YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Dekan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Prof. Komarudin, menekankan pentingnya rasionalitas dalam anggaran makan siang gratis yang direncanakan.

Menurutnya, dengan anggaran sebesar Rp 10.000, saat ini cukup sulit untuk mewujudkan program tersebut.

Komarudin menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kemampuan dapur UNY di Gunungkidul untuk memasak dalam program ini, termasuk harga yang dapat ditetapkan.

"Mampu tidak, tergantung berapa porsi ya. Kita belum dapat kepastian berapa porsi yang harus disiapkan. Termasuk harga yang ditetapkan. Kalau Rp 10.000 mau gizi seperti apa yang diharapkan dari Rp 10.000 untuk saat ini," ujarnya saat ditemui di sela uji coba makan siang bergizi gratis oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di SD Negeri Nglindur, Girisubo, pada Kamis (12/12/2024).

Ia juga menyoroti kenaikan harga bahan makanan yang terjadi saat ini.

"Kita tahu harga semua naik. Pemerintah harusnya rasional kalau pengen makanan bergizi ya seharusnya tidak Rp10.000," tegasnya.

Dari informasi yang diperoleh, menu yang disajikan dalam uji coba di SDN Nglindur diperkirakan memiliki harga sekitar Rp 28.000 hingga Rp 30.000, dengan nilai gizi sekitar 846 kilokalori, yang ideal untuk sekali makan anak.

Idealnya, anak memerlukan asupan sekitar 1.800 kilokalori per hari.

Menu uji coba tersebut terdiri dari nasi putih, ikan cakalang sarden, tahu goreng, cap cay sayur, sambal Gunungkidul, dan pisang mas.

Rincian nilai gizi makanan tersebut menunjukkan kalori sebesar 846,7 gram, lemak 15,2 gram, karbohidrat 148,6 gram, dan protein 29,8 gram.

Ikan cakalang sarden sendiri memiliki nilai gizi kalori 131,3 kkal, lemak 3 gram, karbohidrat 6,4 gram, dan protein 18,8 gram.

Komarudin menambahkan bahwa untuk mendapatkan makanan bergizi, minimal anggaran yang diperlukan adalah Rp 20.000.

"Kita tahu Rp 10.000 itu sekarang bisa dapat apa, apalagi bergizi. Ini kita perlu pikirkan bersama. Uji coba ini kita uji coba yang ideal dulu, perkara nanti realisasinya seperti apa kita lihat di lapangan," jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa realisasi program dengan anggaran Rp 10.000 akan cukup sulit, kecuali pemerintah bersedia menurunkan harga bahan pangan.

"Cukup sulit (kalau Rp 10.000) kecuali pemerintah mau menurunkan harga (bahan pangan)," tambahnya.

Sementara itu, Ketua HNSI DPD DIY, KPH Wironegoro menyatakan bahwa uji coba makan siang bergizi gratis ini menggunakan ikan dari produksi lokal Gunungkidul.

"Kami menginisiasi uji coba makan siang bergizi gratis yang sudah akan menjadi program nasional dimulai tanggal 2 Januari 2025. Karena sudah dekatnya waktu, kami berusaha semaksimal mungkin bekerjasama dengan UNY Fakultas Vokasi sehingga menyiapkan uji coba ini," ungkapnya saat ditemui di SD Negeri Nglindur.

Mentok, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), melaksanakan uji coba Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Mentok.

Pada kegiatan ini Pemkab melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) bekerja sama dengan PT Timah Tbk menyiapkan 93 paket makan siang bergizi dan susu.

"Jumlah ini sesuai kebutuhan siswa SLBN Mentok," kata Kepala Disdikpora Kabupaten Bangka Barat Henky Wibawa di Mentok, Kamis.

Ia mengatakan kegiatan ini digelar dalam rangka mendukung program penyiapan generasi emas tahun 2045, salah satunya yaitu pemberian makan bergizi gratis. Ia mengapresiasi PT Timah Tbk yang telah mendukung kegiatan uji coba tersebut.

Menurut dia, uji coba ini menjadi bahan evaluasi agar pada tahun 2025 yang kemungkinan akan mulai dilaksanakan secara rutin bisa berjalan lebih lancar dan sesuai standar, baik dari sisi dana maupun teknis pelaksanaan.

"Hari ini kita laksanakan di SLBN Mentok yang siswanya ada mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas," katanya.

Beberapa waktu lalu, Pemkab Bangka Barat juga telah melaksanakan uji coba kegiatan tersebut di enam kecamatan, masing-masing satu sekolah dasar yang menjadi lokasi uji coba.

"Sampai saat ini kami masih menunggu petunjuk teknis, harapannya semua anggaran disiapkan melalui APBN dan teknisnya kemungkinan dikoordinasi Badan Gizi Nasional,” ujarnya.

Namun, kata dia, tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah juga ikut berperan dalam penyiapan anggaran, termasuk pihak swasta dan perusahaan yang ada di Bangka Barat.

"Untuk menyiapkan generasi emas ini, kita tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah, namun perlu juga melibatkan pihak perusahaan untuk berkolaborasi," katanya.

PT Timah Tbk melalui Kepala Divisi Pengolahan dan Pemurnian di Unmet Mentok Sofian Simangunsong yang hadir pada kegiatan itu mengatakan perusahaan milik negara itu berkomitmen mendukung program pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

"Saat ini kita lakukan uji coba, tentu kita ingin melihat cara persiapan, jika sudah dilaksanakan penuh di tahun 2025 nanti, kita siap mendukung apapun program pemerintah pusat," katanya.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik anggaran program Makan Bergizi Gratis yang hanya Rp 10 ribu per porsi. Dia pun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghitung ulang anggaran tersebut.

Mulanya Presiden ke-5 Indonesia ini menyebut anggaran Rp 10 ribu untuk menu makan bergizi tidak cukup. Apalagi banyak harga kebutuhan pokok yang sudah mengalami lonjakan.

"Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah," kata Megawati dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis dan diskusi 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

"Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ungkapnya.

Megawati mengaku kerap mendengar keluhan warga soal kenaikan harga pangan. Karena itulah, Megawati berpesan agar Prabowo menghitung ulang anggaran program tersebut.

"Ini kemanusiaan tahu. Lho iya, nanti kalau malah makin melambung, ibu-ibu pada dateng ke saya, 'Ibu, gimana dong cabenya sekarang? Ibu sekarang bawang putihnya naik'. Aduh, pusinglah gua. Jadi ya gitu, sori ya, Mas, saya mesti kritik. Lho orang saya benar kok," katanya.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

SERANG, investor.id – Pemerintah akan melanjutkan program kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Program yang telah dijalankan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, dinilai positif dalam membantu masyarakat memiliki rumah.

Hal ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait saat meninjau rumah subsidi di Mulia Graha Kencana (MGK) residence, Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

“Jadi kalau memang bagus, ada program yang bagus, kenapa kita tidak tingkatkan? Saya pikir apa yang bagus di zaman Pak SBY mari kita tingkatkan kembali,” ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait.  

Ara pun menambahkan, program atau perubahan yang belum bagus, diperbaiki. Sedangkan yang sudah agus dilanjutkan dan diperbesar.

Kendati begitu, Ara mengakui pemerintah hanya mampu membangun sekitar 257 ribu unit rumah dari target 3 Juta Rumah per tahun. Hal ini karena anggaran yang diberikan pemerintah sangat terbatas.

Dia berharap, APBN mencukupi pada tahun 2025 dan pemerintah memprioritaskan program KPR dengan skema FLPP. 

“Karena jujur saja kemampuan pemerintah untuk membangun itu sangat terbatas.  Nah tentu yang mau mendukung supaya ke depan program yang sudah bagus itu namanya FLPP. Semoga ke depan, tahun depan APBN kita mencukupi,” ucap Ara.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Produsen produk-produk nutrisi berbasis susu, PT. Frisian Flag Indonesia (FFI) menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas produk susu segar nasional. Dengan begitu, Indonesia tak perlu lagi bergantung pada impor susu, terutama dalam memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis.

Dalam hal ini, Corporate Affairs Director PT FFI Andrew F Saputro menyampaikan bahwa pihaknya melanjutkan dan memperkuat kemitraan dengan peternak susu sapi lokal di bawah Dairy Development program (DDP), salah satunya di Koperasi SAE, Pujon, Malang, Jawa Timur.

“Koperasi Produk Susu (KPS) adalah mitra strategis kami untuk memberdayakan para peternak dalam menghasilkan susu segar berkualitas tinggi, dan untuk itu koperasi memegang peran penting dalam mendistribusikan susu segar dari peternak ke industri pengolahan," ujar Andrew dalam acara peresmian Milk Collection Center (MCC) Pujon yang diikuti Kompas Health, Selasa (10/12/2024).

Ia mengatakan, DDP sudah berjalan sejak 2013 dan tetap berkomitmen dalam membangun ekosistem yang memberdayakan peternak sapi perah Indonesia.

Harapannya, peternak lokal dapat menghasilkan susu segar berkualitas yang berdampak positif pada ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun bentuk program DDP dari FFI, antara lain berupa pendampingan, dukungan perbaikan fasilitas tanpa bunga sebesar Rp. 1,5 miliar, mengirim peternak untuk mengikuti Young Progressive Farmer Academy (YPFA) atau pelatihan peternak muda di Belanda, dan yang paling terkini atau baru diresmikan, yaitu dua tangki pendingin (cooling tank).

KOMPAS.com/Elizabeth Ayudya Tangki pendingin di MCC Pujon, Malang, Jawa Timur

Tangki yang masing-masing dapat menampung 5 ton susu segar sebelum diangkut truk-truk Frisian Flag untuk diolah di pabrik FFI, Cikarang, Jawa Barat.

Menurut Andrew, cooling tank di MCC Pujon akan meningkatkan efisiensi pengumpulan susu segar, menjaga kualitas produk, dan memfasilitasi peternak dalam memenuhi standar industri.

Ketua Umum Koperasi SAE Ni'am Shofi menyambut baik hadirnya tangki pendingin atau MMC dari FFI di Pujon. Menurutnya, dukungan teknologi dan akses pasar yang lebih baik memberikan kesempatan peternak untuk berkembang dan meningkatkan skala usahanya.

Produksi susu lokal yang lebih kuat akan membantu memenuhi kebutuhan nasional, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan status gizi masyarakat, terutama untuk memenuhi program utama Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis.

KOMPAS.com/Elizabeth Ayudya Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda (tengah) mengatakan bahwa susu termasuk asupan yang baik untuk menu makan bergizi, namun kondisi suplai dalam negeri masih belum mencukupi. Dengan adanya tangki susu di Milk Collection Cener (MCC), peternak lokal dapat menjaga kualitas susu sebelum diangkut ke pabrik.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, mengatakan bahwa susu termasuk asupan yang baik untuk menu makan bergizi, namun kondisi suplai dalam negeri masih belum mencukupi.

Untuk diketahui, kebutuhan susu nasional saat ini adalah 4,7 ton. Sementara, ketersediaan susu lokal hanya 3 juta ton. Artinya, Indonesia defisit 1,7 juta ton sehingga peternak lokal, produsen susu, dan para stakeholders perlu bahu-membahu menyiasati kondisi ini.

"Badan Gizi Nasional telah menghitung terkait paket makan bergizi gratis yang bahan bahan bakunya berasal dari sekitar sehingga harganya terjangkau. Dengan harga (anggaran) yang ada karena bahan baku (susu) dari lokal, maka harganya pun bisa terjangkau. Harapannya ada stok susu tersedia, seperti susu pasteurisasi dari Koperasi SAE Pujon dan yang diolah industri susu," ujar Agung.

Susu adalah sumber nutrisi lengkap yang penting bagi setiap pertumbuhan dan perkembangan anak karena menyediakan protein berkualitas tinggi dengan semua asam amino esensial, serta kalsium, magnesium, fosfor, dan berbagai vitamin yang esensial untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat sistem imun, dan mendukung pertumbuhan yang optimal.

Dengan kandungan nutrisi yang kaya dan manfaatnya yang berlimpah, susu memiliki peran penting dalam meningkatkan status gizi nasional.

Karena itulah, kolaborasi industri susu, peternak, dan semua pihak sangat diperlukan untuk mendukung ketersediaan susu dalam memenuhi program makan bergizi selama 5 tahun mendatang.

MALANG, KOMPAS.com - Produsen produk-produk nutrisi berbasis susu, PT. Frisian Flag Indonesia (FFI) menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas produk susu segar nasional. Dengan begitu, Indonesia tak perlu lagi bergantung pada impor susu, terutama dalam memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis.

Dalam hal ini, Corporate Affairs Director PT FFI Andrew F Saputro menyampaikan bahwa pihaknya melanjutkan dan memperkuat kemitraan dengan peternak susu sapi lokal di bawah Dairy Development program (DDP), salah satunya di Koperasi SAE, Pujon, Malang, Jawa Timur.

“Koperasi Produk Susu (KPS) adalah mitra strategis kami untuk memberdayakan para peternak dalam menghasilkan susu segar berkualitas tinggi, dan untuk itu koperasi memegang peran penting dalam mendistribusikan susu segar dari peternak ke industri pengolahan," ujar Andrew dalam acara peresmian Milk Collection Center (MCC) Pujon yang diikuti Kompas Health, Selasa (10/12/2024).

Ia mengatakan, DDP sudah berjalan sejak 2013 dan tetap berkomitmen dalam membangun ekosistem yang memberdayakan peternak sapi perah Indonesia.

Harapannya, peternak lokal dapat menghasilkan susu segar berkualitas yang berdampak positif pada ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun bentuk program DDP dari FFI, antara lain berupa pendampingan, dukungan perbaikan fasilitas tanpa bunga sebesar Rp. 1,5 miliar, mengirim peternak untuk mengikuti Young Progressive Farmer Academy (YPFA) atau pelatihan peternak muda di Belanda, dan yang paling terkini atau baru diresmikan, yaitu dua tangki pendingin (cooling tank).

KOMPAS.com/Elizabeth Ayudya Tangki pendingin di MCC Pujon, Malang, Jawa Timur

Tangki yang masing-masing dapat menampung 5 ton susu segar sebelum diangkut truk-truk Frisian Flag untuk diolah di pabrik FFI, Cikarang, Jawa Barat.

Menurut Andrew, cooling tank di MCC Pujon akan meningkatkan efisiensi pengumpulan susu segar, menjaga kualitas produk, dan memfasilitasi peternak dalam memenuhi standar industri.

Ketua Umum Koperasi SAE Ni'am Shofi menyambut baik hadirnya tangki pendingin atau MMC dari FFI di Pujon. Menurutnya, dukungan teknologi dan akses pasar yang lebih baik memberikan kesempatan peternak untuk berkembang dan meningkatkan skala usahanya.

Produksi susu lokal yang lebih kuat akan membantu memenuhi kebutuhan nasional, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan status gizi masyarakat, terutama untuk memenuhi program utama Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis.

KOMPAS.com/Elizabeth Ayudya Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda (tengah) mengatakan bahwa susu termasuk asupan yang baik untuk menu makan bergizi, namun kondisi suplai dalam negeri masih belum mencukupi. Dengan adanya tangki susu di Milk Collection Cener (MCC), peternak lokal dapat menjaga kualitas susu sebelum diangkut ke pabrik.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, mengatakan bahwa susu termasuk asupan yang baik untuk menu makan bergizi, namun kondisi suplai dalam negeri masih belum mencukupi.

Untuk diketahui, kebutuhan susu nasional saat ini adalah 4,7 ton. Sementara, ketersediaan susu lokal hanya 3 juta ton. Artinya, Indonesia defisit 1,7 juta ton sehingga peternak lokal, produsen susu, dan para stakeholders perlu bahu-membahu menyiasati kondisi ini.

"Badan Gizi Nasional telah menghitung terkait paket makan bergizi gratis yang bahan bahan bakunya berasal dari sekitar sehingga harganya terjangkau. Dengan harga (anggaran) yang ada karena bahan baku (susu) dari lokal, maka harganya pun bisa terjangkau. Harapannya ada stok susu tersedia, seperti susu pasteurisasi dari Koperasi SAE Pujon dan yang diolah industri susu," ujar Agung.

Susu adalah sumber nutrisi lengkap yang penting bagi setiap pertumbuhan dan perkembangan anak karena menyediakan protein berkualitas tinggi dengan semua asam amino esensial, serta kalsium, magnesium, fosfor, dan berbagai vitamin yang esensial untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat sistem imun, dan mendukung pertumbuhan yang optimal.

Dengan kandungan nutrisi yang kaya dan manfaatnya yang berlimpah, susu memiliki peran penting dalam meningkatkan status gizi nasional.

Karena itulah, kolaborasi industri susu, peternak, dan semua pihak sangat diperlukan untuk mendukung ketersediaan susu dalam memenuhi program makan bergizi selama 5 tahun mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Mohamad Tonny Harjono memerintahkan seluruh pangkalan angkatan udara (lanud) ikut menyukseskan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. "Hari ini saya sengaja datang dari Jakarta ke Lanud Adi Soemarmo Solo untuk mengecek kesiapan dapur dalam rangka makan siang bergizi," katanya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/12/2024).

Tonny mengatakan, Mabesau Udara sudah memerintahkan seluruh lanud untuk mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo rencananya dimulai awal Januari 2025. "Kami bersiap dan beberapa lanud kami cek, salah satunya di Adi Soemarmo. Saya melihat sudah siap, Lanud Adi Soemarmo sudah menyiapkan dapur," katanya.

Tonny mengatakan dapur untuk pengolahan menu makan bergizi gratis tersebut juga sudah diverifikasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan dinyatakan memenuhi syarat. Karena itu, pada Kamis ini, pihaknya memberikan makan bergizi di sekolah sekitar lanud.

"Setelah didata dapur sebetulnya bisa menyiapkan 6.000 porsi sehari, tapi kami sudah survei ada 17 sekolah dengan jumlah siswa 4.063 siswa yang nanti saat program ini jalan mendapatkan makan siang bergizi," kata Tonny.

Meski demikian, sambung dia, pada simulasi siang ini makanan hanya akan didistribusikan ke sekolah-sekolah terdekat dengan dapur. Terkait dengan kandungan gizi sudah disesuaikan dengan biaya per porsi, yakni Rp 10 ribu. "Kami sesuaikan ketentuan, kalau Rp 10 ribu kami sesuaikan. Untuk kandungan gizi ada tim dari BGN, jadi yang kerja di dapur ada 50 orang sesuai syarat BGN," kata Tonny.

Sebanyak empat di antara 50 orang tersebut merupakan pegawai BGN. "Ada kepala unit pelayanan atau kepala dapur, satu ahli gizi, dan satu akuntan. Ini akan mengawasi perputaran anggaran dan gizinya, sedangkan yang 46 ini akan diambil dari masyarakat sekitar dengan anggota lanud," kata Tonny.

Dia mengatakan, untuk simulasi tahap pertama diutamakan lanud di Pulau Jawa. "Yang sudah siap tujuh lanud, tapi semua lanud akan berpartisipasi di program ini. Mudah-mudahan AU bisa mendukung program yang dicanangkan Presiden untuk memberikan makan siang bergizi, harapannya ke depan anak-anak makin pintar, berkualitas, dan cerdas untuk Indonesia Emas 2045," ucap Tonny.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap Program Strategis Nasional (PSN) sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tengah digodok.

Dia menjelaskan, lewat PSN itu nantinya pemerintah bakal membangun setidaknya 20.000 unit rumah di setiap kabupaten/kota. Di mana, pembangunan PSN rumah itu ditargetkan bakal tersebar di 50 kabupaten/kota.

“Kalau satu kabupaten kota, PSN-nya antara 10.000 sampai 20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta,” kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Menggunakan asumsi angka itu, maka kira-kira total lahan yang dibutuhkan tiap Kabupaten/Kota mencapai 178 hektare. Angka itu merupakan hitungan kasar dirinya yang mengacu pada 1 unit rumah dibangun di atas lahan seluas 60 meter persegi.

Adapun, tambah Nusron, usulan PSN itu dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus memunculkan kepastian kemudahan pengadaan lahan bagi proyek 3 juta rumah.

“Umumnya, begitu tahu akan membangun 3 juta rumah, pasti lahannya itu mahal. Dinaikkan oleh orang. Bisa kemudian masuk pemain pihak ketiga, menjadi spekulan dan sebagainya. Benar kan? Nah, kalau kita buat PSN, itu nanti harga tanah tidak boleh lebih dari appraisal,” tegasnya.

Sementara dalam implementasinya, pemerintah disebut bakal menggandeng perusahaan swasta hingga BUMN untuk mendukung proses konstruksi tersebut.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjelaskan bahwa rencana PSN perumahan bagi MBR itu sudah disampaikan pada Presiden Prabowo Subianto.

Ara menyebut rencana itu saat in tengah dirumuskan dengan matang sebelum akhirnya dibawa lebih lanjut usulannya ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

“Karena PSN itu ada yang proyek dan program. Yang kita masukan ini adalah program, program agar bagaimana akan kita buat itu mohon doanya karena ada proses di Menko Perekonomian supaya ini jadi terobosan,” tegasnya.

Pemerintah sedang mempersiapkan penyediaan perumahan untuk masyarakat miskin melalui program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengungkapkan program ini sebenarnya merupakan program pengentasan kemiskinan.

"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Melalui program ini, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa oleh UMKM lokal. Sementara itu, sisa 1 juta akan berupa rumah susun di perkotaan.

Tujuan Program 3 Juta Rumah

Bonny mengatakan program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Ia menyebut orang desa bukan tak punya penghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji. Alhasil, masyarakat miskin tak dapat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada perbankan.

"Presiden memberikan (rumah) bagi orang yang miskin yang kriterianya nanti diumumkan siapa yang penerima. Ya orang yang tidak mampu benar, dia akan menjadi penerima rumah itu," katanya.

Program ini berangkat dari pemikiran Prabowo tentang subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini diberikan pemerintah untuk masyarakat. Masyarakat yang mempunyai mobil mendapat subsidi, sementara masyarakat tidak mampu tak menerimanya.

"Bagi yang miskin sekarang Pak Prabowo, yang tidak punya mobil. Nah format, ini adalah format ekonomi. Sekarang dia harusnya dapat Rp 720 ribu. Sekarang Pak Prabowo bilang, uang itu tidak kita berikan kepada mereka. Tapi kita berikan cicilan rumahnya, dia harus memiliki rumah.

Cicilan Program 3 Juta Rumah

Bonny menjelaskan skema pendanaan program tersebut dengan membayarkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat tak berpenghasilan tersebut. Ia menyebut pemerintah akan membayar cicilan setiap rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun.

"Jadi untuk merumahkan 3 juta (keluarga miskin), negara tidak perlu keluarkan Rp 300 triliun kalau satu rumah Rp 100 juta. Negara hanya membayar cicilannya yang di mana satu rumah itu Rp 600 ribu ditetapkan Presiden, dikali 12 (bulan) jadi Rp 7,2 juta (setahun), dikali 3 juta (rumah). Setahun itu (cicilan) adalah Rp 21,6 triliun," terangnya.

"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin perpres (peraturan presiden) menyatakan presiden akan membayar cicilannya, negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," tambah Bonny.

Anggaran Program 3 Juta Rumah

Cicilan KPR untuk satu rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan akan dibayarkan oleh pemerintah selama 25 tahun. Dengan begitu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membutuhkan Rp 21,6 triliun setahun untuk membayar cicilan program 3 juta rumah.

"Satgas mengusulkan, mengajukan anggaran kementerian tersebut. Jumlah anggaran yang diusulkan oleh Satgas ke Kementerian Keuangan itu Rp 53,6 triliun, termasuk 21,6 triliun yang cicilan pertama," tuturnya.

Namun, untuk mendapatkan anggaran tersebut dibutuhkan peraturan presiden (perpres) dan undang-undang. Hal ini lantaran Kementerian PKP merupakan kementerian baru, sehingga membutuhkan waktu untuk memprosesnya, mengingat ada banyak badan dan kementerian baru di pemerintahan Prabowo.

"Dari Rp 53,6 triliun disudahi Rp 5 triliun. Jadi kurangnya berapa? Rp 48 triliun kan gitu. Dia (Kementerian PKP) nggak dapet 5 triliun, dia dapet Rp 53 triliun. Kenapa dapet Rp 5 triliun? Bagaimana Kementerian Keuangan untuk menyentor itu? Kementerian ini perpresnya belum turun," ucapnya.

Nasib Cicilan 3 Juta Rumah saat Prabowo Lengser

Bonny mengatakan pihaknya tengah mengejar agar pemerintah dapat membayar cicilan KPR atas nama masyarakat miskin. Dengan adanya perpres, masyarakat miskin atau masyarakat tak berpenghasilan bisa mendapat akses KPR dari bank.

"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin perpres menyatakan presiden akan membayar cicilannya. Negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," imbuhnya.

Ia menilai program ini akan terus berjalan dan pelunasan KPR bisa dipenuhi hingga 25 tahun. Bahkan, ketika Prabowo sudah tidak menjabat pun, pembayaran cicilan tetap berjalan karena sudah didukung dengan perpres.

"Ini kan menjadi program nasional, seperti BPJS dilanjutkan dan BLT dari zaman SBY. Jokowi dan Pak Prabowo juga melanjutkan," katanya.

Menurutnya, negara akan terus membayar cicilan tersebut walaupun sudah berganti presiden. Program ini mengatasi masalah sosial serta sudah menjadi kewajiban negara, sehingga tidak bisa diberhentikan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menydukung program makan bergizi gratis yang bakal dilaksanakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Megawati menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang disiapkan pemerintah, yakni Rp 10.000 per porsi.

“Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran. Tapi apa? Saya hitung, lah saya juga tukang masak kok,” ujar Megawati dalam acara peluncuran buku “Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis,” Kamis (12/12/2024).

Menurut Megawati, anggaran Rp 10.000 per porsi tersebut tidak masuk akal bagi dirinya yang mengerti memasak.

Terlebih, harga-harga bahan pokok di pasaran cenderung naik.

Atas dasar itu, Megawati meminta Presiden Prabowo untuk menghitung kembali anggaran makan bergizi gratis dengan menyesuaikan harga-harga bahan pokok.

“Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.

Ketua Umum PDI-P ini menegaskan, kritiknya terhadap anggaran makan bergizi gratis ini bertujuan agar program tersebut bisa benar-benar terlaksana dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lah saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10.000 dapat opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok," pungkasnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo telah menetapkan anggaran program makan bergizi gratis di angka Rp 10.000 per porsi.

Sejatinya, pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi, tetapi paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup bermutu dan bergizi untuk dikonsumsi.

Badan Gizi Nasional memastikan, program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dimulai pada 2 Januari 2025.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri buka suara soal program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Megawati mengatakan anggaran Rp 10 ribu untuk menu makan bergizi tidak cukup.

Megawati pun menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto agar meninjau kembali anggaran Makan Bergizi Gratis tersebut.

"Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah," kata Megawati dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis dan diskusi 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

"Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ungkapnya.

Presiden ke-5 Indonesia itu mengaku tahu harga pangan, bahkan dia juga kerap mendengar keluhan warga soal kenaikan harga pangan. Karena itu, Megawati berharap Presiden Prabowo menghitung ulang anggaran program Makan Bergizi Gratis.

"Ini kemanusiaan tahu. Lho iya, nanti kalau malah makin melambung, ibu-ibu pada dateng ke saya, 'Ibu, gimana dong cabenya sekarang? Ibu sekarang bawang putihnya naik'. Aduh, pusinglah gua," ujarnya.

"Jadi ya gitu, sori ya, Mas, saya mesti kritik. Lho orang saya benar kok," katanya.

Simak juga Video 'PDIP soal Program Makan Gratis Rp 10 Ribu: Harus Dikaji':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Sorong (ANTARA) - Pemerintah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya menyalurkan 300 paket makan bergizi gratis (MBG) kepada siswa-siswi di SD Negeri 6 sebagai upaya mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Penjabat Wali Kota Sorong, Bernhard Rondonuwu, di Sorong, Kamis, menjelaskan penyaluran MGB ini merupakan kolaborasi antara Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong dengan Pemkot Sorong dengan menyasar seluruh siswa-siswi SD Negeri 6 Kota Sorong.

"Kami sangat berterima kasih kepada kementerian dan lembaga yang ada di Kota Sorong yang telah berpartisipasi aktif bersama pemerintah mengimplementasikan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto," jelas Pj Wali Kota Benrhard saat mengunjungi SDN 6 Kota Sorong.

Pemberian MBG ini juga dalam rangka memperingati Hari Nusantara pada 13 Desember 2024 sebagai wujud nyata dukungan terhadap program Asta Cita Prabowo Subianto

Pemerintah Kota Sorong juga telah menyiapkan anggaran implementasi program MBG yang disalurkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat untuk realisasi program pada 2025.

Dia tidak menyebutkan secara pasti kesiapan anggaran program MBG pada 2025, namun anggaran telah disiapkan dan akan disalurkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong.

"Ini merupakan bagian penting dari program pemerintah yang harus kita jalankan, kita harus satu komando untuk merealisasikan harapan Pemerintah Pusat melalui program MBG," ujar Bernhard.

Dia berharap melalui program MBG ini generasi emas akan tumbuh dan berkembang secara optimal menjadi manusia berkualitas ke depan menuju 2045.