Presiden Prabowo Subianto langsung mengumumkan nama-nama menteri yang akan membantu pekerjaan dalam kabinet barunya.

Di sektor perumahan, Ada politisi senior Maruarar Sirait yang resmi ditunjuk memastikan program penyediaan rumah bagi masyarakat bisa berjalan.

"Dua puluh delapan, Maruarar Sirait S.I.P, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo saat mengumumkan Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024).

Maruarar Sirait adalah Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang telah lama berkecimpung dalam dinamika perpolitikan Tanah Air.

Keseriusannya di dunia politik terlihat dari pendidikan yang dia ambil. Ara menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Parahyangan, Bandung, pada tahun 1990-an. Selama menjadi mahasiswa, ia aktif bergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Selain itu, ia juga aktif sebagai anggota Resimen Mahasiswa (Menwa) Universitas Parahyangan,

Perjalanan politiknya dimulai dari bergabungnya dirinya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada tahun 1999. Menjabat sebagai Anggota DPR RI di Komisi XI bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan, dan Perbankan periode 2004-2009. Posisinya di Komisi XI bertahan hingga periode berikutnya yakni 2009-2014.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

KOMPAS.com - Maruarar Sirait telah ditunjuk menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu sebagaimana hasil pengumuman jajaran menteri Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024).

"Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ucap Prabowo dikutip dari tayangan kanal Youtube Kompas TV.

Seperti diketahui, sebelumnya Maruarar Sirait menjadi salah satu calon menteri Prabowo yang telah dipanggil di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara VI, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/2024).

Adapun pelantikan para menteri Prabowo pada Kabinet Merah Putih ini, termasuk Maruarar Sirait, akan dilaksanakan pada Senin (21/10/2024).

"Rencananya besok (Senin) pagi akan saya lantik para menteri pukul 10.00," tutup Prabowo.

Profil Maruarar Sirait

Pria akrab disapa Ara itu lahir di Medan pada 23 Desember 1969.

Ia bukanlah wajah baru di dunia politik Indonesia. Karena merupakan mantan Politikus PDI-P serta anggota DPR RI selama tiga periode, yakni 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.

Ara juga merupakan putra dari Sabam Sirait, Politikus senior PDI-P sekaligus mantan anggota DPR RI yang juga dikenal sebagai orang dekat Megawati Soekarnoputri.

Namanya mungkin mulai menjadi perbincangan hangat publik ketika memutuskan hengkang dari PDI-P pada Januari 2024. Apalagi alasannya hengkang dari PDI-P karena mengikuti langkah politik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di mana kemudian, Ara memutuskan untuk bergabung dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Adapun selama periode kurang lebih satu tahun ini, alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Parahyangan Bandung itu juga kerap kali tertangkap kamera sedang bersama dengan para konglomerat kelas naga yang bergerak di bidang properti tanah air. Momen-momen itu ada kaitannya dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Misalnya pada 11 Agustus 2023, Ara tampak mendampingi konsorsium investor dalam negeri yang dipimpin Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik Agung Sedayu Group (ASG) mengunjungi IKN bersama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang kala itu dijabat Bahlil Lahadalia.

Selanjutnya pada 21 September 2023, ia turut menaghadiri proses peletakan baru pertama (groundbreaking) pembangunan Hotel Nusantara di IKN yang dilakukan oleh Jokowi.

Hotel Nusantara merupakan proyek properti besutan investor yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara. Konsorsium ini terdiri dari ASG, Salim Group, Astra Group, Sinarmas Group, Kawan Lama Group, Mulia Group, Pulau Intan, Alfa Group (Alfamart), Barito Pacific, dan Adaro Group.

Lalu, pada 6 Desember 2023, Ara juga mengunggah foto di akun Instagram nya sedang makan malam bersama dengan Aguan, Prajogo Pangestu (pemilik Barito Pacific), Franky Wijaya (pemilik Sinarmas Group), dan Boy Thohir (pemilik Adaro Group).

Di dalam unggahannya Ara menyebut sedang makan malam dan berdiskusi tentang IKN dengan para pengusaha senior itu.

Yang terbaru, ia juga tampak mengikuti prosesi Upacara 17 Agustus 2024 di Istana Negara, IKN, bersama Franky Widjaya, Aguan, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, hingga Theodore Permadi Rachmat.

Kementerian Perumahan kabarnya akan dibentuk di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kabar ini diperkuat dengan Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo yang menyebutkan Maruarar Sirait (Ara) akan menjadi Menteri Perumahan dan Fahri Hamzah yang menjadi wakilnya.

