Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) kembali mengungkapkan Pandu Sjahrir berpeluang besar menjadi ‘Bos’ Badan Pengelola Investasi Danantara.

Ara berpandangan Pandu Sjahrir sendiri memanglah sosok yang dinilai kompeten dan baik untuk mengemban bos Danantara. Sehingga, ke depan diharapkan Danantara juga dapat mendorong pembangunan program 3 juta rumah.

“Itu kan menurut saya [Pandu sosok yang kompeten menjadi Bos Danantara], dia orang bagus, tetapi Pak Muliaman juga orang bagus,” kata Ara saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Saat dikonfirmasi apakah Pandu memang telah ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto, Ara masih enggan menjawab.

“Ya kita doakan saja [agar Pandu didapuk jadi Bos Danatara],” ujarnya.

Sebelumnya, Ara memang sempat menyebut bahwa Pandu Sjahrir selaku Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) bakal menjadi Bos Danantara.

Ara melalui unggahan di akun Instagram miliknya, beberapa kali membagikan momen bersama keponakan Luhut Binsar Pandjaitan itu. Salah satunya adalah foto yang memperlihatkan keduanya saling berjabat tangan.

Berdasarkan keterangan foto yang diunggah pada Senin (3/2/2025) tersebut, Ara menyebut Pandu Sjahrir dengan label ‘Bos’ Danantara.

“Diskusi dengan Pak Pandu Bos Danantara untuk pembiayaan perumahaan. Semoga bermanfaat untuk Rakyat Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo,” tulis unggahan akun @maruararsirait dikutip pada Selasa (4/2/2025).

Adapun, rumor Pandu Sjahrir masuk ke dalam jajaran petinggi Danantara sudah bergulir sejak lama. Salah satunya ketika Pandu beberapa kali terlihat jalan bareng Kepala BPI Danantara Muliaman Hadad terutama saat bertemu Prabowo di Istana.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menanggapi isu potensi reshuffle kabinet usai 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ara menegaskan selalu siap sebagai pembantu Presiden.

"Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap dan kita pembantu Presiden ya menjalankan tugas Presiden," kata Ara kepada wartawan usai rapat kerja di Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Ara mengatakan pihaknya bekerja sesuai dengan visi Prabowo. Dia menegaskan semua pihak terus bekerja sama menjalankan pemerintahan.

"Saya pikir begitu dan kita bekerja seperti kata visi Prabowo, bekerja keras, tidak boleh korupsi, dan kerja sama, karena nggak mungkin kita bekerja sendirian," ujarnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto berkali-kali bicara akan menindak jajarannya yang tidak patuh dan melakukan penyelewengan saat berpidato di Harlah ke-102 NU. Apakah ada potensi reshuffle usai 100 hari pertama kabinetnya bekerja?

Hal itu sempat ditanyakan ke Prabowo usai acara. Namun, Prabowo tidak menjawab lugas.

"Bahasa Indonesia kan jelas kan?" kata Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo.

(fca/rfs)

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Permukiman, Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara merespons peringatan Presiden Prabowo Subianto yang bakal me-reshuffle menteri yang tidak bekerja maksimal. Menurut Ara, sebagai pembantu presiden, dirinya dan para menteri yang lain harus siap untuk menjalankan tugas yang diberikan presiden.

"Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap dan kita pembantu presiden ya menjalankan tugas presiden," ujar Ara di gedung parlemen, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). 

Ara memastikan dirinya akan bekerja maksimal untuk memenuhi kepentingan masyarakat, khususnya di bidang perumahan dan permukiman sebagaimana tugas dan instruksi yang diamanatkan oleh Prabowo.

“Saya pikir begitu dan kita bekerja seperti kata visi Prabowo, bekerja keras. Tidak boleh korupsi, dan bisa bekerja sama, karena enggak mungkin kita bekerja sendirian," tandas Ara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal kuat akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle setelah 100 hari kerja pemerintahannya. Sinyal tersebut terlihat dalam sambutan yang disampaikan Prabowo Subianto dalam puncak hari lahir (Harlah) ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.

Prabowo mengatakan bahwa rakyat menuntut pemerintahan yang bersih dan benar. Kepala negara pun menegaskan ingin menegakkan kehendak rakyat tersebut.

"Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan!" ujar Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun tidak merinci apakah pernyataan tersebut menandakan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Dia hanya sempat mengeluarkan kelakar saat menutup pernyataannya.

"Mau lebih jelas lagi? hahaha," tukasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait angkat bicara tentang isu perombakan kabinet atau reshuffle . Sinyal ini muncul setelah adanya pernyataan keras Presiden Prabowo terkait menteri yang tidak kerja akan disingkirkan.

"Tentunya para menteri harus siap, siapa pun yang di-reshuffle tentunya harus siap," kata pria yang akrab disapa Ara seusai menghadiri perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Menurutnya, Prabowo sebagai Presiden memiliki kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi terhadap para menterinya yang dianggap belum menunjukkan kinerja yang baik di pemerintahan.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merespons isu reshuffle di periode 100 hari Kabinet Merah Putih. Apalagi, beberapa kali Prabowo mengingatkan jajarannya berbenah untuk bekerja demi kepentingan rakyat.

"Bahasa Indonesia jelas kan?" kata Prabowo saat ditanya awak media seusai menghadiri acara Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Prabowo kembali menegaskan bahwa rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Sehingga, seluruh jajarannya diharapkan bisa bekerja dengan benar.

"Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu," tegasnya.



Prabowo sekali lagi menegaskan bahwa seluruh jajarannya harus bekerja demi kepentingan rakyat. "Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," kata Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diketahui tengah menggodok skema baru penyaluran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Revisi skema itu dilakukan guna memperbesar cakupan penyaluran program KPR subsidi itu.

Akibat dari proses revisi itu, FLPP 2025 belum dapat berjalan sepenuhnya. Pemerintah hanya bisa mengucurkan pembiayaan perumahan pada 7.000 unit rumah yang ditetapkan menjadi saldo awal.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, penyaluran 7.000 unit rumah subsidi itu masih menggunakan skema lama yakni menggunakan porsi 75% APBN dan 25% oleh Bank Penyalur.

“Sambil menunggu proses pencairan DIPA 2025, sejak Januari masih tersedia saldo awal FLPP 2025 untuk 7.000 unit rumah,” jelas Heru dalam keterangan resmi, Kamis (6/2/2025).

Untuk itu, Heru mengimbau agar Bank Penyalur dapat memanfaatkan saldo awal FLPP itu dengan sebaik-baiknya. Hal itu dilakukan guna mempercepat realisasi penyaluran FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah.

Pada saat yang sama, Heru juga menekankan pada Bank Penyalur untuk dapat mengingatkan pengembang yang bekerja sama memastikan kualitas dan kuantitas bangunan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

“Untuk kami menghimbau kepada Bank Penyalur untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan segera melakukan akad kredit dengan tetap memastikan rumah dalam status ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata dalam mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah,” tambahnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) memang sempat mengelukan penyaluran FLPP yang tersendat dan belum terealisasi dengan optimal pada tahun ini.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI, Joko Suranto menjelaskan hal itu dikarenakan saat ini pemerintah masih menggodok revisi skema porsi pembiayaan FLPP dari 75% APBN dan 25% perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan.

“Kalau ada rencana kuota FLPP mau ditambah atau skema porsi sumber pembiayaan mau diubah ya silakan saja, itu kan opsi-opsi lain. Tetapi yang sudah ada [disetujui] kami harap realisasi penyalurannya dipercepat saja,” jelasnya saat ditemui di kantornya, Selasa (4/2/2025).

Pasalnya, Joko menjelaskan akibat penundaan penyaluran itu setidaknya sebanyak 17.000 unit rumah siap huni batal akad dan tersalurkan kepada masyarakat.

Apabila penggodokan skema itu tak kunjung rampung, dirinya khawatir hal itu bakal kuota FLPP tak dapat sepenuhnya tersalurkan dengan baik.

"Kalau kita average [rata-rata] kan setiap bulan, dari 220.000 itu menjadi sekitar 17.000. Berarti kan 17.000 manusia menunggu dengan sia-sia, delay kan [penyaluran rumahnya]? Jadi 17.000 rumah harus di-maintenance, 17.000 PPh tidak terbayar," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku siap menghadapi kemungkinan perombakan (reshuffle) kabinet setelah 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Maruarar mengatakan, menteri sebagai pembantu presiden harus siap menghadapi kemungkinan dicopot dari jabatannya.

"Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap," kata Maruarar di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Ara melanjutkan, sebagai pembantu presiden, jajaran Kabinet Merah Putih juga harus siap menjalankan tugas.

Para menteri juga mesti siap untuk bekerja sama dan tidak korupsi.

"Kita pembantu presiden ya menjalankan tugas presiden. Saya pikir begitu dan kita bekerja seperti kata visi Prabowo, bekerja keras. Tidak boleh korupsi, dan kerja sama, karena enggak mungkin kita bekerja sendirian," ucap Maruarar.

Kemungkinan reshuffle kabinet disampaikan Prabowo dalam Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam.

Prabowo mengatakan, dirinya akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat.

"Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.

"Mau lebih jelas lagi? Hahaha," sambungnya seraya tertawa.

Menurut Prabowo, pada dasarnya, rakyat menuntut pemerintah yang bersih.

Dia menyatakan akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sinyal reshuffle itu adalah peringatan bagi para menteri.

Dasco menyebutkan, semua menteri harus melakukan evaluasi di internalnya masing-masing.

"Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pagu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dipangkas 69, 23 persen dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun pada 2025.

Hal itu disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait usai rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

“Efisiensi kami dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun. Tentunya itu tetap membuat kami semangat dan membuat kami kreatif,” kata Ara, sapaan akrabnya.

Ara mengatakan, jajarannya akan lebih kreatif dalam menjalankan program-program arahan dari Presiden Prabowo Subianto. “Untuk selama satu tahun ini, (program) 3 juta rumah, baik yang dibangun maupun direnovasi,” ujar Ara.

Ara mengakui, pemangkasan itu membuat anggaran menjadi terbatas.

Oleh karena itu, Kementerian PKP akan menjalankan program-program yang lebih menyentuh masyarakat. “Dengan anggaran yang sudah diefisienkan dan terbatas, kami berpikir program-program yang menyentuh ke masyarakat langsung seperti BSPS (bantuan stimulan perumahan swadaya) dan FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) paling tidak 220.000 kami jalankan,” kata Ara.

Dalam rapat itu, Ara tidak berkesempatan memaparkan pemotongan anggaran Kementerian PKP.

Namun, saat Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memaparkan pemangkasan, Ara sempat menopang dagunya.

Sementara itu, anggota Komisi V dari Fraksi PDI-P Adian Napitupulu menentang pemangkasan anggaran, khususnya Kementerian PU.

Sebagai informasi, pagu anggaran Kementerian PU yang semula Rp 110,95 triliun dipangkas 73,35 persen menjadi Rp 29,57 triliun pada 2025.

“Ini emang harus kita setujui ya? Karena emang enggak masuk di akal. Itu memang kecil sekali. Jadi pimpinan, mau kita-kita putar yang enggak kita dapat dapilnya,” kata Adian. “Artinya memang pengurangan Rp 81 triliun ini dampaknya ke mana-mana,” tutur dia.

Adian tidak masalah apabila para menteri siap bertanggung jawab dengan efisiensi anggaran tersebut.

“Jadi kalau menurut saya, teman-teman di DPR harus rela enggak buat apa-apa untuk dapilnya. Jadi pembohong lah setahun, karena tidak mampu menepati janjinya,” kata Adian.

“Apa yang mau kita utak-atik ini? Enggak ada lagi. Tapi kalau memang tidak bisa diubah lagi angkanya, ya ketuk saja,” ucap dia.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalami efisiensi anggaran untuk tahun 2025 dari yang sebelumnya Rp 5.274.391.058 menjadi Rp Rp 1.613.296.058. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

"Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, APBN tahun 2025 pagu semula sebesar Rp 5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar Rp 3.661.095.000.000. Maka APBN tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah mengalami efisiensi menjadi Rp 1.613.296.058.000," katanya dalam rapat kerja dengan pemerintah dan rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG dan BNPP/Basarnas, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Tak hanya Kementerian PKP, sejumlah kementerian lainnya juga terdampak efisiensi anggaran tahun 2025. Misalnya seperti Kementerian Pekerjaan Umum dari yang sebelumnya Rp 110.952.654.252.000 menjadi Rp 29.571.948.255.000, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dari Rp 2.192.287.697.000 menjadi Rp 1.157.991.697.000, lalu Kementerian Transmigrasi dari Rp 122.419.152.000 menjadi Rp 75.023.152.000.

Sementara itu, anggaran BMKG turun dari yang sebelumnya Rp 2.826.897.302.000 menjadi Rp 1.403.500.302.000. Lalu anggaran Basarnas turun dari Rp 1.496.578.812.000 menjadi Rp 1.011.480.512.000.

Lasarus mengatakan, pembahasan terkait program kementerian yang akan dilaksanakan setelah adanya efisiensi anggaran akan dilakukan dalam rapat mendatang.

"Bapak ibu sekalian, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (APBN-nya) kita setujui?" kata Lasarus.

"Setuju," kata anggota Komisi V DPR.

Sebagai informasi, efisiensi anggaran kementerian terjadi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam Inpres tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

(abr/zlf)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengonfirmasi anggaran kementeriannya dipangkas sebesar Rp3,66 triliun pada Tahun Anggaran (TA) 2025.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara itu menjelaskan, usai efisiensi itu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hanya tersisa Rp1,6 triliun saja dari semula Rp5,2 triliun.

“Saya pikir sudah terbuka bahwa ada efisiensi, kami dari Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun, tentunya itu tetap membuat kita semangat dan membuat kita harus kreatif ya,” kata Maruarar saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (6/2/2025).

Sejalan dengan hal itu, Ara mengaku bakal merumuskan berbagai skema pembiayaan kreatif untuk memastikan agar target pembangunan itu bisa tercapai.

Salah satunya, mendorong implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga memperluas cakupan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Kemudian juga soal FLPP paling tidak Rp220.000 itu tetap kita jalankan tahun ini FLPP ya dan itu minimal karena kami sudah berusaha menstimulasi mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya, tapi setidaknya kita punya titik awal itu minimal Rp220.000 yang tetap kita bangun,” ujarnya.

Selain itu, Ara juga menyebut bakal terus menggaet komitmen investor swasta melalui program CSR yang sebelumnya telah dilakukan di Tangerang, Berau hingga Muara Angke.

Terakhir, Ara memastikan bakal menggenjot investasi asing untuk mendukung pembangunan program 3 juta rumah.

“Misalnya investasi luar negeri yang sudah datang kan dua dari Qatar dan dari United Arab. Mereka sudah datang dan kita sudah sampaikan aset-aset yang bisa dikerjasamakan di mana saja,” tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk dengan memangkas jatah infrastruktur sebesar 34,4% dari yang telah dicanangkan dalam APBN 2025.

Adapun, pemangkasan anggaran tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan dari Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Melalui Inpres itu, Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menghemat hingga 8,4% dari total belanja yang disiapkan APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

"[Menginstruksikan] Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun," demikian bunyi Inpres 1/2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka suara soal kemungkinan pengusaha batu bara, Pandu Sjahrir, menjadi bos Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Diketahui, jabatan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan di Danantara sempat disampaikan Maruarar dalam akun Instagramnya beberapa hari lalu.

Menurut pria yang karib disapa Ara ini, hal tersebut merupakan bagian dari doanya.

"Kita doa lah, kita doa kan boleh. Masa doa aja enggak boleh ya?" kata Maruarar di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Namun, Maruarar enggan menjelaskan lebih lanjut perihal posisi Pandu Sjahrir di Danantara.

Hanya saja, Pandu terlihat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis ini.

Sama seperti Maruarar, Pandu memilih menjawab tidak tahu perihal kemungkinan dirinya bakal masuk struktur BP Danantara.

"Oh, belum tahu aku," kata Pandu, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Pandu menegaskan bahwa kedatangannya ke Istana Negara untuk membahas soal investasi mobil listrik di Indonesia. Pembicaraan itu dilakukan bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani.

"Tadi hanya ngomongin soal mobil nasional saja," ujarnya.

Sebagai informasi, BP Danantara diproyeksikan bakal menjadi salah satu badan pengelola investasi besar di dunia.

Pasalnya, berdasarkan dokumen profil Danantara yang diperoleh Kompas.com, badan ini akan menjadi superholding dari tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketujuh BUMN tersebut, adalah Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, MIND ID, dan Indonesia Investment Authority (INA).

Dengan begitu, pada tahap awal, aset yang bakal dikelola Danantara mencapai 600 miliar dollar AS atau Rp 9.480 triliun (kurs Rp 15.800/dollar AS).

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapatkan persetujuan dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan efisiensi anggaran menjadi Rp1,61 triliun.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa upaya tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

"Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp435,67 miliar dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1,177 triliun. Pembagian anggaran detailnya sudah ada. Kita bicarakan secara terbuka pemanfaatan anggarannya," kata Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis.

Ia menyatakan bahwa sejak awal, Kementerian PKP telah melaksanakan berbagai upaya efisiensi anggaran, dari pagu awal Kementerian PKP Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp5,27 triliun yang dipangkas sebesar Rp3,66 triliun.

Sehingga, setelah dilakukan efisiensi APBN TA 2025, anggaran Kementerian PKP TA 2025 menjadi sebesar Rp1,61 triliun.

Persetujuan dari Komisi V DPR tersebut diperlukan agar Kementerian PKP dapat menyampaikan usulan berupa pembintangan anggaran sesuai besaran efisiensi kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan paling lambat pada 14 Februari 2025.

Keputusan terkait efisiensi anggaran tersebut diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama sejumlah kementerian yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

“Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, APBN tahun 2025 pagu semula sebesar Rp5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar atau diefisiensikan sebesar Rp3.661.095.000.000. Maka, APBN tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah mengalami efisiensi menjadi Rp1.613.296.058.000,” ujar Lasarus.

Kementerian Keuangan telah menerbitkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang memerintahkan K/L untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

Pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk dihemat hingga 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.

Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025