Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia, Fahri Hamzah, menyatakan akan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang mempersulit izin pengembangan kawasan. Hal ini disampaikan Fahri saat meninjau Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024).

"Soal izin. Saya kira kita sedang berinisiatif memangkas izin membangun rumah. Tapi tidak berarti bahwa setiap saya melihat ada perumahan dibangun di atas sawah, saya sedih meskipun itu middle," kata Fahri.

Ia menegaskan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mempermudah perizinan dalam menata kawasan kumuh. "Kalau ada bupati atau walikota yang mempersulit izin menata kawasan, kami akan bikin perhitungan karena kita tidak punya cara lain," tegas Fahri.

Fahri menyoroti kondisi kumuh di sejumlah kawasan perkotaan, termasuk di Kota Mataram. "(Banyak) kawasan kita kumuh. Sungai rusak, pinggir pantai hancur. Tidak usah jauh-jauh, Pantai Ampenan contohnya," ujarnya.

Sebelumnya, Fahri mengungkapkan bahwa terdapat 98 kota di Indonesia yang menghadapi masalah serius dalam penataan kawasan, termasuk ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram. Rata-rata kota di Indonesia bermasalah dalam menata kawasan kumuh.

Fahri meminta para pengembang di Mataram untuk berperan aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut. Pengembang harus memiliki ide dan gagasan yang brilian untuk menata kota. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran besar, baik dari APBN maupun non-APBN, untuk pembangunan tiga juta rumah di NTB.

"Tolong pengembang. Ini termasuk anggaran yang kami keluarkan baru APBN yang non-APBN untuk tiga juta rumah ini di NTB besar sekali," tegas dia.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bisnis.com, CIREBON — Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto terancam tidak bisa dilaksanakan di Kabupaten Cirebon pada 2025.

Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Cirebon mengaku belum menerima petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait program tersebut.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon Sri Wijayawati mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan arahan resmi mengenai bagaimana program tersebut akan dilaksanakan.

Juklak dan juknis sangat penting untuk memastikan kesiapan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Menurut Sri, pemerintah daerah tidak bisa menyusun anggaran ataupun mengatur mekanisme pelaksanaan. Tanpa itu, mereka tidak berani mengambil langkah lebih jauh.

"Belum ada pedoman petunjuk teknisnya," kata Sri saat dihubungi, Kamis (26/12/2024).

Menurutnya, juklak dan juknis diperlukan untuk memberikan panduan detail mengenai siapa yang akan menjadi sasaran program, bagaimana pendistribusian makanan akan dilakukan, dan dari mana sumber pembiayaan akan diambil.

Tanpa dokumen tersebut, pemerintah daerah akan kesulitan memastikan program berjalan sesuai rencana.

Selain kendala teknis, masalah pendanaan menjadi salah satu tantangan utama. Hingga kini, belum jelas apakah pembiayaan program ini sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah pusat atau memerlukan kontribusi dari pemerintah daerah.

Menurutnya, BKAD tidak bisa sembarangan memasukkan anggaran untuk program ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 tanpa kejelasan dari pusat.

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai 2 Januari 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti siswa PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

MBG merupakan langkah strategis pemerintah untuk menurunkan angka gizi buruk yang masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia. Melalui program ini, makanan bergizi akan disediakan dua kali sehari, pagi dan siang.

Pemerintah menargetkan cakupan awal sebesar 40% pada tahun pertama, kemudian meningkat menjadi 80% pada tahun kedua, hingga mencapai 100% pada 2029.

Untuk mendukung implementasi program ini, pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan distribusi makanan bergizi. Sebanyak Rp71 triliun telah dialokasikan untuk program ini pada 2025.

Namun demikian, tantangan pelaksanaan tetap ada, terutama terkait anggaran per porsi makanan. Awalnya, anggaran ditetapkan Rp15.000 per porsi, tetapi kemudian disesuaikan menjadi Rp10.000 akibat keterbatasan anggaran negara.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja harga saham emiten perunggasan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) tercatat moncer pada tahun ini seiring dengan sentimen keterlibatan dalam program makan bergizi gratis. Bagaimana kemudian prospeknya pada 2025 saat program andalan pemerintah itu bergulir?

