Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menerima 60 tiket pengaduan dari penghuni rumah susun (rusun) atau apartemen di kawasan Jabodetabek melalui layanan BENAR-PKP.

"Kalau saat ini kita sudah menerima kurang lebih 60 tiket pengaduan di mana rata-rata dari penghuni rumah susun atau apartemen," ujar Direktur Bina Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Mulyansari di Jakarta, Kamis.

Menurut Mulyansari, pengaduan yang dilaporkan melalui layanan BENAR-PKP seperti Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) serta pengelolaannya.

Pengaduan dari penghuni rusun tersebut masih di sekitaran kawasan Jabodetabek. Terdapat 60 tiket pengaduan dari 106 percakapan yang masuk ke dalam layanan BENAR-PKP, dan 60 tiket pengaduan tersebut sudah direspons oleh Kementerian PKP.

"Datanya sudah lengkap dan kami butuh validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan KTP," ujar Mulyansari.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911.

Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menerima 60 tiket pengaduan dari penghuni rumah susun (rusun) atau apartemen di kawasan Jabodetabek melalui layanan BENAR-PKP.

"Kalau saat ini kita sudah menerima kurang lebih 60 tiket pengaduan di mana rata-rata dari penghuni rumah susun atau apartemen," ujar Direktur Bina Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Mulyansari di Jakarta, Kamis.

Menurut Mulyansari, pengaduan yang dilaporkan melalui layanan BENAR-PKP seperti Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) serta pengelolaannya.

Pengaduan dari penghuni rusun tersebut masih di sekitaran kawasan Jabodetabek. Terdapat 60 tiket pengaduan dari 106 percakapan yang masuk ke dalam layanan BENAR-PKP, dan 60 tiket pengaduan tersebut sudah direspons oleh Kementerian PKP.

"Datanya sudah lengkap dan kami butuh validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan KTP," ujar Mulyansari.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911.

Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menerima 60 tiket pengaduan dari penghuni rumah susun (rusun) atau apartemen di kawasan Jabodetabek melalui layanan BENAR-PKP.

"Kalau saat ini kita sudah menerima kurang lebih 60 tiket pengaduan di mana rata-rata dari penghuni rumah susun atau apartemen," ujar Direktur Bina Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Mulyansari di Jakarta, Kamis.

Menurut Mulyansari, pengaduan yang dilaporkan melalui layanan BENAR-PKP seperti Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) serta pengelolaannya.

Pengaduan dari penghuni rusun tersebut masih di sekitaran kawasan Jabodetabek. Terdapat 60 tiket pengaduan dari 106 percakapan yang masuk ke dalam layanan BENAR-PKP, dan 60 tiket pengaduan tersebut sudah direspons oleh Kementerian PKP.

"Datanya sudah lengkap dan kami butuh validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan KTP," ujar Mulyansari.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911.

Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

kita sudah menerima kurang lebih 60 tiket pengaduan di mana rata-rata dari penghuni rumah susun atau apartemen

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menerima 60 tiket pengaduan dari penghuni rumah susun (rusun) atau apartemen di kawasan Jabodetabek melalui layanan BENAR-PKP.

"Kalau saat ini kita sudah menerima kurang lebih 60 tiket pengaduan di mana rata-rata dari penghuni rumah susun atau apartemen," ujar Direktur Bina Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Mulyansari di Jakarta, Kamis.

Menurut Mulyansari, pengaduan yang dilaporkan melalui layanan BENAR-PKP seperti Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) serta pengelolaannya.

Pengaduan dari penghuni rusun tersebut masih di sekitaran kawasan Jabodetabek. Terdapat 60 tiket pengaduan dari 106 percakapan yang masuk ke dalam layanan BENAR-PKP, dan 60 tiket pengaduan tersebut sudah direspons oleh Kementerian PKP.

"Datanya sudah lengkap dan kami butuh validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan KTP," ujar Mulyansari.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911.

Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

kita sudah menerima kurang lebih 60 tiket pengaduan di mana rata-rata dari penghuni rumah susun atau apartemen

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menerima 60 tiket pengaduan dari penghuni rumah susun (rusun) atau apartemen di kawasan Jabodetabek melalui layanan BENAR-PKP.

"Kalau saat ini kita sudah menerima kurang lebih 60 tiket pengaduan di mana rata-rata dari penghuni rumah susun atau apartemen," ujar Direktur Bina Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Mulyansari di Jakarta, Kamis.