Menanggapi kabar tersebut, Ketua Umum DPP Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) Andi Rukman Nurdin Karumpa mengapresiasi ada rencana pembagian kementerian, sehingga Kementerian Perumahan dapat berdiri sendiri. Ia Menteri Perumahan dapat mendorong pembangunan serta melibatkan pengusaha konstruksi kecil.

"Kami memberikan apresiasi terhadap Bapak Presiden Terpilih Prabowo yang telah membagi dari Kementerian PUPR menjadi dua, (dengan) Kementerian Perumahan," ujar Andi kepada detikProperti, Jumat (18/10/2024).

"Siapapun yang akan ditugasi oleh Bapak Presiden di lima tahun mendatang, tentu harapan kami dari pelaku dunia usaha (konstruksi), pertama pembangunan infrastruktur tentu tidak boleh berhenti, harus terus berlanjut dengan tentu menyesuaikan kemampuan keuangan negara," katanya.

Ia mengungkapkan sebesar 80% dari sekitar 140.000 anggota Gapensi berharap ada segmentasi pasar pekerjaan untuk mereka. Apalagi dengan adanya rencana program pembangunan 3 juta rumah.

"Dengan direncanakannya pembangunaan 3 juta rumah per tahun, (yakni) 2 juta di desa kemudian 1 juta di kota, ini menurut saya menjadi peluang yang amat luar biasa jika ini benar-benar diwujudkan oleh kabinet Bapak Prabowo Subianto," katanya.

Menurutnya, proyek-proyek pembangunan perumahan kecil dapat diserahkan kepada pengusaha konstruksi daerah daripada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terutama bagi proyek rumah yang biaya pembangunannya di bawah Rp 1 miliar.

"Harapan kita mudah-mudahan pekerjaan-pekerjaan rumah ini tidak dipaketkan lagi, tidak digabungkan lagi yang menjadi jatah BUMN. Jadi pembangunan perumahan itu benar-benar diberikan kepada pengusaha lokal di masing-masing daerah yang memang segmentasinya itu," ungkapnya.

Pasalnya, ada banyak anggota pengusaha kecil kesulitan menjalani hidup karena tidak mendapatkan pekerjaan. Ia berharap Kementerian Perumahan dapat memperbanyak pekerjaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Semua orang gulung tikar segala macam karena nggak mendapatkan pekerjaan lagi karena nggak dapat segmentasi itu. Maka, (kontraktor) berharap di Pemerintahan Prabowo lewat Kementerian Perumahan benar-benar pekerjaan pembangunan rumah yang 3 juta setiap tahun akan dibangun, (yang terdiri dari) 2 juta di desa kemudian 1 juta di kota, itu benar-benar diperuntukkan terhadap pelaku UMKM," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI), Lukas Bong mengatakan tidak masalah jika pemimpin Kementerian Perumahan dipimpin oleh seorang politikus, asalkan memiliki latar belakang pengusaha seperti pengusaha properti.

"Kita tahu bahwa politikus banyak yang dari latar belakang pengusaha ya, kalau memang dia berlatar belakang pengusaha properti ya boleh-boleh saja tapi jangan yang hanya benar-benar seorang politikus 100%, politikus tulen. Nah ini nanti bisa menimbulkan kendala lagi bagi program 3 juta rumah," kata Lukas ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).

Di sisi lain, ia menilai bahwa adanya Kementerian Perumahan di era pemerintahan mendatang dapat menghilangkan backlog rumah. Terlebih lagi dengan adanya program yang cukup ambisius dari pemerintah, yaitu 3 juta rumah per tahun dengan 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan. Pihaknya menyambut dengan tangan terbuka dengan adanya Kementerian Perumahan ini.

Terkait dengan adanya program 3 juta rumah per tahun, Lukas mengatakan hal itu bisa menjadi tantangan sekaligus peluang untuk para broker properti di Indonesia. Sebab, dalam pembangunan rumah diperlukan seseorang yang dapat mendistribusikannya agar bisa tersalurkan dengan baik.

"Nah ini akan jadi tantangan dan jadi satu PR buat kita dan juga akan menjadi ladang garapan juga jika kita bisa bekerja sama dengan developer-developer yang menyediakan 3 juta rumah itu, karena kita tahu ya selama ini developer yang buat rumah subsidi itu umumnya mereka tidak menggunakan jasa broker properti sehingga ada beberapa developer yang pendistribusiannya tidak berjalan lancar, tidak berjalan dengan baik," tuturnya.