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), harga JPFA turun 1,05% pada perdagangan Selasa (24/12/2024) ditutup di level Rp1.890 per lembar. Namun, harga saham JPFA telah menguat 7,39% dalam sebulan perdagangan dan melesat 20,77% dalam tiga bulan perdagangan terakhir. Alhasil, harga saham JPFA telah melonjak 61,54% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd).

Analis NH Korindo Sekuritas Ezaridho Ibnutama dalam risetnya menjelaskan moncernya kinerja saham JPFA tahun ini sejalan dengan pertumbuhan kinerja keuangan.

Berdasarkan laporan keuangan, JPFA mengantongi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp2,09 triliun pada kuartal III/2024, melonjak 123,58% secara tahunan (year on year/yoy). Adapun, penjualan neto JPFA juga tumbuh 9,29% yoy menjadi Rp41,28 triliun per kuartal III/2024.

Selain itu, moncernya kinerja saham JPFA didorong oleh sentimen positif program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden RI Prabowo Subianto. Program tersebut akan mulai digelar pada Januari 2025.

Pemerintah menargetkan penerima program makan bergizi gratis dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada 2027 mendatang.

Pada Januari 2025, pemerintah akan mulai menjalankan program secara masif, mulai dari 923 titik. Kemudian, cakupan program berkembang menjadi 2.000 titik pada April 2025 dan menjadi 5.000 titik pada Juli-Agustus 2025.

Ezaridho pun menilai saham JPFA masih prospektif pada 2025. NH Korindo Sekuritas mempertahankan rekomendasi buy untuk JPFA dengan target harga yang telah dinaikkan menjadi Rp2.500 dari sebelumnya Rp2.100.

"Dengan kolaborasi Japfa bersama pemerintahan Prabowo untuk mengimplementasikan uji coba program makan siang gratis bergizi, perusahaan diperkirakan akan memperoleh kontrak business-to-government [B2G] yang signifikan dalam waktu dekat," tulis Ezaridho dalam risetnya dikutip Bisnis pada Kamis (26/12/2024).

Namun, ada tantangan pada saham JPFA di antaranya harga-harga komoditas pangan yang dapat meningkat seiring dengan ancaman perang daging yang dapat menyebabkan inflasi.

Sebelumnya, Tim Riset Panin Sekuritas juga menilai program makan bergizi gratis memberikan sentimen positif bagi saham-saham unggas seperti JPFA. Program ini diperkirakan membutuhkan 1,2 juta ton daging ayam per tahun pada 2029, dengan perkiraan penyerapan konsumsi tahun ini sekitar 500.000 ton.

"Program makan bergizi gratis akan meningkatkan konsumsi daging ayam di Indonesia yang saat ini sekitar 3,7 juta ton, sementara produksi 3,8 juta ton," tulis Tim Riset Panin Sekuritas pada beberapa waktu lalu.

Program makan bergizi gratis juga dinilai akan mendongkrak kinerja bisnis sejumlah emiten terkait, seperti JPFA. "Kami perkirakan kinerja positif ini akan berlanjut di 2025, didukung oleh perbaikan struktural di industri serta inovasi dan efisiensi yang terus dilakukan," tulis Tim Riset Panin Sekuritas.

Panin Sekuritas sendiri merekomendasikan buy untuk JPFA dengan target harga yang dinaikan ke level Rp2.400 per lembar.

Berdasarkan data Bloomberg, konsensus analis menunjukan bahwa sebanyak 21 sekuritas menyematkan rekomendasi beli untuk JPFA. Target harga saham JPFA berada di level Rp2.302,67 per lembar dalam 12 bulan ke depan.

Perbesar

Peluang Dongkrak Kinerja Bisnis

Head of Business Development & Strategy Japfa Gabriella Santosa telah mengatakan terkait program makan bergizi gratis dari pemerintah pada tahun depan, Japfa terus membuka peluang kerja sama serta keterlibatan. Kemudian, seiring dengan keterlibatan tersebut, menurutnya kinerja bisnis pun bisa terdongkrak.

"Akan otomatis alami terjadi [peningkatan kinerja bisnis] ketika program makan bergizi gratis bisa meningkatkan konsumsi. Pasti ada peningkatan kinerja," ujarnya setelah acara seminar bertajuk JAPFA for Indonesia Emas 2045: Nurturing Collaboration in Food Security pada Kamis (5/12/2024) di Jakarta.

