Klaten -

Hujan lebat hampir setengah hari di Kabupaten Klaten membuat debit air Sungai Dengkeng meningkat. Air bahkan mulai meluap ke permukiman warga dan lahan pertanian padi.

Pantauan detikJateng, air meluap di Desa Wiro dan Talang, Kecamatan Bayat. Di Desa Wiro, air hanya naik sebentar kemudian surut tetapi di Desa Talang luapan lebih lama.

Air dari Sungai Dengkeng terus mengalir ke utara masuk Desa Planggu. Ketinggian di kedua desa tersebut bervariasi tetapi ada yang satu meter meskipun hanya spot-spot yang tergenang.

Di Desa Plosowangi, Kecamatan Cawas, air meluap dari Bendung Tukuman ke utara. Air masuk ke sawah tanaman padi usia sekitar 40-50 hari.

"Jika air tidak segera surut ada sekitar 10-15 hektare yang terancam. Yang sudah terendam usia 40-50 hari," kata Kades Plosowangi, Danang Mahendra kepada detikJateng di lokasi, Sabtu (14/12/2024) siang.

Luapan air Sungai Dengkeng di Klaten masuk ke permukiman dan lahan, Sabtu (14/12/2024) siang. Foto: Achmad Hussein Syauqi/detikJateng

Menurut Danang, air berasal dari luapan Sungai Dengkeng yang mengalir dari pintu. Diharapkan air segera surut sehingga tidak terus mengalir ke wilayahnya.

"Asalkan air sungai surut, ini juga surut. Repot kalau hujan lagi di wilayah atas," katanya.

Salah satu warga Desa Planggu, Kecamatan Trucuk, Ilham mengatakan air mulai naik ke perkampungan sekitar pukul 11.00 WIB. Air menggenangi Desa Talang dan masuk ke Planggu.

"Air mulai naik di Talang terus mengalir ke Planggu. Air dari Sungai Dengkeng karena hujan turun sejak pagi hari," katanya kepada detikJateng.

Luapan air Sungai Dengkeng di Klaten masuk ke permukiman dan lahan, Sabtu (14/12/2024) siang. Foto: Achmad Hussein Syauqi/detikJateng

Terpisah, Kalak BPBD Kabupaten Klaten, Syahruna menyatakan hujan sejak pagi berdampak luapan di beberapa wilayah. Mulai Kecamatan Klaten Utara, Kalikotes, Cawas, dan Bayat.

"Mulai Kecamatan Klaten Utara, Trucuk, Kalikotes, Cawas, dan Bayat. Air akibat luapan sekitar 40 sentimeter di Kalikotes dan Klaten Utara, yang paling parah di Cawas kaitannya dengan luapan bendung Tukuman," papar Syahruna kepada detikJateng di lokasi.

Menurut Syahruna, air luapan masuk ke lahan pertanian padi di Desa Plosowangi. Area yang terancam sekitar 10 hektare.

"Sekitar 10 hektare padi. Untuk di Desa Talang ketinggian air sampai 135 sentimeter tetapi tidak semua rumah dan lokasi," katanya.

(rih/ahr)

Ambon (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku membagikan sebanyak 1.121 paket makan siang bergizi gratis kepada siswa Sekolah Dasar (SD) di Kota Ambon.

"Pembagian paket makan siang gratis ini sebagai bentuk kontribusi kami mewujudkan merdeka protein 100 gram," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Erawan Asikin di Ambon, Sabtu.

Ia mengatakan bahwa hal itu dalam rangka meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya ikan sebagai sumber makanan bergizi tinggi dan sebagai salah satu upaya mencapai ketahanan pangan nasional.

Dalam kegiatan tersebut makanan bergizi ini dibagikan ke sejumlah SD di Kota Ambon, yakni MI Nurul Ikhlas Desa Batu Merah sebanyak 174 paket, SD Al Ikhsan Wara Kampung Buton sebanyak 235 paket, SD Al-Hilal Dusun Karanjang sebanyak 172 paket.

Kemudian, SD Kristen Kusu-Kusu Sereh 160 paket, SD Negeri 75 Passo sebanyak 213 paket, dan SD Negeri 03 Passo sebanyak 167 paket.

"Dalam satu paket makanan bergizi gratis itu berisikan menu nasi, olahan ikan, sayur dan buah," tambahnya.

Paket makan bergizi gratis itu dikemas dalam kotak makan siang dan diharapkan dapat dipergunakan kembali oleh para siswa sebagai kotak bekal nantinya.

Konsep ini, kata dia, tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga mengajarkan anak sejak dini tentang pentingnya menjaga lingkungan.

"Dengan protein ikan, kita bersama-sama menyiapkan generasi muda yang cerdas, sehat dan kuat untuk Indonesia emas," tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, pembagian makan siang bergizi gratis tersebut juga untuk memperingati Hari Nusantara merujuk pada Keputusan Presiden nomor 126 tahun 2001.

Pihaknya berharap konsep makan bergizi gratis ini juga menjadi percontohan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan hal serupa sebagai bentuk dukungan pada program Presiden Republik Indonesia.

Trenggalek -

Polres Trenggalek membagikan ratusan porsi makanan bergizi untuk masyarakat dan pelajar. Program ini rutin digelar setiap hari Jumat guna mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo.

Kapolres Trenggalek AKBP Indra Ranudikarta mengatakan hari ini pihaknya menyiapkan sekitar 150 porsi makanan. Pembagian paket makanan digelar di halaman parkir Polres Trenggalek usai salat Jumat.

"Sasaran kami terutama adalah para pelajar, tukang becak, maupun masyarakat setempat yang membutuhkan," kata Indra, Jumat (13/12/2024).

Menurut Indra, pemberian makan bergizi gratis tidak dilakukan secara asal-asalan, namun memiliki standar gizi yang baik sehingga layak dikonsumsi oleh masyarakat. Beberapa komposisi menu yang disajikan di antaranya ayam, telur, tempe, sayur dan air mineral.

"Program ini sebetulnya rutin kami gelar setiap Jumat. Harapannya semoga bisa membantu masyarakat sekaligus menyukseskan program Asta Cita Bapak Presiden," jelasnya.

Indra menambahkan saat ini Polres Trenggalek juga memiliki program ketahanan pangan. Lahan kosong seluas satu hektare milik polres dimanfaatkan untuk ditanami bahan pangan berupa jagung.

"Kemudian di sampingnya juga kolam ikan berisi ikan Nila. Saat ini masih proses perawatan, semoga setelah panen bisa bermanfaat untuk masyarakat," tandas Indra.

(abq/iwd)

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pakar Teknik Sumber Daya Air Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember Prof Nanang Saiful Rizal mengungkapkan penyebab banjir yang mengepung kawasan kota di wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

"Salah satu penyebab utama banjir adalah sistem drainase kawasan permukiman yang kurang memadai," katanya di Jember, Jumat.

Hujan deras yang mengguyur Jember menyebabkan banjir dengan ketinggian 80 cm hingga 1 meter, sehingga ratusan rumah di kawasan kota tergenang pada Kamis (12/12).

Ia mengungkapkan sejumlah penyebab banjir tersebut sekaligus memberikan saran mitigasi agar bencana banjir yang menerjang kawasan kota tidak terulang kembali.

"Sistem drainase yang ada saat ini tidak mampu mengalirkan air hujan dengan intensitas tinggi," tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, beberapa outlet tidak langsung menuju anak Sungai Bedadung, aliran air terhambat oleh bangunan, dan banyak yang tertutup sampah.

Hal serupa juga terjadi pada anak Sungai Bedadung yang melintasi Kota Jember dan kapasitas anak sungai tersebut tidak lagi mampu menampung debit air akibat banjir.

Ia juga menyoroti dampak perubahan fungsi lahan, terutama di dataran tinggi Kabupaten Jember dan banyak lahan pertanian dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan tanpa mempertimbangkan konservasi air.

“Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan telah meningkatkan koefisien limpasan air, sehingga debit banjir saat hujan meningkat lebih dari dua kali lipat," katanya.

Ia mengatakan idealnya alih fungsi tersebut diimbangi dengan peningkatan resapan air di hulu, misalnya melalui pembangunan bendungan, embung, long storage, atau infrastruktur sejenis untuk menampung, menyimpan, dan meresapkan air permukaan.

Ia juga menekankan pentingnya peran pengembang properti dalam mengatasi masalah banjir, khususnya dengan menerapkan sistem zero run-off.

“Air hujan yang turun seharusnya diresapkan oleh sumur resapan di setiap rumah. Kelebihannya ditampung di kolam pada setiap blok perumahan, dan jika masih ada sisa, dialirkan ke danau perumahan. Dengan cara itu, air yang turun menjadi tanggung jawab perumahan itu sendiri,” ujarnya.

Nanang juga menjelaskan keuntungan sistem zero run-off. Selain mampu mereduksi banjir, sistem itu juga meningkatkan ketersediaan air tanah, sehingga dapat mengurangi risiko kekeringan saat musim kemarau.

