JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut salah satu alasan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% adalah program makan bergizi gratis yang resmi berlaku 1 Januari 2025.

Menurut Airlanggan, kenaikan tarif PPN sebesar 1% dari 11 menjadi 12% tersebut dinilai dapat meningkatkan pendapatan negara, sehingga dapat mendukung prioritas pemerintahan Prabowo di bidang pangan dan energi.

"Di samping itu juga untuk berbagai program infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Dan juga program terkait dengan makan bergizi," ungkap Airlangga, dalam konferensi pers pengumuman paket kebijakan ekonomi 2025, di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Ada pun program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini memerlukan pendanaan jumbo. Untuk tahun depan, alokasi anggaran program ini mencapai Rp 71 triliun dalam APBN 2025.

Menurut Airlangga, kebijakan kenaikan tarif PPN untuk mengerek pendapatan negara ini sejalan dengan Asta Cita Prabowo untuk meningkatkan kedaulatan dan resiliensi pangan dan energi di Indonesia.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, kebijakan kenaikan tarif pajak beserta stimulus paket kebijakan ekonomi yang diumumkan pemerintahan pada hari ini selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

"Kebijakan perpajakan ini menjunjung tinggi prinsip adil gotong royong mensejahterakan masyarakat dan sekali lagi disampaikan bahwa paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha terutama UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok dan ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat dan ini semua diberlakukan 1 Januari 2025," paparnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mensimulasikan kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa-siswi anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Berdasarkan keterangan pers KP2MI yang diperoleh pada Senin (16/12), simulasi MBG dilakukan kepada 1.050 siswa di SDN 1 Gembongan Mekar, SDN Gembong dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mubtadin di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (16/12).

Wakil Menteri P2MI Christina Aryani mengatakan simulasi Makan Bergizi Gratis dilakukan dalam rangkaian kegiatan menyambut peringatan Hari Pekerja Migran (Migrant Day).

"Hari ini kita melakukan giat simulasi MBG, salah satu program Bapak Presiden Prabowo yang juga tengah diujicobakan saat ini di berbagai daerah," kata Wamen Christina

Dia mengatakan salah satu alasan memilih Cirebon sebagai tempat simulasi adalah karena daerah tersebut banyak menyalurkan pekerja migran, dan KP2MI ingin melibatkan daerah tersebut dalam rangkaian acara peringatan Migrant Day yang jatuh pada 18 Desember 2024.

"Pak Pj. Bupati sampaikan bahwa tahun 2024 ada sekitar 11.000 warga Kabupaten Cirebon yang berangkat sebagai pekerja migran. Destinasi utamanya itu ke Hongkong dan Taiwan. Jadi, banyak juga anak-anak di sini yang kebetulan keluarganya sedang bekerja ke luar negeri. Itu satu hal menarik untuk simulasi giat MBG," kata Christina.

Ke depan, ia ingin mendorong agar ada lebih banyak lagi warga yang memperoleh akses informasi tentang migrasi ke luar negeri dengan cara aman dan agar mereka mewaspadai iklan rekrutmen di media sosial yang marak dan menawarkan gaji sangat besar.

"Hal seperti ini harus diwaspadai. Tidak sulit untuk mengecek kebenaran informasi di era digital. Kami punya 23 perwakilan BP3MI dan P4MI yang siap memberikan informasi. Waspadai dan cek kebenaran informasi tentang lowongan kerja ke Thailand sebagai operator dengan gaji sekian dan hal-hal lainnya," tambahnya.

Dia menambahkan bahwa pemerintah akan selalu hadir melindungi warga negaranya yang hendak berangkat maupun selama di luar negeri dan saat kembali.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga memastikan perlindungan bagi pekerja migran melalui berbagai program.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon Wahyu Mijaya, usai pembagian MBG kepada siswa, menyampaikan bahwa Kabupaten Cirebon terus memberikan perhatian khusus kepada para pekerja migran.

"Insya Allah kami terus mendorong untuk kebaikan-kebaikan pekerja migran, kami juga mengalokasikan anggaran untuk pelindungan pekerja migran baik mulai keberangkatan, kemudian jika ada yang sakit dan atau meninggal," katanya.

Dia mengatakan terdapat 40 Kecamatan di Kabupaten Cirebon, salah satunya kecamatan Babakan, yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024

Wonosobo (ANTARA) - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menghadiri uji coba makan bergizi gratis santri pondok pesantren Al Mubaarok Manggisan Wonosobo, Jawa Tengah.

Muhaimin Iskandar di Wonosobo, Senin, menyampaikan, jadi semua siswa dan siswi termasuk santri secara bertahap akan mendapatkan makan bergizi gratis dari pemerintah.

"Dimulai pada 1 Januari 2025, tetapi karena anggaran masih terbatas maka dilakukan bertahap," katanya.

Ia menuturkan proses bertahap, ada yang santri ada yang sekolah , tentu butuh kesabaran semua pihak agar proses bertahap ini berjalan dengan baik.

Menurut dia pada tahap awal ini pemerintah akan mengeluarkan di tahun 2025 dengan anggaran makan bergizi gratis dengan nilai Rp51 triliun.

"Semoga akan terus sampai pada tahun ketiga, keempat dan seluruh siswa tidak ada satu pun yang tidak akan mendapatkan makanan bergizi gratis tersebut," katanya.

Ia menyampaikan simulasi terus dilakukan, variasinya nanti Kepala Badan Gizi yang akan menyampaikan.

"Di pondok pesantren ini karena sifatnya mengumpul maka Insyaallah, bentuknya adalah dapur umum , yang disupport satu hari satu kali makan oleh pemerintah, yang lainnya masing-masing pesantren. Satu unit dapur umum untuk 3.000 siswa/santri," katanya.*

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Kulon Progo -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut anggaran untuk program makan siang bergizi gratis masih terbatas. Meski begitu, anggaran yang ada bakal dioptimalkan agar program ini bisa menyasar seluruh pelajar di Indonesia.

"Dianggarkan Rp 10 ribu, ya tentu mungkin belum cukup sesuai dengan apa kita harapkan. Kalau semuanya itu diperkirakan Rp 400-an triliun, tapi APBN kita baru mampu Rp 71 triliun," ucap Zulhas kepada wartawan saat meninjau uji coba program makan siang bergizi gratis di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Galur, Kulon Progo, Senin (16/12).

"Oleh karena itu ini harus dioptimalkan sehingga bisa sebanyak mungkin anak-anak dapat makan siang bergizi itu," imbuhnya.

Zulhas mengatakan anggaran program makan siang bergizi gratis ini sudah ditentukan Badan Gizi Nasional. Pihaknya meyakini meski anggaran terbatas, komposisi menu yang disajikan sudah diperhitungkan secara matang.

"Sudah diputuskan itu Badan Gizi, itu bukan saya. Jadi nanti kalau sudah dihitung Badan Gizi, berarti cukup," ujarnya.

Ortu Sambut Positif

Sementara itu salah satu wali murid SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Retna Nurhidayah, menyambut positif program makan siang bergizi gratis ini. Dia tidak mempersoalkan nominal porsi yang semula Rp 15.000 menjadi Rp 10.000.

"Nominal Rp 10.000 ini sepertinya wajar ya, mengingat porsi makan untuk anak-anak juga sedikit. Apalagi konsepnya nanti prasmanan, jadi anak hanya mengambil sesui kebutuhannya," ucap Retna.

Retna menyebut ada perubahan positif dari anaknya selama ikut uji coba program makan siang bergizi gratis di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti yang sudah berjalan selama tiga bulan ini. Salah satunya, sang anak jadi lebih gemar mengonsumsi sayuran.

"Anak saya sebelumnya nggak suka sayur, tapi sejak ada uji coba ini jadi lebih suka dan sering makan sayur. Terus juga sekarang jarang beli jajanan. Selama tiga bulan ini bobot anak saya juga naik," ujarnya.

(ams/afn)

Bisnis.com, JAKARTA - Grab Indonesia, GoTo dan koperasi terus berusaha terlibat dalam program makan bergizi gratsi yang digelar oleh pemerintah, kendati anggaran yang disiapkan dipangkas.

Pemerintah memotong anggaran dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per anak. Langkah ini diakui terlalu kecil.

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menilai anggaran makan bergizi gratis (MBG) senilai Rp71 Triliun perlu ditambah di tengah tingginya animo masyarakat.

Zulhas sapaan akrabnya menuturkan, anggaran Rp71 triliun untuk program MBG di tahun 2025 masih belum cukup untuk mewujudkan apa yang diharapkan dari program ini.

Adapun, tujuan dari MBG ini diketahui mengurangi angka malnutrisi, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mencegah penyakit yang terkait dengan pola makan yang buruk.

“Anggaran kita tahun depan Rp71 triliun di anggarkan 10 ribu (per porsi), tentu nungkin belum cukup dengan yang kita harapkan, kalau semua diperkirakan itu Rp400an triliun, tapi APBN kita baru cukup Rp71 triliun,” kata Zulhas setelah meninjau uji coba program MBG yang dilakukan Grab Indonesia di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (16/12/2024).

Meski dinilai kurang, Zulhas menuturkan bahwa dirinya selaku Menko Pangan harus bisa memaksimalkan anggaran yang sudah disiapkan pemerintah.

Dirinya menyampaikan bakal terus mengupayakan agar dana yang belum maksimal ini bisa mencakup kebutuhan makan bergizi. bagi anak anak di seluruh Indonesia

“Untuk karena itu ini (anggaran) perlu dimaksimalkan sehingga bisa sebanyak mungkin dari anggaran terbatas itu sebanyak mungkin anak anak yang mendapatkan makan siang bergizi,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB, sesuai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN 2025.

Perbesar

RUU APBN 2025 tersebut resmi diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

Program MBG sendiri merupakan janji kampanye presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto. Jokowi, dalam pidatonya sebelum serahkan RUU APBN 2025, menyatakan program MBG akan diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM dan tingkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RPABN 2025, dijelaskan bahwa rancangan anggaran sebesar Rp71,0 triliun tersebut akan digunakan untuk pembiayaan makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program MBG.

GRAB

Sebelumnya, Chief of Public Affairs, Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan Grab dan OVO turut mendukung program pemerintah, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berfokus pada peningkatan gizi di Indonesia, dengan melakukan uji coba program serta penelitian peningkatan gizi dan dampak sosial-ekonomi. ]

Uji coba program MBG ini dilaksanakan selama 90 hari atas rekomendasi ahli gizi sejak September hingga Desember 2024 di tiga wilayah, yaitu Kulon Progo (Yogyakarta), Kebumen (Jawa Tengah) dan Langowan (Sulawesi Utara).
Sesuai acuan pemerintah, paket makanan yang dibagikan untuk siswa sekolah yaitu senilai Rp15.000 per paket makanan.

Adapun mengenai pemesanan makanan, pihak sekolah memesan makan bergizi gratis melalui aplikasi Grab menggunakan e-voucher dari Grab For Business, sehingga memudahkan dalam memonitor pesanan. Setelah itu, Mitra UMKM akan mendapatkan pesanan dan jadwal pengiriman terjadwal.

“Makanan akan diantarkan oleh Mitra Pengemudi ke sekolah sesuai kuantitas yang dipesan. Kami akan terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah maupun kolaborasi dengan pihak swasta lainnya untuk menyukseskan program MBG,” kata Tirza.

Diketahui bahwa masing-masing perusahaan menyediakan pemesanan melalui aplikasi. Perbedaannya adalah GOTO akan menunjuk UMKM langsung yang berada di dekat sekolah untuk menyiapkan makanan. Sementara itu Grab Indonesia memberikan menyerahkan sepenuhnya merchant penyedia MBG kepada pihak sekolah.

GOTO mengintegrasikan aplikasi pemesanan dengan dompet digital sehingga lebih seamless. Sementara Grab mengharuskan pihak sekolah untuk membeli e-voucher di Grab terlebih dahulu. Mengenai harga, masing-masing membanderol dengan tarif Rp15.000 per porsi.

Perbesar

GOTO

Chief of Public Policy and Government Relation GoTo Group Ade Mulya mengatakan program MBG CSR GOTO diinisiasi oleh Grup GoTo sebagai bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sekaligus untuk mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis pemerintah.

Adapun proses pemesanan dimulai dengan perwakilan sekolah melakukan konfirmasi jadwal pembelajaran sekolah melalui layanan digital fitur Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA) di aplikasi Gojek. Selanjutnya, layanan digital fitur GOTA secara otomatis memesan makan bergizi gratis dari UMKM unggulan di sekitar sekolah.

“Semua proses ini terintegrasi dengan dompet digital. Jumlah porsi makanan bergizi gratis disesuaikan dengan jumlah siswa yang menjadi penerima manfaat.” kata Ade kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).

Ade menambahkan setelah dipesan, makanan akan diantar oleh mitra pengemudi ke masing-masing sekolah dengan standar kualitas makanan yang terjaga.

Lebih lanjut, demi menjamin kualitas makanan dan penyajiannya, GOTO sudah menyiapkan SOP yang rigid untuk memastikan makanan yang dikonsumsi memenuhi standar gizi yang baik dan juga aman untuk dikonsumsi oleh para siswa penerima.

“Program MBG CSR GoTo di setiap sekolah telah mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan setiap porsi makanan yang diberikan ke siswa memenuhi gizi,” kata Ade.

Koperasi

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan koperasi menjadi bagian rantai pasok (supply chain) dalam program MBG, mulai dari memasok bahan baku, mengumpulkan bahan baku, hingga mendistribusikannya.

Pasalnya, ungkap Budi, tidak semua wilayah menghasilkan produk untuk menunjang program andalan Presiden Prabowo Subianto.

“Nggak semua daerah menghasilkan semua produk untuk makan bergizi gratis, sehingga perlu ada pengaturan supply chain-nya,” jelas Budi dalam acara Launching Logo Baru Kementerian Koperasi.

Di samping itu, Budi menjelaskan bahwa Kemenkop juga telah melakukan uji coba (piloting) di tiga koperasi untuk memasok bahan baku MBG. Yang pasti, kata dia, koperasi di Indonesia akan mendukung program makan bergizi gratis di tahun depan.

Dia juga menuturkan bahwa Kemenkop tengah mengidentifikasi koperasi yang siap berpartisipasi dalam program MBG. “Yang penting kan ini jalan, nanti juga kita tunggu dari Badan Gizi Nasional, karena ini kan leading sector-nya Badan Gizi,” terangnya.

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semula Rp15.000 menjadi Rp10.000. Pemangkasan ini imbas dari keterbatasan anggaran pemerintah.

Pakar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Jusuf Irianto, menyatakan kebijakan tersebut merupakan keputusan rasional dari sisi pemerintah. Namun, perlu ditegaskan keputusan tersebut juga membutuhkan pertimbangan dari sisi rakyat.

“Keputusan untuk mengurangi anggaran makan bergizi gratis merupakan keputusan yang rasional bagi pemerintah mengingat keterbatasan anggaran. Bagi rakyat sebaliknya. Yang penting sekarang bagaimana dengan anggaran yang terbatas, pemerintah dapat menyediakan MBG yang layak dan bergizi,” ujar Jusuf dikutip dari laman unair.ac.id, Senin, 16 Desember 2024.
Dosen Ilmu Administrasi Negara itu menuturkan komunikasi kebijakan menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan pemerintah. Ia mengingatkan agar para pejabat berhati-hati menyampaikan janji atau pernyataan kepada publik.

“Omongan pejabat pada dasarnya itu kebijakan yang sifatnya tidak tertulis. Omongannya menjadi pegangan rakyat. Jika tidak terealisasi bisa menimbulkan kekecewaan. Jadi, pemerintah harus belajar bagaimana berkomunikasi yang baik dengan rakyatnya,” ujar dia.

Ia mencontohkan kasus kenaikkan gaji guru yang tidak terealisasikan. Hal serupa berpotensi terjadi pada program Makan Bergizi Gratis bila pemerintah tidak memastikan implementasinya dengan baik.

“Ini merupakan program andalan Presiden Prabowo untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Khususnya dalam mengatasi masalah stunting. Oleh karena itu, pemerintah harus sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya,” ujar dia.

Sebagai salah satu janji kampanye Presiden Prabowo, Jusuf menekankan pemerintah harus memastikan realisasi program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan harapan rakyat. “Jika janji kampanye adalah memberikan makan siang gratis, maka itu harus dipenuhi tanpa mengurangi kualitasnya. Komunikasikan kebijakan yang tidak sesuai dengan rencana awal kepada masyarakat dengan sejelas jelasnya tanpa mengabaikan upaya upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut,” tutur dia.

Jusuf juga mengingatkan pentingnya empati dalam menjalankan program ini. “Pemimpin itu baru makan setelah rakyatnya makan. Itu harus direnungkan oleh pemimpin kita bersama. Kalau seperti itu pemerintah tidak akan asal merealisasikan program MBG ini. Pemerintah harus menunjukkan kesungguhan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui program ini,” tegas dia.

Implementasi Makan Bergizi Gratis merupakan tantangan bagi pemerintah dalam memenuhi janji kampanye di tengah keterbatasan anggaran. Program ini bukan sekadar kebijakan, tetapi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(REN)

Jakarta (ANTARA) -

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait tengah menjajaki pinjaman utang ke Bank Dunia untuk mendanai program 3 juta rumah.

Opsi berutang ke Bank Dunia dilakukan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tak sanggup membiayai program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257 ribu rumah," kata pria yang akrab disapa Ara itu, dikutip Detikfinance.

Menurutnya, Kementerian PKP tidak hanya menjadi kementerian teknis, melainkan juga strategis. Karenanya, perlu langkah inovatif dengan pertimbangan teknis dan rencana strategis.

"Karena jika teknis saja kami akan gagal, karena berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300 ribu rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah 3 juta rumah. Jadi kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," imbuhnya.

Di sisi lain, Bank Dunia menilai pemerintah perlu menjalin kerja sama untuk mendorong keberlanjutan program prioritas Prabowo Subianto itu.

Sebab, realisasi program 3 juta rumah dinilai tak cukup jika mengandalkan anggaran pemerintah dan sektor publik.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menilai program 3 juta rumah perlu melibatkan seluruh stakeholder, baik sektor publik maupun privat. Selain itu, Carolyn menyebut pemerintah juga perlu melibatkan pelaku bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena program 3 juta rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," jelas Carolyn dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/12).

Ia menuturkan Bank Dunia sendiri menyediakan layanan permodalan alias utang. Bank Dunia juga menyediakan kerja analisis untuk menyelesaikan, mengonsolidasikan isu data baik pengumpulan, pengkajian, hingga perumusan pertanyaan yang relevan untuk menjawab persoalan program tersebut.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait optimistis perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Alasannya adalah industri perumahan RI memiliki turunan efek berganda pada ratusan industri lainnya.

"Industri perumahan itu ratusan industri terafiliasi. Mulai dari cat, kayu, plafon, pasir, semen semua. Ini akan sangat menggerakkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di tahun depan," jelasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Ara menambahkan, semula dirinya memang hendak mengusulkan perpanjangan masa berlaku insentif PPN DTP pada sektor perumahan untuk tahun anggaran 2025.

Untuk itu, dirinya berterima kasih pada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang telah resmi bakal memperpanjang PPN DTP 100% untuk rumah sampai dengan Rp5 miliar.

Untuk diketahui sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto resmi mengumumkan perpanjangan insentif PPN DTP sektor properti ke dalam paket stimulus kebijakan ekonomi yang diberikan pemerintah.

“Bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti sampai dengan Rp5 miliar,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024).

Adapun, insentif tersebut akan diberikan dengan dasar pengenaan PPN DTP sebesar Rp2 miliar, sementara pajak Rp3 miliar dibayarkan.

Dalam penjelasannya, pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar atas Rp2 miliar pertama, dengan skema diskon sebesar 100% untuk bulan Januari-Juni 2025.

Sementara itu, diskon sebesar 50% untuk bulan Juli-Desember 2025. Insentif ini diberikan dengan tujuan mendorong multiplier effect dan penciptaan kesempatan kerja yang besar.

Kita minta setidaknya kalau boleh 500.000 unit untuk tahun depan, dan saya sudah cek kesiapannya,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruarar Sirait (Ara) ingin kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat ditingkatkan menjadi 500 ribu unit pada tahun 2025.

"Terkait FLPP kalau kami mengajukannya, kami ingin 500.000 unit," ujar Ara dalam acara dialog "Solusi Pendanaan Program tiga Juta Rumah" di Jakarta, Senin.

Dengan demikian, lanjutnya, hal itu bertambah 280.000 unit dari rencana alokasi kuota penyaluran sebelumnya untuk tahun depan sebesar 220.000 unit.

"Kita minta setidaknya kalau boleh 500.000 unit untuk tahun depan, dan saya sudah cek kesiapannya," katanya.

Ara berharap program KPR FLPP untuk tahun depan sudah bisa diluncurkan pada bulan Januari.

"Terutama bagaimana FLPP kalau boleh bulan Januari bisa diluncurkan jadi minta tolong, karena sudah ada kesiapan itu. Jadi bulan Januari kalau bisa segera dijalankan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggarannya (DIPA) sudah diterima. Kita makin cepat makin bagus, jadi minta tolong ke Kementerian Keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP," kata Ara.

Dirinya menyampaikan program KPR FLPP terbukti disukai tidak hanya oleh masyarakat, namun juga oleh pengembang perumahan maupun perbankan karena membantu pembangunan perumahan bagi rakyat.

"Terus terang FLPP ini program yang bagus, jadi tolong ditambahkan, karena kita jangan mengadakan-adakan program yang memang masih uji coba. Kalau boleh yang diadakan itu program yang terbukti masyarakatnya senang," kata Ara.

Sebagai informasi, KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

KPR FLPP dinilai sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran yang terjangkau. Program penyaluran KPR FLPP yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2010 sangat baik guna mendukung Program tiga Juta Rumah.

Hal itu karena masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan pembiayaan KPR sehingga mereka dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan delegasi Bank Dunia dalam rangka penjajakan peluang kerja sama untuk mewujudkan target Program 3 Juta Rumah.

Ara mengatakan, jika hanya mengandalkan anggaran kementeriannya, program pembangunan 3 juta rumah tidak akan berhasil. Sebab, kebutuhan anggaran pembangunan rumah mencapai Rp 53,6 triliun, sementara itu, anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,1 triliun tahun depan.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257.000 rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam siaran persnya, dikutip Senin (16/12/2024).

Menteri Ara mengatakan, Kementerian PKP bukan hanya kementerian teknis, tetapi juga strategis, sehingga diperlukan langkah-langkah inovasi yang menggabungkan aspek teknis dan rencana strategis.

"Karena jika teknis saja, kami akan gagal. Berdasarkan anggaran kami, hanya mampu membangun tidak sampai 300.000 rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah tiga juta rumah. Jadi, kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," kata Menteri Ara.

Sementara itu, Wakil Menteri Fahri Hamzah mengatakan mengenai pentingnya kepemilikan rumah, karena hal tersebut memiliki efek positif ke berbagai sektor.

"Selain itu, Kementerian PKP juga diminta membuat skema untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," ujarnya.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank, Carolyn Turk, mengatakan bahwa terkait upaya merealisasikan Program Tiga Juta Rumah, sangat penting untuk melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan, baik sektor publik, sektor privat, bisnis domestik, maupun bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," kata Carolyn.

Carolyn menjelaskan, bentuk dukungan Bank Dunia yang dapat disediakan selain pinjaman atau pemodalan, antara lain adalah kerja-kerja analitis dalam upaya untuk menyelesaikan dan mengkonsolidasikan semua isu data, baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan dalam mewujudkan target yang sudah diberikan.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu, juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ungkap Carolyn.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan delegasi Bank Dunia dalam rangka penjajakan peluang kerja sama untuk mewujudkan target Program 3 Juta Rumah.

Ara mengatakan, jika hanya mengandalkan anggaran kementeriannya, program pembangunan 3 juta rumah tidak akan berhasil. Sebab, kebutuhan anggaran pembangunan rumah mencapai Rp 53,6 triliun, sementara itu, anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,1 triliun tahun depan.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257.000 rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam siaran persnya, dikutip Senin (16/12/2024).

Menteri Ara mengatakan, Kementerian PKP bukan hanya kementerian teknis, tetapi juga strategis, sehingga diperlukan langkah-langkah inovasi yang menggabungkan aspek teknis dan rencana strategis.

"Karena jika teknis saja, kami akan gagal. Berdasarkan anggaran kami, hanya mampu membangun tidak sampai 300.000 rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah tiga juta rumah. Jadi, kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," kata Menteri Ara.

Sementara itu, Wakil Menteri Fahri Hamzah mengatakan mengenai pentingnya kepemilikan rumah, karena hal tersebut memiliki efek positif ke berbagai sektor.

"Selain itu, Kementerian PKP juga diminta membuat skema untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," ujarnya.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank, Carolyn Turk, mengatakan bahwa terkait upaya merealisasikan Program Tiga Juta Rumah, sangat penting untuk melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan, baik sektor publik, sektor privat, bisnis domestik, maupun bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," kata Carolyn.

Carolyn menjelaskan, bentuk dukungan Bank Dunia yang dapat disediakan selain pinjaman atau pemodalan, antara lain adalah kerja-kerja analitis dalam upaya untuk menyelesaikan dan mengkonsolidasikan semua isu data, baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan dalam mewujudkan target yang sudah diberikan.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu, juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ungkap Carolyn.