Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengenalkan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto kepada pengusaha Rusia. Beberapa yang disebut oleh Airlangga adalah program makan bergizi gratis, swasembada pangan hingga swasembada energi.

Airlangga mengatakan, di tengah ketidakpastian global, sektor pangan menjadi sektor yang krusial. Dalam hal ini, kata dia, Indonesia siap berkolaborasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dengan Rusia.

"Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia memiliki berbagai program strategis. Makan bergizi gratis misalnya untuk semua pelajar Indonesia. Kedua ada ketahanan pangan dan ketahanan energi," ujarnya dalam The Russia-Indonesia Business Forum di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025).

"Tiga program itu adalah prioritas Indonesia, dan di bawah ketidakpastian global menurut saya yang paling penting bagi orang-orang adalah ketercukupan pangan. Dalam hal itu Indonesia terbuka untuk kolaborasi dan kerja sama, serta membuat mega proyek ini bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi," tambah Airlangga.

Airlangga menambahkan, Indonesia juga membutuhkan investasi US$ 800 miliar atau Rp 13.360 triliun (kurs Rp 16.700) untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Dalam hal ini sektor yang bakal menjadi andalan adalah investasi di bidang hilirisasi yang juga terbuka untuk dikerjasamakan.

Hilirisasi tidak hanya menyasar sektor mineral penting seperti nikel atau bauksit, tapi juga menjamah sektor agrikultur seperti minyak kelapa sawit. Nantinya produk-produk mentah akan diolah di dalam negeri agar memberikan nilai tambah sebelum diekspor ke negara lain.

Airlangga juga memamerkan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan spesialisasi yang berbeda-beda. KEK diharapkan bisa mendukung iklim berusaha di Tanah Air.

"Sumatera ada kelapa sawit, beberapa area lain ada yang fokus ke minyak dan gas, kalau di Kalimantan tambang batu bara juga dengan perkebunan, lalu di Timur ada mineral processing, nikel, tembaga, emas, dan termasuk bauksit di Kalimantan Barat," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, James Riady menilai Indonesia dan Rusia memiliki hubungan bilateral yang cukup baik. Ia juga menyebut Indonesia menawarkan banyak peluang bagi Rusia, namun kurang dikerjasamakan secara optimal.

"Kita butuh banyak B2B engagement, dan kita belum cukup banyak membawa pebisnis Indonesia ke Rusia, begitu pula membawa pengusaha Rusia ke Indonesia. Kita akan melihat peluang ini serta memberikan dukungan, dan akan berpartisipasi lebih aktif untuk itu," tutup James.

Sejumlah murid TK di Batang mengeluhkan mual, muntah, dan pusing usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) pagi tadi. Dinas Kesehatan (Dinkes) Batang tengah menyelidiki kejadian ini.

Keluhan para orang tua ini diunggah di Instagram @batanghelp. Tercatat tiga murid TK Al Karomah Batang dilaporkan muntah sesaat setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terdiri dari mi goreng, telur dadar, dan sayur.

Salah satu orang tua murid, Adi Pras, mengungkapkan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 09.30 WIB tadi, saat sebagian besar anak sudah selesai makan.

"Tadi njemput anak, di jalan cerita kalau muntah, katanya setelah makan langsung pusing. Ada tiga yang muntah dari kelas anak saya, " kata Adi saat dihubungi wartawan lewat telepon, Senin (14/4/2025).

Selain anaknya, Adi mengatakan, ada dua anak lain yang mengalami hal serupa seusai menyantap MBG.

"Jadinya trauma, nggak mau makan lagi di sekolah," ucapnya.

Adi juga menyayangkan pihak sekolah yang menyuruh anak-anak makan menu MBG tanpa memeriksa kualitas makanannya terlebih dahulu.

"Gurunya harusnya juga makan biar tahu makanannya layak atau tidak. kalau layak ya nggak apa-apa, tapi ini malah bikin trauma anak nggak mau makan," kata Adi Pras.

Hal senada dikatakan Ema, orang tua di TK yang sama. Ia menceritakan anaknya pucat usai menyantap makanan MBG. Anaknya juga mengeluhkan sakit, pusing dan mual setelah sebelumnya muntah-muntah di kelas.

"Ngeluh perutnya sakit. Saya takut itu keracunan. Sempat saya periksa diobati. Kalau sampai besok ya tak bawa ke klinik, ke rumah sakit," kata Ema.