Ia juga membedakan antara dua jenis banjir yakni banjir kiriman dan banjir lokal. Banjir kiriman berasal dari dataran tinggi, sedangkan banjir lokal terjadi akibat ketidakmampuan sistem drainase kawasan dalam mengalirkan air hujan.

"Untuk menangani banjir kiriman, kami menyarankan konservasi air di daerah hulu dan penggunaan teknologi Early Warning System (EWS) berbasis Internet of Things (IoT)," katanya.

Sementara itu, untuk banjir lokal, pihaknya merekomendasikan sistem zero run-off dan teknologi MagnaTank, yaitu sistem penyimpanan air bawah tanah berbentuk kotak yang dapat ditempatkan di bawah jalan, rumah, atau garasi.

Ia berharap adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengembang properti dalam menerapkan langkah-langkah preventif.

“Pemerintah harus tegas mengatur izin pembangunan perumahan, masyarakat perlu sadar untuk tidak melanggar aturan seperti membangun di sempadan sungai atau membuang sampah sembarangan," katanya.

Ia mengatakan pengembang harus konsisten menerapkan sistem zero run-off. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan Jember bebas dari banjir di masa depan.

PONOROGO, KOMPAS.com – Komando Distrik Militer (Kodim) 0802 Ponorogo, Jawa Timur, menggelar uji coba makan bergizi gratis di SDN 1 Surodikraman yang letaknya tak jauh dari markas Kodim pada Jumat (13/12/2024).

Sejumlah siswa SDN 1 Surodikraman mengaku senang dengan pemberian makan siang tersebut.

Alma Bella, siswa kelas VI mengatakan, menu makanan itu terdiri dari nasi putih, ayam krispi, oseng buncis yang dicampur tempe krispi, semangka dan susu kotak.

“Enak dan cocok untuk kami. Semoga nanti menunya bermacam-macam agar tidak bosan,” ujarnya usai menyantap menu makanakan siang gratis bersama teman-temannya.

Asisten Logistik (Aslog) Kasdam V Brawijaya, Kolonel Inf Wahyu Hadi Sunaryo yang memantau kegiatan uji coba makan siang gratis itu mengatakan, menu yang disajikan sudah disesuaikan dengan selera para siswa.

"Secara kualitas makanan sudah tidak ada permasalahan. Bisa dilihat kan, tadi saya tanya banyak yang tidak biasa makan sayur ternyata kan habis juga," katanya.

Wahyu menambahkan, Kodim 0802/Ponorogo sudah sangat siap mendukung program makan bergizi gratis pemerintah untuk pemenuhan gizi bagi siswa.

"Dengan adanya makan gratis bergizi ini diharapkan generasi kita menjadi generasi yang sehat, otaknya cerdas, dan ke depannya bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang handal," imbuhnya.

Komandan Kodim 0802/Ponorogo Letkol Inf Dwi Soerjono mengatakan, uji coba makan siang gratis di SDN 1 Surodikraman dibagikan kepada 182 siswa.

Selain kepada siswa, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kodim 0802/Ponorogo nantinya juga akan memberikan pelayanan kepada ibu hamil dan balita di Kecamatan Ponorogo.

"Kami Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kodim 0802/Ponorogo siap memberikan pelayanan pemenuhan gizi secara maksimal dan terbaik," ucapnya.

IDXChannel - Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk Sekolah Dasar(SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/12/2024).

Pelaksanaan MBG yang akan dimulai pada 2 Januari 2025, bertujuan untuk pemenuhan makanan kaya protein bagi pertumbuhan dan

perkembangan anak sejak dini.

Peninjauan dimulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit kerja di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN), Tanah Sereal, Bogor, pukul 05.30 WIB.

Pagi itu, petugas terlihat sibuk menyiapkan makanan dalam wadah stainless steel. SPPG yang mulai beroperasi sejak 18 November 2024 lalu, setiap harinya mendistribusikan 3.018 porsi makanan untuk 15 sekolah jenjang TK, SD, SMP,

hingga SMA.

“Kami ingin memastikan bahwa uji coba Makan Bergizi Gratis di wilayah Tanah Sereal Bogor berjalan dengan baik, mulai dari kecukupan gizi, higienitas, hingga pengolahan limbah sisa makanan. Sesuai arahan Presiden Prabowo kandungan karbohidrat, protein, zat besi, hingga asupan kalori minimal 600-700,” tutur Juru Bicara PCO Hariqo Satria.

Hariqo menambahkan, Pemerintah menyiapkan anggaran Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis pada 2025. MBG membantu mengurangi pengeluaran finansial rumah tangga, yang secara otomatis membantu menguatkan ekonomi rumah tangga.

Selanjutnya, MBG turut memberdayakan ekonomi lokal, karena pembelian bahan makanan berasal dari petani, peternak, hingga UMKM setempat.

MBG merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi anak sedini mungkin.

Makanan yang disajikan setiap harinya sudah melewati proses pengawasan ketat dari para Ahli Gizi yang bertugas di SPPG Tanah Sereal.

“Pada unit pelayanan di SPPG ini tugas saya melakukan perencanaan menu selama 20 hari ke depan. Kecukupan gizi dari makanan yang diberikan tentunya kami sesuaikan dengan kategori usia. Misalkan, untuk anak SD kelas 4-6 SD dan SMP sampai SMA itu pemenuhan zat gizinya itu 30-35 persen dari kecukupan gizi sehari pada saat makan siang,” tutur Ahli Gizi SPPG Tanah Sereal Bogor Countessha

Nicola.

Bahan Makanan Fresh Setiap Hari

Waktu menunjukkan pukul 06.30 WIB. Tim iNews Media Group diberikan kesempatan meninjau langsung dapur SPPG Tanah Sereal Bogor. Sebelum memasuki area dapur, kami harus melepas sepatu dan mengganti dengan alas kaki yang sudah disediakan, memakai masker, dan penutup kepala. Hal ini dilakukan demi menjaga kebersihan makanan dari bakteri.

Tidak hanya dapur, setiap unit kendaraan operasional yang bisa menampung 1.050 makanan selalu dibersihkan dengan desinfektan.

Untuk memudahkan pengontrolan distribusi dan penerima manfaat makanan ke tiap sekolah, setiap tim distribusi dibekali dengan aplikasi MBG Fleet Management. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ayu Pertiwi mengungkapkan, bahan baku makanan bergizi, seperti sayuran dan daging setiap harinya selalu menggunakan bahan yang masih fresh.

SPPG yang dinahkodainya memiliki 46 personil dapur, yang terdiri dari tim persiapan, tim pemorsian, tim pengolahan masak, kebersihan, tim packaging, dan tim distribusi. Sedangkan 5 personel pada bagian kantor.

Saat kami berkunjung, tim packaging dan pemorsian terlihat sibuk menata makanan yang siap didistribusikan. Menunya terdiri dari nasi putih, ayam goreng, cah brokoli dan jagung, pisang, dan susu. Setiap harinya menu yang didistribusikan selalu bervariasi.

Menu pada hari sebelumnya, misalnya, ayam fillet teriyaki dilengkapi dengan sayur buncis dan wortel. “Setiap harinya pada pukul 7 malam, tim sudah mulai melakukan persiapan memasak makanan bergizi. Mereka memilah sayuran, daging, hingga bumbu. Kemudian pengolahan makanan dilakukan pada pukul 01.00. Dilanjutkan tim pemorsian yang melakukan tugas pada pukul 04.00 WIB. Setelah selesai, pendistribusian makanan dilakukan mulai pukul 07.00 WIB,” tuturnya.

Ayu menyatakan SPPG Tanah Sereal Bogor siap melaksanakan dan mensukseskan program Presiden Prabowo yang akan bergulir 2 Januari 2025 mendatang. “Kami siap mensukseskan program MBG. Dengan program ini kita bisa membantu Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas dengan menghasilkan generasi-generasi muda yang berkualitas dan berkapasitas.

MBG Membuat Para Siswa Makin Semangat Belajar

Pukul 08.30 WIB, bersama tim PCO kami tiba di SDN Kedung Badak 1, Tanah Sareal, Bogor. Para personil dari tim distribusi SPPG dibantu petugas sekolah terlihat sibuk menurunkan 341 porsi makanan bergizi yang tertutup rapat dalam

wadah makan stainless steel.

Kepala Sekolah SD Kedung Badak 1 Kariyanti menyambut baik program MBG. Menurutnya, sejak dilaksanakan 18 November 2024 lalu, para murid sangat antusias dan semangat belajar. Setiap harinya murid selalu dibuat penasaran dengan menu-menu makanan bergizi.

“Program Makan Bergizi Gratis mengajarkan murid untuk selalu bersyukur, menghargai setiap profesi, dan membuat semangat dalam belajar. Mereka jadi belajar bahwa yang menyiapkan makanan bergizi untuk mereka bekerja mulai dari dini hari. Di samping itu, mereka juga semakian sadar untuk hidup sehat dan tertib aturan. Sebelum menyantap makanan mereka harus cuci tangan, dan harus antri,” katanya.

