Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyatakan perlu adanya Bank Tanah yang khusus membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.
Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP.

"BLU ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," kata Wamen PKP dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Maret 2025.

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, dirinya berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," ujar dia.

Menurutnya, dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ungkap Fahri.

Fahri berharap Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dibentuk diawali dengan rencana dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani MoU di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 8 Januari 2025.

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan, saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan pembahasan bersama dengan DJKN, terkait skema pemanfaatan aset di maksud.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap rencana pembentukan badan baru berupa Bank Tanah yang akan secara khusus untuk memastikan ketersediaan lahan sektor perumahan.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah yang menyebut Bank Tanah Perumahan itu nantinya bakal menjadi Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP.

“BLU ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," kata Fahri dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (10/3/2025).

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Wamen PKP berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

Selain itu, keberadaan Bank Tanah pada sektor perumahan itu juga diproyeksi bakal meningkatkan minat investasi sektor properti lantaran meningkatkan kepastian status lahan bagi para calon investor.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," ujarnya.

Selain itu, keberadaan Bank Tanah khusus perumahan itu diharapkan dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

Pasalnya, tanah menjadi komponen utama hingga 40% yang mempengaruhi mahalnya harga jual rumah.

Sejalan dengan hal itu, dia berharap pembentukan Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dilakukan bersamaan dengan dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani MoU di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025).

Untuk diketahui, sebenarnya pemerintah telah memiliki Badan Bank Tanah yang dibentuk khusus untuk mengelola tanah milik negara. Badan Bank Tanah yang saat ini telah ada bertanggung jawab kepada Presiden melalui komite yang terdiri dari Menteri ATR/BPN, Menteri Keuangan dan Menteri PU.

Adapun, pembentukan Badan Bank Tanah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2021. Dalam beleid itu, Bank Tanah memiliki fungsi untuk mengelola, mengembangkan, mengamankan hingga mengendalikan tanah negara.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang mengupayakan pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk mempercepat pembangunan perumahan. Upaya tersebut saat ini masih dalam tahap revisi peraturan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan terdapat revisi untuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan dan Keputusan Presiden (Keppres) 30/2021 tentang Pengangkatan Dewan Pembina Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.

"Sekarang itu kan ada revisi Perpres 9 dan Keppres 30, itu baru keluar dari persetujuan dari Presiden (Prabowo Subianto) Jumat kemarin. Itu baru kita proses dulu," ujar Fitrah saat ditemui di Serang, Banten.

Pihaknya sedang menyelesaikan peraturan yang mengatur badan tersebut. Setelah itu, baru akan dibentuk panelis dan mengundang peserta yang ingin bergabung dengan badan tersebut. Menurutnya, pembentukan BP3 dapat rampung pada semester II tahun ini.

"Kita bertahap dulu lah, kita selesaikan peraturannya dulu, kemudian kita bentuk panelis, lalu kita undang nanti panelisnya, kita undang peserta yang mau ikut di BP3," ucapnya.

"(Target rampung bisa semester II-2025?) Bisa, insyaallah bisa," tuturnya.

Sebagai informasi, hunian berimbang adalah regulasi pemerintah yang mewajibkan pengembang rumah mewah dan rumah menengah untuk membangun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, bagi pengembang yang tidak bisa langsung membangun, dapat memenuhi kewajiban dengan menyetor dana konversi.

Sebelumnya diberitakan pada Senin (17/2) lalu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk Hunian Berimbang dan Dana Konversi. Langkah ini sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan.

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR, menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama TNI Angkatan Darat (TNI AD) berkolaborasi membangun rumah untuk prajurit dan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"Pertama, kami butuh data berapa anggota TNI AD yg butuh rumah. Agar kami bisa mengalokasikan kuota untuk membuat perencanaan. Tahun 2025 ini yang pasti kuota FLPP 220 ribu rumah, untuk itu saya minta sampaikan datanya agar bisa dialokasikan. Tolong disampaikan bulan ini datanya sudah masuk," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Jakarta, Senin.

Ara juga berpesan agar dalam pembangunannya dapat memilih pengembang dan kontraktor yang bertanggung jawab.

"Sesuai perintah Presiden Prabowo, selain kuantitas dijaga kualitasnya. Untuk itu dipilih pengembang yang benar, karena nasib prajurit selanjutnya dalam menempati hunian bergantung pada kualitas pengembangnya," ujarnya.

Ara juga berpesan agar menindak tegas segala bentuk pungutan liar (Pungli) dalam pembangunan rumah.

"Tindak tegas segala pungli, jangan sampai dengan adanya pungli dapat mempengaruhi kinerja pengembang yang pada akhirnya mengorbankan kepada konsumen," katanya.

Terakhir Ara mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah untuk rakyat. "Selanjutnya kita juga terus kembangkan skema untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal yang tidak memiliki slip gaji," ujarnya.

Untuk ketersediaan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan taman bermain anak, Menteri Ara menyebutkan akan dibangun dari hasil sumbangan gotong royong dari berbagai pihak. "Tadi Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp500 juta untuk taman bermain anak," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri PKP bersama Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah untuk prajurit TNI AD dan MBR di Serang, Banten.

Ara mengatakan, peletakan batu pertama ini adalah hasil proses pertemuan yang telah berlangsung beberapa kali.

"Mudah-mudahan dengan penyediaan hunian untuk prajurit ini dapat membantu para prajurit dalam bertugas. Selanjutnya agar rumah subsidi ini nantinya dapat tepat sasaran sesuai Presiden Prabowo," ujar Ara.

Sementara itu, Erwin Djatniko setuju dengan pernyataan Ara terkait pemilihan pengembang yang harus selektif agar memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun.

"Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul," kata Erwin.

Dari total sebanyak 5.760 unit yang dibangun, sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk prajurit TNI AD, sisanya sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi MBR dan 1.009 unit untuk rumah komersial.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto sempat menelpon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat meninjau lokasi banjir di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Dadan mengatakan penyaluran makan bergizi gratis (MBG) di wilayah terdampak banjir di Bekasi memang sempat terhenti selama dua hari.

"Kasus di Bekasi dua hari berhenti. Satu hari terendam (Selasa) dan satu hari pembersihan (Rabu)," kata Dadan saat dihubungi, Minggu (9/3/2025).

Dadan mengatakan BGN telah menyiapkan mekanisme dalam penyaluran MBG bagi daerah yang terdampak bencana. Dia menyebut jika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG tidak terendam banjir dan sekolah libur, maka MBG akan disalurkan ke warga yang terdampak banjir.

"Jika SPPG tidak terendam banjir sementara sekolah libur, makanan dibagikan kepada yang terdampak banjir, misal di Kendal," katanya.

Saat banjir melanda Bekasi, Dadan mengatakan penyaluran MBG sempat berhenti beberapa hari karena bayak dapur MBG yang ikut terendam. Dadan mengatakan penyaluran MBG di wilayah banjir Bekasi kembali normal saat banjir di SPPG atau dapur MBG telah surut.

"Hari Kamis (6 Maret) SPPG sudah memberikan pelayanan kepada penerima manfaat," jelas Dadan.

Prabowo Telpon Kepala BGN

Presiden Prabowo Subianto menelepon langsung beberapa pejabat saat mengecek banjir di Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Salah satu yang ditelepon yakni Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Dikutip dari keterangan pers tim media presiden, Minggu (9/3/2025), Prabowo mengecek banjir di Bekasi pada Sabtu (8/3). Prabowo menyusuri rumah-rumah dan berbincang dengan warga.

Prabowo menelepon langsung beberapa pejabat saat pengecekan itu. Prabowo meminta para pejabat untuk segera merenovasi fasilitas dan sekolah 04 Babel yang rusak akibat banjir.

Prabowo juga menelepon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Prabowo ingin memastikan program makan bergizi gratis di wilayah terdampak banjir tersebut.

"Pak Dadan, di Bekasi sudah berapa dapur ya? Pak Dadan saya sekarang di Kecamatan Babelan," ujar Prabowo.

"Di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Babelan. Ya, tapi mereka makannya belum sampai. Makannya belum sampai ke sini belum, di Kecamatan Babelan. Hanya memang kondisi mereka itu banyak banjir. Ini sekolah dasarnya. SDN 04 masih terendam. Jadi harus dipikirkan nanti gimana," lanjut Prabowo.

"Kita akan lakukan MBGnya di daerah yang agak tinggi kemudian nanti bisa terkirim ke sekolah-sekolah," jawab Dadan.

"Iya nanti dapurnya di tempat yang tinggi ya," ujar Prabowo.

"Siap, Pak. Jadi sementara itu di Bekasi ada satu dapur yang memang tidak operasional, masih terendam banjir. Tapi yang lainnya masih ada," jawab Dadan.

Dadan pun mengatakan ada 2 dapur SPPG makan bergizi gratis di Kabupaten Bekasi. Selain itu, BGN juga tengah mempersiapkan dapur besar di kota Jakarta untuk memasok makanan saat dapur di daerah tertentu bermasalah, contohnya seperti banjir ini.

(ygs/gbr)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan merenovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Ia mengunjungi lagi Tanah Tinggi untuk meminta data warga yang siap direnovasi rumahnya kepada Kelurahan.

Ara menyatakan akan mengunjungi kembali Tanah Tinggi hari Selasa (11/3) pukul 16.00 WIB.

"Nanti hari Selasa (11/3) saya ke situ lagi, ke Tanah Tinggi ya," ujar Ara saat ditemui di Serang, Banten, Minggu (10/3/2025).

Ia akan mengumpulkan data terkait rumah warga yang siap direnovasi serta kontrakan yang bakal ditempat untuk sementara waktu. Biaya renovasi dan sewa kontrakan warga akan dibiayai oleh Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

"Hari Selasa mudah-mudahan lurahnya sudah bisa memberikan data yang udah mau siap renovasi mana, dan kontraknya kemana dan berapa bayarnya. Kan udah siap dibayar sama Pak Aguan," katanya.

Ara menyebut program ini termasuk merenovasi rumah Nenek Hasna. Untuk diketahui, Nenek Hasna merupakan Tanah Tinggi yang sempat viral karena tinggal di rumah 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya. Ara sempat membantu Nenek Hasna dengan merenovasi rumah dan menyewakan kontrakan untuk ditempati sementara waktu.

"(Juga nengok Bu Hasna?) Iya, kan kita tadinya kan mau bangun ini (renovasi 500 rumah tidak layak huni) ya. Selasa jam 4 sore ya" imbuhnya.

Semula rencananya renovasi rumah Nenek Hasna ditargetkan rampung pada Februari 2025. Namun, kini renovasinya akan dilakukan sekaligus dalam program renovasi 500 RTLH.

"(Renovasi rumah Bu Hasna belum selesai atau gimana?) Masa cuma satu aja kan sekaligus semuanya. Tetangganya gimana? Kita kan bangun semuanya sama-sama," tutur Ara.

"(Waktu itu rencana Februari 2025 rumah sudah jadi?) Iya, tapi kan mesti kebersamaan semuanya. Kita kan mesti kebersamaan semuanya, ada solusi bersama. Kan gitu kan? Ya mesti solusi yang bersama, yang adil seperti apa," tambahnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa siswa di SMPN 61 Jakarta mengungkapkan kegembiraannya setelah menerima menu makan bergizi gratis (MBG) yang berisi kurma.

Mereka mengaku belum pernah mengonsumsi kurma sebelumnya.

“Saya baru ngerasain kurma pas Kamis kemarin aja. Jadi dengan adanya kurma, jadi experience baru,” ungkap Lionel (15), siswa kelas 3, saat diwawancarai pada Senin (10/3/2025).

Rekan sekelas Lionel, Rialdo (15), juga mengatakan kurma langsung menjadi makanan favoritnya di antara empat menu lain dalam MBG selama bulan Ramadhan.

Rialdo mengaku, ini adalah kali pertama dia mencicipi kurma seumur hidupnya. Pasalnya, dia berasal dari keluarga nonmuslim yang tidak terbiasa mengonsumsi kurma.

“Kurma sih ya (favorit). Bisa dibilang begitu karena pertama kali nyoba Kamis kemarin, ternyata enak aja gitu, manis,” kata Rialdo.

Naufal (15) juga merasakan hal yang serupa. Dia mengungkapkan bahwa di rumahnya, kurma tidak pernah tersedia saat berbuka puasa.

“Kadang kala di rumah langsung makan yang berat-berat. Karena ada makan gratis, jadi bisa makan kurma,” jelasnya.

Sebelumnya, menu makan bergizi gratis (MBG) di dua sekolah di wilayah Slipi, Jakarta Barat, mengalami perubahan selama bulan Ramadhan.

Menu MBG di SMPN 61 Jakarta dan SDN 11 Slipi kini terdiri dari susu, telur rebus, buah, kurma, dan biskuit.

Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMPN 61 Jakarta, Rukmi, menjelaskan bahwa menu baru ini telah diberikan kepada siswa sejak Kamis (6/3/2025).

"Mulai dari awal kami masuk tanggal 6 Maret 2025, menunya sampai saat ini sama, terdiri dari susu, biskuit, kurma, buah, sama telur rebus," kata Rukmi saat ditemui di SMPN 61 Jakarta, Senin (10/3/2025) pagi.

Rukmi menambahkan, para siswa yang sedang berpuasa dan menerima MBG di SMPN 61 Jakarta harus membawa pulang makanan tersebut untuk digunakan sebagai makanan berbuka puasa.

Dia menjelaskan, pemberian menu tersebut disesuaikan dengan jam makan para siswa.

"Kalau nasi, berarti nanti basi. Ini kan bentuknya takjil, hanya makanan pembuka saat membatalkan puasa, jadi bukan makanan kenyang," jelasnya.

Kepala Sekolah SDN 11 Slipi, Nurfiati, juga menyampaikan bahwa para siswa diberikan menu baru saat bulan Ramadhan.

Menu tersebut terdiri dari susu, telur, buah, biskuit, dan kurma. Namun, bagi siswa kelas 1 hingga 3 SD, menu buah tidak diberikan.

"Kelas 4, 5, 6 ditambah buah, jeruk atau pisang," kata Nurfiati saat ditemui di lokasi, Senin (10/3/2025).

Nurfiati menambahkan bahwa menu tersebut telah disesuaikan sejak awal oleh pihak dapur makan bergizi gratis (MBG).

Para siswa nantinya juga akan membawa pulang makanan tersebut untuk dikonsumsi saat berbuka puasa.

Pemprov Jatim (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Jawa Timur berkolaborasi mendukung pengembangan sektor perumahan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa di Surabaya, Senin menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor properti sangat penting untuk memastikan pembangunan perumahan berjalan sesuai target, khususnya memenuhi target nasional Program 3 Juta Rumah per tahun.

“Sinergi juga akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui program sosial yang berkelanjutan,” katanya.

Langkah memperkuat kolaborasi dengan para pengembang tersebut diawali dengan audiensi antara Gubernur Jatim dan DPD REI Jatim untuk membahas berbagai upaya mendorong sektor perumahan agar membawa kebermanfaatan.

Dalam audiensi tersebut, DPD REI Jatim menyampaikan sejumlah usulan strategis salah satunya terkait implementasi Program 3 Juta Rumah.

REI Jatim menekankan pentingnya kejelasan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) program tersebut agar para pengembang dapat berkontribusi lebih optimal dalam menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat.

Selain itu, pertemuan ini juga menyoroti program Corporate Social Responsibility (CSR) Zakat Produktif yang menjadi salah satu inisiatif unggulan Gubernur Jawa Timur.

Program ini diharapkan dapat semakin berkembang dengan dukungan sektor properti sehingga zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif dalam membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Khofifah pun menyambut baik masukan dari REI Jatim dan menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kolaborasi dengan para pengembang.

Sementara itu, Ketua DPD REI Jatim Mochamad Ilyas berharap agar sinergi dengan Pemprov Jawa Timur dapat terbina dengan baik terutama untuk menunjang sektor properti.

“Semoga dukungan Pemprov Jatim dapat menghasilkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor properti sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat,” ujar Ilyas.

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Jawa Timur berkolaborasi mendukung pengembangan sektor perumahan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa di Surabaya, Senin menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor properti sangat penting untuk memastikan pembangunan perumahan berjalan sesuai target, khususnya memenuhi target nasional Program 3 Juta Rumah per tahun.

“Sinergi juga akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui program sosial yang berkelanjutan,” katanya.

Langkah memperkuat kolaborasi dengan para pengembang tersebut diawali dengan audiensi antara Gubernur Jatim dan DPD REI Jatim untuk membahas berbagai upaya mendorong sektor perumahan agar membawa kebermanfaatan.

Dalam audiensi tersebut, DPD REI Jatim menyampaikan sejumlah usulan strategis salah satunya terkait implementasi Program 3 Juta Rumah.

REI Jatim menekankan pentingnya kejelasan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) program tersebut agar para pengembang dapat berkontribusi lebih optimal dalam menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat.

Selain itu, pertemuan ini juga menyoroti program Corporate Social Responsibility (CSR) Zakat Produktif yang menjadi salah satu inisiatif unggulan Gubernur Jawa Timur.

Program ini diharapkan dapat semakin berkembang dengan dukungan sektor properti sehingga zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif dalam membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Khofifah pun menyambut baik masukan dari REI Jatim dan menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kolaborasi dengan para pengembang.

Sementara itu, Ketua DPD REI Jatim Mochamad Ilyas berharap agar sinergi dengan Pemprov Jawa Timur dapat terbina dengan baik terutama untuk menunjang sektor properti.

“Semoga dukungan Pemprov Jatim dapat menghasilkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor properti sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat,” ujar Ilyas.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Rasya (10), siswa kelas 5 SDN 11 Slipi, Jakarta Barat, mengaku lebih menyukai menu makanan berat yang biasanya diberikan saat Makan Bergizi Gratis (MBG) ketimbang saat Ramadhan.

“Lebih suka nasi, tapi kan enggak bisa dimakan juga,” ucap Rasya saat dijumpai Kompas.com, Senin (10/3/2025).

Kendati demikian, Rasya mengatakan buah kurma menjadi salah satu dari lima menu yang paling ia sukai. Selain kurma, Raysa menerima susu, buah, biskuit, dan telur rebus.

“Yang paling aku suka kurma, yang paling enggak suka telur rebus,” ungkap Rasya.

Dia menambahkan, senang mendapatkan menu MBG yang disesuaikan dengan waktu berbuka puasa, karena makanan ini dapat dinikmati saat waktu berbuka tiba.

Hal senada juga disampaikan oleh Naufal (15), siswa kelas 3 SMPN 61 Jakarta, yang menjadikan kurma sebagai makanan favorit dalam MBG edisi Ramadhan.

Dia mengungkapkan bahwa kurma adalah makanan yang jarang ditemui saat berbuka puasa di rumahnya.

“Kadang kalau di rumah langsung makan yang berat-berat. Karena ada makan gratis jadi bisa makan kurma,” ujarnya.

Naufal juga menyatakan bahwa meskipun lebih menyukai menu makanan berat, dia menyadari bahwa makanan tersebut tidak dapat dikonsumsi saat puasa karena berpotensi basi.

“Kalau nasi sih pengin, tapi namanya juga bulan puasa. Nanti kalau dikasihnya sekarang, takutnya sudah basi. Pulangnya kan jam 12.30 WIB,” tambahnya.

Sebelumnya, menu MBG di dua sekolah di wilayah Slipi, Jakarta Barat, tidak lagi menyajikan nasi dan lauk-pauk selama bulan Ramadhan.

Menu yang disajikan di SMPN 61 Jakarta dan SDN 11 Slipi terdiri dari susu, telur rebus, buah, kurma, dan biskuit.

Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMPN 61 Jakarta, Rukmi, menjelaskan bahwa menu MBG baru ini telah diberikan kepada siswa sejak Kamis (6/1/2025).

"Mulai dari awal kami masuk tanggal 6 Maret 2025, menunya sampai saat ini sama, terdiri dari susu, biskuit, kurma, buah, sama telur rebus," kata Rukmi saat ditemui di SMPN 61 Jakarta, Senin (10/3/2025) pagi.

Rukmi menambahkan, para siswa yang berpuasa dan mendapatkan MBG di SMPN 61 Jakarta harus membawa pulang makanan tersebut untuk berbuka puasa.

Menu tersebut disesuaikan dengan waktu makan siswa, mengingat nasi dan lauk-pauk berpotensi basi jika dikonsumsi di sore hari.

"Kalau nasi, berarti nanti basi. Ini kan bentuknya takjil, hanya makanan pembuka saat membatalkan puasa, jadi bukan makanan kenyang," jelasnya.

Kepala Sekolah SDN 11 Slipi, Nurfiati, juga menyampaikan bahwa para siswa mendapatkan menu baru selama bulan Ramadhan. Menu tersebut terdiri dari susu, telur, buah, biskuit, dan kurma.

Namun, bagi siswa kelas 1 hingga 3 SD, menu buah tidak diberikan.

"Kelas 4, 5, 6 ditambah buah, jeruk atau pisang," kata Nurfiati saat ditemui di lokasi, Senin (10/3/2025).

Nurfiati menambahkan bahwa menu tersebut telah disesuaikan oleh pihak dapur MBG sejak awal, dan siswa diharapkan dapat membawa pulang makanan tersebut untuk berbuka puasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyumbang Rp 500 juta untuk pembangunan taman bermain pada pembangunan rumahTNI AD.

"Tadi Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp 500 juta untuk taman bermain anak," ujar Ara, Minggu (9/3/2025).

Ara juga berpesan agar menindak tegas segala bentuk pungutan liar (pungli) dalam pembangunan rumah.

“Tindak tegas segala pungli, jangan sampai dengan adanya pungli dapat mempengaruhi kinerja pengembang yang pada akhirnya mengorbankan kepada konsumen," tegasnya.

Sementara Irjenad Letjen TNI Erwin Djatniko setuju dengan pernyataan Menteri PKP terkait pemilihan pengembang yang harus selektif agar memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun.

"Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul," kata Erwin.

Dari total sebanyak 5.760 unit yang dibangun, sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk Prajurit TNI AD.

Sementara sisanya sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 1.009 unit untuk rumah komersial.

Jakarta: Banjarbaru merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Kota ini dijuluki sebagai Kota Seribu Taman berkat kondisi alam yang hijau dan potensinya sebagai sentral ekonomi regional.

Sebagai kota penghasil intan, kota ini menarik banyak peminat sebagai tempat tinggal. Kota ini juga menawarkan banyak pilihan rumah dengan tipe dan harga yang bervariasi.

Bagi kamu yang mencari rumah, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah di Banjarbaru dengan harga serba Rp164 juta untuk kamu yang dikutip dari Sikumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Banjarbaru

Perumahan subsidi di Banjarbaru. Foto: SiKumbang PUPR

1. Griya Ulin Makmur

Perumahan ini berlokasi di Landasan Ulin Tengah, Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan ini dibangun oleh Abidaru Subur Makmur. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 2 unit yang tersedia.

Mulai dari harga Rp164 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 36meter persegi, luas lahan 160 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah rangka atap baja ringan atau sejenisnya, atap sakura roof atau sejenisnya. Dinding batako plester, lantai keramik 40 x 40, serta pondasi batu gunung dan tiang cor besi 10 x 8.

2. Pesona Multazam Abadi

Perumahan ini berlokasi di Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Perumahan ini dibangun oleh Multazam Berkah Mandiri yang menyediakan 9 unit tipe rumah subsidi.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp164 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 155 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lain atap genteng metal, dinding batako berplester aci dan cat, lantai keramik, dan pondasi batu gunung.

3. Danau Seran Indah Permai 2 Tahap 1

Berlokasi di Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dikelola oleh Sinar Alam Angkasa Mandiri dengan jumlah unit tersedia sebanyak 19 subsidi.

Rumah mulai dari harga Rp164 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 160 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap metal, dinding batako, lantai keramik, dan pondasi batu gunung.

4. Griya Idaman Trikora

Berlokasi di Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dikelola oleh Aldi Citra Persada dengan 6 tipe subsidi yang tersedia.

Rumah dengan harga Rp164 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 160 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lain atapmultiroof, dinding baja ringan, lantai keramik, dan pondasi ulin dicor.

5. Komp. Perum Benawa Raya

Perumahan yang berlokasi di Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan ini dibangun oleh Nadyatama Intan Nugraha ini menawarkan 12 rumah subsidi.

Rumah mulai dari Rp164 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 160 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi yang dimiliki rumah ini yaitu atap baja ringan, dinding beton, lantai keramik, serta pondasi batu gunung.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)