"Saat ini saya suruh tidur. Masih merasa mual-mual, agak anget perutnya. Makan nggak mau, trauma takut muntah. Biasanya pas dia sakit minta maem, kalau ini nggak mau makan," tambah Ema.

"Banyak muntah di kelas anak saya, banyak yang bilang (makanan) basi. Mual-mual masih. Tadi agak khawatir, la berangkat nggak kayak gitu, terus pulang kok pucat, pusing," kata Ema.

Mendapati anaknya dalam kondisi seperti itu, Ema langsung mengonfirmasi ke guru yang bersangkutan.

"Bu guru sudah tak konfirmasi, sudah menghubungi MBG, kalau bisa jangan diulangi, yang saya takutkan, berlanjut, takut sama (kondisi) anak," kata Ema.

"Saya trauma, anak saya juga trauma, terus gimana nggak mau makan, perut sakit terus," imbuhnya.

Dimintai konfirmasi wartawan, Korlap MBG Kecamatan Batang, Hasan Al Sidiq, menyatakan tidak ada komplain dari pihak sekolah terkait menu makanan MBG pagi tadi. Ia justru baru tahu dari media sosial.

"Kita langsung mencari informasi anak-anak yang mengalami mual-mual itu. Dari dinas juga sudah melakukan pemeriksaan, mengambil sampel makanan," ucapnya.

"Bisa jadi ada yang tidak suka dengan menu yang diberikan, mungkin aroma mi dengan bawang goreng. Kami introspeksi diri, ke depan tidak akan menggunakan mi sebagai pengganti karbohidrat lagi," tambahnya.

Hasan bercerita, kejadian yang berkaitan dengan aroma makanan juga pernah terjadi sebelumnya. "Ada juga cerita anak yang tidak suka ketika mencium aroma pisang. Sehingga kita mengantisipasi pisang dengan dibungkus plastik," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Didiet Wisnuhardanto, menjelaskan pihaknya masih melakukan penelitian pada kasus tersebut.

"Masih diteliti," katanya saat dimintai konfirmas melalui pesan singkat.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Madiun (ANTARA) - Wali Kota Madiun Maidi menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Madiun, Jawa Timur, dinilai ikut menggerakkan perekonomian warga karena terlibat sebagai penyuplai bahan baku yang diolah oleh tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat.

"Program MBG ini bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian warga sekitar. Apalagi, banyak produsen makanan di sekitar SPPG yang baru diluncurkan ini. Salah satunya, sentra pembuatan tahu di Banjarejo," ujar Wali Kota Maidi dalam kegiatan peluncuran dapur sehat SPPG Mandiri Karya Indonesia Emas di Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, Senin.

Ia menjelaskan kebutuhan bahan baku untuk program MBG banyak tersedia di Kota Madiun, sehingga tim SPPG tidak perlu jauh untuk belanja.

"Belanja jangan jauh-jauh. Sebisa mungkin yang terdekat dulu di sekitar dapur sehat. Pemkot Madiun saat ini juga sedang mempersiapkan lahan untuk memenuhi kebutuhan dapur," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mulai dilaksanakan di Kota Madiun sejak Januari 2025.

Pada tahap awal, MBG dilaksanakan dengan keberadaan satu dapur SPPG yang terdapat di Jalan Tirta Raya, Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Dapur tersebut bisa melayani sekitar 3.500 anak.

Sesuai data, total siswa di Kota Madiun yang menjadi sasaran program makan bergizi gratis mencapai sekitar 51 ribu anak, sehingga masih memerlukan 16 dapur atau SPPG lagi. Jumlah itu belum termasuk sasaran dari ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD.

Guna memenuhi kebutuhan program MBG tersebut, saat ini Pemkot Madiun bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kodim Madiun dan lembaga lain, baik negeri maupun swasta, secara bertahap menyediakan dapur sehat SPPG.

Kini, Kota Madiun telah menambah satu dapur SPPG lagi di wilayah Kelurahan Banjarejo melalui dapur mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yang dikelola oleh Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Karya Indonesia Emas.

Maidi menambahkan selain dua dapur yang telah beroperasi, masih ada 5 dapur sehat lainnya yang dalam proses pembangunan. Dapur yang dibangun tersebut terletak di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo, serta Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo.

Sementara itu, Ketua Yayasan Karya Indonesia Emas Dimpos Simamora mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya menyediakan dapur sehat di Kota Madiun. Tapi juga, sejumlah daerah lainnya di Indonesia. Tujuannya, untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto serta memenuhi kebutuhan anak-anak agar proses pembelajaran semakin optimal.

"Karena itu di SPPG ini kami sediakan para ahli. Ada ahli akuntansi, ahli gizi dan kepala SPPG. Juga ada karyawan dan relawan agar program MBG ini semakin optimal," katanya.

SPPG Karya Indonesia Emas yang baru diluncurkan tersebut melayani sebanyak 3.492 siswa, dengan jarak sekolah terdekat dari SPPG adalah 270 meter dan terjauh 1.100 meter.

Sejumlah siswa berdoa sebelum memulai menyantap makanan saat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 4, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Aceh, (14/4/2025). Badan Gizi Nasional (BGN) mendistribusikan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kepada sebanyak 2.709 penerima manfaat siswa di sejumlah sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah Kota Banda Aceh. ANTARA FOTO/Ampelsa.

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok mengakui selama ini lemah dalam mengawasi perizinan pembangunan perumahan.

“Yang pertama ini karena lemahnya pengawasan. Kedua, nanti kita akan lihat penegakan aturannya bagaimana, apakah Satpol PP memiliki kewenangan untuk penertiban atau kewenangannya bagaimana di Dinas Perizinan,” ujarWakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah kepada wartawan, Senin (14/4/2025).

Maka dari itu, Chandra melakukan evaluasi internal untuk mengatasi pembangunan perumahan ilegal di Depok. Pasalnya, ditemukan Perumahan PR, Pancoran Mas, Kota Depok, yang belum mengantongi perizinan.

“Nanti kami akan evaluasi di internal secepat-cepatnya,” kata Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah kepada wartawan, Senin (14/4/2025).

Menurut dia, evaluasi membantu pemerintah dalam pemetaan, termasuk mendata perizinan perumahan dan kewenangan Satpol PP dalam menghentikan pembangunan ilegal.

Contohnya, pembangunan Perumahan PR yang dihentikan sementara karena tak berizin.

“(Akibat tidak berizin) karena dampak ekologisnya ternyata sangat merusak, menyebabkan banjir-banjir dan ujungnya juga korban jiwa,” ujar Chandra.

Pemkot Depok berjanji mengambil langkah hukum jika pihak pengembang tidak kooperatif dalam mengurus perizinan perumahan.

Sebelumnya diberitakan, banjir menggenang perumahan di Jalan Ait Soleh Raya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat (11/4/2025) malam.

Warga menduga banjir disebabkan pembangunan perumahan baru di lokasi itu.

Chandra menyebutkan, banjir di Jalan Ait Soleh Raya karena adanya penyempitan saluran air.

“Di sana ada juga pembangunan perumahan baru yang akan kita cek izinnya. Kalau izinnya enggak sesuai ketentuan, kita akan minta hentikan secepat-cepatnya,” ungkap Chandra, Jumat.

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota DepokChandra Rahmansyah mengaku khawatir adanya perumahan ilegal yang dibangun di Depok.

Hal itu disampaikannya usai temuan perumahan PR yang tidak berizin di Jalan Ait Soleh Raya, Pancoran Mas, Kota Depok, dan diduga menjadi biang kerok banjir, Jumat (11/4/2025) malam.

“Dari kejadian-kejadian ini masih sporadis, yang mana ada kejadian saya kesini, ternyata di titik-titik itu enggak ada (perizinan). Makanya jangan-jangan kalau kita scanning, ini (mungkin) banyak banget di Depok,” kata Chandra kepada wartawan, Senin (14/4/2025).

Pihaknya sudah merencanakan pemetaan dan identifikasi perizinan seluruh perumahan yang ada di Depok melalui Dinas Perizinan dan Satpol PP.

“Nah nanti kita akan melakukan scanning lah, inventarisasi terhadap perumahan-perumahan yang ada di Depok,” ujar Chandra.

“(Akibat tidak berizin) karena dampak ekologisnya ternyata sangat merusak, menyebabkan banjir-banjir dan ujungnya juga korban jiwa,” tambahnya.

Pemkot juga siap mengambil sikap tegas melalui proses hukum jika pihak developer tidak kooperatif dalam mengurus secara administratif perizinan tersebut.

Di samping itu, Chandra menemukan jalan beton yang dibangun di atas cabang aliran Kali Krukut di dekat Perumahan PR.

