JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, hingga saat ini belum melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu penyebabnya adalah belum adanya Komando Distrik Militer (Kodim) di wilayah tersebut.

Diketahui bahwa Kodim di berbagai daerah dipercaya untuk menyiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab menyediakan makanan bergizi gratis.

"Saya rasa (MBG) belum jalan. Di pegunungan, anggaran belum tahu lewat mana masuk ke sana. Kebetulan belum ada kodim. Kodim itu kan yang dipercaya menyiapkan dapur, itu belum. Kita diminta sharing dari daerah, enggak mungkin," kata Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Menurut Spei, pelaksanaan MBG di wilayahnya juga terhambat karena aksesibilitas yang sulit, yang hanya diakses melalui jalur udara.

"Kemungkinan sulit jalan karena semua dengan pesawat. Kita dari ibu kota ke kecamatan pake pesawat," ujar dia.

Pihaknya akan berusaha merancang pelaksanaan program MBG setelah pulang dari retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

Desain program ini akan dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk mekanisme pengalihan anggaran untuk MBG.

Setelah pembahasan final, pemerintah kabupaten akan melakukan uji coba di ibu kota kabupaten.

"Baru (nanti) uji coba di ibu kota kabupaten. Tapi, itu belum ada persiapan karena baru dilantik," ujar dia.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis sudah dimulai sejak 6 Januari 2025.

Seturut rencana, pemerintah bakal menambah anggaran untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat sepanjang tahun ini.

Berdasarkan perhitungan BGN, dibutuhkan anggaran senilai Rp 100 triliun untuk membiayai MBG dari September-Desember 2025.

Pontianak (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi secara ketat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi dan layanan kesehatan gratis," kata Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, di Pontianak, Kamis.

Dia menyampaikan bahwa setelah para kepala daerah dilantik dan mengikuti retret, mereka akan mendapatkan pendampingan dari BPKP dalam merealisasikan program nasional tersebut.

"Hari ini ada 18 titik di 12 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat yang melaksanakan launching MBG, dan kami melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaannya," tuturnya.

Rudy menjelaskan, di Kabupaten Kubu Raya terdapat empat titik dapur mitra MBG yang berlokasi di dua kecamatan, yaitu Keato Kitchen, Mayari Catering, SPPG Sungai Rengas, dan Calista Catering.

"Sejauh ini, pelaksanaan MBG yang kami awasi sudah berjalan sesuai rencana. Kami telah melakukan pengawasan di beberapa daerah lain, seperti Sekadau dan Sanggau, untuk memastikan kesiapan mitra dalam menjalankan program ini," katanya.

Ia menjelaskan bahwa mitra MBG yang terpilih telah melalui proses seleksi dan persiapan yang ketat, termasuk pemenuhan standar kebersihan dan infrastruktur. BPKP juga memastikan adanya mitigasi risiko, seperti pengawasan terhadap kualitas air dan kondisi gedung yang digunakan oleh mitra MBG.

Lebih lanjut, Rudy menyoroti pentingnya keberlanjutan program MBG dari aspek pendanaan. Untuk mengantisipasi potensi kendala keuangan, pihaknya telah meminta Direktur Utama Bank Kalbar untuk mendukung mitra MBG yang mengalami keterlambatan pencairan dana.

"Jika ada keterlambatan pencairan, Bank Kalbar harus siap memberikan dukungan sebagai bank daerah agar keberlangsungan MBG tetap terjaga," katanya.

Selain itu, BPKP juga menelaah aspek ketersediaan bahan pangan guna menghindari lonjakan inflasi. Ia menuturkan bahwa TNI dan Polri telah melakukan langkah mitigasi dengan menanam padi dan jagung sebagai upaya menjaga pasokan pangan, termasuk penanaman cabai di Lapangan Polda Kalbar.

Selain MBG, BPKP juga meninjau pelaksanaan program CKG yang berlangsung di Puskesmas Korpri, Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya. Program ini dibagi dalam tiga klaster penerima manfaat, yaitu kategori usia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas, siswa sekolah usia 7-17 tahun, serta ibu hamil dan balita.

"Program CKG ini harus terus mendapat dukungan dari pemerintah daerah agar berjalan optimal," tuturnya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Kubu Raya, Syarif Kamaruzzaman, menyebutkan bahwa layanan CKG mencakup pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, serta berbagai parameter kesehatan lainnya.

"Program ini bermula saat kunjungan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan kami berkomitmen untuk menyukseskannya demi menjaga kesehatan serta kebugaran masyarakat Kubu Raya," kata Syarif.

Rudy berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam sektor kesehatan dan ketahanan pangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah mahasiswa menggelar demonstrasi bertajuk "Indonesia Gelap" di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2/2025) pukul 16.03 WIB.

Berdasarkan pantauan Kompas.com pukul 16.03 WIB, sejumlah mahasiswa mengekspresikan keresahan melalui berbagai poster bernada kritik.

"Mau APBN sehat, kurangi korupsi, bukan efisiensi, apalagi makan bergizi," tulis salah satu poster.

"Yang berkuasa, buka mata, mati rasa, gila harta. Rakyatnya nelangsa," tulis poster lainnya.

Selain itu, demonstran juga memegang poster bergambar sosok yang mirip dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Indonesia terang, karena kami dibuat kenyang dari pajak mereka," pesan poster yang bergambar sosok mirip Luhut itu.

Dalam aksi ini, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyampaikan sembilan tuntutan yang telah diperbarui, yaitu:

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025.
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.
3. Evaluasi besar-besaran untuk program makan bergizi gratis.
4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah.
5. Tolak dwifungsi TNI.
6. Sahkan Undang-Undang perampasan aset.
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional.
8. Tolak impunitas dan tuntaskan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
9. Tolak campur tangan Jokowi dalam pemerintahan saat ini.

Pontianak (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi secara ketat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi dan layanan kesehatan gratis," kata Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, di Pontianak, Kamis.

Dia menyampaikan bahwa setelah para kepala daerah dilantik dan mengikuti retret, mereka akan mendapatkan pendampingan dari BPKP dalam merealisasikan program nasional tersebut.

"Hari ini ada 18 titik di 12 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat yang melaksanakan launching MBG, dan kami melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaannya," tuturnya.

Rudy menjelaskan, di Kabupaten Kubu Raya terdapat empat titik dapur mitra MBG yang berlokasi di dua kecamatan, yaitu Keato Kitchen, Mayari Catering, SPPG Sungai Rengas, dan Calista Catering.

"Sejauh ini, pelaksanaan MBG yang kami awasi sudah berjalan sesuai rencana. Kami telah melakukan pengawasan di beberapa daerah lain, seperti Sekadau dan Sanggau, untuk memastikan kesiapan mitra dalam menjalankan program ini," katanya.

Ia menjelaskan bahwa mitra MBG yang terpilih telah melalui proses seleksi dan persiapan yang ketat, termasuk pemenuhan standar kebersihan dan infrastruktur. BPKP juga memastikan adanya mitigasi risiko, seperti pengawasan terhadap kualitas air dan kondisi gedung yang digunakan oleh mitra MBG.

Lebih lanjut, Rudy menyoroti pentingnya keberlanjutan program MBG dari aspek pendanaan. Untuk mengantisipasi potensi kendala keuangan, pihaknya telah meminta Direktur Utama Bank Kalbar untuk mendukung mitra MBG yang mengalami keterlambatan pencairan dana.

"Jika ada keterlambatan pencairan, Bank Kalbar harus siap memberikan dukungan sebagai bank daerah agar keberlangsungan MBG tetap terjaga," katanya.

Selain itu, BPKP juga menelaah aspek ketersediaan bahan pangan guna menghindari lonjakan inflasi. Ia menuturkan bahwa TNI dan Polri telah melakukan langkah mitigasi dengan menanam padi dan jagung sebagai upaya menjaga pasokan pangan, termasuk penanaman cabai di Lapangan Polda Kalbar.

Selain MBG, BPKP juga meninjau pelaksanaan program CKG yang berlangsung di Puskesmas Korpri, Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya. Program ini dibagi dalam tiga klaster penerima manfaat, yaitu kategori usia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas, siswa sekolah usia 7-17 tahun, serta ibu hamil dan balita.

"Program CKG ini harus terus mendapat dukungan dari pemerintah daerah agar berjalan optimal," tuturnya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Kubu Raya, Syarif Kamaruzzaman, menyebutkan bahwa layanan CKG mencakup pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, serta berbagai parameter kesehatan lainnya.

"Program ini bermula saat kunjungan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan kami berkomitmen untuk menyukseskannya demi menjaga kesehatan serta kebugaran masyarakat Kubu Raya," kata Syarif.

Rudy berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam sektor kesehatan dan ketahanan pangan.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Bengkayang (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Singkawang, Kalimantan Barat Harry Sarasati Widha Sugeng siap mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) khususnya di kota setempat.

"Hari ini kita turun ke lapangan guna memastikan Program MBG di Singkawang ini berjalan dengan baik," kata Harry, di Bengkayang, Kamis.

Dirinya langsung mengecek kesiapan dapur umum di ruko warna warni yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah sekaligus penyaluran MBG ke SMPN 3 Singkawang.

"Berdasarkan pantauan saya sangat bagus dan sudah berjalan dengan baik," ujarnya.

Dirinya selaku kader sekaligus legislator dari Partai Gerindra Singkawang akan terus mengawal program Presiden Prabowo agar bisa berjalan dengan baik.

Menurutnya, dampak MBG ini, pertama SDM anak-anak akan menjadi unggul. Kedua para UMKM bisa berkembang khususnya di Kota Singkawang. Ketiga melalui program ini akan mencegah terjadinya stunting.

"Saya selaku kader Gerindra mengucapkan terima kasih kepada bapak Prabowo yang telah meluncurkan program ini sampai di Kota Singkawang dengan baik," ujarnya.

Kepala Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)-MBG Kecamatan Singkawang Tengah, Devi Rizkia mengatakan, sekolah yang ditanganinya dalam program MBG ini ada sebanyak 10 sekolah yang tersebar di dua kelurahan yaitu Condong dan Roban.

"10 sekolah itu terdapat 2877 siswa," katanya.

Sejak hari pertama yaitu Senin (17/2) hingga Kamis (20/2) program MBG berjalan dengan lancar dan antusias siswa juga sangat luar biasa.

"Awalnya kami merasa sangat lelah, namun ketika siswa bilang makanannya enak dan tidak ada kendala apapun, menjadikan motivasi kami untuk semakin bersemangat," ujarnya.

...Bukan hanya memberikan penambahan asupan gizi saja, tapi juga membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam akses makanan bergizi, dan juga dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kuat menuju Indonesia Emas 2045

Karawang (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat meningkatkan gizi dan mengurangi angka stunting di masyarakat.

"Pemerintah Indonesia yang saat ini dipimpin Bapak Presiden Prabowo Subianto cukup konsen dan serius memperhatikan rakyatnya, mulai dari persoalan kesehatan, kesejahteraan, bahkan asupan gizi juga masuk dalam program besar pemerintah," kata Cellica di Karawang, Kamis, (20/2).

Program Makan Bergizi Gratis diluncurkan pemerintah pada 6 Januari 2025 dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.

"Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan ketenagakerjaan, saya sangat mendukung program makan bergizi gratis ini bagi anak sekolah, ibu hamil dan bayi," katanya.

Dukungan itu disampaikan karena di antara program Makan Bergizi Gratis ini di antaranya bisa meningkatkan gizi dan mengurangi angka stunting di masyarakat.

"Bukan hanya memberikan penambahan asupan gizi saja, tapi juga membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam akses makanan bergizi, dan juga dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kuat menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Menurut dia, kehadiran Badan Gizi Nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi program-program gizi di tingkat nasional maupun daerah, tentu dengan melibatkan masyarakat sebagai control agar program ini tetap berjalan baik, berkesinambungan dan berhasil bagi masa depan bangsa Indonesia.

"Sosialisasi program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pada hari ini sangat penting untuk dilakukan, guna memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat umum, memahami peran dan fungsi Badan Gizi Nasional serta dapat berkontribusi aktif dalam mendukung program-programnya," kata Cellica.

Seiring dengan diperlukannya program Makan Bergizi Gratis, maka program tersebut terus disosialisasikan oleh DPR RI dan Badan Gizi Nasional.

Pada Minggu (16/2), Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana dan Badan Gizi Nasional menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis ini di Gedung Serba Guna Tirta Winaya, Desa Walahar, Karawang

Kegiatan sosialisasi itu diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat.

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana, Kepala desa setempat, dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Cellica berharap agar sosialisasi ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh para peserta yang hadir. Sebab, ini adalah salah satu langkah penting dalam mewujudkan perbaikan gizi di masyarakat.

"Kepada seluruh peserta, mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menggali wawasan, berdiskusi, dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam mendukung upaya perbaikan gizi nasional," kata dia. (KR-MAK)

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Klungkung -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai diujicobakan pada beberapa sekolah di Klungkung, Bali, sejak Senin (17/2/2025). Uji coba dilakukan pada tiga desa di Kecamatan Klungkung, yakni Selat, Tegak, dan Selisihan.

Uji coba program MBG di Klungkung dilakukan pada tingkat taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD). Salah satu sekolah yang menerapkan uji coba adalah SDN 2 Selat. Total sebanyak 206 siswa menjadi penerima manfaat program MBG di sana.

Siswa sudah bisa menikmati hidangan program MBG yang terdiri dari nasi, lauk ayam, dan tempe-tahu, sayuran, dan buah potong setiap istirahat pertama sekitar pukul 09.15 Wita. Siswa kelas enam secara mandiri membagikan makanan dalam wadah kotak berwarna-warni kepada adik tingkatnya.

Salah satu siswi SDN 2 Selat, Diyah, mengaku suka dengan hidangan program MBG. "Saya suka karena ada buah semangkanya," kata Diyah, Kamis (20/22025). Siswa lain, Mang Sinar, tak bisa menghabiskan hidangan MGB. "Kekenyangan," ungkapnya.

Kepala SDN 2 Selat, Luh Putu Cakrawati, mengatakan ayam, tahu, dan tempe menjadi protein andalan selama uji coba program MBG pada empat hari terakhir. Berbagai hidangan itu diolah dengan cara berbeda-beda.

Belum ada protein lain maupun susu yang masuk dalam menu program MBG di SDN 2 Selat. Selain itu, ada satu anak yang tidak mengonsumsi nasi sehingga disubstitusi dengan kentang maupun bihun.

"Pihak dapur umum mendata dahulu terkait alergi yang mungkin dipunyai anak-anak. Disesuaikan sama anak-anaknya. Bukan alergi pun kalau tidak biasa dimakan di rumahnya juga diupayakan cari penggantinya", terang Cakrawati.

Salah satu guru di SDN 2 Selat, Ni Nengah Suarni, yang mendampingi MBG di salah satu kelas mengungkapkan pihak dapur telah hadir kemarin untuk mengevaluasi program di sana. "Siswa dan kami ditanya. Sempat ada tahu yang tercium bau asam. Itu sudah dicatat untuk diperbaiki," ungkap Suarni.

Sebelum ada program MBG, jelas Suarni, SDN 2 Selat sebenarnya sudah mempunyai program makan sehat sendiri. Orang tua siswa diminta membekali anak-anaknya, tetapi program ini sulit dijalankan.

Menurut Suarni, orang tua tidak selalu bisa membekali anak makanan bergizi karena kesibukan masing-masing. Anak-anak kadang dibekali mi instan atau jajan camilan di kantin.

Maka dari itu, menurut Suarni, program MBG disambut baik oleh orang tua siswa. Mereka tinggal menyiapkan air dan peralatan makan, seperti sendok dan garpu untuk anak-anak selama lima hari sebagaimana diarahkan tim dapur umum seminggu sebelumnya. Hanya pada Sabtu orang tua perlu membekali anak-anaknya.

Berdampak ke Kantin Sekolah

Program MBG di SDN 2 Selat berdampak terhadap penjualan kantin sekolah. Sekolah itu mempunyai tiga kantin yang menjual makanan berat, camilan, dan minuman. Ketiganya mengaku terdampak karena jualannya menurun akibat program MBG.

Semenjak uji coba program MBG, anak-anak yang berbelanja di kantin sekolah berkurang. Walhasil, penjual di kantin sekolah mengurangi porsi jualan, terutama untuk makanan berat.

"Mau bagaimana lagi, namanya sudah aturan. Biasanya stok 10, sekarang lima buah saja," ujar Luh, salah satu pedagang di kantin SDN 2 Selat.

(iws/iws)

Presiden Prabowo Subianto ternyata masih memepet yayasan raja minyak AS Rockefeller Foundation untuk mendukung program makan bergizi gratis meski APBN 2025 diklaim cukup.

Ini diungkap langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengaku intens bertemu Rockefeller Foundation.

Luhut mengaku sudah bertemu dua kali dengan pihak yayasan tersebut, baik di Bali maupun Jakarta.

"Mereka (Rockefeller Foundation) juga bertemu Presiden (Prabowo Subianto). Jadi, kita akan bicara lebih lanjut tentang ini (dukungan program MBG)," ungkapnya dalam Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025 di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

Menurutnya, Yayasan Rockefeller antusias untuk mendukung pelaksanaan makan bergizi gratis di Indonesia. Luhut juga mengklaim yayasan milik raja minyak AS itu memberi tahu bahwa program serupa sudah ada di 130 negara.

Luhut menegaskan MBG penting untuk mengatasi masalah stunting hingga kemiskinan. Terlebih, ada 74 ribu desa di Indonesia yang akan terlibat dalam program prioritas Prabowo tersebut.

Akan tetapi, Luhut tak membeberkan secara rinci bantuan apa yang bakal diminta dari Rockefeller Foundation. Ia hanya menegaskan pemerintah butuh pengelolaan yang baik dari makan bergizi gratis.

"Pendanaan (makan bergizi gratis) bukan masalah, saya rasa anggaran dari APBN kita sudah cukup," klaim Luhut.

Anggaran yang diberikan untuk MBG dan operasional Badan Gizi Nasional pada tahap pertama adalah Rp71 triliun. Namun, mereka masih butuh suntikan Rp100 triliun agar penerima makan bergizi gratis bisa mencapai 82,9 juta orang di 2025.

Terlepas dari itu, Rockefeller yang tengah dipepet Prabowo dan Luhut merupakan salah satu dinasti paling tajir di dunia. Kekayaan keluarga ini dimulai saat John D. Rockefeller mendirikan perusahaan kilang minyak Standard Oil yang mendominasi bisnis perminyakan dunia.

Sedangkan Rockefeller Foundation eksis sejak 1913. Lembaga filantropi itu didirikan langsung oleh Rockefeller dan putranya Rockefeller Jr.

Jakarta -

Penasihat Khusus Presiden untuk Urusan Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan pada 2024 pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh dua peristiwa besar yakni Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Bambang menyampaikan, dari dua peristiwa tersebut telah meningkatkan konsumsi, baik konsumsi rumah tangga maupun non konsumsi rumah tangga. Dengan kedua peristiwa tersebut Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 5,03%.

"Jadi intinya, kita bisa tumbuh di atas 5% karena ada dorongan dari dua peristiwa politik besar tadi. Kemudian apa yang Akan terjadi di 2025?" kata Bambang dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Pada tahun ini peristiwa besar tersebut tidak ada, Bambang mengatakan, pemerintah harus mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru. Tahun ini ada dua program prioritas pemerintah yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi 2025.

Pertama, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bambang menyampaikan dengan program yang berskala besar ini akan memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini lantaran program MBG akan menciptakan multiplier effect kepada masyarakat Indonesia yang bisa meningkatkan konsumsi masyarakat.

"Ini program berskala nasional dan volumenya besar. Kalau program ini bisa melibatkan UMKM di seluruh desa, dampaknya bisa sangat besar, tapi ini semua tergantung bagaimana eksekusinya nanti," kayanya.

Kedua, program 3 Juta Rumah. Bambang menyampaikan, meskipun sebagian besar dana yang digelontorkan untuk program ini berasal dari swasta. Ia yakin program ini akan memberikan dampak yang besar bagi perekonomian Indonesia. Program ini akan melibatkan banyak pihak.

"Sektor konstruksi punya efek pengganda yang tinggi, karena melibatkan banyak industri, mulai dari baja, kayu, sampai semen," katanya.

(ara/ara)

JAKARTA - Sembilan tuntutan akan disuarakan para mahasiswa dalam demo bertajuk Indonesia Gelap pada hari ini. Unjuk rasa yang dijadwalkan hari ini merupakan lanjutan dari demo pada Senin, 17 Februari 2025 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

"Aksi di Patung Kuda Istana jam 14:00,? kata Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Herianto kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).



Dia membeberkan sembilan tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi puncak Indonesia Gelap nanti.

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

2. Tranparansi status pembangunan dan pajak rakyat.

3. Evaluasi besar-besaran Makan Bergizi Gratis.

4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah.

5. Tolak Dwifungsi TNI.

6. Sahkan RUU Perampasan Aset.

7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional.

8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat.

9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam Pemerintahan Prabowo.

Jakarta -

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan ada pihak asing yang tertarik ingin membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pihak asing tersebut yakni Rockefeller Foundation, sebuah organisasi nirlaba atau yayasan swasta asal Amerika Serikat (AS).

Luhut mengatakan sudah bertemu dengan perwakilan yayasan tersebut di Bali dan Jakarta. Pertemuan juga sudah dilakukan dengan Presiden Prabowo Subianto dan akan dibahas lebih lanjut.

"Mereka sangat antusias untuk membantu kami dan kami akan membahas secara rinci program ini," kata Luhut dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Luhut memberi sinyal bahwa kerja sama akan terkait dengan pengelolaan MBG agar merata. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesetaraan dalam mengatasi masalah stunting, kemiskinan dan lainnya.

"Karena pada dasarnya yang kita perlukan saat ini adalah pengelolaannya," ucap Luhut.

Luhut optimis program makan bergizi gratis akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terlebih program serupa seperti ini disebut telah berjalan di 130 negara.

Terkait pendanaannya, Luhut menyebut tidak menjadi masalah karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diklaim cukup untuk mendanai program makan bergizi gratis.

"Pendanaan tidak menjadi masalah, saya kira anggaran dari APBN kita cukup," imbuhnya.

Program makan bergizi gratis sendiri dianggarkan Rp 71 triliun dalam APBN 2025. Ada rencana anggarannya ditambah Rp 100 triliun sehingga menjadi Rp 171 triliun.

(aid/ara)

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi berkah tersendiri buat Suzuki. Penjualan kendaraan fleet Suzuki pun jadi ikut terkerek.

Kendaraan fleet memang menjadi salah satu andalan Suzuki di pasar otomotif Indonesia. Head of Fleet Sales 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Aliftia Rizki Annisa, mengatakan sangat beruntung diberi kepercayaan untuk fokus pada penjualan kendaraan fleet. Soalnya meski secara keseluruhan penjualan tengah menurun, namun kendaraan fleet masih diminati.

"Kondisi penjualan retail itu lagi nggak stabil, secara otomatis pembelian secara korporasi itu langsung wow (meningkat-Red), karena lebih stabil. Bahkan pada 2024 Suzuki mengukir rekor sepanjang sejarah, konsumen fleet Suzuki ikut kontribusi mencapai 21 persen dari total penjualan retail kami. Dan pada November 2024, penjualan kendaraan fleet kami mengambil pasar kendaraan Suzuki hingga 35 persen, hampir nyaris 800 unit hanya di bulan November 2024," ujar wanita yang kerap disapa Ica tersebut.

Ica menambahkan konsumen Fleet Suzuki masih akan terus tumbuh, berkat beberapa program pemerintah Indonesia. Seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"MBG ini kan lagi rame, karena akan ada 5.000 dapur, 1 dapur itu harus punya dua mobil, berarti membutuhkan 10.000 mobil untuk low pikap. Dan untuk segmen ini hanya ada beberapa brand saja. Kemarin kami dipanggil, kami ditanya bisa menyediakan berapa unit, bisa berkontribusi berapa banyak, semuanya kita ditanya," cerita Ica.

"Saat ini sedang berjalan MBG, base 1, base 2, dan tahun ini akan ada base 3. Itu membutuhkan kendaraan sekitar 1.800-2.000 unit, dan saat kami dipanggil, kami sudah menyiapkan 600 unit. Karena kita sudah ditanya, kami siap berapa unit, dan kita akan suport," Ica menambahkan.

Suzuki Mulai Serius Garap Pasar Fleet. Foto: Dok. M Luthfi Andika

Menjual Kendaraan untuk Fleet Itu Lebih Menantang

Dalam kesempatan yang sama Ica juga menyampaikan menjual kendaraan fleet lebih menantang dibandingkan dengan menjual kendaraan retail lainnya.

"Lebih menantang menjual kendaraan untuk fleet, karena kan kalau retail itu, orang ada uang langsung SPK dan membelinya. Kalau di fleet itu harus ada pendekatan dulu, terkadang ditolak, terkadang di terima, jadi gak semua berjalan mulus. Misalnya planningnya akan berjalan di bulan Oktober akan ada pengadaan, ternyata karena lain hal dan birokrasi baru terealisasi bulan Desember, sedangkan kita sudah blok ratusan unit," ucap Ica.

"Selain itu kami juga menerima komplain direct atau komplain langsung. Kalau retail kan ada dealer mereka akan langsung ke sana, karena mereka kenalnya kan langsung ke kita atau salesnya langsung," Ica menambahkan.

Sebagai catatan, sepanjang tahun 2024, penjualan Fleet Suzuki hampir mencapai 15.000 unit, dimana angka tersebut berkontribusi 21% terhadap total Retail Sales Suzuki sepanjang tahun 2024.

Secara lebih mendetil, New Carry mendominasi dengan porsi terbesar mencapai 46%, diikuti oleh APV sebesar 19%. Sementara itu, di segmen mobil penumpang, New XL7 memimpin dengan dominasi 15%, disusul oleh All New Ertiga yang berkontribusi sebesar 13%.

Penjualan Fleet ini sangat diminati oleh pelaku usaha dan pengusaha di Indonesia, terutama di wilayah Jabodetabek yang menjadi kontributor utama dengan porsi 41%. Selain itu, permintaan juga tinggi di berbagai daerah lain seperti Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, serta Jawa Tengah.

Saat ini PT Suzuki Indomobil Sales telah bekerjasama dengan 7 Karoseri, diantaranya:

1. CV Sarana Motor

2. PT Anugerah Karya Indonesia

3. PT Cakra Kejora Mandiri

4. PT Ambulance Pintar Indonesia

5. CV Bankun Usaha Mandiri

6. PT Tresna Sukses Mandiri

7. PT Anugerah Karya Mandiri

(lth/dry)