Makassar: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengintruksikan agar program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) mendukung penuh program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu caranya, dengan memastikan produksi pangan lokal di desa berjalan optimal dan berkelanjutan.

"Sekarang coba program itu diarahkan ke sana untuk mendukung makan siang bergizi. Jadi kalau di desa belum ada tomatnya, coba tomat. Pasti laku. Kalau cabe, coba cabe. Kan ini ekonomi terpadu," kata Yandri saat membuka Workshop Nasional Evaluasi Akhir Program Tekad, di Makasar, Rabu, 18 Desember 2024.

Program Tekad diharapkan bisa memastikan produksi pangan lokal di desa berjalan optimal dan berkelanjutan. Khususnya, di kawasan Indonesia Timur.
"Saya haqqul yakiin, dengan program Bapak Presiden Prabowo melalui makan siang bergizi, ekonomi di desa akan semakin menggeliat," ungkapnya.

Project Manager (PM) Program Tekad M. Fachri memastikan bakal mendukung penuh program swasembada pangan dan makan bergizi gratis, terutama di kawasan Indonesia Timur. Salah satunya, dengan menguatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ia mengatakan nantinya BUMDes tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga berkontribusi dalam penyediaan bahan pangan yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia Timur.

"Target kita program Tekad ini juga bisa mendukung visi misi bapak Presiden Prabowo, terutama dalam mendukung program makan bergizi gratis," ujar Fachri.

Dia menjelaskan selama ini fokus utama program Tekad adalah melatih BUMDes di desa-desa sasaran untuk mengembangkan sektor pemasaran, pertanian, dan perikanan. Pelatihan ini meliputi penggunaan teknologi maupun praktik baru yang bermuara meningkatkan nilai hasil panen petani secara lebih moderen dan efisien.

"BUMDes di desa sasaran telah kita latih untuk melakukan pengolahan hasil panen secara lebih modern dan efisien, jadi kalau sekarang diarahkan pada pencapaian swasembada pangan dan penguatan makan bergizi gratis tentu BUMDes sudah sangat siap," ungkapnya.

Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangungan Daerah Tertinggal tersebut mengungkapkan melalui jaringan pemasaran yang telah dibangun, produk-produk dari desa dapat didistribusikan secara lebih luas. Baik itu ke sekolah-sekolah, maupun desa-desa guna mendukung program makan bergizi gratis.

"Jejaring BUMDes di daerah sasaran program Tekad telah terhubung baik di level kecamatan hingga kabupaten sehingga relatif mudah jika harus menyuplai sekolah-sekolah utamanya di kawasan Indonesia Timur," ucap Fachri.

Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) adalah program kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

(AGA)

Bisnis.com, MALANG—Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya (UB), Prof Sandra Malin Sutan, menawarkan pemanfaatan sistem Intelligence Non-Destructive Evaluation (Indev) untuk memperhatikan mutu pangan makan siang gratis.

Indev adalah menggabungkan teknologi kecerdasan buatan, citra digital dan spektroskop inframerah dekat. Tujuannya, untuk mengecek mutu produk pangan dengan lebih efisien, akurat dan real time, termasuk produk pangan untuk Program Makan Siang Bergizi Gratis.

“Evaluasi mutu hasil pertanian dan keamanan pangan sangat penting untuk mencegah gangguan kesehatan akibat makanan,” ujarnya, Rabu (18/12/2024).

Saat ini, evaluasi mutu buah atau sayur sering dilakukan dengan metode destruktif, sementara analisis mutu pangan umumnya membutuhkan pengiriman sampel ke laboratorium.

Salah satu metode yang dia tawarkan, yakni menggunakan sistem Intelligence Non-Destructive Evaluation (INDEV). Sistem ini menggunakan teknologi yang mampu mendeteksi dan memprediksi kerusakan serta kandungan pangan tanpa merusak sampel.

“Metode tradisional, seperti analisis destruktif, tidak hanya merusak produk tetapi juga seringkali tidak representatif untuk seluruh batch, sehingga meningkatkan risiko distribusi produk dengan kualitas tidak konsisten.

Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu mengevaluasi bahan pangan secara non-destruktif, efisien, dan akurat”, jelasnya.

INDEV, imbuhnya, menggabungkan teknologi kecerdasan buatan, citra digital dan spektroskop inframerah dekat.

“Sistem ini dirancang untuk melakukan pemeriksaan dan analisis kualitas produk pangan serta hasil pertanian, tanpa merusak fisik atau menyebabkan perubahan pada struktur internal produk, memungkinkan untuk menilai produk pangan dengan lebih efisien, akurat dan real time”, ujarnya.

Selain pada tanaman pangan, sistem ini, juga bisa digunakan dalam klasifikasi mutu pada tanaman perkebunan.

“Teknologi ini menjadi solusi strategis dalam mendukung pemantauan kualitas secara waktu nyata di industri pangan dan hasil pertanian, baik pada tahap pra-panen maupun pasca-panen. Salah satu keunggulan utama INDEV adalah kemampuannya untuk mengukur berbagai parameter secara simultan, yang tidak hanya memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas produk tetapi juga mendukung efisiensi proses”, pungkas dosen Fakultas Teknologi Pertanian ini.

Menurutnya, penelitian tersebut didanai oleh swasta. Karena itulah, pemanfaatan teknologi tentu diperoleh institusi tersebut.

Jika pemerintah menginginkan teknologi yang sama, kata dia, maka bisa menjalin kerja sama dengan UB untuk melakukan penelitian teknologi.

“Penggunaannya gampang, dengan menggunakan gadget,” ucapnya.

Sandra dikukuhkan menjadi guru besar Fakultas Teknologi Pertanian UB, Kamis (19/12/2024). Dia merupakan profesor dalam bidang ilmu Teknik Pengolahan Pangan dan Pasca Panen. Ia merupakan profesor ke-24 dari Fakultas Teknologi Pertanian dan ke-394 dari seluruh profesor di Universitas Brawijaya. (K24)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan dikuatkan perannya dalam mendukung penuh program swasembada pangan dan makan gizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto terutama di kawasan Indonesia Timur. Ke depan, BUMDes tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal tetapi juga berkontribusi dalam penyediaan bahan pangan yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia Timur.

“Saya jelaskan sedikit ke depan target kita Program Tekad ini juga bisa mendukung visi misi Bapak Presiden Prabowo, terutama dalam mendukung program makan bergizi gratis,” kata Project Manager (PM) Program Tekad, M Fachri, dalam keterangannya, Rabu (18/12/2024).

Dia menjelaskan, selama ini fokus utama Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) adalah melatih BUMDes di desa-desa sasaran untuk mengembangkan sektor pemasaran, pertanian, dan perikanan. Pelatihan ini meliputi penggunaan teknologi maupun praktik baru yang bermuara meningkatkan nilai hasil panen petani secara lebih modern dan efisien.

“BUMDes di desa sasaran telah kita latih untuk melakukan pengolahan hasil panen secara lebih modern dan efisien, jadi kalau sekarang diarahkan pada pencapaian swasembada pangan dan penguatan makan bergizi gratis tentu BUMDes sudah sangat siap.

Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangungan Daerah Tertinggal tersebut mengungkapkan, melalui jaringan pemasaran yang telah dibangun dengan dukungan Program Tekad, produk-produk dari desa dapat didistribusikan secara lebih luas, baik ke sekolah-sekolah dan desa-desa guna mendukung program makan bergizi gratis.

“Jejaring BUMDes di daerah sasaran Program Tekad telah terhubung baik di level kecamatan hingga kabupaten sehingga relatif mudah jika harus menyuplai sekolah-sekolah utamanya di kawasan Indonesia Timur,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menginstruksikan agar Program Tekad ke depan dapat diarahkan untuk mendukung program makan bergizi gratis dengan memastikan produksi pangan lokal di desa berjalan optimal dan berkelanjutan.

“Karena saya haqqul yakiin, dengan program Bapak Presiden Prabowo melalui makan siang bergizi, ekonomi di desa akan semakin menggeliat,” ujarnya saat pembukaan Workshop Nasional Evaluasi Akhir Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu, di Makasar, 18 November 2024.

“Nah, sekarang coba program IFAD diarahkan ke sana untuk mendukung makan siang bergizi. Jadi kalau di desa belum ada tomatnya, coba tomat. Pasti laku. Kalau cabai, coba cabai. Kan ini ekonomi terpadu,” ujar dia.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan membagikan makanan ke siswa siswi SMP Negeri 19 Tangsel saat uji coba program Makan Bergizi Gratis, Rabu (18/12/2024).

Pengamatan Kompas.com, Pilar yang mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna cokelat kuning memberikan kotak berisi makanan kepada salah satu siswa kelas 7 bernama Fadel (12).

Fadel yang saat itu duduk sebelahan dengan temannya, Keano (13), menerima kotak makanan yang diberikan oleh Pilar.

Dalam kotak makan itu, terdapat nasi dengan lauk Chicken katsu atau ayam filet yang digoreng dengan tepung roti, daun selada yang dipotong kecil, satu potong buah semangka, dan susu putih ukuran 200 mililiter.

Setelah makanannya dibagikan satu per satu untuk 40 siswa, mereka membaca doa makan terlebih dahulu kemudian langsung menyantap hidangan itu.

Sesekali Pilar juga mengajak berbicara siswa kelas 7 SMPN 19 Tangsel. Salah satunya adalah Fadel.

"Bagaimana makanannya?," tanya Pilar dan dijawab oleh Fadel dengan senyuman.

"Biasanya suka dibawain bekal?," tanya Pilar lagi.

"Iya, pak. Biasanya suka dibawain sama orangtua," jawab Fadel.

Kemudian, Pilar meminta Fadel untuk menghabiskan makanan yang sudah disediakan itu.

"Dihabiskan ya makanannya. Pelan-pelan makannya, nanti tersedak," kata Pilar.

Setelah itu, Pilar berkeliling untuk memastikan makanan yang disajikan kepada para murid tanpa sisa.

SMPN 19 Tangsel merupakan sekolah kedua yang menjalankan uji coba program makan bergizi gratis. Sebelumnya, uji coba makan bergizi gratis di Tangsel pertama kali dilakukan di TK Negeri Pembina 1 pada Kamis (5/12/2024).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel, Deden Deni menyatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis secara penuh direncanakan pada tahun depan.

"Insya Allah di Tangsel akan direalisasikan di tahun depan," kata Deden, Kamis (5/12/2024).

Program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat meningkatkan gizi anak-anak di Tangsel sekaligus mendukung perkembangan mereka di usia dini.

Depok -

Pengembang perumahan di Cinere, Depok, ngotot meminta akses jalan berujung protes dari warga perumahan lain hingga dibawa ke pengadilan. Bagaimana duduk perkaranya?

Bermula dari pengembang perumahan CGR menggugat 10 warga perumahan CE--salah satunya adalah Ketua RW setempat--di Pengadilan Negeri (PN) Depok karena merasa dihalangi saat ingin membangun jembatan penghubung di atas Kali Grogol sebagai akses ke perumahan CGR. Yang jadi persoalan, warga perumahan CE tidak terima karena akses itu melintasi wilayah perumahan CE.

Singkatnya, PN Depok memutuskan gugatan perumahan CGR dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Dpk itu diketok pada 15 Oktober 2024.

Namun pihak pengembang perumahan CGR tidak terima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Majelis banding PT Bandung yang diketuai Made Sutrisna dibantu 2 hakim anggota yaitu Jesayas Tarigan dan Mula Pangaribuan membatalkan putusan PN Depok tersebut.

"Mengadili. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Depok tanggal 15 Oktober 2024," ucap majelis banding PT Bandung.

Selain itu para tergugat dihukum memberikan akses ke perumahan CGR. Para tergugat juga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 ke pihak pengembang perumahan CGR.

Duduk Perkara

Pengembang perumahan CGR beralasan memiliki lahan di perumahan CE untuk kemudian dihubungkan dengan jembatan ke proyek barunya yaitu perumahan CGR. Namun warga perumahan CE terutama Blok A memprotes dengan alasan keamanan.

"Penggugat adalah perusahaan atau developer yang telah memiliki lahan seluas kurang lebih 70 hektare di kawasan Kecamatan Cinere dan sekitarnya dan sebagian telah dibangun menjadi perumahan sejak tahun 1979 dan saat ini Penggugat hendak membangun perumahan CGR di tanah milik Penggugat yang 20 persen terletak di wilayah Blok A perumahan CE sedangkan 80 persen terletak di wilayah Kelurahan Pangkalan Jati dan untuk pembangunan di wilayah Pangkalan Jati haruslah dibangun jembatan akan tetapi rencana pembangunan perumahan CGR mendapat halangan dari warga Blok A perumahan CE," demikian dikutip dari putusan.

Warga perumahan CE khawatir terkait ancaman keamanan apabila ada jembatan penghubung. Penolakan warga perumahan CE ini dilengkapi dalil bahwa tidak ada peraturan hukum yang dilanggar.

"Para Tergugat telah membantah dengan dalil bahwa tidak ada satu peraturan hukum pun dilanggar oleh Para Tergugat karena penolakan pembangunan Perumahan CGR justru dilakukan oleh sebagian besar warga RW 006 Blok A Perumahan CE dengan alasan keamanan," ucapnya.

Di sisi lain pengembang perumahan CGR berdalih perumahannya menggunakan One Gate System. Alasan pengembang perumahan CGR itulah yang kemudian diamini majelis banding dengan pertimbangan bahwa alasan keamanan berlebihan.

Sedangkan terkait ganti rugi Rp 40 miliar lebih disebut majelis banding dihitung dari kerugian yang didapat pengembang perumahan CGR karena persoalan ini. Pengembang perumahan CGR menyebut 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun sudah laku tetapi karena permasalahan akses sehingga mengalami kerugian karena para pembeli melakukan pembatalan.

Lihat juga Video 'Viral Warga Jepara Bikin Jembatan Sendiri gegara Tak Miliki Akses Jalan':

[Gambas:Video 20detik]

(dhn/imk)

Depok -

Warga perumahan CE yang berada di Cinere, Depok, buka suara mengenai polemik akses jalan pengembang perumahan CGR yang sampai ke meja hijau. Warga tidak terima dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung dan akan mengajukan kasasi atas putusan banding pengembang perumahan CGR.

Untuk diketahui, kasus ini berawal ketika pengembang perumahan CGR menggugat 10 orang warga perumahan CE--salah satunya adalah Ketua RW setempat--di Pengadilan Negeri (PN) Depok karena merasa dihalangi saat ingin membangun jembatan penghubung di atas Kali Grogol sebagai akses ke perumahan CGR. PN Depok pun menolak gugatan itu.

Penggugat yakni pengembang perumahan CGR tidak terima dengan putusan PN Depok, dan mengajukan banding ke PT Bandung. Singkat cerita, putusan PN Depok itu dibatalkan PT Bandung dan mengabulkan gugatan penggugat.

Para tergugat kemudian dihukum memberikan akses ke perumahan CGR. Para tergugat juga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 ke pihak pengembang perumahan CGR.

Respons Tergugat

Ketua RW, Heru Kasidi, mengatakan tidak terima dengan putusan PT Bandung. Heru mengatakan akan mengajukan kasasi bersama sembilan tergugat lainnya.

"Kan bukan salah kita, kita akan mengajukan kasasi mungkin minggu ini kita akan ajukan," ujar Heru saat dihubungi detikcom, Rabu (18/12/2024).

Heru mengaku heran dengan putusan itu. Sebab, para tergugat yang berisi Ketua RW, mantan Ketua RW, dan para Ketua RT itu merasa hanya menyampaikan aspirasi warga yang tidak berkenan pengembang perumahan CGR membangun jembatan penghubung dan membuka akses yang besar kepada pengembang terus.

"Jadi kan warga bukan badan hukum, warga juga bukan perorangan, jadi gimana.. kalau pertimbangan PT itu kok sepertinya kita seperti badan hukum yang bisa dituntut kan lucu, kalau ini bisa terjadi terus menjadi keputusan, ini kan bisa mengubah tatanan kemasyarakatan di Indonesia, masa Ketua RT/RW harus mewakili warga dan kalau ada masalah hukum bisa dituntut, ya bisa bubar lah," ucap Heru.

Duduk Perkara

Pengembang perumahan CGR beralasan memiliki lahan di perumahan CE untuk kemudian dihubungkan dengan jembatan ke proyek barunya yaitu perumahan CGR. Namun warga perumahan CE memprotes dengan alasan keamanan.

"Penggugat adalah perusahaan atau developer yang telah memiliki lahan seluas kurang lebih 70 hektare di kawasan Kecamatan Cinere dan sekitarnya dan sebagian telah dibangun menjadi perumahan sejak tahun 1979 dan saat ini Penggugat hendak membangun perumahan CGR di tanah milik Penggugat yang 20 persen terletak di wilayah Blok A perumahan CE sedangkan 80 persen terletak di wilayah Kelurahan Pangkalan Jati dan untuk pembangunan di wilayah Pangkalan Jati haruslah dibangun jembatan akan tetapi rencana pembangunan perumahan CGR mendapat halangan dari warga Blok A perumahan CE," demikian dikutip dari putusan.

Warga perumahan CE khawatir terkait ancaman keamanan apabila ada jembatan penghubung. Penolakan warga perumahan CE ini dilengkapi dalil bahwa tidak ada peraturan hukum yang dilanggar.

"Para Tergugat telah membantah dengan dalil bahwa tidak ada satu peraturan hukum pun dilanggar oleh Para Tergugat karena penolakan pembangunan Perumahan CGR justru dilakukan oleh sebagian besar warga RW 006 Blok A Perumahan CE dengan alasan keamanan," ucapnya.

Di sisi lain pengembang perumahan CGR berdalih perumahannya menggunakan One Gate System. Alasan pengembang perumahan CGR itulah yang kemudian diamini majelis banding dengan pertimbangan bahwa alasan keamanan berlebihan.

Sedangkan terkait ganti rugi Rp 40 miliar lebih disebut majelis banding dihitung dari kerugian yang didapat pengembang perumahan CGR karena persoalan ini. Pengembang perumahan CGR menyebut 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun sudah laku tetapi karena permasalahan akses sehingga mengalami kerugian karena para pembeli melakukan pembatalan.

Simak juga Video 'Viral Warga Jepara Bikin Jembatan Sendiri gegara Tak Miliki Akses Jalan':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(zap/dhn)

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut, produksi semen nasional saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan program 3 juta rumah per tahun, meski terdapat moratorium pembangunan pabrik semen baru.

Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Kemenperin Putu Nadi Astuti mengatakan, untuk kebutuhan program 3 juta rumah, dengan kapasitas produksi industri semen nasional sebesar 120 juta ton masih sangat mencukupi.

"Industri semen saat ini utilisasinya baru 50%-60% dari total kapasitas 120 juta ton per tahun, utilisasinya baru setengah dari kapasitas total," kata Putu dalam Outlook Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Tahun 2025, dikutip Rabu (18/12/2024).

Terlebih, menurut dia, kebutuhan semen untuk proyek infrastruktur maupun properti hanya memakan porsi 30% dari total produksi, sementara sisanya diserap oleh ritel untuk kebutuhan masyarakat. Adapun, total produksi semen nasional saat ini berada dikisaran 65 juta ton per tahun.

"Jadi sebenarnya kemampuan produksi semen dengan kapasitas yang ada masih cukup untuk melaksanakan program pembangunan rumah," jelasnya.

Putu menerangkan, pihaknya masih dalam proses mengusulkan untuk revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29/021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, khususnya terkait pembangunan industri semen di dalam negeri. Pihaknya meminta agar industri semen hanya dapat dibangun di wilayah Maluku dan Papua saat ini.

Adapun, pertimbangan usulan tersebut yakni dikarenakan ongkos logistik ke dua wilayah itu masih tinggi, sementara untuk jasa angkutan sangat penting untuk distribusi semen ke berbagai wilayah.

"Saat ini di Maluku belum ada industri semen, kalau di Papua ada tapi terbatas dan di sana perlu ada pembangunan infrastruktur, properti dan sebagainya sehingga kami mengusulkan supaya pembangunan pabrik semen hanya dapat dilakukan di Maluku dan Papua," tuturnya.

Kapasitas produksi semen nasional saat ini mencapai 122 juta ton atau lebih tinggi dibandingkan 2019 lalu sebanyak 112 juta ton. Kendati demikian, permintaan anjlok dari 70 juta pada 2019 menjadi 65 juta saat ini.

Terlebih, masih ada banyak pembangunan pabrik semen yang disebut akan menambah beban kondisi pasokan semen dalam negeri. Sementara itu, permintaan hanya bergerak di kisaran 60 juta - 65 juta ton.

Sebelumnya, Direktur PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG Donny Arsal mengatakan, saat ini kondisi antara kapasitas dan pertumbuhan permintaan masih ada gap yang cukup besar. Semen Indonesia secara kapasitas terpasang sebesar 54,2% telah merefleksikan 44,4% kapasitas dengan market share 49%. Artinya, pangsa pasar SIG lebih besar daripada kapasitas produksi.

