Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan Indonesia berpotensi kekurangan telur saat program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.

Untuk diketahui, BGN menargetkan sebanyak 82,9 juta orang akan menjadi penerima manfaat MBG dengan 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada akhir November tahun ini.

Mulanya, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa setiap satu SPPG yang melayani 3.000 siswa membutuhkan 3.000 telur setiap sekali masak.

Sementara itu, jumlah telur akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang. Dadan menyebut, Indonesia membutuhkan 400.000 ton telur untuk memasok program MBG dalam satu tahun.

“Kalau 82,9 juta [penerima manfaat MBG] sudah dilaksanakan pada November, maka setiap kali masak butuh 82,9 juta telur. Itu artinya berapa? 5.000 ton [telur]. Kalau dua kali saja seminggu kita masak maka butuh 10.000 ton [telur]. Artinya, kalau 1 tahun itu butuh 400.000 ton telur,” kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Sementara itu, Dadan menyoroti neraca komoditas telur yang surplus, dengan mencatatkan surplus 200.000 ton telur per tahun. Alhasil, dengan adanya surplus ini membuat Indonesia bisa mengekspor telur ke Amerika Serikat (AS).

Namun, menurut Dadan, 200.000 ton telur yang surplus itu bisa cepat terserap jika program MBG sudah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir November 2025.

“Kalau Badan Gizi sudah melaksanakan program makan bergizi dan melayani 82,9 juta [penerima manfaat], maka yang 200.000 [ton telur] itu sebentar saja langsung terserap, Pak Presiden,” ujarnya.

Untuk itu, Dadan menyebut perlu adanya peternak telur ayam baru guna memenuhi permintaan telur di program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau tidak ada entrepeneur baru yang menghasilkan peternak baru, maka nanti kita akan membatasi penggunaan telurnya karena akhirnya akan kurang 200.000 ton,” tandasnya.

Jakarta: Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat akan bersinergi dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu untuk memastikan pemenuhan gizi murid.

“Otomatis nanti kalau sudah jalan Sekolah Rakyat, makan siangnya itu nanti mengikutkan Program MBG, kami sudah koordinasi. Ya untuk siang saja, makan pagi sama sorenya kami siapkan tersendiri,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dikutip dari laman Antara, Selasa, 8 April 2025.

Ia mengungkapkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mengupayakan sinergi dengan program MBG. Hal ini agar dapat berlangsung di seluruh Sekolah Rakyat yang siap beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang.

Sementara itu, terkait dengan proses rekrutmen guru dan murid, Tim Formatur Sekolah Rakyat tengah mengebut finalisasi draf petunjuk teknis (juknis) terkait dua tahapan tersebut. Sehingga, jadwal pelaksanaannya tetap dapat dimulai pada bulan ini.

“Untuk Sekolah Rakyat, saya akan koordinasi dengan Kemendikdasmen hari ini untuk memfinalkan draf petunjuk teknis itu. Drafnya sudah jadi, ada 100 halaman lebih untuk rekrutmen guru, murid dan lainnya,” kata Gus Ipul, sapaan karib Saifullah Yusuf.

Pihaknya juga tengah melakukan pemetaan dan simulasi terkait sasaran calon murid dan guru yang masuk dalam syarat serta tinggal di sekitar 53 lokasi yang sudah siap untuk melaksanakan Program Sekolah Rakyat.

Kemensos bersama kementerian terkait sudah melakukan pemetaan awal terkait keluarga yang berada pada kategori miskin ekstrem (Desil 1) pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memiliki anak usia sekolah pada jenjang SD, SMP, hingga SMA.

(REN)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada November 2025.

Hal itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

“Dan sesuai dengan target Pak Presiden, mudah-mudahan tercapai, Pak. Doakan kerja kita tetap cepat, 32.000 [SPPG] melayani 82,9 juta [penerima manfaat MBG] itu pada November akhir,” kata Dadan.

Dadan menyebut target 82,9 juta penerima manfaat MBG itu nantinya akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.

Bahkan, Dadan juga menyebut anggaran yang diserap BGN setara dengan anggaran di kementerian lain dengan estimasi satu tahun.

“Itu sudah akan menyerap anggaran Rp25 triliun per bulan atau Rp1 triliun per hari. Jadi anggaran Badan Gizi satu hari, Pak. Kementerian lain satu tahun,” ujarnya sambil tertawa.

Adapun, Dadan mengeklaim saat ini manfaat MBG telah mencapai tiga juta penerima dengan 1.009 SPPG pada Maret 2025 hingga menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025.

Selanjutnya, pada April 2025, BGN menargetkan akan memiliki 1.533 SPPG dengan 4,59 juta penerima manfaat. Nantinya, penerima manfaat MBG akan terus bertambah secara bertahap, begitu pula dengan jumlah SPPG.

“Insya Allah nanti Agustus ini akan mencapai 7.000 SPPG dan saat itulah kita sudah akan menyerap anggaran kurang lebih Rp7 triliun per bulan. Sekarang ini kita baru menyerap Rp1,1 triliun, itu sudah lebih besar dibandingkan anggaran salah satu kementerian satu bulan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa program MBG merupakan langkah strategis Indonesia, sekaligus investasi besar terhadap sumber daya manusia (SDM) masa depan Tanah Air.

“Karena Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit sampai sekarang, 3 juta per tahun dan akan masih tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan bahwa para siswa-siswi di Sekolah Rakyat juga mendapatkan program makan bergizi gratis (MBG).

"Ya Insya Allah (dapat). Kami sudah koordinasi. Nanti, untuk siang saja ya, pagi sama sorenya tetap siapkan tersendiri," ujar Mensos saat ditemui di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Mensos yang karib disapa Gus Ipul ini menambahkan, Sekolah Rakyat yang diisi oleh anak-anak dari keluarga miskin ekstrem memang secara otomatis mendapatkan makan bergizi gratis.

"Otomatis (dapat) nanti kalau sudah jalan (Sekolah Rakyat), ada makan siangnya ikut program MBG," katanya.

Gus Ipul menyebut, sebanyak 53 lokasi sudah siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.

Mensos juga mengatakan, lokasi Sekolah Rakyat akan ditambah. Kemensos sedang melakukan survei 80 lokasi untuk dijadikan gedung sekolah.

"Setelah Lebaran ini akan mensurvei sekitar 80 tempat lagi untuk lihat kemungkinan apakah bisa digunakan untuk proses belajar mengajar tahun ini," ujar Gus Ipul.

"Jadi, kalau hasil surveinya positif, nanti kami akan tambah sesuai dengan hasil survei itu," katanya lagi.

Data lokasi tersebut akan terus berkembang mengingat pihaknya bakal berkoordinasi dengan gubernur, bupati, hingga walikota.

Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo Subiano juga meminta agar program Sekolah Rakyat terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah.

DOHA - Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu bersama Chairman AlQilaa International Group, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani melakukan penandatanganan naskah kerja sama disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dan Duta Besar Indonesia untuk Qatar Ridwan Hassan di Doha, Qatar, Selasa (8/4/2025).

Penandatanganan kerja sama antara BTN dan AlQilaa International Group terkait implementasi program perumahan nasional melalui pembangunan satu juta unit hunian untuk masyarakat Indonesia.

AlQilaa International Group pada tahap awal akan membangun 100.000 unit hunian dengan nilai investasi sekitar USD2 miliar.

Manado (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara menggandeng Kodim 1310/Bitung untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

"Kami siap mendukung program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda, di Manado, Selasa.

Joune mengatakan MBG merupakan program strategis nasional yang wajib disukseskan di seluruh Indonesia.

"Untuk di Pemkab Minut ini menjadi salah satu program prioritas untuk dilaksanakan secara maksimal,” kata Joune Ganda.

Menurut dia, saat ini Pemkab Minut sedang mempersiapkan infrastruktur pendukung, bekerja sama dengan Kodim 1310/Bitung, terutama dalam hal lokasi dapur umum dan sarana penunjang lainnya.

Bupati mengatakan secara prinsip telah siap menjalankan Program MBG. Namun, pelaksanaan secara teknis masih menunggu kejelasan terkait sumber pembiayaan, apakah akan dibiayai oleh pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten.

“Pasti saat ini secara umum Pemkab Minut siap mengeksekusi Program MBG, sambil menunggu petunjuk teknis agar tepat sasaran dan tidak salah dalam menerapkan,” ujar Ganda.

Sekretaris Dinas Pendidikan Minut Nola Wenas mengatakan bahwa pihaknya telah mulai melakukan pendataan penerima manfaat MBG.

“Hasil pendataan awal ada 29.166 siswa SD dan SMP. Kami akan terus menyiapkan data yang diperlukan,” ujar Nola.

Ia menambahkan bahwa sasaran program ini mencakup semua siswa mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Di Kabupaten Minahasa Utara saat ini terdapat 192 sekolah dasar dan 72 sekolah menengah pertama, baik negeri maupun swasta.

Jumlah siswa yang besar dan sebaran yang luas, menurut dia, kesiapan infrastruktur dan data yang akurat menjadi kunci dalam menyukseskan Program MBG demi mendukung peningkatan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda Minahasa Utara.

Pewarta: Nancy Lynda Tigauw
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki sistem pengawasan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sehingga ia memastikan, laporan terkait pelaksanaan program MBG yang diterimanya bukan merupakan laporan yang isinya "asal bapak senang" atau ABS.

Prabowo mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuannya dengan enam pemimpin redaksi di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).

"Kita punya manajer-manajer ini adalah sarjana yang kita sudah didik. Dan, BGN itu punya sistem. Tiap jam 4 sore, semua manajer laporan online. Ada koordinator. Tata-tata laporan. Tiap sore jam 4," ujar Prabowo, dilansir dari Kompas.id, Selasa (8/4/2025).

"Jadi, mereka reaktif. Kita tanamkan, jangan kalau laporan ABS karena ini membahayakan. Karena ini nasib anak-anak," sambungnya.

Prabowo melanjutkan, Komando Distrik Militer (Kodim) dan kepolisian juga akan ikut mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan ketika ditanya soal pengawasan agar program MBG tidak dikorupsi.

"Pengawasan sangat penting. Karena itu, kita didik manajer. Dan karena itu, saya minta semua lembaga yang ada di sekitar itu mengawasi. Satu, saya minta Komandan Kodim mengawasi. Kepala polisi mengawasi, camat mengawasi, kabupaten mengawasi, kepala-kepala sekolah mengawasi," ujar Prabowo.

Pengawasan program MBG juga bertujuan sebagai bagian evaluasi pelaksanaannya yang sudah dilakukan di sejumlah daerah.

Sebab Prabowo melihat, terdapat sejumlah kendala yang ditemui di beberapa sekolah seperti mati listrik hingga kualitas makanan.

"Jadi kepala sekolah, kalau dia lihat makannya enggak benar, cepat laporan. Ya kan? Kadang-kadang kan ada, force majeure, pernah ada peristiwa mati listrik. Kamar pendingin, freezer, mati. Berapa jam, daging sudah gak bagus, ya kan? Tapi, karena ada manajer, begitu dikasih tahu, dia datang, langsung diganti makanan lain," ujar Prabowo.

Sebelumnya, BGN meminta Kejaksaan Agung untuk mengawasi program kerja mereka yang pada tahun ini anggarannya akan mencapai Rp 171 triliun.

“Saya kira kami tidak mampu melakukannya sendiri sehingga kami butuh arahan, bimbingan, pendampingan, mitigasi, dan sekaligus pengawasan dari Kejaksaan Agung,” ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat konferensi pers seperti terlihat di YouTube Kejaksaan Agung RI, Kamis (20/3/2025).

Saat ini, anggaran yang diterima BGN untuk melaksanakan program MBG baru mencapai Rp 71 triliun. Namun, Prabowo berjanji bahwa BGN akan mendapat tambahan anggaran Rp 100 triliun.

Berita ini dilansir dari Kompas.id dengan judul "Presiden Prabowo: Kita Berpikir Besar karena Indonesia Besar (3-Habis)"

Pangkalpinang (ANTARA) - Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Hendro Pandowo menegaskan bahwa hingga hari terakhir libur panjang lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah situasi di Babel aman dan kondusif.

Ia mengatakan pihaknya terus memberikan pelayanan yang terbaik sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman melaksanakan libur lebaran.

"Sejauh ini kondisi situasi di Bangka Belitung aman dan kondusif hingga hari terakhir libur panjang. Dan itu benar-benar harus kita pastikan," kata Hendro dalam keterangan yang diterima di Pangkalpinang, Selasa (8/4/25).

Ia menerangkan selama libur panjang lebaran tahun ini, salah satu fokus rencana pengamanan dilakukan di kawasan perumahan masyarakat.

Hal itu dilakukan guna memastikan dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama mudik lebaran 2025.

"Ya, itu penting dan jadi prioritas saya. Makanya anggota saya perintahkan buat patroli rutin di seluruh perumahan, termasuk perkantoran. Cek betul, pastikan ada orang yang jaga," terangnya.

Tak hanya jajarannya, Jenderal polisi berpangkat Bintang Dua ini pun mengaku turut melakukan patroli ke sejumlah perumahan dan perkantoran.

Dirinya beralasan, hal-hal seperti ini harus dilakukan dari semua lini termasuk pimpinan sehingga bisa memberikan contoh ke anggota.

"Kemarin juga sebelum memantau kawasan wisata, kita mulai dari Kapolda, Wakapolda, PJU dan jajaran semuanya polres-polres serentak menggelar patroli ke perumahan yang ada di wilayah masing-masing,"ucap Irjen Pol Hendro.

"Saya kemarin cek di kawasan Perumahan Citraland dan Air Itam. Saya datangi, temui petugas jaganya, tanya kondisi dan situasinya. Jadi bukan sekedar patroli dan datang, sudah. Tapi tanyakan petugasnya untuk betul-betul memastikan bahwa ini aman," sambungnya.

Mantan Sahli Sosbud Kapolri ini juga kembali menegaskan, bahwa situasi kamtibmas di Bangka Belitung selama libur panjang lebaran Idul Fitri 1446 aman dan kondusif.

"Tentunya dari laporan petugas keamanan baik di perumahan maupun perkantoran yang kita datangi, alhamdulillah semua merasa aman dan nyaman dengan kehadiran patroli rutin dari Polda maupun Polres jajaran. Semoga ini terus kita gencarkan hingga masyarakat betul-betul selesai melaksanakan mudik lebaran," pungkasnya.

Sementara itu, adapun perumahan yang jadi pengecekan Kapolda diantara lain Perumahan Taman Kota, Perumahan Citra Land hingga Perumahan yang berada di seputar wilayah Air Itam.

Sedangkan untuk wilayah Kota Pangkalpinang, patroli dilakukan oleh jajaran Polresta Pangkalpinang dengan melakukan pengecekan ke perumahan diantara lain Perumahan Delaova, Damai Lestari, Graha Arta, Graha Puri, Cahaya Residence, Gading Hijau hingga Golden Valley.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Komando Distrik Militer (Kodim) dan kepolisian akan ikut mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan ketika ditanya soal pengawasan agar program MBG tidak dikorupsi.

Prabowo mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuannya bersama enam pemimpin redaksi di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).

"Pengawasan sangat penting. Karena itu, kita didik manajer. Dan karena itu, saya minta semua lembaga yang ada di sekitar itu mengawasi. Satu, saya minta Komandan Kodim mengawasi. Kepala polisi mengawasi, camat mengawasi, kabupaten mengawasi, kepala-kepala sekolah mengawasi," ujar Prabowo, dilansir dari Kompas.id, Selasa (8/4/2025).

Pengawasan program MBG juga bertujuan sebagai bagian evaluasi pelaksanaannya yang sudah dilakukan di sejumlah daerah.

Sebab Prabowo melihat, terdapat sejumlah kendala yang ditemui di beberapa sekolah seperti mati listrik hingga kualitas makanan.

"Jadi kepala sekolah, kalau dia lihat makannya enggak benar, cepat laporan. Ya kan? Kadang-kadang kan ada, force majeure, pernah ada peristiwa mati listrik. Kamar pendingin, freezer, mati. Berapa jam, daging sudah gak bagus, ya kan? Tapi, karena ada manajer, begitu dikasih tahu, dia datang, langsung diganti makanan lain," ujar Prabowo.

Kendati demikian, Prabowo mengaku percaya diri dengan keberhasilan program MBG untuk mendukung gizi anak-anak Indonesia.

Kepercayaan dirinya juga semakin kuat setelah ia bertemu dengan mantan Presiden Brasil Dilma Rousseff yang juga memiliki program MBG di negaranya.

"Saya ketemu mantan Presiden Brasil, Ibu Dilma Rousseff. Dia cerita, Brasil untuk kasih makan anak-anak mereka, itu yang dikasih makan kalau tidak salah hanya 30 juta, butuh 11 tahun. Kita 82 juta dalam satu tahun," ujar Prabowo.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan bahwa pemerintah butuh anggaran Rp 25 triliun per bulan untuk membagikan MBG kepada 82,9 juta orang penerima.

Menurutnya, ini baru akan dimulai pada September, Oktober, November, dan Desember 2025.

Program MBG yang berjalan saat ini hanya untuk 3 juta penerima manfaat dengan anggaran di kisaran Rp 1 triliun per bulan. Namun, dengan rencana percepatan menjadi 82,9 juta penerima, anggaran tersebut akan meningkat drastis mulai September hingga Desember 2025.

Berita ini dilansir dari Kompas.id dengan judul "Presiden Prabowo: Kita Berpikir Besar karena Indonesia Besar (3-Habis)"

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diklaim berhasil memberdayakan restoran yang hampir bangkrut di sejumlah wilayah melalui program kemitraan. Hal ini dinilai sebagai dampak dari program MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, MBG memberikan dampak berganda bagi sektor makanan dan minuman karena menjadi mitra penyedia paket pemenuhan gizi.

"Ini (MBG) peluang juga yang bekerja di food and beverage, restoran-restoran di Jakarta yang kurang laku sekarang dikonversi untuk menjadi layanan pemenuhan gizi, untuk menjadi mitra Badan Gizi. Di daerah-daerah juga banyak yang restorannya sudah hampir bangkrut sekarang bangkit kembali," kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4/2025).

Melalui MBG, kata Dadan, BGN berhasil menjadi offtaker bagi produk lokal. Pasalnya, MBG membutuhkan 200 kilogram (kg) beras dan 6.000 telur ayam untuk 3.000 penerima manfaat setiap harinya.

"Kalau 82,9 juta sudah dilaksanakan pada bulan November (2024), maka setiap kali masak butuh 82,9 juta telur. Itu artinya berapa? 5.000 ton. Kalau dua kali saja seminggu kita masak, maka butuh 10.000 ton. Artinya, kalau satu tahun itu butuh 400 ribu ton telur," ungkapnya.

Selain telur, BGN juga membutuhkan 350 kg daging ayam, 300 kg sayur, 350 kg buah setiap hari untuk memenuhi gizi pada menu MBG. Bahkan, Dadan mengatakan, penjual pisang di Bogor mengaku senang lantaran hasil panennya diserap program MBG.

"Jadi ini produk-produk lokal akhirnya sekarang bangkit karena adanya program Makan Bergizi Gratis," ungkapnya.

MBG membutuhkan hingga 50 liter susu per hari di satu SPPG. Artinya, secara nasional MBG membutuhkan 1,5 juta ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan susu segar.

"Kami untuk awal ini mewajibkan susu diberikan kepada anak sekolah, ibu hamil, di daerah-daerah yang ada sapi perahnya. Ini adalah potensi pertumbuhan ekonomi," tutupnya.

(ara/ara)

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat ada 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Saat ini, 30.000 sarjana itu masih menjalani pendidikan di Universitas Pertahanan (Unhan) yang akan selesai Juni.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, 30.000 sarjana baru itu yang akan menjalankan program MBG. Dengan begitu, ia meyakini tidak ada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang tidak tidak dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia.

"Itu adalah SDM yang akan membawa program ini, kemudian mengendalikan program ini, kemudian mengeksekusi program, sehingga tidak ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia," kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4/2025).

Dadan mengatakan, para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia tersebut menempuh studi di Unhan selama 3-4 bulan dengan rincian, 2 bulan pertama dididik untuk komponen cadangan (Komcad) dan 2 bulan sisanya untuk pendidikan teknis meliputi keamanan pangan, penyiapan makanan, hingga budi daya pertanian.

"Alhamdulillah sampai sekarang sudah dididik dua batch yaitu masing 1.000, dan sudah 2.000 yang kita hasilkan sudah ada di lapangan di seluruh Indonesia di 38 provinsi. Ada 6 orang yang mengundurkan diri dan untuk batch pertama ini murni didanai oleh hamba Allah," ungkapnya.

Pada batch pertama, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia telah bekerja sejak Februari. Sementara batch kedua didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tambahan.

"Sekarang sudah diterima kurang lebih 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan dididik di Unhan," tutupnya.

Simak juga Video Prabowo Bicara Kasih Makan ke Anak yang Lapar: 'What is Wrong with That'

(ara/ara)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap dirinya bakal mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Qatar pada Jumat (11/4/2025).

Menteri yang juga akrab disapa Ara itu menjelaskan kunjungan Prabowo ke Qatar dilakukan untuk membahas dukungan lanjutan investor terhadap program 3 juta rumah.

“Hari Jumat tanggal 11 [April 2025] Jam 18.30 WIB, saya tentu ditugaskan presiden mendampingi presiden ke Qatar,” kata Ara saat ditemui di Kantornya, Selasa (8/4/2025).

Ara memberi sinyal, pada pertemuan itu dirinya bakal memperlebar peluang investasi Qatar untuk mendanai proyek 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dia juga menegaskan, pemerintah akan menawarkan aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Lippo Karawaci kepada investor Qatar untuk dibangun proyek 3 juta rumah.

“Karawaci itu termasuk yang akan kita tawarkan [ke Qatar] karena itu bagus. Kalau mau menawarkan sesuatu kepada investor jangan yang bermasalah,” tegasnya.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban menjelaskan bahwa aset tanah eks BLBI di Karawaci saja bernilai mencapai Rp495 miliar.

“Ini 1 hamparannya ada 3,5 hektare. Tapi ini ada hamparan kecilnya nanti kita satukan totalnya jadi 3,7 hektare dengan nilai aset sebesar Rp495 miliar,” jelasnya beberapa waktu lalu.

Selain mendukung pemberian aset eks BLBI tersebut, Kementerian Keuangan juga sebelumnya berkomitmen untuk melakukan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) guna mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pengembangan proyek hunian 1 Juta Unit antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 8 Januari 2025.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan komitmen tersebut merupakan hasil kerja sama antar pemerintah yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah.

“Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerja sama antar pemerintah, kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick nanti akan menyiapkan dari PTP Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata,” ucap Maruarar.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo berharap proyek tersebut dapat selesai dalam tepat waktu.

“Kita berharap bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa mulai dengan proyek pertama yang akan dilaksanakan oleh Sheikh Abdulaziz Al Thani,” ujar Hashim.