"Tentunya pemerintah dalam hal ini harusnya sih concern juga ya bahwa kita bisa jadi produsen tapi kita harus ada yang mendistribusikan, yaitu broker properti. Harusnya ini bisa dicermati oleh pak menteri nantinya," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Pemerintahan era Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendatang dikabarkan akan membentuk Kementerian Perumahan. Kemungkinan tersebut ini diperkuat dengan pernyataan Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo yang mengatakan politikus Gerindra, Maruarar Sirait akan menjadi Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sebagai wakilnya.

Menanggapi hal itu, Pengamat properti dari Indonesia Property Watch Ali Tranghanda berpesan agar menteri baru nantinya mendengarkan masukan dari asosiasi-asosiasi pelaku industri untuk memahami permasalahan di bidang perumahan. Menurutnya, persoalan perumahan termasuk masalah yang kompleks.

"Menteri ini harus lebih banyak mendengarkan masukan dari pelaku bisnis, asosiasi, (dan) siapapun) itu untuk memahami permasalahannya lebih komprehensif. Karena memang kan perumahan ini sangat kompleks dan lintas kementerian," ujar Ali kepada detikProperti, Jumat (18/10/2024).

Ali menyoroti sejumlah masalah yang perlu dihadapi Kementerian Perumahan. Ia pun menyebutkan sederet rumusan masalah yang perlu diatasi oleh Menteri Perumahan, salah satunya jumlah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang terbatas.

"Banyak masalah misalkan kuota FLPP yang setiap tahun selalu habis. Meskipun ada kemungkinan katanya Prabowo mau naikan jadi 300 unit rumah," katanya.

Kemudian, ia menyebut pajak-pajak di sektor perumahan sangat tinggi. Penetapan pajak tidak bisa diputuskan oleh Menteri Perumahan saja, tetapi harus ada koordinasi dengan Menteri Keuangan.

Ali juga membahas soal ketersediaan lahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mengingat harga tanah semakin melonjak. Ia pun menyarankan ada koordinasi dengan Bank Tanah yang saat ini pelaksanaannya belum optimal.

Demikian juga pelaksanaan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Ali menilai pelaksanaan badan ini perlu lebih dioptimalkan.

Kemudian, masyarakat menengah di perkotaan juga butuh diperhatikan soal pengadaan rumah. Misalkan di Kota Jakarta, masyarakat kelas menengah seakan terabaikan karena pemerintah fokus pada pengadaan rumah untuk MBR.

Padahal, masyarakat menengah juga perlu diadakan hunian, termasuk bagi kaum Milenial dan Gen Z.

"Masalah lagi kaum menengah perkotaan yang kita lihat banyak market gap. Jadi kota-kota besar itu belum ada hunian yang betul-betul untuk kaum menengah," tuturnya.

Lebih lanjut, Ali menyoroti soal pembiayaan pengadaan perumahan. Menurutnya, sumber dana dari Kementerian Perumahan tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Yang penting masalah pembiayaan kalau sama APBN sangat nggak kuat, APBN kita nggak kuat juga. Mau naikin porsinya mungkin tapi ambil dananya dari mana? Makanya perlu lembaga-lembaga atau dana abadi," imbuhnya.

Ia menyebut perlu adanya lembaga pembiayaan perumahan berupa dana abadi. Sebab, pembangunan perumahan akan terkendala tanpa pembiayaan yang tepat.

"Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) itu masih banyak konflik, banyak polemik tapi mesti memang ada lembaga pembiayaan perumahan jangka panjang yang itu mesti dibentuk kayak di Singapura, Central Provident Fund, itu harusnya seperti itu. Kita bisa belajar ke sana. Karena tanpa pembiayaan jangka panjang, ini akan terkendala juga pembangunan rumah rakyat," jelasnya.

Selanjutnya, ia mengatakan perlu ada perubahan undang-undang untuk Pemerintah Daerah (Pemda). Menurutnya, dibutuhkan harmonisasi undang-undang yang mendukung Pemda mengurus perumahan rakyat di daerahnya masing-masing.

"Saat ini perumahan rakyat bukan domainnya Pemda. Sebelumnya, menurut saya itu harusnya ada di Pemda. Undang-undang Pemda-nya tidak mendukung itu. Perlu ada harmonisasi di antara undang-undang dan peraturan, sehingga Pemda juga ikut aktif fokus terhadap daerahnya masing-masing, karena saat ini masih fokusnya di pusat," terangnya.

Ali mengatakan pemerintah perlu mempercepat dan mewujudkan perumahan rakyat. Salah satunya dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik kementerian, badan, serta asosiasi-asosiasi pelaku industri.

"Kita perlu percepatan karena untuk penyediaan perumahan rakyat ini agar sedikit terlambat, tapi bukan tidak mungkin. Perlunya kebijakan-kebijakan yang betul-betul bisa menyelesaikan masalahnya tanpa merusak bisnis masing-masing (pelaku industri)," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk Kementerian Perumahan Rakyat. Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo pun mengungkapkan Maruarar Sirait (Ara) akan menjadi Menteri Perumahan dan Fahri Hamzah yang menjadi wakilnya.

Menanggapi kabar itu, Pengamat properti dari Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengungkapkan kalangan pengusaha properti sebenarnya mengharapkan tokoh profesional sebagai Kementerian Perumahan Rakyat. Mengingat, kedua tokoh yang santer dibahas merupakan politikus.

Meski begitu, Ali menilai ada sisi positif menunjuk politikus dibandingkan pelaku industri perumahan. Menurutnya, sektor perumahan memiliki unsur politik, sehingga membutuhkan pendekatan khusus.

"Kalangan pengusaha tadinya kan berharap ada tokoh profesional yang memahami perumahan, tapi memang saya bilang perumahan ini sarat akan kepentingan politik. Jadi memang tidak bisa hanya profesional," ujar Ali kepada detikProperti, Jumat (18/10/2024).

"Tapi dengan masuknya Pak Ara dan Fahri Hamzah ini sebetulnya dua-duanya politikus kan. Ada bagusnya juga karena memang perumahan sangat politik, mau nggak mau ada hal yang bersifat politis yang bisa diselesaikan oleh politikus," tambahnya.

Sementara, seorang profesional sebagai Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) kemungkinan akan menghadapi penolakan dari beberapa kementerian yang bersifat birokrat. Namun, politikus yang sudah memiliki pengalaman bekerja sama akan lebih mudah menjalankan tugasnya.

Kepada menpera baru nanti, Ali berharap mereka mau mendengarkan dan merangkul asosiasi-asosiasi pelaku industri, misalnya pengembang. Hal ini agar mereka dapat lebih memahami masalah serta ilmu dalam sektor perumahan. Apalagi perumahan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan memerlukan lintas kementerian

"Ketika mereka berhadapan dengan lapangan, seharusnya menteri ini harus lebih banyak mendengarkan masukan dari pelaku bisnis, dari asosiasi, dari siapapun untuk memahami permasalahannya lebih komprehensif karena memang perumahan ini sangat kompleks dan lintas kementerian," katanya.

"Saya bilang sih itu memang agak berat, tapi bukan tidak mungkin selama menterinya bisa mau mendengarkan semua aspirasi dari asosiasi," tambahnya.

Selain itu, Ali juga berharap agar sektor perumahan nantinya mendapat lebih banyak perhatian pemerintah, mulai dari pembentukan lembaga hingga peningkatan anggaran.

"Kita harapkan dengan adanya kementerian ini, sektor perumahan tidak menjadi anak tiri lagi. Tapi memang banyak pekerjaan rumah yang memang masih harus dilakukan. Sebagai politisi, harusnya juga bisa melihat permasalahan yang sangat kompleks mengenai sektor properti dan perumahan, makanya itu perlu itu perlu ada merangkul semua pihak untuk membuat suatu kebijakan yang betul-betul diperlukan di sektor perumahan," ungkapnya.

Terpisah, Pengamat properti Anton Sitorus juga menyoroti latar belakang Maruarar Sirait akan dan Fahri Hamzah. Menurutnya, pemilihan kedua tokoh tersebut lebih mempertimbangkan sisi politik dibandingkan pengalaman bekerja di bidang perumahan.

Untuk itu, Anton berharap Menpera nantinya membentuk tim profesional dengan kapabilitas dan kemampuan yang mumpuni di bidangnya. Ia menekankan tim tersebut harus andal dan mempunyai pemahaman yang benar terkait masalah perumahan.

"Kalau pun menteri dan wakilnya bukan orang (pelaku sektor perumahan) sama sekali, tapi harapannya ada tim yang benar-benar profesional, yang ekspor di dalam Kementerian Perumahan nantinya," ungkapnya.

Dengan begitu, program dan kebijakan bisa direncanakan dengan tepat dan terealisasi. Tim tersebut bisa terdiri dari beragam latar belakang yang berkaitan dengan perumahan.

"Yang penting dia punya orang-orang yang memang bisa membantu secara profesional, secara andal dengan pengalaman yang baik dan tentunya juga ini membutuhkan berbagai macam background, bisa itu dari developer, konsultan, akademisi, (hingga) LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Kabar adanya Kementerian Perumahan di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka semakin kuat. Hal ini didukung dengan pernyataan Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo yang mengatakan Maruarar Sirait (Ara) akan menjadi Menteri Perumahan dan Fahri Hamzah yang menjadi wakilnya.

Terkait hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdilah berharap bahwa menteri perumahan yang akan datang mengerti tentang perumahan. Hal itu karena perumahan dibutuhkan menjaga kesejahteraan dan kesehatan manusia dengan rumah layak huni. Tak hanya itu, perumahan juga mempunyai dampak positif terhadap industri turunannya.

"Kami berharap yang diamanatkan menjadi Menteri Perumahan dan Wamen Kementerian adalah orang yang pas dan mengerti tentang perumahan terutama perumahan yang berkaitan dengan rumah rakyat menengah ke bawah yang disebut masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat miskin yang terpenting lagi bisa menjaga ekosistem perumahan," katanya dalam keterangan yang diberikan kepada detikcom, Jumat (18/10/2024).

Selain itu, Junaidi juga berharap bagi menteri dan wakil menteri perumahan terpilih juga paham mengenai permasalahan dan hambatan yang terjadi di sektor perumahan, seperti perizinan, terkait pertanahan, pembiayaan, hingga syarat KPR.

"Siapa pun menteri dan wamennya jika tidak bisa mengatasi problem perumahan yang menjadi hambatan selama ini perlu jadi perhatian bersama tapi saya punya keyakinan peran Satgas Perumahan selama ini terhadap calon para menteri dan wamennya adalah yang terbaik dan patut direkomandasikan," paparnya.

Junaidi menuturkan, pihaknya akan mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto. Ia juga mengatakan siap untuk melakukan pendampingan kepada pengusaha UMKM di desa untuk menunjang pembangunan 2 juta rumah di desa.

"Apersi siap men-support program 1 juta rumah perkotaan dan 2 juta rumah pedesaan yang akan datang. Mengapa demikian? Hampir semua pengusaha anggota APERSI diawali dari pengusaha UMKM dan sangat berpengalaman, diusia 26 tahun tentulah sudah matang untuk melakukan pendampingan terhadap saudara-saudara kita yang nantinya membangun program 3 juta rumah di desa," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan siapa sosok yang akan memimpin Kementerian Perumahan di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hashim mengatakan, politikus Gerindra, Maruarar Sirait, yang akan mengemban jabatan Menteri Perumahan.

"(Menteri Perumahan) Pak Maruarar Sirait," katanya saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Tak hanya itu, adik Prabowo ini juga mengungkapkan siapa yang akan menjadi wakil Maruarar Sirait nantinya. Hashim mengatakan, Wakil Ketua Umum Gelora, Fahri Hamzah, yang akan menjadi Wakil Menteri Perumahan.

"(Fahri Hamzah) Perumahan, Wakil Menteri Perumahan," tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Perumahan itu.

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

KOMPAS.com - Maruarar Sirait disebut akan menjabat sebagai Menteri Perumahan di dalam Kabinet Prabowo-Gibran.

Hal itu diungkapkan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo saat ditemui di Gedung Makara Art Center Universitas Indonesia (UI), Depok, pada Rabu (16/10/2024).

"(Menteri Perumahan) Pak Maruarar Sirait," ucapnya dikutip dari Kompas.com.

Tak hanya itu, ia juga menyebut untuk Wakil Menteri (Wamen) Perumahan akan diisi oleh Fahri Hamzah.

"(Fahri Hamzah) Wakil Menteri Perumahan," imbuhnya.

Sementara untuk Hashim sendiri mengaku akan tetap aktif di Satgas Perumahan untuk memberikan pengarahan kepada Menteri dan Wamen Perumahan.

"Jadi, saya penasihat. Saya pembimbing mereka nanti," pungkasnya.

Sebelumnya, pria akrab disapa Ara ini telah disinggung terkait posisi yang akan dijabatnya pada pemerintahan Kabinet Prabowo-Gibran. Termasuk kemungkinannya menduduki jabatan Menteri Perumahan Rakyat.

"Nanti Pak Prabowo yang sampaikan lah ya," ujarnya usai menemui Prabowo di kediaman Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/2024), dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV.

Yang pasti, menurut Ara, Prabowo berpesan kepadanya agar bekerja keras dalam menjalankan tugas kelak.

"Ya yang penting doakan kami sehat ya, tetap rendah hati, dan bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan Kementerian lainnya, teman-teman dari Polri, karena memang tugas kami semoga bisa membantu rakyat Indonesia," tukasnya.

Dok. Kementerian Investasi/BKPM Maruarar Sirait bersama konsorsium investor dalam negeri yang dipimpin Aguan mengunjungi Titik Nol Nusantara di IKN.

Profil Maruarar Sirait

Pria kelahiran Medan pada 23 Desember 1969 itubukanlah wajah baru di dunia politik Indonesia. Ia merupakan mantan Politikus PDI-P serta anggota DPR RI selama tiga periode, yakni 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.

Ara juga merupakan putra dari Sabam Sirait, Politikus senior PDI-P sekaligus mantan anggota DPR RI yang juga dikenal sebagai orang dekat Megawati Soekarnoputri.

Namanya mungkin mulai menjadi perbincangan hangat publik ketika memutuskan hengkang dari PDI-P pada Januari 2024. Apalagi alasannya hengkang dari PDI-P karena mengikuti langkah politik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di mana kemudian, Ara memutuskan untuk bergabung dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Adapun selama periode kurang lebih satu tahun ini, alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Parahyangan Bandung itu juga kerap kali tertangkap kamera sedang bersama dengan para konglomerat kelas naga yang bergerak di bidang properti tanah air. Momen-momen itu ada kaitannya dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Misalnya pada 11 Agustus 2023, Ara tampak mendampingi konsorsium investor dalam negeri yang dipimpin Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik Agung Sedayu Group (ASG) mengunjungi IKN bersama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang kala itu dijabat Bahlil Lahadalia.

Selanjutnya pada 21 September 2023, ia turut menaghadiri proses peletakan baru pertama (groundbreaking) pembangunan Hotel Nusantara di IKN yang dilakukan oleh Jokowi.

Hotel Nusantara merupakan proyek properti besutan investor yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara. Konsorsium ini terdiri dari ASG, Salim Group, Astra Group, Sinarmas Group, Kawan Lama Group, Mulia Group, Pulau Intan, Alfa Group (Alfamart), Barito Pacific, dan Adaro Group.

Lalu, pada 6 Desember 2023, Ara juga mengunggah foto di akun Instagram nya sedang makan malam bersama dengan Aguan, Prajogo Pangestu (pemilik Barito Pacific), Franky Wijaya (pemilik Sinarmas Group), dan Boy Thohir (pemilik Adaro Group).

Di dalam unggahannya Ara menyebut sedang makan malam dan berdiskusi tentang IKN dengan para pengusaha senior itu.

Yang terbaru, ia juga tampak mengikuti prosesi Upacara 17 Agustus 2024 di Istana Negara, IKN, bersama Franky Widjaya, Aguan, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, hingga Theodore Permadi Rachmat.

(Penulis: Yohana Artha Uly | Editor: Erlangga Djumena)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan Kementerian Perumahan pada kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto semakin nyata.

Ini mulai dari pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang diketuai oleh adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo hingga munculnya nama-nama petinggi yang dikabarkan menjadi Menteri Perumahan.

Salah satunya adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Dirinya juga sudah menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Jakarta Selatan pada Selasa (15/10/2024).

Eks Wakil Ketua DPR RI itu mengungkit soal perumahan.

"Masyarakat begitu banyak persoalan yang akan mesti kita selesaikan pekerjaan-pekerjaannya dan ini terutama karena fungsi saya sebagai anggota satgas perumahan yang dibentuk," kata dia, dikutip dari pemberitaan Kompas.com.

Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto menyampaikan pendapatnya soal pembentukan Kementerian Perumahan.

Menurutnya, dengan adanya Kementerian Perumahan maka pemerintah bisa lebih fokus menangani sektor papan di tanah air.

Namun, apabila Menteri Perumahan berasal dari kalangan politikus, maka harus mampu menangani masalah perumahan secara profesional.

"Karena kalau enggak ahli misalnya supir enggak lihai mengemudi kan masalah bagi penumpangnya. Yang kedua kalau enggak hafal jalan enggak tahu jalannya ya bisa buat kita semua tersesat," ujar Iwan saat ditemui di kantornya, Selasa sore.

Iwan juga mengaku telah berkomunikasi dengan Satgas Perumahan Prabowo terkait transisi ini.

"Secara nomenklatur dan sebagainya sudah kita siapkan, sudah kita berikan masukan kepada Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan sebagainya," jelas Iwan.

Sementara selama 10 tahun, Iwan mengatakan sekitar 9,9 juta rumah subsidi telah dibangun.

Sedangkan dalam 5 tahun ke depan, Prabowo menargetkan bisa membangun total sebanyak 15 juta rumah subsidi lewat program 3 juta rumah per tahun.

Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, merupakan salah satu tokoh politik Indonesia yang dikenal dengan dedikasinya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Meski kini telah mengundurkan diri dari PDIP, perjalanan panjang Ara di dunia politik telah mewarnai dinamika perpolitikan tanah air.

Dikutip dari halaman resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Ara lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 23 Desember 1969, dari keluarga politisi. Ayahnya, Sabam Sirait, merupakan politikus senior dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Sejak kecil, Ara sudah terbiasa dengan lingkungan politik, sehingga tidak mengherankan jika ia kemudian mengikuti jejak sang ayah di dunia politik.

Maruarar Sirait pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI di Komisi XI untuk periode 2004-2009, serta menjadi Ketua Bidang Pemuda, Mahasiswa, dan Olahraga di DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada masa jabatan 2005-2010.

Pendidikan Ara ditempuh di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Parahyangan, Bandung, pada era 1990-an.

Di kampus inilah ia mulai menunjukkan ketertarikannya pada politik dengan aktif bergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Pengalamannya di organisasi ini memberikannya banyak wawasan tentang negosiasi, diskusi, serta dinamika politik. Selain itu, Ara juga aktif di Resimen Mahasiswa (Menwa) Universitas Parahyangan, yang kemudian semakin memperkuat minatnya untuk terjun ke politik.

• Karier Politik di PDIP

Ara memulai karir politiknya di PDIP pada tahun 1999. Pada Pemilu 2004, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dan berhasil terpilih.

Ia ditempatkan di Komisi XI yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan, dan Perbankan. Ara sukses mempertahankan kursinya di komisi yang sama pada Pemilu 2009 dan 2014.

Selain kiprahnya di legislatif, Ara juga memiliki peran penting dalam mendukung kampanye Joko Widodo pada Pilpres 2014. Namanya bahkan sempat disebut-sebut sebagai calon menteri dalam kabinet Jokowi.

Ara mengumumkan keputusannya untuk keluar setelah bergabung dengan partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri sejak tahun 1999. Ia menyatakan bahwa langkah tersebut diambil untuk mengikuti jejak Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat Pilpres 2014, Ara aktif dalam kampanye untuk Joko Widodo sebagai calon presiden dari PDIP. Namanya juga sempat dibicarakan sebagai calon menteri dalam pemerintahan presiden terpilih, meskipun ia tidak dilantik sebagai menteri.

Setelah itu, Maruarar mencalonkan diri lagi sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2019, tetapi tidak berhasil masuk ke parlemen.

• Karier di Luar Politik

Selain terjun di dunia politik, Ara juga menggeluti dunia bisnis. Saat ini, ia menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Potenza Sinergi.

Ara juga memiliki pengalaman sebagai manajer Koperasi Keluarga Besar Mahasiswa (KKBM) Universitas Parahyangan, Bandung, yang menambah daftar panjang perjalanan kariernya di luar dunia politik.

• Pengunduran Diri dari PDIP

Keputusan Maruarar Sirait untuk mundur dari PDIP mengejutkan banyak pihak, mengingat kontribusinya yang besar bagi partai.

Ia menyatakan bahwa pengunduran dirinya adalah langkah untuk mengikuti jejak Presiden Joko Widodo, meski alasan lebih rinci terkait hal ini belum dijelaskan secara terbuka. Ara menutup babak panjang karier politiknya di PDIP setelah berjuang bersama partai tersebut sejak tahun 1999.

Kabar mengenai Ara yang masuk dalam bursa calon menteri Prabowo tentu menimbulkan tanda tanya, mengingat perbedaan ideologi antara Gerindra dan PDIP selama beberapa tahun terakhir.

Namun, dengan hubungan baik yang telah terjalin antara Jokowi dan Prabowo, serta kemungkinan besar Prabowo akan meneruskan beberapa program Jokowi, keterlibatan Ara dalam pemerintahan Prabowo bisa menjadi jembatan antara kedua kubu politik ini.

Dengan rekam jejak yang solid, Maruarar Sirait menjadi salah satu figur yang layak dipertimbangkan sebagai bagian dari pemerintahan Prabowo.

Meskipun perjalanan politiknya penuh dinamika, terutama dengan pengunduran dirinya dari PDIP, Ara tetap menjadi sosok yang dipercaya oleh banyak kalangan.

Video: Cak Imin-AHY Beberkan Pesan Prabowo di Pembekalan Calon Menteri

Video: Cak Imin-AHY Beberkan Pesan Prabowo di Pembekalan Calon Menteri

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo menyampaikan alasan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian Perumahan.

Hashim yang diketahui sebagai adik kandung Prabowo tersebut mengungkapkan, pembentukan Kementerian Perumahan bertujuan untuk memuluskan program pembangungan 3 juta rumah besutan Prabowo.

Menurutnya, program perumahan tersebut juga penting dalam menekan angka stunting dan pemberantasan kemiskinan yang selama ini menghantui Tanah Air.

Untuk itu, lanjut Hashim, pemerintah baru berkomitmen untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan untuk menjalankan program pembangunan 3 juta rumah, dengan rincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya

Hashim menegaskan bahwa program 3 juta rumah ini bakal dibandung tiap tahunnya, sehingga dalam satu periode kepimimpinan Prabowo maka bakal terbangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia.

“Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah. Dan nantinya dilanjutkan oleh presiden penerusnya,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (10/10).

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan untuk menggarap proyek perumahan bukan perkara yang mudah.

“Saya kira bagus (pembentukan Kementerian Perumahan), karena dengan program prioritas beliau (Prabowo) untuk 3 juta rumah, ini menjadi fokus,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu.

Basuki menyatakan, dalam menyelesaikan backlog, membentuk organisasi perumahan saja dirasa tidak cukup.

Tak hanya itu, kata dia, sektor perumahan punya 175 turunan industri untuk mendukung sektor properti di Indonesia.

“Jadi kalau ini beliau (Prabowo) membentuk perumahan, bagi saya pribadi bagus,” terangnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo menyampaikan alasan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian Perumahan.

Hashim yang diketahui sebagai adik kandung Prabowo tersebut mengungkapkan, pembentukan Kementerian Perumahan bertujuan untuk memuluskan program pembangungan 3 juta rumah besutan Prabowo.

Menurutnya, program perumahan tersebut juga penting dalam menekan angka stunting dan pemberantasan kemiskinan yang selama ini menghantui Tanah Air.

Untuk itu, lanjut Hashim, pemerintah baru berkomitmen untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan untuk menjalankan program pembangunan 3 juta rumah, dengan rincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya

Hashim menegaskan bahwa program 3 juta rumah ini bakal dibangun tiap tahunnya, sehingga dalam satu periode kepimimpinan Prabowo maka bakal terbangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia.

“Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah. Dan nantinya dilanjutkan oleh presiden penerusnya,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (10/10).

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan untuk menggarap proyek perumahan bukan perkara yang mudah.

“Saya kira bagus (pembentukan Kementerian Perumahan), karena dengan program prioritas beliau (Prabowo) untuk 3 juta rumah, ini menjadi fokus,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu.

Basuki menyatakan, dalam menyelesaikan backlog, membentuk organisasi perumahan saja dirasa tidak cukup.

Tak hanya itu, kata dia, sektor perumahan punya 175 turunan industri untuk mendukung sektor properti di Indonesia.

“Jadi kalau ini beliau (Prabowo) membentuk perumahan, bagi saya pribadi bagus,” terangnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto berencana menghapus pajak perumahan sebesar 16% pada awal tahun menjabat sebagai presiden.

Hal ini diungkapkan oleh Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang menyebut pajak yang akan dihapus itu terdiri dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.

"Ini rekomendasi kita ke pemerintah untuk dihapus 16% sementara waktu," kata Hashim dalam Propertinomic Executive Dialogue di Jakarta, Kamis (11/10).

Hashim menegaskan, mulanya ia mendapatkan usulan ini dari Dirut BTN, Nixon LP Napitupulu dan Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang agar industri properti lebih bergairah.

Adik Prabowo ini juga bilang, wacana ini sudah dibahas beberapa kali guna mengurangi beban pengembang.

Meski akan mengurangi potensi pendapatan negara dari pajak, namun ia bilang kehilangan ini bisa digantikan oleh pendapatan dari industri perumahan yang tumbuh bergairah.

"Kalau kita hapus (pajak perumahan) 16% ini, negara hilang revenue beberapa, tapi kita nanti akan dapat pajak dari yang lainnya seperti kontraktor, dan revenue lain," ungkapnya.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z Minang menjelaskan saat ini rencana tersebut hanya akan berfokus pada program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kendati begitu, tak menutup kemungkinan segmen kelas menengah atas juga akan ada skema-skema lainnya untuk mempermudah kepemilikan rumah.

"Hal lain akan dibicarakan nanti," jelasnya.