Menurut Mulyansari, pengaduan yang dilaporkan melalui layanan BENAR-PKP seperti Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) serta pengelolaannya.

Pengaduan dari penghuni rusun tersebut masih di sekitaran kawasan Jabodetabek. Terdapat 60 tiket pengaduan dari 106 percakapan yang masuk ke dalam layanan BENAR-PKP, dan 60 tiket pengaduan tersebut sudah direspons oleh Kementerian PKP.

"Datanya sudah lengkap dan kami butuh validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan KTP," ujar Mulyansari.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911.

Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Konsumen Meikarta menyampaikan keluh kesahnya soal unit apartemen yang dibelinya tapi tak kunjung diterima. Mereka melaporkan hal ini ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui layanan BENAR-PKP.

Adalah Jefri Victor Garinding, salah satu konsumen Meikarta yang belum menerima unit apartemen yang dibelinya. Jefri membeli unit apartemen Meikarta secara cash keras pada 2017. Ia membayar Rp 286 juta untuk tipe studio.

Jefri bercerita, dirinya sempat ditawarkan untuk mengganti unit yang sudah dibelinya namun harus membayar lebih. Namun ia menolak tawaran tersebut karena sudah tidak ada uang lagi. Ia datang ke Kementerian PKP berharap bisa menyelesaikan permasalahan terkait penyerahan unit yang tak kunjung dilakukan hingga saat ini.

"Nah kami besar harapan dari pihak Meikarta bisa mendengar apa yang menjadi harapan kami. Ya mungkin ini solusi terbaik hari ini di mana kita hadir di sini, ada jawaban dan kepastian untuk selanjutnya kami diberikan hak kami, unit kami yang sudah menjadi hak kami karena kami sudah bayar kecuali kami tadi belum bayar," katanya kepada awak media di Kantor Kementerian PKP, Kamis (10/4/2025).

Konsumen Meikarta yang tak kunjung terima unit yang sudah dibeli. Kiri: Jefri Victor Garinding, kanan: perwakilan keluarga Rozi Bukari. Foto: Almadinah Putri Brilian/detikcom

Sementara itu, salah satu perwakilan dari keluarga Rozi Bukari, konsumen Meikarta, telah membeli dua buah unit apartemen namun tak kunjung diberikan hingga saat ini. Pihaknya membeli unit tersebut sejak 2015 lalu secara tunai.

"Ya mudah-mudahan lah, mungkin kalau menurut saya memang ada dua solusi. Satu, mengembalikan dana tunai kepada kami dalam tenggat waktu yang tidak terlalu lama. Yang kedua, memberikan unit secepatnya," tuturnya.

Sebagai informasi, hari ini Kementerian PKP mengadakan pertemuan antara konsumen dengan pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama. Pertemuan hari ini membahas mengenai verifikasi data konsumen yang mengajukan refund maupun menyerahkan unit yang sudah dibeli namun tak kunjung didapatkan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Miris, limbah medis di Karawang ditemukan bercampur limbah domestik di premukiman warga di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang. Limbah medis ini diduga berasal dari salah satu rumah sakit swasta.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup DLHK Karawang Meli Rahmawati menuturkan, pihaknya menemukan limbah medis tersebut bercampur dengan limbah domestik yang dikelola oleh pengusaha di Desa Karangligar. "Kami temukan limbah domestik yang dikelola oleh pengusaha, namun di dalamnya memang terdapat limbah medis ya yang tercampur dengan sampah limbah domestik," kata Meli saat diwawancara detikJabar di lokasi temuan limbah medis, Kamis (10/4/2025).

Dalam temuan tersebut, pihaknya bersam tim Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (Wasdal LH) telah membawa beberapa sampel limbah medis tersebut untuk diteliti guna penindakan lebih lanjut. "Kami temukan di antaranya, bekas infusan, jarum suntik, dan bekas obat-obatan. Kami sudah bawa sampelnya untuk penindakan selanjutnya," kata dia.

Berdasarkan pantauan detikjabar di lapangan, selain bekas jarum suntik, alat infus serta bekas kemasan obat, juga ditemukan glukometer atau alat tes darah, hingga multiparameter yang di dalamnya juga terdapat noda darah, dengan kemasan berlogo salah satu rumah sakit swasta di Karawang.

Bahkan, limbah medis itu ditemukan telah berceceran di tanah setelah pembungkus sampah kantong plastik hitam tersebut dibakar. "Ini memang kita baru dapat keterangan terbatas, nanti kita konfirmasi lagi pihak rumah sakitnya. Kita harus pastikan dulu apakah ini kelalaian dari rumah sakit atau kesengajaan," imbuhnya.

Mengenai prosedur pengelolaan limbah medis, kata Meli, sudah dijelaskan secara aturan Kementerian Lingkungan Hidup, maupun Kementerian Kesehatan, "Untuk limbah medis sudah jelas di aturan bahwa dia harus dikelola oleh pihak ketiga yang berizin khusus untuk menangani limbah medis," ucap Meli.

Sementara, mengenai kronologi adanya limbah medis tersebut, Meli belum dapat menjelaskan lebih detail sebab di lokasi tak ada pengelola usaha limbah secara langsung.

"Di sini hanya ada pekerja yah, untuk kegiatan usaha pengelolaan limbah barang bekas ini katanya sudah 5 bulan, tapi baru kita ketahui kemarin terkait dengan adanya limbah medis ini," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat aduan dari 26 konsumen Meikarta yang hingga saat ini belum kunjung menerima unit yang dibelinya.

Asosiasi Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Yosafat Erland mengatakan, total kerugian konsumen yang masuk ke dalam laporannya mencapai Rp4,5 miliar yang terdiri dari 26 konsumen.

“Kalau dari paguyuban itu terdiri dari 26 orang, itu kerugiannya di Rp4,5 miliar,” kata Yosafat saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Kamis (10/4/2025).

Yosafat menjelaskan, kerugian per individu yang ditanggung 26 konsumen Meikarta itu berada di kisaran Rp180 juta hingga Rp300 jutaan.

Dia menjelaskan, mayoritas pihak konsumen meminta agar ganti rugi dilakukan dalam bentuk pengembalian uang dan menolak penggantian unit.

“Jadi itu saya menyebutnya pemenuhan hak, karena setiap orang ada keinginannya masing-masing. Ada yang memang ingin diganti unit, ada yang memang ingin dikembalikan [uangnya yang sudah masuk],” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Kementerian PKP, Mulyansari memastikan bakal menyelesaikan laporan konsumen Meikarta tersebut.

Mulyansari bahkan menargetkan, proses verifikasi data konsumen bakal rampung dalam kurun waktu 4 bulan saja.

“Makanya itu kita harus ada jangka waktu-jangka waktunya juga. Kita beri mereka kepastian agar tidak terlalu lama. Makanya kemarin kita kasih 4 bulan itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait optimistis sengketa proyek hunian vertikal Meikarta milik PT Lippo Group dapat rampung di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan, dirinya telah beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap manajemen Lippo Group membahas kelanjutan pembangunan proyek Meikarta.

“Kami banyak mendapat laporan [terkait Meikarta] salah satunya dari YLKI [Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia], ini tolong dikawal terus, kasus ini saya mau di zaman saya selesai” jelas Ara saat ditemui di Kantornya, Selasa (8/3/2025).

Program 3 Juta Rumah melibatkan modal asing, salah satunya dari Qatar. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan akan pergi ke Qatar mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

"Saya mau ke Qatar rencananya hari Jumat," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Ia mengungkapkan dirinya dijadwalkan untuk berangkat ke Qatar pada Jumat (11/4) pukul 18.30. Pada kesempatan itu, ia akan berusaha menawarkan peluang investasi maupun lahan yang dinilai cocok untuk membangun hunian.

"Saya ditugaskan Presiden mendampingi Presiden nanti kita lihat, doain ya supaya bisa bagus," katanya.

Ara mengatakan pihaknya sudah menyiapkan lahan yang dinilai bagus seperti lahan bekas perumahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kalibata. Selain itu, ada lahan eks bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Lippo Karawaci yang juga yang bakal ditawarkan kepada Qatar.

Menurutnya, lahan di Lippo Karawaci cocok dibangun hunian. Lahan tersebut memiliki lapangan golf, jalannya luas, dan tidak ada masyarakat yang menghuni lokasi tersebut.

"Ya, (lahan Lippo Karawaci) termasuk yang kita tawarkan karena itu bagus. Kalau mau menawarkan sesuatu kepada investor jangan yang bermasalah, jangan yang nggak bagus," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkanQatar akan memulai proyek pembangunan 1 juta rumah di Indonesia pada April 2025. Lokasi pertama pembangunan tersebut ada di Kalibata, Jakarta Selatan untuk sekitar 20.000 unit.

"Kemungkinan yang pertama itu yang sudah siap lahannya dan perizinannya itu lahan bekas perumahan DPR Kalibata. Sekitar 24 hektare. 20 hektare itu dalam 1 blok, ada 4 hektare di luar blok yang 4 itu karena dibatasi oleh rel kereta api," tuturnya kepada wartawan di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Hunian tersebut rencananya akan berupa rumah susun milik. Namun, tidak menutup kemungkinan skema sewa hunian juga bisa dilakukan apabila memang dibutuhkan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan siap tuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta.

"Saya berharap, dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, konsumen Meikarta dapat segera mendapatkan hak mereka, sehingga harapan memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Menteri PKP Maruarar Sirait kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang Jawa Barat di masa kepemimpinannya.

Kali ini Menteri PKP mengadakan pertemuan dengan konsumen dan pengembang Meikarta di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (10/4).

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Langkah tegas Menteri PKP ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian PKP bekerja untuk membantu masyarakat yang mengalami kerugian dari ulah pengembang nakal di sektor perumahan.

Menteri PKP menegaskan, kebahagiaan rakyat sangat bergantung pada tanggung jawab pengembang , termasuk dalam proyek ambisius seperti Meikarta karena keluhan konsumen terkait proyek Meikarta yang hingga kini belum menemui titik terang.

"Kami ingin proses penyelesaian masalah yang diharapkan selesai semua tuntutan konsumen paling lambat 4 bulan.
Jangan sampai harapan masyarakat memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan karena unit huniannya belum ada sampai saat ini," kata Ara.

Adapun kesimpulan dari pertemuan kali ini antara Kementerian PKP dengan pihak Pengembang Meikarta dan pihak konsumen adalah pengumpulan dokumen konsumen yang diserahkan kepada pihak manajemen Meikarta untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi data.

Pertemuan serta mediasi antara pengembang Meikarta dan konsumen dipimpin oleh Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Mulyansari. Turut hadir perwakilan dari Meikarta yakni pihak PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) serta masyarakat yang menjadi konsumen Meikarta.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta penyelesaian aduan konsumen meikarta yang menuntut ganti rugi senilai Rp4,5 miliar dapat rampung dalam kurun waktu 4 bulan.

Tuntutan tersebut disampaikan Maruarar dalam pertemuan dengan konsumen dan pengembang Meikarta di Kantor Kementerian PKP di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2025).

"Kami ingin proses penyelesaian masalah yang diharapkan selesai semua tuntutan konsumen paling lambat 4 bulan. Jangan sampai harapan masyarakat memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan karena unit huniannya belum ada sampai saat ini," kata Maruarar, Kamis (10/4/2025).

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut juga menekankan bahwa langkah itu diambil sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Kementerian PKP bekerja membantu masyarakat yang mengalami kerugian dari ulang pengembang yang bermasalah.

Adapun, kesimpulan dari pertemuan kali ini antara Kementerian PKP dengan pihak pengembang Meikarta dan pihak konsumen adalah pengumpulan dokumen konsumen yang diserahkan kepada pihak manajemen Meikarta untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi data.

"Saya berharap, dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, konsumen Meikarta dapat segera mendapatkan hak mereka, sehingga harapan memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan," tegasnya.

Sementara itu, perwakilan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta, Handri dalam keterangannya menyampaikan kesanggupannya memenuhi tuntutan konsumen yang disampaikan kepada Kementerian PKP.

Dia juga memastikan, dokumen yang disampaikan saat validasi dipastikan aman sebelum nantinya manajemen MSU resmi melakukan ganti rugi pada para konsumen.

"Kami selaku manajemen dari Meikarta hadir dalam kesempatan ini untuk menerima dokumen dari bapak/ibu yang akan kami bawa ke manajemen untuk validasi detail dan untuk menghindari adanya kesalahan verifikasi," katanya.

Sebelumnya, Manajemen PT Mahkota Sentosa Utama menjelaskan per 26 Maret 2025 sebanyak 11.224 hunian di Meikarta telah dibangun dan diserahkan secara fisik sesuai kesepakatan jadwal.

"Dan sedang berjalan proses penyerahan berkelanjutan April sampai dengan Desember 2025 sebanyak 4.904 unit," kata Manajemen MSU dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Kamis (27/3/2025).

Dengan demikian, lanjutnya, akan selesai penyerahan 16.128 unit hunian per akhir 2025. Sesuai jadwal penyerahan, sisa 12,7% atau 1.647 unit dan 722 unit sudah terjadwal penyerahan pada 2026 dan 2027.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai memvalidasi berkas korban kasus perumahan Meikarta, proyek milik PT Lippo Cikarang Tbk.

Kementerian PKP mempertemukan paguyuban konsumen Meikarta dengan pihak Lippo. Dalam pertemuan di Jakarta hari ini, PKP memfasilitasi pengecekan keabsahan dokumen para konsumen.

"Kami tidak mengkotak-kotakkan, baik itu dari paguyuban ataupun dari konsumen perorangan, kami tampung semuanya," kata Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen di Kementerian Mulyan Sari saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (10/4).

Mulyan mengatakan ada 26 orang korban yang tergabung dalam paguyuban. Namun, hanya 23 orang yang hadir pada validasi data hari ini.

Selain itu, ada empat orang konsumen yang tidak ikut paguyuban. Kementerian PKP juga melayani aduan dan proses validasi data empat orang itu.

Mulyan menyampaikan Kementerian PKP terus membuka kanal aduan dari konsumen Meikarta. Mereka ingin memastikan hak-hak konsumen bisa dipenuhi oleh Lippo dalam batas waktu empat bulan hingga Juli.

"Sesuai dengan apa yang dituntut oleh konsumen, baik itu dia ingin mengganti unit ataupun ganti dengan refund," ucapnya.

Salah seorang perwakilan konsumen Meikarta, Yosafat Erland, mengapresiasi langkah Kementerian PKP memfasilitasi para korban. Dia mengatakan selama ini korban sampai turun ke jalan, tetapi pihak Lippo tak pernah menggubris tuntutan ganti rugi.

"Sebelum turun ke jalanan, mungkin waktu kita lakukan aksi-aksi, kita juga sudah mencoba secara persuasif, namun belum membuahkan hasil, tapi hari ini mereka (Lippo) benar-benar hadir," ujar Yosafat.

Para korban berharap hak-hak mereka dipenuhi, naik dalam bentuk pengembalian uang ataupun unit hunian. Yosafat berkata kerugian yang diterima para korban selama ini cukup besar.

"Kalau dari Paguyuban itu totalnya, kalau semuanya hadir, itu 26 orang itu di Rp4,5 miliar," ucapnya.

Merespons masalah itu, perwakilan bagian after sales Meikarta Hanri mengatakan sedang fokus mengecek keabsahan data konsumen. Dia belum mau bicara mengenai pengembalian uang ataupun unit hunian kepada para konsumen.

"Hari ini kita bawa ke kantor untuk verifikasi lebih lanjut terkait status unit dari kasus masing-masing," ujar Hanri.

Dia mengaku Meikarta tak pernah menutup diri dari aduan konsumen. Hanri menyebut Meikarta menyediakan layanan pelanggan melalui telepon ataupun email.

"Sebenernya customer bisa menghubungi kami melalui jaringan-jaringan itu. Kita terlibat untuk customer communication," ucapnya.

Sebelumnya, proyek perumahan Meikarta menyita perhatian publik sejak 2016. Proyek ini dikenal karena promosinya yang masif di berbagai kanal iklan, termasuk media massa.

Dalam perjalanannya, Meikarta terseret sejumlah persoalan hukum. Pemprov Jawa Barat sempat meminta Melikarta menghentikan proyek karena tak sesuai izin yang diajukan.

Meikarta hanya mendapatkan rekomendasi izin 84,6 hektare. Namun, mereka mengklaim mendapatkan 350 hektare, termasuk untuk proyek Orange County.

Pada 2018, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang menjadi pengembang Meikarta digugat pailit oleh PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi. Gugatan atas anak usaha Lippo itu dicatat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 68/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst.

Meikarta juga terseret kasus suap perizinan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meringkus 10 orang dalam OTT di Kabupaten Bekasi, Oktober 2018.

Para pejabat Kabupaten Bekasi diduga menerima Rp7 miliar sebagai bagian dari commitment fee fase pertama Rp13 miliar.

KPK juga menangkap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro di kasus itu.