JPFA sendiri memiliki produk unggulan berupa produk olahan yang selaras dengan penyediaan bahan baku program makan bergizi gratis dari pemerintah, seperti daging ayam, telur ayam, hingga susu.

Tahun ini, JPFA pun tengah dalam upaya strategis memperkuat segmen hilirnya yaitu melakukan ekspansi dan pengembangan pasar, khususnya pada daerah-daerah yang masih memiliki potensi pasar yang besar.

Selain itu, perseroan memperluas distribusi penjualan produk dengan melakukan penetrasi ke pasar tradisional. Hal ini sejalan dengan sinergi yang dilakukan dengan menggabungkan distribusi produk-produk olahan. JPFA juga akan melakukan berbagai program promosi untuk menjaga loyalitas konsumen.

Dalam menjalankan upayanya tersebut, JPFA telah menyiapkan anggaran belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp2 triliun pada 2024.

___________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memangkas anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp 15.000/anak menjadi Rp 10.000/anak. Hal itu dikarenakan anggarannya yang terbatas yakni Rp 71 triliun di 2025.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15 ribu tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," kata Prabowo saat memberikan keterangan resmi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Prabowo memaparkan hitungannya bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan Makan Bergizi Gratis punya sekitar 3-4 anak, artinya setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30 ribu dalam bentuk makanan bergizi. Jika dihitung sebulan bisa mencapai Rp 2,7 juta.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," beber Prabowo.

Nah jika program ini ditambahkan dengan bantuan-bantuan sosial dan tunjangan sosial lainnya, dia yakin pemerintah bisa mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh.

"Saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang," sebut Prabowo.

Sasar 3 Juta Orang di Tahap Awal

Pelaksanaan program MBG akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat terlebih dahulu mulai 6 Januari 2025. Secara bertahap jumlah penerima akan terus ditingkatkan jika satuan pelayanan di daerah tersebut sudah siap.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat ditemui wartawan usai Rakortas CPP 2025, Senin (23/12/2024).

Dalam hal ini waktu pemberian MBG akan berbeda setiap jenjang pendidikan karena menyesuaikan waktu kepulangan. Makanan akan dibagikan satu kali sehari kepada anak sekolah dari tingkat PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Untuk anak PAUD, TK sampai kelas 2 Sekolah Dasar (SD), makanan akan dibagikan pukul 08.00. Sementara sekitar 09.30 WIB dibagikan untuk anak kelas 3-6 SD.

Lalu sekitar pukul 12.00 WIB, makanan akan dibagikan bagi anak SMP hingga SMA. Jadwal pemberian MBG ini dibuat sesuai dengan jadwal belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia.

Menu Makan Bergizi Gratis

Dadan mengungkapkan menu MBG akan berbeda-beda setiap daerah. Terkait menu akan ditentukan oleh ahli gizi di setiap satuan pelayanan di daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11).

Dadan menyebut anggaran MBG setiap daerah bersifat fleksibel. Jika ada daerah yang anggarannya lebih rendah dari yang dianggarkan, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," bebernya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelasnya.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

Tak semua anak sekolah bisa dapat susu di program Makan Bergizi Gratis. Klik untuk berita selengkapnya....

Tidak Semua Dapat Susu

Tidak semua anak sekolah akan mendapatkan susu dalam program MBG. Sebagai gantinya, anak-anak ini akan menerima lauk lainnya.

Dadan mengatakan penyaluran susu untuk keperluan makan bergizi gratis akan difokuskan di daerah-daerah sentra sapi perah terlebih dahulu.

"Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan kan, tidak usah dipaksakan," ujar Dadan saat ditemui wartawan usai Rakortas CPP 2025, Senin (23/12).

Sebagai contoh, Dadan mengatakan menu susu dapat diganti dengan telur untuk memenuhi kebutuhan protein anak peserta MBG. Sedangkan untuk kebutuhan kalsium dapat diganti dengan daun kelor.

"(Menu susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur, bisa kelor," terangnya.

"Tapi di daerah-daerah dengan peternakan yang sapi perah yang cukup ya itu akan menjadi bagian dari makanan mereka," tegas Dadan lagi.

JAKARTA,investor.id – Peneliti bidang Pangan dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian memandang perlunya pemerintah mengkaji model dapur dalam penerapan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG). Eliza mengatakan, model dapur yang seharusnya diterapkan yakni berbasis komunitas lokal seperti koperasi, guna ikut menunjang bergeraknya ekonomi daerah.

Dia menjelaskan, basis dapur yang melibatkan komunitas lokal ini mempertimbangkan efisiensi anggaran dan kebutuhan cita rasa anak-anak siswa berdasarkan pada budaya makanan masing-masing daerahnya.

“Setiap daerah di Indonesia ini mestinya berbeda model dapurnya, tidak bisa semuanya central kitchen atau juga tidak bisa UMKM semuanya,” jelas Eliza saat dihubungi, pada Kamis (26/12/2024).

Dia mengungkapkan, pendistribusian MBG jika dilakukan di Pulau Jawa, maka model dapur sentral, dapat dilakukan. Hal ini lantaran setiap sekolah yang ada di Jawa rata-rata jaraknya tidak terlalu jauh sehingga lebih mudah dan efisien.

“Tapi kalau konteksnya remote area ini mestinya model dapurnya adalah berbasis komunitas lokal atau koperasi. Karena dengan komunitas lokal ini akan jauh lebih efisien,” tutur Eliza.

Efisiensi yang dimaksud, Eliza menerangkan, seperti dekatnya dapur dengan sekolah, komunitas orang tua murid yang bisa ikut membantu proses memasak MBG bagi para siswa dan variasi menu yang menyesuaikan cita rasa lokal daerah.

Terkhusus variasi menu yang fleksibel, Eliza mencontohkan tantangan seperti syarat buah-buahan potong yang harus tersedia. Tidak semua buah dapat diberikan oleh setiap daerah di Indonesia.

“Karena disarankan dalam MBG ini buahnya itu yang berbiji-bijian seperti pisang, jeruk, salak, Lengkeng atau anggur. Masalahnya kan buah itu mahal dan belum tentu tersedia di semua daerah,” terang Eliza.

Eliza menilai keterlibatan komunitas lokal dalam penyuksesan MBG, dapat menjadi penting. Selain efisien serta menyesuaikan cita rasa lokal, anggaran MBG dapat lebih efektif membangun roda perekonomian masing-masing daerah di Indonesia.

“Tidak bisa semuanya central kitchen. Pemerintah harus mengidentifikasi enabler dan karakteristik serta potensi daerah tersebut sehingga model pembangunan dapurnya tepat,” tutur Eliza.

Diketahui, Presiden Prabowo telah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk menjalankan program tersebut untuk sepanjang tahun 2025 saja. Alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah per anak telah berubah selama beberapa bulan terakhir, mulai dari sekitar Rp 15.000 (sekitar US$ 0,93) hingga baru-baru ini dipotong menjadi Rp 10.000.

Namun, Indonesia kemungkinan harus menunggu hingga program tersebut mulai melihat biaya sebenarnya per makanan. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengklaim bahwa Rp 10.000 sudah cukup untuk memasak makanan berkalori 600-700 di wilayah Pulau Jawa.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut bahwa pihaknya hanya bisa membangun rumah sejumlah 8 persen dari target 3 juta jika mengandalkan APBN Tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Ara itu saat ditemui wartawan di kediamannya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024) malam, dikutip dari kanal Youtube Kompas.com.

Sebagai informasi, alokasi APBN TA 2025 Kementerian PKP sebesar Rp 5,27 triliun. Anggaran tersebut hanya bisa membangun 37.431 unit rumah.

Kemudian, alokasi dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 yang akan disalurkan BP Tapera sebesar Rp 33,60 triliun untuk 220.000 unit.

Jika dikalkulasi seluruhnya, total rumah yang akan dibangun melalui APBN 2025 sebanyak 257.431 unit, atau setara dengan 8,58 persen dari target 3 juta rumah.

"Kalau (menjalankan fungsi) operator kan kita hanya bisa 8 persen. Tapi yang tidak terbatas itu kan sebagai regulator dan fasilitator," jelasnya.

