Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum terlaksana di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara siswa di daerah lain telah menikmati program ini, Manggarai Barat masih fokus pada pelatihan keamanan pangan bagi penjamah pangan sebelum program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dijalankan.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Manggarai Barat menggelar pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan di Labuan Bajo, Kamis (13/2/2025). Pelatihan ini diperuntukkan bagi pengelola dapur MBG yang dikelola Yayasan Sejahtera Desaku. Hingga kini, Dinkes belum dapat memastikan kapan program MBG mulai diterapkan di daerah tersebut.

"Pelatihan ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan para penjamah makanan dalam menjaga kebersihan, keamanan, serta kualitas makanan yang disajikan kepada anak sekolah dan penerima manfaat MBG lainnya," kata Kepala Dinkes Manggarai Barat Adrianus Ojo, Kamis malam.

Adrianus menjelaskan, pelatihan ini merupakan hasil koordinasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Manggarai Barat dan Dinas Kesehatan, menindaklanjuti arahan Kementerian Kesehatan. Selain memberikan pelatihan, Dinkes juga bertugas melakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) serta pemeriksaan kualitas air di dapur penyedia MBG.

"Pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa setiap makanan yang dikonsumsi oleh anak sekolah atau sasaran lainnya telah melalui proses penanganan yang higienis dan sesuai standar kesehatan," jelas Adrianus.

Sebanyak 29 penjamah pangan dari Dapur Yayasan Sejahtera Desaku mengikuti pelatihan ini. Mereka mendapatkan materi tentang kebijakan keamanan pangan siap saji, cemaran pangan dan penyakit bawaan pangan, pemeliharaan lingkungan kerja, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, pembersihan dan sanitasi peralatan, higiene perorangan, serta tahapan proses produksi pangan siap saji.

"Hasilnya, semua peserta dinyatakan lulus sehingga layak untuk mendapatkan Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji bagi Penjamah Pangan," kata Adrianus.

Diharapkan, pelatihan ini memastikan pangan MBG yang diproduksi Dapur Yayasan Sejahtera Desaku aman dan memenuhi syarat kesehatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 mengenai Standar Kegiatan Usaha dan Produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Sektor Kesehatan.

Video: KPAI Soroti Pembagian Makan Gratis Ganggu Jam Belajar

Video: KPAI Soroti Pembagian Makan Gratis Ganggu Jam Belajar

Ambon (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon terus mendorong pemerataan dan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak sekolah dari kelompok rentan di wilayah kota tersebut.

“Kami ingin memastikan bahwa program ini tidak hanya dinikmati oleh sebagian kelompok saja, tetapi merata di semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang benar-benar membutuhkan," kata Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon Jonathan Polanda, di Ambon, Kamis.

Ia mengatakan, meskipun MBG di Kota Ambon sempat mengalami penghentian sementara selama sepekan akibat keterbatasan anggaran. Namun sekarang programnya sudah kembali berjalan.

Kendati demikian, Polanda mengaku bahwa MBG yang disajikan kepada siswa-siswi di sejumlah sekolah Kota Ambon telah memenuhi standar yang ditetapkan.

"Tadi kita lihat langsung pelaksanaannya di SD Inpres 55 dan SMP 15 Nania Atas. Dan makanan yang disajikan sudah cukup baik serta telah memenuhi standar yang ditetapkan," ujarnya.

Ia mengaku, saat ini pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Ambon hanya masih terfokus pada dua kecamatan, yakni kecamatan Teluk Ambon dan Baguala.

"Karena masih pada tahapan uji coba, makanya yang jadi fokus hanya di Bagula dan Teluk Ambon. Sementara Kecamatan Sirimau, Nusaniwe dan Leitimur Selatan itu belum," terangnya.

Ia menambahkan, Program MBG di Ambon telah dilakukan sejak 6 Januari 2025. Dan sejauh ini, belum ada keluhan yang disampaikan oleh para guru. “Malah para guru mengaku senang karena anak didik mereka diberikan makanan bergizi secara gratis. Hasil tinjauan kami, tidak ada keluhan," katanya.

DPRD Ambon juga meminta pemerintah kota untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, guna mendukung keberlanjutan program ini. Selain itu, diperlukan pengawasan agar distribusi makanan bergizi benar-benar tepat sasaran.

DPRD Ambon menegaskan akan terus mengawal program ini agar berjalan optimal dan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.

Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program utama Pemerintah RI yang menuai berbagai sorotan. Salah satunya terkait inisiasi memasukkan serangga sebagai menu protein untuk wilayah tertentu.

Menu serangga untuk MBG ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana pada Januari 2025 lalu.

"Sebagian masyarakat Gunung Kidul biasa mengonsumsi belalang. Masyarakat Papua biasa makan ulat sagu," kata Dadan pada Sabtu (25/1/2025) lalu, dikutip dari detikNews Kamis (13/2/2025).

Menurutnya, beberapa jenis serangga layak untuk dikonsumsi. Belalang dan jangkrik misalnya, bahkan sudah dijual-belikan.

Merespons hal ini, peneliti bidang entomologi dari IPB University, Prof Purnama Hidayat mengatakan serangga memang dapat menjadi alternatif sumber protein, khususnya bagi masyarakat yang kurang gizi.

Namun, ia menggarisbawahi, bahwa konsumsi serangga lebih sesuai untuk kelompok masyarakat yang sudah terbiasa mengonsumsinya, sebagai contoh di beberapa daerah Indonesia bagian timur, ulat sagu merupakan makanan yang umum dikonsumsi lantaran mudah didapat.

Prof Purnama juga mencontohkan di beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, dan China, serangga telah menjadi bagian dari konsumsi sehari-hari.

Beberapa Daerah di Indonesia 'Akrab' dengan Makanan Serangga

Lebih lanjut dia menjelaskan, jika di Indonesia, beberapa daerah sudah mengenal serangga sebagai makanan. Misalnya belalang goreng di Gunungkidul, kepompong jati di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pepes larva lebah atau botok tawon di Jawa Timur, dan sebagainya.

Meski demikian, Prof Purnama menegaskan, tak semua masyarakat mau dan cocok mengonsumsi serangga. Sebagai contoh, masyarakat pesisir lebih mudah memperoleh sumber protein dari laut, sehingga serangga bukan pilihan utama.

"Jadi, serangga memang bisa menjadi alternatif protein, tetapi cocok untuk masyarakat yang mau memakannya dan di daerah tertentu yang mendukung ketersediaannya," jelas Prof Purnama, dikutip dari laman resmi IPB University pada Kamis (13/2/2025).

Belalang dan Jangkrik Rasanya Mirip Udang, Karena...

Dosen di Departemen Proteksi Tanaman tersebut juga mengatakan bahwa berdasarkan banyak hasil penelitian, serangga punya protein yang tinggi. Ia menyebut rasa belalang dan jangkrik pun mirip rasa udang lantaran sama-sama hewan beruas serta masih berkerabat dekat secara evolusi.

"Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan bahwa serangga yang dapat dimakan mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin, dan asam amino yang bermanfaat bagi manusia," paparnya.

Selain itu serangga pun dianggap sebagai sumber protein yang lebih efisien diproduksinya.

Serangga Butuh Pakan Lebih Sedikit

Menurut Prof Purnama, serangga juga mempunyai tingkat konversi pakan yang tinggi. Contohnya jangkrik membutuhkan pakan enam kali lebih sedikit daripada sapi, empat kali lebih sedikit daripada domba, dan dua kali lebih sedikit daripada babi dan ayam broiler untuk menghasilkan jumlah protein yang sama.

"Selain itu, serangga menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca dan amonia dibandingkan ternak konvensional," katanya.

Namun, ia pun menyadari masih banyak orang yang enggan mengonsumsi serangga karena belum terbiasa.

Menurutnya dahulu orang menganggap aneh ketika air minum dijual dalam botol, tetapi sekarang sudah jadi kebiasaan. Hal yang sama pun dapat terjadi pada serangga.

Maka dari itu, menurut Prof Purnama, suatu saat mungkin ketika sumber protein semakin sulit didapat, serangga akan jadi pilihan utama.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Jakarta (ANTARA) - Profesor dari Kanagawa Institute of Technology Prof. Naomi Aiba memuji program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia karena tidak membebankan biaya makan pada orang tua murid.

“Kalau dibandingkan Jepang, sebenarnya Indonesia lebih hebat karena (menyediakan) free meal. Di Jepang sendiri ini masih harus bayar,” kata Aiba dalam seminar ilmiah di Jakarta, Kamis.

Aiba menyebut sampai hari ini Pemerintah Jepang masih membebankan biaya kepada orang tua siswa, khususnya yang duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah.

Orang tua harus membayar sekitar 250 Yen atau sekitar Rp24.400 ribu per makanan per siswa.

Pemerintahnya sendiri masih melakukan negoisasi lebih lanjut untuk menentukan apakah program makan akan digratiskan seperti halnya di Indonesia di masa depan.

“Sebenarnya di Jepang sendiri, masih ada beberapa daerah yang pemerintahnya menyediakan makan siang yang gratis. Tapi di Jepang sendiri belum merata, masih hanya daerah-daerah tertentu,” ujar peneliti di Institut Kesehatan dan Gizi Nasional Jepang itu.

Ia melanjutkan program makan siang bersama yang dijalankan mulai diberlakukan secara serentak semenjak Pemerintah Jepang mendapatkan bantuan dari UNICEF untuk menyusun kebijakan yang tepat.

“Tapi kalau Jepang dimulai dari jaman dulu step-by-step dan ada terhenti pada saat terjadi makan siang di Jepang. Jadi, setelah perang baru setelah itu terjadi undang-undang yang dibuat setelah adanya bantuan UNICEF,” ujar Aiba.

Pemerintah secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis di sejumlah wilayah Indonesia pada Senin (6/1).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Taruna Ikrar menerima kunjungan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, Kamis (13/2/2025). Keduanya membahas terkait sinergi BPOM dan pemerintah di program makan bergizi gratis (MBG).

Ikrar mengatakan BPOM diberi tugas oleh istana untuk mengawal penuh MBG, yang merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto. BPOM mengawal mulai dari produksi hingga distribusi makanan ke anak-anak.

"Kita mulai dari rumah produksinya. Kita evaluasi produk yang dijadikan bahan makanan di makan bergizi gratis ini. Mulai dari gizi dan sumbernya. Termasuk pelatihan," kata Taruna Ikrar di kantor BPOM, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

"Lalu fase distribusinya kami akan terlibat. Kemudian sampai mitigasi supaya tidak terjadi kejadian luar biasa. Kemudian bagaimana kalau terjadi," sambungnya.

Hasan Nasbi berterima kasih kepada BPOM RI karena telah mengupayakan secara optimal dalam hal membantu menyukseskan program makan bergizi gratis ini.

"Kemarin ada beberapa kejadian di program makan bergizi gratis ini dan BPOM langsung turun tangan. Setelah itu perbaikan-perbaikan langsung terjadi. Alhamdulillah sampai saat ini (MBG) lancar," kata Hasan Nasbi.

Hasan Nasbi menambahkan sinergi antar lembaga ini diperlukan agar bisa menyukseskan semua program pemerintah ke depannya.

Video: Respons BPOM soal Siswa Keracunan Menu MBG di Sukoharjo

Video: Respons BPOM soal Siswa Keracunan Menu MBG di Sukoharjo

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan efisiensi anggaran sebesar Rp200,2 miliar di instansinya tidak memengaruhi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan.

"Tidak ada hubungannya dengan program Makan Bergizi Gratis, karena anggaran itu (efisiensi) terkait pengadaan lahan yang bisa diatasi dengan pinjam-pakai," ujar dia saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan, efisiensi anggaran tersebut terkait dengan pengadaan lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ke depan akan diatasi dengan skema pinjam-pakai.

"Pinjam-pakai dari lahan pemerintah daerah, kementerian lain, TNI, Polri, BUMN, lembaga lain," katanya.

Menurut dia, lahan untuk SPPG sangat penting karena menyangkut tiga aktivitas penting untuk program MBG, yakni memasak, tempat pertemuan produsen dan apoteker, serta konsultasi gizi.

Ia juga menambahkan, penambahan anggaran MBG akan dipercepat di tahun 2025 karena target dari Presiden Prabowo Subianto juga meningkat.

"Ketika penambahan program dan cakupan yang awalnya hanya 15 sampai 17,5 juta di tahun 2025, dan diminta untuk mencakup 82,9 juta, itu otomatis ada penambahan, karena ketika program ini harus dipercepat di akhir 2025 akan otomatis, sebab suksesnya program itu ada tiga; satu, anggaran; dua, sumber daya manusia; tiga, infrastruktur," tuturnya.

Sebelumnya, saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/2) malam, Dadan juga menyebutkan pihaknya membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp25 triliun apabila penerima manfaat juga ditambah.

"Karena kita sudah ada anggaran di 2025 sebesar sekarang Rp70,7 triliun sekian, jadi per bulannya, kita akan butuh kurang lebih Rp25 triliun kalau penerima manfaat ditambah," ucapnya.

Dadan juga mengungkapkan sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

"Jadi mereka kaget kalau kita sajikan ada karbohidrat, protein, sayuran, buah serat, dan ada susu. Itu 60 persen anak Indonesia tidak pernah melihat menu seperti itu," ujar dia.

Ia menyebutkan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Kepedulian terhadap anak-anak dilakukan Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari (PYKB) Daerah Jawa Timur Ny. Ade Imam Sugianto. Salah satuhnya dengan membagikan makanan bergizi di TK Kemala Bhayangkari 83, Sidoarjo, Kamis (13/2/2025).

Kegiatan mendukung program pemerintah pusat ini bertujuan untuk memberikan edukasi ke masyarakat, mengenai pentingnya konsumsi makanan bergizi sejak dini serta mendukung tumbuh kembang anak-anak secara optimal.

Ny. Ade Imam Sugianto menyampaikan, program ini merupakan bagian dari komitmen Yayasan Kemala Bhayangkari untuk terus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak, khususnya di sektor kesehatan, gizi dan tentunya kemajuan pendidikan kita.

"Kami ingin memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup agar mereka dapat tumbuh sehat dan cerdas," ungkap Ny. Ade Imam Sugianto.

Ia menambahkan, Program makan bergizi ini menjadi salah satu inisiatif pihaknya untuk memperhatikan kesejahteraan dan masa depan cemerlang anak-anak di wilayahnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap keberhasilan program ini, para orang tua dan pihak sekolah memberikan apresiasi tinggi atas perhatian dan upaya yang dilakukan oleh Bhayangkari. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus berlangsung di masa depan demi kesejahteraan anak-anak.

Pada kesempatan ini, Ketua PYKB Daerah Jatim Ny. Ade Imam Sugianto didampingi pengurus YKB Daerah Jatim, Ketua PYKB Cabang Kota Sidoarjo Ny. Dani Tobing dan Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing memberikan tali asih kepada guru, kader posyandu dan pengurus TK Kemala Bhayangkari 83.

Video: KPAI Harap Program Makan Gratis Bukan Cuma agar Siswa Kenyang, tapi...

Video: KPAI Harap Program Makan Gratis Bukan Cuma agar Siswa Kenyang, tapi...

...jika memang harga satuannya terlalu kecil atau tidak sesuai, maka kita bisa minta ke pemerintah pusat

Pangkalpinang (ANTARA) - Komisi II DPR RI meninjau simulasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), guna memastikan kesiapan pemerintah daerah melaksanakan program tersebut.

"Kami mengapresiasi langkah Pj (Penjabat) Gubernur Sugito beserta jajarannya di Provinsi Kepulauan Babel yang berani mengambil inisiasi telah melakukan simulasi MBG di sekolah ini," kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda di SMAN 2 Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengingatkan Program MBG ini jangan sampai tidak tepat sasaran, tidak tepat tujuan, karena tujuannya adalah bergizi, karena itu komposisinya harus benar.

"Untuk mencapai hal tersebut, jika memang harga satuannya terlalu kecil atau tidak sesuai, maka kita bisa minta ke pemerintah pusat," ujarnya.

Ia menekankan jangan sampai Program MBG mematikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal di sekitar sekolah. Kalau bisa disinergikan, misalkan dengan pemilik kantin dan seterusnya yang ada di sekolah.

Selain itu, lanjutnya, bagaimana hubungan pemerintah pusat dengan daerah yaitu provinsi/kabupaten/kota yang akan melaksanakan hal ini bisa bersinergi dengan baik.

“Kita tahu Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi stakeholder pertama, tetapi tentu masih membutuhkan dukungan dari pemprov dan pemkab. Dukungan di tengah efisiensi anggaran ini memang memerlukan kejelian, kecermatan, kecerdasan kepala daerah dan seluruh stakeholder yang ada untuk memastikan program ini bisa berjalan,” katanya.

Ia menegaskan bagaimanapun perlu mendukung penuh program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, meskipun untuk persiapannya masih terus dilakukan exercisement oleh pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan Bangka Belitung menjadi yang terdepan untuk melaksanakan program ini dan anak-anak kita baik di SLTA maupun SLTP dan SD bisa menikmati dan merasakan secepat mungkin,” kata Rifqinizamy Karsayuda.

Pewarta: Aprionis
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Banyak publik mungkin masih awam terkait siapa pengelola program makan bergizi Gratis atau disingkat dengan MBG?

Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia telah meluncurkan program MBG sebagai upaya untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama di kalangan anak-anak sekolah dan ibu hamil.

Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting yang masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia.

Program MBG dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terutama mereka yang kurang mampu, mendapatkan akses terhadap makanan bergizi.

Sasaran utama program ini meliputi anak-anak sekolah dari tingkat SD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui.

Pada tahap awal, program ini menargetkan 19,5 juta penerima manfaat pada tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun, dan diperkirakan akan meningkat lagi menjadi Rp 171 triliun. Lalu siapa pengelola program makan bergizi gratis?

Makan bergizi gratis dikelola oleh siapa?

Mengutip laman resmi pemerintah Indonesia, indonesia.go.id, program makan bergizi gratis yang digulirkan yang digulirkan di 26 Provinsi di Indonesia. Pada tahap awal ini, program ini menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat.

Pemerintah sendiri menargetkanakan menambah penerima makan gratis secara bertahap hingga mencapai 17 juta penerima pada akhir 2025.

Untuk pelaksanaan di lapangan, program Makan Bergizi Gratis dikoordinir oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Mengutip laman resminya, Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.

Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Sejak 19 Agustus 2024, Kepala Badan Gizi Nasional dijabat oleh Dadan Hindayana.

Badan Gizi Nasional Adalah Lembaga Negara non-kementerian yang Berdedikasi untuk Pemenuhan Gizi Nasional.

BGN adalah inisiatif strategis pemerintah Indonesia yang bertugas melaksanakan pemenuhan gizi masyarakat Indonesia.

"Kami fokus pada peningkatan kualitas hidup melalui intervensi yang terstruktur dan berbasis data," tulis BGN di laman resminya.

Jadi sudah tahu kan makan bergizi gratis dikelola oleh siapa?

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan pada bulan puasa atau Ramadan.

Dadan mengatakan bahwa penerima manfaat akan tetap mendapatkan menu makanan setiap kali kegiatan sekolah berjalan.

"Iya, [MBG] pasti tetap berjalan. Makanan akan dibawa pulang,” ujarnya kepada Bisnis saat dihubungi, Kamis (13/2/2025).

Lebih lanjut, Dadan pun mengamini bahwa akan ada penyesuaian menu yang akan diterima oleh pelajar.

Penyebabnya, dia mengatakan apabila makanan di bawa pulang ketahanan makanannya pun tentu pasti menjadi pertimbangan.

“Tentu saja ada penyesuaian. Menunya seperti kurma, susu, buah, kue kering fortifikasi,” pungkas Dadan.

Sekadar informasi, BGN menargetkan jumlah penerima manfaat MBG mencapai 1,5% pada pertengahan Februari 2025 dari sebelumnya 0,8%. Nilai tersebut dari total penerima manfaat MBG tahun ini yang sebanyak 82,9 juta.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BGN juga menegaskan bahwa pemerintah tak akan pernah meneken kontrak perjanjian kerja sama dengan mitra penyuplai susu untuk program MBG.

Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya tak berkontrak terpusat dengan vendor, termasuk untuk produk susu.

“Tidak akan pernah ada [kontrak dari pemerintah dan perusahaan penyuplai susu untuk MBG]. Tidak akan ada, silakan ke SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] langsung,” kata Dadan kepada Bisnis, Selasa (11/2/2025).

Pasalnya, Dadan menyatakan bahwa BGN tidak melakukan pengadaan terpusat. Dia menjelaskan bahwa program MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto ini berbasis pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal.

Maka dari itu, Dadan menekankan bahwa susu untuk program MBG saat ini masih diprioritaskan untuk wilayah yang memiliki sentra peternakan sapi perah.

“Untuk saat ini, susu diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki peternakan sapi perah,” jelasnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat tambahan anggaran Rp 100 triliun di tengah penghematan belanja APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. BGN dinilai memenuhi syarat untuk menerima tambahan anggaran dari kebijakan efisien yang dilakukan pemerintah.

Dilansir detikFinance, Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan untuk bisa menerima tambahan anggaran itu harus memenuhi beberapa syarat, seperti meningkatkan lapangan kerja, produktivitas, hingga inovasi.

Menurut Dadan, anggaran pemangkasan hingga Rp 306 triliun ini akan disalurkan ke program kementerian/lembaga yang memenuhi syarat tersebut, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Jadi anggaran yang Rp 306 triliun itu Bapak Presiden akan deliver untuk berbagai program yang mencakup tiga ini, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan inovasi. Jadi masih banyak kementerian, lembaga lain yang bisa menyerap anggaran itu dengan tiga patokan itu. Kalau Badan Gizi sih jelas-jelas ketiganya terpenuhi," ujar Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menjelaskan program MBG dapat menciptakan lapangan kerja hingga 1,5 juta orang melalui satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). Kemudian, program tersebut juga memanfaatkan lahan-lahan yang menganggur. Terkait inovasi, pihaknya juga terus mengembangkan rasa di setiap menu MBG.

"Nah, kebutuhan kita kalau nanti penambahan itu atau percepatan itu dimulai September. Maksimal kita hanya butuh Rp 100 triliun, maksimal loh ya. Jadi masih ada sekitar Rp 206 triliun yang bukan untuk Badan Gizi," tambah Dadan.

Penambahan anggaran ini akan diminta Badan Gizi pada saat SPPG dan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah tersedia di setiap daerah. Untuk penyebaran SDM di setiap SPPG, Dadan menyebut akan selesai sekitar akhir Juli.

"Nah, infrastruktur ini nanti kita lihat yang jadi kuncinya. Kalau infrastrukturnya ternyata di September siap, kita mulai September. Tapi kalau siapnya November, kita November. Kalau infrastruktur dan SDM siap maka otomatis segera anggaran akan kita minta untuk penambahannya," terang Dadan.

Sebelumnya, anggaran BGN dipangkas Rp 200,2 miliar dari total anggaran semula Rp 71 triliun. Anggaran yang dipangkas untuk pengadaan lahan pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG).

"Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar," katanya.

Pihaknya akan meminjam lahan milik instansi lain, seperti TNI, Polri, BUMN, hingga pemerintah daerah. Dipangkasnya anggaran untuk pengadaan lahan ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Kan banyak lahan TNI, lahan Polri, lahan Pemda, lahan BUMN," terangnya.

Untuk memenuhi target nasional, BGN butuh 30 ribu SPPG. SPPG ini nantinya yang akan mengolah menu MBG untuk 82,9 juta penerima. Saat ini baru ada 246 SPPG.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Pemerintah tengah menjalankan penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Dari total efisiensi tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menerima tambahan anggaran Rp 100 triliun.

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan untuk menerima tambahan anggaran dari kebijakan efisiensi tersebut, harus memenuhi beberapa syarat, seperti meningkatkan lapangan kerja, produktivitas, hingga inovasi. Menurut Dadan, anggaran pemangkasan hingga Rp 306 triliun ini akan disalurkan ke program kementerian/lembaga yang memenuhi syarat tersebut, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Jadi anggaran yang Rp 306 triliun itu Bapak Presiden akan deliver untuk berbagai program yang mencakup tiga ini, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan inovasi. Jadi masih banyak kementerian, lembaga lain yang bisa menyerap anggaran itu dengan tiga patokan itu. Kalau Badan Gizi sih jelas-jelas ketiganya terpenuhi," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menjelaskan program MBG dapat menciptakan lapangan kerja hingga 1,5 juta orang melalui satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). Kemudian, program tersebut juga memanfaatkan lahan-lahan yang menganggur. Terkait inovasi, pihaknya juga terus mengembangkan rasa di setiap menu MBG.

"Nah, kebutuhan kita kalau nanti penambahan itu atau percepatan itu dimulai September. Maksimal kita hanya butuh Rp 100 triliun, maksimal loh ya. Jadi masih ada sekitar Rp2 06 triliun yang bukan untuk Badan Gizi," tambah Dadan.

Penambahan anggaran ini akan diminta Badan Gizi pada saat SPPG dan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah tersedia di setiap daerah. Untuk penyebaran SDM di setiap SPPG, Dadan menyebut akan selesai sekitar akhir Juli.

"Nah, infrastruktur ini nanti kita lihat yang jadi kuncinya. Kalau infrastrukturnya ternyata di September siap, kita mulai September. Tapi kalau siapnya November, kita November. Kalau infrastruktur dan SDM siap maka otomatis segera anggaran akan kita minta untuk penambahannya," terang Dadan.