Almira, siswi kelas V SD, sangat senang mendapat makan bergizi gratis. Dengan program ini ia dapat menyisihkan uang jajan untuk ditabung. “Aku senang banget program makan bergizi, jadi gak perlu bawa bekal dari rumah. Aku juga bisa menabung setiap hari Rp5-10 ribu. Aku jadi semangat untuk sekolah dan belajar. Terima kasih Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, semoga program ini bisa terus diadakan,” katanya dengan penuh harap.

Dari SDN Kedung Badak 1, kami bergerak menuju SMP Siliwangi. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 10 menit. Setibanya di SMP Siliwangi, ratusan murid terlihat sedang mempersiapkan diri untuk makan siang. Mereka terlihat antri mencuci tangan di wastafel teras sekolah.

Kepala Sekolah SMP Siliwangi Rosmiyati bersyukur program Makan Bergizi Gratis diadakan di sekolah yang dipimpinnya sejak 18 November 2024 lalu. Program ini membuat para siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Para siswa juga merasa senang dengan menu-menu bergizi yang disajikan.

“Terima kasih kepada Pemerintah yang sudah melaksanakan program ini. Sangat membantu para siswa dalam memenuhi kecukupan gizi. Karena mayoritas berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Bahkan ada murid yang berangkat ke sekolah tidak sarapan dan ada yang makan sekali sehari,” tuturnya.

Program Makan Bergizi Gratis dirasakan manfaatnya bagi orang tua murid. Mereka merasa terbantu karena beban ekonomi mereka berkurang. Anak-anak tidak hanya mendapatkan lauk, seperti ayam dan susu, tetapi juga sayur dan buah yang sebelumnya jarang mereka konsumsi.

Yuyun (50) orang tua siswa kelas 7 SMP Siliwangi sangat bersyukur anaknya bisa merasakan Makan Bergizi gratis. “Saya bersyukur sekali anak saya bisa merasakan Makan Bergizi Gratis. Dapat membantu gizi anak saya. Tadinya jarang makan buah dan minum susu. Sekarang tiap hari bisa merasakan makanan bergizi. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya sambil meneteskan air mata haru.

(kunthi fahmar sandy)

Tangerang: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait
mengatakan penyaluran Kredit Penyaluran Rumah (KPR) yang yang dilakukan BTN sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah yang layak huni. Hingga saat ini, BTN mencatat ada sekitar 29 ribu unit rumah terbangun yang telah disalurkan kepada masyarakat.

"Saya sebagai Menteri PKP sangat senang karena KPR BTN bisa membantu rakyat miliki rumah layak. Kami yakin Program 3 Juta Rumah bisa tercapai tahun 2025 mendatang," ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 Desember 2024.

Menteri PKP didampingi Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu juga secara langsung mengunjungi salah satu perumahan bersubsidi yakni Perumahan Pondok Taktakan Indah di Jalan Raya Drangong, Taktakan, Kota Serang, Banten.
"Tadi Pak Nixon menyampaikan bahwa sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sampai dengan hari ini pembangunan rumah KPR BTN sudah mencapai sekitar 29 ribu rumah yang sudah disampaikan kepada masyarakat dalam rentang waktu 2 bulan. Ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk memiliki rumah layak cukup tinggi," jelas dia.

Menteri PKP menjelaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya dan berkerja keras memenuhi kebutuhan rumah masyarakat. Untuk itu, Kementerian PKP bersama Kementerian / Lembaga serta pemerintah dan mitra kerja akan tetus bergotong royong membangun rumah layak untuk rakyat melalui ]rogram 3 Juta Rumah.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga mengatakan bahwa informasi dari manajemen stok saat ini ada sekitar 142 ribu rumah yang sudah siap huni. Sedangkan yang akan dibangun ada sekitar 492 ribu unit tersebar di seluruh Indonesia.

"Artinya potensi rumah siap untuk 2025 ada sekitar 634 ribu dan kami bersama Bank BTN akan meyakinkan Kementerian Keuangan bahwa Bank BTN dan para pengembang sudah siap untuk penyediaan rumah di 2025 mendatang," ungkap dia.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Kementerian PKP kepada BTN untuk terus dapat berkomitmen dalam bidang pembiayaan perumahan untuk mendukung terwujudnya Program 3 Juta Rumah.

"Bank BTN siap mendukung Program 3 Juta Rumah. Kami akan terus berupaya secara optimal untuk memenuhi kebutuhan akan hunian bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata dia.

Berdasarkan data BTN, realisasi KPR Subsidi FLPP dan Tapera di 2024 telah mencapai 204.025 unit, sementara realisasi KPR Subsidi Bank BTN di 150.704 unit. Adapun realisasi KPR Subsidi sejak 20 Oktober sampai dengan 5 Desember 2024 sebanyak 32.958 unit dimana realisasi Bank BTN sebanyak 24.712 unit.

Sedangkan untuk hunian di Perumahan Pondok Taktakan Indah berjumlah 2.181 unit dan total yang sudah akad KPR sebanyak 1.649 unit.

Setiap unit hunian dibangun di atas lahan 60 meter persegi dan luas bangunan 30 meter persegi. Sejumlah fasilitas umum juga tersedia pada area perumahan ini seperti taman bermain, lapangan olahraga, musholla dan ruang terbuka publik lainnya serta lokasi perumahan ini juga dekat dengan akses transportasi dan pendidikan.

(KIE)

SEMARANG, KOMPAS.com - Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita), meninjau lokasi banjir yang melanda Perumahan Dahlia, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kamis (12/12/2024).

Mbak Ita meminta pengembang bertanggung jawab karena banyak bangunan di kawasan tersebut belum memiliki izin.

"Saya sudah cek dokumen dan bertanya ke dinas penataan ruang. Sebagian besar rumah di sini belum memiliki Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," ujar Mbak Ita.

Menurut dia, perizinan yang tidak lengkap menjadi hambatan untuk penanganan fasilitas umum, termasuk perbaikan talud.

"Kalau izinnya sudah ada, harus ada penyerahan aset ke Pemkot agar kami bisa membangun fasilitas umum dan sosial," ucap dia.

Mbak Ita mengimbau masyarakat agar lebih teliti saat membeli rumah, memastikan pengembang menyelesaikan perizinan dengan benar.

"Jangan sampai kejadian seperti ini terulang," kata Mbak Ita.

Meski demikian, Pemkot Semarang telah mengambil langkah tanggap darurat dengan mengerahkan BPBD, PMI, dan Damkar untuk memompa air serta membersihkan lumpur dan sampah di area terdampak banjir.

Sebagai bentuk kepedulian, Mbak Ita juga menyalurkan bantuan berupa sembako dan kasur kepada warga yang terdampak.

"Ini bencana, jadi kami tetap hadir membantu warga meskipun ada permasalahan izin," ujarnya.

Dia berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih memperhatikan legalitas pembangunan demi meminimalkan risiko bencana.

"Pengembang jangan bohongi konsumen," ucap Mbak Ita.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diketahui menurunkan anggaran makan bergizi gratis dari Rp 15.000 per porsi menjadi Rp 10.000 per porsi.

Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta pada 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto mengaku ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis.

Hanya saja, berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo saat itu.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, biaya per porsi dari program makan bergizi gratis sebesar Rp 10 ribu hanyalah rata-rata.

Sebab, menurut dia, pemerintah bukan membeli paket makanan, melainkan bahan-bahan pangannya.

"Ya (biaya Rp 10 ribu itu) rata-rata. Kan Pak Presiden mengatakan rata-rata. Dan saya tekankan sekali lagi, kita tidak membeli paket makan, kita membeli, membayar bahan baku at cost. Paham kan?" ujar Dadan di Kompleks Istana, Jakarta pada 2 Desember 2024.

Dadan menjelaskan, angka Rp 10 ribu per porsi ditetapkan setelah pihaknya melakukan uji coba di Jawa selama 11 bulan terakhir.

1. Soroti Anggaran Rp 10.000 Makan Bergizi Gratis, Megawati: Mas Bowo, Tolong Hitung Lagi

Dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis, Kamis (12/12/2024), Megawati Soekarnoputri menyampaikan dukungannya pada program makan bergizi gratis yang bakal dilaksanakan pemerintahan Presiden Prabowo.

Namun, Presiden ke-5 RI ini menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang angkanya hanya sebesar Rp 10.000 per porsi.

Menurut Megawati, anggaran Rp 10.000 per porsi tersebut tidak masuk akal bagi dirinya yang mengerti tentang memasak.

Terlebih lagi, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut menyebut bahwa harga-harga bahan pokok di pasaran cenderung naik.

Oleh karena itu, Megawati meminta Presiden Prabowo untuk menghitung kembali anggaran makan bergizi gratis dengan menyesuaikan harga-harga bahan pokok.

“Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.

Dia lantas menegaskan bahwa kritiknya terhadap anggaran makan bergizi gratis ini bertujuan agar program tersebut bisa benar-benar terlaksana dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lah saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10.000 dapat opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok," pungkasnya.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. Yusril: Di KUHP Baru, Pengguna Narkoba Tak Lagi Dipidana, tetapi Direhabilitasi

Berita populer lainnya datang dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Yusril mengatakan bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pengguna narkotika harus direhabilitasi, bukan lagi dijatuhi hukuman pidana penjara.

“Ada perubahan dalam Undang-Undang Narkotika, di mana para korban pemakai tidak lagi dipidana, tapi harus direhabilitasi,” kata Yusril saat orasi ilmiah saat Wisuda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) sebagaimana diikutip secara daring dari Jakarta pada 11 Desember 2024.

Menurut dia, pengguna narkotika sejatinya dikategorikan sebagai korban sehingga perlu direhabilitasi dengan tetap dibina oleh negara.

Yusril pun berharap bahwa cara ini dapat mengurai permasalahan jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan (LP) yang membeludak.

“Barangkali warga binaan akan berkurang secara drastis, tapi bukan berarti mereka ini bebas karena mereka tidak dipidana masuk LP, tapi mereka harus direhabilitasi,” ujarnya.

Namun, Yusril mengingatkan bahwa KUHP baru yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2026 lebih mengutamakan prinsip keadilan restoratif.

Hal ini berarti pemidanaan di Indonesia tidak lagi berorientasi kepada aspek penghukuman semata.

“Tetapi lebih kepada keadilan restoratif, rehabilitatif, dan lain-lain sebagainya, yang dalam anggapan saya lebih dekat kepada the living law; kepada hukum yang hidup dalam masyarakat kita, yaitu hukum adat dan hukum Islam,” katanya.

Berita selengkpanya bisa dibaca di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diketahui menurunkan anggaran makan bergizi gratis dari Rp 15.000 per porsi menjadi Rp 10.000 per porsi.

Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta pada 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto mengaku ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis.

Hanya saja, berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo saat itu.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, biaya per porsi dari program makan bergizi gratis sebesar Rp 10 ribu hanyalah rata-rata.

Sebab, menurut dia, pemerintah bukan membeli paket makanan, melainkan bahan-bahan pangannya.

"Ya (biaya Rp 10 ribu itu) rata-rata. Kan Pak Presiden mengatakan rata-rata. Dan saya tekankan sekali lagi, kita tidak membeli paket makan, kita membeli, membayar bahan baku at cost. Paham kan?" ujar Dadan di Kompleks Istana, Jakarta pada 2 Desember 2024.

Dadan menjelaskan, angka Rp 10 ribu per porsi ditetapkan setelah pihaknya melakukan uji coba di Jawa selama 11 bulan terakhir.

1. Soroti Anggaran Rp 10.000 Makan Bergizi Gratis, Megawati: Mas Bowo, Tolong Hitung Lagi

Dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis, Kamis (12/12/2024), Megawati Soekarnoputri menyampaikan dukungannya pada program makan bergizi gratis yang bakal dilaksanakan pemerintahan Presiden Prabowo.

Namun, Presiden ke-5 RI ini menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang angkanya hanya sebesar Rp 10.000 per porsi.

Menurut Megawati, anggaran Rp 10.000 per porsi tersebut tidak masuk akal bagi dirinya yang mengerti tentang memasak.

Terlebih lagi, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut menyebut bahwa harga-harga bahan pokok di pasaran cenderung naik.

Oleh karena itu, Megawati meminta Presiden Prabowo untuk menghitung kembali anggaran makan bergizi gratis dengan menyesuaikan harga-harga bahan pokok.

“Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.

Dia lantas menegaskan bahwa kritiknya terhadap anggaran makan bergizi gratis ini bertujuan agar program tersebut bisa benar-benar terlaksana dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lah saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10.000 dapat opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok," pungkasnya.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. Yusril: Di KUHP Baru, Pengguna Narkoba Tak Lagi Dipidana, tetapi Direhabilitasi

Berita populer lainnya datang dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Yusril mengatakan bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pengguna narkotika harus direhabilitasi, bukan lagi dijatuhi hukuman pidana penjara.

“Ada perubahan dalam Undang-Undang Narkotika, di mana para korban pemakai tidak lagi dipidana, tapi harus direhabilitasi,” kata Yusril saat orasi ilmiah saat Wisuda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) sebagaimana diikutip secara daring dari Jakarta pada 11 Desember 2024.

Menurut dia, pengguna narkotika sejatinya dikategorikan sebagai korban sehingga perlu direhabilitasi dengan tetap dibina oleh negara.

Yusril pun berharap bahwa cara ini dapat mengurai permasalahan jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan (LP) yang membeludak.

“Barangkali warga binaan akan berkurang secara drastis, tapi bukan berarti mereka ini bebas karena mereka tidak dipidana masuk LP, tapi mereka harus direhabilitasi,” ujarnya.

Namun, Yusril mengingatkan bahwa KUHP baru yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2026 lebih mengutamakan prinsip keadilan restoratif.

Hal ini berarti pemidanaan di Indonesia tidak lagi berorientasi kepada aspek penghukuman semata.

“Tetapi lebih kepada keadilan restoratif, rehabilitatif, dan lain-lain sebagainya, yang dalam anggapan saya lebih dekat kepada the living law; kepada hukum yang hidup dalam masyarakat kita, yaitu hukum adat dan hukum Islam,” katanya.

Berita selengkpanya bisa dibaca di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memastikan, 50 kota di Indonesia dengan lahan idle (telantar) tengah didata mendukung Program Strategis Nasional (PSN) bidang perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pendataan pun dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"PSN buat perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, nanti pak Nusron sangat membantu kami karena sedang didata 50 kota yang tanahnya idle," ungkap Ara.

Ara mengungkapkan hal ini usai menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Sementara Nusron membeberkan, pelaksana dari PSN yang diusulkan Ara dan Nusron kepada Presiden Prabowo Subianto adalah swasta.

Program tersebut dilakukan demi menyukseskan pembangunan 3 Juta Rumah setiap tahun.

Namun demikian, Nusron mewanti-wanti soal harga yang tanah yang tidak boleh melebihi appraisal (penilaian) bagi PSN.

"Kalau dia menaikkan lebih tinggi sehingga terjadi dispute (sengketa), bisa konsinyIasi di pengadilan. Itu efeknya murah," katanya.

Apabila tanah tidak tersedia, Pemerintah pun melaksanakan pengadaan tanah bersifat business-to-business (B2B) dengan beberapa pihak.

Contohnya, PT Perkebunan Nusantara atau PTPN, maupun Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani).

"Lahannya PTPN yang idle, yang sudah enggak produktif, seperti di Pulau Jawa kan itu ada, bisa diturunkan atau kopi, atau teh bisa diturunkan. Menjadi apa? Menjadi perumahan. Kalau enggak ada lahan PTPN, bisa minta tolong lahan Perhutani. Kalau ini masuk PSN, bisa jadi kawasan pemukiman juga," tutup Nusron.

BANDUNG, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Bandung bekerja sama dengan Kodim 0618/BS akan membangun dapur sehat atau Unit Pelayanan Makan Bergizi di atas lahan seluas 1.000 meter persegi milik Pemkot Bandung.

Lokasi pembangunan berada di Kelurahan Babakansari, Kecamatan Kiaracondong.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A. Koswara, menyatakan program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak sekolah di Kota Bandung.

Proses administrasi dan alokasi lahan akan dipercepat agar pembangunan dapat dimulai pada Januari 2025.

"Administrasi pinjam pakai ini sudah sesuai untuk mempercepat pelaksanaan. Kami telah menyetujui alokasi lahan seluas 1.000 meter persegi, dengan dapur utama di lokasi D10 dan area parkir di D9. Saya harap prosesnya sederhana dan segera dilaksanakan," ujar Koswara dalam rilis, Kamis (12/12/2024).

Persiapan Administrasi Hampir Final

Pj Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dharmawan, menambahkan proses administrasi terkait pinjam pakai lahan dan persiapan pembangunan sudah hampir selesai.

Fokus utama saat ini adalah kebutuhan luas bangunan dan fasilitas pendukung.

"Kami telah melakukan rapat awal terkait kebutuhan dapur sehat. Proses pinjam pakai lahan segera kami tuntaskan agar pembangunan dapat dimulai sesegera mungkin," jelas Dharmawan.

Kodim 0618/BS Siapkan 72 Lokasi Dapur Sehat

Perwira Seksi Teritorial Kodim 0618/BS, Kapt. Inf Obang Sobarna, menargetkan pembangunan 72 Unit Pelayanan Makan Bergizi di Kota Bandung.

Langkah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi siswa secara merata.

"Dengan luas bangunan 20x20 meter dan tambahan area parkir, kami optimis kebutuhan makan bergizi untuk seluruh sekolah di Bandung dapat terpenuhi," tandas Obang.