Untuk itu, ia melakukan berbagai upaya untuk menjalankan fungsi sebagai regulator dan fasilitator untuk mengejar sisa target 3 juta rumah yang belum bisa terkaver APBN 2025.

Lanjut Ara, contoh menjalankan fungsi sebagai regulator yakni menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta percepatan izin PBG.

Terdapat pula perpanjangan kebijakan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk properti pada tahun 2025.

Lalu terkait menjalankan fungsi sebagai fasilitator, contohnya yakni koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, BUMN, Bank BTN, asosiasi pengembang perumahan, serta seluruh stakeholder perumahan.

Tujuannya menggali peluang pemanfaatan lahan-lahan idle milik negara, hingga mengkaji skema-skema baru untuk pembiayaan perumahan.

Selain itu, Ara juga mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk ikut membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kan November kemarin sudah yang Agung Sedayu (di Tangerang). Nanti lusa 27 Desember itu di Berau (oleh PT Berau Coal Energy Tbk)," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut investor asal China, Qatar, hingga Persatuan Emirat Arab (PEA) berminat untuk investasi perumahan rakyat di Indonesia. Tak tanggung-tanggung adik Presiden Prabowo Subianto itu menyebut mereka mau membuat 6 juta unit rumah di Indonesia.

“Tiongkok (China), dari Qatar sudah 6 juta unit tawaran, Abu Dhabi dan Emirat Arab (PEA),” beber Hashim saat berkunjung ke Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta, pada Kamis (26/12/2024).

Hashim menyatakan, pemerintah sangat optimis dalam program 3 juta rumah setiap tahun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP). Dengan keterbatasan anggaran yang ada, pemerintah pun memutuskan untuk menggandeng investor asing dalam program ini.

“Target pemerintah adalah untuk membangun 3 juta unit apartemen dan rumah setiap tahunnya,” imbuh Hashim.

Pada kesempatan sama, Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menyebut, selama 2 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, sebanyak 34.000 unit rumah sudah terbangun.

“Per hari ini tampilannya sudah sekitar 34.000,” sebut Ara, sapaan akrab dari Maruarar Sirait.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menggandeng perusahaan platform digital untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem digital yang berdampak sosial

Program ini bertujuan meningkatkan akses makanan sehat kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di berbagai daerah.

"Kolaborasi ini menunjukkan komitmen platform digital untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat Indonesia,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menteri Meutya juga menekankan pentingnya memperluas jangkauan program ke lebih banyak daerah dan Kemkomdigi menyatakan kesiapannya menjadi penghubung dalam upaya ini.

“Kementerian Komdigi siap menjadi penghubung untuk mendorong sinergi antara platform digital dan ekosistem kami, sehingga program ini dapat menyasar daerah-daerah yang membutuhkan,” tegas Meutya.

Perwakilan dari perusahaan platform digital Neneng Goenadi menjelaskan bahwa pihaknya telah menguji coba program ini di tiga kabupaten, yaitu Kebumen, Kulonprogo, dan Langowan Kabupaten Minahasa. Program ini mencakup 1.500 siswa dan 126 guru di tujuh sekolah.

“Program ini kami jalankan sesuai arahan Menkomdigi dengan fokus pada tiga hal utama: penggunaan teknologi end-to-end, pemenuhan standar kebersihan dan gizi dari Badan Gizi Nasional, serta pengukuran dampak sosial dan ekonomi,” ungkap Neneng.

Sementara itu perwakilan dari perusahaan platform digital lainnya Karaniya Dharmasaputra menambahkan bahwa teknologi digital memainkan peran kunci dalam memastikan pelaksanaan program berjalan lancar.

“Kami berkomitmen mendukung arahan Menkomdigi Meutya Hafid melalui teknologi yang kami miliki, sehingga distribusi makanan bergizi dapat dilakukan secara transparan dan efisien,” ucap Karaniya.

Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dimulai pada tahun 2025 dan merupakan bagian dari agenda prioritas.

Program tersebut menargetkan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan anggaran mencapai Rp71 triliun yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

Tujuannya untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis, mengurangi angka kekurangan gizi, dan meningkatkan kesehatan dan membangun fondasi kecerdasan generasi muda sejak dini melalui asupan makanan bergizi.