“Yang ini mengakibatkan air akhirnya limpahannya keluar (dari aliran) dan menyebabkan banjir,” jelas Chandra.

Sementara ini, pembangunan perumahan PR yang tidak berizin akan dihentikan sementara hingga klarifikasi lebih lanjut.

Sebelumnya diberitakan, banjir menggenang perumahan di Jalan Ait Soleh Raya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat (11/4/2025) malam.

Banjir itu diduga warga kian memburuk karena pembangunan perumahan di sebelah hingga ketinggian air 40 sentimeter.

Saat meninjau kondisi banjir di lokasi, Chandra melihat adanya penyempitan saluran air.

“Saya lihat ada penyempitan saluran air. Di sana ada juga pembangunan perumahan baru yang akan kita cek izinnya. Kalau izinnya enggak sesuai ketentuan, kita akan minta hentikan secepat-cepatnya,” ungkap Chandra, Jumat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) berencana menambah 105 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Langkah ini dalam rangka menggenjot program makan bergizi gratis (MBG).

Sebanyak 105 SPPG tersebut akan disebar di 35 kabupaten/kota di Jateng, dengan masing-masing kabupaten/kota terdapat tiga SPPG baru.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin mengatakan akan segera berkoordinasi dengan bupati/wali kota se-Jawa Tengah untuk merealisasikan tambahan SPPG tersebut. Pihaknya menargetkan penambahan itu bisa terealisasi dalam sepekan ke depan.

"Kita rapat untuk persiapan percepatan program MBG, dan alhamdulillah sudah langsung diterima di BGN, sehingga langsung ada tindak lanjut," kata Taj Yasin dalam keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).

Hal itu dia sampaikan usai rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN), di Jakarta.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jateng ini menyebut Pokja MBG Jateng juga akan membantu BGN dalam mengakomodir SPPG yang telah berjalan. Sehingga nantinya tak hanya bertambah, tetapi dapur MBG yang telah berjalan akan didata serta dinilai kelayakannya.

Dalam pertemuan tersebut, Pokja MBG Jateng menyampaikan sejumlah usulan dan kendala dalam pelaksanaan program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa usulan yang disampaikan, yakni tentang fungsi pengawasan agar didelegasikan ke daerah. Sehingga memudahkan dalam koordinasi pelaksanaan.

Taj Yasin juga menyampaikan agar dilakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan olahan siap saji, serta Sertifikasi Laik Higiene Sanitani (SLHS). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan.

Sebelumnya, Pokja MBG Jateng telah memetakan aset Pemprov Jateng yang dapat dimanfaatkan sebagai SPPG. Hasilnya, terdapat 21 aset milik Pemprov Jateng serta 1 aset milik BUMD, berupa 12 bangunan dan 7 bidang tanah.

Di samping itu ada juga 34 SMK yang memiliki catering/tata boga/kantin tipe A yang sudah bersertifikat BPOM. Sementara ada 7 satuan pendidikan yang masuk daftar usulan berpotensi sebagai tempat dapur SPPG.

"Kita berharap jalannya program MBG ini lebih masif lagi di Jawa Tengah," tandas Taj Yasin.

SUMENEP, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri Sumenep, Jawa Timur, kembali meminta klarifikasi dari sejumlah kepala desa terkait dugaan kasus korupsi pemotongan dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024, Senin (14/4/2025).

"Hari ini ada tiga kades yang kami undang dan meminta klarifikasi dari mereka," kata Moch Indra Subrata, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Sumenep.

Indra menjelaskan, klarifikasi tersebut untuk Pengumpulan Data (Puldata) dan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) terkait realisasi program BSPS tersebut.

"Tiga kades dimintai keterangan dengan kapasitas sebagai penerima program (BSPS)," imbuh dia.

Pada tanggal 9 Maret 2025 lalu, Kejari Sumenep telah memanggil lima Kades lain yang juga menjadi penerima program untuk perumahan rakyat tersebut.

"Pemanggilan semua kades ini merupakan pelimpahan dari Kejati Jawa Timur atas laporan masyarakat yang diterima beberapa waktu lalu," sebut dia.

Sebab, locus delicti dan tempus delicti dugaan korupsi program BSPS tersebut berada di wilayah hukum Kabupaten Sumenep.

Dari penelusuran Kompas.com, penerima program BSPS tahun 2024 tersebar di 126 desa yang ada di 23 kecamatan Sumenep.

Program tersebut menelan anggaran APBN senilai Rp 108 miliar.

Penerima program BSPS tersebut adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara swadaya.

"Kades yang dimintai klarifikasi ditentukan secara acak. Karena Kejari Sumenep belum mampu memanggil seluruh Kades penerima program BSPS karena keterbatasan personel," ujar dia.

Kejari Sumenep tidak menjelaskan sampai kapan proses pemanggilan kades yang akan dimintai klarifikasi tersebut.

Hanya dijelaskan, hasil puldata dan pulbaket dari para kades tersebut akan diserahkan kepada Kejati Jatim.

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok akan menindak tegas pembangunan perumahan ilegal.

Hal ini sebagai tindak lanjut usai temuan pembangunan perumahan P di Jalan Ait Soleh Raya, Pancoran Mas, Kota Depok, tidak berizin.

“Kita akan coba lewat jalur administratif dulu, tapi kalau memang ternyata enggak memungkinkan, enggak kooperatif, pasti kita akan ambil langkah hukum lain yaitu baik pidana atau perdata,” ucap Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah kepada wartawan usai tinjau legalitas perumahan di Pancoran Mas, Kota Depok, Senin (14/4/2025).

Sikap tegas ini ditujukan juga kepada pembangunan perumahan yang dinilai asal-asalan.

Contohnya, pembangunan jalan beton di atas cabang aliran Kali Krukut di dekat tiga perumahan termasuk Perumahan P di Pancoran Mas.

“(Diproses) Buat yang belum mengantongi izin, termasuk juga yang pembangunannya asal-asalan seperti ini. Apa tanggung jawabnya ini sungai dibeton kayak gini? Ini harus ada tanggung jawabnya,” ujar Chandra.

Sementara ini, Pemkot melalui Satpol PP dan Dinas Perizinan akan menghentikan sementara pembangunan Perumahan P yang diduga menargetkan 200 unit rumah.

Setelahnya, Chandra berujar, pihaknya akan memanggil para developer termasuk dua pengembang perumahan lainnya yang bersinggungan dengan pembangunan perumahan P.

“Untuk pengembang yang menutup sungai juga akan dipanggil oleh perizinan juga, akan dipanggil minggu ini, secepat-cepatnya minggu ini,” lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, banjir menggenang perumahan di Jalan Ait Soleh Raya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat (11/4/2025) malam.

Banjir itu diduga warga kian memburuk karena pembangunan perumahan di sebelah hingga ketinggian air 40 sentimeter.

Saat meninjau kondisi banjir di lokasi, Chandra melihat adanya penyempitan saluran air.

“Saya lihat ada penyempitan saluran air. Di sana ada juga pembangunan perumahan baru yang akan kita cek izinnya. Kalau izinnya enggak sesuai ketentuan, kita akan minta hentikan secepat-cepatnya,” ungkap Chandra, Jumat.

Karawang (ANTARA) - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang, Jawa Barat menyebutkan sebanyak 69 wilayah yang tersebar di 47 desa sekitar Karawang masuk dalam kategori kawasan kumuh.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Karawang, Sanny Kurniadi, di Karawang, Senin mengatakan sesuai dengan survei pada tahun 2024, terdapat 69 wilayah dengan luas 497 hektare yang masih dalam kategori kawasan kumuh.

"Kawasan kumuh di wilayah Karawang itu tersebar di 47 desa pada 21 kecamatan," katanya.

Disebutkan bahwa penentuan kawasan kumuh dilakukan melalui survei yang mengacu pada tujuh indikator. Di antaranya bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran.

Hal itu sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Menurut dia, dalam penanganan penuntasan kawasan kumuh ini, pihaknya berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah dan instansi lain seperti Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana kebakaran serta pemerintah desa sebagai penanggungjawab penanganan kumuh di tingkat paling bawah.

Ia mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan proses penuntasan kawasan kumuh untuk mencapai target zero kawasan kumuh di tahun 2030.

"Kami berkomitmen untuk mewujudkan Karawang bebas dari kawasan kumuh. Kami yakin dengan kerja keras dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, target ini bisa tercapai," katanya.

KOMPAS.com - Di media sosial beredar unggahan beserta tautan yang diklaim sebagai akses untuk pendaftaran relawan program makan bergizi gratis.

Sebagaimana diketahui, makan bergizi gratis adalah program pemerintah yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Namun, berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan tersebut hoaks.

Narasi yang beredar

Tautan yang diklaim untuk pendaftaran relawan program makan bergizi gratis dibagikan oleh akun Facebook ini, ini, dan ini pada April 2025.

Berikut narasi yang dibagikan:

Dibuka pendaftaran relawan makan gratis. Program makan bergizi gratis dimulai tahun 2025. Gaji mulai Rp3-6 juta per bulan.

Program ini diharapkan dapat mencapai 3 juta penerima manfaat. Selain penerima manfaat seperti balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, serta ibu menyusui, program ini juga melibatkan 140 UMKM. Ayo daftarkan diri Anda sekarang juga.

Screenshot Hoaks, tautan relawan program makan bergizi gratis

Penelusuran Kompas.com

Setelah diperiksa, tautan yang dicantumkan dalam unggahan Facebook tersebut tidak mengarah ke situs resmi BGN.

Tautan tersebut mengarah ke sebuah situs yang meminta pengunjung memasukkan nama dan alamat lengkap, serta nomor akun Telegram aktif.

Tautan tersebut kemungkinan adalah modus phishing atau pencurian data. Sebab, di situs resmi BGN tidak ditemukan informasi soal pendaftaran relawan makan bergizi gratis.

Sebelumnya, BGN telah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan lembaga tersebut.

Biro Hukum dan Humas BGN pada 24 Desember 2024 menyebutkan, sudah ada laporan mengenai pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas BGN.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan tidak ragu melaporkan kejadian mencurigakan.

Informasi resmi terkait BGN dan makan bergizi gratis dapat diperoleh melalui situs resmi www.bgn.go.id atau di media sosial resmi @badangizinasional.ri (Instagram dan TikTok).

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk pendaftaran relawan program makan gizi gratis adalah hoaks.

Tautan tersebut kemungkinan adalah modus phishing atau pencurian data. Sebab, di situs resmi BGN tidak ditemukan informasi soal pendaftaran relawan makan bergizi gratis.

Pemerintah resmi meluncurkan program rumah subsidi khusus jurnalis. Program ini digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai bentuk sinergi lintas sektor untuk memastikan wartawan mendapatkan akses terhadap hunian yang manusiawi dan terjangkau.

Target awal sebanyak 1.000 unit di berbagai daerah. Total 100 unit rumah subsidi akan diserahkan pada tanggal 6 Mei 2025.

Berikut informasi selengkapnya.

Kriteria Penerima Rumah Subsidi Khusus Jurnalis

Dilansir situs Komdigi, program rumah subsidi khusus jurnalis digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai bentuk sinergi lintas sektor untuk memastikan wartawan mendapatkan akses terhadap hunian yang manusiawi dan terjangkau.

Berikut daftar kriteria penerima rumah subsidi khusus jurnalis:

• Diperuntukkan khusus bagi wartawan yang terdaftar dan bekerja di media massa, baik itu media cetak, elektronik, maupun online.
• Batas maksimal penghasilan penerima (wilayah Jabodetabek):
  - Rp 13 juta (bagi yang sudah berkeluarga)
  - Rp 12 juta (bagi yang berstatus lajang)

Wartawan yang berdomisili di Jabodetabek dengan penghasilan hingga Rp 13 juta (untuk yang sudah berkeluarga) dan Rp 11 - 12 juta (untuk yang masih lajang) tetap dapat mengakses subsidi ini.

Melalui program ini, pemerintah berharap wartawan Indonesia dapat menjalankan tugasnya dengan lebih tenang dan produktif, tanpa harus terus dibebani oleh persoalan dasar, seperti tempat tinggal. Wartawan yang sejahtera adalah fondasi kuat bagi demokrasi yang sehat.

Ada Rumah Subsidi untuk Nakes, Guru, dan Nelayan

Sebelumnya, pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan. Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) setelah hadir acara open house di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani pada Selasa (1/4/2025).

Rumah bersubsidi bagi nakes akan disiapkan sebanyak 30 ribu rumah, kemudian untuk guru sebanyak 20 ribu rumah, dan untuk nelayan sebanyak 20 ribu rumah. Selain itu, dia sudah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

"Kita sudah mengalokasikan buat petani 20 ribu, nelayan 20 ribu, buruh 20 ribu, tenaga migran 20 ribu, kemudian nakes itu 30 ribu, nakes itu terdiri dari perawat. Kemudian ada bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, kemudian TNI-AD kurang lebih sekitar 5.000, kepolisian 14.500, dari kuota 220 ribu," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya