JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, satuan pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia bakal mengelola anggaran Rp 7-10 miliar secara bervariasi untuk keperluan distribusi program.

Pasalnya, satuan pelayanan bakal mengelola sekitar 3.000 kelompok penerima yang basis datanya dari sekolah. Setelahnya akan ditambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengelola uang kisarannya antara Rp 7-10 miliar, itu bervariasi setiap wilayah," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Dadan menyampaikan, sebanyak 85 persen dari dana yang diturunkan bakal digunakan untuk membeli bahan baku, kemudian dimasak menjadi makanan jadi untuk didistribusikan kepada penerima.

Sisanya, sekitar 10,5 persen akan digunakan untuk menggaji atau membayar ibu-ibu yang memasak maupun mengolah bahan tersebut.

Begitu pula untuk keperluan lain, misalnya ketika bapak-bapak akan dimobilisasi untuk mencuci dan sebagainya.

Ia lantas mengingatkan, Badan Gizi tidak membeli paket makanan, melainkan bahan baku yang akan diolah dengan anggaran rata-rata sekitar Rp 10.000 per porsi.

"Jadi mohon diingat bahwa Badan Gizi tidak membeli paket makan, tetapi membayar bahan baku. Menu itu akan diset 1 bulan. Katakanlah kalau hari Senin kita masak ayam balado dengan sayur, dengan nasi, dengan buah. Berapa bahan baku hari itu, itu yang dibayar," beber Dadan.

Menurut rencana, bakal ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang bertugas mengecek data setiap radius 6 kilometer dari tempatnya untuk menentukan penerima berbasis data.

"Berapa jumlah (penerima dari radius 6 kilometer), Itu dari pengalaman kita yang selama 11 bulan. Itu akan bertambah 10 persen dari data anak sekolah," jelas Dadan.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada 2 Januari 2025 dengan sasaran 3 juta anak pada 3 bulan pertama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, satuan pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia bakal mengelola anggaran Rp 7 miliar-Rp 10 miliar secara bervariasi untuk keperluan distribusi program.

Pasalnya, satuan pelayanan bakal mengelola sekitar 3.000 kelompok penerima yang basis datanya dari sekolah. Setelahnya akan ditambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengelola uang kisarannya antara Rp 7 miliar-Rp 10 miliar, itu bervariasi setiap wilayah," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Dadan menyampaikan, sebanyak 85 persen dari dana yang diturunkan bakal digunakan untuk membeli bahan baku, kemudian dimasak menjadi makanan jadi untuk didistribusikan kepada penerima.

Sisanya, sekitar 10,5 persen akan digunakan untuk menggaji atau membayar ibu-ibu yang memasak maupun mengolah bahan tersebut.

Begitu pula untuk keperluan lain, misalnya ketika bapak-bapak akan dimobilisasi untuk mencuci dan sebagainya.

Ia lantas mengingatkan, Badan Gizi tidak membeli paket makanan, melainkan bahan baku yang akan diolah dengan anggaran rata-rata sekitar Rp 10.000 per porsi.

"Jadi mohon diingat bahwa Badan Gizi tidak membeli paket makan, tetapi membayar bahan baku. Menu itu akan diset 1 bulan. Katakanlah kalau hari Senin kita masak ayam balado dengan sayur, dengan nasi, dengan buah. Berapa bahan baku hari itu, itu yang dibayar," beber Dadan.

Menurut rencana, bakal ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang bertugas mengecek data setiap radius 6 kilometer dari tempatnya untuk menentukan penerima berbasis data.

"Berapa jumlah (penerima dari radius 6 kilometer), Itu dari pengalaman kita yang selama 11 bulan. Itu akan bertambah 10 persen dari data anak sekolah," jelas Dadan.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada 2 Januari 2025 dengan sasaran 3 juta anak pada 3 bulan pertama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi mendata koperasi-koperasi yang akan dilibatkan dalam program makan bergizi gratis.

“Nanti kami sampaikan lebih lanjut datanya. Lagi kami data,” kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai melantik pejabat eselon I di kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Senin (2/12/2024).

Budi Arie mengatakan, Kemenkop juga mendata koperasi-koperasi yang akan menyuplai kebutuhan susu sapi dalam makan bergizi gratis.

“Gabungan Koperasi Susu Indonesia memerlukan banyak perhatian, karena bisa memberi sumbangsih bagi program makan bergizi gratis,” tutur Budi Arie.

Budi Arie juga memastikan bahwa produksi susu sapi dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia akan seluruhnya diserap.

Ia menyebutkan, produksi susu sapi dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia mencapai 1,3 juta liter per hari, sementara kebutuhan bisa 4-5 juta liter per hari.

“Jadi memang pasti diserap semua susu. Kita berharap semua susu yang dihasilkan oleh koperasi susu Indonesia ini bisa diserap,” kata Budi Arie.

Sebelumnya, Budi Arie menekankan pentingnya keterlibatan koperasi dalam penyediaan bahan baku seperti telur, beras, hingga susu dalam distribusi pada program makan bergizi gratis.

Oleh sebab itu, dia meminta agar dilakukan validasi koperasi-koperasi aktif yang siap untuk terlibat dalam program tersebut.

"Kita harap koperasi menjadi bagian dari ekosistem ini sehingga harus diorganisir secara bagus karena ini program nasional yang memiliki multiplier effect yang sangat besar bagi masyarakat," ujar Budi Arie dalam siaran pers Kemenkop, Rabu (13/11/2024).

Budi Arie mengungkap empat tujuan utama dari program makan bergizi gratis, yaitu menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi rakyat.

Untuk itu, ia meminta program makan bergizi gratis ini harus didukung oleh semua pihak.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 11 bulan terakhir di berbagai daerah di Pulau Jawa rata-rata menyentuh harga Rp10.000 per porsi.

"Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa itu rata-rata dapatnya di harga itu," kata Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di ruang Rapat Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dadan mengatakan di daerah dengan harga bahan baku yang lebih mahal maupun lebih murah, pemerintah akan membayar sesuai dengan harga yang berlaku saat itu.

"Yang kita bayar bukan paket makan, tetapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu. Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," katanya.

Menanggapi pertanyaan apakah Rp10.000 merupakan harga minimum, ia menegaskan indeks itu dihitung berbasis pengalaman selama 11 bulan uji coba di Pulau Jawa.

"Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau lakukan uji coba Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujarnya.

Terkait anggaran tahunan, Kepala BGN menyatakan bahwa alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir di 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujarnya.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, program MBG akan secara resmi berjalan di seluruh Indonesia mulai Januari 2025 dengan target melayani 3 juta penerima manfaat.

Dengan pelaksanaan resmi yang dimulai Januari 2025, pemerintah berharap program ini dapat memberikan dampak positif pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 11 bulan terakhir di berbagai daerah di Pulau Jawa rata-rata menyentuh harga Rp10.000 per porsi.

"Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa itu rata-rata dapatnya di harga itu," kata Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di ruang Rapat Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dadan mengatakan di daerah dengan harga bahan baku yang lebih mahal maupun lebih murah, pemerintah akan membayar sesuai dengan harga yang berlaku saat itu.

"Yang kita bayar bukan paket makan, tetapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu. Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," katanya.

Menanggapi pertanyaan apakah Rp10.000 merupakan harga minimum, ia menegaskan indeks itu dihitung berbasis pengalaman selama 11 bulan uji coba di Pulau Jawa.

"Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau lakukan uji coba Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujarnya.

Terkait anggaran tahunan, Kepala BGN menyatakan bahwa alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir di 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujarnya.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, program MBG akan secara resmi berjalan di seluruh Indonesia mulai Januari 2025 dengan target melayani 3 juta penerima manfaat.

Dengan pelaksanaan resmi yang dimulai Januari 2025, pemerintah berharap program ini dapat memberikan dampak positif pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan.

Pewarta: Andi Firdaus, Rangga
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Badan Gizi Nasional akan mengundang perusahaan-perusahaan swasta besar untuk turut serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bahan makanan, pendanaan, dan lain sebagainya.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan hingga saat ini belum ada perusahaan swasta yang menyatakan komitmennya mendukung mega proyek yang diusung Presiden Prabowo Subianto itu. Meski begitu, kesempatan terbuka untuk kerja sama.

"Kalau (ada swasta) ikut juga kita berterima kasih. Kan kita diringankan beban kita," kata Dadan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Selaras dengan hal tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan membuka pengumuman pembukaan kemitraan program MBG melalui website. Harapannya, akan ada swasta yang tertarik untuk mendukung kelangsungan program tersebut.

"Kita nanti akan sebentar lagi buka pengumuman. Siapapun yang ingin bermitra dengan kita, daftar di website. (Bentuknya) bebas, program ini program besar, apapun bisa," ujarnya.

Kerja sama ini juga terbuka bentuk dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) maupun komersil dengan menjual produk. Dadan mengatakan, semua pihak dipersilahkan untuk turut serta.

Sedangkan saat ditanya mengenai dana bantuan luar negeri, Dadan mengatakan, saat ini hal tersebut belum ada. Menurutnya, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan program MBG ini secara mandiri. Dalam alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) sendiri, sudah dianggarkan sebesar Rp 71 triliun.

Lebih lanjut Dadan mengatakan, uji coba program MBG akan dilakukan mulai bulan Desember ini di 150 titik di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk pelaksanaan programnya akan dimulai Januari 2025, dengan menyasar sekitar 3 juta anak untuk tahap awalnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya telah mengantongi data anak-anak sekolah yang akan menjadi sasarannya. Namun tantangan lainnya ialah bagaimana menghimpun data dari ibu hamil. Nantinya, hal itu akan menjadi tugas dari Satuan Pelayanan Gizi.

"Satuan pelayanan akan terdiri dari 3.000 (porsi per hari) Basisnya adalah data sekolah, karena geospasial sekolah kan statik. Setelah itu kita akan tambah dengan ibu hamil, busui, anak balita. Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp 7 s.d 10 miliar. Itu bervariasi setiap wilaya," terang dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memastikan susu sapi yang dihasilkan dari koperasi-koperasi Indonesia akan diserap untuk program makan bergizi gratis.

Budi Arie mengatakan, produksi susu sapi segar yang dihasilkan koperasi-koperasi Indonesia hanya sekitar 1,3 juta liter per hari. Jumlah ini masih kurang banyak dari kebutuhan.

“Produksi susu sapi dari Gabungan Koperasi Susu 1,3 juta liter, sementara kebutuhan bisa 4-5 juta liter susu per hari. Jadi, memang pasti diserap semua susunya,” kata Budi Arie usai melantik pejabat eselon I di kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Senin (2/12/2024).

Data terbaru dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) menunjukkan, rata-rata produksi harian susu segar mencapai 1,23 juta liter per hari. Sementara itu, kebutuhan untuk memenuhi program makan bergizi gratis sekitar 3 juta liter per hari.

“Kita berharap semua susu yang dihasilkan oleh koperasi susu Indonesia ini bisa diserap,” kata Budi Arie.

Di sisi lain, Kemenkop sedang mendata koperasi-koperasi yang akan dilibatkan dalam program makan bergizi gratis, termasuk koperasi susu.

“Gabungan Koperasi Susu Indonesia memerlukan banyak perhatian, karena bisa memberi sumbangsih bagi program makan bergizi gratis,” tutur Budi Arie.

Pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto akan melaksanakan program makan bergizi gratis, dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat sambutan pada acara Simposium Pangan Nasional bertema “Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional” di Indofood Tower, Jakarta, Senin (25/11/2024).

“Insya Allah Januari (2025) kita akan lakukan program secara masif, dimulai dari 932 titik. Nanti akan berkembang menjadi 2.000 titik di April (2025), kemudian berkembang menjadi 5.000 titik di bulan Juli-Agustus (2025),” kata Dadan.

Dadan menyebutkan, program ini akan menjangkau 82,9 juta penerima yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

Ia mengatakan, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan yang melayani program makan bergizi gratis.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto masih dalam tahap uji coba. Rencananya program ini mulai berjalan Januari 2025 dengan menyasar 3 juta anak.

"Nanti Januari (2025) kita mulai dengan melayani 3 jutaan (anak)," ujar Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dikutip detikFinance, Senin (2/12/2024).

Dadan mengatakan anggaran pelaksanaan program MBG tahun 2025 mencapai Rp 71 triliun. Anggaran itu sudah ada di dalam APBN 2025.

Mengenai anggaran MBG per porsi Rp 10 ribu, disebut Dadan, hal itu merupakan rata-rata dari hasil uji coba awal di Pulau Jawa. Nantinya, harga per porsi pun akan menyesuaikan dengan tiap-tiap daerah.

"Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau melakukan uji coba di Desember dari mulai Aceh sampai Papua, nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu," ujar dia.

"Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost, yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," sambungnya.

Dari uji coba yang akan dilakukan di Desember ini, barulah akan didapatkan harga per porsi makanan di tiap-tiap daerah untuk digunakan sebagai acuan. Ia juga menekankan, anggaran tidak digunakan untuk membeli makanan per porsi tetapi untuk membeli bahan bakunya.

Lebih lanjut Dadan mengatakan, saat ini pihaknya telah mengantongi data anak-anak sekolah yang akan menjadi sasarannya. Namun tantangan lainnya ialah bagaimana menghimpun data dari ibu hamil. Nantinya, hal itu akan menjadi tugas dari Satuan Pelayanan Gizi.

"Satuan pelayanan akan terdiri dari 3.000 (porsi per hari) Basisnya adalah data sekolah, karena geospasial sekolah kan statik. Setelah itu kita akan tambah dengan ibu hamil, busui, anak balita. Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp 7 s.d 10 miliar. Itu bervariasi setiap wilayah," terang dia.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Pemerintah akan menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai Januari 2025. Untuk awalannya, program ini akan menyasar 3 juta anak.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan uji coba akan dilakukan mulai bulan Desember ini di 150 titik di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk pelaksanaan programnya akan dimulai Januari 2025, sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Nanti Januari kita mulai dengan melayani 3 jutaan (anak)," kata Dadan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Sementara menyangkut anggarannya sendiri, menurut Dadan sejauh ini belum ada perubahan, masih mengacu pada yang telah ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 71 triliun.

Ia juga menjawab pertanyaan tentang kabar alokasi makan Bergizi Gratis per satu porsi ditetapkan Rp 10 ribu. Menurutnya, angka tersebut hanya berupa rata-rata dari hasil uji coba awal di Pulau Jawa. Nantinya, harga per porsi pun akan menyesuaikan dengan tiap-tiap daerah.

"Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau melakukan uji coba di Desember dari mulai Aceh sampai Papua, nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu," ujar dia.

"Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost, yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," sambungnya.

Dari uji coba yang akan dilakukan di Desember ini, barulah akan didapatkan harga per porsi makanan di tiap-tiap daerah untuk digunakan sebagai acuan. Ia juga menekankan, anggaran tidak digunakan untuk membeli makanan per porsi tetapi untuk membeli bahan bakunya.

Lebih lanjut Dadan mengatakan, saat ini pihaknya telah mengantongi data anak-anak sekolah yang akan menjadi sasarannya. Namun tantangan lainnya ialah bagaimana menghimpun data dari ibu hamil. Nantinya, hal itu akan menjadi tugas dari Satuan Pelayanan Gizi.

"Satuan pelayanan akan terdiri dari 3.000 (porsi per hari) Basisnya adalah data sekolah, karena geospasial sekolah kan statik. Setelah itu kita akan tambah dengan ibu hamil, busui, anak balita. Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp 7 s.d 10 miliar. Itu bervariasi setiap wilaya," terang dia.

KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan bahwa pihaknya memiliki potensi cadangan tanah telantar mencapai 1,3 juta hektar.

Dari jumlah itu, sekitar 854.000 hektar di antaranya sudah teridentifikasi penggunaannya. Salah satunya untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Nusron, terdapat sekitar 79.000 hektar tanah telantar bisa dipergunakan untuk perumahan dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

Sementara itu, pelaksanaan Program 3 Juta Rumah dinilai setidaknya membutuhkan lahan seluas 26.000 hektar.

"Jadi menurut hemat saya, rasanya tanahnya cukup untuk menopang program Tiga Juta Rumah. Selebihnya, masih di-collect untuk diidentifikasi penggunaannya dari total potensi 1,3 juta hektar," terangnya dalam keterangan tertulis dikutip pada Senin (2/12/2024).

Lanjut Nusron, selain untuk perumahan, tanah telantar sekitar 854.000 hektar itu juga mencakup untuk penggunaan sektor lainnya.

"Bisa dipakai untuk tanaman pangan, ada yang bisa untuk perumahan, kawasan industri untuk menopang hilirisasi, ada yang bisa dipakai untuk permukiman dan ada juga yang bisa digunakan untuk transmigrasi," pungkasnya.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengemukakan sejumlah usulan perubahan terkait pelaksanaan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025.

Tujuannya agar bisa mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah dalam setahun, mengingat FLPP merupakan skema pembiayaan rumah subsidi yang cukup diminati masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro-rakyat ini perlu didukung dan dilanjutkan," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait saat Diskusi Program 3 Juta Rumah yang digelar BTN di Jakarta pada Jumat (29/11/2024).

Dirangkum oleh Kompas.com, berikut sejumlah usulan perubahan pelaksanaan FLPP pada tahun 2025:

Kuota Ditambah Jadi 800.000 Unit

Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait mengatakan bahwa pihaknya ingin meningkatkan kuota FLPP tahun 2025 menjadi 800.000 unit.

Pengembang dan perbankan dinilai sangat mendukung apabila kuota FLPP ke depan ditingkatkan jumlahnya.

"Kami akan meyakinkan DPR, Kemenkeu, BPKP serta pemangku kepentingan lain bahwa program ini sangat berhasil," katanya dalam keterangan tertulis pada Minggu (1/12/2024).

Direktur Utama BTN, Nixon L Napitupulu menyambut baik rencana Kementerian PKP yang ingin menaikkan kuota FLPP pada tahun 2025 menjadi 800.000 unit.

Pihaknya akan membicarakan hal ini secara intens dengan Maruarar Sirait dan Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah, serta asosiasi perumahan terkait.

"Kami diskusi dan menyambut baik ya ada upaya menaikkan kuota KPR Subsidi dari biasanya 200.000-an menjadi angka 800.000-an," ucap Nixon dalam dialog interaktif bersama BTN, Jumat (29/11/2024).

Saat ini, BTN juga sedang mendiskusikan secara teknis mengenai bagaimana pelaksanaannya nanti.

Nixon pun berharap agar kenaikan kuota FLPP tersebut dapat menjadi keputusan resmi.

Porsi APBN dan Perbankan dalam FLPP Jadi 50:50

Ara mengusulkan adanya perubahan proporsi anggaran FLPP yang di dalamnya berasal dari APBN dan perbankan.

Sebelumnya, komposisi anggaran FLPP yaitu 75 dari APBN dan 25 dari perbankan, atau 75:25. Ke depan, porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Perubahan proporsi anggaran FLPP itu diharapkan membuat adanya penghematan anggaran dan tidak membebani APBN.

"Secara umum kredit macet KPR FLPP di perbankan minim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dan bisa melunasinya sebelum masa tenor berakhir," terang Ara dalam keterangan tertulis pada Minggu (1/12/2024).

Hal senada juga pernah disampaikan Nixon. Bahwa, komposisi anggaran FLPP tahun 2025 diusulkan menjadi 50:50.

"Modelnya nanti akan 50 persen pemerintah, 50 persen likuiditasnya," imbuhnya dalam dialog interaktif bersama BTN, Jumat (29/11/2024).

Tenor Diperpanjang Jadi 30 Tahun

Menteri BUMN Erick Thohir dan Maruarar Sirait sepakat untuk mendorong adanya perpanjangan tenor KPR subsidi alias FLPP menjadi hingga 30 tahun.

Seperti diketahui, masa tenor maksimal KPR FLPP ialah 20 tahun.

"Supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu dengan ditarik 30 tahun, cicilannya akan jauh lebih murah," ujar Erick usai menemui Maruarar Sirait di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Menurut dia, skema tersebut tak hanya memudahkan masyarakat mendapatkan hunian dengan cicilan yang lebih terjangkau, melainkan juga memiliki alokasi lebih yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

Pada kesempatan lain, Nixon menambahkan, kendati tenornya diperpanjang menjadi 30 tahun, masa subsidi yang diberikan cukup sampai 10 tahun.

Pasalnya, ia menilai cukup banyak masyarakat yang sudah bisa melunasi cicilan KPR dalam rentang waktu 10 tahun sampai 11 tahun.

"Tapi, enggak apa-apa tetap ada yang berkebutuhan 30 tahun. Nanti kami buat tenor yang panjang sampai 30 tahun," tuntas Nixon dalam dialog interaktif bersama BTN, Jumat (29/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Politisi Gerindra, Maruarar Sirait tengah menjadi sorotan usai blak-blakan menggelar sayembara untuk menangkap buronan KPKHarun Masiku.

Tak tanggung-tanggung, jumlah hadiah yang dirogoh dalam kantong pribadi mantan Politisi PDI Perjuangan (PDIP) untuk sayembara itu mencapai Rp8 miliar.

Perlu diketahui, Harun adalah buron KPK yang merupakan tersangka kasus suap penetapan anggota DPR Pergantian Antarwaktu (PAW) 2019-2024. Dia sudah buron sejak 2020.

"Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp8 miliar loh, kalau bisa nangkap," ujar pria yang disapa Ara itu.

Lantas, berapa harta yang dimiliki Maruarar Sirait?

Maruarar Sirait tercatat telah melaporkan harta kekayaannya terakhir pada 2019. Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) Ara memiliki harta Rp85 miliar.

Harta tersebut dilaporkan Ara saat menjabat sebagai Anggota DPR RI fraksi PDI-Perjuangan atau PDIP periode 2014-2019.

Dalam LHKPN itu, harta Ara didominasi aset tanah dan bangunan sebesar Rp74 miliar. Aset tersebut tersebar di Tangerang, Bandung, Jakarta hingga Toba Samosir.

Kemudian, memiliki aset transportasi dan mesin senilai Rp1,1 miliar dengan rincian Fotton Ambulance Rp94 juta,Toyota Alphard Rp713 juta, dan Toyota Fortuner Rp344 juta.

Selain itu, Ara juga mempunyai harta bergerak lainnya Rp7,4 miliar, surat berharga Rp11 miliar, kas dan setara kas Rp19 miliar dan harta lainnya Rp5 miliar. Tercatat, Ara memiliki utang sebesar Rp33,7 miliar.

Di lain sisi, Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyatakan Ara belum mengisi LHKPN dalam jabatannya saat ini sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Namun demikian, kata Pahala, bahwa berdasarkan sistem yang dimiliki lembaga antikorupsi itu, Ara telah mengisi form LHKPN untuk jabatannya yang sekarang.

"Yang sekarang sudah mengisi form, terpantau dari sistem kpk. Tapi belum dikirim," ujar Pahala saat dihubungi, Senin (2/12/2024).

Konten Premium

Menyambut Musim Dingin Sektor Manufaktur

Kompaknya BlackRock Cs di PGAS & MEDC

Nama-Nama yang Perbesar Taruhan di Saham Alamtri (ADRO)

Dapatkan konten-konten eksklusif dari Bisnis.com dengan cara bergabung di BisnisID.Masuk / DaftarLihat lainnya