MAGELANG, KOMPAS.com - Sebanyak 328 warga di Kelurahan Magersari, Kota Magelang, Jawa Tengah, menjadi sasaran program makan bergizi gratis (MBG) yang dilaksanakan Kamis-Sabtu, 26-28 Desember 2024.

Program ini merupakan uji coba selama tiga hari yang menyasar ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan anak di bawah lima tahun (balita).

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Magelang, M Rauuf Oktavian Nur menjelaskan, pada bulan ini pihaknya tidak menargetkan penerima MBG untuk siswa karena mereka masih menjalani masa liburan.

"Nantinya, ketika bisa produksi penuh yang direncanakan per 6 Januari 2025, satuan tersebut ditargetkan membuat makanan untuk 3.000 siswa dengan radius 1-3 kilometer dari SPPG," jelas Rauuf di SPPG Kota Magelang.

Di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, terdapat 328 penerima MBG yang terdiri atas 14 bumil, 93 busui, dan 221 anak balita.

Menu yang disediakan pada hari pertama mencakup nasi putih, ikan patin asam manis, tempe goreng, tumis sayuran (jagung, wortel, buncis), seiris melon, dan susu kemasan rendah gula.

Pada hari kedua, Jumat (27/12/2024), menu yang disajikan adalah nasi putih, ayam semur kecap, tumis calsin, tahu goreng, dan jeruk.

Sedangkan pada hari ketiga, Sabtu (28/12/2024), menu terdiri dari nasi putih, beef slice teriyaki, sayur capcay, tempe goreng, dan pisang.

Rauuf juga menyampaikan bahwa anggaran untuk program ini berasal dari Badan Gizi Nasional, dan Rp 10.000 per porsi di Kota Magelang dinilai cukup.

Seorang warga Magersari, Ambarwati, menilai bahwa menu hari pertama sudah sesuai dengan makanan yang dikonsumsi anaknya yang berusia 16 bulan setiap hari.

"Saran saya, misal olahannya ada yang sedikit keras, agak dilunakkan," ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, Istikomah menambahkan, Kota Magelang merupakan salah satu dari 100 kota/kabupaten yang ditunjuk untuk melaksanakan MBG pada bulan Desember ini.

"Kami turut bertugas mengawasi jalannya MBG dan menyediakan data jumlah bumil, busui, dan anak balita. Kami juga menyiapkan tim gerak cepat pencegahan dan penanganan keracunan makanan," jelasnya di SPPG Kota Magelang.

Badan Gizi Nasional (BGN) meminta masyarakat waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan badan tersebut untuk melakukan pungutan liar (pungli) Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan memastikan pihak-pihak yang mengaku petugas daerah BGN melakukan penipuan.

"Tidak benar ada petugas BGN di daerah yang melakukan pengecekan ke calon mitra. Saya tegaskan bahwa BGN belum memiliki struktur di daerah. Kalau ada yang mengaku petugas dari BGN daerah perlu diwaspadai karena berpotensi menjadi modus penipuan," kata Lalu melalui keterangan tertulis, Rabu (25/12).

Lalu mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati. Dia menyarankan masyarakat mengonfirmasi keabsahan informasi terkait BGN melalui kantor pusat.

Dia menegaskan koordinasi tentang program Makan Bergizi Gratis dilakukan dengan jelas. Pengumuman selalu dilakukan lewat kanal-kanal informasi resmi.

"Jika ada yang mengaku dari BGN tanpa dokumen atau surat tugas yang sah, harap segera laporkan ke pihak berwenang," ucap Lalu.

Video pungli terkait Makan Bergizi Gratis sebelumnya viral. Video itu menunjukkan orang tua murid sedang menghadiri rapat bersama perwakilan sekolah.

Dalam rapat itu, orang tua murid wajib membeli wadah makan sebanyak dua unit per siswa. Setiap unitnya dihargai Rp30 ribu. Dengan demikian, setiap murid harus membayar Rp60 ribu agar dapat jatah Makan Bergizi Gratis.

Pemerintah berencana memulai program Makan Bergizi Gratis pada Januari 2025. Lewat program itu, pemerintah akan memberikan makan gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil untuk peningkatan kualitas asupan gizi.

Pemerintah menargetkan 82,9 juta orang anak mendapatkan Makan Bergizi Gratis setiap hari. Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun. Program digelar bertahap dengan porsi per anak per hari sekitar Rp10 ribu.

SEMARANG, KOMPAS.com - Kasus lahan amblas di perumahan elite Permata Puri (PP) di Kota Semarang, Jawa Tengah, semakin memanas.

Para korban yang mengalami kerugian akibat amblesnya lahan kini menuntut ganti rugi Rp 5 miliar kepada pihak pengembang.

Dua korban, Ahmad Zubaidi dan Christopher Alun, telah membawa kasus ini ke meja hijau.

Kuasa hukum mereka, Okky Nurindra Wicaksono menyatakan, mediasi antara para korban dan pihak perumahan sebenarnya sudah dijadwalkan.

Namun, hingga saat ini, pihak pengembang belum mengganti kerugian yang dialami kliennya.

"Dari pihak pengembang, sampai saat ini tidak mengambil langkah tanggung jawab untuk mengganti kerugian dari klien kami," kata Okky kepada awak media pada Rabu (25/12/2024).

Okky menambahkan, ada dugaan pelanggaran hukum terkait pembangunan perumahan di atas tanah yang ternyata memiliki aliran sungai di bawahnya.

Menurutnya, kondisi ini menjadi akar permasalahan yang menyebabkan amblesnya rumah dan menimbulkan kerugian besar bagi para korban.

“Kita ajukan ganti rugi sebesar Rp 5 miliar, jumlah itu wajar karena didasarkan pada penilaian pihak independen," ucap Okky.

Selain tuntutan ganti rugi, Okky juga telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pengembang ke Kejaksaan Negeri Semarang.

"Dugaan kami, sungai yang merupakan aset negara justru disertifikatkan dan dijual pengembang,” ungkapnya.

Ahmad Zubaidi, salah satu korban, mengungkapkan dampak besar yang dirasakannya sejak rumahnya ambles pada Maret 2024.

Hingga kini, ia terpaksa mengontrak rumah dengan biaya sendiri dan merasa tidak mendapatkan empati dari pihak pengembang.

“Sudah hampir setahun berlalu, dan tidak ada langkah nyata dari mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Saya bahkan tidak bisa berdagang roti lagi dan harus menyelamatkan keluarga,” ucap Ahmad.

Lahan yang ambles sedalam 12 meter di Perumahan Permata Puri, Ngaliyan, Semarang, menjadi sorotan publik dan menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat.

Kasus ini kini menunggu proses hukum lebih lanjut untuk mencari keadilan bagi para korban.

Banyuwangi kaya potensi laut. Salah satunya perikanan dengan metode budi daya air tawar. Ini menjadi objek potensial untuk mengoptimalkan peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan Nasional.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi mengembangkan budi daya ikan lele dengen metode Bioflok atau kolam bundar.

Melalui metode ini, budi daya ikan lele memungkinkan kapasitas panen mencapai 3 ton per kolam dengan angka fatality rate rendah yakni di bawah 10%.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) I Nyoman Radiarta dalam kunjungan kerjanya ke wilayah kerja BPPP Banyuwangi melihat langsung proses budi daya lele dengan metode itu.

Selain itu, dia juga meresmikan Smart Fisheries Village (SFV) yang menjadi program unggulan optimalisasi potensi balai besar yang berada di bawah Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Nyoman Radiarta menyebutkan SFV di Banyuwangi patut diapresiasi karena mampu mengoptimalkan aset untuk berinovasi dan membangun jejaring produktif baik dengan masyarakat maupun pengusaha yang menyerap produk lele hasil budi daya Bioflok.

Menurutnya, poin pentingnya dari program Desa Perikanan Cerdas itu juga mampu membaca kebutuhan pasar. Di mana dalam waktu dekat, Indonesia dituntut memiliki kelimpahan produksi pangan untuk menopang program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Smart Fisheries Village Banyuwangi (Foto: Eka Rimawati)

"Ada UPT inti dan UPT Plasma jadi kita tidak bisa lihat secara parsial, kalau misal kita optimalkan seperti di Ciamis misalnya satu desa jadi penghasil ikan Nila maka program UPT yang kemudian dikolaborasikan dengan desa atau masyarakat sekitar dan ini ditangkap sebagai potensi yang besar," ujarnya, Rabu (25/12/2025).