Adapun, volume penjualan semen secara keseluruhan mengalami penurunan 4% menjadi 28.001 juta ton periode Januari-September 2024, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 29.203 juta ton.

"Volume itu turun 4% dan pendapatan bruto turun 5% ini meskipun kita manage biaya operasi, tapi penurunan dari sisi volume dan harga yang menyebabkan kinerja keuangan jauh lebih rendah dibandingka periode yang sama tahun sebelumnya," jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya ikut membidik potensi pasar dari program 3 juta rumah per tahun yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diharapkan dapat mengangkat kinerja emiten semen plat merah itu yang terkontraksi pada September 2024.

Depok -

Ketua RW perumahan CE di Cinere, Depok, Heru Kasidi, mengaku heran dengan tuntutan pengembang perumahan CGR yang terkesan memaksa agar dibukakan akses untuk perumahan CGR dan meminta bayaran Rp 40 miliar. Padahal Heru mengatakan warga perumahan CE sudah menolak keras permintaan pengembang itu.

"Iya, aduh, gimana ya, nggak masuk akal, kita kan kerja mengawasi warga, bukannya kita digaji, bukan. Itu kan gimana tuh masa warga di... itu yang putusan PN Depok kan (ditolak) karena kurang pihak, jadi memang tidak bisa menuntut para tergugat karena pihak yang dituntut warga. Si warga menolak membangun jembatan itu karena buat kami," ujar Heru saat dihubungi detikcom, Rabu (18/12/2024).

"Ini kan perumahan ini sudah lama, sejak awal itu yang ngurus warga sendiri. Nggak ada tuh diurus oleh pemda atau mana pun, oleh pengembang pun nggak," imbuhnya.

Heru menceritakan perumahan CE dibangun sejak 1970. Dia mengatakan sejak perumahan itu ada hingga saat ini, wargalah yang mengurus perumahan itu. Mulai jalan, keamanan, itu semua warga yang mengurus dan tidak ada yang membantu.

Menurut Heru, warga memiliki sejumlah alasan tidak memberikan akses kepada pengembang perumahan CGR. Salah satunya alasan keamanan.

"Dulu kompleks kita ini bisa dilewati dari mana-mana, pada waktu itu banyak kejahatan, jadi mobil dipecahin kacanya, diambil tas gitu, pencurian, bahkan pernah ada perampok motor dalam kompleks. Nah, kita berpikir, wah ini kalau misal dibuka lagi aksesnya, ini akan membuka lagi (kejadian lama)," ucap Heru.

Heru lantas bertanya-tanya mengapa perumahan CGR ngotot meminta akses ke perumahan CE. Padahal sebagian besar rumah yang akan dibangun pengembang itu berada di bagian wilayah Pangkalan Jati, bukan Cinere.

"Karena sebagian perumahan itu ada di Kelurahan Pangkalan Jati, bukan kelurahan kita. Nah, kan penduduknya kalau ada di Pangkalan Jati, apa iya mereka nggak punya hak juga lewat sana? Kalau mereka punya hak juga, kan berarti jalan dibuka. Kalau bangun jembatan perumahan ini akan terbuka kaya dulu, sementara yang perbaiki jalan dan sebagainya itu warga. Ini yang jadi keberatan kita," jelasnya.

Heru, yang diputus membayar Rp 40 miliar oleh Pengadilan Tinggi (PT) Bandung karena masalah ini, pun berharap keadilan. Dia berharap kasus ini bisa selesai dan permohonan warga perumahan CE bisa dikabulkan.

Warga Jatuh Sakit

Untuk diketahui, pengembang perumahan CGR menggugat Heru dan sembilan orang lainnya, sehingga total menjadi 10 orang yang digugat. Heru mengatakan saat kasus ini dibawa ke meja hijau, sejumlah warga yang digugat ada yang jatuh sakit dan gelisah.

"Ini (kasus) memang ribet, ini kan Ketua RT kan bisalah di mana-mana orang kan hampir nggak ada yang mau, ini sudah pada tua-tua, yang ketua-ketua RT ini. Nah, kalau mereka harus hadapi ini gimana? Sebelumnya, waktu pertama gugatan, kan mereka pada gelisah, pada sakit itu menghadapi ini," ungkapnya.

Ironisnya, menurut Heru, dulu sebagian pemilik rumah di perumahan CE juga membeli rumah mereka dari penggugat. Tapi malah pengembang itu kini menggugat mereka.

"Tapi nggak pernah dibikin apa-apa, jalan-jalan semua kita yang bikin, yang pelihara. Udah 40 tahun, terus mereka tiba-tiba mau menggunakan akses dengan cara-cara memaksa," tuturnya.

Selanjutnya

Duduk Perkara

Kasus ini berawal ketika pengembang perumahan CGR menggugat 10 warga perumahan CE--salah satunya adalah ketua RW setempat--di Pengadilan Negeri (PN) Depok karena merasa dihalangi saat ingin membangun jembatan penghubung di atas Kali Grogol sebagai akses ke perumahan CGR. Yang jadi persoalan, warga perumahan CE tidak terima karena akses itu melintasi wilayah perumahan CE.

Singkatnya, PN Depok memutuskan gugatan perumahan CGR dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Dpk itu diketok pada 15 Oktober 2024.

Namun pihak pengembang perumahan CGR tidak terima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Majelis banding PT Bandung yang diketuai Made Sutrisna dibantu dua hakim anggota, yaitu Jesayas Tarigan dan Mula Pangaribuan, membatalkan putusan PN Depok tersebut.

"Mengadili. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Depok tanggal 15 Oktober 2024," ucap majelis banding PT Bandung.

Selain itu, para tergugat dihukum memberikan akses ke perumahan CGR. Para tergugat juga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 ke pihak pengembang perumahan CGR.

Alasan Penggugat dan Penolakan Warga

Pengembang perumahan CGR beralasan memiliki lahan di perumahan CE untuk kemudian dihubungkan dengan jembatan ke proyek barunya, yaitu perumahan CGR. Namun warga perumahan CE, terutama Blok A, memprotes dengan alasan keamanan.

"Penggugat adalah perusahaan atau developer yang telah memiliki lahan seluas kurang lebih 70 hektare di kawasan Kecamatan Cinere dan sekitarnya dan sebagian telah dibangun menjadi perumahan sejak 1979 dan saat ini Penggugat hendak membangun perumahan CGR di tanah milik Penggugat yang 20 persen terletak di wilayah Blok A perumahan CE, sedangkan 80 persen terletak di wilayah Kelurahan Pangkalan Jati dan untuk pembangunan di wilayah Pangkalan Jati haruslah dibangun jembatan, akan tetapi rencana pembangunan perumahan CGR mendapat halangan dari warga Blok A perumahan CE," demikian dikutip dari putusan.

Warga perumahan CE khawatir terkait ancaman keamanan apabila ada jembatan penghubung. Penolakan warga perumahan CE ini dilengkapi dalil bahwa tidak ada peraturan hukum yang dilanggar.

"Para Tergugat telah membantah dengan dalil bahwa tidak ada satu peraturan hukum pun dilanggar oleh para Tergugat karena penolakan pembangunan perumahan CGR justru dilakukan oleh sebagian besar warga RW 006 Blok A perumahan CE dengan alasan keamanan," ucapnya.

Di sisi lain pengembang perumahan CGR berdalih perumahannya menggunakan one gate system. Alasan pengembang perumahan CGR itulah yang kemudian diamini majelis banding dengan pertimbangan bahwa alasan keamanan berlebihan.

Sedangkan terkait ganti rugi Rp 40 miliar lebih disebut majelis banding dihitung dari kerugian yang didapat pengembang perumahan CGR karena persoalan ini. Pengembang perumahan CGR menyebut 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun sudah laku, tetapi karena permasalahan akses sehingga mengalami kerugian karena para pembeli melakukan pembatalan.

(zap/dhn)

Depok -

PT Megapolitan Developments Tbk melalui pengacaranya menjelaskan awal mula meminta akses ke warga salah satu perumahan di Cinere, Depok, Jawa Barat, hingga berujung gugatan ke pengadilan. Pihak Megapolitan Developments menegaskan tidak ngotot meminta akses tersebut.

Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum dari kantor hukum HPS Lawyers, Maju Posko Simbolon, dalam dokumen hak jawabnya. Maju mengatakan permasalahan hukum yang terjadi awalnya terkait rencana pembangunan perumahan Cinere Golf Residence (CGR) pada tahun 2021 di atas lahan 1,6 hektare). Namun, lahan itu terpisahkan oleh Kali Grogol sehingga menjadi lahan terbagi 2 bidang, yakni 20% di Cinere dan 80% di Pangkalan Jati.

"Sehingga sejak awal perencanaan membangun perumahan CGR tersebut diharuskan adanya pembangunan jembatan yang menghubungkan dua bidang lahan milik klien kami tersebut," ujar Maju, Rabu (18/12/2024).

Dia mengatakan Megapolitan Developments telah mempertimbangkan kondisi jalan di Pangkalan Jati yang hanya 3 meter serta padat penduduk. Menurutnya, jalan di Perumahan Blok A CE jauh lebih lebar, yakni 10 meter, sehingga mudah akses ke jalan raya.

"Sehingga hanya jalan melalui Blok A Cinere Estate (CE) yang aman dan memungkinkan untuk digunakan sebagai akses jalan dalam pembangunan perumahan CGR," ujarnya.

Maju mengatakan kliennya telah berkomunikasi dengan para tergugat yang disebutnya sebagai pengurus perumahan tersebut. Dia menyebutkan kliennya berupaya agar mendapat izin penggunaan jalan untuk proses pembangunan perumahan CGR.

"Dalam upaya-upaya tersebut, klien kami juga menyampaikan berbagai penawaran yang telah diubah beberapa kali mengikuti permintaan para tergugat yang pada pokoknya klien kami bersedia menyediakan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial atau penawaran bantuan uang tunai untuk digunakan sebagai pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial, bahkan klien kami bersedia untuk bertanggung jawab mengembalikan kondisi jalan seperti semula setelah dipergunakannya jalan Blok A Cinere Estate hingga pembangunan perumahan CGR selesai, selain itu, klien kami juga bersedia untuk menyediakan tim pengamanan selama pekerjaan pembangunan perumahan CGR berlangsung," ujarnya.

Dia mengatakan pembahasan berlangsung Oktober 2021. Pada Oktober 2023, menurut dia, para tergugat menyampaikan penolakan pembangunan jembatan di dalam area lahan perumahan CGR.

"Para tergugat menyampaikan penolakan pembangunan jembatan di dalam area lahan perumahan CGR dengan 'alasan keamanan' dan memaksa klien kami untuk berjanji 'tidak membangun jembatan' sebagai suatu 'prasyarat' atau 'harta mati' bagi para tergugat untuk memberikan izin penggunaan jalan dimaksud," ucapnya.

Maju mengatakan, pada 1 Desember 2023, para tergugat menolak karyawan kliennya yang hendak masuk ke CGR. Padahal, menurut dia, kliennya telah memberikan informasi soal jadwal kegiatan para karyawannya.

"Tindakan-tindakan para tergugat di atas, dipandang sebagai suatu tindakan yang menghalang-halangi klien kami untuk melakukan pembangunan perumahan CGR," ucapnya.

Dia mengatakan kliennya sudah bergerak di bidang pembangunan real estate sejak 1976 dan mayoritas lokasi proyeknya berada di Depok. Menurut dia, kliennya telah menjual unit-unit perumahan CGR kepada konsumen.

"Namun akibat tindakan-tindakan para tergugat yang menghalang-halangi klien kami sehingga perumahan CGR sampai saat ini belum terbangun dan klien kami mengalami kerugian materiil dan imateriil akibat pembatalan yang dilakukan oleh para konsumen," ucapnya.

Dia mengatakan tindakan para tergugat itu yang kemudian membuat kliennya mengambil langkah hukum. Gugatan pun diajukan ke Pengadilan Negeri Depok dengan nomor perkara 12/Pdt.G/2024/PN Dpk.

Kini, gugatan pengembang perumahan CGR telah dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung setelah melalui proses banding. Para tergugat juga dihukum membayar Rp 40,8 miliar.

"Bahwa oleh karena permasalahan hukum a quo telah masuk pada ranah pengadilan dan hingga saat ini masih terbuka upaya hukum, maka kami mengimbau agar menghormati proses hukum yang masih akan berjalan dan tidak melakukan tindakan-tindakan ceroboh yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru baik secara pidana dan/atau perdata, karena klien kami akan mempergunakan haknya untuk mengajukan tuntutan hukum lebih lanjut terhadap setiap tindakan-tindakan di kemudian hari yang berpotensi melanggar ketentuan hukum," ujarnya.

Alasan Warga Menolak

Warga perumahan CE khawatir terkait ancaman keamanan apabila ada jembatan penghubung. Penolakan warga perumahan CE ini dilengkapi dalil bahwa tidak ada peraturan hukum yang dilanggar.

"Para Tergugat telah membantah dengan dalil bahwa tidak ada satu peraturan hukum pun dilanggar oleh para Tergugat karena penolakan pembangunan perumahan CGR justru dilakukan oleh sebagian besar warga RW 006 Blok A perumahan CE dengan alasan keamanan," demikian dikutip dari putusan.

(haf/dhn)

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akan menyerahkan 79.925 hektare pada awal 2025 untuk mendukung program 3 juta rumah.

Nurson menjelaskan lahan tersebut merupakan milik pemerintah dengan memanfaatkan tanah terlantar yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, tanah tersebut nantinya masih perlu dikurasi oleh pengembang apakah cocok untuk dibangun hunian.

"Kami punya tanah terindikasi telantar seluas 854.662 hektare yang berpotensi digunakan untuk program nasional. Setelah kami analisis, untuk kawasan permukiman sekitar 79.925 hektare," ujar Nusron dalam keterangan resmi, Selasa (17/12/2024).

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan nantinya Kementerian ATR/BPN akan memaparkan lebih lanjut terkait bentuk peta topografi dan lokasi potensi permukiman dari tanah terindikasi telantar.

"Namun, apakah cocok atau tidak, kami belum tahu, tentunya Bapak/Ibu pelaku perumahan yang tahu. Kami committed, pada kuartal 1-2025 akan kami paparkan," kata Nurson.

"Pada kuartal I kami akan paparkan dalam bentuk peta topografinya dari sebanyak 79 ribu tadi. Mulai dari lokasinya, petanya seperti apa, jadi Teman-teman bisa lihat cocok apa tidak. Tim saat ini sedang bekerja membuat peta karena membuat peta tidak gampang," tambahnya.

Tanah terindikasi telantar yang Nusron sebutkan merupakan Tanah Cadangan Untuk Negara (TCUN) yang dihasilkan dari tanah-tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dan eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang.

"Karena ini merupakan semangat dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang mana bumi, air, dan kekayaan alam harus dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat seluas-luasnya. Jadi itu tidak boleh menganggur dan telantar, oleh karena itu, ini kami tawarkan," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut upaya penyediaan rumah dalam program Tiga Juta Rumah menggandeng berbagai pihak, salah satunya penyediaan TCUN untuk kepentingan program dari Kementerian ATR/BPN ini.

"Sudah dalam dua bulan ini diskusi dengan Pak Nusron sering banget. Kalau Pak Nusron langsung menjelaskan ada beberapa titik yang berpotensi untuk program. Pak Nusron ini dukungannya luar biasa. Ini seperti fungsi fasilitator di mana kita melakukan koordinasi antar kementerian/lembaga pemerintah, perbankan, dan seluruh stakeholder perumahan untuk membantu dan membuat kebijakan," ujar Maruarar Sirait.

(Febrina Ratna)

PALEMBANG, iNewspalembang.id – Pemilik tanah di salah satu Perumahan Kota Modern Sriwijaya, Palembang, angkat bicara setelah ramai muncul rekaman video yang memperlihatkan alat berat menghancurkan bangunan pos sekuriti di kawasan tersebut, Senin (16/12/2024).

Iqbal Tawakal, mewakili keluarga pemilik tanah Jalaludin menyampaikan, bahwa pembongkaran pos security tersebut karena memang masuk di tanah sesuai sertifikat yang dimiliki mereka.

“Ini (tanah) SH hak milik atas nama pribadi pak Jalaludin, tidak ada atas nama warga, tidak dalam sengketa,” ujar dia, Selasa (17/12/2024) siang.

Sebelum melakukan pembongkaran pos tersebut, kata Iqbal, pihaknya juga sudah melakukan konfirmasi dengan pihak warga selama 3x24 jam. Namun, setelah ditunggu hingga tiga hari, warga mengabaikan apa yang mereka sampaikan.

“Apakah kami melanggar Undang-undang. Hak kami, tanah kami, punya kami dan kami bongkar. Jadi, yang membuat video ini tolong jangan asal membuat berita. Kami merasa tidak senang dan dalam waktu dekat ini kami akan melakukan pelaporan di Polda Sumsel,” kata dia.

Iqbal mengklaim, bahkan Jalan masuk ke perumahan ini juga masih milik Jalaludin. Atas dasar itu, maka pihaknya berharap netizen yang tidak mengetahui permasalahan jangan banyak berkomentar.

“Karena ini hak kami dan punya kami jadi, wajar membongkar bangunan berdiri diatas tanah kami tanpa seizin kami,” ungkap dia, seraya menandaskan pihaknya bakal menutup akses jalan itu ke perumahan, lantaran muncul berita yang merugikan keluarga mereka.

Editor : Sidratul Muntaha

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Adm) Kepulauan Seribu menyelenggarakan kegiatan Makan Bergizi Gratis di Kelurahan Pulau Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Selasa (17/12).

Sebanyak 521 porsi makanan bergizi dibagikan cuma-cuma kepada siswa pelajar di tingkat TK, SD, dan SMP.

Dalam kesempatan itu, hadir Manager North Business Unit PHE OSES Ahmad Patoni, yang mewakili jajaran Management PHE OSES serta Wakil Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan, yang secara simbolis mengawali pemberian makanan bergizi gratis tersebut.

Ahmad Patoni dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Rabu, mengungkapkan Makan Bergizi Gratis itu merupakan bagian dari tanggung jawab sosial PHE OSES.

"Kegiatan Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari ikhtiar kita bersama untuk mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi unggul yang siap menyambut masa depannya dan mimpi ini diawali dengan asupan nutrisi yang baik," katanya.

Kegiatan pemberian makanan bergizi gratis itu bertujuan mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan asupan nutrisi anak, sekaligus mendorong kesadaran pentingnya pola makan sehat di masyarakat.

Setiap porsi makanan bergizi terdiri atas nasi, dua sumber protein hewani (olahan ikan dan telur), sayuran, dan buah-buahan. Penyusunan menu bernutrisi tinggi itu disupervisi oleh ahli gizi dari Puskesmas Kelurahan Harapan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi harian anak sesuai pedoman gizi seimbang.

"Sumber protein hewani untuk Makan Bergizi Gratis berasal dari ikan tangkapan kelompok binaan PHE OSES yang tergabung dalam program Pelaut Tangguh. Selanjutnya, bahan-bahan ini diolah oleh Bi Encing, kelompok Ibu-ibu yang merupakan binaan kami dalam program Seribu Asa. Semua saling berkesinambungan," ujar Ahmad Patoni.

Wakil Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan merasa senang ketika PHE OSES dengan sigap menjawab undangan untuk berkolaborasi melaksanakan kegiatan ini.

"Tak hanya mendukung sebagai stimulus program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah, kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan bencana banjir rob yang melanda Pulau Harapan. Adanya kegiatan ini meringankan beban para wali murid yang selama empat hari ini mengalami kesulitan dalam mencari hasil tangkapan ikan," ucapnya.

Kegiatan itu juga mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat setempat. "Kami berterima kasih atas perhatian dan dukungan PHE OSES serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu. Kami berharap makanan bergizi bisa meningkatkan kesehatan dan prestasi akademis anak-anak kami," kata Rosalia Dewi, ibu dari Rangga Saputra, salah satu siswa peserta kegiatan.

PHE OSES berkomitmen untuk mendukung program pemerintah daerah, khususnya inisiatif kesehatan dan perbaikan gizi anak-anak Indonesia.

Selain kegiatan Makan Bergizi Gratis, perusahaan juga menginisiasi program penurunan angka stunting di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, melalui program Seribu Asa atau Selamatkan Generasi dari Gizi Buruk dan Stunting Bersama Pertamina.

Salah satu kegiatan Seribu Asa, yaitu pemberian makanan utama yang melibatkan kader posyandu dan ahli gizi puskesmas setempat serta memberdayakan kelompok ibu rumah tangga dari Pulau Panggang, Pulau Harapan dan Pulau Kelapa.

Kelompok ibu rumah tangga yang merupakan kader posyandu itu berkumpul untuk memasak makanan dengan bahan hasil tangkapan nelayan setempat dan produk lainnya yang tersedia di pasar lokal, menggunakan dana bantuan dari PHE OSES.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024