pkp

Maruarar Lapor ke Prabowo soal Kisruh Meikarta, Bakal Panggil Bos Lippo

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah melaporkan kisruh pengembangan hunian vertikal Meikarta kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ara menegaskan, dirinya bakal mengawal kisruh Meikarta hingga para konsumen mendapat hunian yang telah dibelinya.

“Dan saya sudah laporkan kepada Presiden Prabowo, Presiden minta hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan dan kita memang banyak sekali pengaduan [terkait Meikarta],” kata Ara saat ditemui di sela-sela agenda Halalbihalal Apindo di Jakarta, Senin (14/5/2025).

Pasalnya, tambah Ara dirinya mengaku telah mengantongi seluruh aduan yang masuk terkait Meikarta. Aduan itu didapatnya lewat kanal pengaduan Kementerian PKP serta dukungan data aduan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Pada saat yang sama, Ara menyebut Presiden Prabowo memberikan respons positif mengenai aduannya tersebut.

“Presiden [Prabowo] mendukung, berkomitmen menegakkan hukum,” pungkasnya.

Adapun, Ara dijadwalkan bakal bertemu dengan petinggi Lippo Group selaku pengembang Meikarta pada 23 April 2025.

Ara menekankan telah bersurat kepada James Riady maupun John Riady untuk dapat menghadiri langsung pertemuan tersebut tanpa mengirim perwakilan.

“Kita terbuka ya, hari Rabu [23 April 2025] datang jam 4 sore ke sini [kantor PKP] ya. Saya sudah ngomong sama Bapak James untuk datang kesini tanpa diwakili dan Pak John,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ara memang telah menegaskan bakal melakukan penyelesaian aduan konsumen Meikarta yang meminta ganti rugi dapat rampung dalam kurun waktu 4 bulan.

Adapun, tuntutan tersebut disampaikannya dalam pertemuan dengan konsumen dan pengembang Meikarta di Kantor Kementerian PKP di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2025).

"Kami ingin proses penyelesaian masalah yang diharapkan selesai semua tuntutan konsumen paling lambat 4 bulan. Jangan sampai harapan masyarakat memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan karena unit huniannya belum ada sampai saat ini," katanya, Kamis (10/4/2025).

Berapa Duit yang Sudah Dihabiskan Aguan Bantu Garap Program 3 Juta Rumah?

Jakarta -

Konglomerat Sugianto Kusuma atau yang biasa disapa Aguan akan ikut membangun 3 juta rumah, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Program 3 Juta Rumah ini telah digaungkan oleh Prabowo sejak masa kampanye. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki hunian sendiri dengan harga terjangkau dan mengentaskan kemiskinan. Dalam Program 3 Juta Rumah, pemerintah akan membangun dan merenovasi rumah tak layak huni.

Aguan bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam dua program tersebut. Pertama, program renovasi rumah tak layak huni dan kedua adalah program pembangunan rumah untuk MBR yang tidak dikenakan biaya alias rumah gratis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), mengatakan untuk program renovasi rumah tak layak huni, pemerintah dan Aguan menargetkan dapat membantu 2.000 unit rumah. Lokasinya berada di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan masing-masing 500 unit rumah.

Program ini tidak ada yang memakai anggaran negara baik APBN dan APBD, semuanya dibiayai oleh Aguan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Aguan menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk renovasi ini sekitar Rp 30-50 juta per unit. Namun, Aguan enggan menyebutkan total anggaran yang ia siapkan untuk 2.000 unit rumah tersebut.

"Saya kan udah bilang, budget kita kan Rp 30 juta sampai Rp 50 juta. Liat keadaan rumahnya. Coba dihitung aja tuh 2.000 rumah dikali berapa itu," tutur Aguan saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

detikcom mencoba menghitung total modal yang disiapkan Aguan untuk merenovasi 2.000 unit rumah. Dengan anggaran Rp 30-50 juta per unit, maka total anggarannya sekitar Rp 60-100 miliar.

Tidak hanya itu, Aguan juga ikut menggarap proyek pembangunan rumah subsidi untuk MBR yang semuanya akan diberikan secara gratis. Total ada 750 unit rumah yang akan mereka bangun bersama Kementerian PKP. Sebanyak 250 unit berada di Kabupaten Tangerang di atas lahan milik Ara dan 500 unit akan dibangun di Kalimantan Selatan.

"Kemudian yang membangun rumah 250 di Kabupaten Tangerang dan 500 di Kalimantan Selatan. Yang sedang berjalan sekarang pembangunan di Kota Tangerang," sebut Ara di tempat yang sama.

Rumah gratis di Kabupaten Tangerang sudah mulai dibangun sejak awal November 2024 lalu. Ini merupakan salah satu program pertama yang dijalankan Ara setelah Kabinet Merah Putih terbentuk. Ara menyampaikan pembangunannya akan selesai pada 28 Oktober 2025.

"Sudah pengurukan, lagi pembangunan," ucap Aguan.

Aguan menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk membangun rumah gratis, jauh lebih besar dari modal renovasi rumah yakni lebih dari Rp 100 juta per unit.

"Yang bangun lebih (anggarannya), yang bangun itu sekitar Rp 100-200 juta. Kira-kira segitu, yang bangun beda dong (anggarannya dengan renovasi rumah)," sebut Aguan kepada awak media.

Apabila dihitung, dengan modal Rp 100 juta per rumah dikalikan dengan 750 rumah yang akan dibangun, Aguan sedikitnya harus menyiapkan Rp 75 miliar.

Aguan menyampaikan keputusannya ikut dalam menggarap Program 3 Juta Rumah ini dikarenakan hal seperti ini sudah dilakukannya sejak lama. Selain itu, setiap pelaku usaha, terutama perusahaan besar memiliki kewajiban untuk melakukan CSR.

"Saya rasa itu kan semuanya kan di undang-undang kan ada ya 2,5 persen dari keuntungannya wajib untuk CSR dan semua perusahaan besar walaupun yang udah go publik, dia ada selokannya ESG, Environment, Social, Governance. Jadi itu semuanya udah digerakin, memang internasional. Jadi saya rasa sekarang walaupun asing pun kalau dimintain bangun sendiri kan dia bisa keluar cost, saya yakin itu semua mau kerja," jelas Aguan.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

(aqi/aqi)

Menteri PKP - Menkum bahas regulasi penyesuaian batas penghasilan MBR

Kami datang untuk berkonsultasi mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan konsultasi dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima program pembiayaan rumah subsidi.

"Kami datang untuk berkonsultasi mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut dilakukan untuk penyesuaian inflasi selama beberapa tahun terakhir dan memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk memiliki rumah bersubsidi.

Menurut Ara, tentunya itu memerlukan tata kelola yang baik dan tentunya memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum sehingga masyarakat bisa mendapatkan kesempatan agar bisa memiliki hunian layak dan terjangkau serta berkualitas.

Dirinya juga mengapresiasi dukungan Menteri Hukum yang telah menerima dan merespons dengan sangat hangat serta cepat.

"Saya sangat salut dengan dukungan Menteri Hukum yang menerima kami dengan sangat hangat dan cepat sehingga kami benar-benar di dukung dengan sangat profesional. Kami doakan Kementerian Hukum makin bermanfaat bagi rakyat dan mendukung Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto," katanya.

Dalam kesempatan sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa kementeriannya siap mendukung harmonisasi terkait dengan peraturan menteri PKP mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR penerima program pembiayaan rumah subsidi.

"Tentu kami di kementerian hukum akan memberikan dukungan yang tinggi dalam rangka penyediaan rumah, terutama untuk saudara-saudara kita yang berpenghasilan rendah. Karena itu saat ini keinginan untuk melakukan harmonisasi terkait dengan peraturan menteri PKP akan segera kami tindaklanjuti dalam waktu yang sangat singkat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ujar Supratman Andi Agtas.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan konsultasi dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR di Indonesia.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana menerbitkan keputusan menteri atau kepmen terkait kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi pada 21 April 2025.

Rencana penerbitan kepmen pada 21 April bertepatan dengan Hari Kartini.

Terkait Kepmen tersebut, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ara kembali melonggarkan syarat batas maksimal penghasilan MBR yang bisa menjadi penerima rumah subsidi untuk yang sudah menikah di kawasan Jabodetabek sampai dengan Rp14 juta.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan Komisi V DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025).

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis salah satunya di sektor infrastruktur, yaitu mengenai preservasi jalan nasional.

"Tadi saya sampaikan soal perservasi jalan, Pak Presiden langsung menanggapi dan memerintahkan untuk perservasi ini supaya dijamin kemantapan jalan nasional ini terpelihara, itu yang pertama," ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (17/4/2025).

Selanjutnya, Lasarus mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Presiden Ke-8 RI itu turut membahas pentingnya peningkatan kualitas jalan daerah.

Dia juga mengatakan bahwa Prabowo memerintahkan untuk memperhatikan secara serius kondisi jalan daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.

"Tadi kami sampaikan kondisi jalan nasional di Indonesia posisinya sudah di atas 90 persen, tapi posisi jalan daerah kemantapannya itu masih 40% di jalan kabupaten, dan 60 persen di jalan provinsi. Pak Presiden juga tadi memerintahkan untuk memperhatikan secara serius jalan-jalan daerah dengan pola Inpres. Namanya nanti ada inpres jalan daerah," tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, Lasarus mengatakan bahwa isu ketahanan pangan turut menjadi pokok pembahasan, salah satunya mengenai penyelesaian pembangunan sistem irigasi di sekitar bendungan. Lasarus menyebut Presiden Prabowo menginstruksikan agar segera diselesaikan.

“Tadi juga ditanggapi untuk segera diselesaikan irigasi-irigasinya terkait dengan ketahanan pangan. Tadi juga kami membahas soal irigasi ini bukan hanya yang ada di bendungan saja, juga ada irigasi-irigasi sawah tadah hujan dengan pola namanya irigasi sederhana yang bisa dikerjakan langsung oleh masyarakat," ucap Lasarus.

Lebih lanjut, Lasarus menyampaikah bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang.

Selain itu dalam sektor transportasi jalan, Lasarus menyampaikan Presiden Prabowo memerintahkan penanganan tegas terhadap kendaraan truk angkutan Over Dimension dan Over Loading (ODOL).

"Kami sampaikan tadi beberapa kendala dan kendala-kendalanya itu tadi Pak Presiden sampaikan ini harus kita selesaikan soal ODOL ini. Karena beban jalan yang kita bangun ini sudah tidak mampu menampung beban angkutan kendaraannya sudah ada. Jadi diskusinya sangat konstruktif ya, beliau menanggapi secara keseluruhan dengan seluruh persoalan infrastruktur yang memang menurut kami itu perlu mendapat perhatian dari pemerintah sekarang," pungkas Lasarus.