"Misal dengan memanfaatkan dana desa membudidayakan lele bioflok dan kita sebagai pemerintah memberikan asistensi memberikan pelatihan sehingga itu jadi sentra produksi ikan. Jadi dapur-dapur untuk program makan gizi gratis itu bisa ambil ikan dari sana," tegas Radiarta.

Ia menegaskan, konsep produktivitas dari hulu hingga hilir yang diterapkan BPPP Banyuwangi dapat menjadi best practice yang bisa diimplementasikan secara masif bak pada program SFV UPT inti maupun plasma.

Salah satu best practice di mana budi daya lele bukan hanya berfokus pada pembesaran tetapi juga pada pemberian pakan dari hasil produksi sendiri yang dapat menekan angka pengeluaran hingga 50%.

"Saya sangat setuju dengan konsep begini Jadi dari hulu sampai Hilir. Di sini menyiapkan pakan sendiri karena kalau kita beli pakan 1 kilonya Rp13.000 margin keuntungannya tidak ada. Dengan produksi pakan sendiri hanya 6.000-7.000 dengan harga jual lele Rp 20.000 artinya sangat besar margin keuntungan. Tentu ini juga akan menjadi potensi menambah Pendapatan Negaa Bukan Pajak (PNBP) dari UPT," kata I Nyoman Radiarta.

Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Lilly Aprilya Pregiwati mengatakan BPPP Banyuwangi bukan cuma fokus pada pembudidayaan namun juga peningkatan kapasitas keterampilan dan keahlian.

Peningkatan kapasitas keterampilan dan keahlian itu ditujukan agar mereka yang didampingi memiliki kemampuan bekerja di kapal-kapal ikan baik di dalam maupun di luar negeri.

Smart Fisheries Village Banyuwangi (Foto: Eka Rimawati)

Termasuk peningkatan kapasitas pelestarian melalui SFV berbasis konservasi di laut Bangsring. Apa yang dimiliki seluruh UPT tentu yang juga hadir di Banyuwangi untuk sharing pengalaman dan teknologi bisa saling mengembangkan produk unggul yang nanti bisa menjadi peluang potensi peningkatan PNBP.

"Sebagai satker PNBP kita juga dituntut untuk bisa meningkatkan pendapatan negara bukan pajak dan itu bisa ditingkatkan dari apa yang kita punya. Terus terang untuk mengandalkan dari pemerintah itu sangat terbatas," ujarnya.

Dengan adanya PNBP dan pengembangan 74% dari aset milik BPPP Banyuwangi, dia yakin hal ini bisa merangsang pengembangan BPPP Banyuwangi. Menurutnya, ini merupakan skema kerja sama dalam hal pengelolaan yang baik.

"BPP Banyuwangi juga kemarin menjadi motor pelatihan internasional yang kami adakan untuk peserta dari Afrika yang kita adakan di Bali dan kami memperkenalkan budi daya ikan nila yang kami lakukan selama ini dan akan mereka terapkan di negara masing-masing," katanya.

Hadir di acara pembukaan pelatihan dan peningkatan kapasitas dampingan BPPSDMKP, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Dia menyambut baik program SFV di Banyuwangi dan berharap menjadi potensi kolaborasi peningkatan perekonomian warga sekaligus untuk memenuhi kebutuhan ikan di program Makan Bergizi Nasional.

"Kesempatan ini semoga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku perikanan yang ada di Banyuwangi dan kalau bicara potensi Banyuwangi bukan hanya air laut tapi juga tawar. Kalau kita bicara perikanan tentu juga soal lingkungan bagaimana kita bersinergi menjaga lingkungan agar lebih baik untuk jangka panjang," kata Ipuk.

"Banyuwangi sebenarnya sudah melakukan pengembangan budidaya perikanan dengan Dinas perikanan dan juga didukung BPPP untuk program pengembangbiakan ikan lele tapi dengan skala rumah tangga dengan menggunakan Bioflok sangat bagus sekali yang tidak hanya pemenuhan gizi pada program makan gratis tapi juga peningkatan ekonomi," ujarnya.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah