatih guru sekolah agar dapat mendeteksi makanan yang mengalami kerusakan atau tidak layak konsumsi dengan cara mencium, melihat dan mencicipi sehingga makanan tidak layak atau rusak tak dikonsumsi. Dan memastikan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum makan," tukasnya.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas