JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga saat ini masih ada 26,9 juta rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki tempat hidup yang layak.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo dalam Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah, Senin (16/12/2024).

Tak hanya persoalan kepemilikan tempat tinggal yang layak, saat ini masalah backlog perumahan di Indonesia masih mencapai 9,9 juta rumah tangga.

Untuk mengatasi masalah perumahan tersebut, Ananta menilai Program 3 Juta Rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi jawaban yang tepat.

“Program 3 juta rumah menjadi salah satu target pendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen dan juga sekaligus mengatasi permasalahan perumahan di Indonesia,” ujar Ananta.

Salah satu kunci keberhasilan program 3 juta rumah adalah dukungan skema pendanaan yang terjangkau dan berkelanjutan.

Namun demikian, Ananta mengaku, target 3 juta rumah juga bukan merupakan target yang mudah karena membutuhkan anggaran yang besar.

Karena itu, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor untuk mendapatkan strategi pembiayaan yang tepat.

“Kita harus bersama mencari solusi terhadap kebutuhan pendanaan program 3 juta rumah untuk membahas skema pendanaan yang inovatif dan tentunya melihat kapasitas pasar modal yang ada,” paparnya.

Ia menambahkan, SMF juga melihat adanya potensi kegiatan recycling aset pembiayaan perumahan guna mendorong perbankan meningkatkan pembiayaan di sektor perumahan.

Terlebih saat ini, total kredit pembiaayaan perumahan (KPR) terhadap total kredit keseluruhan masih ada di angka 8 persen.

"Dengan keterbatasan alokasi APBN, harus ada solusi pendanaan yang lain termasuk hibah dari luar negeri," tandas Ananta.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait tengah menjajaki pinjaman utang ke Bank Dunia untuk mendanai program 3 juta rumah.

Opsi berutang ke Bank Dunia dilakukan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tak sanggup membiayai program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257 ribu rumah," kata pria yang akrab disapa Ara itu, dikutip Detikfinance.

Menurutnya, Kementerian PKP tidak hanya menjadi kementerian teknis, melainkan juga strategis. Karenanya, perlu langkah inovatif dengan pertimbangan teknis dan rencana strategis.

"Karena jika teknis saja kami akan gagal, karena berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300 ribu rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah 3 juta rumah. Jadi kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," imbuhnya.

Di sisi lain, Bank Dunia menilai pemerintah perlu menjalin kerja sama untuk mendorong keberlanjutan program prioritas Prabowo Subianto itu.

Sebab, realisasi program 3 juta rumah dinilai tak cukup jika mengandalkan anggaran pemerintah dan sektor publik.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menilai program 3 juta rumah perlu melibatkan seluruh stakeholder, baik sektor publik maupun privat. Selain itu, Carolyn menyebut pemerintah juga perlu melibatkan pelaku bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena program 3 juta rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," jelas Carolyn dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/12).

Ia menuturkan Bank Dunia sendiri menyediakan layanan permodalan alias utang. Bank Dunia juga menyediakan kerja analisis untuk menyelesaikan, mengonsolidasikan isu data baik pengumpulan, pengkajian, hingga perumusan pertanyaan yang relevan untuk menjawab persoalan program tersebut.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan delegasi Bank Dunia dalam rangka penjajakan peluang kerja sama untuk mewujudkan target Program 3 Juta Rumah.

Ara mengatakan, jika hanya mengandalkan anggaran kementeriannya, program pembangunan 3 juta rumah tidak akan berhasil. Sebab, kebutuhan anggaran pembangunan rumah mencapai Rp 53,6 triliun, sementara itu, anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,1 triliun tahun depan.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257.000 rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam siaran persnya, dikutip Senin (16/12/2024).

Menteri Ara mengatakan, Kementerian PKP bukan hanya kementerian teknis, tetapi juga strategis, sehingga diperlukan langkah-langkah inovasi yang menggabungkan aspek teknis dan rencana strategis.

"Karena jika teknis saja, kami akan gagal. Berdasarkan anggaran kami, hanya mampu membangun tidak sampai 300.000 rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah tiga juta rumah. Jadi, kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," kata Menteri Ara.

Sementara itu, Wakil Menteri Fahri Hamzah mengatakan mengenai pentingnya kepemilikan rumah, karena hal tersebut memiliki efek positif ke berbagai sektor.

"Selain itu, Kementerian PKP juga diminta membuat skema untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," ujarnya.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank, Carolyn Turk, mengatakan bahwa terkait upaya merealisasikan Program Tiga Juta Rumah, sangat penting untuk melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan, baik sektor publik, sektor privat, bisnis domestik, maupun bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," kata Carolyn.

Carolyn menjelaskan, bentuk dukungan Bank Dunia yang dapat disediakan selain pinjaman atau pemodalan, antara lain adalah kerja-kerja analitis dalam upaya untuk menyelesaikan dan mengkonsolidasikan semua isu data, baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan dalam mewujudkan target yang sudah diberikan.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu, juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ungkap Carolyn.

Dari 30 ribu rumah itu ada 28 ribu unit dari BTN

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sebanyak 30 ribu rumah sudah diserahkan kepada masyarakat dalam dua bulan terakhir.

"Dua hari lalu saya sudah laporkan secara langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa kita sudah bisa memberikan perumahan bagi rakyat sekitar 30 ribu rumah dalam dua bulan ini," ujar Maruarar di Jakarta, Senin.

Dia menambahkan bahwa dari total 30 ribu rumah tersebut, sebanyak 28 ribu rumah berasal dari PT Bank Tabungan Negara (BTN).

"Dari 30 ribu rumah itu ada 28 ribu unit dari BTN. Jadi ini kabar baik dalam dua bulan sudah penyerahan 30 ribu rumah," kata Maruarar.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa diantaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu juga diperlukan kerjasama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Dalam membangun bangsa ini, keterbukaan adalah kekuatan untuk anti korupsi dan efisiensi, karena makin banyak yang mengawasi maka semakin baik.

Maruarar juga terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik Kementerian / Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Menurut dia, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan delegasi Bank Dunia dalam rangka penjajakan peluang kerja sama untuk mewujudkan target Program 3 Juta Rumah.

Ara mengatakan, jika hanya mengandalkan anggaran kementeriannya, program pembangunan 3 juta rumah tidak akan berhasil. Sebab, kebutuhan anggaran pembangunan rumah mencapai Rp 53,6 triliun, sementara itu, anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,1 triliun tahun depan.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257.000 rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam siaran persnya, dikutip Senin (16/12/2024).

Menteri Ara mengatakan, Kementerian PKP bukan hanya kementerian teknis, tetapi juga strategis, sehingga diperlukan langkah-langkah inovasi yang menggabungkan aspek teknis dan rencana strategis.

"Karena jika teknis saja, kami akan gagal. Berdasarkan anggaran kami, hanya mampu membangun tidak sampai 300.000 rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah tiga juta rumah. Jadi, kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," kata Menteri Ara.

Sementara itu, Wakil Menteri Fahri Hamzah mengatakan mengenai pentingnya kepemilikan rumah, karena hal tersebut memiliki efek positif ke berbagai sektor.

"Selain itu, Kementerian PKP juga diminta membuat skema untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," ujarnya.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank, Carolyn Turk, mengatakan bahwa terkait upaya merealisasikan Program Tiga Juta Rumah, sangat penting untuk melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan, baik sektor publik, sektor privat, bisnis domestik, maupun bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," kata Carolyn.

Carolyn menjelaskan, bentuk dukungan Bank Dunia yang dapat disediakan selain pinjaman atau pemodalan, antara lain adalah kerja-kerja analitis dalam upaya untuk menyelesaikan dan mengkonsolidasikan semua isu data, baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan dalam mewujudkan target yang sudah diberikan.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu, juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ungkap Carolyn.

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Pemerintah sedang mempersiapkan Undang-Undang (UU) terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Aturan ini akan dirancang untuk secara komprehensif mengatasi berbagai tantangan di sektor perumahan.

"Kementerian PKP telah berupaya mengidentifikasi berbagai masalah yang ada dalam ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," ungkap Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah.

"Hasil pembicaraan tersebut akan kami rangkum dalam sebuah skema yang diatur dalam satu regulasi komprehensif. Inilah cikal bakal lahirnya Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang utuh," ujar Fahri, pada Kamis (12/12/2024).

Dalam identifikasi sementara, Fahri menyebutkan ada tiga tantangan utama yang perlu diselesaikan oleh pemerintah dan mitra kerja dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Ketiga tantangan tersebut adalah masalah tanah, perizinan, dan pembiayaan. Oleh karena itu, Kementerian PKP memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk menangani masalah tersebut.

"Saya setiap hari berdiskusi dengan Pak Nusron (Menteri ATR/BPN) dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengatasi masalah tanah," kata Fahri.

Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pihak swasta, Kementerian BUMN, serta lembaga hukum seperti Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengumpulkan data dan menentukan lokasi tanah yang dapat digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Tantangan berikutnya yang dihadapi adalah terkait perizinan pembangunan rumah. "Kami telah berkoordinasi dengan sejumlah institusi yang terkait dengan perizinan untuk mempercepat proses pembangunan," ujarnya.

Fahri juga menjelaskan bahwa tantangan terakhir di sektor perumahan berkaitan dengan skema pembiayaan.

"Kami sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK. Masalah perumahan ini harus ditangani secara kolaboratif semua pihak. Kementerian PKP juga terus menumbuhkan semangat gotong royong pembangunan rumah," tutup Fahri. (*)

 

 

 

Editor : Syahrir Rasyid

Jakarta -

Pemerintah dinilai perlu menjalin kerja sama untuk mendorong keberlanjutan program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, terutama program Tiga Juta Rumah. Pasalnya, program tersebut dinilai tak cukup jika mengandalkan keuangan dari sektor publik dan pemerintah.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menilai, program tiga juta rumah perlu melibatkan seluruh stakeholder, baik sektor publik maupun privat. Selain itu, ia juga menilai perlu pemerintah melibatkan pelaku bisnis internasional.

Hal itu ia ungkap usai menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada Jumat (13/12/2024) kemarin.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," jelas Carolyn dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/12/2024).

Bank Dunia sendiri, tutur Carolyn, menyediakan layanan permodalan. Selain itu, pihaknya juga menyediakan kerja analisis untuk menyelesaikan, mengkonsolidasikan isu data baik pengumpulan, pengkajian, hingga perumusan pertanyaan yang relevan untuk menjawab persoalan program tersebut.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengakui, pertemuan dengan delegasi Bank Dunia itu merupakan upaya penjajakan kerja sama lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tak sanggup biayai pembangunan tiga juta rumah.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257.000 rumah," katanya.

Pria yang akrab disapa Ara ini menuturkan, pihaknya tidak hanya menjadi kementerian teknis, melainkan juga strategis. Karenanya, ia menilai perlu langkah inovatif dengan pertimbangan teknis dan rencana strategis.

"Karena jika teknis saja kami akan gagal karena berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300.000 rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah tiga juta rumah. Jadi kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," jelas Ara.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah juga menilai kepemilikan rumah memiliki efek domino yang positif ke berbagai sektor. Karenanya, ia mengaku diminta untuk membangun skema yang melibatkan kontraktor kecil di desa.

"Selain itu Kementerian PKP juga diminta membuat skema untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," tutupnya.

(kil/kil)

JAKARTA, investor.id – Program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dinilai akan memberikan efek berganda (multiplier effect) ke berbagai sektor perekonomian, termasuk sektor jasa keuangan. Adapun dua industri jasa keuangan yang disebut turut kebagian berkah yaitu perbankan dan pasar modal.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengatakan bahwa program 3 juta rumah akan memberi efek berganda terhadap berbagai sektor ekonomi. Di sektor perumahan misalnya program itu akan memberi dampak positif bagi industri bahan bangunan seperti semen, baja, maupun perabotan dan lain sebagainya.

Industri jasa konstruksi dan jasa infrastruktur juga bakal merasakan manfaat dari program 3 juta rumah. Dampak positif terhadap sejumlah industri itu yang juga akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) dan membuka lapangan kerja lebih luas.

Dari sana, Mahendra bilang bahwa sektor jasa keuangan juga akan kecipratan dampak positif berupa beberapa perbaikan dan bahkan keuntungan lebih. Sebagai salah satu contoh yaitu dampak kinerja positif sejumlah emiten konstruksi dan infrastruktur.

“Sebagian dari perusahaan-perusahaan tadi, terutama dari material bangunan dan jasa konstruksi, sebagian adalah perusahaan-perusahaan Tbk, sehingga akan memberi dampak positif juga kepada pengembangan dan pertumbuhan dalam pasar modal kita,” ungkap Mahendra dalam konferensi pers, baru-baru ini.

Di samping itu, ia menuturkan bahwa pasar modal juga akan lebih semarak. Mengingat alokasi APBN ke program 3 juta rumah cenderung terbatas, sehingga salah satu kemungkinannya adalah mencari sumber pembiayaan dengan memanfaatkan produk yang dinamakan efek beragun aset (EBA).

“Nah ini dalam bentuk sekuritisasi tentu akan memberikan pendanaan yang besar kepada pembangunan perumahan. Di lain pihak akan memberikan peluang berkembangnya produk itu di pasar modal kita. itu dari sisi pasokan,” kata Mahendra.

Berkah bagi Perbankan

Sementara dari sisi permintaan, calon para pembeli rumah tentu akan memerlukan pembiayaan, khususnya dalam bentuk kredit pemilikan rumah (KPR). Dari kebutuhan KPR ini, industri perbankan, penjaminan, hingga asuransi akan mendapat ceruk bisnis yang lebih luas.

“Jadi dari berbagai sisi banyak sekali potensi yang akan bisa ditopang industri jasa keuangan,” jelas Mahendra.

Dia yakin, program unggulan Presiden Prabowo yaitu 3 juta rumah akan memberi dampak yang luas dan masif. Pasar modal, perbankan, dan industri jasa keuangan terkait diharapkan dapat menangkap potensi yang ada, termasuk mengambil peran lebih untuk mendukung program tersebut.

“Sekali lagi, itu akan sulit dipenuhi sepenuhnya jika hanya dari APBN. Tapi tentu dalam proses perumusannya dan formulasinya, kami menunggu dan sudah memberikan masukan-masukan, pada gilirannya nanti kita akan melihat wujud dan pendekatan dari program masing-masing,” pungkas Mahendra.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan delegasi Bank Dunia (World Bank) pada hari Jumat (13/12). Dalam pertemuan tersebut dibahas Adukungan pinjaman dana dan pembiayaan untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

Terkait pembiayaan tersebut, Maruarar menyebutkan bahwa anggaran yang ditetapkan untuk Kementerian PKP sebesar Rp5,2 triliun tidak cukup untuk membiayai program 3 juta rumah. Karena itu, diperlukan sumber pembiayaan lain di luar APBN melalui pinjaman maupun skema investasi pengusaha.

"Jadi kami harus mengombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target 3 juta rumah tersebut. Berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300 ribu unit," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (15/12/2024).

Rencana kerja sama World Bank dengan Kementerian PKP ini juga mencakup kerja-kerja analitis dalam upaya menyelesaikan dan mengonsolidasikan semua isu-isu data baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan untuk mewujudkan target yang sudah diberikan.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," kata Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk.

Untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah, lanjut dia, sangat penting untuk melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan baik sektor publik, privat, bisnis domestik maupun bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," tandasnya.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) belum lama ini bertemu dengan delegasi World Bank. Pertemuan ini bermaksud untuk mencari peluang kerja sama dalam mewujudkan target Program 3 Juta Rumah.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257.000 rumah," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (15/12/2024).

Ara mengatakan Kementerian PKP bukan kementerian teknis saja, tetapi juga strategis. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah inovatif yang menggabungkan aspek teknis dan rencana strategis untuk program tersebut.

"Karena jika teknis saja kami akan gagal karena berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300.000 rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah tiga juta rumah. Jadi kami harus mengombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," katanya.

Kemudian, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah juga menyebutkan pentingnya masyarakat memiliki rumah. Hal ini lantaran industri perumahan memiliki efek positif ke berbagai sektor lainnya.

"Selain itu, Kementerian PKP juga diminta membuat skema untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," ucap Fahri.

Di sisi lain, Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menyinggung soal pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam upaya merealisasikan Program 3 Juta Rumah. Pihak tersebut merupakan stakeholder baik sektor publik, sektor privat, bisnis domestik maupun bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga 3 Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," tuturnya.

Carolyn menjelaskan bentuk dukungan World Bank yang dapat disediakan berupa pinjaman atau permodalan. Selain itu, juga ada kerja-kerja analitis untuk menyelesaikan dan mengonsolidasikan semua isu data baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan untuk mewujudkan target.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu, juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ujar Carolyn.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan APBN tidak akan mampu untuk mendukung program 3 juta rumah program Prabowo-Gibran.

Hal itu berdasarkan anggaran Kementerian PKP Tahun 2025 sebesar Rp5,2 triliun yang hanya mampu membangun 257.000 unit rumah.

Maruarar menyebut diperlukan kolaborasi berbagai pihak, baik sektor swasta dalam negeri dan asing, hingga perusahaan negara untuk mewujudkan program 3 juta rumah per tahun.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257.000 rumah" ujar pria yang disapa Ara dalam keterangan resmi, Minggu (15/12/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan Kementerian PKP bukan kementerian teknis saja tetapi juga kementerian strategis. Sehingga diperlukan langkah-langkah inovasi yang menggabungkan aspek teknis dan rencana strategis.

"Karena jika teknis saja kami akan gagal karena berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300.000 rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah tiga juta rumah. Jadi kami harus mengombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," kata Ara

Untuk itu, Kementerian PKP tengah menjajaki peluang kerja sama dengan World Bank untuk mendukung kesuksesan program 3 juta rumah.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk mengatakan upaya merealisasikan Program Tiga Juta Rumah sangat penting untuk melibatkan seluruh elemen stakeholders baik sektor publik, sektor privat, bisnis domestik maupun bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," kata Carolyn.

Menurut dia, bentuk dukungan World Bank yang dapat disediakan selain pinjaman atau permodalan, antara lain adalah kerja-kerja analitis dalam upaya untuk menyelesaikan dan mengonsolidasikan semua isu-isu data baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan untuk mewujudkan target yang sudah diberikan.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya" ujar Carolyn.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan delegasi World Bank pada hari Jumat (13/12). Agenda tersebut membahas dukungan pinjaman dana dan pembiayaan untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

Maruarar menilai anggaran dari APBN untuk Kementerian PKP sebesar Rp5,2 triliun tidak akan cukup untuk membiayai program 3 juta rumah. Sehingga diperlukan sumber pembiayaan lain di luar APBN seperti pinjaman ataupun skema investasi pengusaha.

"Kami harus mengombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target 3 juta rumah tersebut. Berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300 ribu unit," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (15/12/2024).

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk mengatakan bentuk dukungan World Bank yang dapat disediakan yaitu berupa pinjaman atau permodalan.

Selain itu, rencana kerja sama World Bank dengan Kementerian PKP ini juga mencakup kerja-kerja analitis dalam upaya menyelesaikan dan mengkonsolidasikan semua isu-isu data baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan untuk mewujudkan target yang sudah diberikan.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," kata Carolyn.

Menurut dia, realisasi program 3 juta rumah memang sangat penting untuk melibatkan seluruh elemen stakeholders baik sektor publik, sektor privat, bisnis domestik maupun bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," kata dia.

(Febrina Ratna)